MoneyTalk.id,Jakarta – Pernyataan Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah, Syahganda Nainggolan, mengenai asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta pasokan oksigen untuk Singapura dan Malaysia menuai kritik keras. Mantan Tenaga Ahli DPR RI, Nirmal Ilham, menilai pernyataan tersebut memperlihatkan lemahnya kehati-hatian pejabat pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada publik internasional.
Dalam tulisan bertajuk “Syahganda Nainggolan Memalukan” yang diterbitkan pada Senin (19/10/2026), Nirmal membandingkan gaya komunikasi Syahganda dengan mantan Menteri Sekretaris Negara era Orde Baru, Moerdiono, yang dikenal berhati-hati ketika memberikan keterangan kepada pers.
Menurut Nirmal, pejabat yang berbicara atas nama pemerintah tidak cukup hanya memiliki kemampuan berkomunikasi. Mereka juga harus menguasai persoalan yang disampaikan, memeriksa kebenaran informasi, serta mempertimbangkan dampak pernyataan terhadap kehormatan negara dan kepala pemerintahan.
“Karena di balik keterangan pers yang singkat, ada waktu yang lama untuk berpikir memilih kata, menyusun kalimat lalu memahami dan mengoreksinya (cek dan ricek),” tulis Nirmal.
Kritik Nirmal berangkat dari pernyataan Syahganda pada 10 Oktober 2026, ketika menanggapi persoalan karhutla dan keluhan negara tetangga yang terdampak asap.
Dalam pernyataan yang dikutip Nirmal, Syahganda mengatakan, “Kita bukan hanya mengirim asap, tapi kalau asapnya gak ada, kita mengirim oksigen. Oksigen Singapura dan Malaysia itu kan datang dari hutan-hutan kita.”
Bagi Nirmal, pernyataan tersebut bermasalah karena mencampuradukkan persoalan lingkungan dengan klaim mengenai sumber oksigen. Ia menilai pejabat pemerintah seharusnya memastikan dasar ilmiah sebelum menyampaikan argumentasi yang dapat menjadi perhatian media asing.
Nirmal bahkan menyebut pernyataan itu sebagai kesalahan serius yang berpotensi mempermalukan Syahganda, Presiden Prabowo Subianto, dan Indonesia.
Sorotan tersebut, menurut Nirmal, semakin penting karena persoalan asap lintas batas berkaitan langsung dengan hubungan Indonesia dan negara-negara tetangga, khususnya Singapura dan Malaysia.
Untuk memperkuat kritiknya, Nirmal mengangkat sosok Moerdiono, yang menjabat Menteri Sekretaris Negara pada 1988 hingga 1998.
Ia menggambarkan Moerdiono sebagai pejabat yang berbicara pelan, tenang, dan penuh pertimbangan ketika memberikan keterangan pers. Pengalaman panjang dalam pemerintahan dan perjalanan karier militernya, menurut Nirmal, membentuk karakter yang mengutamakan kehati-hatian.
Nirmal menilai perbedaan itu memperlihatkan pentingnya pengalaman, kompetensi, dan kebijaksanaan bagi pejabat yang bertugas menyampaikan sikap pemerintah.
Dalam pandangannya, komunikasi pemerintah tidak boleh dilakukan secara spontan tanpa penguasaan materi. Pernyataan yang keliru dapat berkembang menjadi persoalan reputasi, terutama ketika menyangkut isu yang melibatkan negara lain.
Nirmal juga mengkritik perjalanan politik Syahganda. Ia menyebut Syahganda pernah berkiprah di Partai Daulat Rakyat, Partai Merdeka, dan kemudian Partai Golkar.
Dalam tulisan tersebut, Nirmal mengaitkan perjalanan politik itu dengan kritik terhadap fenomena pejabat yang dinilainya lebih piawai membaca peluang politik daripada membangun kompetensi untuk menjalankan pemerintahan.
Ia menuding Syahganda mendekat kepada tokoh-tokoh yang dinilai memiliki peluang politik besar. Nirmal menyebut keterlibatan Syahganda dalam tim SBY-JK, perannya sebagai juru bicara pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau AMIN, hingga penunjukannya di lingkungan pemerintahan Prabowo.
Benarkah hutan menjadi sumber utama oksigen dunia?
Perdebatan mengenai pernyataan Syahganda juga menyentuh persoalan ilmiah tentang sumber oksigen di bumi.
Secara ilmiah, oksigen di atmosfer dihasilkan melalui fotosintesis oleh berbagai organisme, termasuk tumbuhan darat, alga, dan fitoplankton di lautan. Organisme laut memberikan kontribusi besar terhadap produksi oksigen global.
Namun, klaim bahwa 80 persen oksigen berasal dari lautan dan 20 persen dari hutan tidak dapat diperlakukan sebagai pembagian tetap tanpa menjelaskan metode pengukurannya. Produksi oksigen juga berbeda dari kontribusi bersih terhadap penambahan oksigen di atmosfer karena sebagian besar oksigen yang dihasilkan digunakan kembali dalam proses respirasi dan penguraian bahan organik.
Demikian pula, Hutan Amazon memang memiliki peran penting dalam menyerap karbon, mengatur siklus air, menjaga keanekaragaman hayati, dan memengaruhi iklim. Akan tetapi, pernyataan bahwa kontribusi bersih Amazon terhadap oksigen yang tersedia untuk dihirup manusia mendekati nol perlu dipahami dalam kerangka keseimbangan produksi dan konsumsi oksigen ekosistem.
Dengan demikian, kritik terhadap komunikasi pejabat pemerintah perlu dibarengi dengan penyampaian fakta ilmiah yang akurat agar perdebatan publik tidak justru melahirkan informasi yang menyesatkan.
Kritik Nirmal pada akhirnya mengarah pada persoalan yang lebih luas, yakni standar kompetensi pejabat publik di era Reformasi.
Ia menilai proses pengangkatan pejabat semestinya mempertimbangkan kemampuan, pengalaman, dan penguasaan bidang tugas, bukan hanya kedekatan politik.
Nirmal bahkan mengklaim sekitar 80 persen pejabat baru yang dilantik Prabowo melakukan pendekatan kepada tokoh politik tertentu demi memperoleh jabatan. Namun, angka tersebut belum disertai data atau bukti yang dapat diverifikasi sehingga tidak bisa dianggap sebagai gambaran faktual seluruh pejabat pemerintahan.
Terlepas dari polemik personal yang dilontarkan Nirmal, persoalan mendasarnya tetap relevan: pejabat yang berbicara atas nama negara harus menguasai materi, memeriksa fakta, dan mempertimbangkan dampak setiap pernyataan.
Dalam persoalan karhutla, pemerintah tidak hanya dituntut menjelaskan kebijakan penanganan kebakaran, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab terhadap dampak asap lintas batas. Argumentasi yang berbasis ilmu pengetahuan dan komunikasi diplomatik yang terukur akan jauh lebih bermanfaat bagi kepentingan Indonesia daripada pernyataan yang memicu kontroversi.
