20 November 2026

News

MoneyTalk.id,Jakarta – Koordinator Laskar Cinta Jokowi, Suhandono Baskoro, merespons keras wacana yang mempersoalkan keabsahan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI.

Suhandono menegaskan, Gibran telah terpilih melalui Pemilu 2024 sebagai satu paket bersama Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, menurut dia, upaya mempersoalkan kembali status Gibran sebagai Wakil Presiden dinilai tidak dapat diterima.

“Gibran secara konstitusi sudah terpilih satu paket dengan Prabowo,” kata Suhandono dalam pernyataan kepada wartawan, Minggu (27/9/2026).

Ia menilai pihak-pihak yang terus mencari kesalahan terkait Gibran justru berpotensi memicu kemarahan masyarakat. Suhandono juga menyinggung polemik mengenai ijazah Gibran yang menurutnya telah dijelaskan.

“Orang-orang tidak waras yang mencari kesalahan Gibran. Gibran jelas ijazahnya,” ujarnya.

Suhandono menyebut masyarakat Indonesia dapat bereaksi keras apabila ada keputusan yang menyatakan Gibran tidak sah sebagai Wakil Presiden.

“Rakyat Indonesia marah dengan kelakuan gerombolan Denny Indrayana,” katanya.

Bahkan, Suhandono melontarkan pernyataan bahwa apabila Gibran sampai diputuskan tidak sah sebagai Wakil Presiden, masyarakat akan menduduki Mahkamah Konstitusi (MK).

“Jika Gibran diputuskan tak sah jadi Wapres, rakyat akan Indonesia duduki MK,” tegasnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Suhandono di tengah munculnya perdebatan mengenai kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden serta berbagai gugatan dan argumentasi hukum yang mempertanyakan proses pencalonannya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pakar hukum tata negara Denny Indrayana mengungkapkan keyakinannya bahwa jika proses hukum yang sedang ditempuh berjalan lancar, posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI dapat berubah pada awal Oktober.

Pernyataan tersebut disampaikan Denny ketika membahas polemik persyaratan pencalonan dalam Pemilu 2024, termasuk persoalan dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden serta aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang sempat mengecualikan dokumen tersebut dari akses publik.

“Kalau ini lancar dan diganti, awal Oktober sudah ganti wakil presiden kita,” kata Denny di podcast Forum Keadilan Madilog, Minggu (27/9/2026).

Menurut Denny, persoalan yang dipersoalkan tidak berhenti pada isu ijazah. Ia menyoroti proses masuknya Pasal 18 ayat (3) dalam aturan KPU yang menurutnya perlu ditelusuri lebih jauh.

Denny mengklaim pasal tersebut tidak tercantum dalam draf yang diuji publik oleh KPU pada September. Ia juga mempertanyakan proses konsultasi antara KPU dengan Komisi II DPR RI pada 20 September yang menurutnya tidak membahas ketentuan tersebut.

“Pasal 18 ayat 3 ini pada saat KPU melakukan uji publik peraturan drafnya di bulan September enggak ada. Pasal 18 ayat 3 ini menyelundup,” ujarnya.

Ia kemudian mempertanyakan kapan ketentuan tersebut dimasukkan ke dalam aturan KPU.

Denny juga mengaitkan persoalan tersebut dengan Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025. Keputusan itu memang pernah menetapkan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan. Dokumen yang masuk dalam ketentuan tersebut antara lain dokumen persyaratan pencalonan, termasuk ijazah.

Namun, KPU kemudian membatalkan keputusan tersebut pada 16 September 2025. Secara resmi, pencabutan itu dituangkan melalui Keputusan KPU Nomor 805 Tahun 2025 tentang Pencabutan atas Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025.

“Di tahun 2025 keputusan KPU nomor 731, yang isinya dokumen syarat calon presiden dan wakil presiden dirahasiakan. Kok ada keputusan begini? Buat siapa itu dirahasiakan?” kata Denny.

Menurut Denny, rangkaian persoalan tersebut perlu dilihat secara lebih luas. Ia menyebut isu yang berkembang bukan lagi hanya mengenai keabsahan dokumen tertentu, tetapi menyangkut kemungkinan adanya persoalan dalam proses penyelenggaraan pemilu.

“Kalau diruntut seperti ini apa kesimpulan kita? Ini bukan sekadar ijazah. Ini bisa jadi adalah electoral fraud, political corruption, electoral corruption,” ujarnya.

Denny menegaskan bahwa istilah tersebut merupakan kesimpulan yang menurutnya perlu diuji melalui proses hukum dan pembuktian. Ia tidak menjelaskan dalam pernyataan tersebut adanya putusan pengadilan yang telah menyatakan terjadi kecurangan pemilu atau korupsi politik.

Dalam kesempatan itu, Denny juga mengungkapkan bahwa dirinya telah mencoba menghubungi sejumlah tokoh politik untuk membicarakan kemungkinan langkah hukum terkait persoalan tersebut.

“Saya coba kontak Mas Anies, saya coba kontak Mas Ganjar dan Pak Mahfud,” kata Denny.

Menurut Denny, para tokoh tersebut disebut mempertimbangkan persoalan persepsi publik apabila mereka menjadi pemohon dalam perkara tersebut.

“Ya, mereka bilang enggak enaklah kalau kita jadi pemohon, kan nanti dikira enggak terima kalah dan segala macam,” ujarnya.

Denny mengatakan kekhawatiran tersebut menurutnya tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan persoalan hukum apabila memang terdapat dugaan pelanggaran yang perlu diuji.

“Ya enggak apa-apa,” kata Denny.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat militer dan politik Universitas Nasional (UNAS), Selamat Ginting, menilai mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tengah membangun konsentrasi kekuatan politik di Jawa Barat.

Menurut Selamat, perkembangan tersebut perlu diperhatikan karena Jawa Barat memiliki posisi strategis dalam peta politik nasional. Ia menyebut Jokowi sedang menjalankan manuver politik dengan melihat bagaimana respons berbagai kekuatan politik terhadap langkah-langkah yang dilakukan.

“Jokowi mengonsentrasikan ekosistemnya di Jawa Barat. Jokowi ini sedang menjalankan jurus politik dewa mabuk, ingin melihat reaksi Gerindra,” kata Selamat Ginting di podcast Forum Keadilan Madilog, Ahad (27/9/2026).

Ia bahkan menggambarkan Jokowi sebagai kekuatan politik yang menurutnya dapat menjadi “bahaya laten” apabila tidak diperhitungkan oleh kekuatan politik lainnya.

“Jokowi ini bahaya laten yang sewaktu-waktu bisa memakan semuanya,” ujarnya.

Selamat mengatakan dinamika tersebut kini mulai cair dalam pembicaraan publik. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kemungkinan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM masuk dalam konfigurasi politik menuju Pemilu 2029.

Menurut dia, KDM berpotensi dipasangkan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2029. Namun, ia menilai posisi KDM tidak hanya menarik bagi satu kelompok politik.

“KDM itu berpotensi dipasangkan dengan Gibran 2029. Dia sangat seksi bagi poros-poros,” kata Selamat.

