Nirmal Ilham Archives -

Eks Tenaga Ahli DPR Nilai Pernyataan Syahganda Soal Asap dan Oksigen Memalukan Indonesia

Hedi Batubara 19 Oktober 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Pernyataan Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah, Syahganda Nainggolan, mengenai asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta pasokan oksigen untuk Singapura dan Malaysia menuai kritik keras. Mantan Tenaga Ahli DPR RI, Nirmal Ilham, menilai pernyataan tersebut memperlihatkan lemahnya kehati-hatian pejabat pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada publik internasional.

Dalam tulisan bertajuk “Syahganda Nainggolan Memalukan” yang diterbitkan pada Senin (19/10/2026), Nirmal membandingkan gaya komunikasi Syahganda dengan mantan Menteri Sekretaris Negara era Orde Baru, Moerdiono, yang dikenal berhati-hati ketika memberikan keterangan kepada pers.

Menurut Nirmal, pejabat yang berbicara atas nama pemerintah tidak cukup hanya memiliki kemampuan berkomunikasi. Mereka juga harus menguasai persoalan yang disampaikan, memeriksa kebenaran informasi, serta mempertimbangkan dampak pernyataan terhadap kehormatan negara dan kepala pemerintahan.

“Karena di balik keterangan pers yang singkat, ada waktu yang lama untuk berpikir memilih kata, menyusun kalimat lalu memahami dan mengoreksinya (cek dan ricek),” tulis Nirmal.

Kritik Nirmal berangkat dari pernyataan Syahganda pada 10 Oktober 2026, ketika menanggapi persoalan karhutla dan keluhan negara tetangga yang terdampak asap.

Dalam pernyataan yang dikutip Nirmal, Syahganda mengatakan, “Kita bukan hanya mengirim asap, tapi kalau asapnya gak ada, kita mengirim oksigen. Oksigen Singapura dan Malaysia itu kan datang dari hutan-hutan kita.”

Bagi Nirmal, pernyataan tersebut bermasalah karena mencampuradukkan persoalan lingkungan dengan klaim mengenai sumber oksigen. Ia menilai pejabat pemerintah seharusnya memastikan dasar ilmiah sebelum menyampaikan argumentasi yang dapat menjadi perhatian media asing.

Nirmal bahkan menyebut pernyataan itu sebagai kesalahan serius yang berpotensi mempermalukan Syahganda, Presiden Prabowo Subianto, dan Indonesia.

Sorotan tersebut, menurut Nirmal, semakin penting karena persoalan asap lintas batas berkaitan langsung dengan hubungan Indonesia dan negara-negara tetangga, khususnya Singapura dan Malaysia.

Untuk memperkuat kritiknya, Nirmal mengangkat sosok Moerdiono, yang menjabat Menteri Sekretaris Negara pada 1988 hingga 1998.

Ia menggambarkan Moerdiono sebagai pejabat yang berbicara pelan, tenang, dan penuh pertimbangan ketika memberikan keterangan pers. Pengalaman panjang dalam pemerintahan dan perjalanan karier militernya, menurut Nirmal, membentuk karakter yang mengutamakan kehati-hatian.

Nirmal menilai perbedaan itu memperlihatkan pentingnya pengalaman, kompetensi, dan kebijaksanaan bagi pejabat yang bertugas menyampaikan sikap pemerintah.

Dalam pandangannya, komunikasi pemerintah tidak boleh dilakukan secara spontan tanpa penguasaan materi. Pernyataan yang keliru dapat berkembang menjadi persoalan reputasi, terutama ketika menyangkut isu yang melibatkan negara lain.

Nirmal juga mengkritik perjalanan politik Syahganda. Ia menyebut Syahganda pernah berkiprah di Partai Daulat Rakyat, Partai Merdeka, dan kemudian Partai Golkar.

Dalam tulisan tersebut, Nirmal mengaitkan perjalanan politik itu dengan kritik terhadap fenomena pejabat yang dinilainya lebih piawai membaca peluang politik daripada membangun kompetensi untuk menjalankan pemerintahan.

Ia menuding Syahganda mendekat kepada tokoh-tokoh yang dinilai memiliki peluang politik besar. Nirmal menyebut keterlibatan Syahganda dalam tim SBY-JK, perannya sebagai juru bicara pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau AMIN, hingga penunjukannya di lingkungan pemerintahan Prabowo.

Benarkah hutan menjadi sumber utama oksigen dunia?

Perdebatan mengenai pernyataan Syahganda juga menyentuh persoalan ilmiah tentang sumber oksigen di bumi.

Secara ilmiah, oksigen di atmosfer dihasilkan melalui fotosintesis oleh berbagai organisme, termasuk tumbuhan darat, alga, dan fitoplankton di lautan. Organisme laut memberikan kontribusi besar terhadap produksi oksigen global.

Namun, klaim bahwa 80 persen oksigen berasal dari lautan dan 20 persen dari hutan tidak dapat diperlakukan sebagai pembagian tetap tanpa menjelaskan metode pengukurannya. Produksi oksigen juga berbeda dari kontribusi bersih terhadap penambahan oksigen di atmosfer karena sebagian besar oksigen yang dihasilkan digunakan kembali dalam proses respirasi dan penguraian bahan organik.

Demikian pula, Hutan Amazon memang memiliki peran penting dalam menyerap karbon, mengatur siklus air, menjaga keanekaragaman hayati, dan memengaruhi iklim. Akan tetapi, pernyataan bahwa kontribusi bersih Amazon terhadap oksigen yang tersedia untuk dihirup manusia mendekati nol perlu dipahami dalam kerangka keseimbangan produksi dan konsumsi oksigen ekosistem.

Dengan demikian, kritik terhadap komunikasi pejabat pemerintah perlu dibarengi dengan penyampaian fakta ilmiah yang akurat agar perdebatan publik tidak justru melahirkan informasi yang menyesatkan.

Kritik Nirmal pada akhirnya mengarah pada persoalan yang lebih luas, yakni standar kompetensi pejabat publik di era Reformasi.

Ia menilai proses pengangkatan pejabat semestinya mempertimbangkan kemampuan, pengalaman, dan penguasaan bidang tugas, bukan hanya kedekatan politik.

Nirmal bahkan mengklaim sekitar 80 persen pejabat baru yang dilantik Prabowo melakukan pendekatan kepada tokoh politik tertentu demi memperoleh jabatan. Namun, angka tersebut belum disertai data atau bukti yang dapat diverifikasi sehingga tidak bisa dianggap sebagai gambaran faktual seluruh pejabat pemerintahan.

