19 November 2026

News

MoneyTalk.id,Jakarta — Pengamat geopolitik sekaligus wartawan senior Hendrajit menyoroti penuturan Gus Lilur mengenai Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) yang mencuat pada akhir Agustus lalu. Menurutnya, terlepas dari perdebatan apakah kisah tersebut merupakan fakta atau fiksi, terdapat kekuatan tersendiri dalam cara Gus Lilur menyampaikan cerita yang dinilainya mampu menggugah kalangan internal NU.

Dalam pandangan yang disampaikan Rabu (14/10/2026), Hendrajit mengaku mengikuti secara saksama penuturan Gus Lilur dan berbagai respons yang muncul setelahnya.

“Saya termasuk yang menyimak dengan tekun dan saksama penuturan Gus Lilur ihwal Muktamar NU akhir Agustus lalu,” ujar Hendrajit.

Ia kemudian mengajukan pertanyaan mendasar mengenai substansi cerita yang disampaikan Gus Lilur.

“Pertanyaan saya dan anda sebenarnya sama. Ini fiksi atau fakta? Lebih tajamnya lagi, ini kisah nyata alias true story atau dongeng?” katanya.

Menurut Hendrajit, persoalan menarik justru muncul ketika sebuah cerita yang belum dapat dipastikan kebenarannya ternyata memunculkan berbagai tanggapan dan bantahan.

“Katakanlah ini fiksi atau dongeng, bukannya kisah nyata, tapi kenapa mampu menyengat pusat saraf orang-orang penting dalam tubuh NU?” ujarnya.

Hendrajit menggambarkan bahwa semakin banyak bantahan terhadap Gus Lilur, semakin besar pula perhatian terhadap cerita tersebut.

“Sehingga makin banyak arus bantahan terhadap Gus Lilur malah, ibarat kata, bagai api makin menjalar di atas jerami dan rumput kering,” ungkapnya.

Kekuatan Sastra dan Kebenaran yang Numpang Lewat

Hendrajit kemudian menghubungkan fenomena tersebut dengan pengalamannya sebagai penikmat karya sastra dan novel-novel bermutu sejak muda.

Ia menyebut sejumlah sastrawan dunia, mulai dari Victor Hugo, Charles Dickens, Jane Austen, Gustave Flaubert hingga Leo Tolstoy, sebagai contoh pengarang yang mampu menghadirkan gambaran realitas melalui karya fiksi.

Menurutnya, kekuatan sebuah cerita tidak semata-mata terletak pada apakah seluruh peristiwanya benar-benar terjadi, melainkan pada kenyataan yang dapat tersingkap melalui rangkaian kisah tersebut.

“Bahwa di dalam sebuah karya fiksi yang disajikan kepada kita, sang pembaca atau penonton, entah sengaja atau dengan sadar, sang novelis mengetengahkan ‘Kebenaran-Kebenaran Numpang Lewat’,” jelasnya.

Ia menilai bagian-bagian cerita yang sekilas tampak sederhana justru dapat mengandung pesan penting mengenai kenyataan sosial.

“Nah, kebenaran-kebenaran numpang lewat yang terkesan cuma sambil lalu dan selintasan saja inilah justru bukan fiksi tapi yang cerita beneran. Realitas yang tergambar,” tuturnya.

Hendrajit juga mengingat pandangan novelis Italia, Italo Calvino, yang pernah dibacanya mengenai hubungan antara fiksi dan kenyataan.

Menurut pemahamannya atas pemikiran Calvino, novelis yang baik mampu menyajikan kenyataan yang tergambar melalui cerita, bukan sekadar kenyataan yang dijelaskan secara langsung.

Tradisi Kyai Kampung dan Kepekaan Membaca Isyarat

Lebih jauh, Hendrajit melihat adanya hubungan antara cara bertutur Gus Lilur dan tradisi pengisahan yang berkembang di lingkungan pesantren.

Ia menilai Gus Lilur memahami kultur para kyai kampung yang kerap menyampaikan pesan penting melalui cerita, perumpamaan, maupun percakapan santai.

“Gus Lilur menghayati betul kultur dan tradisi para juru kisah kyai-kyai kampung. Bukan kebetulan pula Gus Lilur selalu menyebut dirinya Kyai Kampung dengan penuh hormat,” kata Hendrajit.

Untuk menggambarkan tradisi tersebut, ia mengutip pengalaman kawannya, Halim Tanaka, yang pernah cukup lama berguru kepada almarhum Kyai Mochtar Husein.

Menurut Hendrajit, dari pengalaman itu terdapat pelajaran bahwa pesan mendalam seorang guru tidak selalu disampaikan melalui penjelasan formal.

“Kawan saya Halim Tanaka yang pernah berguru cukup lama pada alm Kyai Mochtar Husein, belakangan menyadari bahwa inti pesan sebuah pikiran, pandangan atau informasi, kerap muncul dari sela-sela obrolan saat lagi penuh canda atau guyonan,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa dalam tradisi semacam itu, para santri dituntut memiliki kepekaan menangkap makna di balik percakapan.

“Saat itulah para santri malah harus peka dan penuh perhatian. Karena dalam momen itulah kebenaran tersingkap. Bukan lagi fiksi atau dongeng,” lanjutnya.

Hendrajit: Para Kyai NU Terbiasa Membaca Makna Tersembunyi

Hendrajit berpendapat bahwa tradisi tutur tersebut bukan sesuatu yang asing bagi kalangan ulama dan kyai NU.

Para ulama senior, menurutnya, memiliki pengalaman panjang sebagai santri yang terbiasa memahami pesan tidak langsung dari guru-guru mereka.

“Ya. Kebenaran-Kebenaran Numpang Lewat yang tergambar inilah, yang menakutkan dari tuturan Gus Lilur,” ujarnya.