Ia menyebut sejumlah poros politik yang berpotensi melihat KDM sebagai figur strategis, mulai dari poros Hambalang, Solo, Cikeas, hingga kelompok politik lainnya, termasuk Golkar.

Dalam pandangan Selamat, perkembangan tersebut membuat KDM berpotensi menjadi kingmaker di Jawa Barat. Posisi tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap konfigurasi politik, terutama karena Jawa Barat merupakan salah satu wilayah dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia.

“Dia berpotensi menjadi kingmaker di Jawa Barat,” tuturnya.

Namun, Selamat mengingatkan bahwa posisi politik tersebut juga mengandung risiko. Menurut dia, jika KDM mengambil keputusan politik yang keliru, kekuatan yang sedang dibangun justru dapat berbalik menjadi persoalan bagi dirinya sendiri.

“Kalau KDM salah mengambil keputusan, dia bisa menjadi senjata makan tuan,” katanya.

Selamat kemudian mengibaratkan situasi tersebut dengan dinamika politik yang pernah dialami Ridwan Kamil. Menurut dia, perubahan konfigurasi politik dapat terjadi ketika sejumlah kekuatan yang sebelumnya berbeda posisi kemudian membangun kesamaan kepentingan.

Ia mencontohkan kemungkinan Prabowo, Gerindra dan Golkar berada dalam satu konfigurasi politik untuk menghadapi KDM apabila terjadi perbedaan kepentingan politik.

“Seperti yang dialami oleh Ridwan Kamil. Prabowo, Gerindra bersekutu dengan Golkar. Kalau melihat KDM ini mengkhianati Gerindra, ini bisa dibongkar apa yang telah dilakukan KDM selama menjadi Bupati Purwakarta,” ujar Selamat.

Menurutnya, Golkar memiliki pengetahuan mengenai perjalanan politik KDM selama menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Karena itu, dinamika hubungan antarkekuatan politik di Jawa Barat dinilai dapat berubah dengan cepat apabila kepentingan politik mulai berseberangan.

“Golkar pasti tahu kartunya,” kata Selamat.

Pernyataan Selamat tersebut menggambarkan bagaimana Jawa Barat mulai dipandang sebagai salah satu arena penting dalam pembentukan konfigurasi politik menuju 2029. Sejumlah nama dan kelompok politik yang kini berada dalam posisi berbeda masih memiliki ruang untuk membangun komunikasi maupun koalisi baru.

Karena itu, menurut Selamat, langkah politik Jokowi, KDM, Gerindra, Golkar maupun kelompok politik lainnya di Jawa Barat akan menjadi bagian penting dari dinamika politik nasional menjelang Pemilu 2029.

MoneyTalk.id,Jakarta – Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet) bersama istri Lenny Sri Mulyani, selaku orangtua Belizza Shintya Putri (Bella), menerima lamaran dari pasangan Hoedarianto Hoed (Anto Hoed) dan anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Melly Goeslaw, orangtua dari Pria Bernama Hoed (Abe). Pertemuan dua keluarga tersebut menjadi momentum istimewa yang mempertemukan dua keluarga dengan latar belakang politik berbeda, sekaligus mempererat hubungan kekeluargaan yang telah terjalin melalui putra-putri mereka.

“Sebagai orangtua, tentu kami merasa bahagia dan bersyukur ketika menerima kedatangan keluarga Mas Anto dan Mbak Melly untuk menyampaikan niat baik meminang putri kami, Bella. Bagi kami, lamaran ini merupakan awal dari perjalanan dua anak muda untuk membangun kehidupan bersama dengan penuh tanggung jawab, saling menghormati dan saling menguatkan,” ujar Bamsoet dalam acara lamaran Belizza Shintya Putri di Jakarta, Sabtu (26/9/26).

Turut hadir antara lain Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai, Sekjen Partai Golkar Sarmuji sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Anggota DPR RI Ahmad Sahroni, Robert Kardinal, Aboe Bakar Al-Habsyi dan Umbu Kabunang, Utusan Khusus Presiden RI Raffi Ahmad, Mantan Ketua DPR RI Setya Novanto, Mantan Ketum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Mantan Kapolri Jenderal Pol. (Purn.) Bambang Hendarso Danuri, Mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn.) Muchdi Purwoprandjono, Mantan Kasum TNI dan Danjen Kopassus Eko Margiyono, anggota DPD RI Fadel Muhammad, senior Partai Golkar MS Hidayat, Wisnu Suhardono, penyanyi Rossa serta Camelia Malik.

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menuturkan, pernikahan pada hakikatnya merupakan pertemuan dua keluarga. Karena itu, proses menuju pernikahan perlu dijalani dengan suasana hangat, penuh penghormatan, serta komunikasi yang terbuka antara kedua belah pihak. Bamsoet bersama keluarga menyambut baik kedatangan keluarga Anto Hoed dan Melly Goeslaw serta menghargai niat baik yang disampaikan kepada keluarga mereka.

“Kami menerima lamaran ini dengan hati yang terbuka dan penuh rasa syukur. Saya sekeluarga tentu berharap Bella dan Abe dapat menjalani setiap tahapan menuju pernikahan dengan matang. Mereka perlu memahami bahwa kehidupan berumah tangga membutuhkan kesabaran, komunikasi, komitmen, kemampuan menyelesaikan perbedaan, dan yang paling penting adalah kesediaan untuk terus belajar menjadi pasangan yang lebih baik,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menuturkan, pertemuan tersebut juga memperlihatkan bahwa perbedaan latar belakang keluarga, profesi maupun aktivitas politik tidak menjadi penghalang untuk membangun hubungan yang harmonis. Bamsoet dikenal sebagai anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, sementara Melly Goeslaw kini merupakan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra. Pertemuan dua keluarga tersebut memperlihatkan bahwa perbedaan pilihan politik orangtua dapat berjalan berdampingan dengan hubungan kekeluargaan.

“Kalau berbicara politik, saya dan Mbak Melly memang berasal dari partai yang berbeda. Saya dari Partai Golkar, sedangkan Mbak Melly dari Partai Gerindra. Tetapi dalam kehidupan keluarga, yang kita bangun adalah persaudaraan. Perbedaan pilihan politik merupakan bagian dari demokrasi, sementara hubungan kekeluargaan adalah ruang untuk saling menghargai dan menjaga kebersamaan,” tutur Bamsoet.

Dosen pascasarjana Universitas Borobudur, Universitas Pertahanan dan Universitas Jayabaya ini menambahkan, keberagaman latar belakang tersebut dapat menjadi kekuatan bagi keluarga besar yang akan terbentuk. Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan pilihan dan pandangan merupakan sesuatu yang wajar. Hal terpenting adalah setiap perbedaan harus ditempatkan secara proporsional dan tidak menghilangkan rasa saling menghormati.

