20 November 2026

News

MoneyTalk.id, Jakarta – Kondisi keuangan PT Permata Graha Nusantara (PGN MAS), anak perusahaan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), menjadi sorotan serius. Di balik aktivitas bisnis pengelolaan aset, fasilitas, properti, dan jasa konstruksi, perusahaan ini menghadapi tekanan keuangan yang tidak ringan.

Laporan Tahunan 2024 PT Permata Graha Nusantara mengungkap sejumlah angka yang patut menjadi perhatian pemegang saham, pemangku kepentingan, dan publik. Perusahaan membukukan kerugian tahun berjalan sebesar Rp707,38 miliar, dengan total liabilitas mencapai Rp2,99 triliun dan ekuitas negatif Rp2,13 triliun.

Situasi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar mengenai kesehatan keuangan, efektivitas pengelolaan bisnis, kualitas pengawasan, serta kemampuan manajemen dalam mengendalikan risiko perusahaan.

Persoalan ini semakin menarik perhatian karena PGN MAS merupakan bagian dari kelompok usaha BUMN yang seharusnya menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian yang dipublikasikan perusahaan, kinerja PGN MAS mengalami tekanan signifikan sepanjang 2024.

Pada 2022, perusahaan mencatatkan kerugian tahun berjalan sebesar Rp109 miliar. Kerugian tersebut berkurang menjadi Rp97,42 miliar pada 2023, tetapi kembali melonjak tajam pada 2024 hingga mencapai Rp707,38 miliar.

Dengan demikian, kerugian perusahaan pada 2024 meningkat lebih dari tujuh kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

Ironisnya, peningkatan pendapatan usaha tidak mampu menyelamatkan perusahaan dari kerugian yang semakin dalam.

Pendapatan usaha PGN MAS pada 2024 mencapai Rp604,17 miliar, naik 16,67 persen dibandingkan pendapatan 2023 sebesar Rp517,84 miliar.

Laba kotor juga meningkat dari Rp94,73 miliar menjadi Rp154,15 miliar. Namun, peningkatan tersebut tergerus oleh beban dan kerugian lain yang sangat besar.

Dalam laporan yang sama, perusahaan mencatat pendapatan lainnya bersih negatif Rp801,33 miliar pada 2024, dibandingkan negatif Rp102,64 miliar pada 2023.

Akibatnya, kerugian sebelum pajak membengkak menjadi Rp702,55 miliar, sementara kerugian tahun berjalan mencapai Rp707,38 miliar.

Angka-angka tersebut memperlihatkan bahwa persoalan utama perusahaan bukan hanya terletak pada kemampuan menghasilkan pendapatan operasional, melainkan juga pada besarnya beban dan penurunan nilai aset yang harus ditanggung.

Persoalan lain yang tidak kalah mengkhawatirkan adalah struktur kewajiban perusahaan.

Pada akhir 2024, total liabilitas PGN MAS tercatat sebesar Rp2.993,15 miliar atau sekitar Rp2,99 triliun.

Jumlah tersebut meningkat dibandingkan posisi 2023 sebesar Rp2.945,59 miliar.

Yang lebih mencemaskan, liabilitas jangka pendek melonjak dari Rp526,44 miliar pada 2023 menjadi Rp2.957,88 miliar pada 2024.

Kenaikannya mencapai 461,86 persen.

Dalam laporan tahunan, perusahaan menjelaskan bahwa lonjakan tersebut berkaitan dengan perjanjian fasilitas pinjaman KJG kepada PGN senilai Rp2.299,36 miliar yang akan jatuh tempo pada Agustus 2025.

Sementara itu, liabilitas jangka panjang turun drastis dari Rp2.419,15 miliar menjadi Rp35,28 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan reklasifikasi utang jangka panjang menjadi utang jangka pendek.

Artinya, penurunan kewajiban jangka panjang tersebut bukan dengan sendirinya menunjukkan bahwa beban utang telah diselesaikan. Sebagian besar perubahan terjadi akibat perpindahan klasifikasi kewajiban berdasarkan waktu jatuh tempo.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai strategi pengelolaan likuiditas, kemampuan memenuhi kewajiban, serta langkah restrukturisasi yang ditempuh manajemen.

Publik juga perlu mengetahui bagaimana penyelesaian kewajiban yang jatuh tempo pada Agustus 2025, mengingat laporan tahunan 2024 telah menempatkan persoalan tersebut sebagai risiko keuangan yang signifikan.

Laporan tahunan 2024 juga menunjukkan kondisi ekuitas yang semakin memburuk.

Ekuitas PGN MAS tercatat negatif Rp1.328,58 miliar pada 2023. Setahun kemudian, posisi tersebut semakin dalam menjadi negatif Rp2.130,08 miliar.

Dengan kata lain, nilai kewajiban perusahaan jauh melampaui nilai aset bersih yang tercatat.

Pada saat bersamaan, total aset perusahaan justru menyusut dari Rp1.617,01 miliar pada 2023 menjadi Rp863,07 miliar pada 2024, atau turun 46,63 persen.

Penyusutan tersebut terutama dipengaruhi penurunan nilai atau impairment terkait putusan arbitrase KJG.

Kondisi ekuitas negatif dan penurunan aset tersebut menjadi indikator penting yang semestinya mendapat perhatian serius dari pemegang saham dan organ pengawasan perusahaan.

Pertanyaan yang patut diajukan adalah bagaimana strategi pemulihan keuangan disusun, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi ekuitas, serta bagaimana manajemen memastikan keberlangsungan kegiatan usaha tanpa menimbulkan risiko tambahan bagi kelompok usaha PGN.

Sengketa Arbitrase KJG dan Dampaknya terhadap Keuangan PGN MAS

Salah satu persoalan yang berpengaruh besar terhadap kondisi keuangan PGN MAS berkaitan dengan sengketa PT Kalimantan Jawa Gas (KJG), entitas yang terafiliasi dengan perusahaan tersebut.

Pada 18 Juni 2024, Mahkamah Arbitrase Internasional atau International Chamber of Commerce (ICC) mengeluarkan putusan terkait sengketa KJG dengan Petronas Carigali Muriah Limited (PCML) dan PT PLN.

Dalam putusan tersebut, PCML diwajibkan membayar kepada KJG sebesar US$17,3 juta untuk klaim penghentian kontrak sebelum waktunya, di luar bunga.

Namun, KJG juga diwajibkan membayar biaya hukum dan biaya terkait kepada PCML serta PLN.

Menurut informasi yang dipublikasikan mengenai putusan tersebut, KJG harus membayar biaya hukum dan biaya lainnya kepada PCML sebesar US$5,266 juta, serta kepada PLN sebesar Rp3,6 miliar ditambah biaya awal arbitrase US$286.250.

Sengketa ini memiliki sejarah panjang. KJG sebelumnya mengajukan tuntutan dengan nilai klaim yang jauh lebih besar, berkaitan dengan kewajiban dalam perjanjian transportasi gas dan penghentian kontrak.

Dalam laporan tahunan PGN MAS 2024, dampak penurunan nilai piutang PCML KJG tercatat sebesar Rp916,05 miliar.

Besarnya penurunan nilai tersebut menjadi salah satu faktor utama yang menjelaskan penyusutan aset perusahaan.

Persoalan ini sekaligus menimbulkan kebutuhan untuk mengevaluasi bagaimana risiko kontrak, pengelolaan piutang, dan strategi mitigasi sengketa bisnis dijalankan oleh manajemen.

Di luar persoalan keuangan, PGN MAS juga pernah menjadi sorotan dalam pemberitaan mengenai pengadaan jasa di lingkungan Kementerian BUMN.

Pada September 2023, Law-Justice memberitakan dugaan kejanggalan dalam proses tender yang melibatkan sejumlah perusahaan, termasuk PT Permata Graha Nusantara.

Dalam pemberitaan tersebut, Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman, menyoroti pola kemenangan perusahaan tertentu dalam sejumlah tender pengadaan.

Permata Graha disebut memenangkan tender empat kali berturut-turut hingga 2021.

Jajang mempertanyakan proses pengadaan yang dinilai memiliki sejumlah kejanggalan, termasuk persoalan kualifikasi perusahaan dan pola persaingan dalam tender.

Ia juga menyampaikan dugaan adanya pengaturan pemenang serta potensi konflik kepentingan.

Pemberitaan yang sama juga menyebut adanya denda sebesar Rp5 juta yang harus dibayarkan Permata Graha akibat keterlambatan pengerjaan proyek berdasarkan laporan tahunan Kementerian BUMN 2021.

Persoalan ini patut menjadi bahan evaluasi mengenai kepatuhan terhadap persyaratan tender, kualitas pelaksanaan kontrak, serta efektivitas sistem pengawasan internal perusahaan.

Apakah seluruh catatan tersebut telah ditindaklanjuti melalui audit dan perbaikan tata kelola? Pertanyaan ini penting dijawab secara terbuka oleh manajemen.

