20 November 2026

News

MoneyTalk.id,Jakarta – Jurnalis senior Lukas Luwarso melontarkan kritik tajam terhadap manuver politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), terutama setelah mantan kepala negara itu secara terbuka menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Lukas menilai, aksi Jokowi memamerkan KTA PSI justru memperlihatkan pola komunikasi politik yang menurutnya tidak mencerminkan kedalaman pemikiran seorang mantan presiden. Ia juga menyoroti hubungan politik Jokowi dengan Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya masih menyisakan persoalan.

“Menunjukkan ini kartu tanda anggota PSI saya, ya, apa loh? Itu kan konyol juga. Artinya, kita semua sudah tahu bahwa PSI itu dibeli Jokowi dari Jeffrie Geovanie,” ujar Lukas di Podcast Obor Rakyat Reborn, Sabtu (3/10/2026).

Menurut Lukas, langkah Jokowi tersebut memperlihatkan kecenderungan memainkan politik pada level yang dianggapnya kurang substantif.

“Problemnya, Jokowi ini kan dia selalu bermain pada level ecek-ecek. Ya, karena memang kesederhanaan logika berpikirnya, teori konspirasinya,” katanya.

Pernyataan Lukas tersebut muncul di tengah sorotan terhadap langkah politik Jokowi setelah secara terbuka mengumumkan keanggotaannya di PSI. Jokowi sebelumnya mengungkapkan telah menjadi kader partai tersebut sejak 14 Oktober 2025, tetapi baru memperlihatkan KTA pada akhir September 2026.

Lukas juga menyoroti keputusan Prabowo yang dinilainya belum sepenuhnya memutus pengaruh politik Jokowi di lingkaran pemerintahan.

Ia menyebut, sejumlah figur yang diasosiasikan dengan kekuatan politik Jokowi masih memiliki posisi strategis, meskipun terjadi perubahan susunan pejabat negara.

“Prabowo belum sepenuhnya mau menyingkirkan para centeng-centeng Jokowi,” tegasnya.

Dalam pandangan Lukas, penempatan mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) merupakan bagian dari dinamika tersebut.

Ia bahkan menyebut jabatan KSP sebagai posisi yang dalam perspektif politiknya tidak lagi memiliki bobot strategis seperti jabatan sebelumnya.

“Kita kan tahu KSP itu hanya jabatan buangan lah. Oke, kalau dalam dunia korporasi dilitbangkan gitu,” ujarnya.

Sebagai catatan, Listyo Sigit telah mengonfirmasi penunjukannya sebagai Kepala KSP menggantikan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman. Namun, penilaian bahwa jabatan tersebut merupakan posisi buangan merupakan pandangan Lukas, bukan keterangan resmi pemerintah.

Lebih jauh, Lukas menilai posisi politik Jokowi saat ini tidak lagi sekuat ketika masih menduduki kursi presiden.

Menurutnya, Jokowi kini lebih banyak mengandalkan popularitas personal dan kekuatan finansial untuk mempertahankan pengaruh politiknya.

“Posisi politik Jokowi itu sekarang lemah, ya. Dia hanya mengandalkan personal popularitasnya atau cuan logistik,” kata Lukas.

Ia juga menyinggung klaim mengenai persiapan dana sebesar Rp200 triliun untuk mendongkrak perolehan suara PSI hingga 16 persen pada Pemilu 2029.

“Dalam Jokowi menyiapkan Rp200 triliun untuk memenangkan PSI dapat 16 persen,” ujarnya.

Meski demikian, pernyataan itu memperlihatkan bagaimana kekuatan finansial dan popularitas Jokowi menjadi bagian dari perdebatan mengenai masa depan PSI dan peta politik nasional menjelang Pemilu 2029.

Lukas turut menyoroti posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menurutnya mulai membangun persepsi menjaga jarak dari Prabowo.

Ia melihat dinamika tersebut sebagai perkembangan menarik dalam hubungan politik antara keluarga Jokowi dan pemerintahan Prabowo.

“Ya, Gibran itu sudah ingin membangun persepsi jaga jarak nih dengan Prabowo,” ungkapnya.

Di sisi lain, Lukas menilai Prabowo menghadapi persoalan dalam membangun citra politik di tengah masyarakat.

“Sayangnya memang Prabowo jadi public enemy karena urusan-urusan elementer,” katanya.

Pernyataan tersebut merupakan penilaian Lukas terhadap situasi politik yang berkembang, terutama menyangkut hubungan antara Prabowo, Jokowi, dan Gibran.

Di tengah berbagai manuver politik tersebut, Lukas juga menyinggung kemungkinan pertemuan antara Prabowo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada 17 Oktober.

Menurutnya, pertemuan itu patut dicermati karena berpotensi menjadi bagian penting dari perkembangan komunikasi politik antarelite nasional.

“Makanya nanti tanggal 17 Oktober bisa dicek, akan ada pertemuan antara Prabowo dengan Megawati,” ujarnya.

Jika pertemuan tersebut benar-benar terlaksana, dinamika politik nasional berpotensi memasuki babak baru, terutama dalam membaca hubungan antara kekuatan politik yang berada di sekitar Prabowo, Jokowi, dan PDIP.

Pernyataan Lukas sekaligus membuka pertanyaan lebih luas: apakah hubungan Prabowo dan Jokowi masih berada dalam satu kepentingan politik, atau justru mulai bergerak menuju arah yang berbeda?

Di tengah menguatnya posisi PSI sebagai kendaraan politik Jokowi, pertanyaan mengenai siapa yang sesungguhnya mengendalikan arah kekuasaan dan seberapa jauh pengaruh mantan presiden itu masih bertahan menjadi isu yang terus mengemuka.

MoneyTalk.id,Jakarta – Kritik tajam kembali diarahkan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Politikus senior sekaligus Direktur Eksekutif Nagara Institute, Akbar Faizal, mempertanyakan sikap Gibran terhadap perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), khususnya mengenai potensi risiko serius teknologi tersebut.

Akbar menilai Gibran selama ini kerap menyebut AI dalam berbagai pernyataannya. Namun, menurut dia, pembahasan mengenai sisi berbahaya dan risiko teknologi tersebut justru belum mendapat perhatian yang memadai.

Pernyataan itu disampaikan Akbar melalui akun X pribadinya pada Jumat, 2 Oktober 2026. Kritik tersebut kemudian diberitakan sejumlah media nasional pada hari yang sama.

“Saudara Wapres @gibran_tweet, saya ingin Anda bersikap tentang risiko mematikan teknologi AI,” tulis Akbar.

Ia mempertanyakan posisi Gibran yang menurutnya kerap tampil sebagai pihak yang mengampanyekan AI, tetapi tidak secara bersamaan memberikan penjelasan mengenai cara kerja maupun potensi risikonya kepada masyarakat.