“Bagaimanapun hubungan antar manusia harus lebih besar dari sebuah pilihan politik. Karena itu, saya berharap momentum lamaran Bella dan Abe ini menjadi pengingat bahwa berbeda pilihan politik bukan alasan untuk berbeda dalam kasih sayang, persahabatan, dan persaudaraan. Kalau dua keluarga bisa bersatu karena cinta anak-anak mereka, mengapa masyarakat Indonesia harus terpecah hanya karena berbeda pilihan politik?,” pungkas Bamsoet.

MoneyTalk.id, Jakarta – Polemik mengenai syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mengemuka. Pakar hukum Ahmad Yani menilai persoalan tersebut tidak otomatis selesai hanya karena proses pencalonan, putusan hukum, hingga pelantikan telah berlangsung.

Menurut Ahmad Yani, persoalan yang kini dibawa ke jalur konstitusional perlu dilihat bukan hanya dari aspek legal formal, tetapi juga dari fakta yang kemudian ditemukan mengenai pemenuhan syarat pencalonan.

“Jalur konstitusional itu kan sudah diambil. Sudah diambil, sudah diputus dan sudah dilantik. Kalau orang berpikirnya hanya legal formal, persoalan ini sudah selesai. Sidang ini tidak relevan kalau hanya berpikir legal formal,” kata Ahmad Yani di podcast Sinkos, Sabtu (26/9/2026).

Namun, menurut dia, persoalan berbeda apabila setelah proses tersebut muncul fakta yang mempertanyakan apakah seluruh persyaratan sebagaimana ditentukan undang-undang benar-benar telah terpenuhi.

“Persoalannya, apakah dengan keputusan legal formal ternyata di kemudian hari ditemukan fakta? Ditemukan fakta ternyata tidak memenuhi syarat sebagaimana syarat yang ditentukan oleh undang-undang,” ujarnya.

Ahmad Yani kemudian menyoroti dokumen yang berkaitan dengan pendidikan Gibran di UTS Insearch, Sydney, Australia. Ia mengaku telah membaca gugatan yang diajukan serta surat keterangan dari pejabat Kementerian Pendidikan yang menjadi salah satu dasar pengakuan kesetaraan pendidikan Gibran.

“Saya baca berkali-kali gugatannya Dendi. Saya lihat berkali-kali juga surat keterangan atau suket yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah. Saya tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa Gibran punya ijazah. Ada persoalan di situ,” katanya.

Menurut Ahmad Yani, persoalan pertama terletak pada isi surat keterangan tersebut. Ia mempertanyakan apakah dokumen itu benar-benar menunjukkan adanya ijazah pendidikan menengah yang dimiliki Gibran.

“Persoalan pertama, keterangan itu tidak menunjukkan Gibran punya ijazah,” tegasnya.

Ia mengatakan, berdasarkan pembacaannya terhadap dokumen tersebut, keterangan yang tercantum justru menyebut Gibran mengikuti pendidikan Grade 12 di UTS Insearch Australia.

“Dia hanya menyatakan Gibran itu mengikuti pendidikan Grade 12 di UTS Insearch Australia,” ujar Ahmad Yani.

Ahmad Yani juga mempertanyakan penggunaan istilah “mempunyai pengetahuan setingkat SMA atau sederajat” dalam dokumen penyetaraan tersebut.

Menurut dia, persoalan syarat pendidikan calon presiden dan wakil presiden berkaitan dengan ketentuan administratif yang mensyaratkan pendidikan paling rendah SMA, MA, SMK atau sederajat. Ketentuan tersebut juga menjadi bagian dari perdebatan hukum yang kini berlangsung.

Ia menilai harus dibedakan antara seseorang yang memiliki pengetahuan setingkat pendidikan tertentu dengan seseorang yang secara administratif memiliki ijazah atau sertifikat pendidikan yang dipersyaratkan.

“Di peraturan itu bukan orang punya pengetahuan, tapi mempunyai ijazah atau sertifikat seperti itu,” katanya.

Karena itu, Ahmad Yani menilai pertanyaan mengenai status pendidikan Gibran di UTS Insearch perlu dijawab melalui dokumen dan data yang dapat diverifikasi.

“Yang kedua, apakah betul?” ujarnya.

Persoalan mengenai UTS Insearch sendiri memang tengah menjadi bagian penting dalam perkara yang dipersoalkan sejumlah pihak. Sejumlah pemberitaan menyebut UTS Insearch, yang kini dikenal sebagai UTS College, merupakan lembaga yang menyediakan program pathway dan pendidikan persiapan menuju perguruan tinggi, selain program diploma.

Di sisi lain, pihak yang mempersoalkan dokumen pendidikan Gibran mempertanyakan apakah program yang ditempuh di lembaga tersebut dapat dikategorikan sebagai pendidikan menengah setara SMA atau SMK.

Polemik itu semakin mengemuka setelah muncul permintaan agar data pendidikan Gibran di UTS Insearch dapat diverifikasi langsung. Denny Indrayana sebelumnya menyatakan telah meminta data mengenai program yang ditempuh, masa pendidikan, status penyelesaian, waktu kelulusan, hingga catatan akademik Gibran.

Sementara itu, laporan lain menyebut surat penyetaraan yang diterbitkan pada 2019 menyatakan pendidikan Grade 12 di UTS Insearch setara dengan lulusan SMK bidang Akuntansi dan Keuangan.

Ahmad Yani menegaskan bahwa dirinya tidak sedang menyampaikan opini semata, tetapi mempertanyakan fakta dan dokumen yang menurutnya perlu diuji dalam proses hukum.

“Ini fakta. Saya enggak beropini,” katanya.

Karena itu, menurut dia, perdebatan mengenai syarat pendidikan Gibran tidak cukup dijawab dengan menunjukkan bahwa pernah ada keputusan atau dokumen administratif. Yang perlu diuji adalah apakah dokumen tersebut benar-benar memenuhi ketentuan pendidikan yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pertanyaan mengenai status UTS Insearch juga masih menjadi bagian dari perdebatan publik. Bahkan, Denny Indrayana pada September 2026 menyatakan belum menemukan dokumen berupa ijazah maupun transkrip yang menurutnya membuktikan penyelesaian pendidikan Gibran di Insearch. Pernyataan tersebut merupakan klaim Denny dan masih menjadi bagian dari polemik yang sedang diproses melalui jalur hukum.

Dengan demikian, titik krusial perkara tersebut kini berada pada pembuktian: apakah dokumen penyetaraan yang ada cukup untuk membuktikan terpenuhinya syarat pendidikan calon wakil presiden, atau masih terdapat persoalan mengenai dasar dan status pendidikan yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan.

Ahmad Yani menilai pertanyaan tersebut tidak dapat ditutup hanya dengan pendekatan legal formal, tetapi harus diuji berdasarkan dokumen, ketentuan hukum, serta fakta pendidikan yang dapat diverifikasi.

MoneyTalk.id, Jakarta – Pemerhati Politik dan Kebangsaan Rizal Fadhillah mendesak agar diorama yang menggambarkan peran sejumlah tokoh TNI dalam penanganan peristiwa G30S/PKI di Museum Dharma Bhakti Kostrad dikembalikan.

