20 November 2026

News

MoneyTalk.id, Jakarta – Polemik mengenai status Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Tonny Tesar, S.Sos, secara resmi mengusulkan pemberhentian atau impeachment terhadap Gibran dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Usulan tersebut dituangkan dalam surat bernomor 090/FNASDEM/A-429/X/2026 tertanggal 7 Oktober 2026. Surat itu ditujukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Jakarta dan dilengkapi satu berkas dokumen pendukung.

Dalam surat tersebut, Tonny meminta DPR menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk menindaklanjuti usulan pemberhentian Gibran.

“Sehubungan dengan dinamika ketatanegaraan serta penegakan supremasi hukum dan konstitusi Republik Indonesia, kami yang bertandatangan di bawah ini menyampaikan permohonan resmi kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) agar menggunakan kewenangannya untuk menindaklanjuti usul pemberhentian (impeachment) terhadap Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka,” demikian bunyi surat tersebut, Rabu (7/10/2026).

Tonny menjadikan persoalan persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden sebagai salah satu dasar pengajuan usul pemberhentian tersebut.

Ia merujuk Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden, termasuk pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.

Menurut Tonny, persoalan mengenai dokumen pendidikan Gibran telah menjadi bagian dari fakta hukum yang diperdebatkan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.

Dalam suratnya, Tonny menyatakan bahwa Gibran dinilai tidak dapat menghadirkan atau tidak memiliki dokumen ijazah, sertifikat, atau diploma yang menurutnya dapat menjadi bukti sah dan meyakinkan mengenai kelulusan pendidikan setara SMA.

“Konsekuensi dari tidak terpenuhinya syarat administratif krusial tersebut sejak awal pendaftaran pencalonan menunjukkan adanya cacat formil dan materil yang mencederai prinsip-prinsip pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas,” tulis Tonny.

Tonny kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan ketentuan pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945.

Pasal tersebut mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR.

Pemberhentian dapat dilakukan apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur konstitusi atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Tonny menilai persoalan persyaratan pendidikan Gibran perlu diperiksa melalui mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.

Ia meminta Pimpinan DPR membawa persoalan tersebut ke Rapat Paripurna DPR RI.

Tonny juga meminta DPR menggunakan hak pengawasan, hak interpelasi, hak angket, atau hak menyatakan pendapat untuk menyelidiki keabsahan administrasi pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden.

Tidak berhenti pada penyelidikan, Tonny secara tegas meminta DPR memproses usulan pemberhentian Gibran sesuai mekanisme konstitusional.

Ia meminta proses tersebut diteruskan ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan putusan hukum.

“Memproses usul pemberhentian (impeachment) Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sesuai dengan mekanisme konstitusional yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan tata tertib DPR RI, serta meneruskannya ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan putusan hukum yang adil,” demikian bunyi bagian petitum surat tersebut.

Tonny menyebut langkah itu diperlukan demi menjaga wibawa konstitusi, kepastian hukum dan keadilan di Indonesia.

MoneyTalk.id, Jakarta – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik ijazah pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menuai respons dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo (GCP), Kurniawan.

Kurniawan meminta persoalan tersebut tidak dibiarkan menjadi bola liar. Menurutnya, setelah MK menjatuhkan putusan, persoalan selanjutnya harus disikapi melalui lembaga yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan konstitusi, termasuk DPR dan MPR.

“Jadi saat ini MK sudah memutuskan bahwa Saudara Gibran memang tidak memiliki ijazah SMA. Tapi kewenangan untuk selanjutnya itu diserahkan kepada kawan-kawan DPR dan MPR untuk menyikapinya,” kata Kurniawan dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (7/10/2026).

Kurniawan mengaku sejak awal dirinya sebenarnya enggan ikut masuk terlalu jauh dalam polemik ijazah maupun persoalan MK. Sebab, dirinya merupakan salah satu relawan Prabowo yang sejak awal mendeklarasikan pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

Namun, perkembangan polemik tersebut membuat dirinya merasa perlu menyampaikan sikap.

“Saya adalah salah satu relawan Prabowo yang pertama mendeklarasikan pasangan calon Prabowo dan Gibran. Tentunya saya punya upaya moral untuk meluruskan bahwa polemik ini seharusnya tidak perlu terjadi,” ujarnya.

Menurut Kurniawan, persoalan tersebut seharusnya dapat dicegah sejak proses verifikasi persyaratan pencalonan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ia mempertanyakan bagaimana proses verifikasi dapat meloloskan persyaratan pencalonan apabila kemudian muncul persoalan mengenai syarat pendidikan.

“Apabila kawan-kawan KPU itu benar-benar melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan jujur dan adil, permasalahan ini tidak perlu terjadi,” katanya.

Kurniawan menilai polemik tersebut menjadi catatan serius bagi perjalanan demokrasi Indonesia. Ia bahkan menyebut persoalan tersebut berpotensi menjadi bagian dari catatan sejarah yang akan dikenang generasi mendatang.

“Ini sesuatu yang memalukan dan akan dicatat dalam sejarah dan akan diingat oleh generasi-generasi berikutnya,” ucapnya.

Ia juga menyoroti pentingnya integritas dalam penyelenggaraan pemilu. Menurutnya, Indonesia sebenarnya memiliki banyak orang pintar, tetapi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan demokrasi adalah orang-orang yang memiliki kejujuran dan jiwa patriotik.

“Saya berkali-kali katakan bahwa kita ini banyak orang pintar, tapi yang kurang itu orang jujur, yang patriotik. Ini masalahnya,” tegas Kurniawan.

Lebih lanjut, Kurniawan meminta persoalan tersebut segera diselesaikan melalui mekanisme ketatanegaraan yang berlaku. Ia mengingatkan agar polemik tidak berkembang menjadi persoalan yang semakin sulit dikendalikan.

“Permasalahan ini yang harus bertanggung jawab penuh adalah kawan-kawan KPU. Segera selesaikan sebelum bola liar ini semakin tidak terkendali,” katanya.

Pernyataan Kurniawan sekaligus membuka pertanyaan politik mengenai langkah DPR dan MPR setelah putusan MK. Apakah persoalan tersebut akan berhenti pada putusan MK atau justru berlanjut menjadi pembahasan di DPR dan MPR, termasuk kemungkinan penggunaan mekanisme konstitusional terhadap Wakil Presiden?

