19 November 2026

News

MoneyTalk.id, Jakarta – Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring menanggapi kabar beredarnya surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di DPR dengan sebuah pantun yang menyindir polemik ijazah.

“Daripada hujan baju pun basah Bagus dijemur di bawah kanop.Daripada sibuk bahas ijazah. Baguslah seruput secangkir kopi.”, Ahad (11/10/2026).

Pantun tersebut disampaikan Tifatul untuk merespons pemberitaan CNN Indonesia berjudul “Beredar Surat Usul Pemakzulan Gibran di DPR, Istana Buka Suara” yang mengangkat isu usulan pemberhentian Gibran dari jabatan wakil presiden.

Melalui pantun itu, Tifatul mengajak publik melihat polemik yang tengah berkembang dengan nada santai. Baris tentang kesibukan membahas ijazah menjadi bagian yang paling menonjol, disusul ajakan menikmati secangkir kopi.

Pernyataan tersebut muncul ketika persoalan dokumen pendidikan Gibran kembali menjadi perbincangan politik nasional setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan terkait gugatan perselisihan hasil Pemilihan Presiden 2024.

Sebelumnya, CNN Indonesia pada 8 Oktober 2026 memberitakan beredarnya surat usulan pemakzulan Gibran di DPR. Pemberitaan itu juga memuat tanggapan Istana mengenai persoalan tersebut.

Berdasarkan laporan sejumlah media, dokumen bertanggal 7 Oktober 2026 itu disebut diajukan oleh anggota DPR Fraksi NasDem, Tonny Tesar, kepada pimpinan DPR RI.

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyatakan akan mengecek persoalan surat tersebut. Ia juga menyebut partainya masih mempelajari dan mengkaji putusan MK yang berkaitan dengan persoalan pendidikan Gibran.

Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto menyatakan penanganan persoalan tersebut diserahkan kepada mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Namun, munculnya surat usulan itu tidak berarti Gibran telah dimakzulkan. Usulan pemberhentian wakil presiden harus melalui tahapan konstitusional yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

MoneyTalk.id,Deli Serdang — Praktik pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dinilai menyalahi prosedur kembali menyita perhatian publik. Seorang staf administrasi bidang RSME berinisial SP, yang telah mendedikasikan dirinya selama 11 tahun di Telkom Regional 1, diduga diberhentikan secara sepihak dan lisan pada 3 Agustus 2026 lalu.

Pemberhentian yang mendadak tersebut terjadi sesaat setelah SP dipanggil ke ruangan Senior Manager RSME. Tanpa adanya surat keputusan tertulis maupun kejelasan pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan, SP diminta untuk langsung menyudahi pekerjaannya pada hari yang sama.

Tindakan ini memantik reaksi keras dari Pemuda Muslimin Indonesia Deli Serdang. Melalui Ketua Bidang Hukum dan HAM, Miclan Suwandi, S.H., pihaknya mempertanyakan asas profesionalisme serta komitmen perlindungan tenaga kerja yang diterapkan oleh manajemen Telkom Regional 1.

Menurutnya, setiap tindakan pemutusan hubungan kerja wajib mengacu pada regulasi ketenagakerjaan yang berlaku, dilakukan secara resmi, transparan, dan memiliki pijakan hukum yang valid.

Ia menegaskan bahwa pengabdian selama 11 tahun bukanlah waktu yang singkat, sehingga sudah sepatutnya perusahaan memberikan kepastian hukum serta menghargai kontribusi pekerja, bukan justru mengabaikan hak-hak dasarnya.

Pihak pendamping hukum menuntut kejelasan atas sejumlah hak krusial SP, di antaranya penerbitan surat pemutusan hubungan kerja resmi, pembayaran uang pesangon serta kompensasi lain sesuai regulasi, hingga kepastian status jaminan sosial tenaga kerja.

Meski pihak SP telah menempuh jalur persuasif dengan melayangkan dua kali surat somasi, hingga saat ini belum ada iktikad baik maupun jawaban resmi yang diberikan oleh manajemen Telkom Regional 1. Pemuda Muslimin Indonesia Deli Serdang mendesak pihak Telkom Regional 1 untuk segera membuka ruang dialog, memberikan klarifikasi terbuka, dan menyelesaikan kewajibannya secara adil demi menjunjung tinggi supremasi hukum serta keadilan bagi pekerja.

(Hingga berita ini dirilis, pihak media masih berusaha mendapatkan konfirmasi dan tanggapan resmi dari pihak manajemen Telkom Regional 1).

MoneyTalk.id, Jakarta – Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) disorot setelah dinilai berpotensi menjadi bagian dari persiapan politik menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Jurnalis senior Dahlan Muhammad menilai komposisi orang-orang di dalam lembaga tersebut justru memunculkan dugaan bahwa Wantimpres lebih diarahkan untuk memperkuat kepentingan politik Presiden Prabowo Subianto daripada memberikan nasihat kritis kepada kepala negara.

Dahlan Muhammad mengatakan, komposisi Wantimpres dinilainya cukup lengkap karena mencakup berbagai latar belakang, mulai dari ahli survei, kalangan konglomerat, ahli hukum, juru bicara, mantan intelijen hingga tokoh agama dan kiai.