Menurut Rizal, keberadaan diorama tersebut penting sebagai bagian dari dokumentasi sejarah perjuangan TNI AD, khususnya Kostrad. Ia menilai Presiden Prabowo Subianto perlu memberikan perhatian terhadap keberadaan benda-benda sejarah tersebut.

“Sejarah peran Kostrad harus diingat dan dipulihkan kembali,” kata Rizal dalam keterangannya, Sabtu (26/9/2026).

Rizal juga meminta pemerintah meninjau kembali sejumlah kebijakan terkait penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat yang diterbitkan pada era Presiden Joko Widodo. Ia secara khusus menyebut Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2022 dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2023.

Dalam pandangannya, kebijakan tersebut perlu dikaji agar tidak menimbulkan polemik baru mengenai sejarah peristiwa 1965-1966.

Presiden Joko Widodo memang pada Januari 2023 menyatakan pemerintah mengakui dan menyesalkan terjadinya sejumlah peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk peristiwa 1965-1966. Pemerintah kemudian menindaklanjuti rekomendasi penyelesaian non-yudisial tersebut.

Terkait diorama di Museum Dharma Bhakti Kostrad, persoalan tersebut sebelumnya juga pernah menjadi polemik pada 2021. Saat itu, sejumlah patung yang menggambarkan Jenderal TNI AH Nasution, Mayjen TNI Soeharto, dan Kolonel Inf Sarwo Edhie Wibowo tidak lagi berada di museum.

Pangkostrad saat itu, Letjen TNI Dudung Abdurachman, membantah bahwa Kostrad menghilangkan sejarah G30S/PKI. Dudung menjelaskan bahwa patung tersebut diambil oleh pembuatnya, Letjen TNI (Purn) Azmyn Yusri Nasution, setelah yang bersangkutan meminta izin.

“Saya hargai alasan pribadi Letjen TNI (Purn) AY Nasution, yang merasa berdosa membuat patung-patung tersebut menurut keyakinan agamanya. Jadi, saya tidak bisa menolak permintaan yang bersangkutan,” ujar Dudung dalam keterangannya saat itu.

Rizal berpandangan, apa pun alasan pemindahan tersebut, pemerintah saat ini perlu mempertimbangkan kembali aspek sejarah dan edukasi publik dari keberadaan diorama maupun dokumentasi sejarah terkait peristiwa 1965-1966.

Ia berharap Presiden Prabowo yang berlatar belakang militer memberikan perhatian terhadap keberadaan benda-benda sejarah di Museum Dharma Bhakti Kostrad.

“Prabowo juga harus segera memerintahkan pengembalian diorama penumpasan G30S/PKI di Museum Dharma Bhakti Markas Kostrad,” tegas Rizal.

Rizal juga mengkritisi sejumlah kebijakan era pemerintahan sebelumnya yang menurutnya perlu ditinjau ulang. Ia mengaitkannya dengan kekhawatiran mengenai bagaimana sejarah komunisme dan peristiwa 1965-1966 ditempatkan dalam kebijakan negara.

Namun, sejumlah tudingan Rizal mengenai keterlibatan pihak tertentu dalam penghilangan diorama maupun dugaan hubungan politik dengan PKI merupakan pandangan dan tudingan narasumber yang belum terbukti secara hukum. Karena itu, hal tersebut perlu ditempatkan sebagai pernyataan Rizal, bukan sebagai fakta yang telah terverifikasi.

Media ini membuka ruang klarifikasi, bantahan, maupun informasi dari pihak-pihak yang disebut atau terkait dengan pernyataan tersebut, sesuai prinsip keberimbangan dan asas praduga tak bersalah.

MoneyTalk.id, Jakarta – Komoditas unggulan di berbagai kawasan transmigrasi di Indonesia mulai menggeliat. Namun, potensi besar tersebut dinilai belum akan memberikan dampak ekonomi maksimal apabila hanya dijual dalam bentuk bahan mentah tanpa melalui proses hilirisasi.

Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi (BPPMT) Pekanbaru, Ahmad Syahir, mengatakan hilirisasi menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat di kawasan transmigrasi.

Menurut Syahir, setiap kawasan transmigrasi memiliki komoditas unggulan yang berbeda sesuai dengan karakteristik dan potensi daerahnya. Potensi tersebut berasal dari sektor pertanian, perkebunan hingga perikanan.

“Kalau komoditas unggulan di kawasan transmigrasi tidak disentuh melalui proses hilirisasi, tentu ada dampak yang dirasakan masyarakat, terutama dari sisi nilai ekonomi,” kata Syahir, Sabtu (26/9/2026).

Ia mencontohkan sejumlah kawasan transmigrasi di wilayah timur Indonesia yang memiliki potensi perikanan melimpah dan bernilai ekonomi tinggi, seperti Papua, Maluku dan Sulawesi Barat.

Sementara itu, kawasan transmigrasi Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, memiliki potensi buah-buahan seperti durian. Kawasan Transmigrasi Tubbi Taramanu, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, memiliki komoditas kakao yang juga berpotensi dikembangkan menjadi produk bernilai tambah.

Potensi serupa terdapat di Kawasan Transmigrasi Telang, Banyuasin, Sumatera Selatan, yang dikenal sebagai salah satu kawasan tanaman pangan dengan komoditas padi dan jagung.

Di Lampung, terdapat komoditas perikanan darat dan berbagai hasil pertanian seperti ubi. Sedangkan Kawasan Transmigrasi Barelang, Kota Batam, memiliki potensi perikanan tangkap dan perkebunan.

Di berbagai kawasan transmigrasi di Pulau Sumatera, komoditas unggulan juga cukup beragam, mulai dari kelapa, kopi, udang hingga sayuran seperti cabai dan tomat.

Syahir menjelaskan, hilirisasi merupakan proses mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi sehingga memiliki nilai jual lebih tinggi.

Menurut dia, tanpa hilirisasi, masyarakat transmigran berpotensi kehilangan nilai tambah dari komoditas yang mereka hasilkan.

“Transmigran yang menjual bahan mentah akan menjual produknya dengan harga sangat murah. Sebaliknya, jika transmigran mengolahnya menjadi barang atau produk turunan, maka akan bernilai tinggi,” ujarnya.

Ia memberikan contoh sederhana pada komoditas nanas. Buah tersebut tidak hanya dapat dijual dalam bentuk segar, tetapi dapat diolah menjadi berbagai produk seperti sirup, selai maupun keripik.

Pengolahan tersebut membuat komoditas yang semula memiliki nilai jual terbatas menjadi produk dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Syahir mengatakan dampak berikutnya apabila hilirisasi tidak dikembangkan adalah minimnya penciptaan lapangan kerja baru di kawasan transmigrasi.

Industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan maupun perikanan, baik dalam skala rumah tangga maupun skala yang lebih besar, membutuhkan tenaga kerja dalam berbagai bidang.

Mulai dari teknisi, operator produksi, tenaga pengemasan, pemasaran hingga tenaga manajerial dapat terserap ketika industri pengolahan berkembang di kawasan transmigrasi.

“Artinya, hilirisasi bukan hanya berbicara tentang meningkatkan harga jual produk, tetapi juga membuka kesempatan kerja baru bagi masyarakat di kawasan,” jelasnya.

