20 November 2026

News

MoneyTalk.id,Jakarta – Gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan. Pendidik sekaligus aktivis pendidikan nonformal, Mercy Sihombing, menegaskan bahwa gugatan yang diajukannya bukan ditujukan kepada pribadi Gibran.

Mercy mengatakan objek yang dipersoalkan adalah surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pemerintah. Karena itu, pihak yang menjadi tergugat dalam perkara tersebut adalah pejabat kementerian yang memiliki kewenangan di bidang pendidikan menengah.

“Kan saya itu ibu guru. Saya menggugat, bukan Gibran. Saya menggugat surat keterangan yang kebetulan namanya Gibran,” ujar Mercy saat kembali hadir di studio Obor Rakyat Reborn, Selasa (22/9/2026).

Menurut Mercy, pihak yang digugat adalah Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Dirjen tersebut, kata dia, memiliki kewenangan yang berkaitan dengan jenjang pendidikan menengah, termasuk SMK.

Mercy menyoroti sejumlah dokumen yang menurutnya menjadi bagian penting untuk melihat proses penyetaraan pendidikan tersebut. Salah satunya adalah dokumen akademik berupa rapor selama tiga tahun terakhir pada jenjang pendidikan yang menjadi dasar penyetaraan.

“Jadi Dirjen itulah yang membawahi SMK. Scan rapor tiga tahun terakhir jenjang SMK,” katanya.

Ia mempertanyakan apakah dokumen-dokumen yang menurutnya menjadi persyaratan tersebut benar-benar tersedia dan menjadi bagian dari proses penerbitan surat keterangan.

Mercy menilai persoalan tersebut perlu diperiksa secara administratif karena persyaratan penyetaraan pendidikan tidak berdiri sendiri. Menurut dia, apabila suatu ketentuan mensyaratkan sejumlah dokumen secara kumulatif, seluruh persyaratan semestinya dapat ditunjukkan.

“Kalau ini syarat-syarat kumulatif, enggak boleh ada yang kosong,” ujar Mercy.

Ia kemudian mempertanyakan keberadaan dokumen yang disebutnya sebagai bagian dari persyaratan tersebut.

“Ada yang kosong, kan? Coba lihat deh,” katanya.

Persoalan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran memang telah menjadi objek sengketa informasi publik dan gugatan di sejumlah lembaga. Komisi Informasi Pusat pada Maret 2026 menyatakan salinan surat keterangan kesetaraan pendidikan Grade 12 UTS Insearch, Sydney, atas nama Gibran merupakan informasi terbuka. Surat tersebut bernomor 9149/D.D1/KP/2019 dan menyatakan pendidikan Grade 12 di UTS Insearch setara dengan lulusan SMK peminatan Akuntansi dan Keuangan.

Perkembangan terbaru juga menunjukkan isu persyaratan pendidikan Gibran telah masuk ke Mahkamah Konstitusi. Pada 21 September 2026, MK menggelar pemeriksaan pendahuluan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang antara lain mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Salah satu pemohonnya adalah Tiurma M.S. Sihombing.

Namun, perkara di MK tersebut berbeda dengan gugatan Mercy yang dibicarakan dalam konteks surat keterangan dan proses administrasi pendidikan.

Mercy mengatakan proses hukum tetap harus dihormati. Ia juga menyinggung kemungkinan waktu yang dibutuhkan pengadilan untuk mengambil keputusan.

“Perkiraan MK akan memutuskan kapan itu? 14 hari ya. 14 hari, mohon maaf gitu loh,” ujarnya.

Bagi Mercy, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut satu dokumen atau satu nama. Ia mengaitkannya dengan prinsip kepatuhan terhadap aturan pendidikan dan pesan yang diterima generasi muda dari proses hukum yang berlangsung.

“Kalau kita permisi untuk hal-hal seperti ini, apa kata dunia? Dan lebih ngeri lagi, apa kata anak-anak kita,” kata Mercy.

Ia khawatir apabila prosedur yang ditetapkan dalam regulasi dapat diabaikan, masyarakat, terutama anak-anak yang sedang belajar mengenai kepatuhan terhadap aturan, akan mendapatkan pesan yang keliru.

“Oh, ternyata bisa kok dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan,” ujar Mercy.

MoneyTalk.id,Solok – ‎Banjir bandang atau galado menerjang kawasan sekitar Kantor Bupati Solok di Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Senin (21/9/2026) malam. Akibat kejadian tersebut, akses lalu lintas Padang menuju Solok terputus karena jalan tertutup material banjir bandang.

‎Berdasarkan Informasi sementara yang dihimpun dari unggahan video yang tersebar di grup WhatsApp BPBD menunjukkan banjir bandang terjadi di kawasan kompleks Kantor Bupati Solok

‎Dan banjir membawa material batu, tanah, dan material lainnya hingga meluap ke badan Jalan Raya Solok-Padang di sekitar kawasan kantor bupati

‎Tumpukan material menutup ruas jalan sehingga untuk sementara kendaraan belum dapat melintas di lokasi tersebut.

“Masyarakat, terutama pengguna jalan yang hendak melintasi kawasan tersebut, diimbau meningkatkan kewaspadaan. Pengguna jalan juga diminta memilih jalur alternatif hingga ruas jalan kembali dapat dilalui,” ujar dalam unggahan tersebut.

‎Akses jalan Solok-Padang untuk sementara ditutup dan pengendara diarahkan menggunakan jalur alternatif melalui Padang Panjang. Masyarakat juga diminta tidak memaksakan diri mendekati lokasi bencana.