Persoalan pelaksanaan proyek juga kembali muncul dalam pemberitaan pada September 2026.

Media Bait Cerita pada 8 September 2026 memberitakan dugaan mangkraknya pekerjaan struktur pagar dan pembangunan pos sekuriti untuk proyek Annex Batam milik PT Pertamina Trans Kontinental.

Proyek tersebut dikelola oleh PT Permata Graha Nusantara dan menunjuk PT Surya Cipta LED sebagai pelaksana pekerjaan.

Berdasarkan pemberitaan tersebut, pekerjaan yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja Nomor 041801.PK/MAS-OPR/LG.01.01/2025 ditargetkan selesai pada 26 Februari 2026.

Namun, proyek tersebut dilaporkan belum tuntas dan memunculkan persoalan mengenai pertanggungjawaban pekerjaan.

Pemberitaan itu juga menyinggung kondisi material proyek yang disebut mulai hilang.

Informasi tersebut memerlukan klarifikasi dari pihak-pihak terkait, terutama mengenai status kontrak, progres pekerjaan, pengawasan lapangan, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi keterlambatan atau ketidaksesuaian pelaksanaan.

Bila persoalan tersebut terbukti, manajemen perlu menjelaskan langkah korektif yang telah dilakukan, termasuk evaluasi terhadap kontraktor dan mekanisme pengamanan aset.

Rangkaian persoalan tersebut menempatkan kualitas tata kelola PGN MAS sebagai salah satu hal yang perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Dalam perusahaan yang menjadi bagian dari kelompok usaha BUMN, tanggung jawab manajemen tidak berhenti pada pencapaian target pendapatan.

Direksi memiliki tanggung jawab mengelola risiko, memastikan efektivitas operasional, menjaga kesehatan keuangan, serta menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Sementara itu, dewan komisaris memiliki fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan perusahaan.

Ketika perusahaan mengalami kerugian ratusan miliar rupiah, memiliki kewajiban hampir Rp3 triliun, serta mencatat ekuitas negatif lebih dari Rp2 triliun, evaluasi terhadap efektivitas pengawasan menjadi hal yang wajar dan diperlukan.

Publik berhak memperoleh penjelasan yang terang mengenai kondisi PGN MAS, terutama terkait penyebab kerugian yang membengkak, penyelesaian kewajiban jangka pendek, dampak sengketa arbitrase, serta perkembangan proyek-proyek yang menghadapi persoalan.

Manajemen juga perlu menjelaskan apakah telah dilakukan audit khusus terhadap transaksi yang berisiko tinggi, bagaimana tindak lanjut atas temuan pengawasan, dan apakah terdapat perubahan kebijakan untuk mencegah terulangnya persoalan serupa.

Apabila terdapat indikasi penyimpangan yang didukung bukti, mekanisme pemeriksaan internal maupun aparat penegak hukum harus dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebaliknya, jika persoalan yang muncul merupakan akibat risiko bisnis dan keputusan korporasi yang sah, manajemen tetap berkewajiban menjelaskan dasar pengambilan keputusan serta langkah pemulihannya.

Pada akhirnya, persoalan PGN MAS bukan hanya menyangkut angka-angka dalam laporan keuangan. Ini juga menyangkut akuntabilitas pengelolaan aset, kepercayaan pemegang saham, dan tanggung jawab perusahaan dalam menjaga nilai ekonomi yang berada dalam kelompok usaha BUMN.

Dengan kondisi keuangan yang tercermin dalam laporan tahunan 2024 dan berbagai persoalan operasional yang menjadi perhatian publik, evaluasi menyeluruh terhadap kinerja manajemen PGN MAS menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.

MoneyTalk.id, Jakarta – Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI), Imparsial menilai reformasi TNI sejak Reformasi 1998 justru menghadapi kecenderungan arus balik atau involusi profesionalisme militer.

Dalam siaran pers Nomor 014/Siaran-Pers/IMP/X/2026, Ahad (4/10/2026), Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra mengatakan momentum HUT TNI ke-81 semestinya menjadi kesempatan untuk melakukan evaluasi serius terhadap perjalanan reformasi TNI.

Imparsial mengakui cita-cita publik setelah Reformasi 1998 adalah mewujudkan TNI sebagai institusi profesional di bidang pertahanan, memiliki alutsista modern serta prajurit yang sejahtera. Namun, menurut Imparsial, cita-cita tersebut masih jauh dari terwujud.

“Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, terdapat kecenderungan kuat terjadinya arus balik (involusi) yang membuat militer berubah kembali seperti masa Orde Baru,” demikian pernyataan Ardi Manto Adiputra Direktur IMPARSIAL.

Imparsial menyebut indikasinya antara lain semakin luasnya peran militer di ruang sipil, penguatan struktur komando teritorial, berulangnya praktik kekerasan, serta lemahnya pengawasan dan akuntabilitas kebijakan yang berkaitan dengan militer.

Menurut Imparsial, persoalan tersebut bersifat sistemik dan struktural serta berkaitan dengan arah kebijakan pertahanan yang dirumuskan oleh pemimpin politik tertinggi di republik ini, yakni Presiden.

“Pemimpin politik kita hari ini telah gagal mewujudkan TNI sebagai alat pertahanan negara yang profesional, modern dan sejahtera,” tegas Ardi Manto Adiputra.

Soroti 8 Persoalan Reformasi TNI

Imparsial kemudian memaparkan sejumlah persoalan yang dinilai menjadi pekerjaan rumah reformasi TNI.

Pertama, reformasi peradilan militer yang hingga kini belum dituntaskan. Imparsial menyoroti TAP MPR Nomor VI dan VII Tahun 2000 serta Pasal 65 UU TNI yang telah memberikan arah agar prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum tunduk pada peradilan umum.

Namun, UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer masih dipertahankan sehingga anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum masih diproses melalui sistem peradilan militer.

Imparsial menilai kondisi tersebut menciptakan ruang impunitas dan berpotensi menimbulkan perlakuan hukum yang berbeda antara warga sipil dan anggota militer.

“Tidak boleh ada warga negara yang diperlakukan berbeda di hadapan hukum, atau bahkan kebal dari proses hukum, hanya karena statusnya sebagai prajurit TNI,” tegas Ardi Manto Adiputra

Kedua, perluasan komando teritorial. Imparsial menilai rencana pembentukan Kodam baru, perluasan struktur komando teritorial serta pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) menunjukkan arah yang berlawanan dengan agenda reformasi.

Imparsial menyebut pemerintah pada Agustus 2026 meresmikan lima Kodam baru dari rencana 38 Kodam untuk seluruh provinsi di Indonesia. Hingga September 2026, pemerintah juga disebut telah meresmikan 156 BTP dari rencana 750 BTP untuk setiap kabupaten/kota.

“Semakin luas struktur militer masuk ke wilayah administrasi sipil, semakin kabur pula batas antara militer dan pemerintahan sipil,” kata Ardi Manto Adiputra

Ketiga, budaya kekerasan yang dinilai terus berulang. Imparsial menyinggung sejumlah kasus kekerasan yang melibatkan prajurit TNI, termasuk kasus Prada Lucky pada 2025 dan meninggalnya Serda Ahmad Muzammul Farisa pada September 2026.

Imparsial menilai rentetan kasus tersebut tidak dapat terus dipandang sebagai kesalahan individual.

“Jika kekerasan terus direproduksi di dalam institusi, lalu kekerasan terhadap warga sipil juga berulang, maka persoalannya jelas bukan sekadar oknum,” ujar Ardi Manto Adiputra

Keempat, penempatan prajurit aktif pada jabatan sipil. Imparsial menilai praktik tersebut semakin jamak dan berpotensi mengaburkan batas antara institusi militer dan birokrasi sipil.

Menurut Imparsial, prajurit aktif harus fokus menjalankan fungsi pertahanan, sementara jabatan sipil semestinya diisi aparatur sipil yang memiliki kompetensi dan berada di bawah mekanisme pertanggungjawaban sipil.

Kelima, semakin luasnya keterlibatan TNI dalam urusan sipil. Imparsial menyoroti keterlibatan TNI dalam program pembangunan, ketahanan pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pengamanan proyek strategis nasional, penertiban tambang melalui Satgas PKH, pengamanan objek vital hingga pengendalian demonstrasi.

“Imparsial menilai kecenderungan ini merupakan bentuk baru dari multifungsi militer,” demikian pernyataan Ardi Manto Adiputra

Imparsial menegaskan TNI tidak boleh menjadi institusi “serba bisa” yang menangani seluruh persoalan negara. Menurutnya, TNI harus dikembalikan kepada fungsi utamanya sebagai alat pertahanan negara.

Keenam, rendahnya transparansi pengelolaan anggaran pertahanan. Imparsial menilai besarnya anggaran pertahanan harus diikuti keterbukaan dan pertanggungjawaban yang kuat karena anggaran tersebut bersumber dari uang rakyat.

Ketujuh, kesejahteraan prajurit yang dinilai masih terabaikan. Imparsial menilai profesionalisme TNI tidak dapat dibangun hanya melalui penambahan personel, perluasan struktur atau pembentukan satuan baru.