“Sbg juru kampanye AI —meski hanya sekadar nyebut kalimat ‘…AI’ pada banyak pernyataan Anda tanpa sekalipun menjelaskan apa dan bagaimana AI itu,” lanjut Akbar.

Menurut Akbar, publik membutuhkan penjelasan yang lebih substansial mengenai perkembangan AI, termasuk potensi ancaman yang dapat muncul apabila teknologi tersebut berkembang tanpa pengawasan dan pemahaman yang memadai.

Akbar kemudian mengaitkan kritiknya terhadap AI dengan aktivitas Gibran dalam menangani persoalan program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama setelah muncul sejumlah kasus dugaan keracunan yang dialami penerima manfaat.

Ia mempertanyakan mengapa Gibran lebih sering turun langsung mengunjungi anak-anak yang terdampak persoalan MBG dibandingkan memberikan perhatian terhadap risiko teknologi AI.

“Kami butuh penjelasan tentang risiko itu ketimbang rutin kunjungi anak yang keracunan makanan MBG. Biarkan itu dikerjakan staf MBG,” kata Akbar.

Akbar bahkan menduga aktivitas kunjungan tersebut berkaitan dengan upaya membangun citra politik Gibran.

“Anda tampaknya ingin menuai respek elektoral dari keruwetan program pemerintahan Anda ini ketimbang ikut bertanggungjawab,” ujarnya.

Ia kemudian melontarkan pernyataan paling keras dalam kritiknya.

“Itu agenda jahat lho. Sesekali jadilah berguna,” tegas Akbar.

Di sisi lain, catatan pemberitaan menunjukkan Gibran memang beberapa kali turun langsung menemui siswa yang mengalami dugaan keracunan setelah mengonsumsi makanan dalam program MBG.

Pada 28 September 2026, misalnya, Wakil Presiden melakukan kunjungan ke Batang dan meminta agar investigasi mengenai dugaan keracunan makanan segera dituntaskan serta hasilnya disampaikan secara transparan kepada publik.

Dalam keterangan resmi Sekretariat Wakil Presiden, Gibran juga menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG, terutama menyangkut keamanan pangan, higiene, pengolahan, penyimpanan, distribusi, serta pengawasan di lapangan.

Dengan demikian, tudingan Akbar bahwa kunjungan Gibran semata-mata bertujuan memperoleh “respek elektoral” merupakan penilaian dan dugaan politik dari Akbar, bukan fakta yang telah dibuktikan secara independen.

Menariknya, perkembangan terbaru juga menunjukkan teknologi AI justru mulai digunakan dalam pengawasan program MBG.

Badan Gizi Nasional (BGN) pada 2 Oktober 2026 menyatakan akan mengintegrasikan kamera CCTV di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan sistem AI di kantor pusat. Teknologi tersebut ditujukan untuk membantu mendeteksi pelanggaran standar operasional, termasuk persoalan higiene dan kebersihan di dapur MBG.

Fakta tersebut membuat perdebatan mengenai AI dan MBG menjadi semakin beririsan.

Di satu sisi, AI dipandang dapat digunakan sebagai instrumen pengawasan dan peningkatan kualitas layanan publik. Di sisi lain, Akbar Faizal meminta pemerintah, khususnya Gibran, tidak hanya berbicara mengenai manfaat AI tetapi juga menjelaskan risiko yang mungkin ditimbulkannya.

Perdebatan tersebut pada akhirnya menyentuh persoalan yang lebih luas: seberapa jauh pemerintah harus memanfaatkan AI, sekaligus bagaimana memastikan teknologi tersebut digunakan secara aman, bertanggung jawab, dan dapat diawasi publik.

Akbar memilih menekan Gibran dari sisi tersebut. Ia meminta Wakil Presiden tidak berhenti pada penggunaan istilah AI dalam berbagai pernyataan, tetapi memberikan penjelasan yang lebih konkret mengenai teknologi yang semakin masuk ke berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Sementara itu, pemerintah melalui langkah BGN menunjukkan bahwa AI mulai ditempatkan sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat pengawasan pelaksanaan MBG.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pergantian sejumlah pejabat tinggi negara dalam reshuffle ketujuh Kabinet Merah Putih memunculkan analisis politik mengenai posisi Joko Widodo (Jokowi) dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Masuknya sejumlah nama yang memiliki rekam jejak di pemerintahan sebelumnya, termasuk Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), dinilai menjadi bagian penting dalam membaca konfigurasi kekuasaan politik nasional.

Pengamat Kebijakan Umum Hukum dan Politik (KUHP), Damai Hari Lubis, menilai perkembangan politik tersebut memperlihatkan bahwa mantan Presiden Jokowi masih memiliki modal politik yang signifikan, meskipun telah mengakhiri masa jabatannya pada Oktober 2024.

Menurut Damai, perombakan kabinet yang dilakukan Prabowo pada Kamis (1/10/2026) di Istana Kepresidenan tidak bisa hanya dibaca sebagai pergantian personel pemerintahan. Perubahan tersebut, menurut dia, juga menarik untuk dicermati dari perspektif hubungan kekuasaan, kesinambungan politik, dan pengaruh para tokoh yang pernah berada di lingkaran pemerintahan sebelumnya.

“Posisi Presiden RI ke-7 Jokowi semakin kuat,” demikian pandangan Damai Hari Lubis dalam membaca dinamika politik pasca-reshuffle kabinet, Jumat (2/10/2026).

Salah satu perubahan yang menjadi sorotan adalah pergeseran Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Posisi Kapolri kemudian dipercayakan kepada Komjen Pol Suyudi Ario Seto.

Di sisi lain, Dudung Abdurachman yang sebelumnya menjabat KSP dilantik menjadi Menko Polkam menggantikan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago.

Bagi Damai, penempatan Dudung pada jabatan strategis tersebut menjadi salah satu faktor yang memperkuat analisis mengenai konfigurasi politik di lingkungan pemerintahan Prabowo.

Dudung merupakan mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yang memiliki pengalaman panjang dalam institusi militer. Penunjukannya sebagai Menko Polkam menempatkan dirinya pada posisi strategis dalam koordinasi urusan politik dan keamanan nasional.

Damai menilai, masuknya Dudung ke jajaran menteri koordinator, bersamaan dengan pergeseran sejumlah pejabat lainnya, memperlihatkan dinamika politik yang patut diperhitungkan oleh berbagai kelompok yang selama ini memiliki pandangan berbeda terhadap figur-figur tertentu.

Perhatian Damai juga tertuju pada keputusan Prabowo menempatkan Listyo Sigit sebagai Kepala Staf Kepresidenan setelah tidak lagi menjabat Kapolri.

Menurut dia, pergeseran tersebut menjadi bagian penting dalam membaca kesinambungan posisi pejabat tinggi negara di lingkungan pemerintahan.