Ia mengaitkan hal tersebut dengan kemampuan membaca isyarat atau tanggap ing sasmita, yang hidup dalam tradisi pesantren dan kearifan lokal.

“Karena para ulama dan kyai NU yang sekarang sudah sepuh-sepuh atau beranjak sepuh, dulunya kan santri dan nyantri dulu pada para kyai. Jadi sudah terbiasa dan tanggap ing sasmita terhadap tradisi tutur dan model pengisahan seperti ini,” jelasnya.

Dalam pandangan Hendrajit, pengalaman tersebut membuat para kyai memahami bahwa sebuah cerita, bahkan yang berbentuk dongeng sekalipun, dapat memuat pesan yang lebih luas daripada alur yang terlihat di permukaan.

“Jadinya para beliau itu menghayati betul kekuatan tersembunyi yang terkandung dalam sebuah cerita atau dongeng sekalipun. Sebab itu bagian melekat dalam tradisi dan kearifan lokal daerah masing-masing,” katanya.

Kebenaran dalam Cerita Gus Lilur Dinilai Sulit Diprediksi

Pada bagian akhir pandangannya, Hendrajit mengemukakan bahwa kekuatan narasi Gus Lilur justru terletak pada ketidakpastian kapan pesan atau kenyataan yang tersirat dalam cerita itu akan memperoleh perhatian lebih luas.

“Yang lebih mengkhawatirkan lagi. Kapan meletusnya ledakan realitas tergambarkan berupa kebenaran-kebenaran numpang lewat itu sulit diprediksi,” ungkapnya.

Ia menggambarkan kemungkinan munculnya pesan tersebut pada berbagai tahapan cerita, baik di awal, pertengahan maupun bagian akhir.

“Di tengah-tengah kembangan cerita di awal pagelaran, di tengah-tengah serunya cerita pada bab-bab pertengahan, atau pada ending akhir cerita?” ujarnya.

Hendrajit pun menutup pandangannya dengan sebuah pertanyaan mengenai kemungkinan bahwa pesan-pesan tersebut tersebar dalam keseluruhan rangkaian penuturan Gus Lilur.

“Atau jangan-jangan ada dalam setiap babakan cerita Gus Lilur yang kadang seperti serial kadang seperti sekuel,” pungkasnya.

Pandangan Hendrajit tersebut merupakan pembacaan dan interpretasinya terhadap gaya penuturan Gus Lilur, bukan pembuktian faktual atas isi cerita maupun tudingan yang mungkin berkembang di seputar polemik tersebut.

Media membuka ruang klarifikasi, tanggapan, maupun bantahan dari Gus Lilur, pengurus Nahdlatul Ulama, serta pihak-pihak lain yang merasa terkait dengan pandangan tersebut. Setiap tanggapan akan diberikan ruang pemberitaan sesuai prinsip keberimbangan, akurasi, dan asas praduga tak bersalah.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat politik dan militer Universitas Nasional (UNAS) Selamat Ginting memperingatkan potensi meningkatnya gejolak politik apabila Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tetap bertahan di jabatannya di tengah polemik yang menyeret namanya.

Selamat menilai, persoalan Gibran tidak hanya menyangkut posisi seorang wakil presiden, tetapi juga berpotensi berdampak terhadap stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan dinamika politik keluarga Jokowi.

“Kalau Gibran itu tidak mundur sebagai wakil presiden, saya khawatir dia akan dinepalkan. Gibran akan dinepalkan. Artinya, keluarga Solo bisa dinepalkan,” kata Selamat Ginting di podcast Forum Keadilan Madilog, Rabu (15/10/2026).

Menurut Selamat, pemerintah perlu memperhitungkan berbagai kemungkinan politik yang dapat muncul apabila persoalan tersebut tidak menemukan jalan keluar melalui mekanisme konstitusional.

Ia mengingatkan, ketika saluran konstitusional dinilai tidak mampu menampung aspirasi dan tuntutan masyarakat, potensi gejolak sosial bisa meningkat.

“Pemerintahan Presiden Prabowo juga harus melihat kacamata politik seperti ini. Jika mekanisme konstitusi itu mampet, tentu potensi amuk massa ini juga bisa terjadi,” ujarnya.

Selamat mengaitkan kemungkinan tersebut dengan risiko munculnya tekanan politik dari masyarakat. Ia menilai, gejolak sosial yang membesar dapat menimbulkan konsekuensi serius terhadap keberlangsungan pemerintahan.

“Artinya, potensi gejolak sosial memaksa kejatuhan politik secara paksa,” katanya.

Selamat juga menyinggung pertemuan Presiden Prabowo dengan mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang disebut berlangsung pada malam hari sekitar pukul 20.00 hingga 21.00 WIB. Ia menyebut Jokowi datang bersama istrinya, Iriana.

Selamat menilai, sebagai mantan presiden, Jokowi tentu memiliki ruang untuk bertemu dengan Prabowo. Namun, ia mengingatkan agar pertemuan tersebut tidak serta-merta ditafsirkan sebagai tanda bahwa Prabowo akan memberikan dukungan politik untuk menyelesaikan persoalan Gibran sesuai harapan keluarga Jokowi.

“Pada malam hari sekitar pukul 20 hingga pukul 21, Jokowi bersama istrinya Iriana berjumpa dengan Presiden Prabowo. Tentu saja Presiden tidak bisa menolak mantan Presiden mau bertamu,” tuturnya.

Selamat kemudian menyampaikan penilaiannya bahwa Prabowo belum tentu bersedia membantu Gibran dalam menghadapi persoalan politik yang berkembang.

“Saya kira walaupun tidak bicara, Prabowo menolak untuk membantu dalam kasus Gibran,” ujarnya.

Lebih jauh, Selamat menilai polemik yang terus berlarut berpotensi menimbulkan dampak politik yang lebih luas apabila tidak diselesaikan secara hati-hati.