Menurut Dahlan, keberadaan berbagai figur dengan latar belakang tersebut membuat Wantimpres terlihat seperti sebuah tim yang memiliki perangkat untuk menghadapi kontestasi politik mendatang.

“Dewan Pertimbangan Presiden ini sebetulnya persiapan untuk Pemilu 2029. Karena di situ lengkap, Bos. Ada ahli survei, ada konglomerat, ahli hukum, juru bicara, mantan intelijen, yang punya basis-basis, juga ada basis kiai,” kata Dahlan Muhammad di Podcast Sinkos Indonesia, Ahad (11/10/2026).

Ia mempertanyakan apakah susunan tersebut benar-benar dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden atau justru memiliki orientasi politik jangka panjang.

Bagi Dahlan, keberadaan berbagai figur dengan keahlian dan jaringan masing-masing memunculkan pertanyaan mengenai fungsi utama Wantimpres. Apakah lembaga tersebut akan menjadi tempat Presiden memperoleh nasihat yang independen atau justru menjadi bagian dari penguatan kekuasaan?

Dahlan juga meragukan kemampuan anggota Wantimpres untuk menyampaikan nasihat kritis kepada Presiden Prabowo Subianto, terutama apabila kebijakan pemerintah membutuhkan koreksi atau menghadapi kritik publik.

Ketika ditanya apakah anggota Wantimpres mampu memberikan nasihat kepada Presiden, Dahlan menjawab dengan nada pesimistis.

“Rasanya tidak,” ujarnya.

Saat muncul pertanyaan apakah persoalannya terletak pada keberanian atau kemampuan, Dahlan menilai kedua hal tersebut menjadi persoalan.

“Dua-duanya, kalau nyali, saya rasa berat,” katanya.

Pernyataan itu menggambarkan keraguan Dahlan terhadap independensi lembaga penasihat Presiden. Menurut pandangannya, keberadaan tokoh-tokoh berpengalaman tidak otomatis menjamin mereka berani menyampaikan kritik kepada pemegang kekuasaan.

Padahal, fungsi strategis lembaga penasihat Presiden semestinya tidak berhenti pada keberadaan nama-nama besar. Para anggotanya juga diharapkan mampu menyampaikan pandangan objektif, termasuk ketika rekomendasi mereka tidak sejalan dengan keinginan Presiden.

Tanpa keberanian memberikan koreksi, lembaga penasihat berisiko kehilangan fungsi substantifnya dan hanya menjadi pelengkap struktur kekuasaan.

Dahlan meminta Wantimpres segera membenahi diri, terutama dalam pola pikir dan orientasi kelembagaannya.

Ia menilai, apabila Presiden membutuhkan masukan dari ahli survei, tokoh agama, ahli hukum, maupun kalangan lain, keberadaan mereka di Wantimpres harus benar-benar diarahkan untuk memberikan pertimbangan yang independen.

Menurut Dahlan, persoalannya bukan hanya mengenai siapa yang duduk di dalam lembaga tersebut, tetapi juga mengenai kepentingan apa yang hendak dilayani.

Ia mengingatkan bahwa keberagaman latar belakang anggota tidak seharusnya membuat Wantimpres kehilangan orientasi utamanya sebagai lembaga pemberi nasihat kepada Presiden.

Dalam sistem pemerintahan, masukan yang jujur dan kritis dibutuhkan agar kepala negara dapat mempertimbangkan berbagai risiko kebijakan sebelum mengambil keputusan. Nasihat yang hanya berisi dukungan tanpa evaluasi berpotensi membuat Presiden kehilangan perspektif alternatif.

Karena itu, pembenahan pola pikir yang disampaikan Dahlan dapat dibaca sebagai tuntutan agar Wantimpres menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan kelompok maupun kepentingan politik tertentu.

Kritik Dahlan semakin tajam ketika ia menyinggung kemungkinan pembentukan Wantimpres berkaitan dengan pembagian keuntungan politik di lingkaran kekuasaan.

Ia menilai komposisi lembaga tersebut menimbulkan kesan bahwa berbagai kelompok mendapatkan ruang untuk terlibat dalam lingkaran kekuasaan.

“Intinya, pembentukan Wantimpres ini bagi-bagi kelezatan dari kekuasaan,” ujar Dahlan.

Ia juga mengaitkan keberadaan lembaga tersebut dengan kemungkinan persiapan untuk melanjutkan kepemimpinan Prabowo hingga dua periode.

Dalam pandangan Dahlan, keberadaan tokoh-tokoh yang memiliki jaringan politik, basis dukungan, keahlian komunikasi, dan kemampuan membaca survei dapat menjadi modal penting dalam menghadapi kontestasi elektoral.

Atas dasar itu, ia menduga Wantimpres berpotensi memiliki fungsi politik yang lebih luas daripada sekadar memberikan nasihat kepada Presiden.

Meski demikian, penilaian tersebut merupakan pandangan dan analisis Dahlan Muhammad. Dugaan bahwa Wantimpres dipersiapkan sebagai tim sukses Pilpres 2029 maupun sebagai instrumen untuk mendukung Prabowo dua periode belum dapat diperlakukan sebagai fakta tanpa bukti pendukung.

Sorotan terhadap Wantimpres menjadi pengingat bahwa lembaga penasihat Presiden perlu menunjukkan hasil kerja yang terukur dan orientasi yang jelas bagi kepentingan publik.