‎Bangunan kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) juga dilaporkan terdampak. Material berupa batu dan lumpur menerjang kawasan tersebut. Sejumlah kendaraan juga dilaporkan hanyut terbawa arus.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat politik Ray Rangkuti menyoroti kondisi demokrasi Indonesia yang dinilainya masih kuat pada tataran aturan, tetapi belum tumbuh menjadi kultur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ray menyebut demokrasi Indonesia hari ini seolah berhenti pada ucapan atau retorika, sementara praktik kehidupan bernegara justru menunjukkan kecenderungan yang berbeda.

“Demokrasi kita ternyata hari ini berhenti di soal bibir, bukan soal harta. Ada yang set ke kiri, eh ternyata ke kanan. Ada yang katanya mau menyepi di Solo, eh ternyata berbeda,” kata Ray Rangkuti dalam seminar di Jakarta beberapa waktu lalu.

Menurut Ray, persoalan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki perangkat aturan demokrasi, tetapi belum memiliki kultur demokrasi yang kuat.

“Itu yang saya sebut kita enggak punya kulturnya. Yang kita punya itu aturannya. Kulturnya enggak ada,” ujarnya.

Ray kemudian menyoroti kecenderungan penggunaan pendekatan militer dalam berbagai bidang kehidupan sipil. Ia mempertanyakan semakin seringnya pola-pola yang identik dengan militer diterapkan dalam institusi dan program yang sebenarnya berada di ranah sipil.

“Dikit-dikit dimiliterkan. Mau jadi SPPG militer, mau jadi apa? Koperasi itu loh, manajer koperasi. Ikut pelatihan dulu,” kata Ray.

Ia menilai kecenderungan tersebut dapat membawa Indonesia memasuki fase yang disebutnya sebagai militerisme, yakni cara pandang yang menempatkan pola militer sebagai model terbaik untuk mengelola berbagai persoalan.

“Kita masuk ke fase yang disebut dengan militerisme. Cara memandang bahwa yang terbaik itu adalah pola militer,” tuturnya.

Ray juga menyinggung fenomena di lingkungan masyarakat sipil yang menurutnya mulai mengadopsi gaya, atribut, hingga pola pelatihan bernuansa militer.

Ia menyebut sejumlah organisasi kemasyarakatan turut menggunakan pendekatan dan penampilan yang menyerupai pola militer.

“Yang sipilnya militer, yang militernya gaya sipil. Coba cek kembali ormas-ormas kita. Itu juga pelatihan-pelatihannya ala militer, gaya-gayanya ala militer,” ujarnya.

Menurut Ray, fenomena tersebut menunjukkan adanya percampuran karakter antara ruang sipil dan militer. Kondisi itu, menurutnya, perlu dicermati karena demokrasi membutuhkan ruang sipil yang kuat dan mandiri.

Ray juga mengaku prihatin melihat sejumlah kasus hukum yang melibatkan pejabat atau tokoh berusia lanjut. Ia menyinggung penangkapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pihak yang menurutnya telah berusia di atas 65 tahun.

“Saya miris betul. Lihat nih yang ditangkap KPK ini semua ada yang usianya 65 tahun ke atas,” katanya.

Ia kemudian membandingkan fenomena tersebut dengan munculnya pejabat-pejabat yang lebih muda dalam struktur kekuasaan saat ini.

Bagi Ray, persoalan demokrasi Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang kehidupan politik nasional. Ia menilai terdapat sejumlah nilai dan kultur demokrasi yang mengalami kemunduran selama masa Orde Baru.

“Kita ini berada dalam satu suasana yang sebetulnya ditenggelamkan oleh politik selama 30 tahun era Orde Baru,” ujar Ray.

Menurut dia, masa Orde Baru telah memotong sejumlah pencapaian moralitas dalam kehidupan berbangsa yang sebelumnya berkembang dalam perjalanan sejarah Indonesia.

“Era Orde Baru itu memotong banyak sekali pencapaian-pencapaian moralitas berbangsa yang oleh Orde Baru seperti dikubur,” katanya.

Ray menilai kondisi tersebut membuat Indonesia setelah Reformasi harus kembali mencari pola yang tepat dalam mengelola kehidupan bernegara.

“Sejak Reformasi kemarin, kita mencari pola kembali, pola yang tepat untuk mengelola sebuah bangsa yang sebetulnya akarnya sudah lama muncul dalam kultur politik di Indonesia,” tuturnya.

Ia menyebut akar kultur politik tersebut antara lain dapat ditelusuri dari momentum Sumpah Pemuda 1928 hingga berbagai dinamika politik setelahnya.

Menurut Ray, terdapat sejumlah aspek penting dalam kultur demokrasi yang dinilainya mengalami tekanan selama Orde Baru.

Pertama, penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kedua, kebebasan berpendapat. Ketiga, kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik.

“Pertama yang sedang kita diskusikan, penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia itu hilang, ditelan bumi di era Orde Baru. Yang kedua, kebebasan berpendapat juga hilang. Yang ketiga adalah kesempatan ataupun pintu yang terbuka untuk berpartisipasi dalam semua pengambilan keputusan di republik ini,” kata Ray.

Pernyataan Ray tersebut menempatkan persoalan demokrasi tidak hanya pada keberadaan aturan formal, tetapi juga pada bagaimana nilai-nilai demokrasi benar-benar hidup dalam praktik kehidupan masyarakat dan lembaga negara.