Ia berpendapat, Gibran perlu mempertimbangkan pengunduran diri sebagai salah satu pilihan untuk meredakan ketegangan politik. Menurutnya, keputusan tersebut perlu dilihat dari pertimbangan kepentingan negara dan stabilitas pemerintahan.

“Terlalu banyak korban yang akan berjatuhan dari kasus ini kalau Gibran terus bertahan,” kata Selamat.

Ia bahkan menggunakan istilah keras untuk menggambarkan penilaiannya terhadap situasi politik yang berkembang.

“Ini bukan hanya tercela, jadi ini terhina dan terkutuk,” ujarnya.

Selamat kembali menegaskan bahwa menurut pandangannya, pengunduran diri Gibran secara sukarela dapat menjadi jalan untuk menghindari eskalasi konflik politik.

“Lebih baik Gibran mundur secara gentle supaya situasi negara ini tetap stabil. Ini yang harus dipahami juga oleh keluarga Jokowi,” katanya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Politikus senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto, menegaskan bahwa polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diselesaikan secara konstitusional dan melalui jalur hukum. Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan menggantung karena menyangkut etika berbangsa, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

“Demi etika berbangsa yang jujur dan adil, #ijazahGate harus dituntaskan secara konstitusional dan legal,” demikian pernyataan Mulyanto, Kamis (15/10/2026).

Pernyataan tersebut menambah tekanan politik agar lembaga negara memberikan kejelasan mengenai polemik pemenuhan syarat pendidikan Gibran ketika maju sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024.

Sebelumnya, Mulyanto juga meminta pimpinan DPR RI merespons aspirasi masyarakat terkait persoalan tersebut. Ia menilai DPR perlu mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan menentukan langkah sesuai kewenangan konstitusionalnya.

Polemik ini kembali mengemuka setelah MK membacakan Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma yang menunjukkan Gibran menamatkan pendidikan di luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan tingkat SMA atau sederajat.

Hakim Konstitusi Arsul Sani menjelaskan bahwa dokumen certificate of attendance, catatan akademik, dan penjelasan nilai yang digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan tidak menerangkan keberhasilan seseorang menyelesaikan jenjang pendidikan. Dokumen tersebut, menurut pertimbangan MK, menunjukkan kehadiran dalam proses pembelajaran, bukan bukti kelulusan.

Namun, ada hal penting yang perlu dibedakan. MK tidak menjatuhkan putusan yang membatalkan jabatan Gibran sebagai wakil presiden. Mahkamah menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum atau legal standing. MK juga menegaskan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya melalui perkara tersebut.

Dengan demikian, temuan dalam pertimbangan hukum MK menjadi bagian penting dari perdebatan publik, tetapi tidak dapat langsung ditafsirkan sebagai keputusan pemberhentian wakil presiden.

Mulyanto sebelumnya menilai DPR memiliki tanggung jawab untuk mencermati persoalan tersebut secara serius. Ia menekankan bahwa perdebatan mengenai Gibran bukan semata-mata persoalan suka atau tidak suka terhadap seorang tokoh politik, melainkan menyangkut bagaimana institusi demokrasi bekerja dan bagaimana kepercayaan publik dipertahankan.

Sikap PKS juga mendapat perhatian setelah partai tersebut menyatakan menghormati putusan MK, sembari menilai DPR dapat mencermati persoalan itu sesuai fungsi konstitusionalnya.

Pada 8 Oktober 2026, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menyatakan komisinya akan mempelajari putusan MK secara komprehensif. Langkah tersebut menunjukkan bahwa putusan mengenai syarat pendidikan Gibran masih menjadi bahan pembahasan di lingkungan parlemen.

Meski demikian, kajian DPR tidak otomatis berarti proses pemakzulan akan berjalan. Setiap langkah harus memiliki dasar hukum, mengikuti prosedur yang berlaku, serta memperhatikan batas kewenangan masing-masing lembaga negara.

Pertanyaan mengenai kemungkinan pemberhentian Gibran sebagai wakil presiden kini menjadi bagian dari perdebatan politik dan hukum. Namun, mekanisme pemberhentian presiden maupun wakil presiden telah diatur secara khusus dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

Pasal 7A mengatur bahwa presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

Sementara itu, Pasal 7B mengatur tahapan yang harus dilalui. DPR terlebih dahulu menjalankan proses sesuai ketentuan konstitusi, kemudian meminta MK memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR tersebut. Jika persyaratan konstitusional terpenuhi, proses dapat berlanjut ke MPR.

Artinya, polemik ijazah tidak serta-merta membuat Gibran kehilangan jabatan. Harus ada proses hukum dan pembuktian yang memenuhi persyaratan konstitusi.

Desakan Mulyanto agar polemik ijazah diselesaikan secara konstitusional memperlihatkan bahwa persoalan ini tidak hanya menyangkut dokumen pendidikan seorang pejabat, tetapi juga kepercayaan publik terhadap proses pencalonan dan verifikasi persyaratan pejabat negara.

Di satu sisi, masyarakat berhak meminta penjelasan atas persoalan yang telah menjadi perhatian luas. Di sisi lain, setiap tuduhan maupun tuntutan politik harus ditempatkan dalam koridor hukum dan tidak boleh mendahului putusan lembaga yang berwenang.

Pada akhirnya, penyelesaian polemik ini membutuhkan kejelasan mengenai fakta, kewenangan lembaga negara, dan mekanisme hukum yang dapat ditempuh. Apabila terdapat persoalan administratif atau dugaan pelanggaran persyaratan pencalonan, penanganannya harus dilakukan melalui prosedur yang sah.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pernyataan Hashim Djojohadikusumo mengenai rencana penanaman kelapa sawit di belasan juta hektare lahan hutan yang telah rusak menuai kritik. Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto melontarkan sindiran keras dan mempertanyakan bagaimana kerusakan hutan tersebut terjadi.