“Kesejahteraan prajurit harus menjadi bagian integral dari pembangunan pertahanan,” kata Ardi Manto Adiputra

Kedelapan, Imparsial menyoroti perlunya penguatan supremasi sipil, hukum, demokrasi dan HAM dalam seluruh kebijakan yang berkaitan dengan TNI.

Imparsial Desak Pemerintah Hentikan Ekspansi Militer ke Ranah Sipil

Imparsial menegaskan bahwa memperkuat TNI bukan berarti memperluas peran TNI ke seluruh ruang kehidupan masyarakat sipil.

“TNI yang kuat adalah TNI yang profesional. TNI yang profesional adalah TNI yang fokus pada pertahanan negara, tunduk kepada otoritas sipil, menghormati hukum dan HAM, serta akuntabel,” tegas Ardi Manto Adiputra

Sebaliknya, Imparsial menilai perluasan peran TNI ke ranah sipil justru dapat melemahkan profesionalisme TNI dan mengancam demokrasi.

Dalam momentum HUT TNI ke-81, Imparsial mendesak Presiden dan DPR segera menuntaskan reformasi peradilan militer melalui revisi UU Nomor 31 Tahun 1997.

Imparsial juga meminta Panglima TNI menghentikan ekspansi komando teritorial dan pembangunan BTP, melakukan reformasi menyeluruh terhadap pendidikan dan pembinaan prajurit, serta menghapus kultur kekerasan dan senioritas yang berlebihan.

Selain itu, Presiden dan pemerintah diminta menghentikan perluasan peran TNI di ranah sipil, memperkuat transparansi serta akuntabilitas anggaran pertahanan, meningkatkan kesejahteraan prajurit, dan membentuk mekanisme khusus untuk menuntaskan agenda reformasi TNI yang tertunda sejak Reformasi 1998.

Imparsial menegaskan seluruh agenda tersebut harus memastikan TNI benar-benar tunduk pada supremasi sipil, hukum, demokrasi dan HAM serta tidak digunakan untuk menjalankan agenda politik atau kepentingan kekuasaan pemerintah.

Media membuka ruang klarifikasi, bantahan, maupun informasi dari perspektif pihak-pihak yang disebut atau terkait dengan pemberitaan ini, sesuai prinsip keberimbangan dan asas praduga tak bersalah.

MoneyTalk.id,Jakarta – Kritik M. Said Didu terhadap pemerintah dan kebijakan negara selama beberapa tahun terakhir kembali menjadi sorotan. Aktivis Damai Hari Lubis mempertanyakan objektivitas kritik tersebut dengan mengajak publik melihat kembali rekam jejak Said Didu ketika masih berada di dalam struktur pemerintahan.

Damai menilai, untuk mengukur objektivitas seorang pengamat atau pengkritik kebijakan publik, publik tidak cukup hanya melihat seberapa keras kritik yang disampaikan hari ini. Rekam jejak ketika seseorang berada di dalam pemerintahan juga penting diperiksa.

“Rekam jejak M. Said Didu hampir tidak pernah mengkritisi Kabinet Indonesia Bersatu era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara terbuka dan sistematis, karena pada masa itu ia merupakan bagian integral dari birokrasi pemerintahan,” kata Damai Hari Lubis dalam catatannya, Ahad (4/10/2026).

Secara faktual, Said Didu memang pernah menduduki posisi strategis di pemerintahan. Ia menjabat sebagai Sekretaris Kementerian Negara BUMN pada periode 2005 hingga 2010. Sebelumnya, kariernya berkembang dari lingkungan BPPT dan berbagai posisi pemerintahan lainnya.

Karena itu, menurut Damai, terdapat pertanyaan yang layak diajukan: apakah sikap kritis Said Didu terhadap pemerintah saat ini semata-mata lahir dari pertimbangan objektif mengenai kebijakan publik, atau terdapat perbedaan sikap yang dipengaruhi oleh posisi politik dan relasi kekuasaan pada setiap periode pemerintahan?

Damai mengatakan, ketika Said Didu menjadi bagian dari birokrasi pemerintahan SBY, posisinya tentu berbeda dengan sekarang.

“Sebagai PNS senior dan pejabat eselon tingkat atas yang berada di dalam sistem, ia menjalankan kebijakan pemerintah dan tidak mengambil posisi sebagai kritikus,” ujar Damai.

Namun, bagian ini perlu ditempatkan secara hati-hati. Tidak adanya kritik terbuka yang mudah ditemukan di ruang publik tidak otomatis membuktikan bahwa Said Didu sama sekali tidak pernah mengkritik kebijakan pemerintah secara internal.

Yang dapat diverifikasi adalah bahwa Said Didu memang berada dalam struktur birokrasi pemerintahan pada masa tersebut, sehingga ruang dan bentuk kritiknya berbeda dibandingkan ketika dirinya sudah berada di luar struktur kekuasaan.

Perdebatan mengenai objektivitas kemudian semakin menarik ketika membandingkan pandangan Said Didu terhadap sejumlah figur pemerintahan pada periode berbeda.

Damai juga menyinggung pandangan Said Didu mengenai Sri Mulyani.

Menurut Damai, Said Didu pernah memberikan penilaian positif terhadap Sri Mulyani ketika menjabat Menteri Keuangan pada era SBY. Sebaliknya, Said Didu kemudian melontarkan kritik keras terhadap Sri Mulyani ketika kembali menjadi Menteri Keuangan pada pemerintahan Joko Widodo.

Salah satu rekaman pemberitaan menunjukkan Said Didu membandingkan Sri Mulyani pada era SBY dengan periode pemerintahan Jokowi. Dalam pernyataannya pada 2025, ia menilai terdapat perbedaan sikap Sri Mulyani ketika berada di pemerintahan SBY dan ketika berada di pemerintahan Jokowi.

Perbedaan penilaian tersebut menjadi salah satu alasan Damai mempertanyakan konsistensi standar kritik Said Didu.

Salah satu titik penting dalam perjalanan publik Said Didu adalah pemberhentiannya sebagai Komisaris PT Bukit Asam Tbk pada 28 Desember 2018.

Dalam RUPSLB, PTBA menyatakan Said Didu diberhentikan karena dinilai sudah tidak sejalan dengan aspirasi dan kepentingan pemegang saham Dwiwarna.

Said Didu sendiri memberikan versi berbeda mengenai persoalan tersebut. Ia mengatakan pencopotan itu berkaitan dengan dirinya yang dianggap tidak lagi sejalan dengan pemegang saham dan menyatakan bahwa kemerdekaan berpendapat lebih penting daripada jabatan.

Peristiwa tersebut kemudian menjadi salah satu fase penting dalam meningkatnya eksistensi Said Didu sebagai pengkritik kebijakan pemerintah.

Karena itu, Damai melihat ada perubahan yang cukup mencolok antara posisi Said Didu ketika berada di dalam struktur pemerintahan dengan aktivitasnya setelah berada di luar struktur kekuasaan.

Damai juga menyinggung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Said Didu kini dikenal sangat aktif mengkritik berbagai kebijakan dan pejabat pemerintah.

Akan tetapi, Damai mengatakan kritik tersebut tidak secara khusus diarahkan kepada Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.

“Secara spesifik, tidak ada catatan publik yang menunjukkan Said Didu secara khusus mengincar atau melayangkan kritik personal kepada AHY selaku Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan,” kata Damai.

Damai menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dari demokrasi. Pemerintah tidak boleh kebal kritik dan masyarakat berhak mempertanyakan setiap kebijakan negara.

Namun, menurut dia, kritik juga harus mempunyai standar yang sama.

“Kalau sebuah kebijakan dianggap salah ketika dilakukan pemerintahan tertentu, maka standar yang sama harus digunakan ketika kebijakan serupa dilakukan pemerintahan yang berbeda,” ujar Damai.

Dalam perspektif tersebut, publik tidak harus menerima seluruh kritik Said Didu maupun seluruh kritik terhadap Said Didu. Keduanya justru perlu diuji melalui data, fakta, rekam jejak kebijakan dan konsistensi argumentasi.

Sebab, kritik yang tajam belum tentu objektif. Sebaliknya, kritik terhadap seorang pengkritik juga belum tentu benar hanya karena menyebut rekam jejak masa lalunya.

Damai kemudian mempertanyakan apakah kritik Said Didu terhadap pemerintah selama ini memiliki standar yang sama terhadap seluruh rezim.

“Jadi, kritik Said Didu kepada pemerintah atau penguasa RI memang didesain khusus bukan untuk SBY dan AHY,” kata Damai.

MoneyTalk.id,Jakarta – Biskuit Oreo yang selama ini dikenal sebagai camilan populer kembali menarik perhatian dari sisi kandungan gula. Di balik rasa manis dan tekstur krim cokelatnya, tiga keping Oreo Original mengandung 14 gram gula, berdasarkan informasi nutrisi yang dipublikasikan secara resmi oleh OREO.