Ia mengingatkan bahwa demokrasi membutuhkan lebih dari sekadar perangkat hukum. Demokrasi juga membutuhkan kultur yang menjunjung kebebasan, partisipasi publik, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta pembatasan yang jelas antara kewenangan sipil dan militer.

MoneyTalk.id,Jakarta – Guru Besar Universitas Airlangga (Unair) Henri Subiakto memberikan apresiasi terhadap sosok KH Hasan Abdullah Sahal, pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor.

Henri menilai KH Hasan Abdullah Sahal merupakan sosok ulama yang memiliki keberanian dan prinsip dalam menyampaikan pandangan. Menurutnya, KH Hasan tidak menunjukkan sikap menjilat kepada kekuasaan, termasuk kepada Presiden.

“KH Hasan Abdullah Sahal inilah kiai yang jujur dan berani. Beliau tidak menjilat pada Presiden. Salut dengan kiai pimpinan Pondok Pesantren Modern Gontor ini,” ujar Henri di akun X (Twitter), Senin (21/9/2026).

Pernyataan tersebut menggambarkan apresiasi Henri terhadap sikap KH Hasan Abdullah Sahal yang dinilai tetap menjaga independensi sebagai seorang ulama di tengah dinamika hubungan antara tokoh agama dan kekuasaan.

Bagi Henri, keberanian seorang kiai untuk menyampaikan pandangan secara terbuka merupakan sikap penting. Terlebih, pesantren dan ulama memiliki posisi strategis dalam kehidupan sosial dan kebangsaan Indonesia.

KH Hasan Abdullah Sahal dikenal sebagai salah satu pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor. Pesantren tersebut memiliki sejarah panjang dalam pendidikan Islam dan pembentukan karakter santri.

Pujian Henri terhadap KH Hasan Abdullah Sahal juga menyoroti pentingnya keteladanan pemimpin pesantren dalam menjaga integritas. Seorang ulama, dalam pandangan tersebut, tidak semestinya kehilangan sikap kritis hanya karena berhadapan dengan pejabat atau pemegang kekuasaan.

Di tengah kehidupan politik yang dinamis, hubungan antara ulama dan pemerintah memang kerap menjadi perhatian publik. Dukungan maupun kritik dari tokoh agama terhadap kebijakan pemerintah dapat menjadi bagian dari ruang dialog dalam kehidupan demokrasi.

Karena itu, sikap KH Hasan Abdullah Sahal yang diapresiasi Henri dipandang sebagai contoh bahwa kedekatan dengan pemerintah tidak harus menghilangkan keberanian untuk menyampaikan pandangan.

Pernyataan Henri tersebut sekaligus menegaskan pentingnya menjaga independensi moral para tokoh agama agar tetap dapat menjadi rujukan masyarakat dalam melihat persoalan bangsa secara jernih.

MoneyTalk.id, Makassar – Aktivitas seorang pengurus Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sulawesi Selatan, Dr. Mahmud Suyuti, M.Ag., di sebuah tempat hiburan malam (THM) di Kota Makassar menjadi sorotan.

Mahmud Suyuti yang dikenal sebagai pengurus PWNU Sulsel terlihat berada di sebuah room karaoke pada Selasa dini hari, 8 September 2026, sekitar pukul 01.00 WITA.

Dalam rekaman dan pemberitaan yang beredar, Mahmud tampak berada bersama sejumlah orang di dalam room karaoke. Ia juga terlihat berdansa dengan seorang perempuan yang disebut sebagai perempuan yang diduga bekerja sebagai Ladies Companion (LC).

Sorotan terhadap keberadaan Mahmud semakin besar karena yang bersangkutan merupakan figur yang memiliki posisi dalam organisasi keagamaan.

Mahmud sendiri tidak membantah bahwa dirinya berada di lokasi tersebut. Bahkan, ketika dikonfirmasi, ia mengakui aktivitas berdansa yang terlihat dalam rekaman.

“Kalau berdansa ya, saya memang akui benar. Saat itu, saya tidak minum, hanya teman-teman yang minum,” kata Mahmud sebagaimana diberitakan Suaraham.

Mahmud membantah dirinya mengonsumsi minuman beralkohol. Ia menyatakan hanya orang-orang yang bersamanya yang mengonsumsi minuman tersebut.

Alasan Terima Tamu dari Kalimantan

Mahmud memberikan alasan bahwa keberadaannya di tempat hiburan malam tersebut berkaitan dengan urusan menerima tamu dari Kalimantan.

“Betul, saya ada di tempat itu, lagi terima tamu dari Kalimantan,” kata Mahmud dalam klarifikasinya sebagaimana diberitakan Jejak Hitam.

Keterangan tersebut kemudian menjadi perhatian karena rekaman yang beredar memperlihatkan suasana di dalam room karaoke pada dini hari.

Dalam rekaman yang diberitakan Suaraham, sejumlah orang terlihat berada di dalam ruangan. Mahmud tampak duduk di sofa dan kemudian terlihat berdansa dengan seorang perempuan yang disebut sebagai LC.

Namun demikian, belum terdapat informasi independen yang dapat memastikan identitas seluruh orang yang berada di dalam room tersebut maupun memastikan siapa tamu dari Kalimantan yang dimaksud Mahmud.

Karena itu, alasan kedatangan tersebut masih merupakan keterangan dari Mahmud yang bersangkutan.

Bukan Agenda NU

Mahmud juga menegaskan bahwa keberadaannya di tempat hiburan malam tersebut tidak berkaitan dengan kegiatan organisasi NU.