Gigin bahkan mengingatkan agar publik tidak begitu saja menerima janji maupun pernyataan pejabat dan tokoh politik tanpa menguji rekam jejak serta realisasinya.

“Hashim Djojohadikusumo membual lagi, belasan juta hektare hutan yang sudah rusak akan ditanami sawit. Patut dicurigai hutannya dirusak dulu,” kata Gigin di akun X (Twitter), Kamis (15/10/2026).

Pernyataan tersebut menyentuh persoalan mendasar dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Jika lahan hutan yang rusak hendak dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa sawit, pertanyaan pentingnya adalah bagaimana kerusakan itu terjadi, siapa yang bertanggung jawab, dan apakah pemanfaatan lahan tersebut benar-benar sejalan dengan kepentingan lingkungan serta masyarakat.

Menurut Gigin, rencana penanaman sawit di lahan yang disebut telah rusak tidak boleh langsung dipandang sebagai solusi. Pemerintah dan pihak terkait perlu menjelaskan status hukum lahan, penyebab kerusakan, serta dampak ekologis yang mungkin muncul apabila kawasan tersebut dialihfungsikan menjadi perkebunan.

Pasalnya, lahan yang dikategorikan rusak tidak otomatis dapat dibuka untuk perkebunan. Status kawasan, fungsi ekologis, ketentuan kehutanan, dan kewajiban pemulihan lingkungan tetap harus menjadi pertimbangan.

Kritik Gigin tidak berhenti pada persoalan hutan. Ia juga menyinggung pernyataan Hashim yang, menurutnya, pernah menjanjikan kenaikan gaji guru sebesar Rp2 juta per bulan apabila Prabowo Subianto memenangkan Pilpres.

Gigin menilai pernyataan tersebut mencerminkan persoalan kredibilitas dalam menyampaikan janji kepada masyarakat.

“Dia pembohong besar dan pernah membual gaji guru akan naik Rp2 juta per bulan kalau Prabowo menang Pilpres,” ujar Gigin.

Pernyataan itu merupakan penilaian keras Gigin terhadap Hashim. Untuk menilai substansinya secara objektif, publik perlu memeriksa rekaman atau dokumen pernyataan asli, waktu pernyataan disampaikan, serta apakah angka Rp2 juta tersebut dimaksudkan sebagai kenaikan bagi seluruh guru atau kelompok tertentu.

Janji mengenai kesejahteraan guru merupakan isu sensitif karena menyangkut kehidupan jutaan tenaga pendidik. Karena itu, setiap pernyataan mengenai kenaikan gaji semestinya disertai penjelasan mengenai sasaran penerima, mekanisme pembayaran, sumber anggaran, dan jadwal pelaksanaan.

Publik juga berhak membandingkan janji politik yang pernah disampaikan dengan kebijakan yang benar-benar dilaksanakan setelah pemerintahan terbentuk.

Di sisi lain, rencana pemanfaatan lahan hutan yang rusak untuk perkebunan sawit perlu dibahas berdasarkan data yang terbuka. Angka belasan juta hektare bukan angka kecil. Jika benar menjadi sasaran program, pemerintah perlu memublikasikan lokasi, luas lahan, kondisi tutupan hutan, status perizinan, dan kajian dampak lingkungannya.

Penanaman sawit juga tidak serta-merta identik dengan pemulihan hutan. Perkebunan monokultur memiliki karakter ekologis berbeda dari ekosistem hutan alam yang menyimpan keanekaragaman hayati, menjaga tata air, dan menopang kehidupan masyarakat di sekitarnya.

Karena itu, pertanyaan yang perlu dijawab bukan hanya berapa hektare lahan yang akan ditanami sawit, tetapi juga apakah lahan tersebut memang layak untuk perkebunan, bagaimana pemulihan ekologis dilakukan, serta siapa yang memperoleh manfaat ekonominya.

Apabila pemerintah mengklaim program tersebut sebagai upaya mengoptimalkan lahan rusak, keterbukaan data menjadi hal penting untuk mencegah konflik kepentingan dan memastikan kebijakan tidak justru memperbesar tekanan terhadap lingkungan.

Kritik Gigin pada akhirnya mengarah pada satu tuntutan: pernyataan politik dan rencana pemanfaatan sumber daya alam harus diuji dengan bukti, bukan hanya disambut dengan janji.

MoneyTalk.id,Jakarta – Kursi Direktur Utama PT PLN (Persero) berganti. Darmawan Prasodjo dicopot dari jabatannya dan digantikan Suroso Isnandar, yang sebelumnya menjabat Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN.

Pergantian pucuk pimpinan perusahaan listrik pelat merah itu ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Rabu (14/10/2026).

Keputusan tersebut menandai berakhirnya kepemimpinan Darmawan di perusahaan setrum negara. Posisi strategis yang mengendalikan operasional dan arah bisnis PLN kini berada di tangan Suroso, yang untuk sementara juga masih merangkap jabatan sebelumnya.

Komisaris Independen PLN, Andi Arief, membenarkan pergantian tersebut. Ia menyampaikan bahwa RUPSLB dilaksanakan secara daring melalui Zoom dan dihadiri jajaran direksi serta komisaris PLN. Wakil Kepala BUMN, Tedi Bharata, turut hadir dalam rapat tersebut.

“Iya, pergantian dirut. Pak Darmawan digantikan oleh Pak Suroso,” ujar Andi Arief.

Andi menjelaskan, Suroso untuk sementara menjabat sebagai Direktur Utama sekaligus merangkap posisi lamanya sebagai Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan hingga ditetapkan pengganti definitif.

Pergantian ini menempatkan Suroso pada posisi penting untuk melanjutkan pengelolaan perusahaan, termasuk agenda transformasi yang sebelumnya dijalankan Darmawan.