Dampak lainnya adalah ketergantungan terhadap harga komoditas mentah yang cenderung fluktuatif.

Harga bahan mentah sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar. Ketika harga komoditas turun, pendapatan petani, nelayan maupun pelaku usaha di tingkat produksi juga ikut tertekan.

Sebaliknya, produk yang sudah melalui proses pengolahan memiliki peluang untuk memperoleh nilai ekonomi yang lebih kuat karena tidak hanya bergantung pada harga bahan mentah.

BPPMT Pekanbaru Dorong Produk Turunan

Syahir menegaskan, persoalan hilirisasi tidak berhenti pada proses mengolah bahan baku. Masyarakat juga membutuhkan kemampuan untuk memastikan produk tersebut dapat diterima pasar.

Karena itu, BPPMT Pekanbaru menjalankan program pelatihan, pendampingan dan bimbingan pascapelatihan terkait hilirisasi produk unggulan kawasan transmigrasi.

Pendampingan dilakukan mulai dari sisi produksi, pengolahan, pengemasan, pemasaran hingga legalitas produk.

“Untuk itu BPPMT Pekanbaru hadir menjembatani transmigran dalam meningkatkan nilai komoditas kawasan transmigrasi melalui program pelatihan dan pendampingan hilirisasi produk kawasan,” katanya.

Menurut Syahir, pendekatan dari hulu hingga hilir tersebut penting agar masyarakat tidak berhenti pada kemampuan menghasilkan komoditas, tetapi juga mampu mengembangkan produk yang memiliki daya saing.

Program tersebut mulai menunjukkan hasil dengan munculnya berbagai produk turunan dari komoditas yang tersedia di kawasan transmigrasi.

Dengan demikian, hilirisasi diharapkan tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat transmigran, tetapi juga mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja dan memperkuat kemandirian ekonomi kawasan transmigrasi.

MoneyTalk.id, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) tengah menghadapi perkara yang berpotensi menjadi salah satu sengketa konstitusional paling mendapat perhatian publik, yakni perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Perkara tersebut diajukan sejumlah pemohon, di antaranya Denny Indrayana, yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran ketika mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024. Para pemohon meminta MK menguji persoalan tersebut melalui persidangan pembuktian dan dalam petitumnya meminta sejumlah konsekuensi hukum terhadap pencalonan hingga pelantikan Gibran.

Pemerhati politik dan kebangsaan M. Rizal Fadillah menilai putusan MK dalam perkara tersebut akan menjadi momentum penting bagi arah persoalan politik dan hukum setelah Pilpres 2024.

Dalam tulisan berjudul “Siapkah MK Meniup Peluit Peperangan?” yang ditulis di Bandung, 25 September 2026, Rizal berandai-andai apabila nantinya MK menyatakan Gibran tidak memenuhi persyaratan pendidikan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, konsekuensi terhadap status jabatannya sebagai Wakil Presiden dapat menjadi persoalan konstitusional yang harus diproses oleh lembaga negara terkait.

“Sulit DPR dan MPR untuk tidak memproses pemakzulannya. Dinasti Jokowi terancam tamat,” tulis Rizal, Jumat (25/9/2026).

Namun, pandangan tersebut masih merupakan analisis dan pendapat pribadi Rizal, bukan putusan hukum. Hingga kini MK masih menangani perkara tersebut dan belum menjatuhkan putusan akhir mengenai pokok permohonan.

Persoalan yang diajukan pemohon berkaitan dengan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden sekurang-kurangnya tamat SMA, MA, SMK, MAK atau sekolah lain yang sederajat. Para pemohon mendalilkan bahwa persyaratan tersebut harus dipenuhi secara sah sejak proses pencalonan.

Di sisi lain, KPU sebagai pihak Termohon menyatakan dokumen yang diserahkan Gibran ketika proses pencalonan telah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat. KPU juga berpendapat surat keterangan penyetaraan memiliki kedudukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain mempersoalkan substansi syarat pendidikan, KPU juga menyoroti aspek hukum acara. Dalam persidangan 23 September 2026, KPU menyatakan permohonan tersebut telah melampaui tenggat waktu pengajuan PHPU dan menilai persoalan yang diajukan pemohon berkaitan dengan sengketa proses, bukan sengketa hasil Pemilu.

Rizal dalam tulisannya menilai apabila MK memutus perkara berdasarkan fakta bahwa syarat pendidikan Gibran memang tidak terpenuhi, persoalan tersebut dapat berlanjut ke ranah politik ketatanegaraan.

Menurut dia, kondisi tersebut juga dapat berdampak terhadap konfigurasi politik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Rizal berpendapat, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden sesuai mekanisme konstitusional, proses pengisian jabatan tersebut justru dapat menjadi kewenangan politik baru bagi presiden.

“Bagi Presiden Prabowo Putusan MK itu tidak akan mengganggu kedudukannya. Sebaliknya kewenangan untuk mengajukan calon Wakil Presiden baru nantinya justru menguntungkan dan dapat memperkuat kedudukannya,” tulis Rizal.

Rizal kemudian menggambarkan kemungkinan terjadinya pertarungan politik antara kekuatan yang berada di sekitar Presiden Prabowo dan kelompok politik yang diasosiasikannya dengan Presiden ke-7 Joko Widodo.

Ia menggunakan istilah “peluit peperangan” untuk menggambarkan kemungkinan putusan MK yang membawa konsekuensi politik besar.

“Peluit peperangan ditiup MK dan genderang ditabuh oleh kedua pasukan,” tulisnya.

Rizal juga mengaitkan perkara Gibran

Rizal Fadillah: Jika MK Tiup Peluit, Nasib Gibran Bisa Tamat

Mahkamah Konstitusi (MK) tengah menghadapi perkara yang berpotensi menjadi salah satu sengketa konstitusional paling mendapat perhatian publik, yakni perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Perkara tersebut diajukan sejumlah pemohon, di antaranya Denny Indrayana, yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran ketika mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024. Para pemohon meminta MK menguji persoalan tersebut melalui persidangan pembuktian dan dalam petitumnya meminta sejumlah konsekuensi hukum terhadap pencalonan hingga pelantikan Gibran.

Pemerhati politik dan kebangsaan M. Rizal Fadillah menilai putusan MK dalam perkara tersebut akan menjadi momentum penting bagi arah persoalan politik dan hukum setelah Pilpres 2024.

Dalam tulisan berjudul “Siapkah MK Meniup Peluit Peperangan?” yang ditulis di Bandung, 25 September 2026, Rizal berandai-andai apabila nantinya MK menyatakan Gibran tidak memenuhi persyaratan pendidikan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, konsekuensi terhadap status jabatannya sebagai Wakil Presiden dapat menjadi persoalan konstitusional yang harus diproses oleh lembaga negara terkait.

“Sulit DPR dan MPR untuk tidak memproses pemakzulannya. Dinasti Jokowi terancam tamat,” tulis Rizal, Jumat (25/9/2026).