Ia menyebut kegiatan tersebut merupakan urusan pribadi.

“Tidak ada hubungan dengan NU. Saya hanya diundang oleh keluarga dari Kalimantan,” ujar Mahmud dalam klarifikasinya sebagaimana dikutip Suaraham.

Mahmud juga menyebut dirinya sebagai manusia biasa dan bukan malaikat.

Di sisi lain, statusnya sebagai pengurus organisasi keagamaan membuat aktivitas tersebut tetap menjadi perhatian publik.

Apalagi, Mahmud diketahui aktif sebagai akademisi dan dosen. Profil IMMIM juga mencatat Mahmud sebagai mubalig dan dosen UIN Alauddin Makassar.

Akui sebagai Keteledoran

Dalam keterangannya, Mahmud bahkan mengakui bahwa keberadaannya di tempat karaoke pada malam tersebut merupakan sebuah keteledoran.

Ia mengatakan biasanya datang ke tempat karaoke bersama keluarga, sedangkan pada malam tersebut dirinya datang tanpa didampingi keluarga.

“Saya akui ini adalah keteledoran saya, karena saya tidak bersama dengan keluarga,” katanya.

Mahmud juga menyebut dirinya cukup sering datang ke tempat karaoke lain bersama keluarga. Ia mengatakan pernah memperoleh voucher karaoke dan fasilitas menginap dari seorang manajer hotel yang disebutnya memiliki hubungan keluarga.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi bagian dari klarifikasi Mahmud atas sorotan publik terhadap dirinya.

Persoalan Etika Jadi Sorotan

Terlepas dari bantahan mengenai konsumsi alkohol maupun penjelasan bahwa kedatangannya berkaitan dengan tamu dari Kalimantan, keberadaan seorang pengurus organisasi keagamaan di tempat hiburan malam hingga dini hari tetap memunculkan pertanyaan mengenai etika dan kepatutan.

Apalagi, dalam rekaman yang beredar, Mahmud mengakui dirinya berdansa dengan perempuan yang disebut sebagai LC.

Persoalannya bukan semata-mata mengenai apakah aktivitas tersebut merupakan tindak pidana. Pemberitaan yang tersedia juga tidak menunjukkan adanya kesimpulan bahwa Mahmud melakukan tindak pidana.

Namun, sebagai pengurus organisasi keagamaan, perilaku seorang figur publik tentu dapat menjadi perhatian masyarakat karena membawa konsekuensi terhadap persepsi publik mengenai kepatutan dan keteladanan.

Di sisi lain, penilaian mengenai apakah aktivitas tersebut melanggar aturan internal organisasi merupakan kewenangan organisasi yang bersangkutan.

Karena itu, PWNU Sulsel juga penting memberikan penjelasan apabila diperlukan, terutama mengenai standar etik dan ketentuan organisasi yang berlaku bagi pengurusnya.

Mahmud sendiri telah memberikan hak jawab dengan menegaskan bahwa aktivitas tersebut merupakan urusan pribadi dan bukan agenda NU.

Dengan demikian, polemik ini setidaknya menyisakan dua sisi yang perlu ditempatkan secara proporsional: pengakuan Mahmud mengenai keberadaannya di room karaoke dan aktivitas berdansa, serta klarifikasinya bahwa ia tidak mengonsumsi alkohol dan berada di lokasi untuk menerima tamu dari Kalimantan.

Publik kini tinggal menunggu penjelasan lebih lanjut dari pihak terkait, termasuk PWNU Sulsel, apabila persoalan tersebut hendak dibawa ke ranah etik organisasi.

MoneyTalk.id,Jakarta – Ketua Umum Relawan Task Force Andalan 08 yang juga Sekretaris Jenderal Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG) Andi Ulfa Umar, A.Md, membantah pernyataan Dije yang mengaku sebagai relawan Jokowi dan mengaitkan Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, dengan gerakan Roy Suryo terkait polemik ijazah Presiden Joko Widodo.

Ulfa Bone, sapaan akrab Andi Ulfa Umar, mengatakan bahwa berdasarkan pengetahuan organisasi yang dimilikinya, kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai relawan Jokowi tersebut tidak termasuk kelompok relawan yang terdata di TKN maupun kantor relawan di Jalan Imam Bonjol 25, Jakarta Pusat.

“Karena itu, pandangan Dije yang menuduh Sufmi Dasco Ahmad terlibat dalam gerakan Roy Suryo tidak benar dan tidak memiliki dasar yang jelas. Jangan sampai pernyataan seperti ini justru menimbulkan kesalahpahaman di antara relawan,” ujar Ulfa Bone yang juga Wakil Ketua Umum Barisan Pembaharuan 08 di Jakarta, Senin (21/9/2026).

Menurut Ulfa, tudingan tersebut juga dinilai salah sasaran karena Dasco selama ini dikenal memiliki komunikasi politik dengan berbagai pihak di lingkaran pemerintahan dan partai politik.

“Apalagi Sufmi Dasco merupakan salah satu tokoh yang menjadi jembatan komunikasi politik antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kita juga melihat proses politik yang kemudian mempertemukan Prabowo dan Gibran hingga menjadi pasangan pada Pilpres 2024,” katanya.

Ulfa meminta para relawan Prabowo-Gibran maupun relawan Jokowi tidak mudah terprovokasi oleh pernyataan yang berpotensi memperuncing hubungan kedua kelompok pendukung tersebut.