Ukuran keberhasilannya bukan hanya komposisi tokoh yang duduk di dalam lembaga, melainkan kualitas pertimbangan yang disampaikan, keberanian mengingatkan Presiden, serta kontribusinya terhadap pengambilan kebijakan.

Apabila Wantimpres mampu memberikan masukan yang objektif, keberadaan tokoh dari berbagai latar belakang dapat menjadi kekuatan untuk memperkaya pertimbangan Presiden.

Sebaliknya, apabila lembaga tersebut lebih menonjolkan kepentingan kelompok atau politik elektoral, kritik mengenai fungsi dan independensinya akan terus mengemuka.

Pemerintah dan Wantimpres perlu menjawab keraguan publik melalui transparansi mengenai agenda kerja, mekanisme pemberian nasihat, serta kontribusi konkret lembaga tersebut dalam pemerintahan.

Pada akhirnya, pertanyaan yang diajukan Dahlan Muhammad menjadi tantangan bagi Wantimpres: apakah lembaga ini benar-benar menjadi tempat Presiden menerima nasihat yang jujur dan kritis, atau justru dipersepsikan sebagai bagian dari konsolidasi kekuasaan menuju Pilpres 2029?

MoneyTalk.id, Bandung — Kasus perundungan (bullying) kembali mencoreng dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Lingkungan perguruan tinggi yang idealnya menjadi ruang aman dan kondusif bagi para mahasiswa untuk menimba ilmu justru ternoda oleh aksi kekerasan fisik dan psikologis antara sesama penuntut ilmu.

Terbaru, publik digemparkan oleh video aksi perundungan yang melibatkan mahasiswa baru di lingkungan Asrama Telkom University (Tel-U), Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Video rekaman layar (screen recording) yang memperlihatkan dugaan tindakan perundungan tersebut diunggah oleh akun Instagram @salatauman melalui fitur Instagram Stories dengan sematan keterangan singkat, “Hiburan asrama.” Unggahan tersebut langsung viral dan memicu kemarahan publik setelah diunggah ulang di berbagai platform media sosial.

Dalam rekaman yang beredar, tampak seorang pria bertubuh kurus terus-menerus mengganggu rekannya yang mengenakan kacamata di dalam kamar asrama. Korban yang merasa tertekan sempat berupaya keluar ruangan, namun dihalangi oleh terduga pelaku.
Guna menghindari gangguan lebih lanjut, korban memutuskan memanjat ke tempat tidur bagian atas ranjang susun.

Kendati demikian, aksi intimidasi tidak berhenti. Terduga pelaku bertindak nekat dengan menyemprotkan cairan deodoran aerosol ke arah korek api menyala tepat di depan wajah korban, hingga menciptakan semburan api yang berpotensi membahayakan keselamatan jiwa korban.

Tindakan berbahaya ini memicu gelombang kekecewaan berat di kalangan mahasiswa Telkom University. Pada Sabtu (10/10/2026), ratusan mahasiswa menggelar aksi berkumpul di halaman asrama kampus. Massa menyuarakan keprihatinan mendalam sekaligus menuntut keadilan serta tindakan tegas dari pihak rektorat atas aksi kekerasan yang terjadi di area tempat tinggal mereka.

Merespons polemik tersebut, pihak Humas Telkom University membenarkan insiden yang terjadi pada Jumat (10/10/2026) malam di area asrama kampus.

Humas Telkom University, Adrianai, mengonfirmasi bahwa kasus tersebut sudah ditangani secara resmi oleh Komite Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT) Tel-U. Pihak kampus juga memastikan dua orang terduga pelaku telah ditindak.

“Informasi yang kami terima dari bidang kemahasiswaan, terduga pelaku yang berjumlah dua orang sudah diamankan oleh pihak kemahasiswaan,” ujar Adrianai saat dihubungi.

Pihak manajemen Telkom University berjanji akan menyampaikan perkembangan dan kelengkapan informasi penanganan kasus ini secara transparan kepada publik setelah proses pemeriksaan oleh komite selesai dilakukan.

MoneyTalk.id,Jakarta – Politikus senior Partai Gerindra, Fuad Bawazier, melontarkan kritik keras terhadap peluang Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk kembali mencalonkan diri pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Fuad menyebut Gibran “geblek” apabila tetap maju tanpa menyelesaikan persoalan persyaratan pendidikan yang menjadi polemik.

Pernyataan tersebut disampaikan Fuad dalam program Suara Nusantara di Nusantara TV bertajuk “MK, Gibran, Batas Konstitusi” yang tayang pada Rabu (7/10/2026).

“Untuk 2029, dia tidak bisa mencalonkan lagi, sudah jelas itu dia tidak bisa mencalonkan lagi. Kalau mencalonkan lagi, ya geblek itu namanya,” kata Fuad, dikutip dari Nusantara TV, Kamis (8/10/2026).

Fuad menilai persoalan persyaratan pendidikan Gibran perlu menjadi perhatian serius apabila putra mantan Presiden Joko Widodo itu ingin kembali mengikuti kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden pada 2029.