Namun, pandangan tersebut masih merupakan analisis dan pendapat pribadi Rizal, bukan putusan hukum. Hingga kini MK masih menangani perkara tersebut dan belum menjatuhkan putusan akhir mengenai pokok permohonan.

Persoalan yang diajukan pemohon berkaitan dengan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden sekurang-kurangnya tamat SMA, MA, SMK, MAK atau sekolah lain yang sederajat. Para pemohon mendalilkan bahwa persyaratan tersebut harus dipenuhi secara sah sejak proses pencalonan.

Di sisi lain, KPU sebagai pihak Termohon menyatakan dokumen yang diserahkan Gibran ketika proses pencalonan telah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat. KPU juga berpendapat surat keterangan penyetaraan memiliki kedudukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain mempersoalkan substansi syarat pendidikan, KPU juga menyoroti aspek hukum acara. Dalam persidangan 23 September 2026, KPU menyatakan permohonan tersebut telah melampaui tenggat waktu pengajuan PHPU dan menilai persoalan yang diajukan pemohon berkaitan dengan sengketa proses, bukan sengketa hasil Pemilu.

Rizal dalam tulisannya menilai apabila MK memutus perkara berdasarkan fakta bahwa syarat pendidikan Gibran memang tidak terpenuhi, persoalan tersebut dapat berlanjut ke ranah politik ketatanegaraan.

Menurut dia, kondisi tersebut juga dapat berdampak terhadap konfigurasi politik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Rizal berpendapat, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden sesuai mekanisme konstitusional, proses pengisian jabatan tersebut justru dapat menjadi kewenangan politik baru bagi presiden.

“Bagi Presiden Prabowo Putusan MK itu tidak akan mengganggu kedudukannya. Sebaliknya kewenangan untuk mengajukan calon Wakil Presiden baru nantinya justru menguntungkan dan dapat memperkuat kedudukannya,” tulis Rizal.

Rizal kemudian menggambarkan kemungkinan terjadinya pertarungan politik antara kekuatan yang berada di sekitar Presiden Prabowo dan kelompok politik yang diasosiasikannya dengan Presiden ke-7 Joko Widodo.

Ia menggunakan istilah “peluit peperangan” untuk menggambarkan kemungkinan putusan MK yang membawa konsekuensi politik besar.

“Peluit peperangan ditiup MK dan genderang ditabuh oleh kedua pasukan,” tulisnya.

Rizal juga mengaitkan perkara Gibran dengan berbagai persoalan hukum dan politik yang selama ini diarahkan kepada Joko Widodo. Menurutnya, isu mengenai dokumen pendidikan Gibran dapat memiliki implikasi politik yang lebih luas karena berpotensi mendorong perhatian publik terhadap persoalan dokumen pendidikan Jokowi.

Namun, berbagai tudingan dan keterkaitan tersebut merupakan pandangan Rizal dalam tulisannya dan belum dapat diperlakukan sebagai fakta hukum yang telah diputus pengadilan.

Dalam perkembangan persidangan, MK pada 23 September 2026 telah mendengarkan jawaban KPU, keterangan Bawaslu, serta keterangan pihak terkait. Sejumlah hakim konstitusi juga memberikan catatan kepada KPU dan Bawaslu setelah mendengarkan jawaban para pihak.

Perkara ini menjadi rumit karena di satu sisi pemohon meminta MK memeriksa substansi pemenuhan syarat pendidikan Gibran, sementara KPU mempersoalkan kewenangan MK dan tenggat waktu pengajuan PHPU. Para pemohon sendiri mengakui permohonan diajukan jauh setelah batas waktu normal, tetapi berargumentasi bahwa persoalan tersebut perlu diperiksa demi keadilan substantif.

Rizal pun mempertanyakan keberanian MK dalam menentukan sikap atas perkara tersebut.

“Jika MK tidak berani meniup peluit di saat bangsa menghadapi situasi gawat dan darurat, maka mati saja lah MK,” tulisnya.

Ia mempertanyakan apakah MK akan memproses perkara hingga masuk pada pemeriksaan substansi atau justru menghentikannya melalui pertimbangan kewenangan, tenggat waktu, kedudukan hukum pemohon, maupun alasan hukum acara lainnya.

“Sebenarnya MK itu penjaga Konstitusi atau pengkhianat Konstitusi?” tulis Rizal.

Untuk saat ini, pertanyaan tersebut masih berada pada ranah perdebatan politik dan hukum. Keputusan mengenai dapat atau tidaknya dalil para pemohon diterima serta konsekuensi hukumnya tetap berada pada MK melalui putusan yang akan dibacakan dalam perkara tersebut.

“Satu dua hari ke depan adalah jawaban. Apakah MK mengecewakan atau membahagiakan,” tulis Rizal.

Perkembangan perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 selanjutnya akan menentukan bagaimana MK menyikapi persinggungan antara persoalan syarat pencalonan, kewenangan mengadili PHPU yang diajukan setelah proses pemilu selesai, serta konsekuensi konstitusional apabila dalil pemohon mengenai syarat pendidikan dinyatakan terbukti.

dengan berbagai persoalan hukum dan politik yang selama ini diarahkan kepada Joko Widodo. Menurutnya, isu mengenai dokumen pendidikan Gibran dapat memiliki implikasi politik yang lebih luas karena berpotensi mendorong perhatian publik terhadap persoalan dokumen pendidikan Jokowi.

Namun, berbagai tudingan dan keterkaitan tersebut merupakan pandangan Rizal dalam tulisannya dan belum dapat diperlakukan sebagai fakta hukum yang telah diputus pengadilan.

Dalam perkembangan persidangan, MK pada 23 September 2026 telah mendengarkan jawaban KPU, keterangan Bawaslu, serta keterangan pihak terkait. Sejumlah hakim konstitusi juga memberikan catatan kepada KPU dan Bawaslu setelah mendengarkan jawaban para pihak.

Perkara ini menjadi rumit karena di satu sisi pemohon meminta MK memeriksa substansi pemenuhan syarat pendidikan Gibran, sementara KPU mempersoalkan kewenangan MK dan tenggat waktu pengajuan PHPU. Para pemohon sendiri mengakui permohonan diajukan jauh setelah batas waktu normal, tetapi berargumentasi bahwa persoalan tersebut perlu diperiksa demi keadilan substantif.

Rizal pun mempertanyakan keberanian MK dalam menentukan sikap atas perkara tersebut.

“Jika MK tidak berani meniup peluit di saat bangsa menghadapi situasi gawat dan darurat, maka mati saja lah MK,” tulisnya.

Ia mempertanyakan apakah MK akan memproses perkara hingga masuk pada pemeriksaan substansi atau justru menghentikannya melalui pertimbangan kewenangan, tenggat waktu, kedudukan hukum pemohon, maupun alasan hukum acara lainnya.

“Sebenarnya MK itu penjaga Konstitusi atau pengkhianat Konstitusi?” tulis Rizal.