“Kepada seluruh relawan Prabowo-Gibran dan relawan Jokowi, jangan sampai terprovokasi dan mau diadu domba. Kita harus menjaga komunikasi dan stabilitas politik nasional,” tegasnya.

Ia mengatakan konsolidasi relawan diperlukan untuk menjaga keberlanjutan pemerintahan Prabowo-Gibran serta mengawal program-program yang telah berjalan.

Ulfa juga menyinggung keakraban Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan Sufmi Dasco Ahmad yang terlihat dalam agenda Rakernas PAN di Jakarta. Menurutnya, interaksi keduanya menunjukkan adanya komunikasi politik yang berlangsung baik.

“Kita memberikan apresiasi positif terhadap hubungan dan komunikasi antartokoh politik dalam pemerintahan. Koalisi Prabowo-Gibran perlu tetap solid dalam mengawal pemerintahan selama lima tahun ke depan,” ujarnya.

Dukung Pertumbuhan Ekonomi 6-8 Persen

Ulfa mengatakan salah satu agenda yang perlu menjadi perhatian bersama adalah penguatan perekonomian nasional. Ia berharap target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada periode 2027–2029 dapat dicapai melalui kebijakan yang produktif dan berkelanjutan.

“Pertumbuhan ekonomi 6 sampai 8 persen tentu menjadi harapan bersama. Yang penting adalah bagaimana pertumbuhan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja dan membawa Indonesia menuju negara maju,” katanya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 tumbuh 5,61 persen secara tahunan (yoy). Angka tersebut meningkat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan IV 2025 sebesar 5,39 persen.

Ulfa menilai capaian tersebut perlu dilanjutkan dengan kebijakan yang mampu memperkuat konsumsi masyarakat, investasi, produktivitas dan penciptaan lapangan kerja.

“Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan masyarakat secara luas. Ini menjadi bagian dari harapan mewujudkan Indonesia tumbuh dan Indonesia maju sebagaimana semangat Asta Cita menuju Indonesia Emas yang adil, makmur dan sejahtera,” ujarnya.

Sebagai Sekjen ARPG dan bagian dari Tim Bidang Kesehatan TKN Fanta, Ulfa juga menyatakan dukungannya terhadap keberlanjutan kepemimpinan Prabowo-Gibran.

“Kami mendukung kepemimpinan Prabowo-Gibran dan akan terus mengawal program-program pemerintahan. Bagi kami, relawan harus menjadi kekuatan konstruktif yang menjaga stabilitas sekaligus mengawasi agar program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat,” pungkasnya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pemerhati politik dan alumni Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (HI UMY), Iwan “Terpal” Setiawan, menilai Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memiliki peran politik yang sangat besar dalam menjalankan fungsi koordinasi parlemen, meskipun secara formal posisi Ketua DPR RI tetap dijabat Puan Maharani.

Menurut Iwan, istilah Ketua DPR secara de facto lebih menggambarkan besarnya peran Dasco dalam berbagai agenda strategis yang mempertemukan DPR, pemerintah dan kelompok masyarakat.

“Secara formal memang Sufmi Dasco Ahmad adalah Wakil Ketua DPR. Tetapi secara de facto, dalam sejumlah agenda politik strategis, peran Dasco sangat terlihat. Ia berada di belakang banyak proses komunikasi dan koordinasi antara DPR dengan pemerintah,” ujar Iwan “Terpal” Setiawan dalam keterangannya, Kamis (17/9/2026).

Iwan menilai Dasco merupakan tipe politisi yang tidak terlalu menonjolkan dirinya di ruang publik. Namun, menurutnya, gaya politik tersebut justru membuat Dasco mempunyai ruang yang cukup luas untuk membangun komunikasi dengan berbagai pihak.

“Dasco tidak selalu berada di panggung depan. Ia lebih banyak bekerja melalui komunikasi politik, negosiasi dan membangun jembatan antarkepentingan. Dalam politik, kemampuan seperti ini sangat penting,” katanya.

Iwan mencontohkan sejumlah agenda yang memperlihatkan keterlibatan Dasco dalam proses koordinasi DPR dengan pemerintah. Salah satunya adalah pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset.

Pada Agustus 2026, pimpinan DPR menyatakan komitmen untuk menyelesaikan RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026. Dasco menjadi salah satu pimpinan DPR yang terlibat langsung dalam proses tersebut.

Menurut Iwan, keterlibatan Dasco dalam agenda legislasi strategis menunjukkan bahwa posisinya tidak hanya menjalankan fungsi seremonial sebagai pimpinan DPR.

“RUU Perampasan Aset adalah salah satu agenda penting. Ketika Dasco ikut mendorong agar pembahasannya mempunyai target yang jelas, itu menunjukkan bahwa fungsi koordinasinya berjalan,” ujar Iwan.

Meski demikian, Iwan menegaskan bahwa penyelesaian sebuah undang-undang bukan merupakan kewenangan seorang pimpinan DPR secara individual. Pembentukan undang-undang tetap melalui mekanisme kelembagaan DPR bersama pemerintah.

“Jadi jangan dipahami bahwa Dasco sendirian yang menentukan RUU. Tidak begitu. Tetapi kemampuan mengkoordinasikan berbagai kepentingan itulah yang menurut saya menjadi kekuatan politik Dasco,” jelasnya.

Iwan juga menyoroti keterlibatan Dasco dalam persoalan pengemudi ojek online atau ojol.

Menurutnya, persoalan ojol merupakan isu yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat, khususnya para pengemudi yang menggantungkan pendapatan dari platform digital.