Dengan jabatan baru itu, Listyo tetap berada di lingkungan strategis Istana Kepresidenan. Perubahan jabatan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa pergantian pimpinan institusi kepolisian tidak serta-merta mengakhiri keterlibatan Listyo dalam struktur pemerintahan.

Selain Listyo, Damai turut menyoroti keberadaan Pratikno yang disebutnya menempati posisi di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), serta penunjukan Mohammad Fadhil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

Rangkaian penempatan tersebut, menurut Damai, menjadi bahan untuk menelaah bagaimana hubungan antartokoh dan kesinambungan jaringan politik terbentuk dalam pemerintahan saat ini.

Namun, pengaruh politik seorang mantan presiden dan hubungan personal antarp pejabat tidak dengan sendirinya membuktikan adanya kendali langsung terhadap keputusan pemerintahan. Penilaian mengenai sejauh mana pengaruh tersebut bekerja tetap memerlukan pembacaan terhadap kebijakan dan proses pengambilan keputusan yang nyata.

Damai Hari Lubis kemudian menghubungkan perkembangan tersebut dengan pernyataan politik Jokowi pada 2025 mengenai kemungkinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memimpin Indonesia selama dua periode.

Menurut Damai, dengan mempertimbangkan modal politik yang dimiliki Jokowi selama dua periode kepemimpinannya pada 2014–2024, penolakan terhadap pernyataan tersebut merupakan sikap yang sulit dipisahkan dari realitas politik yang sedang berkembang.

“Prabowo-Gibran dua periode,” merupakan pernyataan politik Jokowi yang kembali menjadi perhatian dalam perdebatan mengenai arah kepemimpinan nasional.

Damai berpandangan bahwa perkembangan susunan pejabat tinggi negara setelah reshuffle 1 Oktober 2026 semakin memperkuat alasan untuk mencermati pernyataan tersebut.

Ia menilai, posisi politik Jokowi tidak dapat diukur hanya berdasarkan status formalnya sebagai mantan presiden. Modal politik, hubungan antarelite, serta keberadaan tokoh-tokoh yang memiliki pengalaman dalam pemerintahan sebelumnya juga menjadi variabel dalam membaca dinamika kekuasaan.

Meski demikian, pernyataan mengenai dukungan politik terhadap Prabowo-Gibran dua periode tetap harus dibedakan dari kepastian pencalonan maupun hasil pemilihan presiden mendatang.

Analisis Damai juga menyentuh kemungkinan Gibran Rakabuming Raka menjadi Presiden RI pada periode 2034–2039.

Menurut dia, perkembangan politik saat ini membuka ruang bagi pembahasan mengenai kesinambungan kepemimpinan nasional dalam jangka panjang.

Damai menilai, jika Prabowo-Gibran kembali memperoleh mandat rakyat pada Pemilu 2029, Gibran akan memiliki pengalaman sebagai wakil presiden selama dua periode. Pengalaman tersebut dapat menjadi salah satu modal politik dalam perjalanan kariernya menuju kontestasi kepemimpinan nasional berikutnya.

Namun, peluang Gibran untuk menjadi Presiden pada 2034 tetap bergantung pada berbagai faktor, mulai dari dinamika politik nasional, keputusan partai politik, dukungan pemilih, hingga proses konstitusional dalam pemilihan presiden.

Karena itu, pembicaraan mengenai Gibran sebagai calon pemimpin nasional pada 2034 saat ini masih berada pada ranah analisis dan spekulasi politik, bukan kepastian.

Reshuffle kabinet ketujuh pada 1 Oktober 2026 memperlihatkan sejumlah perubahan penting dalam struktur pemerintahan Prabowo. Selain Dudung Abdurachman sebagai Menko Polkam, Listyo Sigit sebagai KSP, dan Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri, perubahan juga terjadi pada posisi Menteri Luar Negeri, Menteri Perindustrian, serta sejumlah jabatan wakil menteri dan kepala lembaga.

Rangkaian perubahan tersebut menjadi perhatian karena menyangkut posisi-posisi strategis yang berhubungan langsung dengan koordinasi pemerintahan, keamanan, diplomasi, dan pelaksanaan kebijakan negara.

Bagi Damai Hari Lubis, perkembangan ini menjadi bagian dari gambaran lebih luas mengenai modal politik Jokowi setelah dua periode memimpin Indonesia.

Ia melihat bahwa dinamika politik nasional tidak dapat dilepaskan dari hubungan antara kepemimpinan formal, kekuatan politik yang berkembang, serta kesinambungan figur-figur yang berpengaruh dalam pemerintahan.

Pada akhirnya, reshuffle kabinet merupakan kewenangan konstitusional Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, sejauh mana perubahan susunan pejabat tersebut mencerminkan pengaruh Jokowi atau menjadi bagian dari strategi politik Prabowo sendiri masih terbuka untuk dianalisis lebih lanjut.

Damai Hari Lubis menutup pandangannya dengan ungkapan religius, wallahu a’lam bishawab, sebagai penegasan bahwa dinamika dan arah kekuasaan politik Indonesia pada akhirnya tetap berada dalam ketentuan Allah SWT.

MoneyTalk.id,Jakarta – Direktur Utama PAM JAYA, Arief Nasrudin, membawa pengalaman pengelolaan air minum perpipaan di Jakarta ke forum internasional Private CEO Roundtable di New York, Amerika Serikat, dalam rangkaian Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-81 atau 81st UN General Assembly.
‎
‎Arief menjadi satu-satunya perwakilan Indonesia yang diminta memaparkan perspektif pengelolaan air minum perpipaan dalam forum yang mempertemukan CEO dan pemimpin bisnis global tersebut. Kehadiran PAM JAYA merupakan undangan dari Ministry of Foreign Affairs of the United Arab Emirates (UAE) selaku penyelenggara.
‎
‎Partisipasi tersebut menjadi kesempatan bagi PAM JAYA untuk memperkenalkan pengalaman Jakarta dalam mengembangkan infrastruktur air minum, memperluas cakupan layanan, serta memperkuat keberlanjutan sumber daya air di tengah pertumbuhan kota metropolitan.
‎
‎Dalam forum tersebut, para pemimpin bisnis global membahas investasi sektor air sebagai salah satu fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi, kesehatan masyarakat, kelestarian lingkungan, ketahanan pangan, serta pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
‎
‎Arief memaparkan berbagai tantangan dan peluang pengembangan layanan air minum perpipaan di Jakarta, termasuk kebutuhan investasi, revitalisasi jaringan, peningkatan kualitas pelayanan, dan pemanfaatan teknologi untuk mendukung efisiensi operasional.
‎
‎PAM JAYA menargetkan cakupan layanan air minum perpipaan mencapai 100 persen pada 2029. Untuk mencapai target tersebut, perusahaan menyiapkan pengembangan kapasitas produksi hingga 32.950 liter per detik serta jaringan perpipaan sepanjang 16.234 kilometer.
‎
‎Perluasan layanan tersebut tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap air tanah yang berkaitan dengan persoalan penurunan muka tanah di Jakarta.
‎
‎Pengembangan infrastruktur air minum perpipaan juga diharapkan memperkuat ketahanan Jakarta dalam menghadapi perubahan iklim sekaligus mendukung posisi kota tersebut sebagai pusat ekonomi yang terus berkembang.
‎
‎Febri Yohansyah, Apresiasi Transformasi PAM JAYA