Terlepas dari polemik personal yang dilontarkan Nirmal, persoalan mendasarnya tetap relevan: pejabat yang berbicara atas nama negara harus menguasai materi, memeriksa fakta, dan mempertimbangkan dampak setiap pernyataan.

Dalam persoalan karhutla, pemerintah tidak hanya dituntut menjelaskan kebijakan penanganan kebakaran, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab terhadap dampak asap lintas batas. Argumentasi yang berbasis ilmu pengetahuan dan komunikasi diplomatik yang terukur akan jauh lebih bermanfaat bagi kepentingan Indonesia daripada pernyataan yang memicu kontroversi.

Pengamat Soroti Potensi Pengkhianatan di Lingkar Kekuasaan Prabowo IMG-20260110-WA0079

Pengamat Soroti Potensi Pengkhianatan di Lingkar Kekuasaan Prabowo

Hedi Batubara 10 Januari 2026

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat politik Nirmal Ilham, melontarkan pandangan kritis mengenai potensi pengkhianatan dalam lingkar kekuasaan Presiden Prabowo Subianto. Dalam sebuah tulisan opini yang beredar luas, ia mengaitkan kejatuhan sejumlah pemimpin dunia dengan faktor pengkhianatan dari orang-orang terdekat.

Menurut Nirmal, sejarah menunjukkan bahwa pemimpin besar sering kali tumbang bukan karena kekuatan lawan, melainkan akibat retaknya loyalitas di internal kekuasaan. Ia menyinggung contoh pemimpin luar negeri yang dinilai mudah dijatuhkan karena adanya pengkhianatan dari lingkar dalam.

“Jika suatu saat Indonesia menghadapi tekanan geopolitik besar, maka faktor paling berbahaya bukan datang dari luar, melainkan dari dalam kekuasaan itu sendiri,” tulis Nirmal, Ahad (11/1/2026).

Dalam analisanya, perhatian pertama diarahkan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Nirmal menyoroti proses politik yang mengantarkan Gibran ke kursi wakil presiden, yang menurutnya sarat kontroversi dan preseden pelanggaran etika konstitusional. Ia juga mengaitkan hal itu dengan dinamika politik Presiden ke-7 Joko Widodo yang dinilai pernah meninggalkan partai pengusungnya sendiri.

Perhatian berikutnya tertuju pada faktor keluarga inti Presiden Prabowo. Nirmal mengingatkan bahwa dalam politik global, ikatan ideologis dan keyakinan sering kali lebih dominan dibanding hubungan darah. Ia menilai perbedaan orientasi dan jaringan internasional dapat menjadi celah loyalitas, terutama dalam situasi tekanan asing.

Selain itu, Nirmal juga menyinggung sejumlah elite politik senior lintas partai yang saat ini berada di sekitar pusat kekuasaan. Menurutnya, tokoh-tokoh tersebut memiliki insting politik tajam dan pengalaman panjang dalam membaca arah angin kekuasaan.

“Mereka bukan politisi biasa. Mereka terbiasa berpindah posisi demi memastikan tetap berada di pusat pengaruh,” tulisnya.

Tak hanya itu, Nirmal juga menyoroti politisi generasi muda dengan ambisi besar. Ia menilai sebagian dari mereka memiliki ketergantungan pada dukungan eksternal dan jejaring global, yang dalam kondisi tertentu dapat berpotensi menggeser loyalitas politik nasional.

Meski demikian, Nirmal menegaskan bahwa pandangannya merupakan refleksi sejarah dan peringatan politik, bukan tuduhan hukum. Ia mengajak publik untuk belajar dari pengalaman masa lalu bangsa Indonesia, di mana pengkhianatan terhadap pemimpin pernah terjadi berulang kali, bahkan terhadap tokoh-tokoh besar dan pahlawan nasional.

“Sejarah Indonesia sudah berkali-kali menangis karena pengkhianatan. Tidak ada pemimpin yang kebal, termasuk Presiden Prabowo,” pungkasnya.

Benarkah Maruarar Melakukan Tipu Daya Dalam Kasus Meikarta, Dengan Membawa Nama Hukum,Orang Tua, Dan Tuhan? 1760950082246

Benarkah Maruarar Melakukan Tipu Daya Dalam Kasus Meikarta, Dengan Membawa Nama Hukum,Orang Tua, Dan Tuhan?

Hedi Batubara 20 Oktober 2025

MoneyTalk, Jakarta – Bagaimana bisa proyek besar yang mangkrak menyebabkan banyak konsumen yang rugi. Namun hanya kepada yang mengadu yang mendapatkan pergantian. Bukankah seharusnya Pemerintah melalui Kementerian Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) bisa bersikap tegas memaksa Meikarta membuka data seluruh konsumennya dan mengembalikan uangnya? Bukankah Meikarta sudah memenuhi unsur penipuan?

Lemahnya hukum ternyata tidak berubah dari satu presiden ke presiden berikutnya. Ketika seorang presiden dipandang seperti seekor Kucing. Maka menterinya pun bertindak seperti Kambing. Pihak Konglomerat dapat leluasa memangsa rakyat. Kasus Meikarta adalah contoh.

Bermula dari laporan banyak jemaat gereja kepada Hasyim Djojohadikusumo tentang uang mereka yang tidak dikembalikan pihak Meikarta. Hasyim lalu meminta pertanggung jawaban Konglomerat James Riady, pemilik Meikarta. Dan meminta Menteri PKP Maruarar Sirait sebagai fasilitator.

Namun Ara justru bermanuver terbalik. Membuat penyelesaian kasus Meikarta berpihak pada Konglomerat bukan Konsumen. Ara membuat kanal pengaduan BENAR PKP. Dalam kasus Meikarta, konsumen harus membuat laporan yang disertai bukti-bukti yang sangat-sangat komplit. Dan mengirimkannya ke BENAR PKP. Apabila tidak komplit maka tidak ditindaklanjuti.

Artinya penyelesaian kasus Meikarta dibuat Bottom Up. Pengaduan dari bawah (konsumen) ke atas (pemerintah). Yang tentu saja ini menguntungkan pihak Meikarta. Beda bila dibuat Top Down alias Pemerintah menekan Meikarta. Untuk membuka data konsumen dan mengembalikan uangnya. Bila ada yang disembunyikan, Meikarta akan mendapatkan hukuman.

