20 November 2026

News

MoneyTalk.id,Jakarta – Pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan disebut bukan semata-mata berkaitan dengan arah kebijakan ekonomi, tetapi dipicu perseteruan internal di lingkungan Kementerian Keuangan.

Reuters dalam laporan 16 September 2026 menyebut, tiga sumber pemerintah mengatakan Purbaya dicopot Presiden Prabowo Subianto setelah terlibat konflik dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama. Perselisihan itu disebut berkaitan dengan perombakan ratusan pejabat di Kementerian Keuangan, terutama di Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Menurut sumber Reuters, Djaka dan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto keberatan dengan rotasi tersebut karena mereka tidak menyetujuinya. Djaka kemudian disebut menyampaikan keberatan itu langsung kepada Prabowo.

Dalam laporan Reuters, kedua pejabat tersebut berada di bawah Menteri Keuangan, tetapi disebut dipilih langsung oleh Prabowo. Djaka juga disebut pernah menjadi bagian dari tim pasukan khusus Prabowo ketika masih berdinas di militer.

Salah satu sumber Reuters bahkan menyebut Djaka memiliki akses langsung yang cukup kuat kepada Prabowo. Sumber yang sama mengatakan Purbaya membutuhkan persetujuan dari lingkaran dalam presiden untuk mendapatkan pertemuan dengan kepala negara.

Perselisihan tersebut disebut mencapai puncaknya pada acara pelantikan ratusan pejabat Kementerian Keuangan pada Kamis pekan lalu. Dalam acara itu, Purbaya menyampaikan bahwa rotasi dilakukan berdasarkan penilaian profesional sekaligus melalui konsultasi dengan pejabat terkait.

Namun, dua sumber yang mengetahui persoalan tersebut mengatakan Djaka kemudian mempersoalkan keputusan itu dan menyampaikannya langsung kepada Prabowo pada Jumat, sebelum Presiden bertolak ke India untuk menghadiri KTT BRICS.

Prabowo kembali ke Jakarta pada Senin. Pada hari yang sama, Purbaya disebut mendapat pemberitahuan mengenai pencopotannya melalui sambungan telepon dari Menteri Sekretaris Negara ketika dirinya sedang mengikuti rapat dengan DPD membahas rancangan anggaran pemerintah 2027.

Purbaya kemudian menyerahkan jabatan Menteri Keuangan kepada Suahasil Nazara dalam seremoni singkat. Setelah serah terima, Purbaya mengakui bahwa persoalan perombakan internal turut berperan dalam pencopotannya, meski tidak menjelaskan secara rinci.

“Saya mengikuti kebijakan Presiden,” kata Purbaya, sebagaimana diberitakan Reuters.

Reuters juga melaporkan, sumber pertama menyebut terdapat perbedaan antara Purbaya dan Bimo Wijayanto mengenai pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau tax refund.

Bimo disebut mendukung pengembalian dana secara tepat waktu. Sementara itu, Purbaya cenderung menunda pengembalian dengan alasan klaim perusahaan perlu diperiksa secara ketat guna mencegah kebocoran penerimaan negara.

Di sisi lain, Purbaya disebut menjelaskan kepada Prabowo bahwa rotasi pejabat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara melalui kedua direktorat tersebut.

Namun, setelah ditunjuk menggantikan Purbaya, Suahasil Nazara mengatakan akan meninjau kembali seluruh penempatan pejabat.

Reuters juga melaporkan adanya pesan WhatsApp Suahasil kepada pejabat senior Kementerian Keuangan pada Jumat yang menyebut dirinya telah menyarankan Purbaya menunda acara pelantikan sampai keberatan dari pimpinan Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai diselesaikan.

Kantor Bea dan Cukai kemudian menyatakan masih menunggu arahan dari Menteri Keuangan yang baru terkait penempatan para pejabat tersebut.

Perselisihan dengan Djaka disebut bukan satu-satunya hubungan yang tegang antara Purbaya dengan pejabat tinggi lainnya.

Reuters mencatat Purbaya sebelumnya pernah berbeda pandangan dengan mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo terkait kebijakan penempatan dana pemerintah pada bank-bank BUMN untuk mendorong penyaluran kredit.

Purbaya juga sempat berbeda pandangan dengan Kepala Danantara Rosan Roeslani setelah Purbaya mengatakan sovereign wealth fund tersebut akan mentransfer keuntungan sebesar Rp120 triliun untuk membantu memenuhi target defisit fiskal tahun berjalan.

Rosan kemudian mengatakan tidak pernah ada pembahasan mengenai rencana tersebut.