Kurniawan sendiri menegaskan bahwa polemik tersebut tidak semestinya terjadi apabila seluruh tahapan verifikasi persyaratan pencalonan sejak awal dilakukan secara profesional, transparan, jujur dan sesuai aturan.

“Sekali lagi, ini permasalahan tidak perlu terjadi apabila kawan-kawan KPU bersikap profesional dan jujur,” pungkasnya.

MoneyTalk.id, Jakarta – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat memicu reaksi keras.

Koordinator Laskar Cinta Jokowi (LCJ) Suhandono Baskoro bahkan mengecam keras putusan tersebut. Ia menyatakan kekecewaannya terhadap para hakim MK dan mendoakan hakim yang memutus perkara tersebut mendapat laknat Tuhan.

“Kalau hakim memutuskan Gibran tidak punya ijazah, padahal persoalan ini menyangkut proses yang sudah berlangsung dan Gibran sudah menjadi Wakil Presiden, saya sangat kecewa. Saya doakan hakim yang membuat keputusan seperti ini mendapat laknat Tuhan,” ujar Suhandono Baskoro dalam pernyataannya, Rabu (7/10/2026).

Menurut Suhandono, putusan MK tersebut telah menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Ia menilai persoalan dokumen pendidikan Gibran seharusnya tidak berhenti pada temuan mengenai ada atau tidak adanya dokumen ijazah, tetapi juga harus mempertimbangkan kedudukan Gibran yang sudah dilantik sebagai Wakil Presiden.

Suhandono sebelumnya juga dikenal sebagai salah satu pendukung Presiden ke-7 Joko Widodo yang memberikan pembelaan terhadap Gibran. Menjelang putusan MK, ia pernah menyatakan bahwa Gibran terpilih dalam satu paket dengan Presiden Prabowo Subianto dan memperingatkan adanya reaksi keras apabila status Gibran sebagai Wakil Presiden dibatalkan.

Dalam putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada Selasa malam, 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.

Hakim Konstitusi Asrul Sani menjelaskan, dokumen yang ditemukan dalam perkara tersebut antara lain certificate of attendance, academic record, dan explanation of grades.

Menurut MK, dokumen tersebut tidak dapat dipandang sebagai bukti kelulusan atau bukti telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu. MK juga menyebut tidak menemukan dokumen ijazah atau diploma yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran.

Namun, temuan tersebut tidak otomatis membuat Gibran kehilangan jabatan Wakil Presiden.

MK menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran karena yang bersangkutan sudah dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024. Dengan pelantikan tersebut, tahapan Pilpres 2024 dianggap telah selesai sehingga persoalan tersebut tidak lagi dapat diperiksa dalam rezim sengketa hasil pemilu.

MK akhirnya menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima, antara lain karena persoalan kedudukan hukum atau legal standing para pemohon.

Putusan MK juga penting dibaca secara utuh. Mahkamah tidak menyatakan bahwa Gibran sama sekali tidak pernah menempuh pendidikan menengah. Yang dinyatakan MK adalah tidak ditemukannya bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat atau diploma luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan dalam UU Pemilu.

Dengan demikian, terdapat perbedaan antara “MK tidak menemukan bukti ijazah” dan “MK memutuskan Gibran tidak pernah memiliki pendidikan SMA.”

Temuan MK tersebut kemudian menjadi bagian yang paling ramai diperbincangkan karena berkaitan langsung dengan syarat pendidikan calon presiden dan wakil presiden.

Suhandono menilai persoalan tersebut berpotensi memperbesar ketegangan politik nasional. Menurut dia, keputusan lembaga negara seharusnya tidak membuat masyarakat semakin terbelah.

Ia meminta agar persoalan Gibran tidak dijadikan pintu masuk untuk menggoyang pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Jangan sampai persoalan ini menjadi alat politik untuk menjatuhkan pemerintahan. Kalau ada persoalan hukum, selesaikan melalui mekanisme hukum, bukan dengan tekanan politik,” ujarnya.

MoneyTalk.id, Jakarta – Guru Besar Universitas Airlangga (Unair) Prof. Hendri Subiakto menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persoalan ijazah Gibran Rakabuming Raka tidak menggoyang kekuasaan secara langsung, tetapi meninggalkan persoalan serius terhadap legitimasi moral dan etika hukum Wakil Presiden RI tersebut.

Dalam keterangannya pada 6 Oktober 2026, Prof. Hendri mengatakan, berdasarkan putusan MK, Gibran dinilai tidak memiliki ijazah yang setara dengan SLTA. Namun, persoalan tersebut tidak serta-merta berujung pada diskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden karena hal itu bukan kewenangan MK.

“Menurut Putusan MK, Gibran terbukti tidak memiliki ijazah setara SLTA, tapi dalam amar putusannya MA menolak permintaan pemohon untuk mendiskualifikasi Gibran karena bukan kewenangannya,” ujar Hendri.

Dengan demikian, menurut dia, Gibran tetap akan menjabat sebagai Wakil Presiden, tetapi menghadapi persoalan legitimasi yang berpotensi melekat secara politik.

“Jadi Gibran akan terus jadi Wapres, namun dalam kondisi sudah cacat secara legitimasi moral dan etika hukum. Hal itu akan jadi persoalan politik yang melekat pada Gibran,” katanya.

Hendri menilai putusan tersebut tidak secara langsung mengubah struktur kekuasaan pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, dampaknya dapat berkembang menjadi persoalan persepsi publik dan narasi politik dalam jangka panjang.

“Putusan ini tidak menggoyang kekuasaan secara langsung, tetapi menciptakan luka legitimasi yang panjang dan dapat menjadi persoalan secara politis. Gibran dan pemerintahan tetap aman secara hukum, namun dampaknya lebih ke ranah persepsi publik dan narasi politik ketimbang perubahan struktural yang segera,” jelasnya.

Berpotensi Masuk Ranah DPR dan MPR

Lebih jauh, Prof. Hendri melihat putusan MK membuka kemungkinan persoalan tersebut berlanjut melalui lembaga negara lain yang memiliki kewenangan sesuai konstitusi.

Menurutnya, ketika MK menyerahkan persoalan kepada “lembaga terkait yang berwenang” sesuai UUD 1945, secara teoretis terbuka ruang bagi DPR dan MPR untuk mengambil langkah politik-konstitusional.