Untuk saat ini, pertanyaan tersebut masih berada pada ranah perdebatan politik dan hukum. Keputusan mengenai dapat atau tidaknya dalil para pemohon diterima serta konsekuensi hukumnya tetap berada pada MK melalui putusan yang akan dibacakan dalam perkara tersebut.

“Satu dua hari ke depan adalah jawaban. Apakah MK mengecewakan atau membahagiakan,” tulis Rizal.

Perkembangan perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 selanjutnya akan menentukan bagaimana MK menyikapi persinggungan antara persoalan syarat pencalonan, kewenangan mengadili PHPU yang diajukan setelah proses pemilu selesai, serta konsekuensi konstitusional apabila dalil pemohon mengenai syarat pendidikan dinyatakan terbukti.

MoneyTalk id, Jakarta – Gaya komunikasi Presiden Prabowo Subianto menjadi perhatian dari perspektif sosiolinguistik. Cara Prabowo berbicara di ruang publik dinilai mempertemukan sejumlah ragam bahasa, mulai dari bahasa Indonesia resmi, kosakata militer, bahasa pergaulan Jakarta, hingga retorika politik yang menggunakan kata-kata konkret dan ekspresif.

Pandangan tersebut disampaikan Dr. M. Hatta Taliwang dalam tulisannya berjudul “Mencermati Gaya Bahasa Presiden Prabowo: Antara Ragam Jakarta, Register Militer, dan Retorika Politik Populer”. Menurutnya, gaya tutur Prabowo tidak tepat jika hanya disederhanakan sebagai gaya bahasa Betawi.

Hatta menjelaskan, dalam sejumlah pidato publik, Prabowo menggunakan bentuk kolokial seperti “gue” dan “lu”, sekaligus kosakata yang sangat langsung seperti “maling” dan “nyolong”. Di sisi lain, Prabowo juga tetap menggunakan bahasa resmi kenegaraan dan pola komunikasi yang dipengaruhi pengalaman panjangnya di lingkungan militer.

“Gaya Prabowo tampaknya bukan produk satu dialek, melainkan hasil pertemuan beberapa repertoar komunikasi,” demikian inti analisis Hatta mengenai gaya komunikasi Prabowo, Jumat (25/9/2026).

Repertoar tersebut mencakup lingkungan keluarga elite-intelektual, pengalaman internasional, bahasa pergaulan Jakarta, budaya komunikasi militer, serta teknik komunikasi politik kepada massa.

Salah satu ciri yang terlihat dalam komunikasi publik Prabowo adalah penggunaan bahasa yang relatif langsung. Istilah birokratis seperti “penyimpangan”, “ketidakefisienan” atau “penyelewengan pengelolaan keuangan” dalam sejumlah kesempatan dapat diganti dengan istilah sehari-hari seperti “maling”, “nyolong” atau “akal-akalan”.

Hatta mencatat, dalam sambutan pada PENAS Petani dan Nelayan XVII 2026, transkrip Sekretariat Negara merekam penggunaan ungkapan “sopan-sopan tetap maling” serta pembicaraan mengenai uang yang “nyolong dari rakyat”.

Namun, menurut Hatta, gaya langsung tersebut tidak otomatis menunjukkan bahwa Prabowo menggunakan bahasa Betawi. Prabowo sendiri dalam pidatonya menyatakan bahwa cara berbicara perlu disesuaikan dengan siapa yang menjadi pendengarnya.

Karena itu, penggunaan bahasa yang lebih keras dan lugas dapat dibaca sebagai strategi komunikasi yang disesuaikan dengan audiens. Dalam teori audience design Allan Bell, seorang penutur memang dapat mengubah gaya bahasa sebagai respons terhadap karakter pendengarnya.

Penggunaan kata “gue” dan “lu” juga menjadi salah satu ciri yang menonjol dalam komunikasi Prabowo. Bentuk tersebut sangat diasosiasikan dengan percakapan Jakarta dan memiliki makna sosial serta regional tertentu.

Hatta mencatat, dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah pada Februari 2026, transkrip resmi mencatat Prabowo menggunakan kalimat “lu jangan menantang gue lo” ketika berbicara mengenai mantan pimpinan BUMN. Pada September 2026, Prabowo bahkan sempat bercanda mengenai kebiasaannya menggunakan gaya bahasa “lu-gue”.

Meski demikian, penggunaan “lu-gue” oleh seorang presiden tidak berarti menghapus hubungan hierarkis antara dirinya dengan lawan bicara. Menurut Hatta, penggunaan bahasa tersebut lebih tepat dipahami sebagai upaya mengurangi jarak formal.

Fenomena itu dapat dibaca melalui Communication Accommodation Theory Howard Giles. Teori tersebut menjelaskan bahwa seseorang dapat menyesuaikan gaya berbicara untuk memperkecil atau memperbesar jarak sosial dengan lawan bicara.

Ciri lain yang menjadi perhatian adalah kecenderungan Prabowo menggunakan kata-kata konkret untuk menggambarkan persoalan publik.

Ungkapan seperti “ada yang nyolong” dinilai lebih cepat dipahami dibandingkan istilah abstrak seperti “terdapat penyalahgunaan sumber daya publik”. Penggunaan kata “maling” juga secara langsung memberikan gambaran tindakan sekaligus penilaian moral terhadap tindakan tersebut.

Namun, Hatta mengingatkan bahwa bahasa konkret tidak dapat dijadikan ukuran tingkat intelektualitas seseorang. Bahasa sederhana dapat digunakan untuk menyampaikan gagasan kompleks, sementara istilah akademis juga belum tentu menunjukkan kedalaman gagasan.

Dengan demikian, yang lebih penting untuk dianalisis adalah informasi apa yang menjadi lebih mudah dipahami dan nuansa apa yang mungkin hilang ketika persoalan kompleks diterjemahkan menjadi bahasa yang sangat sederhana.

Gaya komunikasi Prabowo juga ditandai dengan humor, celetukan dan perubahan suasana dalam pidato. Ia dapat berpindah dari pembicaraan serius menuju humor, imitasi percakapan atau komentar spontan, kemudian kembali pada agenda utama.

Hatta menyebut pola tersebut membuat pidato Prabowo terasa seperti percakapan langsung dan tidak sepenuhnya seperti pembacaan dokumen resmi. Namun, dari penampilan publik saja tidak dapat diketahui secara pasti bagian mana yang benar-benar spontan dan mana yang telah menjadi kebiasaan retoris.

Keterkaitan humor Prabowo dengan budaya tutur Betawi juga dinilai masih berupa kemungkinan pengaruh, bukan hubungan sebab-akibat yang telah terbukti. Menurut Hatta, pengalaman internasional, keluarga, militer, politik, media dan kehidupan Jakarta kemungkinan saling bertumpuk dalam membentuk gaya komunikasi Prabowo.

Selain lingkungan Jakarta, pengalaman panjang Prabowo di militer dinilai menjadi unsur penting dalam membentuk gaya komunikasinya.

Prabowo masuk AKABRI pada 1970 dan kemudian menjalani karier militer selama lebih dari dua dekade hingga 1998. Lingkungan militer memiliki struktur hierarkis, kosakata khusus serta kebutuhan komunikasi yang jelas dan efektif.