Perlu diketahui, jumlah konsumen yang mengadu hanyalah puncak gunung es. Yang tidak mengadu jauh lebih banyak. Hingga hampir satu bulan sejak layanan pengaduan BENAR PKP diluncurkan. Dalam kasus Meikarta, hanya 118 orang yang mengadu. Itupun hanya 102 orang yang dokumennya lengkap dan dapat ditindaklanjuti (Data Kementerian PKP). Jumlah konsumen Meikarta sendiri hampir 20.000 orang (Data di Pengadilan).

Ara meluncurkan kanal pengaduan BENAR PKP (26 Mar 2025) dengan mengatakan, “Tegakkan hukum dengan benar tanpa pandang bulu.” Dalam kasus Meikarta, seolah Ara ingin menegakkan hukum dengan benar. Berani berpihak kepada konsumen melawan Meikarta. Padahal strateginya terbukti berpihak pada Meikarta bukan pada seluruh konsumen

Selanjutkan Ara mengatakan, “Ibu saya tidak bangga saya dilantik menjadi menteri, tapi beliau bangga kewenangan saya bermanfaat bagi banyak orang.” Dalam kasus Meikarta, seolah Ara melakukan tindakan yang bermanfaat bagi banyak konsumen atas dasar pesan ibunya. Padahal strateginya bermanfaat bagi Meikarta dan sedikit konsumen, bukan seluruh konsumen.

Saat Ara melakukan pertemuan dengan pemilik Meikarta, James Riady dan John Riady serta konsumen Meikarta di Kementerian PKP (23 Apr 2025). Dalam rangka penyelesaian masalah ganti rugi konsumen Meikarta yang tak kunjung selesai selama beberapa tahun. Ara membuka acara dengan berdoa kepada Tuhan agar memberikan yang terbaik.

Padahal jelas Ara memberikan yang terbaik kepada Meikarta bukan kepada seluruh konsumen. Sehingga dalam penyelesaian kasus Meikarta di tangan Ara. Tampak Ara melakukan tipu daya dengan nama hukum, orang tua, dan Tuhan, demi menguntungkan pihak Meikarta. Apakah menteri seperti ini pantas dipertahankan? Bobrok, tidak bermoral !

Penulis : Nirmal Ilham, ex Tenaga Ahli DPR RI

Penyelenggara proyeknya MBG Itu Sebaiknya Sekolah, Tidak Ada orang dekat presiden, orang pendukung presiden, orang partainya presiden dan anggota dewan dari partainya presiden 1758897211879

Penyelenggara proyeknya MBG Itu Sebaiknya Sekolah, Tidak Ada orang dekat presiden, orang pendukung presiden, orang partainya presiden dan anggota dewan dari partainya presiden

Hedi Batubara 6 Oktober 2025

MoneyTalk, Jakarta – Setelah banyak kasus keracunan terjadi, instruksi Presiden Prabowo hanya perbaiki sistem dan perkuat tata kelola program MBG secara menyeluruh. Instruksi yang tidak tegas, di tengah banyak siswa keracunan. Instruksi yang tidak jelas, di tengah banyak orang tua murid ketakutan. Seorang pemimpin “Berjiwa Kucing”, tidak akan sanggup “Berhati Singa”.

Berdasarkan data Global Child Nutrition Foundation (GCNF) tahun 2024, program seperti MBG sudah dilakukan oleh 146 negara. Baik negara kaya seperti Amerika Serikat dan Jepang, negara menengah seperti Brazil dan China, hingga negara miskin Afrika seperti Kenya dan Namibia. Namun dari semua itu tidak ada penyelenggara proyeknya orang dekat presiden, orang pendukung presiden, orang partainya presiden dan anggota dewan dari partainya presiden.

Negara-negara yang menyelenggarakan seperti MBG itu, pada umumnya dilakukan pihak sekolah. Dengan anggaran dari Kementerian Pendidikan, baik ditanggung semuanya atau berbagi biaya dengan pihak sekolah dan orang tua murid. Manfaatnya, banyak pihak terlibat seperti pihak sekolah, orang tua murid, pemerintahan daerah dan pertanian lokal. Makanan yang diberikan memenuhi gizi, sesuai keinginan orang tua dan selera anak.

Dalam sebuah diskusi kecil antara Burhan Rosidi, John Mempi, Salamuddin Daeng dan Nirmal Ilham tentang Prabowo tidak berfikir Filosofis dan Historis dalam program MBG. Menarik kesimpulan;

Pertama, Presiden Prabowo membuat kebijakan program MBG yang bagus tapi pelaksanaannya buruk. Karena masih menggunakan sistem proyek. Dimana dibentuk badan yang melaksanakan dan mengawasi, ada pemenang tender proyek dan ada sub pelaksana proyek.

Secara filosofis bagaimana mungkin program memberi makan anak sekolah yang sangat sosial diberikan kepada swasta yang sangat ekonomis, mencari untung sebesar-besarnya. Ada resiko yang sangat besar. Dan terbukti terjadi keracunan yang sangat masif.

Kedua, Prabowo tergesa-gesa dalam melaksanakan program MBG. Tanpa terlebih dahulu memperhatikan produksi pangan nasional dan impor pangan yang terjadi. Atau tanpa berswasembada pangan terlebih dahulu. Bahkan tanpa persiapan bagi produksi wadah makanan, sehingga harus impor dari China.

Secara historis Prabowo tidak belajar dari pembangunan pertanian Suharto dan aturan pengendalian harga pangan yang tegas Orde Baru. Dimana Menteri Penerangan, Harmoko mengumumkan secara langsung harga-harga bahan kebutuhan pokok yang harus berlaku di beberapa pasar induk utama dalam negeri.

Ketiga, Presiden Prabowo tidak menganggap serius kasus keracunan yang banyak terjadi. Seharusnya pemimpin yang “Berhati Singa” akan dengan tegas mengusut dan menghukum pihak penyelenggara proyek MBG yang membuat terjadinya keracunan.

Untuk itu sebuah tim kecil dari diskusi ini akan mengusut dan mengumumkan siapa saja nama pemilik dapur MBG yang menyebabkan terjadinya keracunan. Berdasarkan data investigasi Majalah Tempo, banyak pemilik proyek MBG itu orang dekat Prabowo atau orang Partai Gerindra.

Atas dasar ketiga kesimpulan tersebut, seluruh nara sumber dalam diskusi ini merekomendasikan kepada Presiden Prabowo agar;

Pertama, menghentikan sementara program MBG untuk menenangkan kepanikan dan ketakutan yang menghantui siswa dan orang tua murid.