“Potensi lanjutan dari putusan MK ini ada di lembaga lain. MK secara eksplisit menyerahkan persoalan ini ke ‘lembaga terkait yang berwenang’ sesuai UUD 1945,” kata Hendri.

“Secara teoretis, ini membuka ruang bagi DPR dan MPR, untuk melakukan proses impeachment jika ada dugaan pelanggaran berat menurut kekuatan politik yang menguasahi parlemen,” lanjutnya.

Namun, Hendri menegaskan bahwa kelanjutan proses tersebut sangat ditentukan oleh konfigurasi dan kehendak politik pemerintah bersama partai-partai koalisi.

“Diteruskan atau tidaknya proses itu sangat tergantung dari kehendak politik Pemerintahan Prabowo bersama para ketua partai koalisi,” ujarnya.

Ia bahkan menilai pusat keputusan politik kini berada di tangan Presiden Prabowo Subianto, yang disebutnya semakin memainkan peran sentral dalam menentukan arah politik dan hukum nasional.

“Bolanya ada di pak Prabowo sekarang, yang sudah makin menunjukkan peran sentralnya sebagai satu satunya penguasa yang menentukan dan mengendalikan kontrol dan kekuasaan terhadap arah jalannya politik dan hukum di negeri ini,” tutur Hendri.

Pemberitaan ini merupakan penyampaian pandangan Prof. Hendri Subiakto mengenai putusan MK dan implikasi politiknya. Media memberikan ruang klarifikasi, bantahan, maupun informasi dari perspektif pihak-pihak yang disebut atau terkait, sesuai prinsip keberimbangan dan asas praduga tak bersalah.

MoneyTalk.id,Jakarta – Polemik mengenai keabsahan ijazah Gibran Rakabuming Raka yang bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai memiliki dimensi politik yang lebih luas. Pakar oligarki Dr. M. Gde Siriana Yusuf melihat perkara tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan dokumen pendidikan, tetapi juga dapat bersinggungan dengan dinamika hubungan kekuasaan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Menurut Gde Siriana, setiap pergantian rezim pada akhirnya akan diikuti proses pembentukan kekuatan politik baru. Ia menilai pemerintahan baru biasanya akan berusaha membangun ruang politiknya sendiri dan tidak terus berada di bawah bayang-bayang kekuasaan sebelumnya.

“Yang sedang disidangkan di MK itu bukan hanya soal keabsahan dari ijazah Gibran semata,” kata Gde Siriana di Podcast Obor Rakyat Reborn, Selasa (6/10/2026).

Ia menjelaskan, secara politik, pemerintahan baru cepat atau lambat akan berupaya melepaskan diri dari pengaruh kekuasaan lama.

“Setiap rezim baru, cepat atau lambat dia akan berupaya untuk melepaskan diri dari bayang-bayang kekuasaan yang lama dan dia akan membentuk kekuatannya sendiri,” ujarnya.

Dalam pembacaannya, kondisi tersebut dapat menjadi persoalan bagi Jokowi apabila Prabowo semakin membangun basis kekuasaan sendiri.

Gde Siriana bahkan mengaitkan dinamika tersebut dengan proses pergantian Kapolri. Ia menduga pergantian pucuk pimpinan Polri dapat dibaca sebagai bagian dari konsolidasi kekuasaan menjelang dinamika politik berikutnya.

“Prabowo itu berupaya untuk melepaskan diri dari Jokowi, salah satunya dengan tidak melakukan intervensi apapun di dalam proses di MK,” katanya.

Pergantian Kapolri memang telah terjadi. DPR menyetujui Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam rapat paripurna 1 Oktober 2026. Persetujuan tersebut diberikan setelah Komisi III melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Suyudi.

Dalam perspektifnya, Gde Siriana mengatakan pergantian Kapolri secara taktis dapat dikaitkan dengan upaya memastikan kondisi politik dan keamanan tetap terkendali ketika putusan MK nantinya muncul.

“Secara taktis, pergantian Kapolri ini juga bertujuan untuk mengamankan putusan MK nanti,” katanya.

Di sisi lain, dalam proses resmi pergantian Kapolri, DPR menyebut Suyudi membawa visi “Polisi Bersama Masyarakat” serta sejumlah agenda pembenahan institusi, antara lain penguatan kelembagaan, sumber daya manusia, pelayanan publik, penegakan hukum, pengawasan, dan akuntabilitas anggaran.

Gde Siriana kemudian melihat persoalan yang mungkin muncul apabila gugatan yang berkaitan dengan kedudukan Gibran berujung pada konsekuensi politik.

Menurut dia, perdebatan tidak akan berhenti pada pertanyaan apakah Gibran tetap menjabat atau tidak.

“Perdebatan yang akan muncul bukan hanya perdebatan Gibran dicopot, tetapi juga menyangkut siapa yang menggantikan Gibran,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa menurut analisisnya, persoalan hukum yang berlangsung di MK berpotensi memiliki konsekuensi politik yang lebih luas apabila menghasilkan keputusan yang memengaruhi status Gibran.

Karena itu, Gde Siriana membaca dinamika tersebut sebagai bagian dari pertarungan dan penataan ulang kekuatan politik setelah berakhirnya pemerintahan Jokowi.

Ia menilai perhatian publik terhadap perkara tersebut tidak hanya tertuju kepada aspek hukum formal, tetapi juga kepada bagaimana kekuatan-kekuatan politik di sekitar pemerintahan Prabowo merespons setiap kemungkinan yang muncul.

Pada saat yang sama, proses pergantian Kapolri telah berjalan melalui mekanisme kelembagaan DPR. Komisi III menyetujui Suyudi secara aklamasi sebelum pengesahan dalam rapat paripurna.

MoneyTalk.id, Jakarta – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali membuka perdebatan mengenai mekanisme pemberhentian Wakil Presiden di tengah masa jabatan.

Politikus Partai Demokrat Rommi Irawan menilai, setelah MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma yang menunjukkan Gibran telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat, terdapat ruang konstitusional untuk membicarakan kemungkinan pemberhentian Wakil Presiden melalui mekanisme pemakzulan.

MK dalam putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 memang menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat. Namun, MK juga menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden melalui perkara tersebut.

Rommi mempertanyakan anggapan bahwa Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu paket sehingga apabila salah satu diberhentikan, maka yang lainnya otomatis ikut lengser.