Namun, belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai alasan pergantian pucuk pimpinan tersebut.

Andi menyampaikan apresiasi atas pengabdian Darmawan selama memimpin PLN. Menurut dia, Darmawan telah melakukan berbagai transformasi di tubuh perusahaan.

“Saya mengucapkan terima kasih atas pengabdian yang sangat berarti dari Darmawan Prasodjo, banyak melakukan transformasi. Saya yakin Pak Suroso, dirut baru, akan melakukan transformasi lanjutan,” katanya.

Di tengah pergantian pucuk pimpinan itu, susunan direksi dan komisaris PLN lainnya dipastikan tidak mengalami perubahan. Dengan demikian, keputusan RUPSLB kali ini hanya menyasar posisi Direktur Utama.

“Tidak ada (pergantian direksi maupun komisaris lainnya),” terang Andi.

Pergantian ini menjadi babak baru kepemimpinan PLN. Tantangan berikutnya berada di tangan Suroso: memastikan agenda transformasi perusahaan berlanjut, menjaga keandalan pasokan listrik, serta mengawal berbagai proyek strategis dan pengembangan energi baru terbarukan.

Meski pergantian telah dikonfirmasi, alasan resmi di balik pencopotan Darmawan belum dijelaskan dalam keterangan yang disampaikan Andi Arief.

MoneyTalk.id,Jakarta – Koordinator Aliansi Muslimah Indonesia, Siti Nur Halimah, meminta masyarakat memboikot Habib Alwi bin Abdurahman Assegaf menyusul beredarnya potongan video ceramah yang menuai kritik karena pernyataannya dinilai cabul, merendahkan perempuan, dan tidak mendidik.

Siti Nur Halimah menilai, seorang penceramah agama semestinya mampu menjaga tutur kata dan memberikan teladan yang baik kepada jemaah.

“Forum keagamaan seharusnya menjadi ruang untuk menyampaikan pesan moral, memperkuat akhlak, serta menghormati martabat setiap manusia, termasuk perempuan,” ungkapnya kepada wartawan, Rabu (14/10/2026).

Ia juga meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan teguran kepada Habib Alwi terkait pernyataan-pernyataan yang menjadi sorotan publik tersebut.

Menurut Siti, popularitas seorang penceramah dan besarnya jumlah jemaah yang hadir tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan etika dalam menyampaikan ceramah. Terlebih, ucapan yang disampaikan di hadapan jemaah berpotensi direkam, disebarluaskan, dan menjadi contoh bagi masyarakat luas.

Aliansi Muslimah Indonesia menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian agar kegiatan dakwah tetap mengedepankan nilai kesantunan, penghormatan terhadap perempuan, serta tanggung jawab moral seorang penceramah.

Sorotan terhadap Habib Alwi muncul setelah potongan video ceramahnya beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut, ia membicarakan honor ceramah yang diterimanya, keinginannya memiliki istri keempat, serta melontarkan candaan mengenai jemaah perempuan.

Dalam salah satu bagian video, Habib Alwi terdengar mengatakan, “Ane tuh kalau tampil paling miskin 75 juta.”

Pernyataan tersebut disampaikan ketika ia membicarakan bayaran untuk memenuhi undangan ceramah dan disambut tawa sejumlah jemaah yang hadir.

Pada bagian lain, ia menyinggung keinginannya mencari calon istri keempat dengan meminta agar santriwati perempuan dihadirkan.

“Keluarkan santri-santri perempuan. Santri laki-laki gue udah eneg. Perempuan, keluarin ane mau pilih,” demikian ucapan yang terdengar dalam potongan video tersebut.

Ia kemudian mengatakan, “Mudah-mudahan ada santri perempuan yang mau saya jadiin istri keempat.”

Pernyataan lain yang memicu kritik berkaitan dengan jemaah perempuan berusia lanjut. Dalam video yang beredar, ia terdengar melontarkan candaan yang membandingkan perempuan lanjut usia dengan perempuan muda.

“Enggak ada pahalanya ceramah depan emak-emak, ngotor-ngotorin mata. Tapi kalau perawan seger,” ucapnya.

Ucapan tersebut menuai kecaman dari sebagian warganet karena dianggap tidak pantas disampaikan dalam forum keagamaan dan berpotensi memperkuat pandangan yang merendahkan perempuan berdasarkan usia maupun penampilan fisik.

Bagi Aliansi Muslimah Indonesia, persoalan ini bukan hanya mengenai gaya bercanda seorang penceramah, melainkan juga menyangkut etika komunikasi di ruang publik dan penghormatan terhadap martabat perempuan.

Siti Nur Halimah meminta agar persoalan tersebut ditanggapi secara serius. Ia menginginkan adanya evaluasi terhadap materi ceramah yang dinilai tidak sejalan dengan nilai pendidikan moral dan kesantunan dalam berdakwah.

Permintaan kepada MUI untuk memberikan teguran juga menjadi bagian dari dorongan agar para penceramah lebih berhati-hati dalam memilih kata-kata, terutama ketika berbicara mengenai perempuan di hadapan jemaah.

Hingga berita ini disusun, tanggapan resmi Habib Alwi bin Abdurahman Assegaf mengenai desakan boikot dan permintaan teguran dari Aliansi Muslimah Indonesia belum tercantum dalam bahan informasi yang tersedia. Tanggapan dari pihak Habib Alwi maupun MUI diperlukan agar persoalan ini dapat diberitakan secara berimbang.

Aliansi Muslimah Indonesia berharap polemik tersebut menjadi pengingat bahwa dakwah tidak hanya berkaitan dengan isi pesan agama, tetapi juga cara penyampaiannya. Seorang penceramah diharapkan mampu menjaga kehormatan forum keagamaan dan menyampaikan pesan yang mendidik tanpa merendahkan perempuan.