Dalam informasi produk tersebut, ukuran satu porsi Oreo adalah tiga keping atau sekitar 34 gram. Setiap porsi mengandung 160 kalori, 25 gram karbohidrat, 7 gram lemak, 2 gram lemak jenuh, 130 miligram natrium, serta 14 gram gula dan 14 gram gula tambahan.

Angka 14 gram gula itu menjadi penting apabila dibandingkan dengan rekomendasi kesehatan mengenai konsumsi gula harian.

Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO merekomendasikan agar konsumsi free sugars dibatasi kurang dari 10 persen total energi harian. WHO juga menyatakan bahwa pembatasan hingga sekitar 5 persen atau 25 gram per hari dapat memberikan manfaat kesehatan tambahan.

Dengan menggunakan angka 25 gram sebagai batas tambahan tersebut, tiga keping Oreo yang mengandung 14 gram gula setara sekitar 56 persen dari angka 25 gram.

Artinya, tiga keping Oreo saja sudah mengambil porsi cukup besar dari asupan gula harian yang dianjurkan untuk dibatasi tersebut. Padahal, konsumsi gula seseorang tidak hanya berasal dari biskuit, tetapi juga bisa berasal dari teh manis, kopi dengan gula, minuman kemasan, roti, kue, permen, saus, dan berbagai makanan olahan lainnya.

Bukan Berarti Oreo Langsung Berbahaya

Meski demikian, data tersebut tidak berarti mengonsumsi Oreo otomatis menyebabkan penyakit.

Yang menjadi perhatian adalah jumlah dan frekuensi konsumsi, serta keseluruhan pola makan seseorang.

WHO menjelaskan bahwa konsumsi free sugars yang tinggi berkaitan dengan peningkatan risiko kelebihan berat badan dan obesitas. Konsumsi gula yang lebih rendah juga dikaitkan dengan risiko karies gigi yang lebih rendah.

WHO dalam pedoman pola makan sehat terbaru juga menekankan pentingnya moderasi, keberagaman makanan, serta membatasi makanan yang tinggi gula bebas, lemak tidak sehat, dan natrium.

Karena itu, persoalannya bukan semata-mata apakah seseorang boleh makan Oreo atau tidak. Pertanyaan yang lebih relevan adalah berapa banyak dan seberapa sering biskuit tersebut dikonsumsi.

Bagaimana dengan Pengawet?

Isu lain yang kerap muncul ketika membahas makanan kemasan adalah pengawet.

Pada daftar bahan Oreo Original yang dipublikasikan di situs resmi OREO, tercantum antara lain tepung gandum, gula, minyak sawit, minyak kedelai dan/atau minyak kanola, kakao, high fructose corn syrup, bahan pengembang, garam, lesitin kedelai, cokelat dan perisa buatan. Pengawet tidak tercantum sebagai bahan tersendiri dalam daftar tersebut.

Karena itu, tudingan bahwa Oreo Original mengandung “banyak pengawet berbahaya” tidak dapat disimpulkan hanya dari daftar bahan resmi tersebut.

Formula produk juga dapat berbeda menurut negara dan jenis produk. Konsumen sebaiknya memeriksa langsung komposisi serta Informasi Nilai Gizi pada kemasan Oreo yang dibeli.

BPOM Dorong Masyarakat Membaca Label

Perhatian terhadap kandungan gula pada pangan olahan juga sejalan dengan kebijakan pemerintah.

BPOM pada April 2026 menyatakan mendukung pembatasan konsumsi gula, garam dan lemak sebagai bagian dari upaya pengendalian penyakit tidak menular. BPOM juga memperkenalkan kebijakan Nutri-Level pada pelabelan bagian depan kemasan untuk membantu masyarakat mengenali kandungan gula, garam dan lemak pada pangan olahan.

Dalam sistem tersebut, produk akan dikategorikan dari A sampai D. Level yang lebih rendah kandungan gula, garam dan lemaknya berada pada kategori yang lebih baik, sedangkan kategori D menunjukkan produk yang perlu dibatasi sesuai kebutuhan atau kondisi kesehatan. BPOM menegaskan bahwa sistem tersebut merupakan panduan bagi konsumen, bukan larangan mengonsumsi suatu produk.

BPOM juga mengimbau masyarakat membiasakan membaca Informasi Nilai Gizi sebelum membeli dan mengonsumsi pangan olahan agar terhindar dari konsumsi gula, garam dan lemak secara berlebihan.

Jangan Hanya Salah Menilai Satu Produk

Data kandungan gula Oreo tersebut sebaiknya dilihat dalam konteks pola makan sehari-hari.

Jika seseorang mengonsumsi tiga keping Oreo sesekali sebagai bagian dari pola makan yang seimbang, angka 14 gram gula tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa orang tersebut akan mengalami gangguan kesehatan.

Sebaliknya, jika biskuit manis dikonsumsi berkali-kali dalam sehari dan ditambah minuman berpemanis, permen, kue serta makanan tinggi gula lainnya, akumulasi gula dapat menjadi persoalan.

Bahkan, BPOM menyebut konsumsi gula, garam dan lemak melebihi anjuran sebagai salah satu faktor yang berkaitan dengan risiko penyakit tidak menular.

Karena itu, Oreo lebih tepat ditempatkan sebagai camilan manis yang perlu dikonsumsi secara bijak, bukan serta-merta dicap sebagai makanan berbahaya.

Bagi konsumen, terutama orang tua yang memberikan camilan kepada anak, angka pada label justru menjadi informasi penting. Tiga keping mungkin terlihat sedikit, tetapi berdasarkan label resmi, jumlah tersebut sudah mengandung 14 gram gula.

Jadi, persoalannya bukan sekadar “boleh atau tidak makan Oreo”, melainkan seberapa sering, berapa banyak, dan berapa besar total gula yang dikonsumsi sepanjang hari.

MoneyTalk.id, Jakarta – Prediksi sejumlah kalangan yang menyebut pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hanya akan bertahan selama dua tahun dinilai tidak terbukti. Ketua Umum Generasi Cinta Negeri (Gentari), Habib Umar Alhamid, menegaskan bahwa perjalanan pemerintahan Prabowo justru menunjukkan arah dan tujuan yang semakin jelas dalam membangun Indonesia.

“Spekulasi politik yang memperkirakan Prabowo hanya akan memimpin dalam waktu singkat. Bahkan, muncul isu bahwa jabatan presiden seolah hanya menjadi bagian dari kesepakatan atau kontrak politik selama dua tahun.Ternyata pembicaraan tersebut hanya mimpi. Kenyataannya beliau justru mulai menunjukan arah dan tujuan Indonesia kedepan.” Ujar Habib Umar Alhamid kepada Wartawan, Minggu (4/10/2026).

Menurutnya, realitas politik yang berkembang hingga saat ini menunjukkan gambaran berbeda. Prabowo dinilai mulai memperlihatkan komitmennya untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan agenda pembangunan nasional, bukan semata -mata mengikuti kepentingan kelompok tertentu.

Ia menilai, dinamika kabinet dan berbagai keputusan politik yang diambil Prabowo memperlihatkan bahwa Presiden mulai membangun pola kepemimpinan yang lebih tegas. “Tidak ada jaminan bagi siapa pun untuk terus berada dalam lingkaran kekuasaan apabila tidak mampu menjalankan tugas sesuai aturan dan arah kebijakan pemerintah tinggal tunggu waktu untuk diganti,” jelasnya.

Habib Umar juga menyoroti keberadaan sejumlah tokoh yang berasal dari pemerintahan sebelumnya, termasuk figur yang diasosiasikan dengan kelompok Solo. Menurutnya, Prabowo memberikan ruang bagi berbagai kekuatan politik untuk bekerja bersama dalam kabinet, tetapi hal tersebut tidak berarti bahwa semua pihak dapat menikmati kenyamanan jabatan tanpa mempertanggungjawabkan kinerjanya.

Lebih jauh, Habib Umar menyampaikan bahwa selama hampir dua tahun kepemimpinannya, Prabowo telah menggulirkan berbagai program kerakyatan dan pembangunan yang diarahkan untuk mempersiapkan masa depan Indonesia.

Sejumlah program tersebut, menurutnya, telah mendapatkan apresiasi dari berbagai tokoh dan kalangan masyarakat. Apresiasi itu menjadi salah satu indikator bahwa kebijakan pemerintah mulai memperoleh perhatian dan dukungan publik.

Ia berpandangan, berbagai capaian yang terlihat saat ini perlu dibaca sebagai bagian dari proses panjang pembangunan nasional. Sebab, program-program besar yang dicanangkan Prabowo belum seluruhnya terlaksana.

“Saya menilai apa yang dilakukan Presiden dan mendapatkan apresiasi dari banyak kalangan ini merupakan perkembangan yang patut dicermati. Padahal, hasil dari program-program tersebut baru sekitar 10 hingga 20 persen dari keseluruhan yang telah dicanangkan Prabowo,” ungkapnya.