‎Koordinator Nasional Gerakan Santri Biru Kuning (GSBK) Febri Yohansyah, mengapresiasi langkah PAM JAYA membawa pengalaman pengelolaan air Jakarta ke forum internasional di New York.
‎
‎Menurut Febri, kehadiran PAM JAYA dalam forum yang mempertemukan para pemimpin bisnis global dapat menjadi ruang untuk memperkenalkan perkembangan pengelolaan layanan air minum perpipaan Jakarta sekaligus membuka peluang pertukaran pengetahuan dan kerja sama.
‎
‎Ia menilai pengembangan layanan air perpipaan perlu terus didukung dengan investasi infrastruktur, pemanfaatan teknologi, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel.
‎
‎Dari sisi pengelolaan anggaran, Febri juga menekankan pentingnya memastikan setiap investasi dan pengembangan infrastruktur air memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat.
‎
‎Menurutnya, pembangunan jaringan perpipaan dalam skala besar membutuhkan perencanaan yang matang agar investasi yang dilakukan dapat mendukung peningkatan cakupan layanan sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan kepada pelanggan.
‎
‎Febri juga menilai target cakupan layanan 100 persen pada 2029 merupakan agenda besar yang membutuhkan konsistensi pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi secara berkala.
‎
‎Arief Nasrudin Dorong Investasi dan Revitalisasi Jaringan
‎
‎Dalam pengembangan layanan, kebutuhan investasi menjadi salah satu tantangan utama PAM JAYA. Revitalisasi jaringan perpipaan terus didorong untuk meningkatkan kualitas distribusi air sekaligus menekan kehilangan air atau non-revenue water (NRW).
‎
‎Sebagian jaringan perpipaan yang telah berusia lebih dari dua dekade membutuhkan pembaruan agar mampu mendukung distribusi air secara lebih efisien dan mengurangi potensi kebocoran.
‎
‎Karena itu, PAM JAYA membuka peluang kerja sama dengan mitra strategis, termasuk melalui penjajakan pendekatan pembiayaan kreatif atau creative financing untuk mendukung kebutuhan investasi dan percepatan pembangunan infrastruktur.
‎
‎Dalam rangkaian pertemuan di New York, PAM JAYA juga melakukan penjajakan awal dengan sejumlah pemimpin bisnis terkait potensi pengembangan skema pembiayaan alternatif.
‎
‎Langkah tersebut menjadi salah satu opsi untuk memperluas sumber pendanaan bagi pengembangan layanan air minum perpipaan di Jakarta.
‎
‎Selain pembiayaan infrastruktur, PAM JAYA turut menjajaki peluang di sektor water cooling untuk kebutuhan pendinginan pusat data atau data center.
‎
‎Penjajakan ini menjadi bagian dari upaya melihat potensi peran PAM JAYA dalam mendukung perkembangan industri berbasis teknologi dan infrastruktur digital yang membutuhkan sistem pendinginan secara berkelanjutan.
‎
‎Transformasi Digital PAM JAYA
‎
‎Selain pengembangan infrastruktur fisik, PAM JAYA terus melakukan transformasi melalui pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan perusahaan.
‎
‎Sejumlah teknologi yang dikembangkan antara lain smart water meter, integrated billing system, dan enterprise resource planning (ERP).
‎
‎Pemanfaatan sistem tersebut diarahkan untuk meningkatkan akurasi data, efisiensi operasional, serta mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih terintegrasi.
‎
‎Transformasi digital menjadi salah satu aspek penting dalam pengelolaan layanan air minum di kota besar. Teknologi dapat digunakan untuk mendukung pemantauan distribusi, pengelolaan pelanggan, serta optimalisasi sumber daya.
‎
‎Arief Nasrudin menegaskan bahwa air memiliki peran strategis yang tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga kesehatan, lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi.
‎
‎“Air bukan sekadar kebutuhan dasar, tetapi merupakan fondasi bagi kehidupan, kesehatan, lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi. Ketika kita berbicara mengenai pembangunan masa depan, maka pembicaraan mengenai air harus ditempatkan di bagian paling fundamental,” ujar Arief.
‎
‎Keterlibatan PAM JAYA dalam Private CEO Roundtable di New York menjadi bagian dari upaya memperluas kolaborasi dan pertukaran pengalaman pengelolaan air minum di tingkat internasional.
‎
‎Melalui forum tersebut, PAM JAYA memperkenalkan pengalaman pengembangan layanan air di Jakarta sekaligus menjajaki peluang kerja sama strategis untuk mendukung kebutuhan investasi dan pembangunan infrastruktur.
‎
‎Di bawah kepemimpinan Arief Nasrudin, agenda pengembangan tersebut diarahkan untuk memperkuat layanan air minum perpipaan yang andal dan berkelanjutan, sekaligus mendukung kebutuhan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi Jakarta.
‎
‎

MoneyTalk.id, Jakarta – Polemik mengenai pemenuhan syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian. Dalam podcast Forum Keadilan, Jumat (2/10/2026), pengamat hukum Syarif Bastaman menyebut terbuka kemungkinan Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah hukum apabila di kemudian hari ditemukan fakta bahwa Gibran tidak memenuhi persyaratan ketika maju dalam Pilpres 2024.

Pernyataan tersebut disampaikan Syarif saat menjawab pertanyaan jurnalis senior Darmawan Sepriyossa mengenai posisi Prabowo apabila setelah dua tahun pemerintahan berjalan muncul bukti bahwa terdapat persyaratan pencalonan Gibran yang tidak terpenuhi.

Darmawan mempertanyakan apakah Prabowo dapat merasa dirugikan atau bahkan menggugat Gibran apabila sejak awal terdapat informasi atau persyaratan yang ternyata tidak sesuai.

Syarif mengibaratkan persoalan tersebut seperti hubungan perkawinan ketika salah satu pihak dianggap menyembunyikan fakta penting dari pihak lainnya.

“Itu seperti peristiwa perkawinan di mana suaminya menipu istrinya. Ya, Prabowo bisa menggugat, bisa diterapkan,” ujar Syarif dalam podcast tersebut.

Namun, ketika ditanya apakah Prabowo juga dapat terseret apabila ternyata sejak awal mengetahui persoalan tersebut, Syarif memberikan penjelasan berbeda.

