MoneyTalk.id, Jakarta – Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, melontarkan kritik tajam terhadap partai-partai politik yang memiliki kursi di DPR RI.
Melalui analogi pertandingan sepak bola, Said Didu menggambarkan persoalan ijazah Gibran seperti bola yang sudah berada di titik penalti. Namun, menurut dia, delapan pemain yang diibaratkannya sebagai partai politik di parlemen tidak ada yang berani mengambil tendangan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Kasus ijazah Gibran, bola sudah di titik penalti tapi 8 pemain (parpol) yang ada di DPR tidak ada yang mau/berani menendang bola tersebut. Jangan salahkan jika penonton (rakyat) masuk lapangan untuk menendang bola tersebut,” demikian inti pernyataan Said Didu, Selasa (13/10/2026).
Pernyataan tersebut menyiratkan kekecewaan terhadap peran partai politik di parlemen yang dinilai belum menunjukkan langkah tegas dalam merespons kontroversi yang terus berkembang di tengah masyarakat.
Bagi Said Didu, analogi penonton yang masuk ke lapangan menggambarkan kemungkinan meningkatnya tekanan publik ketika saluran politik formal dianggap tidak mampu menjawab keresahan masyarakat.
Kritik Said Didu menempatkan DPR RI sebagai salah satu institusi yang mendapat sorotan dalam polemik ini. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
Namun, persoalan mengenai ijazah seorang pejabat negara perlu dibedakan dari mekanisme pengawasan politik DPR. Pembuktian keaslian atau status dokumen pendidikan harus bertumpu pada dokumen yang dapat diverifikasi, keterangan lembaga pendidikan terkait, dan proses hukum yang berlaku.
Karena itu, kritik terhadap partai politik tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran oleh Gibran. Demikian pula, sikap diam atau tidak mengambil langkah politik tertentu tidak otomatis berarti sebuah partai takut atau melindungi pihak tertentu.
Meski demikian, pernyataan Said Didu memperlihatkan adanya tuntutan agar para wakil rakyat menjelaskan sikap mereka secara terbuka, terutama ketika sebuah isu menyangkut kepercayaan publik terhadap pejabat negara.
Kontroversi mengenai latar belakang pendidikan Gibran telah menjadi bagian dari perdebatan politik nasional. Isu ini tidak hanya menyangkut dokumen pendidikan, tetapi juga berkembang menjadi perdebatan tentang transparansi, akuntabilitas pejabat publik, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.
Dalam demokrasi, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan kritik dan meminta penjelasan. Namun, penyampaian aspirasi tetap harus dilakukan melalui cara-cara yang damai, sesuai hukum, dan tidak membahayakan keselamatan orang lain.
Analogi Said Didu tentang penonton yang memasuki lapangan dapat dibaca sebagai peringatan politik mengenai potensi membesarnya kekecewaan publik apabila masyarakat merasa aspirasi mereka tidak memperoleh jawaban.
Peringatan tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi partai politik untuk tidak hanya hadir dalam perebutan kekuasaan, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab ketika muncul persoalan yang menyita perhatian masyarakat.
Polemik ini juga menjadi ujian komunikasi politik bagi pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Penjelasan yang terbuka, berbasis dokumen, serta dapat diuji secara independen akan lebih membantu meredakan spekulasi dibandingkan saling melempar tuduhan.
Di sisi lain, partai-partai di DPR perlu menjelaskan batas kewenangan dan langkah yang dapat mereka tempuh. Tidak semua kontroversi dapat diselesaikan melalui keputusan politik parlemen, terlebih jika persoalannya berkaitan dengan pembuktian dokumen atau prosedur hukum.
Hingga terdapat bukti yang dapat diverifikasi dan keputusan dari lembaga berwenang yang relevan, tuduhan mengenai keabsahan ijazah harus ditempatkan secara hati-hati dan tidak dianggap sebagai fakta yang telah terbukti.
Pesan Said Didu pada akhirnya mengarah pada satu persoalan mendasar: bagaimana wakil rakyat merespons keresahan publik tanpa mengabaikan hukum dan prosedur konstitusional?
Jika partai politik memilih tidak mengambil langkah, mereka tetap perlu menjelaskan alasannya kepada masyarakat. Sebab, dalam demokrasi, kepercayaan publik tidak hanya dibangun melalui kemenangan pemilu, tetapi juga melalui keberanian menjelaskan sikap dan mempertanggungjawabkan keputusan politik.