MoneyTalk.id,Jakarta – Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedy Nur Palakka, melontarkan kritik tajam terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyoroti perbedaan antara pemimpin yang menghasilkan dampak nyata bagi rakyat dan pemimpin yang dinilai lebih banyak berbicara daripada menyelesaikan persoalan.

“Inilah perbedaan presiden yang kerja dan yang omon-omon. Yang kerja menghasilkan efek jangka panjang bagi rakyat. Yang omon-omon hanya menghasilkan masalah berkepanjangan,” kata Dedy dalam pernyataannya di akun X (Twitter), Rabu (14/10/2026).

Pernyataan tersebut menjadi sorotan di tengah perdebatan mengenai kinerja pemerintahan Prabowo, realisasi program prioritas, serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

Kritik Dedy mengarah pada ukuran keberhasilan seorang presiden. Menurut pandangan yang disampaikannya, keberhasilan pemimpin semestinya tidak berhenti pada pidato, janji politik, atau pengumuman program, tetapi harus terlihat dalam perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.

Istilah “omon-omon” sebelumnya juga digunakan Prabowo ketika menjelaskan capaian pemerintahannya.

Dalam acara Resepsi Kesyukuran 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor pada 19 September 2026, Prabowo menyatakan pemerintahannya telah menghasilkan berbagai keberhasilan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya bukan pemimpin yang hanya berbicara tanpa bekerja. Ia juga menyebut berbagai capaian pemerintah telah dihimpun dalam sebuah buku.

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya perbedaan penilaian mengenai bagaimana kinerja pemerintah seharusnya diukur. Di satu sisi, pemerintah menyampaikan capaian program yang telah dijalankan. Di sisi lain, kritik politik menuntut agar hasilnya diuji melalui dampak terhadap kehidupan masyarakat.

Kinerja pemerintahan Prabowo dapat diuji melalui sejumlah indikator ekonomi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

BPS mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan pada triwulan I 2026. Namun, pada triwulan II 2026, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,29 persen secara tahunan.

Angka tersebut menunjukkan perekonomian Indonesia tetap tumbuh, meskipun laju pertumbuhan pada triwulan II lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Data ini menjadi salah satu indikator untuk menilai perkembangan ekonomi, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan seluruh kebijakan pemerintah.

Sumber: BPS, pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026 dan BPS, pertumbuhan ekonomi triwulan II 2026.

Pada sisi kesejahteraan, BPS melaporkan persentase penduduk miskin pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang. Angka itu turun dibandingkan September 2025 yang mencapai 8,25 persen.

Penurunan kemiskinan tersebut merupakan perkembangan positif yang perlu diperhitungkan dalam evaluasi pemerintah. Meski demikian, jumlah penduduk miskin yang masih mencapai puluhan juta orang menunjukkan bahwa persoalan kesejahteraan belum selesai.

Kritik Dedy juga membuka pertanyaan lebih luas mengenai hubungan antara janji politik dan hasil pemerintahan. Dalam sistem demokrasi, presiden tidak hanya dituntut menyampaikan arah pembangunan, tetapi juga memastikan program berjalan sesuai sasaran dan anggaran negara digunakan secara bertanggung jawab.

Penilaian terhadap pemerintah perlu mencakup penciptaan lapangan kerja, daya beli masyarakat, pengendalian harga kebutuhan pokok, pengurangan kemiskinan, kualitas pelayanan publik, serta keberlanjutan fiskal.

Dengan ukuran tersebut, pernyataan politik yang keras perlu diikuti pengujian melalui data. Begitu pula klaim keberhasilan pemerintah perlu diperiksa berdasarkan hasil yang dapat diverifikasi, bukan hanya penjelasan dari pihak yang sedang berkuasa.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat tanggapan langsung dari pihak Istana yang secara khusus menjawab pernyataan Dedy mengenai istilah “presiden omon-omon”. Karena itu, kritik tersebut perlu dipahami sebagai pandangan politik Dedy, bukan kesimpulan yang telah dibuktikan secara menyeluruh mengenai kinerja Presiden Prabowo.

MoneyTalk.id,Jakarta – Koordinator Laskar Cinta Jokowi (LCJ), Suhandono Baskoro, menegaskan bahwa wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak bisa dilepaskan dari posisi Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, jika Gibran dimakzulkan, Prabowo juga harus ikut bertanggung jawab secara politik karena keduanya terpilih sebagai satu paket dalam Pilpres 2024.

Suhandono berpandangan, kemenangan Prabowo dalam Pilpres 2024 tidak terlepas dari peran Gibran sebagai calon wakil presiden serta dukungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Ia menilai dukungan politik Jokowi menjadi salah satu faktor penting yang mengantarkan pasangan Prabowo-Gibran meraih kemenangan.

“Jika Gibran dimakzulkan, Prabowo juga harus tumbang. Keduanya satu paket,” demikian sikap Suhandono dalam menanggapi berkembangnya wacana pemakzulan Gibran, Rabu (14/10/2026).

Menurut Suhandono, kemenangan Prabowo tidak bisa hanya dilihat sebagai keberhasilan pribadi ataupun kekuatan Partai Gerindra. Ia menilai dukungan Jokowi dan keterlibatan Gibran dalam pasangan calon turut memberikan kontribusi besar terhadap kemenangan tersebut.

Suhandono bahkan berpendapat bahwa tanpa dukungan Jokowi, peluang Prabowo untuk memenangkan Pilpres 2024 akan berbeda.

Karena itu, ia menilai konsekuensi politik dari persoalan yang menimpa Gibran semestinya tidak hanya diarahkan kepada sang wakil presiden, tetapi juga menjadi perhatian terhadap posisi Prabowo sebagai presiden.