“Presiden Soeharto lengser, Gus Dur juga lengser. Kenapa kalau Wakil Presiden dilarang lengser? Kalau alasannya karena Presiden dan Wakil Presiden satu paket, pertanyaannya, ketika Presiden dilengserkan, kenapa Wakil Presiden Pak Habibie dan Wakil Presiden Megawati tidak ikut lengser? Padahal mereka juga satu paket,” kata Rommi di akun X (Twitter), Rabu (7/10/2026).

Menurut dia, persoalan tersebut perlu dilihat berdasarkan mekanisme konstitusi, bukan semata-mata berdasarkan pemahaman bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih sebagai satu pasangan.

UUD 1945 memang menyebut Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan. Namun, Pasal 7A juga secara eksplisit mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Frasa “dan/atau” tersebut menjadi salah satu dasar konstitusional bahwa mekanisme pemberhentian dapat ditujukan kepada Presiden, Wakil Presiden, atau keduanya, tergantung perkara dan pembuktian yang ada.

Namun, pemberhentian Wakil Presiden tidak dapat dilakukan begitu saja oleh MPR. Mekanismenya harus melalui tahapan konstitusional.

Pasal 7B UUD 1945 mengatur bahwa usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diajukan DPR kepada MPR setelah DPR terlebih dahulu meminta MK memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum atau mengenai tidak lagi terpenuhinya syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dengan demikian, apabila persoalan syarat pendidikan Gibran hendak dijadikan dasar pemberhentian, isu utamanya bukan sekadar apakah MK menemukan atau tidak menemukan dokumen ijazah dalam perkara PHPU tersebut.

Putusan MK 6 Oktober 2026 justru menyatakan perkara yang diajukan tidak dapat berujung pada pembatalan atau diskualifikasi Gibran karena statusnya sebagai calon wakil presiden telah berakhir ketika ia dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024. MK juga menyatakan persoalan keterpenuhan syarat calon merupakan ranah lembaga yang memiliki kewenangan menilai syarat calon presiden dan wakil presiden.

Karena itu, pernyataan bahwa MPR “bisa memakzulkan Gibran” harus dipahami sebagai kemungkinan melalui prosedur Pasal 7A dan 7B UUD 1945, bukan berarti MPR dapat langsung memberhentikan Wakil Presiden hanya berdasarkan putusan MK dalam perkara PHPU tersebut.

Sekretariat Jenderal MPR sebelumnya juga menjelaskan bahwa proses pemakzulan tidak dilakukan secara langsung oleh MPR. Proses dimulai dari DPR, kemudian diperiksa MK, dan apabila persyaratan konstitusional terpenuhi, barulah MPR mengambil keputusan melalui sidang paripurna.

Perdebatan mengenai posisi Wakil Presiden juga berkaitan dengan pengalaman sejarah ketatanegaraan Indonesia. Ketika Presiden Soeharto berhenti pada 1998, Wakil Presiden B.J. Habibie kemudian menggantikan posisi Presiden. Demikian pula setelah Presiden Abdurrahman Wahid diberhentikan pada 2001, Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri kemudian naik menjadi Presiden.

Fakta sejarah tersebut menunjukkan bahwa pergantian Presiden tidak secara otomatis berarti jabatan Wakil Presiden ikut berakhir. Begitu pula secara tekstual, UUD 1945 menggunakan rumusan “Presiden dan/atau Wakil Presiden” dalam Pasal 7A.

Di sisi lain, kasus Gibran memiliki persoalan hukum yang berbeda. MK telah menemukan fakta persidangan mengenai tidak ditemukannya dokumen ijazah atau diploma yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan minimal SMA, tetapi MK tidak membatalkan kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden melalui perkara yang diajukan.

Karena itu, apabila isu tersebut hendak dibawa ke proses pemberhentian, diperlukan langkah politik dan hukum melalui DPR serta pemeriksaan MK sesuai mekanisme konstitusi.

Perdebatan selanjutnya bukan lagi semata-mata mengenai apakah Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu paket, melainkan bagaimana konstitusi mengatur kemungkinan pemberhentian salah satu dari keduanya dalam masa jabatan.

MoneyTalk.id,Jakarta – Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap cerita di balik pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang berlangsung secara tiba-tiba. Mahfud menyebut, sebelum akhirnya Listyo Sigit digantikan, Presiden Prabowo Subianto sebenarnya telah beberapa kali memiliki rencana untuk mengganti Kapolri.

Dalam keterangannya di Podcast Forum Keadilan Madilog, Rabu (7/20/3026), Mahfud menyebut nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bersama istrinya, Iriana, serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut Mahfud, terdapat beberapa momentum ketika pergantian Kapolri sebelumnya disebut batal atau tertunda.

Mahfud mengungkapkan, salah satu momentum terjadi menjelang HUT TNI pada 5 Oktober 2025. Saat itu, menurut informasi yang diterimanya, sudah ada rencana pergantian Kapolri.

Namun rencana tersebut kemudian tidak terlaksana.

“Menjelang HUT TNI 5 Oktober tahun 2025 sudah ada rencana ganti Kapolri, tapi tiba-tiba nggak jadi,” kata Mahfud dalam keterangannya.

Mahfud kemudian menyebut adanya kunjungan Joko Widodo dan Iriana ke Hambalang pada 4 Oktober 2025.

“Tanggal 4 sore Pak Jokowi dan Bu Iriana ke Hambalang. Pak Jokowi datang sama Iriana ke Hambalang untuk mencegah itu,” ujar Mahfud.

Mahfud juga menyebut adanya momentum lain ketika pergantian Kapolri kembali menjadi pembahasan, yakni menjelang penyerahan hasil kerja tim reformasi kepolisian.

Menurut Mahfud, pada momentum tersebut kembali muncul upaya agar Listyo Sigit tidak diganti. Ia menyebut Gibran juga pernah menemui Presiden Prabowo dalam rangkaian peristiwa tersebut.

“Lalu yang kedua ketika Pak Kapolri mau diganti waktu itu menjelang penyerahan tim reformasi Komisi Reformasi itu, lalu katanya Gibran menemui Presiden,” kata Mahfud.

Mahfud mengatakan, keputusan mengganti Listyo Sigit akhirnya benar-benar dilakukan secara mendadak. Bahkan, menurut dia, Listyo masih mengikuti agenda bersama Presiden Prabowo pada pagi hari sebelum kemudian mendapat pemberitahuan mengenai pergantian dirinya.