Menurut dia, persoalan utama berada pada kewenangan lembaga penyelenggara pemilu yang melakukan verifikasi dan menetapkan persyaratan calon.

“Dia tidak punya kewenangan untuk menilai. Yang punya kewenangan itu adalah KPU. Penyelenggara pemilu,” kata Syarif.

Syarif juga menyinggung persoalan dokumen pendidikan. Menurut dia, untuk aspek tertentu mengenai keabsahan dokumen pendidikan terdapat institusi yang memiliki kewenangan sesuai bidangnya.

“Sepanjang mengenai ijazah saya kira institusinya adalah Kemendikbud,” ujarnya.

Darmawan kemudian mengajukan pertanyaan yang lebih jauh. Karena Prabowo dan Gibran maju sebagai satu pasangan dalam Pilpres 2024, apakah persoalan yang melekat pada salah satu pasangan otomatis berdampak terhadap pasangan lainnya?

Syarif menjawab bahwa konsep tersebut tidak dapat diterapkan secara otomatis.

“Prabowo dengan Gibran ini satu paket. Apakah rebus sic stantibus juga berlaku?” tanya Darmawan.

“Tidak berlaku satu paket sama sekali tidak berlaku satu paket. Tidak punya kewenangan Pak Prabowo untuk menilai dia tidak memenuhi syarat,” jawab Syarif.

Pernyataan tersebut menempatkan titik persoalan pada siapa yang mempunyai kewenangan melakukan verifikasi dan menetapkan terpenuhi atau tidaknya persyaratan calon.

Dalam proses Pilpres 2024, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memang didaftarkan dan kemudian ditetapkan KPU sebagai pasangan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024. Putusan MK Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 kemudian menolak seluruh permohonan dalam perkara perselisihan hasil Pilpres 2024.

KPU juga menetapkan pasangan Prabowo-Gibran sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih melalui Keputusan KPU Nomor 504 Tahun 2024.

Darmawan kemudian bertanya siapa pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila pada akhirnya ditemukan persoalan dalam proses pemenuhan persyaratan tersebut.

Syarif menyebut perlu melihat terlebih dahulu rangkaian peristiwa yang terjadi sebelum menentukan siapa yang bertanggung jawab.

Menurut dia, setidaknya terdapat dua kemungkinan, yakni kelalaian atau persoalan yang memang dirancang sejak awal.

“Tentu harus ada subsequent event untuk melihat siapa nih yang dulu meloloskan ini. Ada dua kemungkinan. Pertama negligence, kelalaian, atau yang kedua memang by design,” kata Syarif.

Ia menilai apabila persoalan tersebut ternyata dilakukan dengan sengaja, konsekuensi hukumnya akan jauh lebih serius.

“Kalau by design lebih parah. Itu kan artinya sudah political corruption,” ujarnya.

Pertanyaan kemudian diarahkan pada konsekuensi politik dan ketatanegaraan apabila fakta hukum yang dipersoalkan tersebut pada akhirnya terbukti.

Darmawan bertanya apakah berdasarkan fakta yang nantinya terungkap Indonesia akan segera memiliki wakil presiden baru.

Syarif memberikan jawaban tegas.

“Iya. Iya, iya. Kita segera punya Wapres baru,” jawabnya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pergantian pucuk pimpinan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dinilai bukan semata-mata rotasi jabatan, melainkan bagian dari langkah strategis Presiden Prabowo Subianto untuk menata ulang kekuatan politik dan institusi negara.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menyebut Prabowo sedang menjalankan strategi perubahan cepat atau blitzkrieg, istilah militer dalam bahasa Jerman yang berarti serangan kilat.

Menurut Amir, Prabowo memahami bahwa pembenahan pemerintahan tidak mungkin dilakukan sekaligus. Karena itu, diperlukan langkah bertahap, tetapi terukur, dengan memprioritaskan posisi-posisi strategis yang menentukan efektivitas kekuasaan.

“Prabowo melakukan blitzkrieg. Tidak mungkin semuanya bisa dilunasi sekaligus. Ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Harapan publik, reshuffle ini menjadi momentum untuk membebaskan pemerintahan dari pengaruh rezim lama,” ujar Amir Hamzah dalam keterangannya, Rabu (1/10/2026).

Ia menilai, pergantian Kapolri merupakan salah satu langkah penting dalam rangka mengelola kekuasaan Prabowo. Sebab, kekuasaan tidak cukup hanya ditopang oleh legitimasi politik, tetapi juga membutuhkan kekuatan institusional yang solid.

Amir mengaitkan strategi tersebut dengan pemikiran Sun Tzu dalam The Art of War dan Carl von Clausewitz, ahli strategi militer Jerman.

Menurutnya, Sun Tzu menekankan pentingnya strategi, kecermatan membaca situasi, dan kemampuan mengalahkan lawan melalui perhitungan yang matang. Sementara Clausewitz memberikan perhatian besar terhadap penggunaan kekuatan dalam mencapai tujuan politik.

“Kalau Clausewitz memperlihatkan pentingnya kekuatan, Sun Tzu mengajarkan bagaimana kekuatan itu digunakan melalui strategi. Prabowo tampaknya memahami bahwa mengelola kekuasaan membutuhkan keduanya,” katanya.

Amir menilai pilihan Prabowo terhadap Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri bukan keputusan yang muncul secara tiba-tiba.

Menurut dia, Suyudi memiliki pengalaman di bidang intelijen dan reserse yang menjadi modal penting untuk memimpin institusi kepolisian, terutama dalam menghadapi tantangan penegakan hukum dan pembenahan internal.

Ia menduga Prabowo telah mengamati rekam jejak Suyudi sejak menjabat Kapolda Banten.

“Prabowo sudah mengintip Suyudi ketika menjadi Kapolda Banten. Dia melihat kapasitas, pengalaman intelijen, dan kemampuan reserse yang dimiliki Suyudi. Ini bukan keputusan tanpa pertimbangan,” ungkap Amir.

Pada Kamis (1/10/2026), DPR RI menyetujui Suyudi sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Persetujuan tersebut diberikan dalam Rapat Paripurna ke-8 DPR RI setelah sebelumnya Komisi III menyepakati pencalonan Suyudi secara aklamasi.

Amir juga menghubungkan langkah Prabowo tersebut dengan pola kepemimpinan Presiden Soeharto yang, menurut pandangannya, memiliki strategi tersendiri dalam mengadopsi dan menempatkan kader bangsa pada posisi-posisi penting pemerintahan.

Ia melihat Prabowo sedang membangun konfigurasi kekuasaan yang tidak hanya bergantung pada satu institusi, melainkan melibatkan berbagai simpul strategis dalam pemerintahan dan lembaga negara.

Amir mencontohkan bagaimana kekuatan politik di lembaga legislatif menjadi bagian dari konfigurasi tersebut.