Kedua, memperhatikan bagaimana MBG di negara lain yang sudah mapan pelaksanaannya dan sesuai dengan kemampuan keuangan serta budaya agraris Indonesia.

Ketiga, membuka data secara terbuka terkait impor pangan Indonesia setelah program MBG berlangsung. Termasuk impor wadah makanan dari China yang dipersoalkan oleh Asosiasi Produsen Wadah Makanan Indonesia (APMAKI).

Sudah selayaknya di dunia yang terbuka ini rakyat mendapatkan informasi tentang adanya permasalahan dalam soal produksi pangan, impor pangan, rantai pasok pangan, kualitas pangan dan harga pangan. Dimana program MBG dilaksanakan di atas dasar semua permasalahan itu. Yang semuanya belum diselesaikan oleh Presiden Prabowo. Sehingga dalam program MBG ini, seolah Prabowo ingin menunjukkan dirinya “Berhati Singa” , padahal “Berjiwa Kucing”.

Penulis : Nirmal Ilham,ex Tenaga Ahli DPR RI

Program MBG Prabowo Jauh dari Filosofis dan Historis 1758787051898

Program MBG Prabowo Jauh dari Filosofis dan Historis

Hedi Batubara 29 September 2025

MoneyTalk, Jakarta – Jika Jokowi membusungkan dada pemimpin yang melakukan hilirisasi tambang. Seolah mengingkari Sukarno dan Suharto membuat Krakatau Steel. Maka Prabowo menyombongkan diri dengan program MBG. Seolah memungkiri Suharto sudah terlebih dahulu membuatnya. Berikut pemaparan singkat sebuah diskusi kecil yang menarik antara Burhan Rosyidi, John Mempi, Salamuddin Daeng dan Nirmal Ilham tentang Prabowo tidak berfikir Filosofis dan Historis dalam program MBG.

Media-media Inggris menyoroti keracunan terjadi dalam program andalan presiden baru Indonesia. Kebijakan ambisius bernilai miliaran dolar untuk memberi makan 83 juta orang di akhir tahun. Reuters, BBC, Independent meliput berbagai kasus keracunan yang dialami murid sekolah membuat rumah sakit kewalahan.

Majalah Tempo menginvestigasi bahwa Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) semuanya terpenuhi dalam program MBG. Korupsi terjadi waktu tagihan besar ke Kementerian Keuangan tidak sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan. Kolusi terjadi saat Badan Gizi Nasional (BGN) menunjuk yayasan atau badan usaha yang akan melaksanakan program. Dan Nepotisme terjadi ketika diketahui pemilik yayasan atau badan usaha itu adalah orang dekat Prabowo dan para pendukungnya.

Dalam sebuah diskusi kecil antara Burhan, John, Daeng dan Nirmal. Pertama yang diamati dari program MBG adalah niat dan perbuatan Prabowo. Menurut Burhan Rosyidi, Prabowo memiliki niat yang baik tapi perbuatannya salah. “Prabowo seperti ingin memindahkan dan membiakan ikan tuna sirip biru ke darat. Ekosistemnya berbeda. Seharusnya ekosistemnya dahulu diperbaiki, baru kemudian programnya dijalankan, “kata Burhan.

Kedua yang diamati adalah apa yang ingin dicapai Prabowo dalam program MBG ini. Menurut John Mempi, jika Prabowo ingin memperbaiki gizi anak Indonesia. Maka yang perlu diberikan adalah nutrisi, bukan makan besarnya. “Program seperti ini sudah pernah dijalankan era Orde Baru. Suharto memberikan sekaleng besar susu bubuk dan kacang hijau kepada murid TK dan SD,. Dalam Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS), “jelas John.

John Mempi menjelaskan di era Orde Baru, semua kebijakan yang akan ditempuh Suharto terlebih dahulu ditanyakan dan dipertimbangkan kepada penasehat-penasehatnya. Lalu penasehat itu mendatangkan ahli-ahli dibidang masing-masing terkait program yang akan dilaksanakan. Untuk kemudian Suharto mendengarkan, mempertimbangkan dan mengambil keputusan sesuai kesepakatan bersama. Tentunya dengan keterbatasan anggaran masa itu.

“Jadi pemimpin itu mendengarkan, bukan minta untuk didengar. Pemimpin itu mempertimbangkan, bukan langsung ujug-ujug. Pemimpin itu mengambil keputusan yang tepat, bukan yang cepat. Jika alasannya seorang militer biasa mengambil keputusan yang cepat. Memangnya Suharto bukan militer, “singgung John.

Ketiga yang diamati adalah apa manfaat program MBG ini. Salamuddin Daeng memberi pandangan bahwa pertanian dan pengolahan makanan adalah produk budaya. Pada wilayah barat, budaya pertanian dan pengolahan makanan lebih maju dibanding wilayah timur. Karena ditunjang iklim dan letak strategis. Sehingga ketika Suharto memberi seperti MBG, berupa sekaleng besar susu dan kacang hijau kepada anak sekolah itu sangat tepat.

“Saya termasuk yang merasakan program Suharto itu waktu sekolah. Pemberian itu membuat tidak ada ketimpangan antara barat dan timur. Selain itu secara tidak langsung mengedukasi para orang tua di kampung tentang pentingnya susu dan kacang hijau terhadap pertumbuhan otak dan fisik anak, “ungkap Daeng.

Selanjutnya Nirmal Ilham yang pernah bertugas sebagai Tenaga Ahli DPR RI Komisi IV Pertanian, memberikan masukan data-data impor produk pertanian dan peternakan. Bahkan secara terang-terangan pernah membuat tulisan “Pertanian Di Tangan Pithecanthropus Erectus Soloensis”. Kritik terhadap kebijakan pertanian di era Jokowi yang seperti hanya mau memetik dan meramu tanpa mau menanam layaknya manusia purba.

“Pemerintahan SBY mendahulukan perdagangan. Pemerintahan Jokowi mengutamakan pertambangan. Akibatnya 20 tahun pertanian terabaikan. Puncaknya Indonesia menjadi pengimpor pangan terbesar kedua di dunia setelah Rusia, negara di kutub utara itu. Sehingga atas dasar apa Prabowo yang baru tiga bulan menjabat membuat program MBG, “tegas Nirmal.