Habib Umar menambahkan, apabila program-program tersebut dapat dilanjutkan secara konsisten hingga mencapai target 100 persen, Maka Indonesia akan menjadi Negara Asia yang diperhitungkan oleh dunia dalam pencapaian maximal semoga hal tersebut akan terwujud sebagaimana negara negara maju lainnya.

Karena itu, ia mengajak masyarakat agar tidak terburu-buru menarik kesimpulan terhadap kinerja pemerintahan. Menurutnya, pembangunan bangsa membutuhkan kesabaran, dukungan, pengawasan, serta doa dari seluruh rakyat Indonesia.

Habib Umar menegaskan bahwa harapan terhadap masa depan Indonesia tidak seharusnya berhenti pada perdebatan mengenai berapa lama sebuah pemerintahan akan bertahan. Hal yang lebih penting adalah bagaimana kepemimpinan nasional mampu menerjemahkan visi pembangunan menjadi hasil nyata yang dirasakan

Bagi Habib Umar, perjalanan pemerintahan Prabowo saat ini merupakan proses menuju cita-cita besar Indonesia. Optimisme tersebut, menurutnya, harus dibangun di atas kerja nyata, konsistensi kebijakan, dan komitmen bersama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Ia pun menegaskan bahwa optimisme terhadap masa depan Indonesia bukanlah sekadar angan-angan atau berhayal , melainkan harapan yang harus diwujudkan melalui keSetiaan dan kerja keras bersama.

“Ini bukan mimpi. Ini adalah sebuah kenyataan untuk Indonesia ke depan menuju era keemasan,” pungkas Habib Umar.

MoneyTalk.id,Jakarta – Eksponen Aktivis 98 sekaligus Sekretaris Jenderal JARI Andrianto Andri mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet ketujuh menjelang dua tahun pemerintahannya.

Menurut Andrianto, perombakan kabinet pada 1 Oktober 2026 merupakan momentum penting bagi Presiden Prabowo untuk semakin memperkuat pemerintahan dengan figur yang benar-benar memiliki loyalitas terhadap agenda pemerintahan, bukan semata-mata berdasarkan kepentingan politik transaksional.

“Saya dan publik sesungguhnya sudah lama menunggu bagaimana kabinet all the Prabowo man. Bukan kabinet yang bernuansa transaksional,” ujar Andrianto Andri dalam pernyataan kepada wartawan, Minggu (4/10/2026).

Reshuffle tersebut memang membawa perubahan cukup signifikan. Salah satu perubahan paling menonjol adalah pergantian Kapolri dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada Jenderal Suyudi Ario Seto. Suyudi resmi dilantik Presiden Prabowo pada 1 Oktober 2026, menggantikan Listyo Sigit yang kemudian dipercaya menjadi Kepala Staf Kepresidenan.

Bagi Andrianto, perpindahan Listyo Sigit dari pucuk pimpinan Polri ke KSP menunjukkan bahwa Prabowo memiliki kalkulasi politik tersendiri.

“Prabowo ini ahli strategi politik. Tidak membuang begitu saja Listyo Sigit dan Pratikno,” katanya.

Namun, Andrianto memberikan catatan bahwa publik perlu melihat perubahan posisi tersebut secara objektif. Listyo Sigit kini tidak lagi memimpin institusi kepolisian, tetapi tetap berada di lingkar pemerintahan sebagai Kepala KSP.

Sementara itu, Pratikno juga tidak sepenuhnya keluar dari pemerintahan. Mantan Menko PMK tersebut justru dilantik sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres. Hatta Rajasa dipercaya sebagai Wakil Ketua dan Muhammad Qodari sebagai Sekretaris.

Menurut Andrianto, Listyo Sigit dan Pratikno merupakan bagian kekuasaan lama yang biasa disebut “Geng Solo”. “Reshuffle Ini bagian strategi politik Prabowo menghilangkan pengaruh ‘Geng Solo’,” tegasnya.

Presiden Prabowo melantik total 26 anggota Wantimpres pada 2 Oktober 2026 berdasarkan Keppres Nomor 107/P Tahun 2026.

Andrianto menilai keberadaan Wantimpres dengan komposisi baru juga dapat menjadi instrumen penting bagi Prabowo dalam memperkuat pemerintahan.

“Untuk Wantimpres juga sudah oke, supaya makin on the track,” ujarnya.

Ia secara khusus menyoroti masuknya Hatta Rajasa sebagai Wakil Ketua Wantimpres. Menurut dia, pengalaman politik dan pemerintahan Hatta dapat menjadi modal penting dalam memberikan pertimbangan strategis kepada Presiden Prabowo.

“Apalagi masuknya Hatta Rajasa yang sepadan dengan Presiden Prabowo. Ini bisa memperkuat Prabowo,” katanya.

Hatta Rajasa bukan figur baru bagi Prabowo. Keduanya pernah menjadi pasangan dalam Pilpres 2014. Kini Hatta kembali masuk dalam lingkar strategis pemerintahan sebagai Wakil Ketua Wantimpres.

Meski mengapresiasi reshuffle, Andrianto mengingatkan bahwa perubahan komposisi pemerintahan tidak boleh berhenti pada pergantian jabatan.

Menurut dia, publik kini menunggu pembuktian Presiden Prabowo dalam tiga agenda utama, yakni penegakan konstitusi, kepastian hukum dan pemberantasan korupsi.

“Prabowo harus membuktikan kepada publik bahwa tugasnya adalah menegakkan konstitusi, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi,” tegasnya.

Andrianto bahkan berharap Presiden Prabowo tidak menutup kemungkinan melakukan reshuffle kedelapan dalam waktu dekat apabila terdapat menteri atau pejabat yang dinilai tidak lagi sesuai dengan kebutuhan pemerintahan.

Salah satu nama yang menurut Andrianto perlu dievaluasi adalah Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Ia mengaitkan evaluasi tersebut dengan munculnya sejumlah persoalan yang menyentuh lingkungan kementerian yang dipimpin Nusron, termasuk perkara dugaan suap terkait hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk yang sedang diproses KPK.

Selain Nusron Wahid, Andrianto juga meminta Presiden mengevaluasi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Sorotan terhadap Raja Juli muncul setelah KPK mendalami pertemuan antara Raja Juli dengan Bupati Kuantan Singingi nonaktif Suhardiman Amby serta sejumlah pejabat kementerian dalam perkara dugaan korupsi di Kuansing.

KPK sebelumnya menyatakan mendalami pertemuan tersebut dengan memeriksa sejumlah pejabat Kementerian Kehutanan dan ATR/BPN.

KPK juga menolak laporan gratifikasi terkait amplop yang diterima Raja Juli dari Suhardiman karena perkara tersebut sudah masuk ranah penyidikan. Raja Juli sebelumnya menyatakan telah mengembalikan amplop tersebut.

Dalam perkara Kuansing itu, KPK telah menetapkan Suhardiman Amby dan sejumlah pihak lain sebagai tersangka. Namun, status tersebut tidak otomatis menjadikan Raja Juli sebagai tersangka. Sampai pada informasi yang tersedia, sorotan terhadap Raja Juli berkaitan dengan pendalaman KPK atas pertemuan dan pemberian amplop tersebut.

Andrianto mengatakan, justru karena pemerintahan Prabowo ingin memperkuat agenda pemberantasan korupsi, setiap pejabat yang menghadapi persoalan atau kontroversi harus bersedia dievaluasi.

“Ini harus menjadi pembelajaran. Tidak boleh ada kesan pejabat kebal hukum. Siapa pun harus tunduk kepada hukum,” katanya.

Andrianto berharap reshuffle ketujuh menjadi titik awal konsolidasi pemerintahan Prabowo menuju kabinet yang lebih efektif.

Perubahan pada posisi Kapolri, pergeseran Listyo Sigit ke KSP, perubahan komposisi kementerian serta pembentukan struktur Wantimpres baru menunjukkan bahwa Presiden masih melakukan penataan terhadap konfigurasi pemerintahannya menjelang dua tahun masa pemerintahan.

Namun, bagi Andrianto, ukuran keberhasilan reshuffle bukan pada banyaknya pejabat yang diganti.

Ukuran utamanya adalah apakah setelah reshuffle masyarakat merasakan pemerintahan yang lebih tegas, hukum yang lebih adil, birokrasi yang lebih efektif dan pemberantasan korupsi yang tidak pandang bulu.

“Rakyat sudah menunggu bukti. Kalau memang Prabowo ingin membangun pemerintahan yang kuat, maka penegakan hukum dan pemberantasan korupsi harus menjadi ukuran utamanya,” pungkas Andrianto.

MoneyTalk.id, Jakarta – Perombakan jajaran pejabat Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026 menuai kritik. Meski disebut sebagai reshuffle ketujuh sejak pemerintahan Prabowo berjalan, Gerakan Santri Biru Kuning (GSBK) menilai istilah tersebut tidak sepenuhnya tepat untuk menggambarkan perubahan yang terjadi.