Menurut Fuad, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah dokumen pendidikan yang dapat dijadikan dasar untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Fuad juga menyinggung kemungkinan Gibran mengikuti pendidikan kesetaraan Paket C untuk memperoleh ijazah setara sekolah menengah atas (SMA).

“Dia bisa saja sekarang mengambil Paket C. Kalau mengambil Paket C, berarti dia punya ijazah untuk mencalonkan 2029. Kalau dia tidak ada Paket C-nya, ya tidak bisa,” ujar Fuad.

Pernyataan tersebut memperlihatkan pandangan Fuad bahwa persoalan persyaratan pendidikan perlu diselesaikan sebelum Gibran kembali mendaftarkan diri sebagai calon dalam pemilihan mendatang.

Namun, pernyataan Fuad mengenai peluang pencalonan pada 2029 merupakan pandangannya terhadap persoalan tersebut. Kepastian mengenai pemenuhan syarat pencalonan tetap harus merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku dan penilaian lembaga berwenang.

Selain menyoroti peluang Gibran maju kembali pada 2029, Fuad turut menyinggung tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan Gibran saat pencalonan pada Pilpres 2024.

Menurut Fuad, persoalan tersebut kini berkaitan dengan sikap DPR sebagai lembaga politik yang memiliki peran dalam mekanisme ketatanegaraan.

“Putusan ini kembali kepada lembaga DPR. DPR kan partai politik. Apakah DPR partai politik itu akan menggunakan kesempatan ini atau tidak?” kata Fuad.

Ia menilai sikap DPR dalam merespons persoalan tersebut akan menjadi perhatian masyarakat. Fuad juga mempertanyakan apakah parlemen akan menindaklanjuti persoalan itu atau memilih tidak mengambil langkah lebih jauh.

“DPR itu ada marwahnya atau tidak, segala macam. Itu nanti masyarakat menilai,” ujarnya.

Fuad menegaskan bahwa apabila DPR memutuskan untuk memproses persoalan tersebut, langkah selanjutnya harus mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Sebaliknya, apabila DPR tidak mengambil langkah, masyarakat akan menilai sendiri sikap para wakil rakyat terhadap persoalan yang menjadi perhatian publik tersebut.

Polemik persyaratan pendidikan Gibran kembali mengemuka setelah MK membacakan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan SMA atau sederajat.

Meski demikian, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum atau legal standing. Mahkamah juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden karena ia telah dilantik pada Oktober 2024.

MK menyebut penilaian mengenai keabsahan dan keterpenuhan persyaratan calon presiden dan wakil presiden secara substansial menjadi ranah lembaga yang memiliki kewenangan berdasarkan UUD 1945.

Dengan demikian, putusan tersebut tidak dapat disederhanakan sebagai keputusan MK yang secara langsung memberhentikan Gibran atau membatalkan statusnya sebagai Wakil Presiden.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan DPR menghormati putusan MK. Namun, Dasco mengatakan dirinya belum mempelajari secara mendalam isi putusan tersebut sehingga belum memberikan penjelasan lebih jauh mengenai tindak lanjutnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong menyampaikan bahwa pihaknya akan mempelajari secara komprehensif putusan MK yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan Gibran.

Perkembangan ini membuat sikap DPR menjadi salah satu hal yang diperhatikan dalam kelanjutan polemik tersebut.

Pernyataan Fuad Bawazier sekaligus menempatkan dua persoalan berbeda dalam sorotan publik, yakni pemenuhan persyaratan pendidikan untuk pencalonan pada 2029 dan kemungkinan tindak lanjut atas temuan MK terkait pencalonan pada 2024.

Keduanya tetap harus dinilai berdasarkan aturan hukum dan kewenangan masing-masing lembaga, bukan hanya berdasarkan pernyataan atau penilaian politik.

MoneyTalk.id, Jakarta – Pengamat politik Ray Rangkuti menegaskan, seorang negarawan harus memiliki kesadaran etik dalam menjalankan demokrasi. Menurut dia, tidak semua tindakan yang dibolehkan oleh hukum pantas dilakukan, terutama jika berpotensi melukai prinsip demokrasi dan merusak adab dalam kehidupan bernegara.

Ray mencontohkan sikap Presiden ke-3 RI, Bacharuddin Jusuf Habibie, yang dinilainya menunjukkan sikap kenegarawanan ketika menghadapi persoalan pertanggungjawaban politik di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Menurut Ray, ketika laporan pertanggungjawaban Habibie ditolak MPR, muncul dorongan agar Habibie kembali maju sebagai calon presiden. Padahal, menurut Ray, Habibie masih memiliki peluang untuk kembali bersaing dalam pemilihan presiden saat itu.

Namun, Ray menilai Habibie memilih mempertimbangkan aspek moral ketimbang semata-mata mengejar peluang kekuasaan.

“Mana mungkin secara moral saya bisa maju ke pemilihan presiden sementara laporan pertanggungjawaban saya ditolak oleh MPR. Itu negarawan, Bung. Bukan pencari kekuasaan,” kata Ray dalam diskusi di televisi swasta, Sabtu (10/10/2026).

Bagi Ray, sikap tersebut memperlihatkan bahwa seorang pemimpin tidak cukup hanya berpegang pada aturan hukum. Seorang negarawan juga harus mempertimbangkan kepatutan, tanggung jawab moral, serta dampak keputusannya terhadap kehidupan demokrasi.