Bagi Nirmal, Prabowo ini seperti pemimpin yang ingin dilihat bak seekor Singa. Padahal bak seekor Kucing. Pidato di Sidang Umum PBB, Indonesia telah swasembada beras dan ingin menjadi lumbung dunia. Tanpa malu pemberitaan masif tentang buruknya kualitas beras yang dijual di dalam negeri dan impor beras 4,5 juta ton tahun 2024 lalu. Terbesar dalam tujuh tahun terakhir.

Penulis : Nirmal Ilham,ex Tenaga Ahli DPR RI

Prabowo “Kucing Asia Tenggara” IMG-20250812-WA0079

Prabowo “Kucing Asia Tenggara”

Hedi Batubara 11 Agustus 2025

MoneyTalk, Jakarta – Sukarno mendapat julukan “Singa Podium”. Berhasil membangunkan jiwa dan badan rakyat untuk merdeka, bersatu dan berdaulat. Suharto menampilkan diri seperti “Harimau Jawa”. Berhasil menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga diakui dunia sebagai “Macan Asia”.

“Singa Sukarno” dan “Harimau Suharto” kepemimpinannya diakui. Kebijakannya banyak kontroversi tapi kemudian dihargai. Setelah pergi, keduanya dirindukan. Karena legacy Sukarno menyatukan dan memperluas wilayah Indonesia. Dan warisan Suharto menguatkan dan memperluas wilayah Indonesia.

Alam Reformasi membuat Indonesia hanya menghasilkan pemimpin “Jenis Herbivora”. Mangsa dari raksasa ekonomi dunia; Amerika Serikat, China dan Jepang. Pasar yang terlalu mudah untuk diobok-obok negara manapun; Korea Selatan, Taiwan dan Thailand. Rakyat yang bangga memakai produk asing dan bercita-cita liburan ke Jeddah, Mekah dan Madinah.

Pemimpin “Kelas Kambing” di era Reformasi ini juga tidak dapat mempertahankan luas wilayah Indonesia dengan lepasnya Timor Timur serta Pulau Sipadan dan Ligitan. Bahkan Malaysia kini ingin memperluas lautnya menjorok ke Indonesia di Laut Ambalat. Dan China kini ingin menguasai Laut Natuna yang jaraknya 800 km dari daratannya.

Rakyat Indonesia merindukan Sukarno. Pemimpin yang berani memulangkan orang-orang China di Indonesia kembali ke negaranya, dengan isu dwikewarganegaraan. Sementara Jokowi yang mengaku Sukarnois justru mendatangkan tenaga kerja China dalam jumlah yang sangat besar, dengan isu kekurangan tenaga terampil.

Rakyat Indonesia merindukan Jenderal Suharto. Pemimpin yang membuat Malaysia tidak berani memaksakan penguasaan Pulau Sipadan dan Ligitan. Karena takut dengan Suharto. Tapi Jenderal SBY mendapat julukan “Kerbau” dari aktifis karena badannya yang besar tapi nyalinya yang kecil (menangani ekspansi wilayah dari Malaysia).

Naiknya Jenderal Prabowo memberi harapan rakyat yang ingin Indonesia maju dan disegani negara lain. Hampir semua rakyat menilai Prabowo seperti pemimpin “Jenis Karnivora”. Karena berasal dari pasukan elit dan memiliki suara keras, sikap tegas dan berani.

Namun setelah hampir setahun kepemimpinan Prabowo, rakyat masih menerka-nerka pengandaian binatang apa yang pas untuknya. Karena Prabowo tidak bersuara keras agar Undang-Undang Perampasan Aset milik koruptor disahkan. Prabowo tidak bersikap tegas terhadap korupsi sehingga korupsi terus terjadi di pemerintahannya. Dan Prabowo tidak berani berinisiatif membuat aturan hukuman mati bagi para koruptor, seperti di China.

Korupsi menjadi permasalahan yang sangat mendesak untuk ditangani. Karena koruptor itu seperti tikus yang menggerogoti dari dalam. Untuk mempermudah pihak swasta Aseng atau Asing menguasai dari luar. Semua tikus yang paling berbahaya ada di dalam pemerintahan. Tapi kenapa mereka tetap berani korupsi?

Mungkin mereka yang di dalam melihat dengan jelas dan memahami bahwa pemimpin mereka saat ini bukan seperti Singa atau Harimau. Walaupun bukan juga seperti “Jenis Herbivora”. Mungkin Prabowo dianggap mereka seperti “Kucing”. Tapi juga bukan kucing hutan atau kucing liar yang berani memburu tikus. Mungkin lebih tepatnya seperti kucing “Bobby Kertanegara”.

Penulis : Nirmal Ilham, eks Tenaga Ahli DPR RI

Perang Intelijen Di Pertamina Dan Posisi Dirut Simon Mantiri Posisi Penting Diisi Elite Partai, Pertamina Jadi Area Bancakan?

Perang Intelijen Di Pertamina Dan Posisi Dirut Simon Mantiri

Hedi Batubara 11 Maret 2025

MoneyTalk, Jakarta – Henry Kissinger Mengatakan Control Oil and You Control Nations Amerika Melakukan itu Terhadap Indonesia. Operasi Intelijen CIA Menargetkan Pertamina Sejak Tahun 1973 Hingga Sekarang. Kontra Intelijen Pun Dilakukan Pihak Terkait. Tapi Tampaknya Presiden-Presiden di Indonesia dan Direktur-Direktur di Pertamina Lebih Senang Dengan Operasi CIA. Mengapa?*

Sejarah bermula pada Oktober 1973 ketika Raja Faisal dari Arab Saudi bersama OPEC mengembargo minyak kepada negara-negara barat pendukung Israel dalam Perang Yom Kippur. Setelah embargo, pada Maret 1974 harga minyak melambung dari USD 3 perbarel menjadi USD 12 perbarel. Oil Boom kedua pada 1979 membuat harga minyak menjadi USD 39 perbarel.

Oii Boom pertama dan kedua membuat negara-negara barat terutama Amerika Serikat mengalami resesi. Sejak saat itulah CIA melancarkan operasi intelijen kepada negara-negara anggota OPEC. Operasi CIA setelah Oil Boom 1974 adalah membunuh Raja Faisal pada tahun 1975. Sedangkan operasi CIA setelah Oil Boom 1979 adalah menyerang Iran melalui Presiden Irak, Saddam Husein pada tahun 1980. Arab Saudi dan Iran adalah produsen terbesar di OPEC.

Selanjutnya CIA membantu negara-negara produsen minyak non OPEC untuk berproduksi secara besar-besaran. Hingga produksinya lebih besar dari negara-negara OPEC. Membuat terjadinya banjir minyak sejak tahun 1981 dan harganya turun menjadi USD 25 perbarel.