MoneyTalk.id,Jakarta – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diwarnai perubahan besar dalam persepsi masyarakat terhadap arah perjalanan bangsa. Jika pada Oktober 2024 sebanyak 83 persen masyarakat menilai Indonesia berada di jalur yang benar, survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Oktober 2026 menunjukkan angka tersebut turun menjadi 47,7 persen.

Program Manager SMRC, Saidiman Ahmad, menilai penurunan tersebut menjadi sinyal serius bagi pemerintahan Prabowo. Menurutnya, harapan besar masyarakat ketika Prabowo dilantik sebagai presiden pada Oktober 2024 kini menghadapi tantangan yang tidak ringan.

Dalam keterangannya pada 13 Oktober 2026, Saidiman menjelaskan bahwa pada awal pemerintahan Prabowo, masyarakat memiliki optimisme tinggi terhadap masa depan Indonesia. Berbagai janji politik, mulai dari makan bergizi gratis, pendidikan tanpa biaya, pembangunan rumah, swasembada pangan hingga pertumbuhan ekonomi 9 persen, ikut membangkitkan harapan publik.

“Pada pokoknya Prabowo akan membawa negeri ini menjadi baldatun tayyibatun. Pemerintahan baru kala itu sukses membangkitkan harapan. Negara kita ada di atas rel yang benar,” tulis Saidiman.

Namun, menurut Saidiman, optimisme tersebut mengalami penurunan seiring memburuknya sentimen masyarakat terhadap kondisi ekonomi dan merosotnya kepuasan publik terhadap kinerja presiden.

Berdasarkan angka survei SMRC Oktober 2026 yang disampaikan Saidiman, hanya 47,7 persen masyarakat yang menilai Indonesia masih berada di jalur yang benar. Sementara itu, 34,3 persen menyatakan Indonesia sedang menuju arah yang salah dan 18 persen lainnya belum memiliki kepastian penilaian.

Angka tersebut menunjukkan bahwa kurang dari separuh responden masih memiliki keyakinan terhadap arah perjalanan bangsa. Sebaliknya, jika kelompok yang menilai salah arah dan yang masih ragu digabungkan, terdapat 52,3 persen responden yang belum menyatakan keyakinan bahwa Indonesia berada di jalur yang tepat.

Saidiman menggunakan analogi sebuah bus yang sedang melaju untuk menggambarkan situasi kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo.

Menurutnya, ketika lebih dari separuh penumpang tidak yakin bus akan sampai ke tujuan yang benar, muncul sejumlah kemungkinan. Penumpang dapat meminta sopir diganti, melancarkan protes sepanjang perjalanan, atau bahkan memaksa bus berhenti dan mencari kendaraan lain.

Analogi tersebut menggambarkan risiko politik yang dapat muncul ketika pemerintah kehilangan kepercayaan masyarakat. Ketidakpuasan publik tidak selalu berhenti sebagai kritik, tetapi berpotensi berkembang menjadi tekanan politik yang lebih besar apabila tidak direspons melalui perubahan kebijakan.

Meski demikian, penurunan persepsi mengenai arah bangsa tidak otomatis berarti masyarakat menghendaki pergantian presiden. Angka survei tersebut lebih tepat dibaca sebagai peringatan mengenai meningkatnya keraguan publik terhadap perjalanan pemerintahan dan efektivitas kebijakan yang dijalankan.

Bagi Saidiman, persoalan mendasar yang perlu dijawab pemerintah adalah bagaimana memulihkan harapan masyarakat yang sempat tumbuh tinggi pada awal masa jabatan Prabowo.

Saidiman menilai kepercayaan publik masih mungkin dipulihkan, tetapi membutuhkan perbaikan mendasar dalam tata kelola pemerintahan. Ia mengusulkan sejumlah langkah yang menurutnya perlu dipertimbangkan Presiden Prabowo.

Pertama, memangkas ukuran kabinet dan mengganti menteri yang dinilai tidak kompeten. Menurutnya, efektivitas pemerintahan harus menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan kabinet, bukan semata-mata pembagian posisi politik.

Kedua, menghentikan militerisasi ruang sipil dan mengembalikan militer pada fungsi profesionalnya. Ia menekankan pentingnya menjaga batas yang jelas antara urusan pertahanan dan ranah sipil.

Ketiga, mengevaluasi secara radikal program-program populis yang menyerap anggaran negara apabila hasil pelaksanaannya tidak jelas. Evaluasi tersebut, menurut Saidiman, diperlukan agar belanja negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak mengorbankan prioritas pembangunan lainnya.

Keempat, memperkuat akuntabilitas pemerintahan dengan menjaga independensi lembaga peradilan. Ia juga mendorong keberadaan kekuatan oposisi yang signifikan agar pemerintah memiliki pengawasan politik yang kritis.

Selain itu, Saidiman meminta pemerintah menghentikan apa yang ia sebut sebagai cengkeraman rezim terhadap media dan kampus, serta penetrasi istana terhadap kelompok masyarakat sipil. Ia juga menekankan perlunya sistem meritokrasi dalam mutasi maupun penggantian pejabat publik.

Berbagai usulan tersebut memperlihatkan bahwa kritik Saidiman tidak hanya berkaitan dengan tingkat kepuasan terhadap presiden, tetapi juga menyentuh persoalan kelembagaan, kebebasan sipil, kualitas birokrasi, dan keseimbangan kekuasaan.

Turunnya persentase masyarakat yang menilai Indonesia berada di jalur yang benar dari 83 persen pada Oktober 2024 menjadi 47,7 persen pada Oktober 2026 merupakan perubahan yang patut mendapat perhatian serius.

Meski demikian, angka tersebut perlu dibaca secara proporsional. Penilaian tentang arah bangsa berbeda dengan pertanyaan mengenai pilihan politik, dukungan terhadap presiden, atau keinginan untuk mengganti pemerintahan. Untuk menyimpulkan penyebab penurunan dan tingkat dukungan terhadap kebijakan tertentu, diperlukan data survei lain, termasuk tren kepuasan presiden, evaluasi ekonomi, serta rincian metodologi penelitian.