Ketua GSBK, Febri Yohansyah, menyebut langkah Prabowo lebih menyerupai reposisi kekuasaan ketimbang perombakan kabinet. Menurutnya, sebagian pejabat yang mengalami pergantian posisi justru tetap berada dalam lingkaran kekuasaan, hanya dengan jabatan berbeda.

“Kalau namanya reshuffle, itu harus ada yang didepak, tidak punya jabatan lagi. Kalau cuma dipindah dari kursi satu ke kursi lain, itu bukan reshuffle. Itu reposisi,” tegas Febri, Sabtu (3/10/2026).

Menurut Febri, substansi perombakan kabinet semestinya diukur dari perubahan komposisi kekuasaan, bukan hanya pergantian nama dan jabatan. Apabila pejabat lama tetap memperoleh posisi strategis, maka publik patut mempertanyakan sejauh mana perubahan tersebut benar-benar membawa arah baru bagi pemerintahan.

Febri mencontohkan pergeseran Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman dari Kepala Staf Kepresidenan (KSP) menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam).

Begitu pula dengan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang mengakhiri masa tugasnya sebagai Kapolri dan kemudian dipercaya menjadi Kepala Staf Kepresidenan.

Dalam pergantian tersebut, posisi Kapolri diisi Komjen Pol Suyudi Ario Seto. Sementara itu, Dudung menggantikan Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam.

Bagi Febri, pola pergantian semacam ini memperlihatkan bahwa sejumlah figur lama tetap mendapatkan tempat dalam struktur pemerintahan.

“Perhatikan saja, tidak ada yang benar-benar keluar dari lingkaran kekuasaan. Mereka hanya berpindah tempat. Ini lebih tepat disebut penataan ulang posisi daripada perubahan mendasar,” ujarnya.

Ia menilai, publik seharusnya tidak hanya melihat siapa yang dilantik, tetapi juga mencermati siapa yang tetap dipertahankan dan bagaimana distribusi pengaruh politik berlangsung setelah perombakan.

Febri juga menyoroti narasi yang mengaitkan masuknya sejumlah tokoh, termasuk Syahganda Nainggolan dan Rocky Gerung, ke lingkungan kekuasaan dengan upaya mempercepat pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, spekulasi tersebut tidak memiliki landasan logis yang memadai jika melihat komposisi pejabat yang justru memperlihatkan keberlanjutan hubungan politik dengan kelompok yang selama ini dekat dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Ia menilai, keberadaan sejumlah figur yang memiliki hubungan dengan pemerintahan sebelumnya menunjukkan bahwa pengaruh politik lama tidak serta-merta hilang dalam penataan kabinet Prabowo.

“Narasi bahwa masuknya tokoh-tokoh tersebut bertujuan mempercepat pencopotan Gibran adalah narasi yang tidak masuk logika dan menyesatkan,” kata Febri.

Ia menambahkan, pergeseran jabatan sejumlah pejabat justru memperlihatkan bahwa pemerintahan Prabowo masih mempertahankan pola akomodasi politik terhadap berbagai kelompok.

Lebih jauh, Febri melontarkan kritik terhadap masuknya sejumlah tokoh yang selama ini dikenal vokal menyampaikan pandangan politik ke lingkungan pemerintahan.

Ia menduga, penempatan tokoh-tokoh seperti Syahganda Nainggolan dan Rocky Gerung di lingkaran kekuasaan dapat dibaca sebagai upaya meredam kritik terhadap pemerintah, termasuk kritik yang selama ini diarahkan kepada Jokowi.

Menurut Febri, pemberian posisi atau ruang dalam kekuasaan berpotensi mengubah sikap seseorang yang sebelumnya lantang menyampaikan kritik dari luar pemerintahan.

“Tujuannya sederhana agar mereka diam seribu bahasa. Sudah di dalam, sudah diberi tempat, mana mungkin terus mengkritik. Itu cara paling halus membungkam suara tajam,” ungkapnya.

Pernyataan tersebut merupakan penilaian politik Febri terhadap pola akomodasi yang berlangsung. Namun, dugaan mengenai motif penempatan para tokoh tersebut belum dapat dipastikan tanpa penjelasan langsung dari pihak Presiden maupun tokoh-tokoh yang disebut.

Febri juga menyoroti keberadaan sejumlah tokoh masyarakat di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), termasuk Sinta Nuriyah Wahid, Said Aqil Siradj, dan Salim Segaf Aljufri.

Menurutnya, pemberian posisi terhormat kepada tokoh masyarakat tidak otomatis berarti mereka memiliki kewenangan menentukan kebijakan strategis negara.

“Wantimpres itu ibarat bunga di ruang kerja Presiden. Dilihat, sesekali disapa, lalu dilupakan. Masuk ke sana bukan berarti ikut menentukan arah negara. Itu cara meredam kritik dengan memberi kursi terhormat, tapi tak berkuasa,” papar Febri.

Ia memandang, keberadaan para tokoh tersebut perlu dilihat dari sejauh mana mereka dapat memberikan pengaruh nyata terhadap kebijakan pemerintah, bukan hanya dari status dan kedudukan formal yang diberikan.

Bagi GSBK, persoalan utama dari perombakan kabinet kali ini bukan terletak pada jumlah pejabat yang dilantik, melainkan pada substansi perubahan yang dihasilkan.

Febri menilai, pergantian jabatan yang tidak disertai perubahan mendasar dalam arah kebijakan berisiko menimbulkan kesan bahwa pemerintah hanya melakukan penataan administratif untuk mempertahankan keseimbangan kekuasaan.

“Kalau benar-benar reshuffle, wajahnya berubah total. Kalau ini? Wajahnya sama, cuma pakaiannya yang diganti. Rakyat menunggu perubahan arah, bukan sekadar pindah tempat duduk,” lanjutnya.

Ia menegaskan, masyarakat membutuhkan pemerintahan yang mampu menghadirkan perubahan nyata, baik dalam kebijakan ekonomi, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, maupun penyelesaian berbagai persoalan sosial.

Menurutnya, perombakan kabinet seharusnya menjadi momentum evaluasi kinerja sekaligus pembenahan arah pemerintahan, bukan hanya mekanisme untuk mengakomodasi kepentingan berbagai kelompok politik.

“Jadi ini benar-benar reposisi ala Presiden Prabowo. Tidak ada pembersihan total, tidak ada penyingkiran pengaruh lama. Hanya penataan ulang kursi, yang lama tetap di dekat pintu. Kritikus ditarik masuk agar tak bersuara di luar. Tokoh masyarakat dihormati tanpa diberi kekuasaan nyata,” tutup Febri.

MoneyTalk.id,Jakarta – Penggantian pucuk pimpinan Kepolisian Republik Indonesia telah terjadi. Jenderal Pol Suyudi Ario Seto kini resmi menjabat sebagai Kapolri, menggantikan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang kini dipercaya mengisi kursi Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Pergantian yang dinanti-nanti rakyat ini pun memunculkan harapan baru — sekaligus ujian nyali yang berat bagi pimpinan polisi yang baru saja dilantik.

Bagi pemerhati politik dan kebangsaan M Rizal Fadillah, tokoh yang turut mengajukan pengaduan dugaan pemalsuan ijazah, ini adalah momen penentuan.

“Membongkar kebenaran di balik dugaan ijazah palsu Jokowi adalah uji nyali sesungguhnya bagi Kapolri baru. Pilihannya jelas: berani menegakkan keadilan, atau hanya bisa manggut-manggut dan bernyali tikus cerurut?” tegasnya dalam catatan pemikiran yang disebarkan, Sabtu (3/10/2026).

Selama kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit, penanganan kasus ini dinilai berbelit-belit dan terkesan menguntungkan pihak yang diduga. Penghentian penyelidikan Dumas TPUA pada 22 Mei 2025 oleh Dirtipidum Bareskrim pun dinilai kontroversial dan dipaksakan — dengan kesimpulan yang menyatakan ijazah Jokowi “identik” dengan tiga ijazah temannya, tanpa memaparkan bukti verifikasi keaslian ketiga dokumen tersebut.

Padahal, pengadu beserta tim ahli telah mengajukan perbandingan ijazah milik Frono Jiwo (1115), Hary Mulyono (1116), dan Sri Murtiningsih (1117) dengan ijazah atas nama Jokowi (1120). Hasilnya, dokumen tersebut tidak identik. Namun temuan ini diabaikan begitu saja.

Pada 13 Mei 2026, pengaduan baru kembali diajukan ke Bareskrim dengan fokus berbeda — menyoroti salinan ijazah yang digunakan saat pendaftaran ke KPUD Surakarta, KPUD DKI, dan KPU Pusat, serta dugaan pemalsuan yang terkait dengan aktivitas di Pasar Pramuka. Bareskrim kemudian melimpahkan penanganan ke Polda Metro Jaya pada 23 Juli 2026, yang kemudian menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan pada 7 September 2026.