Untuk negara anggota OPEC Indonesia, dimana kenaikkan harga minyak menjadi penopang utama pembangunan, CIA melakukan operasi membangkrutkan Pertamina. TO-nya Direktur Utama Pertamina, Ibnu Sutowo. Kekuasaannya yang sangat besar dan tidak dikontrol pemerintah dan DPR, menjadikan Pertamina seperti usaha pribadi. Hal ini membuat operasi CIA menjadi mudah.

Pertama, Ibnu Sutowo dimasukan dalam pergaulan para “Raja Minyak” dunia di New York, bersama raja minyak Rockefeller. Yang membuat jenderal kampung anak transmigran di Sumatera Selatan itu bergaya hidup bak Sultan. Uang Pertamina diselewengkan untuk membiayai gaya hidupnya yang hedon. Kedua, mengarahkan Ibnu Sutowo agar Pertamina melakukan ekspansi bisnis besar-besaran di luar bidangnya yang sangat beresiko. Ketiga, mengalihkan bisnis-bisnis Pertamina menjadi bisnis pribadi, yang salah satunya Hotel Hilton.

Puncaknya Pertamina mengalami krisis keuangan dengan hutang USD 10,5 miliar pada tahun 1976. Membuat Ibnu Sutowo keluar dari Pertamina. Hutang itupun ditutup APBN. Dibentuk tim bernama Komisi Empat untuk menyelidiki Pertamina. Hasilnya Ibnu Sutowo terbukti melakukan banyak korupsi. Tapi Presiden Suharto tidak memprosesnya, dengan alasan Ibnu Sutowo adalah pejuang kemerdekaan. Yang membuat banyak pihak curiga.

Operasi CIA terhadap Ibnu Sutowo dan Pertamina ini bukan tidak diketahui oleh intelijen Indonesia. Tetapi karena intelijen Indonesia waktu itu sangat terbelah antara Pro Amerika dan Nasionalis. Setelah tersingkirnya Waperdam Subandrio sebagai Kepala Badan Intelijen Negara yang Pro Komunis. Sayangnya di era Suharto intelijen pro Amerika sangat berkuasa, membuat intelijen nasionalis menyimpan dendam melakukan kontra intelijen.

Kelompok Intelijen Indonesia pro Amerika yang membantu operasi CIA, beralasan bahwa Ibnu Sutowo memiliki niat dan rencana untuk menjadi presiden menyingkirkan Suharto. Karena Ibnu Sutowo seorang jenderal, memiliki banyak uang dan kedekatan dengan Rockefeller “Elit Global Penguasa Dunia”. Alasan yang lumayan masuk di akal, namun sulit diterima. Mengingat dampaknya yang besar bagi negara hanya untuk menyingkirkan satu orang.

Operasi CIA terhadap Pertamina ternyata tidak berhenti di Ibnu Sutowo. CIA di Indonesia terus melakukan operasi terhadap Direktur-Direktur Pertamina selanjutnya hingga saat ini. Tujuannya menghambat produksi minyak di Indonesia terutama oleh Pertamina. Membuat APBN tergerus membiayai impor minyak. Namun operasi CIA tentu mendapat perlawanan dari intelijen Indonesia yang nasionalis.

Lalu bagaimana perang intelijen dalam kasus korupsi Pertamina Rp 193,7 Triliun di tahun 2023 ? Dan dimana posisi Dirut Simon Aloysius Mantiri dalam perang intelijen di Pertamina saat ini?

Penulisan: Nirmal Ilham,Tenaga Ahli DPR RI

Perekonomian Gelap, Solusinya Bukan Transisi Energi PLN dari Alat Pembangunan Bangsa Menjadi Alat Komersial Oknum Pejabat?

Perekonomian Gelap, Solusinya Bukan Transisi Energi

Hedi Batubara 25 Desember 2024

MoneyTalk,Jakarta – Di tahun 2024, perekonomian Indonesia begitu gelap. Potensi SDM yang banyak dan terampil serta pasar yang besar tidak kelihatan. Pilar utama perekonomian yaitu keuangan dan energi disoroti. Ternyata ada banyak masalah di sektor keuangan tapi tidak di sektor energi.

PT PLN Indonesia Power sebagai perusahaan pembangkit listrik, sudah berhasil menerangi kegiatan ekonomi dan industri dengan potensi yang dimiliki Indonesia. Seperti batubara yang melimpah, sinar surya yang menyengat, angin yang menghembus, dan air bendungan yang terus mengalir.

Begitupun dengan Pertamina dan PGN (Perusahaan Gas Negara) juga tiada henti memberikan energi bagi kegiatan ekonomi dan industri. Walaupun kedua BUMN itu lebih menyukai membeli sumber energi dari luar, daripada mencari dan menggali dari perut bumi Indonesia yang kaya.

Untuk energi listrik, tidak ada masalah. Swasembada energi listrik sudah terjadi sejak tahun 2010. Memasuki tahun 2011, justru terjadi over suplai. Dan di tahun 2021, sekitar 25 persen energi listrik tidak terpakai. Kemubaziran itu terjadi hingga saat ini.

Sehingga ketika Presiden Prabowo mengatakan ingin swasembada energi. Untuk energi listrik, perkataan itu menjadi bahan tertawaan orang-orang yang banting tulang di sektor ketenagalistrikan. Prestasi yang sudah diraih sejak 2010, ingin diklaim Prabowo di tahun 2025. Sebaliknya untuk sektor energi minyak dan gas, ucapan Prabowo itu menaikkan bulu kuduk orang-orang di Pertamina dan PGN.

Jika Prabowo seorang negarawan, pemimpin panutan yang jujur, tentu secara spesifik menyebut ingin swasembada migas. Bukan secara umum menyebut swasembada energi. Penyebutan ingin swasembada energi hanya membuat Prabowo dicap sama seperti politisi pada umumnya yang menumpuk di DPR.

Dan lebih parah lagi, Prabowo justru mengutak-atik sektor ketenagalistrikan dengan rencana besarnya untuk melakukan transisi energi. Sedang di sektor migas, tidak memiliki rencana besar. (Nilai impor migas tahun 2023 berdasarkan data BPS mencapai USD 35,8 milyar atau hampir Rp 600 triliun).

Prabowo tidak melihat yang sedang terjadi di eropa barat terutama Jerman, bagaimana kebijakan transisi energi menjadi malapetaka. Karena menutup pembangkit listrik berbahan batubara dan nuklir, menggantinya dengan gas alam Rusia yang ramah lingkungan. Ketika perang Rusia-Ukraina terjadi, pasokan terhenti. Terjadi krisis energi.