Pemerintah juga perlu menjelaskan capaian program prioritas, realisasi anggaran, dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Dengan demikian, perdebatan mengenai kinerja pemerintahan dapat bertumpu pada data, bukan hanya klaim keberhasilan maupun kritik politik.

Pesan utama Saidiman adalah bahwa kepercayaan publik tidak dapat dipulihkan hanya melalui janji baru. Pemerintah harus menunjukkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat, memperbaiki kualitas kebijakan, dan membuka ruang pengawasan yang sehat.

Ia mengingatkan bahwa jika perbaikan mendasar tidak dilakukan, masyarakat bisa semakin meragukan kemampuan pemerintahan membawa Indonesia mencapai tujuan yang dijanjikan.

Temuan lengkap survei tersebut, menurut Saidiman, dapat disimak melalui program Bedah Politik bersama Prof. Saiful Mujani di kanal YouTube SMRC TV.

Bagi pemerintahan Prabowo, tantangannya bukan hanya mempertahankan kekuasaan hingga akhir masa jabatan, melainkan membuktikan bahwa optimisme yang dibangun ketika pelantikan benar-benar dapat diwujudkan dalam kehidupan rakyat.

MoneyTalk.id, Jakarta – Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, melontarkan kritik tajam terhadap partai-partai politik yang memiliki kursi di DPR RI.

Melalui analogi pertandingan sepak bola, Said Didu menggambarkan persoalan ijazah Gibran seperti bola yang sudah berada di titik penalti. Namun, menurut dia, delapan pemain yang diibaratkannya sebagai partai politik di parlemen tidak ada yang berani mengambil tendangan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

“Kasus ijazah Gibran, bola sudah di titik penalti tapi 8 pemain (parpol) yang ada di DPR tidak ada yang mau/berani menendang bola tersebut. Jangan salahkan jika penonton (rakyat) masuk lapangan untuk menendang bola tersebut,” demikian inti pernyataan Said Didu, Selasa (13/10/2026).

Pernyataan tersebut menyiratkan kekecewaan terhadap peran partai politik di parlemen yang dinilai belum menunjukkan langkah tegas dalam merespons kontroversi yang terus berkembang di tengah masyarakat.

Bagi Said Didu, analogi penonton yang masuk ke lapangan menggambarkan kemungkinan meningkatnya tekanan publik ketika saluran politik formal dianggap tidak mampu menjawab keresahan masyarakat.

Kritik Said Didu menempatkan DPR RI sebagai salah satu institusi yang mendapat sorotan dalam polemik ini. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Namun, persoalan mengenai ijazah seorang pejabat negara perlu dibedakan dari mekanisme pengawasan politik DPR. Pembuktian keaslian atau status dokumen pendidikan harus bertumpu pada dokumen yang dapat diverifikasi, keterangan lembaga pendidikan terkait, dan proses hukum yang berlaku.

Karena itu, kritik terhadap partai politik tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran oleh Gibran. Demikian pula, sikap diam atau tidak mengambil langkah politik tertentu tidak otomatis berarti sebuah partai takut atau melindungi pihak tertentu.

Meski demikian, pernyataan Said Didu memperlihatkan adanya tuntutan agar para wakil rakyat menjelaskan sikap mereka secara terbuka, terutama ketika sebuah isu menyangkut kepercayaan publik terhadap pejabat negara.

Kontroversi mengenai latar belakang pendidikan Gibran telah menjadi bagian dari perdebatan politik nasional. Isu ini tidak hanya menyangkut dokumen pendidikan, tetapi juga berkembang menjadi perdebatan tentang transparansi, akuntabilitas pejabat publik, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.

Dalam demokrasi, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan kritik dan meminta penjelasan. Namun, penyampaian aspirasi tetap harus dilakukan melalui cara-cara yang damai, sesuai hukum, dan tidak membahayakan keselamatan orang lain.

Analogi Said Didu tentang penonton yang memasuki lapangan dapat dibaca sebagai peringatan politik mengenai potensi membesarnya kekecewaan publik apabila masyarakat merasa aspirasi mereka tidak memperoleh jawaban.

Peringatan tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi partai politik untuk tidak hanya hadir dalam perebutan kekuasaan, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab ketika muncul persoalan yang menyita perhatian masyarakat.

Polemik ini juga menjadi ujian komunikasi politik bagi pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Penjelasan yang terbuka, berbasis dokumen, serta dapat diuji secara independen akan lebih membantu meredakan spekulasi dibandingkan saling melempar tuduhan.

Di sisi lain, partai-partai di DPR perlu menjelaskan batas kewenangan dan langkah yang dapat mereka tempuh. Tidak semua kontroversi dapat diselesaikan melalui keputusan politik parlemen, terlebih jika persoalannya berkaitan dengan pembuktian dokumen atau prosedur hukum.

Hingga terdapat bukti yang dapat diverifikasi dan keputusan dari lembaga berwenang yang relevan, tuduhan mengenai keabsahan ijazah harus ditempatkan secara hati-hati dan tidak dianggap sebagai fakta yang telah terbukti.

Pesan Said Didu pada akhirnya mengarah pada satu persoalan mendasar: bagaimana wakil rakyat merespons keresahan publik tanpa mengabaikan hukum dan prosedur konstitusional?

Jika partai politik memilih tidak mengambil langkah, mereka tetap perlu menjelaskan alasannya kepada masyarakat. Sebab, dalam demokrasi, kepercayaan publik tidak hanya dibangun melalui kemenangan pemilu, tetapi juga melalui keberanian menjelaskan sikap dan mempertanggungjawabkan keputusan politik.