Namun, kecemasan muncul kembali. Rizal Fadillah beserta dua pengadu lainnya, Rustam Efendi dan Heru Purwanto, meminta agar pemeriksaan dipindahkan dari Unit V Subdit Kamneg Polda Metro Jaya karena dikhawatirkan adanya benturan kepentingan. Meski permohonan pemindahan ke unit lain telah diajukan, pengaduan tetap menilai penanganan di Polda Metro Jaya berisiko memihak.

Karena Kapolri baru adalah pilihan langsung Presiden Prabowo Subianto — yang pernah menyatakan dirinya telah mengetahui dugaan ketidakberesan ijazah Jokowi — maka kasus ini dinilai sangat tepat diambil alih langsung oleh Bareskrim Mabes Polri.

“Inilah modal kuat sekaligus ujian berat bagi Jenderal Suyudi. Prabowo yang menunjuk Anda pernah bicara soal ini. Jangan biarkan Polisi kembali terlihat sebagai pelayan pribadi atau alat kekuasaan. Polisi adalah elemen demokrasi, bukan penjaga kepentingan satu orang,” tegas Rizal.

Kini mata seluruh bangsa tertuju pada Jenderal Suyudi Ario Seto. Akankah ia membuktikan janjinya untuk lebih dekat dengan rakyat dan menegakkan keadilan tanpa pandang bulu? Atau justru meneruskan pola lama yang menutup-nutupi kebenaran?

“Siapa takut? Kita tunggu bukti dan langkah nyatanya. Rakyat tidak buta,” tutup Rizal Fadillah.

MoneyTalk.id,Jakarta – Di balik sensasi rasa asam, manis, dan menyegarkan, minuman kemasan ternyata menyimpan persoalan yang patut menjadi perhatian masyarakat. Kandungan gula yang tinggi dalam minuman ringan berpotensi menjadi ancaman kesehatan apabila dikonsumsi secara berlebihan dan terus-menerus.

Sorotan tersebut mencuat setelah pengamat media sosial dan analis data, Ismail Fahmi, mengungkap kandungan gula dalam produk minuman bersoda rasa nipis dan madu, Nipis Madu. Melalui unggahannya di media sosial X (Twitter), Ismail mengaku terkejut setelah membaca informasi nilai gizi pada kemasan produk tersebut.

“Saya pikir kecut seger, ternyata gulanya 22 gr / 5.5 sendok teh,” tulis Ismail Fahmi dalam unggahannya yang disertai foto label informasi nilai gizi.

Temuan tersebut memantik perhatian publik. Pasalnya, minuman yang identik dengan rasa segar dan asam-manis itu ternyata mengandung gula dalam jumlah yang cukup besar untuk satu kali konsumsi.

Persoalan lainnya adalah ukuran tulisan pada tabel informasi nilai gizi yang dinilai terlalu kecil sehingga menyulitkan konsumen untuk membaca kandungan produk sebelum membelinya.

Kejadian ini kembali membuka diskusi mengenai transparansi informasi pangan olahan, kebiasaan masyarakat mengonsumsi minuman manis, serta tanggung jawab produsen dalam memberikan informasi yang mudah dipahami konsumen.

Berdasarkan angka yang ditampilkan pada label produk dalam unggahan Ismail Fahmi, satu botol Nipis Madu mengandung 22 gram gula atau setara dengan sekitar 5,5 sendok teh.

Angka tersebut perlu diperhatikan jika dibandingkan dengan anjuran konsumsi gula harian dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Kemenkes merekomendasikan batas konsumsi gula maksimal 50 gram atau empat sendok makan per orang per hari. Artinya, satu botol minuman dengan kandungan gula 22 gram telah menyumbang sekitar 44 persen dari batas konsumsi harian tersebut.

Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan pembatasan asupan gula bebas kurang dari 10 persen total kebutuhan energi harian. WHO juga menyarankan pengurangan hingga kurang dari 5 persen untuk memperoleh manfaat kesehatan tambahan, yang setara dengan sekitar 25 gram atau enam sendok teh gula pada pola konsumsi 2.000 kalori sehari.

Dengan demikian, kandungan gula 22 gram dalam satu botol Nipis Madu sudah mendekati angka 25 gram tersebut.

Perlu dicatat, angka 25 gram merupakan sasaran pengurangan asupan gula bebas untuk manfaat kesehatan tambahan, bukan batas yang secara otomatis berlaku sama bagi setiap orang. Kebutuhan energi dan kondisi kesehatan masing-masing individu tetap perlu diperhitungkan.

Namun, persoalan tidak berhenti pada satu botol minuman. Konsumen masih memperoleh asupan gula dari nasi, makanan ringan, kopi, teh manis, saus, dan berbagai produk pangan lainnya sepanjang hari.

Jika konsumsi minuman manis dilakukan berulang kali tanpa memperhitungkan asupan dari makanan lain, jumlah gula harian dapat dengan mudah melampaui anjuran kesehatan.

WHO telah mengingatkan bahwa konsumsi gula bebas secara berlebihan berkaitan dengan peningkatan risiko berat badan berlebih, obesitas, dan kerusakan gigi. Konsumsi minuman berpemanis juga menjadi perhatian karena dapat menambah asupan kalori tanpa memberikan rasa kenyang yang setara dengan makanan padat.

Dalam publikasi mengenai pengurangan konsumsi minuman berpemanis, WHO menjelaskan bahwa kalori dari minuman manis dapat meningkatkan total asupan energi dan berkontribusi terhadap kenaikan berat badan apabila tidak diimbangi pengeluaran energi yang memadai.

Sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai antara lain:

1. Diabetes melitus tipe 2

Konsumsi minuman tinggi gula secara rutin dapat berkontribusi terhadap kelebihan asupan kalori dan peningkatan berat badan. Kondisi tersebut merupakan faktor risiko diabetes tipe 2, terutama apabila disertai pola makan tidak seimbang dan kurang aktivitas fisik.

2. Obesitas dan penumpukan lemak tubuh

Kalori dari minuman manis sering kali tidak memberikan rasa kenyang yang sama dengan makanan padat. Akibatnya, seseorang berpotensi mengonsumsi kalori tambahan tanpa menyadarinya. Jika berlangsung dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memicu kenaikan berat badan dan obesitas.

3. Penyakit jantung dan gangguan metabolisme

Asupan gula berlebihan dapat berkontribusi terhadap gangguan metabolisme, termasuk peningkatan trigliserida dan faktor risiko penyakit kardiovaskular. Risiko ini semakin perlu diperhatikan apabila konsumsi gula tinggi disertai obesitas, kurang aktivitas fisik, dan pola makan tidak sehat.

4. Penyakit hati berlemak

Konsumsi gula tambahan dalam jumlah tinggi, khususnya dari minuman berpemanis, dapat berkontribusi terhadap penumpukan lemak di hati. Risiko tersebut berkaitan dengan pola konsumsi kalori berlebih dan gangguan metabolisme, bukan semata-mata akibat satu kali mengonsumsi minuman manis.

5. Kerusakan gigi

Gula yang dikonsumsi bakteri di dalam mulut menghasilkan asam yang dapat merusak lapisan enamel gigi. Konsumsi minuman manis secara berulang, terutama ketika kebersihan gigi tidak terjaga, meningkatkan risiko gigi berlubang.

Risiko-risiko tersebut tidak berarti seseorang akan langsung mengalami penyakit setelah meminum satu botol minuman manis. Ancaman kesehatan lebih berkaitan dengan pola konsumsi, jumlah asupan gula secara keseluruhan, kondisi tubuh, serta gaya hidup dalam jangka panjang.

Label Gizi Kecil, Konsumen Bisa Kehilangan Hak atas Informasi

Selain kandungan gula, kritik Ismail Fahmi juga menyoroti ukuran tulisan pada tabel informasi nilai gizi yang dinilai sulit dibaca.

Padahal, informasi tersebut merupakan salah satu instrumen penting bagi konsumen untuk mengetahui kandungan gula, energi, lemak, dan zat gizi lainnya sebelum memutuskan membeli produk.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melalui edukasi resminya mengimbau masyarakat membiasakan diri membaca informasi nilai gizi pada pangan olahan agar dapat menghindari konsumsi gula, garam, dan lemak secara berlebihan.

Persoalannya, informasi yang tersedia tidak akan memberikan manfaat optimal apabila konsumen kesulitan membacanya.

Ukuran huruf, kontras warna, tata letak, dan kejelasan penyajian informasi menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam desain kemasan.

Kritik terhadap keterbacaan label juga relevan dengan upaya pemerintah memperkuat edukasi gizi. Konsumen seharusnya dapat memahami kandungan produk secara cepat tanpa harus menggunakan alat bantu atau mencari informasi tambahan di internet.

Dalam hal ini, transparansi bukan hanya persoalan mencantumkan informasi, melainkan juga memastikan informasi tersebut dapat dibaca dan dipahami oleh masyarakat luas.

Produsen Punya Tanggung Jawab, Konsumen Berhak Memilih

Dari sisi industri, minuman ringan berkarbonasi seperti Nipis Madu merupakan produk yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen terhadap minuman praktis dengan karakter rasa tertentu.