“Itu yang hilang di Republik kita sekarang ini, Bung. Kesadaran etik dalam demokrasi,” ujarnya.

Ray mengingatkan, pembicaraan mengenai demokrasi di Indonesia tidak boleh berhenti pada persoalan legalitas. Menurut dia, demokrasi juga membutuhkan kultur politik yang sehat dan adab dalam menggunakan kekuasaan.

Ia menilai, selama masyarakat hanya berdebat mengenai apa yang diperbolehkan oleh hukum tanpa membicarakan etika demokrasi, persoalan politik akan terus berulang.

Karena itu, Ray mendorong agar pembangunan kultur demokrasi menjadi perhatian utama. Masyarakat perlu memahami bahwa tindakan yang secara hukum diperbolehkan belum tentu patut dilakukan secara moral.

“Kita bicara kulturnya dulu. Bagaimana membangun kultur berdemokrasi, bagaimana memahamkan kepada publik adab berdemokrasi, bahwa tidak semua yang dibolehkan itu bisa dilakukan,” tuturnya.

Dalam pandangannya, aturan hukum memang penting sebagai landasan penyelenggaraan negara. Namun, seorang pemimpin juga dituntut mampu menahan diri dan memberikan teladan kepada masyarakat, termasuk ketika memiliki kesempatan untuk memanfaatkan aturan demi kepentingan pribadi atau keluarga.

Ray kemudian menyinggung persoalan dinasti politik. Menurut dia, perdebatan mengenai dinasti politik tidak cukup diselesaikan dengan menyatakan bahwa tidak ada aturan yang secara tegas melarangnya.

Justru, kata Ray, ketika hukum memberikan ruang bagi seseorang untuk mengambil keputusan politik tertentu, di situlah integritas dan kesadaran etik seorang pemimpin diuji.

“Betul, aturan kita mengatakan dinasti politik itu boleh. Tapi di situlah ujianmu sebagai pemimpin. Apakah Anda akan menggunakan itu, atau sebaliknya, Anda akan memberi contoh kepada publik, kepada rakyat Indonesia,” katanya.

Ray menilai, pemimpin seharusnya mempertimbangkan apakah keputusan yang diambil akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi atau justru memunculkan persoalan mengenai kepantasan penggunaan kekuasaan.

Ia kemudian menyampaikan ilustrasi mengenai seorang presiden yang memilih tidak mengizinkan anaknya maju sebagai calon wakil presiden selama dirinya masih menjabat sebagai kepala negara.

Dalam ilustrasi yang disampaikannya, Ray menyebut bahwa meskipun Presiden Prabowo Subianto disebut telah berulang kali mengajak anaknya untuk maju dalam kontestasi politik, sang presiden tetap dapat mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan etika demokrasi.

“Demi demokrasi yang sehat, demi adab demokrasi yang baik, saya tidak mengizinkan anak saya jadi calon wakil presiden selama saya menjadi presiden,” ujar Ray, menggambarkan sikap yang menurutnya dapat diambil seorang pemimpin.

Bagi Ray, pilihan seperti itu akan menunjukkan bahwa seorang pemimpin tidak hanya mempertimbangkan kesempatan politik yang tersedia, tetapi juga memikirkan kepentingan demokrasi dalam jangka panjang.

Untuk memperjelas pandangannya, Ray juga mengibaratkan etika demokrasi dengan prinsip dalam ajaran Islam mengenai makanan halal dan thayyib atau baik.

Menurut dia, sesuatu yang diperbolehkan belum tentu otomatis menjadi pilihan yang baik. Prinsip tersebut, dalam pandangannya, dapat menjadi bahan refleksi ketika pemimpin mengambil keputusan politik.

Ia menjelaskan bahwa ukuran kepantasan tidak cukup berhenti pada pertanyaan apakah suatu tindakan diperbolehkan oleh aturan. Pertanyaan berikutnya adalah apakah tindakan itu membawa kebaikan dan sesuai dengan nilai moral yang seharusnya dijunjung.

Dengan analogi tersebut, Ray ingin menekankan bahwa legalitas dan etika merupakan dua hal yang perlu berjalan bersama dalam kehidupan demokrasi.

Persoalan dinasti politik, menurut pandangan yang disampaikannya, tidak cukup dibahas hanya dengan melihat ada atau tidaknya larangan hukum. Masyarakat juga perlu menilai bagaimana kekuasaan digunakan, apakah keputusan politik diambil dengan mempertimbangkan kepentingan publik, dan apakah pemimpin bersedia membatasi dirinya demi menjaga kepercayaan rakyat.

Ray menegaskan, demokrasi yang sehat membutuhkan lebih dari sekadar aturan tertulis. Demokrasi juga memerlukan budaya politik yang menghormati kepatutan, keteladanan, dan tanggung jawab moral.

Pesan utama yang disampaikan Ray adalah bahwa seorang negarawan tidak selalu harus mengambil setiap kesempatan yang tersedia. Dalam keadaan tertentu, keberanian untuk menahan diri dan menolak keuntungan politik demi kepentingan demokrasi justru menjadi ukuran penting dari tanggung jawab seorang pemimpin.