Sangat beresiko mengubah sesuatu yang sudah baik. Apalagi menyangkut energi listrik untuk negara sebesar dan seluas Indonesia. Swasembada energi listrik sejak 2010 dan surplus sejak 2011, bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dengan mudah. Butuh kerja keras berpuluh-puluh tahun, mengingat Indonesia lahir dalam kondisi negara miskin.

Prabowo sebaiknya melihat perekonomian yang terjadi di tahun 2024, bahwa ada 13 gerai Matahari tutup. 20 bank tutup. 30 pabrik tekstil tutup. 400 gerai Alfamart tutup. Ribuan kios di pusat-pusat perbelanjaan tutup, termasuk di Tanah Abang. Sepanjang jalan di Jabodetabek disesaki tulisan rumah dan ruko dijual. Jika permasalahan ini tidak bisa ditanggulangi, Prabowo akan ditinggalkan.

Penulis : Nirmal Ilham, Tenaga Ahli DPR RI

Listrik Ditangan Prabowo, Penjual Es Teh Lebih Mulia Dari Penjual Patriotisme PLN dari Alat Pembangunan Bangsa Menjadi Alat Komersial Oknum Pejabat?

Listrik Ditangan Prabowo, Penjual Es Teh Lebih Mulia Dari Penjual Patriotisme

Hedi Batubara 10 Desember 2024

MoneyTalk,Jakarta – Tak kuasa melihat negara yang baru dimerdekakannya masih bergantung dengan perusahaan Belanda dalam hal energi. Sukarno mengambil resiko dengan membentuk Badan Nasionalisasi (BANAS) untuk mengambil alih seluruh perusahaan Belanda termasuk perusahaan listrik pada tahun 1958. Inilah yang disebut sikap patriotisme.

Suharto kemudian memperkuat PLN dengan membangun berbagai pembangkit demi program Listrik Masuk Desa (LMD) pada 1978. Suharto semakin memperkokoh posisi negara yang diwakili PLN dengan membuat UU No.15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan. Yang mewajibkan listrik dikelola terpusat oleh PLN. Inilah yang disebut sikap nasionalisme.

Lalu bagaimana kebijakan Prabowo terhadap ketenagalistrikan dan PLN?

Inggris baru saja menutup PLTU terakhirnya Ratchliffe-on-Soar yang telah beroperasi selama 57 tahun, pada September 2024. Penutupan ini mengakhiri era pembakaran batubara untuk energi listrik yang sudah berlangsung selama 142 tahun. Pada puncaknya di tahun 1990, batubara menyediakan 80 persen listrik di negara tempat lahirnya revolusi industri itu.

Sementara Indonesia, negara yang industrinya baru lahir di masa orde baru, selalu gagal mengembangkan industrinya. Kalah jauh dari China yang start-nya dibelakang Indonesia. Hal ini karena China membuat murah energi listrik untuk rakyat dan industrinya. Walaupun sumber energi listriknya sebagian masih bergantung pada batubara Indonesia.

Indonesia memiliki 160 tambang batubara dan merupakan negara produsen batubara ketiga terbesar di dunia setelah China dan India. Tapi Indonesia merupakan negara pengekspor batubara nomor satu di dunia. Pada tahun 2023, dari produksi batubara sebesar 775 juta ton, total ekspor sebesar 379 juta ton dengan nilai USD 34,5 miliar (data BPS). Cadangan batubara Indonesia sendiri diperkirakan sangat banyak dan bertahan sangat lama.

Melihat semua gambaran tersebut, Prabowo justru membuat kebijakan yang membunuh potensi negaranya sendiri. “Kami berencana untuk menghentikan pembangkit listrik tenaga batubara dan semua pembangkit listrik tenaga fosil dalam 15 tahun ke depan,” kata Prabowo pada KTT G20 Brasil, 20 November 2024.

Dan ternyata arahnya adalah untuk mematikan PLTU milik PLN terlebih dahulu daripada milik swasta. Seperti berita yang dilansir detik.com pada 29 November 2024 bahwa menurut Penasehat Khusus Presiden Prabowo urusan Energi, Purnomo Yusgiantoro suntik mati PLTU dapat dilakukan pada pembangkit-pembangkit PLN terlebih dahulu. Meskipun itu tetap perlu memperhatikan pembiayaan yang disebutnya cukup besar.

Perihal mematikan PLTU milik PLN, berita CNBC Indonesia pada 22 November 2024 memberitakan bahwa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan pihaknya saat ini tengah mengkaji PLTU mana saja yang akan dipensiunkan. Berita ini dilanjuti dengan pernyataan Dirjen EBT dan Konservasi Energi, Eniya Listiani yang membeberkan bahwa PLTU Suralaya (milik PLN), PLTU Paiton (milik PLN dan swasta asing) serta PLTU Ombilin (milik PLN) ada dalam daftar pembahasan untuk dimatikan.

Selanjutnya dalam membangun pembangkit baru menggunakan Energi Baru dan Terbarukan (EBT), kebijakan Prabowo adalah memberikan pihak swasta lebih besar dari negara. Seperti berita yang dilansir CNBC Indonesia pada 14 Oktober 2024 bahwa, Dirut PLN Darmawan Prasodjo menyebut 60 persen proyek pembangkit listrik baru akan dibangun oleh swasta. Alasannya memberikan persentase yang besar kepada swasta karena harus membangun ekosistem yang kondusif untuk investasi.

Kebijakan Prabowo telah sangat terbuka berpihak kepada swasta dibanding negara. Walaupun tahu bahwa swasta berorientasi meraup keuntungan sebesar besarnya, sehingga merugikan rakyat dan industri dalam negeri. Sedangkan negara berusaha semaksimal mungkin menolong rakyat dan industrinya.

Prabowo yang selalu berteriak patriotisme dan nasionalisme dalam menjalankan pemerintahannya. Ternyata hanya cover belaka. Kenyataannya justru mematikan negara (PLN) dan menyuburkan swasta dalam negeri dan asing (IPP/Independen Power Producer). Sehingga penjual es teh lebih mulia karena jujur dan tulus. Sedangkan “si penjual patriotisme” tampak tidak jujur dan tulus kepada negaranya.