Di MPR, posisi Ketua dijabat Ahmad Muzani. Sementara di DPR, Puan Maharani secara formal menjabat sebagai Ketua DPR, tetapi Amir menilai Sufmi Dasco Ahmad memiliki peran penting dalam dinamika politik dan komunikasi antar kekuatan di parlemen.

Menurut Amir, konfigurasi tersebut memperlihatkan bagaimana Prabowo membangun hubungan politik dengan berbagai institusi untuk memastikan agenda pemerintahan dapat berjalan.

“Prabowo sedang membangun kekuatan. Ada MPR, DPR, dan berbagai simpul politik yang saling berkaitan. Ini bagian dari cara mengelola kekuasaan agar pemerintahan berjalan efektif,” ujarnya.

Ia menilai konsolidasi tersebut tidak berhenti pada lembaga legislatif. Institusi penegak hukum dan pertahanan juga menjadi bagian penting dalam strategi pemerintahan.

Setelah pergantian Kapolri, Amir memperkirakan penataan kepemimpinan pada institusi strategis lainnya akan menjadi perhatian publik, termasuk Panglima TNI dan Jaksa Agung.

Namun, ia menekankan bahwa perubahan pada institusi-institusi tersebut harus dilihat sebagai bagian dari keseluruhan strategi pemerintahan, bukan semata-mata pergantian individu.

Menurutnya, keberhasilan konsolidasi kekuasaan akan sangat ditentukan oleh kemampuan Prabowo membangun koordinasi antarlembaga, menjaga loyalitas terhadap konstitusi, serta memastikan setiap institusi bekerja sesuai kewenangannya.

“Kapolri, Panglima TNI, dan Jaksa Agung merupakan posisi strategis. Kalau pemerintah ingin melakukan pembenahan secara menyeluruh, tentu hubungan antarlembaga ini menjadi sangat penting,” katanya.

Amir menilai tantangan langsung bagi Suyudi setelah resmi menjabat Kapolri adalah melakukan penataan internal Polri, terutama di Bareskrim dan jajaran Kepolisian Daerah (Polda).

Menurutnya, pembenahan tidak cukup dilakukan pada tingkat pimpinan tertinggi. Reformasi harus menyentuh mekanisme penegakan hukum, tata kelola penyidikan, profesionalisme aparat, serta pengawasan terhadap anggota kepolisian.

Ia menilai Bareskrim memiliki posisi penting karena menangani berbagai perkara pidana yang berdampak luas terhadap kepentingan publik.

“Penataan internal harus dimulai dari Mabes Polri, khususnya Bareskrim dan Polda. Jangan sampai pergantian Kapolri hanya mengubah pucuk pimpinan, tetapi persoalan di bawahnya tetap berjalan seperti sebelumnya,” tegas Amir.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga independensi penyidik agar penegakan hukum tidak menjadi alat kepentingan politik kelompok tertentu.

Dalam pandangan Amir, perubahan kepemimpinan Polri juga memunculkan harapan publik terhadap penegakan hukum atas berbagai perkara yang menjadi sorotan nasional.

Ia menyebut tidak tertutup kemungkinan Bareskrim melakukan pemanggilan terhadap Joko Widodo (Jokowi) apabila terdapat dasar hukum, bukti permulaan, dan kebutuhan penyidikan yang relevan dengan perkara tertentu.

Pernyataan tersebut disampaikan Amir dalam kaitannya dengan berbagai pengakuan dan tuduhan yang berkembang di ruang publik mengenai dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam kasus korupsi.

Meski demikian, pemanggilan seseorang dalam proses hukum harus didasarkan pada alat bukti dan prosedur yang berlaku, bukan semata-mata tekanan atau ekspektasi politik.

Amir menilai, independensi penegakan hukum akan menjadi salah satu tolok ukur penting bagi kepemimpinan Suyudi.

“Kalau memang ada perkara yang membutuhkan pemeriksaan, Bareskrim harus bekerja secara profesional. Siapa pun orangnya, semua harus diperlakukan sama di hadapan hukum,” ujarnya.

Menurut Amir, pergantian Kapolri menjadi momentum untuk menguji sejauh mana Prabowo mampu menerjemahkan konsolidasi kekuasaan menjadi pembenahan institusi negara.

Baginya, kekuatan pemerintahan tidak hanya diukur dari kemampuan presiden menempatkan orang-orang kepercayaannya dalam jabatan strategis, tetapi juga dari keberanian membangun sistem hukum yang adil, transparan, dan tidak tebang pilih.

Dengan demikian, langkah Prabowo melakukan reshuffle dan memilih Suyudi sebagai Kapolri akan terus menjadi perhatian publik, terutama dalam melihat arah hubungan kekuasaan, independensi aparat, dan masa depan reformasi penegakan hukum di Indonesia.

MoneyTalk.id, Jakarta – Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara yang mempersoalkan keabsahan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat menimbulkan persoalan ketatanegaraan yang tidak sederhana apabila permohonan tersebut dikabulkan.

Bivitri mengatakan, salah satu konsekuensi yang mungkin muncul adalah Gibran didiskualifikasi dari jabatan wakil presiden. Namun, menurut dia, mekanisme pengisian posisi wakil presiden dalam kondisi tersebut belum sepenuhnya jelas.

“Secara efektif sebenarnya sama karena implikasi dari putusannya nanti bila dikabulkan adalah Gibran didiskualifikasi. Sehingga kita belum punya mekanismenya sebenarnya,” kata Bivitri di Kompas TV, Kamis (1/10/2026).

Perkara tersebut saat ini menjadi perhatian karena petitum pemohon antara lain meminta MK menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden, membatalkan penetapan pencalonannya, hingga membatalkan pelantikan Gibran sebagai wakil presiden. Pemohon juga meminta MPR menyelenggarakan pemilihan wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Bivitri kemudian melihat kemungkinan mekanisme pengisian jabatan tersebut apabila kerangka hukumnya disamakan dengan mekanisme ketika pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden.

“Kalau kerangkanya disamakan dengan pada saat pencalonan, maka koalisilah yang harus menentukan siapa yang akan menjadi wakil presiden,” ujarnya.

Namun, Bivitri menegaskan bahwa mekanisme tersebut belum dapat dipastikan karena belum ada putusan MK yang menentukan bagaimana persoalan tersebut harus diselesaikan.

“Sekali lagi kita belum punya mekanismenya,” katanya.

Menurut Bivitri, MK nantinya tidak hanya berhadapan dengan persoalan mengenai terpenuhi atau tidaknya syarat pencalonan, tetapi juga dengan berbagai konsekuensi ketatanegaraan apabila putusan tersebut berdampak terhadap jabatan wakil presiden yang sedang berjalan.

Mahkamah Konstitusi sendiri pada sidang 30 September 2026 mencatat bahwa perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 berkaitan dengan keabsahan pencalonan Gibran. Dalam persidangan tersebut, ahli pemohon berpendapat bahwa persoalan syarat calon dapat ditempuh melalui mekanisme electoral disqualification, bukan otomatis melalui mekanisme pemakzulan.