MoneyTalk.id,Jakarta – Ketua Umum DPP Aliansi Profesional Indonesia Bangkit (APIB), Erick Sitompul, menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan mengenai persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka dapat menjadi pintu masuk bagi DPR dan MPR untuk mengkaji kemungkinan proses pemakzulan Wakil Presiden.

Erick mengatakan, desakan agar Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden disebut menguat dalam lima hari terakhir melalui berbagai platform media sosial. Menurut dia, isu tersebut juga bergulir di kalangan anggota parlemen di Senayan.

Ia berpandangan, apabila Gibran tidak merespons desakan tersebut, persoalan ini berpotensi berkembang menjadi tuntutan politik agar DPR mengambil langkah konstitusional terkait keberlanjutan jabatan Wakil Presiden.

“Bila tidak mundur, putusan MK dapat menjadi entry point atau titik masuk menuju proses impeachment Gibran,” kata Erick Sitompul kepada media, Sabtu (10/10/2026).

Erick merujuk pada putusan MK tanggal 6 Oktober 2026 yang berkaitan dengan gugatan Denny Indrayana dan kawan-kawan mengenai persyaratan pendidikan Gibran.

Menurut Erick, meskipun gugatan tersebut tidak diterima karena persoalan persyaratan formal, termasuk tenggat waktu dan kedudukan hukum pemohon, ia menilai substansi pertimbangan hakim tetap perlu diperhatikan oleh lembaga negara yang berwenang.

Erick menyoroti persoalan tidak ditemukannya ijazah asli SMA atau dokumen pendidikan yang setara milik Gibran dalam proses persidangan sebagaimana ia pahami dari putusan tersebut.

Ia berpendapat, persoalan dokumen pendidikan itu perlu ditelaah lebih lanjut untuk menentukan apakah terdapat persoalan hukum yang dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

Namun, tidak diterimanya suatu gugatan tidak dengan sendirinya berarti MK telah menyatakan seorang pejabat tidak memiliki ijazah atau terbukti melakukan pelanggaran. Kesimpulan mengenai isi putusan harus merujuk pada amar dan pertimbangan hukum resmi MK.

Erick juga menyoroti pertimbangan MK yang menurutnya membuka kemungkinan persoalan tersebut diteruskan kepada lembaga negara lain.

Ia menyebut DPR dan MPR sebagai lembaga yang perlu mencermati persoalan itu berdasarkan kewenangan konstitusional masing-masing.

“Menyerahkan dan membuktikan kepemilikan ijazah asli setara SMA merupakan persoalan penting karena persyaratan pendidikan diatur dalam perundang-undangan pemilu,” ujar Erick.

Menurut dia, ketentuan mengenai persyaratan calon presiden dan wakil presiden harus dilaksanakan secara konsisten. Ia menilai, apabila ditemukan bukti pelanggaran, lembaga yang berwenang perlu memprosesnya berdasarkan hukum yang berlaku.

Erick kemudian membandingkan persoalan tersebut dengan sejumlah kasus kepala daerah yang menghadapi masalah dokumen pendidikan. Menurut dia, dugaan penggunaan ijazah palsu oleh pejabat publik perlu ditangani secara serius tanpa membedakan tinggi atau rendahnya jabatan.

Meski demikian, mekanisme pemberhentian kepala daerah tidak dapat serta-merta disamakan dengan mekanisme pemberhentian Wakil Presiden. Pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden memiliki prosedur khusus sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Erick menilai, apabila dalam persoalan dokumen pendidikan ditemukan bukti pelanggaran terhadap ketentuan pemilu, aparat dan lembaga berwenang harus menindaklanjutinya.

Ia juga menyinggung kemungkinan adanya unsur kesengajaan atau mens rea apabila terbukti terdapat tindakan yang bertujuan melanggar hukum atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Menurut Erick, dugaan tersebut tidak boleh langsung dianggap sebagai fakta sebelum melalui pemeriksaan dan pembuktian yang sah.

“Ketidakpatuhan terhadap konstitusi negara dan dugaan manipulasi dokumen pendidikan tentu harus diperiksa secara serius. Apabila ditemukan pelanggaran, proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan,” katanya.

Ia berpendapat, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut dokumen administrasi, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap proses pencalonan pejabat publik dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Namun, tuduhan manipulasi dokumen maupun pelanggaran pidana terhadap seseorang harus didasarkan pada bukti dan keputusan lembaga yang berwenang, bukan hanya pada dugaan atau penafsiran terhadap putusan pengadilan.

Erick mengakui, upaya pemakzulan Wakil Presiden bukan perkara mudah. Menurut dia, proses tersebut dapat menghadapi tantangan politik karena melibatkan banyak aktor dan kepentingan di lembaga negara.

Ia menyinggung kemungkinan adanya hubungan politik di antara sejumlah pejabat dan keluarga mantan Presiden Joko Widodo. Namun, pandangan tersebut merupakan penilaian politik Erick dan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya intervensi dalam proses konstitusional.

Meski menghadapi tantangan, Erick meminta seluruh elemen masyarakat dan wakil rakyat menempatkan kepatuhan terhadap konstitusi sebagai pertimbangan utama.

Ia menilai, pembahasan mengenai pemberhentian pejabat negara harus dilakukan melalui mekanisme yang sah, terbuka, dan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pemakzulan Presiden atau Wakil Presiden tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan desakan masyarakat atau keputusan politik DPR.