Penulis : Nirmal Ilham,Tenaga Ahli DPR RI

Bisa Mampus Tuh Rakyat Ketika Listrik Ditangan Swasta Yang Cari Untung Sebesar besarnya IMG-20241205-WA0032

Bisa Mampus Tuh Rakyat Ketika Listrik Ditangan Swasta Yang Cari Untung Sebesar besarnya

Hedi Batubara 5 Desember 2024

MoneyTalk,Jakarta – Serikat Pekerja dibidang ketenagalistrikan menghadapi situasi yang tidak baik-baik saja sejak era reformasi. Ketika mengetahui pengelolaan listrik nasional perlahan jatuh ke tangan swasta. Jika diam, swasta yang semula sebagai peran pembantu dalam sektor listrik, akan mengambil peran utama.

Keterlibatan swasta dalam penyediaan tenaga listrik memang dibolehkan, selama masih di bawah kendali negara. Hal ini sesuai UU No.30 Thn 2009 tentang ketenagalistrikan. Selanjutnya Menggantikan UU No.20 Thn 2002 yang sangat liberal. Sebelumnya, soal listrik diatur dalam UU No.15 Thn 1985, yang mewajibkan listrik dikelola terpusat oleh PLN. Sesuai UUD 45 asli yang sangat nasionalis.

Namun saat Presiden Jokowi menebar angin Omnibuslaw. Pihak swasta bangkit dalam mencengkram sektor listrik melalui UU No.6 Thn 2004 tentang Cipta Kerja, sub -klaster ketenagalistrikan,ujar Tenaga Ahli DPR RI, Nirmal Ilham.

Maka untuk itu, 18 federasi Serikat Pekerja di bidang energi termasuk ketenagalistrikan menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi (MK). Karena menabrak UUD 45.

Dan menurut Nirmal Ilham pada 29 November 2024, MK mengabulkan sebagian gugatan permohonan judicial review UU No. 6 Thn 2004 tentang Cipta Kerja, sub-klaster ketenagalistrikan yang berkaitan dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN). Karena MK berpandangan beberapa pasal dalam undang-undang itu bertentangan dengan UUD 45 dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

Dan Pihak Serikat Pekerja ketenagalistrikan menyambut baik putusan MK. Yang menegaskan usaha penyediaan ketenagalistrikan terintegrasi, tidak dipecah-pecah dan berada di bawah kontrol negara. Sehingga sektor ketenagalistrikan adalah milik negara dan dikelola oleh negara secara bertanggung jawab.

Selanjutnya Nirmal Ilham mengutip, Ketua Umum Persatuan Pegawai PT PLN Indonesia Power (PP-IP), Dwi Hantoro mengingatkan bahwa perjuangan masih panjang. “Kami mengucapkan terima kasih kepada MK atas putusannya. Namun masih banyak yang harus dikawal untuk memastikan kedaulatan energi tetap terjaga.

Saat ini gambaran besar di sektor kelistrikan ibarat sudah lepas dari mulut singa. Karena langkah swasta dijegal di MK.

Tapi pihak swasta mulai bergerilya mempengaruhi pihak-pihak dalam pemerintahan yang memiliki pengaruh dan kewenangan di sektor listrik. Sehingga PLN saat ini mulai masuk ke mulut buaya. Yaitu pihak pemerintah yang mendukung swasta jelas Nirmal Ilham.

Hal ini bisa dilihat dari pendapat Penasehat Khusus Presiden Prabowo urusan Energi, Purnomo Yusgiantoro suntik mati PLTU dapat dilakukan pada pembangkit-pembangkit PLN terlebih dahulu. Meskipun itu tetap perlu memperhatikan pembiayaan yang disebutnya cukup besar.

Dan juga statemen dari Dirut PLN Darmawan Prasodjo menyebut 60 persen proyek pembangkit listrik baru akan dibangun swasta. Alasannya memberikan persentase yang besar kepada swasta karena harus membangun ekosistem yang kondusif untuk investasi.

Yang jelas kata Nirmal Ilham, Pemangku kebijakan yang diangkat Presiden Prabowo itu telah sangat terbuka berpihak pada swasta dibanding negara. Walau tahu bahwa swasta berorientasi meraih keuntungan sebesar besarnya. Sedangkan negara berusaha semaksimal mungkin menolong rakyatnya.

Dan para pemangku kebijakan ini, tidak menghormati dan menghiraukan kebijakan Presiden Sukarno yang berpeluh membentuk Badan Nasionalisasi (BANAS) di tahun 1958. Dan sejarah perebutan perusahaan-perusahaan energi Belanda termasuk PLN yang berdarah-darah oleh organisasi buruh dan militer.

Kebijakan sektor listrik yang patriotik ditangan Sukarno dan nasionalis ditangan Suharto. Mengalami kemunduran yang sangat jauh di tangan presiden-presiden di era reformasi ini. Terlebih lagi ditangan Presiden Prabowo, pungkasnya.

Nirmal Ilham

Eks Tenaga Ahli DPR Nilai Pernyataan Syahganda Soal Asap dan Oksigen Memalukan Indonesia

Pengamat Soroti Potensi Pengkhianatan di Lingkar Kekuasaan Prabowo

Benarkah Maruarar Melakukan Tipu Daya Dalam Kasus Meikarta, Dengan Membawa Nama Hukum,Orang Tua, Dan Tuhan?

Penyelenggara proyeknya MBG Itu Sebaiknya Sekolah, Tidak Ada orang dekat presiden, orang pendukung presiden, orang partainya presiden dan anggota dewan dari partainya presiden

Program MBG Prabowo Jauh dari Filosofis dan Historis

Prabowo “Kucing Asia Tenggara”

Perang Intelijen Di Pertamina Dan Posisi Dirut Simon Mantiri

Perekonomian Gelap, Solusinya Bukan Transisi Energi

Listrik Ditangan Prabowo, Penjual Es Teh Lebih Mulia Dari Penjual Patriotisme

Bisa Mampus Tuh Rakyat Ketika Listrik Ditangan Swasta Yang Cari Untung Sebesar besarnya

Baca Juga Berita Ini

BNI Ingatkan Masyarakat Waspada Modus Penipuan Lewat Telepon yang Memanfaatkan Rasa Panik

KPK Sita Rp2 Miliar, FORMASI Desak Dirut KAI Bobby Rasyidin Diproses Hukum

Pegasus Sadap Prabowo, Pakar Cyber Security: Kemungkinan Terbesar Mengarah ke Solo

CBA: Sitaan Rp2 Miliar dari Dirut KAI Terlalu Kecil, Ada Aset Rp633,3 Miliar yang Hilang!