Dasco dalam berbagai kesempatan terlibat dalam komunikasi antara DPR, pemerintah, perusahaan aplikator dan organisasi pengemudi ojol.

“Persoalan ojol ini menarik. Ada kepentingan pemerintah, aplikator dan jutaan pengemudi. Dasco masuk dalam ruang komunikasi tersebut. Ini memperlihatkan fungsi jembatan yang saya maksud,” kata Iwan.

Ia menilai kemampuan menjembatani berbagai kepentingan menjadi salah satu karakter politik Dasco.

Menurut Iwan, pola tersebut tidak hanya terlihat dalam persoalan ojol, tetapi juga dalam sejumlah agenda ekonomi dan pemerintahan yang membutuhkan komunikasi antara legislatif dan eksekutif.

“DPR dan pemerintah membutuhkan komunikasi yang intensif. Dasco mempunyai posisi strategis untuk melakukan komunikasi tersebut,” ujarnya.

Iwan menyebut gaya politik Dasco cenderung low profile dibandingkan sejumlah politisi lain yang lebih sering tampil di media.

Namun, ia menilai rendahnya eksposur personal tidak berarti rendah pula pengaruh politik.

“Dasco itu low profile. Dia tidak terlalu suka menonjolkan diri. Tetapi justru di situlah karakter politiknya. Ia bisa berbicara dengan banyak kelompok tanpa harus selalu berada di depan kamera,” tutur Iwan.

Menurutnya, kemampuan komunikasi lintas kelompok menjadi modal penting bagi seorang pimpinan parlemen.

Iwan juga melihat Dasco mempunyai hubungan komunikasi dengan berbagai organisasi masyarakat, baik organisasi keagamaan maupun kelompok masyarakat lainnya.

“Indonesia ini negara yang sangat plural. Seorang politisi nasional harus bisa berkomunikasi dengan berbagai kelompok. Dasco mempunyai kemampuan tersebut,” katanya.

Lebih jauh, Iwan membandingkan gaya politik Dasco dengan dua tokoh politik senior Indonesia, yakni Taufiq Kiemas dan Akbar Tandjung.

Menurut Iwan, perbandingan tersebut bukan berarti ketiganya memiliki jalan politik yang sama, melainkan pada kemampuan membangun komunikasi dan mencari titik temu di antara berbagai kekuatan politik.

“Kalau saya melihat, gaya Dasco ada sedikit kemiripan dengan Taufiq Kiemas dan Akbar Tandjung dalam hal kemampuan komunikasi politik. Tentu zaman, partai dan konfigurasi politiknya berbeda,” jelasnya.

Ia mengatakan, politik tidak selalu ditentukan oleh siapa yang paling banyak berbicara di depan publik.

“Politik juga ditentukan oleh siapa yang mampu mempertemukan orang-orang yang berbeda kepentingan. Di situ saya melihat kekuatan Dasco,” katanya.

Iwan menegaskan kembali bahwa pernyataan mengenai Dasco sebagai Ketua DPR secara de facto bukan berarti dirinya menganggap Dasco secara formal menggantikan Puan Maharani.

“Ketua DPR secara formal tetap Puan Maharani. Itu fakta kelembagaan. Tetapi kalau kita berbicara mengenai pengaruh dan fungsi koordinasi dalam sejumlah agenda strategis, Dasco mempunyai peran yang sangat besar,” ujar Iwan.

Menurut dia, istilah de facto tersebut lebih tepat digunakan untuk menggambarkan pengaruh politik, bukan kedudukan konstitusional.

“Jangan mencampuradukkan jabatan formal dengan pengaruh politik. Jabatan formal jelas, tetapi pengaruh politik bisa lebih kompleks,” imbuhnya.

Iwan berharap besarnya peran pimpinan DPR dalam berbagai agenda nasional tetap diikuti transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.

“Semakin besar peran seorang politisi dalam proses pengambilan keputusan, semakin besar pula tuntutan publik terhadap transparansi. DPR harus tetap menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan,” pungkasnya.

MoneyTalk.id,Pasaman Barat – Mahasiswa asal Kecamatan Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat, meminta media lokal mengungkap secara independen dan berimbang fakta di balik polemik Tuanku Sambah Sungai Aua serta rencana pengukuhan kepengurusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Aua yang dijadwalkan pada Senin (21/9/2026).

Ketua Mahasiswa Asal Kecamatan Sungai Aua, Ahmad Fauzan, mengatakan persoalan tersebut perlu diselesaikan berdasarkan dokumen, sejarah adat, silsilah, serta aturan mengenai kelembagaan KAN, bukan berdasarkan klaim sepihak.

“Media jangan berpihak kepada kelompok lama maupun kelompok baru. Yang perlu dibuka adalah fakta sejarah, silsilah adat, dokumen pembentukan KAN dan dasar pengukuhan kepengurusan yang baru,” ujar Ahmad Fauzan saat diwawancarai Minggu (20/9/2026) di Pasaman Barat, Sumatera Barat.

Menurut Fauzan, salah satu persoalan yang perlu ditelusuri adalah sejarah dan garis keturunan Sutan Botok yang disebut sebagai Tuanku Sambah pertama. Ia mengatakan terdapat perbedaan keterangan mengenai hubungan garis keturunan Sutan Botok dengan Puti Tali Ati.