“Kita kaget. Pak Listyo pagi masih baik-baik dengan Presiden di Lubang Buaya. Terus siangnya, sekitar jam 09.00, tiba-tiba dia diberitahu kalau ada pergantian,” ujar Mahfud.

Menurut Mahfud, pemberitahuan yang mendadak tersebut dilakukan untuk mencegah munculnya upaya-upaya yang dapat menghambat keputusan pergantian Kapolri.

Ia juga menyebut nama Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dalam proses tersebut.

“Kalau diberitahu sebelumnya ada yang mengganjal lagi dan yang mengamankan nampaknya Dasco,” kata Mahfud.

Mahfud menilai Dasco memiliki peran efektif dalam memastikan keputusan pergantian Kapolri dapat berjalan.

Dalam pembicaraan mengenai pergantian Kapolri, Mahfud juga menyinggung nama Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.

Menurut Mahfud, Suyudi sebelumnya termasuk dalam skema yang disiapkan oleh Listyo Sigit. Namun, dalam perkembangannya, Suyudi disebut tidak lagi masuk dalam daftar prioritas Listyo.

“Ini semula juga termasuk di dalam skema yang disiapkan, salah satu yang disiapkan oleh Pak Listyo Sigit. Tapi konon ini dianggap terlalu aktif, tidak lagi banyak koordinasi, dianggap mencari jalan sendiri sehingga tidak masuk lagi dari daftar prioritas Kapolri,” ungkap Mahfud.

Meski demikian, menurut Mahfud, Presiden Prabowo mempunyai pertimbangan sendiri dalam menentukan figur yang akan memimpin Polri.

Mahfud menilai Suyudi memiliki peluang untuk membangun kepemimpinan yang berbeda dari era sebelumnya.

“Menurut saya Suyudi bisa melepaskan diri nanti dari identitas Polri yang sudah terlanjur disebut bagian dari kelompok Listyo,” kata Mahfud.

Mahfud juga mengingatkan agar kepemimpinan baru di Polri tidak mengulangi pola yang selama ini dikeluhkan masyarakat.

Ia menyinggung tudingan mengenai kebiasaan menyingkirkan orang-orang yang dianggap tidak berada dalam kelompok atau struktur kepemimpinan tertentu.

“Saya ingatkan jangan melakukan hal yang sama seperti yang dikeluhkan oleh banyak orang telah dilakukan oleh Pak Listyo. Yaitu menyingkirkan orang-orang baik,” ujar Mahfud.

Menurut dia, pergantian pucuk pimpinan tidak semestinya diikuti dengan pembersihan secara membabi buta terhadap pejabat atau anggota yang sebelumnya berada dalam struktur kepemimpinan lama.

“Jangan sampai membuang orang-orang yang hebat hanya karena dulu secara struktural ikut Pak Listyo, kebijakan Pak Listyo,” tegasnya.

Mahfud menjelaskan, struktur organisasi Polri dan TNI sangat hierarkis. Karena itu, seorang bawahan pada dasarnya mengikuti garis komando atasannya.

“Di Polri dan TNI itu sangat hierarkis. Kalau atasannya paling atas, yang bawahnya nggak berkutik. Kalau mau berkutik dibuang,” katanya.

Mahfud juga mengaitkan pergantian Kapolri dengan pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri. Menurutnya, pergantian tersebut tidak dapat dilepaskan dari agenda reformasi kepolisian yang sedang menjadi perhatian publik.

“Pergantian Kapolri yang begitu cepat sebetulnya sudah dirancang sebelumnya oleh satu lembaga yang dibentuk oleh Presiden, yaitu Komisi Percepatan Reformasi Polri,” ujar Mahfud.

Ia menilai komisi tersebut mendapatkan beban besar karena diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan yang selama ini melekat pada institusi kepolisian.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pergantian pucuk pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada Jenderal Suyudi Ario Seto dinilai bukan sekadar pergantian rutin. Guru Besar Universitas Nasional (UNAS) Yuddy Chrisnandi melihat keputusan Presiden Prabowo Subianto tersebut sebagai bagian dari proses regenerasi sekaligus upaya mencari sosok yang dinilai paling tepat untuk memimpin Korps Bhayangkara.

Yuddy mengatakan, sebelum Suyudi dipilih, terdapat sejumlah nama jenderal bintang tiga yang telah masuk dalam proses pertimbangan. Menurutnya, Suyudi memang termasuk salah satu nama yang pernah diajukan pada masa Kapolri sebelumnya, tetapi bukan kandidat yang menjadi prioritas Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Ada nama bintang tiga lainnya yang diajukan oleh Kapolri sebelumnya. Memang ada nama Pak Suyudi, tetapi bukan prioritas bagi Kapolri Sigit,” kata Yuddy Chrisnandi di Podcast Forum Keadilan Madilog, Selasa (6/10/2026).

Menurut Yuddy, keputusan akhir berada di tangan Presiden Prabowo setelah mendapatkan masukan dari berbagai unsur pemerintahan dan politik. Ia menyebut Presiden dibantu sejumlah orang kepercayaan di lingkaran pemerintahan dan lembaga negara untuk mengolah informasi mengenai sosok yang dianggap paling tepat memimpin Polri.

“Presiden dibantu oleh orang-orang kepercayaan di lembaga legislatif, unsur pimpinan DPR, Menko Polkam, Menteri Pertahanan, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Negara, terus mengolah informasi siapa orang yang terbaik untuk regenerasi kepemimpinan Polri,” ujarnya.

Yuddy menilai cepatnya proses pergantian Kapolri menunjukkan bahwa keputusan Presiden sudah melalui pertimbangan yang cukup matang sebelum diumumkan ke publik.

Ia bahkan menyebut Suyudi sendiri sempat terkejut ketika mengetahui dirinya ditunjuk sebagai calon Kapolri.

“Komjen Suyudi juga surprise. Itu baru dia ketahui kurang lebih malam pergantian. Ini arahan Presiden,” kata Yuddy.

Secara faktual, Presiden Prabowo mengirim Surat Presiden Nomor R57/Surpres/09/2026 kepada DPR pada 30 September 2026. Dalam surat tersebut, Suyudi diajukan sebagai calon tunggal Kapolri. Komisi III DPR kemudian melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Suyudi dan menyetujuinya secara aklamasi sebelum dibawa ke rapat paripurna.