Dalam perkara itu, Bivitri Susanti juga tercatat sebagai salah satu ahli yang dihadirkan pemohon.

Bivitri memperkirakan MK akan mempertimbangkan secara serius implikasi ketatanegaraan dari setiap kemungkinan putusan.

“Saya kira kecenderungannya Mahkamah Konstitusi memang akan memperhatikan banyak persoalan atau implikasi-implikasi ketatanegaraan yang jauh lebih rumit,” tuturnya.

Ia kemudian mengibaratkan kemungkinan pendekatan MK dengan putusan mengenai anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam perkara anggaran MBG, MK sebelumnya mengabulkan sebagian permohonan dan menetapkan bahwa anggaran MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan harus dipisahkan dari anggaran operasional pendidikan paling lambat dalam APBN 2028 atau dua tahun sejak putusan diucapkan.

Putusan tersebut menunjukkan bahwa MK dapat memberikan ruang waktu untuk penyesuaian terhadap konsekuensi putusannya, bukan selalu menerapkan perubahan secara serta-merta.

Bivitri mengatakan pola semacam itu dapat menjadi gambaran mengenai bagaimana MK mempertimbangkan dampak ketatanegaraan dari sebuah putusan.

“Misalnya dalam kasus MBG, APBN saja kan mereka bilang oke, tapi dua tahun lagi dilaksanakannya. Kira-kira seperti itu,” kata Bivitri.

Karena itu, ia membayangkan apabila MK menemukan persoalan hukum dalam proses pencalonan, Mahkamah dapat melakukan pelurusan dari sisi hukum tata negara dengan mempertimbangkan dampak terhadap sistem pemerintahan.

“Saya membayangkan nanti kalaupun ada pelurusan-pelurusan dari segi hukum tata negara oleh Mahkamah Konstitusi, ada kecenderungannya mereka tidak akan langsung melakukan pembatalan keseluruhan proses,” ujarnya.

MoneyTalk.id,Jakarta –  Sebuah video yang merekam aksi protes nasabah di Kantor Cabang (KC) Bank Mandiri Bintaro Sektor 1 viral di media sosial. Nasabah tersebut mendesak pimpinan cabang dan pihak manajemen bank pelat merah itu untuk segera memberikan penjelasan resmi terkait dugaan raibnya dana serta hilangnya isi Safe Deposit Box (SDB) senilai Rp5 miliar.

Kasus ini bermula ketika fasilitas penitipan barang berharga atau Safe Deposit Box (SDB) yang seharusnya menjadi tempat paling aman di lembaga perbankan justru menjadi sorotan tajam. Seorang nasabah bernama Palomita, mantan Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Malang, melalui kuasa hukumnya dari Lembaga Bantuan Hukum Komando Kontra Pengaduan Masyarakat Pemberantas (LBH-KKPMP), resmi melayangkan somasi ketiga kepada Bank Mandiri KCP Bintaro Sektor 1, Jakarta Selatan. Langkah hukum ini diambil setelah pihak bank dinilai tidak transparan dan gagal memberikan kejelasan terkait raibnya aset berharga senilai Rp5 miliar dari dalam boks penyimpanan korban, yang meliputi emas batangan, perhiasan, serta uang tunai dalam bentuk mata uang asing.

Berdasarkan keterangan kuasa hukum, penyimpanannya sendiri dimulai pada Mei 2022 ketika korban memutuskan untuk menyimpan aset berharganya di fasilitas SDB Bank Mandiri KCP Bintaro Sektor 1. Saat proses administrasi awal, korban dilayani oleh oknum staf Customer Service (CS) berinisial A, yang kemudian menyarankan korban untuk menitipkan kedua kunci fisik SDB tersebut di bank dengan dalih keamanan.

Pada April 2024, korban sempat datang dan membuka boks untuk mengambil uang tunai sebesar 1.000 riyal. Namun, ketika korban kembali berniat memeriksa asetnya, ia dikejutkan dengan kondisi data transaksi atau catatan penyimpanan miliknya yang dinyatakan nihil di sistem bank.

Lebih janggal lagi, posisi laci SDB milik korban ditemukan telah berubah dari letak semula. Saat kasus ini mulai dipertanyakan, oknum staf CS berinisial A dilaporkan telah menghilang secara misterius.

Hingga somasi ketiga dilayangkan, proses mediasi antara pihak korban dan manajemen Bank Mandiri masih menemui jalan buntu. Korban bersama tim kuasa hukum secara tegas menyampaikan sejumlah tuntutan utama, yakni meminta pihak bank membuka rekaman kamera pengawas (CCTV) dan buku catatan aktivitas (logbook) akses keluar-masuk ruang SDB guna melihat siapa saja yang melakukan pembukaan boks secara ilegal, menuntut ganti rugi materiel atas hilangnya seluruh aset senilai Rp5 miliar, serta meminta penjelasan resmi mengapa data administrasi dan riwayat kunjungan korban bisa hilang dari sistem internal bank.

Jika pihak Bank Mandiri KCP Bintaro Sektor 1 tetap tidak memberikan tanggapan kooperatif atas somasi ketiga ini, tim kuasa hukum menegaskan akan segera membawa kasus dugaan kelalaian dan penggelapan ini ke ranah hukum pidana serta melaporkannya ke otoritas pengawas keuangan terkait.

Hingga berita ini diturunkan, pihak redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi dan meminta keterangan resmi lanjutan dari manajemen PT Bank Mandiri (Persero) Tbk guna menghadirkan pemberitaan yang berimbang (cover both sides).

MoneyTalk.id,Jakarta – Publik Jawa Timur diguncang kabar dugaan keterlibatan tiga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pesta narkoba di sebuah hotel di Surabaya. Peristiwa yang mencoreng citra lembaga legislatif tersebut menyeret nama tiga legislator dari Fraksi Partai Gerindra yang berasal dari Kabupaten Situbondo, Malang, dan Banyuwangi.

Berdasarkan pemberitaan Inilah.com dan sejumlah media nasional, ketiga anggota dewan tersebut adalah Afif Reza Rimunda, anggota DPRD Kabupaten Situbondo; Ukasyah Ali Murtadho, anggota DPRD Kabupaten Malang; serta Asrilla Diska Rimunda, anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi.

Ketiganya diamankan oleh Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Surabaya bersama lima orang lainnya dalam penggerebekan sebuah kamar hotel pada Senin dini hari, 28 September 2026.

Kasus ini sontak menjadi sorotan karena mereka bukan warga biasa, melainkan pejabat publik yang memperoleh mandat rakyat untuk menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.