Karena itu, menurutnya, diperlukan pemeriksaan terhadap ranji, silsilah, riwayat adat dan keterangan ninik mamak untuk memperoleh gambaran sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kalau ada perbedaan silsilah, mari dibuka dokumennya dan diperiksa bersama. Sejarah adat tidak seharusnya ditentukan hanya berdasarkan pengakuan atau surat pengangkatan tanpa melihat sumber sejarah dan keterangan ninik mamak,” katanya.

Persoalan KAN Perlu Diselesaikan

Fauzan juga menyoroti keberadaan KAN Sungai Aua yang menurut keterangannya telah dibentuk pada 18 Desember 2025.

Ia meminta seluruh pihak melihat persoalan tersebut secara administratif dan kelembagaan. Jika terdapat kekurangan dalam proses pemberitahuan atau administrasi, menurutnya, hal itu semestinya dapat diperbaiki tanpa menimbulkan dualisme kepengurusan.

“Yang perlu dijawab adalah bagaimana status KAN yang telah dibentuk sebelumnya, apa dasar pembentukan kepengurusan baru, dan bagaimana mekanisme penyelesaiannya menurut aturan adat dan peraturan daerah,” ujarnya.

Fauzan menyebut Perda Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2018 sebagai salah satu aturan yang perlu diperiksa dalam penyelesaian persoalan tersebut, termasuk ketentuan mengenai kelembagaan KAN dan mekanisme penyelesaian perselisihan adat.

Pertanyakan Pengukuhan KAN Baru

Fauzan juga mempertanyakan rencana pengukuhan kepengurusan KAN Sungai Aua pada 21 September 2026 ketika persoalan mengenai status dan kewenangan kelembagaan masih menjadi pembahasan.

Menurutnya, apabila terdapat dua kepengurusan yang sama-sama mengklaim kewenangan, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

“Kami tidak mengatakan konflik pasti terjadi. Tetapi persoalan adat sangat sensitif. Karena itu, lebih baik semua pihak menyelesaikan persoalan dan membuka seluruh dokumen terlebih dahulu sebelum mengambil langkah yang berpotensi menimbulkan dualisme,” katanya.

Minta Proposal Mengatasnamakan Adat Ditelusuri

Selain persoalan kelembagaan, mahasiswa juga meminta media menelusuri penggunaan nama KAN Sungai Aua, Tuanku Sambah, ninik mamak maupun masyarakat adat dalam berbagai proposal yang ditujukan kepada perusahaan.

Fauzan menegaskan pihaknya tidak menuduh adanya penyalahgunaan kewenangan. Namun, apabila proposal tersebut memang ada, menurutnya, publik berhak mengetahui dasar mandat, pihak yang menandatangani, tujuan pengajuan, perusahaan yang dituju, serta pihak yang menerima manfaat.

“Ini bukan soal menuduh siapa pun. Kalau memang ada dokumen proposal, mari diperiksa secara terbuka. Siapa yang membuat, siapa yang memberikan mandat, untuk kepentingan apa dan siapa penerima manfaatnya. Semuanya harus jelas,” tegasnya.

Selamatkan Marwah Adat dan Persatuan Masyarakat

Fauzan berharap LKAAM, Peradilan Adat, Pemerintah Daerah, ninik mamak dan seluruh pemangku adat dapat duduk bersama untuk mencari penyelesaian.

Ia menekankan, mahasiswa tidak meminta media membela salah satu pihak dalam polemik tersebut.

“Kami tidak meminta media memihak yang lama atau yang baru. Kami meminta media menguji semuanya: sejarahnya, silsilahnya, dokumen KAN, proses pembentukannya, dasar pengukuhan KAN baru, serta proposal yang mengatasnamakan masyarakat adat,” ujarnya.

Menurut Fauzan, penyelesaian yang transparan diperlukan agar persoalan kelembagaan tidak berkembang menjadi konflik sosial di tengah masyarakat.

“Yang harus diselamatkan bukan kepentingan kelompok tertentu, tetapi kebenaran sejarah, marwah adat dan persatuan masyarakat Sungai Aua,” pungkasnya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Keakraban Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dalam acara Rakernas III dan Harlah ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta Pusat, mendapat perhatian dari kalangan relawan pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

Wakil Koordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo-Gibran (ARPG), Desi Hanafiah, S.E., menilai keakraban Gibran dan Dasco tersebut memperlihatkan hubungan komunikasi politik yang baik di antara keduanya.

Menurut Desi, momen tersebut juga dapat menjadi konteks untuk melihat kembali berbagai rumor yang belakangan mengaitkan Dasco dengan gerakan Roy Suryo dan sejumlah pihak lainnya.

“Keakraban Mas Gibran dengan Pak Sufmi Dasco Ahmad menunjukkan bahwa hubungan keduanya baik dan komunikasi politik tetap terjalin. Karena itu, isu yang menyebut Pak Dasco berada di balik gerakan Roy Suryo dan kawan-kawan jangan langsung dipercaya sebagai fakta tanpa bukti yang jelas,” ujar Desi saat diwawancarai Minggu sore (19/9/2026) di Jakarta.

Desi mengatakan, hubungan Dasco dengan Gibran juga tidak muncul secara tiba-tiba. Keduanya telah berada dalam dinamika politik yang sama sejak proses Pilpres 2024 hingga masa transisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Berperan dalam Konsolidasi Prabowo-Gibran

Desi menilai posisi Dasco dalam proses konsolidasi pemerintahan Prabowo-Gibran juga perlu dilihat secara utuh.