Pencantuman informasi nilai gizi dan komposisi pada kemasan menjadi bagian dari kewajiban informasi produk pangan olahan. Namun, keberadaan label tersebut tidak serta-merta menghilangkan pentingnya edukasi mengenai konsumsi gula secara bijak.

Produsen juga menghadapi tantangan untuk menghadirkan produk dengan rasa yang disukai konsumen sekaligus memperhatikan aspek kesehatan masyarakat.

Pengembangan formulasi dengan pengurangan gula, penyediaan pilihan ukuran kemasan, dan penyajian informasi gizi yang lebih mudah dibaca dapat menjadi bagian dari upaya peningkatan tanggung jawab industri.

Di sisi lain, konsumen perlu memahami bahwa rasa asam, sensasi bersoda, atau kesan menyegarkan tidak selalu mencerminkan rendahnya kandungan gula dalam suatu produk.

Membaca label menjadi langkah sederhana yang dapat membantu masyarakat mengambil keputusan berdasarkan informasi, bukan hanya berdasarkan rasa dan tampilan kemasan.

Pemerintah Perlu Memperkuat Edukasi dan Pelabelan Gizi

Perbincangan mengenai kandungan gula Nipis Madu juga menjadi pengingat bahwa persoalan minuman berpemanis tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada konsumen.

Pemerintah, regulator, dan industri memiliki peran masing-masing dalam membangun lingkungan konsumsi yang lebih sehat.

BPOM telah menerbitkan Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2026 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan. Regulasi tersebut antara lain mengatur penerapan label gizi pada bagian depan kemasan atau Nutri-Level sebagai salah satu upaya membantu konsumen mengenali kandungan gizi produk.

Sistem pelabelan yang lebih sederhana diharapkan dapat membantu masyarakat membandingkan produk dengan lebih mudah, terutama ketika berhadapan dengan berbagai pilihan minuman di toko maupun supermarket.

Edukasi juga perlu diperluas ke sekolah, keluarga, dan lingkungan masyarakat agar kebiasaan membaca label gizi terbentuk sejak dini.

Pada akhirnya, persoalan 22 gram gula dalam satu botol Nipis Madu bukan semata-mata tentang satu merek minuman. Isu ini menggambarkan tantangan yang lebih luas mengenai pola konsumsi masyarakat, keterbukaan informasi produk, dan pentingnya menjaga kesehatan di tengah maraknya minuman manis dalam kemasan.

Sensasi segar memang dapat dinikmati dalam sekejap. Namun, dampak pola konsumsi yang tidak terkendali dapat berlangsung jauh lebih lama.

Karena itu, sebelum membuka botol minuman berikutnya, ada baiknya konsumen terlebih dahulu membaca labelnya. Sebab, rasa manis yang menyenangkan di lidah belum tentu sejalan dengan kebutuhan tubuh.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengangkatan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) oleh Presiden Prabowo Subianto menuai sorotan. Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Ryaas Rasyid, mengaitkan penempatan mantan Kapolri tersebut dengan dugaan jasa politik dalam memenangkan Prabowo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ryaas menilai, jabatan strategis yang kini diberikan kepada Listyo Sigit tidak bisa dilepaskan dari kontribusinya dalam kontestasi politik sebelumnya. Ia bahkan menyebut kemungkinan adanya utang politik yang belum sepenuhnya terbayar.

“Kalau Pak Prabowo merasa masih ada utang sama dia, ya oke. Jasa Pilpres 2024 pastilah diberi tempat sebagaimana lazimnya Kapolri dulu juga begitu. Apakah Pak Prabowo masih bayar utang atau tidak? Ternyata masih. Saya tidak kaget sama sekali,” ujar Ryaas di Podcast Forum Keadilan Madilog, Sabtu (3/10/2026).

Pernyataan tersebut menyiratkan pandangan Ryaas bahwa penempatan mantan Kapolri di lingkaran Istana bukan semata-mata persoalan profesionalitas dan pengalaman birokrasi, melainkan juga berkaitan dengan hubungan politik yang terbangun selama proses menuju kemenangan Prabowo pada Pilpres 2024.

Lebih jauh, Ryaas melontarkan kritik terhadap peran institusi kepolisian dalam kontestasi Pilpres 2024. Ia mengaku memiliki keyakinan bahwa aparat kepolisian bekerja ekstra keras untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, pengerahan kekuatan tersebut tidak terlepas dari pengaruh Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat itu masih menjabat sebagai kepala negara.

“Saya punya keyakinan polisi pada 2024 itu bekerja ekstra keras untuk bisa memenangkan Prabowo atas perintah Jokowi. Jokowi dengan Prabowo masih satu kesatuan,” tegasnya.

Ryaas juga mengingatkan publik agar tidak mudah terjebak dalam berbagai spekulasi mengenai hubungan antara Jokowi dan Prabowo. Menurut dia, keduanya memiliki keterkaitan politik yang tetap terpelihara meskipun kepemimpinan nasional telah berganti.

“Oke. Jangan kita tertipu oleh berbagai macam spekulasi di luar. Mereka satu kesatuan,” katanya.

Pernyataan Ryaas tersebut merupakan pandangan dan tudingan politik yang disampaikannya sebagai akademisi. Dugaan mengenai pengerahan aparat kepolisian untuk memenangkan pasangan tertentu dalam Pilpres 2024 perlu diuji melalui bukti dan mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam kritiknya, Ryaas turut menyinggung posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam relasi politik Jokowi dan Prabowo.

Ia mengibaratkan Gibran sebagai saham politik yang dititipkan Jokowi dan harus dijaga oleh Prabowo.

“Gibran itu adalah semacam saham yang disimpan oleh Jokowi yang harus dijaga oleh Prabowo,” ungkapnya.

Pernyataan tersebut menggambarkan pandangan Ryaas mengenai kesinambungan pengaruh politik Jokowi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

Menurut Ryaas, hubungan politik antara kedua tokoh tersebut tidak dapat dibaca hanya dari pernyataan publik atau dinamika yang terlihat di permukaan. Ada kepentingan politik yang, menurut penilaiannya, tetap terhubung dalam pemerintahan saat ini.

Ia pun menyayangkan kondisi politik nasional yang dinilainya belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan idealisme kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Mungkin nasib kita beginilah. Memang bangsa ini belum bisa diajak untuk selalu ideal,” ujarnya.

Meski menyadari kritiknya berpotensi menimbulkan konsekuensi, Ryaas menegaskan bahwa seorang intelektual memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan pandangan berdasarkan keyakinan dan pemahaman keilmuannya.

Ia bahkan menyatakan tidak keberatan apabila pernyataannya dipersoalkan secara hukum.

“Kalau soal ini saya mau dituntut, silakan saja. Karena yang komplain seperti ini juga cuma kita-kita. Cuma tugas kita sebagai intelektual, sebagai orang yang punya tanggung jawab keilmuan, sebagai warga negara yang diberi keberkahan untuk memahami sesuatu, harus bicara supaya saya bisa pertanggungjawabkan di akhirat nanti,” tuturnya.

Bagi Ryaas, kritik terhadap kekuasaan bukan semata-mata persoalan keberanian individu, melainkan bagian dari tanggung jawab akademisi dalam menjaga kehidupan demokrasi.

Ia menilai, sikap diam terhadap persoalan yang dianggap menyimpang dari prinsip ideal bernegara justru dapat menghilangkan fungsi kritis kaum intelektual di tengah masyarakat.

Tak berhenti pada persoalan pengangkatan Listyo Sigit dan relasi politik dengan Jokowi, Ryaas juga menyampaikan kritik tajam terhadap kepemimpinan Prabowo.

Ia mengingatkan bahwa Prabowo telah melalui perjalanan panjang dan berulang kali mengalami kekalahan sebelum akhirnya berhasil menduduki kursi Presiden RI pada Pilpres 2024.

Namun, menurut Ryaas, setelah berhasil mencapai puncak kekuasaan, arah pemikiran dan agenda besar Prabowo justru dinilainya belum terlihat jelas.

“Pak Prabowo ini kan sudah tiga kali maju capres, baru berhasil. Kok ini setelah tiga kali periode berjuang berturut-turut, babak belur, jatuh bangun, begitu sampai di situ kok seperti tidak jelas apa maunya Pak Prabowo,” katanya.

Ryaas kemudian menyampaikan penilaian pribadinya mengenai ambisi politik Prabowo.

“Maaf ini ya. Saya punya kesan dia memang cuma mau jadi presiden saja. Sudah sampai di sini saja batasnya,” ujarnya.

Ia bahkan menilai terdapat kekosongan gagasan di balik ambisi Prabowo untuk menjadi kepala negara.

“Pak Prabowo itu punya kendala-kendala untuk berpikir lebih jauh. Ada semacam kekosongan ide di balik ambisinya mau jadi presiden itu. Kosong, Pak,” tandasnya.