Pasal 7A UUD 1945 mengatur bahwa Presiden atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden.

Sementara itu, Pasal 7B UUD 1945 mengatur tahapan pemberhentian yang melibatkan DPR, MK, dan MPR. DPR harus terlebih dahulu mengajukan pendapat mengenai dugaan pelanggaran kepada MK untuk diperiksa dan diputus. Jika persyaratan konstitusional terpenuhi, proses dapat berlanjut ke MPR untuk pengambilan keputusan.

Dengan demikian, persoalan persyaratan pendidikan Gibran harus terlebih dahulu dinilai berdasarkan dokumen resmi, ketentuan hukum yang berlaku, serta kewenangan masing-masing lembaga negara.

Desakan politik untuk mundur dan proses pemakzulan merupakan dua hal berbeda. Pengunduran diri merupakan pilihan pejabat yang bersangkutan, sedangkan pemakzulan harus mengikuti tahapan konstitusional.

Erick berharap para wakil rakyat tidak mengabaikan persoalan tersebut apabila terdapat dasar hukum yang memadai untuk menindaklanjutinya.

“Apabila proses impeachment menjadi pilihan melalui mekanisme konstitusi, para wakil rakyat tidak perlu ragu menjalankan kewenangannya. Semuanya harus dilakukan demi kepatuhan terhadap konstitusi dan kepentingan bangsa,” kata Erick.

MoneyTalk.id, Jakarta – Ketua Umum Forum Aliansi Masyarakat Antikorupsi (FORMASI), Jalih Pitoeng, menilai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan kehilangan kepercayaan rakyat apabila tidak menindaklanjuti polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Jalih bahkan melontarkan kritik keras dengan menyebut DPR berpotensi menjadi “Dewan Pengkhianat Rakyat” apabila memilih tidak mengambil langkah politik atas persoalan tersebut.

Menurut Jalih, DPR harus menjalankan fungsi pengawasan dan menindaklanjuti temuan MK mengenai dokumen pendidikan Gibran. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada putusan pengadilan, tetapi harus menjadi bahan evaluasi serius bagi lembaga negara yang memiliki kewenangan sesuai konstitusi.

“Bola sekarang ada di tangan DPR. Rakyat menunggu apakah wakil-wakilnya berani menindaklanjuti persoalan ini atau justru memilih diam,” demikian sikap yang disampaikan Jalih Pitoeng sebagaimana materi pernyataan yang disampaikan, Sabtu (10/10/2026).

Polemik ini mengemuka setelah MK membacakan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada Selasa, 6 Oktober 2026.

Dalam keterangan resmi di situs MK, lembaga tersebut menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan minimal setingkat sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat.

Dalam pertimbangan putusannya, MK menyoroti dokumen yang digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.

Hakim konstitusi menilai dokumen berupa certificate of attendance, catatan akademik, dan penjelasan nilai tidak dengan sendirinya membuktikan seseorang telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu.

Menurut MK, dokumen yang menunjukkan kehadiran dalam proses pembelajaran berbeda dengan dokumen yang membuktikan kelulusan.

Meski demikian, terdapat hal penting yang perlu diperhatikan. MK tidak mengabulkan permohonan untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden. Permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara dalam rezim perselisihan hasil pemilihan presiden.

MK juga menjelaskan bahwa setelah calon terpilih dilantik pada 20 Oktober 2024, persoalan mengenai keterpenuhan persyaratan pencalonan tidak lagi dapat diselesaikan melalui mekanisme sengketa hasil Pilpres yang diajukan dalam perkara tersebut.

Dengan demikian, putusan MK itu memuat dua hal berbeda: tidak ditemukannya bukti dokumen tertentu mengenai penyetaraan pendidikan dalam persidangan, serta tidak diterimanya permohonan untuk mendiskualifikasi Gibran.

Bagi Jalih, putusan tersebut harus menjadi momentum bagi DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap persoalan yang menyangkut persyaratan seorang pejabat negara.

Ia memandang bahwa DPR tidak boleh mengabaikan pertanyaan publik mengenai terpenuhi atau tidaknya persyaratan pendidikan dalam pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.

Desakan tersebut juga berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan. Menurut pandangan Jalih, wakil rakyat harus berani mengambil sikap ketika muncul persoalan yang menyangkut integritas penyelenggaraan negara.

Namun, langkah yang ditempuh DPR tetap harus didasarkan pada ketentuan konstitusi, bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, dan prosedur hukum yang berlaku.

Persoalan ini tidak cukup diselesaikan melalui tekanan politik atau pernyataan keras. DPR harus menentukan apakah terdapat dasar konstitusional dan hukum untuk membawa persoalan tersebut ke tahapan berikutnya.

Secara konstitusional, pemberhentian presiden atau wakil presiden diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

Pasal 7A menyebutkan bahwa presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

Sementara itu, Pasal 7B mengatur tahapan yang harus dilalui. DPR terlebih dahulu harus menggunakan mekanisme konstitusional untuk meminta MK memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan.

Apabila MK menyatakan pendapat DPR terbukti sesuai ketentuan konstitusi, DPR dapat meneruskan usul pemberhentian kepada MPR. Keputusan akhir mengenai pemberhentian berada di tangan MPR sesuai persyaratan kehadiran dan persetujuan yang ditentukan UUD 1945.