Pada 1 Oktober 2026, Prabowo resmi melantik Suyudi sebagai Kapolri. Pelantikan tersebut berdasarkan Keppres Nomor 96/POLRI Tahun 2026. Pada saat yang sama, Wahyu Hadiningrat dilantik sebagai Wakapolri berdasarkan Keppres Nomor 97/POLRI Tahun 2026.

Suyudi kemudian menerima Panji-panji Polri Tribrata dari Listyo Sigit dalam upacara serah terima di Lapangan Bhayangkara, Jakarta, pada 2 Oktober 2026. Momentum itu menandai beralihnya kepemimpinan Polri dari Sigit kepada Suyudi.

Yuddy juga menilai keputusan Prabowo memilih Suyudi tidak bisa dibaca sebagai upaya mempertahankan kepemimpinan lama.

Menurut dia, ada persepsi di tengah masyarakat bahwa Listyo Sigit merupakan bagian dari legacy pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun, Prabowo disebut mempunyai pertimbangan sendiri dalam menentukan pemimpin baru Polri.

“Bukannya Pak Prabowo mempertahankan Sigit yang dianggap oleh sebagian besar masyarakat Indonesia merupakan legacy Pak Jokowi. Tapi Pak Prabowo ingin mencari seorang sosok Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang lebih baik dari yang ada sekarang,” ujar Yuddy.

Pernyataan tersebut muncul di tengah berakhirnya masa kepemimpinan Sigit sebagai Kapolri. Ketua DPR Puan Maharani sebelumnya menyatakan pemberhentian Sigit dilakukan karena dinilai sudah waktunya, dan DPR kemudian menyetujui Suyudi sebagai calon tunggal Kapolri.

Pilihan terhadap Suyudi juga memiliki dasar rekam jejak yang cukup panjang di lingkungan Polri.

Suyudi merupakan lulusan Akpol 1994 dan dikenal memiliki pengalaman panjang di bidang reserse. Ia pernah menjabat Kapolres Majalengka, Kapolres Bogor, Kapolresta Bogor, serta menduduki sejumlah posisi di Bareskrim Polri.

Kariernya kemudian meningkat menjadi Wakapolda Metro Jaya pada 2023–2024, Kapolda Banten pada 2024–2025, dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) sejak Agustus 2025 hingga ditunjuk menjadi Kapolri.

Saat memimpin BNN, Suyudi antara lain menangani pengungkapan jaringan narkotika internasional dengan barang bukti sekitar dua ton sabu yang disebut bernilai sekitar Rp5 triliun.

Rekam jejak tersebut membuat Suyudi memiliki pengalaman di bidang reserse, kewilayahan, pemberantasan narkotika, hingga manajemen lembaga penegak hukum.

Salah satu hal yang menjadi perhatian setelah pergantian Kapolri adalah langkah cepat Suyudi melakukan penyegaran organisasi.

Sehari setelah resmi menjadi Kapolri, Polri menerbitkan Surat Telegram Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026 yang mengatur mutasi dan rotasi 88 perwira tinggi dan perwira menengah.

Dari jumlah tersebut, 70 personel mendapatkan promosi atau menempati jabatan baru. Mutasi juga mencakup 14 jabatan pejabat utama Mabes Polri dan 19 posisi Kapolda.

Sejumlah posisi strategis ikut berubah. Komjen Asep Edi Suheri dipindahkan menjadi Irwasum Polri, sementara posisi Kapolda Metro Jaya dipercayakan kepada Irjen Dadang Hartanto.

Selain itu, Dedy Kusuma Bakti ditugaskan sebagai Kabaintelkam, Asep Safrudin sebagai Kabareskrim, Hery Herjawan sebagai Kabaharkam, Rudi Darmoko sebagai Kalemdiklat, serta Andik Setiyono sebagai Astamarena Kapolri.

Polri menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari dinamika organisasi, pembinaan karier, penyegaran dan regenerasi. Karopenmas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu bahkan menyebut percepatan mutasi diperlukan untuk merespons dinamika yang berkembang di masyarakat.

Kecepatan pergantian tersebut kemudian dianalogikan Yuddy dengan strategi Blitzkrieg Jerman pada Perang Dunia II.

Menurutnya, analogi tersebut menggambarkan bagaimana keputusan strategis dilakukan secara cepat sehingga tidak memberikan banyak ruang bagi pihak-pihak yang mungkin ingin menghambat proses.

“Pergantian Kapolri yang dilakukan dalam waktu sangat cepat itu mengingatkan kita pada strategi Jerman dalam Perang Dunia Kedua, Blitzkrieg, cepat begitu. Artinya tidak sempat terjadi, dalam tanda kutip, perlawanan dari pihak-pihak yang ingin menghambat itu,” ujar Yuddy.

Meski demikian, analogi tersebut merupakan penilaian Yuddy dan bukan keterangan resmi pemerintah mengenai alasan kecepatan pergantian Kapolri.

Secara kelembagaan, proses pergantian tetap melalui tahapan konstitusional. Presiden mengirim Surpres kepada DPR, Komisi III melakukan fit and proper test, DPR memberikan persetujuan dalam rapat paripurna, kemudian Presiden melantik Kapolri baru.

Dengan demikian, tantangan terbesar Suyudi bukan lagi soal bagaimana ia memperoleh jabatan Kapolri, melainkan bagaimana membuktikan bahwa pilihan Presiden Prabowo tersebut mampu membawa perubahan di tubuh Polri.

Langkah awal sudah terlihat melalui perombakan besar terhadap jajaran perwira. Namun, mutasi dan promosi 88 personel tersebut akan diuji melalui kinerja para pejabat baru dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, menjaga keamanan, serta membangun kepercayaan masyarakat.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyatakan mendukung mutasi tersebut dan menilai langkah Suyudi diharapkan dapat memperkuat serta mengoptimalkan kinerja Polri ke depan.

Dengan perubahan pucuk pimpinan dan pergeseran sejumlah posisi strategis, Polri kini memasuki fase baru. Jika pembacaan Yuddy Chrisnandi tepat, pergantian Sigit ke Suyudi bukan hanya pergantian figur, tetapi juga upaya Prabowo membangun konfigurasi kepemimpinan Polri yang lebih sesuai dengan arah pemerintahannya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat komunikasi politik Buni Yani mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) berani mengambil keputusan tegas terkait gugatan yang mempersoalkan syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.