Setelah Prabowo dan Gibran ditetapkan sebagai pasangan terpilih Pilpres 2024, Dasco dipercaya memimpin Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran. Tim tersebut menjalankan proses koordinasi dan sinkronisasi program serta persiapan transisi menuju pemerintahan baru.

“Pak Dasco merupakan salah satu tokoh penting di Gerindra yang terlibat dalam proses konsolidasi pemerintahan Prabowo-Gibran. Jadi kalau sekarang terlihat akrab dengan Mas Gibran, itu bukan sesuatu yang tiba-tiba,” jelas Desi.

Menurutnya, proses politik menuju pemerintahan Prabowo-Gibran membutuhkan komunikasi intensif antara berbagai tokoh dan kekuatan politik.

“Pilpres 2024 menghasilkan pasangan Prabowo-Gibran. Setelah itu diperlukan konsolidasi agar pemerintahan bisa berjalan. Dalam proses tersebut, komunikasi antara Pak Prabowo, Mas Gibran dan para pimpinan partai, termasuk Pak Dasco, menjadi bagian dari dinamika politik yang wajar,” katanya.

Hubungan Politik Tetap Terjaga

Desi juga menilai pertemuan dan keakraban Gibran-Dasco dalam acara PAN menunjukkan bahwa hubungan antarkeduanya tetap terjaga di tengah berbagai isu politik yang berkembang.

Ia meminta publik tidak mudah menarik kesimpulan berdasarkan rumor atau potongan informasi di media sosial.

“Kalau ada tuduhan bahwa seseorang berada di balik sebuah gerakan, tentu harus ada bukti yang bisa diverifikasi. Jangan sampai rumor politik kemudian dianggap sebagai fakta,” ujar Desi.

Desi menambahkan, perbedaan pandangan politik merupakan hal yang biasa dalam demokrasi. Namun, menurut dia, isu yang menyangkut tokoh publik sebaiknya dibicarakan berdasarkan fakta dan proses hukum yang berlaku.

ARPG Dorong Soliditas Pemerintahan

Sebagai bagian dari jaringan relawan pendukung Prabowo-Gibran, Desi mengatakan ARPG berkepentingan menjaga soliditas pemerintahan hasil Pilpres 2024.

“Kami melihat hubungan baik antara Gibran dan Dasco sebagai bagian dari komunikasi politik yang penting. Pemerintahan Prabowo-Gibran harus dijaga soliditasnya agar dapat fokus menjalankan program-program untuk masyarakat,” tuturnya.

Ia menegaskan bahwa keakraban antartokoh politik tidak semestinya ditafsirkan secara berlebihan.

“Yang harus kita lihat adalah fakta dan rekam jejaknya. Jangan karena ada rumor kemudian semua hubungan politik ditarik ke dalam tuduhan tertentu,” pungkas Desi yang juga politisi PAN dan pernah Caleg DPR RI Dapil Kepri – Tanjung Pinang dari PAN.

MoneyTalk.id,Jakarta – Ratusan massa yang terdiri dari aktivis  Hak Asasi Manusia (HAM), mahasiswa,  akademisi, hingga keluarga korban pencari keadilan kembali menggelar Aksi Kamisan ke-825 di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (17/9/2026).

​Dalam aksi tersebut, para peserta menyuarakan seruan bersama untuk melawan praktik impunitas terhadap para pelaku pelanggaran HAM di Indonesia. Suasana aksi kian berbobot dengan hadirnya akademisi sekaligus dosen senior, Paulus Januar, yang memberikan orasi ilmiah dalam bentuk ‘kuliah jalanan’.

Dalam orasinya, Paulus menegaskan pentingnya konsistensi masyarakat sipil dalam menolak impunitas. Secara khusus, Aksi Kamisan kali ini menyoroti peringatan enam tahun peristiwa pembunuhan pimpinan gereja di Papua, Pendeta Yeremia Zanambani, yang tewas terbunuh pada 19 September 2020 di Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua.

”Hari ini, di depan Istana Kepresidenan yang megah, kita menyampaikan aspirasi atas pembunuhan Pendeta Yeremia di Tanah Papua. Kasus ini sudah berlalu enam tahun, tetapi pelakunya hanya dijatuhi hukuman ringan. Mengapa ini bisa terjadi? Karena masih adanya impunitas terhadap pelaku dan tingginya kecenderungan militerisme yang harus kita lawan bersama!” tegas Paulus Januar di hadapan peserta aksi.

Mantan Ketua Umum Presidium PP PMKRI era 1980-an tersebut menambahkan, penuntasan kasus Pendeta Yeremia tidak boleh berhenti pada pelaku di lapangan saja. Negara dinilai wajib mengusut tuntas hingga ke aktor intelektual atau dalang di balik penembakan tersebut.

Ia juga menggarisbawahi bahwa perlawanan terhadap praktik impunitas tidak hanya terbatas pada kasus yang terjadi di Papua, melainkan harus berlaku untuk seluruh rekam jejak pelanggaran HAM di tanah air.

​”Masalah melawan impunitas ini tidak hanya berlaku untuk kasus pembunuhan Pendeta Yeremia di Tanah Papua, tetapi juga untuk seluruh kasus kejahatan pelanggaran HAM di Indonesia,” pungkasnya.

​Melalui aksi ini, para peserta berharap pemerintah mengambil langkah konkret dan tidak membiarkan kasus-kasus kejahatan masa lalu lenyap ditelan waktu tanpa penegakan hukum yang adil.

Di Momen aksi Kamisan ke 925, Akademisi dan Aktivis Ajak Bersatu Lawan Impunitas.