Ironisnya, ketika masyarakat berharap para wakil rakyat memberikan teladan dalam kehidupan sosial, justru muncul kabar yang menyeret nama mereka dalam dugaan penyalahgunaan narkotika.

Delapan Orang Diamankan, Polisi Sita Sabu dan Ekstasi

Kasi Humas Polrestabes Surabaya AKP Hadi Ismanto membenarkan pengamanan delapan orang dalam penggerebekan tersebut.

Penggerebekan berawal dari informasi masyarakat mengenai seorang karyawan swasta berinisial N yang diduga sedang menggelar pesta narkoba di kamar hotel.

Saat petugas mendatangi lokasi, ditemukan delapan orang berada di dalam kamar. Polisi kemudian mengamankan mereka untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Dari lokasi kejadian, polisi menyita sejumlah barang bukti, antara lain satu plastik sabu bekas pakai, dua butir ekstasi berwarna kuning, alat isap, korek api, serta bungkus rokok yang digunakan untuk menyimpan sabu.

Hasil pemeriksaan dan tes urine menunjukkan tujuh orang positif menggunakan ekstasi, sementara N diketahui mengonsumsi sabu dan ekstasi.

Polisi juga mengungkapkan bahwa N mengaku memperoleh narkotika tersebut dari seseorang berinisial C yang kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Mengapa Tidak Ditahan? Polisi Terapkan Restorative Justice

Perkara ini semakin menyita perhatian publik setelah kepolisian menyatakan delapan orang yang diamankan diproses melalui mekanisme restorative justice.

AKP Hadi Ismanto menjelaskan, keputusan tersebut berkaitan dengan jumlah barang bukti yang ditemukan, yang disebut berada di bawah batas sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).

“Kami proses restorative justice untuk delapan pelaku ini. Kami pastikan semua kami proses sesuai prosedur,” ujar Hadi dalam keterangan tertulis yang diterima media pada Rabu, 30 September 2026.

Meski demikian, penerapan mekanisme tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai penanganan kasus narkotika yang melibatkan pejabat negara.

Apakah status sebagai wakil rakyat akan menjadi momentum bagi partai politik dan lembaga legislatif untuk memperketat pengawasan terhadap perilaku anggotanya?

Pertanyaan ini penting mengingat narkotika merupakan persoalan serius yang dampaknya tidak hanya menyangkut individu, tetapi juga keluarga, lingkungan sosial, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.

Gerindra Buka Suara, Pemecatan Menunggu Putusan Hukum

Sekretaris DPD Partai Gerindra Jawa Timur, Kharisma Febriansyah, menyatakan pihaknya masih menunggu informasi resmi dari aparat kepolisian.

Ia menegaskan bahwa partai menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

“Kami menunggu dari aparat kepolisian apakah benar informasi tersebut. Kami menghormati proses hukum yang ada apabila itu benar terjadi,” kata Kharisma.

Ia juga menjelaskan bahwa partai memiliki aturan internal terhadap kader yang terlibat persoalan hukum, termasuk kasus penyalahgunaan narkotika.

Menurutnya, apabila seorang kader telah dinyatakan bersalah melalui putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap atau inkracht, partai dapat mengambil langkah pemecatan.

Pernyataan tersebut menjadi perhatian karena ketiga legislator yang namanya mencuat dalam kasus ini merupakan anggota DPRD dari Fraksi Gerindra.

Badan Kehormatan DPRD Tunggu Kepastian

Di tingkat daerah, Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Banyuwangi, Suwito, mengaku belum menerima konfirmasi resmi dari aparat penegak hukum mengenai keterlibatan Asrilla Diska Rimunda.

Ia menyatakan telah berupaya menghubungi yang bersangkutan, tetapi belum memperoleh jawaban.

Suwito menegaskan bahwa Badan Kehormatan akan mengedepankan asas praduga tak bersalah dan mempertimbangkan langkah kelembagaan setelah memperoleh informasi serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ia juga menyebut keberadaan Asrilla di Surabaya tidak berkaitan dengan tugas kedewanan maupun agenda kepartaian.

Skandal yang Menguji Kepercayaan Publik

Kasus dugaan pesta narkoba yang menyeret tiga anggota DPRD ini menjadi ujian serius bagi integritas wakil rakyat dan komitmen partai politik dalam menjaga perilaku kadernya.

Masyarakat tentu berharap persoalan tersebut ditangani secara transparan, profesional, dan tanpa perlakuan istimewa terhadap siapa pun, terlepas dari jabatan maupun kedudukan politiknya.

Di sisi lain, asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati. Status seseorang yang diamankan dalam proses penyelidikan tidak serta-merta dapat disamakan dengan putusan bersalah oleh pengadilan.

Namun, terlepas dari proses hukum yang berjalan, peristiwa ini kembali mengingatkan bahwa jabatan publik menuntut tanggung jawab moral yang besar.

Kepercayaan rakyat bukan hanya diperoleh melalui suara dalam pemilihan umum, tetapi juga dijaga melalui perilaku, integritas, dan keteladanan para pemegang mandat.

Ketika nama wakil rakyat terseret dalam dugaan pesta narkoba, yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi pribadi, melainkan juga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang seharusnya menjadi representasi suara rakyat.

MoneyTalk.id,Jakarta – Suasana Rutan Kelas I Cipinang, Jakarta Timur, mendadak digegerkan dengan penemuan seorang narapidana berinisial S (39) yang tewas di area toilet ruang pengunjung pada Selasa sore, 29 September 2026. Korban diketahui merupakan napi yang menjalani masa hukuman atas kasus pencurian dan menghuni blok lantai 2.

Peristiwa bermula ketika korban sempat terlihat mengobrol dengan seorang saksi terkait masalah registrasi, namun tampak menunjukkan gerak-gerik kebingungan. Korban kemudian meminta izin untuk pergi ke toilet pengunjung. Berdasarkan rekaman kamera pengawas (CCTV), korban sempat terlihat keluar-masuk di area toilet pria dan wanita sebelum akhirnya ditemukan tak bernyawa sekitar pukul 16.00 WIB oleh seorang petugas kebersihan rutan. Dari hasil pantauan awal di lokasi kejadian, korban diduga kuat meninggal dunia akibat bunuh diri.

Humas Rutan Kelas I Cipinang, Amien, membenarkan adanya insiden penemuan jenazah tersebut di lingkungan rutan. Menindaklanjuti laporan itu, jajaran kepolisian langsung bergerak cepat menuju lokasi. Tim Inafis dan DVI Polres Metro Jakarta Timur diterjunkan guna melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) serta pemeriksaan intensif.

“Ditemukan tewas jam 4 sore. Kami masih menunggu hasil penyelidikan kepolisian terkait penyebab tewasnya,” ujar Amien saat dikonfirmasi.

Saat ini, jenazah korban telah berhasil dievakuasi oleh pihak kepolisian untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut guna memastikan penyebab pasti kematiannya.