Karena itu, putusan MK terkait perkara dokumen pendidikan Gibran pada 6 Oktober 2026 tidak dengan sendirinya memberhentikan Gibran dari jabatan Wakil Presiden. Putusan tersebut juga tidak otomatis menjadi keputusan pemakzulan.

DPR harus menempuh mekanisme yang berlaku apabila hendak memproses usul pemberhentian. Temuan dalam putusan sebelumnya dapat menjadi bahan yang diperdebatkan, tetapi penerapannya terhadap prosedur pemakzulan memerlukan penilaian hukum tersendiri.

MoneyTalk.id,Jakarta – Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah Putra, melontarkan kritik keras terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait polemik dokumen pendidikan yang kembali menjadi perdebatan publik. Dedi bahkan menyebut Gibran sebagai “wapres ilegal” dan mendesak DPR RI mengambil langkah politik untuk mempertimbangkan pemakzulan.

Pernyataan tersebut disampaikan Dedi di Podcast Forum Keadilan Madilog, Jumat (9/10/2026) saat membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan persyaratan pencalonan Gibran dalam Pemilihan Presiden 2024 serta perdebatan mengenai latar belakang pendidikannya.

Menurut Dedi, terdapat persoalan yang perlu dijelaskan secara terbuka mengenai sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Gibran terhadap putusan lembaga peradilan konstitusi.

Ia mengingatkan bahwa ketika MK mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden, Jokowi menyatakan putusan tersebut mengikat dan harus dihormati semua pihak.

Namun, menurut Dedi, persoalan muncul ketika publik memperdebatkan putusan dan informasi yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran.

“Ketika putusan itu menyatakan Gibran dapat mencalonkan sebagai kandidat dalam Pilpres, Jokowi menyatakan putusan itu mengikat dan harus dihormati. Tapi dalam kondisi yang sama, ketika muncul persoalan mengenai dokumen pendidikan Gibran, mereka mengesankan menolak kenyataan itu,” ujar Dedi.

Dedi menilai persoalan tersebut harus dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan kecurigaan berkepanjangan di tengah masyarakat.

Ia bahkan menggunakan istilah keras untuk menggambarkan polemik tersebut. Menurutnya, persoalan persyaratan pencalonan seorang pejabat publik tidak boleh dianggap remeh karena menyangkut legitimasi proses demokrasi.

“Ini saya kira penipuan terbesar dalam sejarah politik Indonesia adalah Gibran ini,” kata Dedi.

Dedi kemudian mengibaratkan proses pencalonan dalam pemilihan umum seperti memasuki sebuah arena yang memiliki persyaratan tertentu.

Menurut dia, apabila seseorang tidak memenuhi persyaratan untuk masuk ke arena tersebut, perlu diperiksa apakah terdapat masalah pada proses verifikasi atau apakah persyaratan yang berlaku telah dipenuhi.

“Bagaimana mungkin seseorang yang tidak memiliki tiket bisa masuk ke dalam arena? Pilihannya cuma dua. Penjaga pintu arena yang kriminal atau orang ini menerobos tanpa prosedur,” ujarnya.

Melalui pernyataan tersebut, Dedi mempertanyakan proses yang memungkinkan Gibran maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Ia berpendapat persoalan ini tidak hanya menyangkut sosok Gibran, tetapi juga pihak-pihak yang bertanggung jawab memeriksa dan menetapkan persyaratan pencalonan.

Dalam pernyataannya, Dedi juga menyinggung kunjungannya ke Singapura untuk mencari informasi mengenai Management Development Institute of Singapore (MDIS), lembaga yang dikaitkan dengan riwayat pendidikan Gibran.

Dedi mempertanyakan bentuk pendidikan dan dokumen akademik yang dimiliki Gibran serta hubungan MDIS dengan institusi pendidikan yang menerbitkan kualifikasi akademiknya.

Ia menggambarkan MDIS sebagai lembaga yang menyelenggarakan pendidikan melalui kerja sama dengan institusi pendidikan lain, bukan semata-mata sebagai perguruan tinggi yang menerbitkan seluruh kualifikasi akademik atas namanya sendiri.

“Saya penasaran saja. Saya mau cek sekolah Gibran yang katanya S1 itu. Saya datanglah ke MDIS,” ujar Dedi.

Ia kemudian menyampaikan penilaiannya mengenai kemungkinan dokumen akademik yang dimiliki Gibran.

“Jadi Gibran itu besar kemungkinan tidak akan punya ijazah MDIS,” katanya.

Dedi selanjutnya menilai DPR RI perlu mengambil langkah politik untuk merespons polemik tersebut. Ia bahkan menyebut pemakzulan Gibran sebagai jalan yang harus dipertimbangkan.

“Maka DPR tidak punya pilihan untuk memakzulkan Gibran Rakabuming Raka dari wakil presiden,” ujar Dedi.

Menurut dia, DPR harus menunjukkan tanggung jawab politik kepada masyarakat apabila ditemukan kekeliruan dalam proses pencalonan wakil presiden.

Ia juga menilai persoalan ini berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu dan lembaga-lembaga negara.