Buni Yani menilai MK harus mendiskualifikasi Gibran apabila fakta persidangan menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan pendidikan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

“MK harus berani mendiskualifikasi Gibran, anak haram konstitusi dan manipulator ijazah. Fakta dalam persidangan MK sudah sangat jelas menunjukkan bahwa Gibran tidak bisa menunjukkan ijazah setingkat SMA yang menjadi syarat dalam Pilpres,” kata Buni Yani kepada wartawan, Senin (5/10/2026).

Menurut dia, persoalan tersebut tidak boleh dipandang semata-mata sebagai persoalan administrasi. Buni Yani menilai dokumen pengganti ijazah yang digunakan Gibran perlu diuji secara menyeluruh berdasarkan fakta dan alat bukti yang muncul dalam persidangan.

Ia menyebut surat keterangan atau suket yang digunakan sebagai pengganti ijazah setingkat SMA patut dipertanyakan keabsahannya karena, menurut dia, tidak ditopang dokumen lain yang dapat membuktikan secara meyakinkan bahwa Gibran telah memenuhi persyaratan pendidikan.

“Suket yang dipakai sebagai pengganti ijazah setingkat SMA adalah hasil manipulasi yang melibatkan Diknas karena waktu itu Jokowi masih berkuasa,” ujarnya.

Buni Yani kemudian mengaitkan penerbitan dokumen tersebut dengan kondisi politik ketika Joko Widodo masih menjabat sebagai Presiden. Namun, tudingan mengenai adanya manipulasi dan keterlibatan pihak tertentu tersebut merupakan klaim Buni Yani dan perlu dibuktikan berdasarkan alat bukti serta fakta hukum yang sah.

Menurut Buni Yani, apabila dalam persidangan memang ditemukan fakta bahwa persyaratan pendidikan Gibran tidak terpenuhi, MK tidak boleh mengabaikannya.

“Demi keadilan bagi bangsa dan negara, MK tak ada pilihan lain kecuali mendiskualifikasi Gibran. MK harus mengabulkan semua permohonan pemohon, karena itulah yang sesuai dengan keadilan substantif sesuai fakta yang muncul di persidangan,” katanya.

Ia menegaskan, putusan MK semestinya berpijak pada fakta persidangan dan bukan pertimbangan politik. Menurutnya, lembaga penjaga konstitusi harus memastikan bahwa setiap calon yang menduduki jabatan publik benar-benar memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan hukum.

“MK harus memutuskan sesuai dengan fakta di persidangan karena dengan cara itulah kebenaran bisa ditegakkan. MK juga harus memutuskan sesuai dengan kebenaran substantif karena itulah kebenaran yang hakiki dan sesungguhnya,” ujar Buni Yani.

Buni Yani juga membawa persoalan tersebut pada kontroversi putusan MK terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden menjelang Pilpres 2024.

Ia menyebut putusan tersebut sebagai persoalan serius yang menurutnya telah membuka jalan bagi Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden.

“Inilah momen MK harus bertobat akibat paman Gibran yang waktu itu menjadi Ketua MK telah secara zalim memperkosa persyaratan umur,” kata Buni Yani.

Pernyataan tersebut merujuk pada putusan MK yang pada 2023 mengabulkan sebagian permohonan terkait syarat usia capres-cawapres. Putusan itu kemudian memungkinkan seseorang yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk kepala daerah, untuk maju sebagai capres atau cawapres meski belum berusia 40 tahun.

Ketika putusan tersebut dibacakan, MK dipimpin Anwar Usman, yang merupakan paman Gibran. Anwar Usman kemudian dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dan dicopot dari jabatan Ketua MK.

Buni Yani berharap MK dalam perkara yang kini diperiksa dapat menunjukkan keberanian untuk menegakkan keadilan berdasarkan fakta hukum.

“Bila MK menebus dosanya kini dengan mendiskualifikasi Gibran, mungkin saja Tuhan akan berkenan mengampuni dosa-dosa para pelaku,” tuturnya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan mengenai keabsahan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak serta-merta berarti Gibran otomatis kehilangan jabatan sebagai Wakil Presiden.

Menurut Amir, apabila MK nantinya mengabulkan permohonan dan menyatakan Gibran terbukti tidak memenuhi syarat sebagai calon Wakil Presiden, masih terdapat mekanisme konstitusional yang harus dilalui sebelum seorang Wakil Presiden dapat diberhentikan dari jabatannya.

“Kalau MK mengabulkan bahwa Gibran tidak memenuhi syarat, belum berarti Gibran bisa langsung dicopot dari Wakil Presiden. Kewenangan pemberhentian ada pada MPR melalui mekanisme yang diatur dalam UUD 1945,” kata Amir Hamzah kepada wartawan, Senin (5/10/2026).

Secara konstitusional, mekanisme tersebut memang tidak sederhana. Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

MPR sendiri menjelaskan bahwa kewenangannya adalah memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden setelah MK memutuskan bahwa yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Karena itu, menurut Amir, putusan MK nantinya harus dibaca sebagai bagian dari rangkaian proses ketatanegaraan, bukan sebagai keputusan otomatis untuk mengganti Wakil Presiden.

“Jadi kalau MK mengabulkan, persoalannya belum selesai. Masih ada DPR dan MPR. Di sinilah tafsir politik dan konstitusional MPR akan sangat menentukan,” ujarnya.

Perkara yang dimaksud Amir berkaitan dengan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang antara lain diajukan Denny Indrayana, KIPP, Partai Ummat, enam warga yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI, M Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma M.S. Sihombing.

Dalam sidang yang berlangsung 21 September 2026, para pemohon mendalilkan adanya persoalan terhadap pemenuhan syarat pendidikan Gibran ketika ditetapkan sebagai calon Wakil Presiden.

MK mencatat pemohon mendasarkan dalilnya antara lain pada Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mensyaratkan calon Presiden dan Wakil Presiden berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat.

Dalam persidangan, kuasa hukum pemohon juga mendalilkan bahwa persoalan tersebut bukan hanya administratif, tetapi diduga berkaitan dengan keabsahan pencalonan Gibran. Dalil tersebut tentu masih merupakan argumentasi pihak pemohon dan belum merupakan putusan MK.

Amir mengatakan dinamika persidangan perlu dicermati karena putusan MK nantinya dapat mempunyai implikasi politik dan ketatanegaraan yang luas.

Ia bahkan membaca kemungkinan adanya perbedaan pendapat di antara hakim konstitusi. Namun, prediksi mengenai komposisi hakim yang mengabulkan atau menolak, menurutnya, masih harus menunggu putusan resmi MK.