Hatta mengutip penelitian mengenai register taruna Akademi Militer yang menemukan karakter bahasa singkat, padat dan tegas. Karakter tersebut dapat menjadi salah satu penjelasan ketika dalam pidato Prabowo muncul kalimat pendek, bentuk imperatif, pengulangan instruksi atau penekanan yang kuat.

Meski begitu, pengalaman militer tidak berarti Prabowo selalu berbicara dengan gaya komando. Ia tetap dapat mengubah gaya bahasa ketika tampil dalam forum diplomatik, rapat pemerintahan, kegiatan partai maupun acara massa.

Hatta melihat adanya fenomena menarik dalam gaya komunikasi Prabowo. Dari sisi biografi, Prabowo memiliki latar keluarga elite, pendidikan internasional, pengalaman militer tingkat tinggi, bisnis dan politik nasional.

Namun, dalam komunikasi kepada massa, ia dapat menggunakan bahasa yang sangat kolokial.

Hatta menyebut fenomena tersebut lebih tepat dianalisis sebagai style-shifting, yakni perpindahan gaya bahasa sesuai dengan situasi dan audiens. Seorang kepala negara dapat menggunakan bahasa formal ketika berbicara dalam forum kenegaraan, tetapi beberapa saat kemudian menggunakan “gue”, “lu”, “enggak”, “maling” atau “nyolong” ketika berinteraksi dengan massa.

Menurut Hatta, perubahan tersebut tidak menunjukkan adanya satu dialek tunggal yang menguasai seluruh cara bicara Prabowo. Sebaliknya, hal itu memperlihatkan adanya sejumlah repertoar bahasa yang dapat digunakan sesuai kebutuhan komunikasi.

Pada akhirnya, Hatta menilai penyebutan gaya tutur Prabowo sebagai “bahasa Betawi” terlalu menyederhanakan persoalan.

Secara sosiolinguistik, gaya komunikasi Prabowo lebih tepat dipahami sebagai repertoar bahasa Indonesia yang berlapis, dengan unsur Jakarta Indonesian yang memiliki hubungan historis dengan Betawi, bentuk kolokial perkotaan, gaya tutur personal, jejak register militer dan strategi komunikasi politik kepada masyarakat luas.

Dari sisi fakta biografis, Prabowo lahir di Jakarta, mengalami masa kecil awal di kota tersebut, menjalani sebagian besar pendidikan sekolah di luar negeri, kembali berinteraksi dengan lingkungan Jakarta pada akhir 1960-an, berhubungan dengan Soe Hok Gie, kemudian masuk AKABRI pada 1970 dan menjalani karier panjang di militer. Ia juga masih menggunakan bentuk kolokial seperti “gue”, “lu”, “maling” dan “nyolong” dalam sejumlah pidato publik.

Karena itu, gaya komunikasi Prabowo dapat dilihat sebagai pertemuan antara lingkungan linguistik Jakarta, pengalaman militer yang membentuk kebiasaan komunikasi singkat dan tegas, serta strategi komunikasi politik yang disesuaikan dengan beragam lapisan masyarakat.

Dengan gaya tersebut, seorang tokoh dengan latar sosial elite dapat tampil menggunakan bahasa yang sangat informal ketika berada di depan massa. Fenomena itulah yang membuat gaya komunikasi Presiden Prabowo menarik untuk dikaji dari perspektif bahasa, komunikasi politik dan budaya masyarakat Indonesia.

MoneyTalk.id,Jakarta – Politikus Partai Golkar Andi Sinulingga melontarkan kritik tajam terhadap pengamat politik Rocky Gerung. Andi menilai pernyataan Rocky mengenai kondisi ekonomi rakyat dan pembentukan koperasi justru menunjukkan adanya logika yang terbalik.

Andi menyampaikan kritik tersebut melalui pernyataannya yang menyoroti pandangan Rocky bahwa masyarakat tidak memiliki uang sehingga negara perlu memberikan dana untuk membangun unit bisnis berbentuk koperasi.

“Terlihat jelas betapa dungunya Rocky Gerung. Kedunguan itu dia sampaikan berapi-api dengan suara yang tinggi,” kata Andi di akun X (Twitter), Kamis (24/9/2026).

Menurut Andi, gagasan tersebut perlu dipertanyakan karena koperasi pada dasarnya merupakan wadah usaha yang dibangun melalui partisipasi dan modal para anggotanya. Karena itu, ia mempertanyakan logika jika negara disebut harus menyediakan uang karena rakyat tidak mempunyai dana.

“Dia bilang rakyat gak punya duit sehingga negara harus kasih itu duit untuk bikin unit bisnis yang bernama koperasi. Apa gak terbalik itu? Bukannya bikin koperasi itu pakai uang rakyat itu sendiri? Pakai dana desa?” ujar Andi.

Andi menilai, persoalan pembentukan koperasi tidak cukup dilihat hanya dari sisi pemberian suntikan dana oleh negara. Menurut dia, perlu ada pembahasan mengenai sumber modal, mekanisme pengelolaan, kepemilikan anggota, serta keberlanjutan usaha koperasi.

Ia juga menyinggung gaya Rocky Gerung yang selama ini kerap menggunakan istilah keras ketika mengkritik pihak lain. Menurut Andi, istilah-istilah tersebut pada akhirnya dapat berbalik kepada orang yang mengucapkannya apabila argumentasi yang disampaikan dinilai tidak konsisten.

“Dia suka bilang orang dungu dan tolol. Lalu sang waktu membalikkan kata-katanya itu kembali pada dirinya sendiri,” ujar Andi.

Pernyataan Andi tersebut sekaligus menjadi kritik terhadap cara Rocky menyampaikan gagasan mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bagi Andi, kritik terhadap kebijakan pemerintah seharusnya tetap dibangun berdasarkan argumentasi yang jelas, terutama ketika menyangkut pengelolaan uang negara dan pemberdayaan ekonomi rakyat.

Perdebatan mengenai koperasi sendiri tidak hanya berkaitan dengan persoalan tersedia atau tidaknya modal. Koperasi memiliki prinsip keanggotaan dan partisipasi ekonomi anggota, sementara dukungan pemerintah dapat diberikan dalam berbagai bentuk, seperti pembiayaan, pelatihan, pendampingan, maupun penguatan akses pasar.

Karena itu, pernyataan mengenai sumber pendanaan koperasi perlu dibedakan antara modal anggota, dukungan pemerintah, pembiayaan lembaga keuangan, maupun sumber pendanaan lain yang sah.

Kritik Andi terhadap Rocky pada akhirnya menyoroti satu persoalan utama, yakni bagaimana gagasan pemberdayaan ekonomi rakyat diterjemahkan menjadi model usaha yang benar-benar dapat berjalan dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

Di tengah perdebatan tersebut, substansi mengenai sumber modal dan tata kelola koperasi menjadi bagian penting yang perlu dijelaskan secara terbuka agar gagasan pemberdayaan ekonomi tidak berhenti pada pernyataan politik, tetapi dapat diterapkan secara konkret di lapangan.