“Bisa saja terjadi perbedaan pendapat di antara hakim. Ada kemungkinan mayoritas mengabulkan dan sebagian berbeda pendapat. Tetapi itu masih analisis. Kita harus menunggu putusan resmi MK,” katanya.

Amir kemudian menghubungkan perkembangan perkara Gibran dengan sejumlah perubahan politik dan kelembagaan yang berlangsung di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, pergantian Kapolri, reposisi sejumlah Kapolda, serta perubahan komposisi lembaga penasihat Presiden harus dibaca sebagai bagian dari dinamika konsolidasi pemerintahan.

Pada 2 Oktober 2026, Presiden Prabowo memang mengangkat 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), dengan Pratikno sebagai Ketua dan Muhammad Hatta Rajasa sebagai Wakil Ketua. Komposisinya mencakup tokoh dengan latar belakang politik, pemerintahan, agama, bisnis, akademisi hingga aktivis.

Pada hari yang sama, Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.

Bagi Amir, perkembangan tersebut menunjukkan adanya upaya memperluas basis dukungan dan membangun konfigurasi kekuasaan baru.

“Kita melihat ada perubahan di berbagai sektor. Ada pergantian Kapolri, reposisi Kapolda, pembentukan konfigurasi Wantimpres dan masuknya sejumlah tokoh dengan latar belakang yang berbeda. Ini bisa dibaca sebagai bagian dari upaya Prabowo membangun kekuatan baru,” kata Amir.

Namun, ia menegaskan analisis tersebut tidak berarti setiap pergantian pejabat pasti merupakan bagian dari agenda politik menuju Pemilu 2029. Menurutnya, hubungan antarperistiwa tersebut harus dilihat secara hati-hati.

Amir menilai konsolidasi kekuasaan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada pertarungan politik 2029.

Menurut dia, jika Prabowo ingin melanjutkan agenda politiknya pada periode berikutnya, Gerindra harus memiliki posisi yang jauh lebih kuat dalam parlemen.

“Prabowo bersama Gerindra harus mempersiapkan Pemilu 2029. Kalau ingin pemerintahan kuat, Gerindra harus menjadi kekuatan mayoritas atau setidaknya menjadi kekuatan terbesar di parlemen,” ujarnya.

Ia juga mengaitkan hal tersebut dengan gagasan perubahan sistem kepartaian. Menurut Amir, persoalan biaya politik yang mahal perlu dijawab dengan pembenahan partai politik dan sistem pemilu.

Amir merujuk pada pernyataan Syahganda Nainggolan mengenai keluhan Prabowo terhadap mahalnya biaya politik dalam pilkada. Dari persoalan tersebut, ia melihat perlunya “peremajaan” dan penyederhanaan sistem kepartaian.

“Keluhan mengenai mahalnya biaya pilkada bisa dijawab dengan peremajaan partai politik. Sistem kepartaian harus dibuat lebih sederhana dan sehat,” katanya.

Amir juga memprediksi partai-partai yang tidak memperoleh kursi di DPR dapat menghadapi tekanan untuk melakukan konsolidasi menjelang Pemilu 2029.

Ia menyebut PBB, Partai Prima dan Partai Garuda sebagai contoh partai yang menurutnya berpotensi mencari kendaraan politik baru atau melebur dengan kekuatan yang lebih besar.

“Partai nonparlemen seperti PBB, Prima, Partai Garuda dan lainnya bisa saja masuk ke dalam pemerintahan atau melakukan konsolidasi. Bahkan secara politik bisa muncul wacana peleburan ke Gerindra,” ujarnya.

Namun, hal tersebut masih merupakan prediksi politik Amir dan belum menjadi kebijakan resmi partai-partai yang disebut.

Sebagai gambaran, hasil Pemilu 2024 menunjukkan sejumlah partai berada di bawah ambang batas parlemen 4 persen. Data KPU mencatat, antara lain, Partai Garuda memperoleh sekitar 0,27 persen, PBB 0,32 persen, Partai Prima tidak memperoleh kursi DPR, sementara Partai Ummat sekitar 0,42 persen.

KPU sendiri menetapkan ambang batas perolehan suara sah nasional untuk penentuan kursi DPR melalui Keputusan KPU Nomor 1204 Tahun 2024.

Amir berpandangan penyederhanaan partai politik perlu dibarengi aturan yang lebih tegas.

Ia mengusulkan ambang batas parlemen sebesar 5 persen sekaligus konsekuensi kelembagaan bagi partai yang tidak mampu memenuhi ambang tersebut.

“Parliamentary threshold bisa dinaikkan menjadi 5 persen. Partai yang tidak mencapai 5 persen harus ada ketentuan yang membuat mereka melakukan merger atau bahkan dibubarkan sesuai mekanisme hukum. Jangan setiap pemilu muncul banyak partai baru tanpa basis politik yang kuat,” katanya.

Menurut dia, penyederhanaan partai bukan semata-mata untuk memperkuat pemerintah, tetapi juga untuk membuat sistem politik lebih efisien.

“Kalau terlalu banyak partai, biaya politik semakin mahal dan pemerintahan juga harus terus melakukan kompromi politik. Kalau partai lebih sedikit tetapi memiliki basis massa yang kuat, pemerintahan akan lebih stabil,” ujarnya.

Amir juga mengaitkan konsolidasi politik menuju 2029 dengan gagasan perubahan ketatanegaraan, termasuk kemungkinan kembali ke UUD 1945.

Menurut dia, wacana tersebut harus ditempatkan dalam proses politik dan konstitusional yang panjang karena perubahan UUD merupakan kewenangan MPR.

“Kalau kekuatan politik Prabowo dan Gerindra semakin besar pada 2029, bukan tidak mungkin muncul kembali ke UUD 45,” kata Amir.

Ia menilai seluruh perkembangan tersebut menunjukkan bahwa politik Indonesia mulai memasuki fase konsolidasi menuju Pemilu 2029.

Bagi Amir, isu Gibran, perubahan pejabat strategis, konsolidasi partai politik dan penguatan Gerindra tidak harus dilihat sebagai peristiwa yang berdiri sendiri.

“Kalau kita lihat sebagai rangkaian, semuanya akan bermuara pada satu pertanyaan besar: seperti apa konfigurasi kekuasaan Indonesia setelah Pemilu 2029?” pungkasnya.