Laporan Reuters juga mengaitkan kasus tersebut dengan gaya pemerintahan Prabowo yang dinilai sejumlah analis lebih mengandalkan orang-orang kepercayaan dan loyalisnya.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan Prabowo menempatkan loyalitas sebagai sesuatu yang penting. Menurut dia, hal itu dapat dipahami mengingat panjangnya periode Prabowo berada di luar pemerintahan, tetapi berpotensi menimbulkan persoalan apabila mengorbankan sistem berbasis merit.

“Untuk sebuah negara agar berhasil, sistem politiknya harus sehat dan teknokratis, dan birokrasinya harus berdasarkan meritokrasi,” ujar Wijayanto, sebagaimana dikutip Reuters.

Prabowo sendiri sebelumnya mengatakan pemimpin yang berhasil harus memilih orang-orang “terbaik” untuk berada dalam timnya, bukan karena hubungan keluarga, pertemanan ataupun ikatan kepentingan.

Pencopotan Purbaya dengan demikian membuka kembali perdebatan mengenai sejauh mana pertimbangan teknokratis dan hubungan kepercayaan politik berperan dalam pengambilan keputusan di pemerintahan Prabowo.

Reuters menyebut sejumlah analis dan investor menyambut pergantian tersebut sebagai langkah yang dinilai dapat membantu memulihkan kepercayaan terhadap perekonomian Indonesia. Namun, tiga sumber pemerintah yang dikutip Reuters memberikan penjelasan berbeda mengenai pemicu langsung pencopotan Purbaya, yakni perselisihan internal mengenai rotasi pejabat di Kementerian Keuangan.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama membantah adanya konflik yang mendahului pencopotan tersebut. Sementara Bimo Wijayanto dan pihak Kantor Kepresidenan tidak memberikan tanggapan kepada Reuters.

MoneyTalk.id,Jakarta – Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membuka kemungkinan berbagai konfigurasi politik menuju Pemilu 2029. Termasuk kemungkinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali berpasangan.

Pernyataan itu disampaikan Budi Arie ketika berbincang dengan pengamat politik Hendri Satrio. Dalam dialog tersebut, Hendri menanyakan kemungkinan Prabowo tidak lagi bersama Gibran pada Pilpres 2029.

“Jadi itu taktik politik,” ujar Budi Arie ketika membahas dinamika politik menuju 2029, Kamis (17/9/2026).

Ketika kembali ditanya apakah Gibran masih mungkin bersama Prabowo, Budi Arie menjawab bahwa seluruh kemungkinan masih terbuka.

“Semuanya masih mungkin menurut saya. Kalau saya bilang, kartunya masih dikocok, belum dibagi,” kata Budi Arie.

Budi Arie juga menjelaskan bahwa Pilpres 2029 akan memiliki dinamika berbeda dibandingkan Pemilu 2024. Pada 2029, Prabowo dan Gibran berstatus sebagai presiden dan wakil presiden petahana yang secara konstitusional masih memiliki hak untuk mencalonkan diri kembali.

Menurut Budi Arie, sejarah pemilihan presiden secara langsung sejak 2004 juga menunjukkan belum ada pasangan presiden dan wakil presiden yang kembali maju bersama untuk periode kedua.

“Sejak pemilihan presiden langsung 2004 zaman Pak SBY, tidak ada pasangan yang dua periode. Dulu SBY dengan JK, lalu Pak SBY dengan Budiono. Lalu Jokowi-JK, selanjutnya Jokowi dengan Ma’ruf Amin,” ujarnya.

Meski membuka seluruh kemungkinan, Budi Arie mengaku secara pribadi masih berharap Prabowo-Gibran dapat melanjutkan pemerintahan untuk periode kedua.

“Kalau kita mengharapkan begitu,” kata Budi Arie.

Dalam dialog tersebut, Budi Arie juga menyinggung hubungannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo serta relasi politik Jokowi dan Prabowo.

Ia menolak anggapan bahwa hubungan kedua tokoh tersebut harus dibaca sebagai hubungan yang pasti berujung perpisahan politik.

Menurut Budi Arie, baik Jokowi maupun Prabowo merupakan pemimpin yang memiliki kepentingan terhadap negara dan rakyat.

“Saya bilang begini, ini adalah pemimpin-pemimpin yang mengedepankan kepentingan negara dan rakyat,” katanya.

Budi Arie mengatakan dirinya pernah menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo sehingga mengetahui bagaimana Prabowo bekerja.

“Saya lihat beliau ini orang yang sangat konsen. Kalau di hitam itu dadanya merah putih,” ujar Budi Arie.

Ia kemudian menyamakan hal tersebut dengan Jokowi.

“Begitu juga Pak Jokowi. Enggak ada kepentingan lain,” katanya.

Budi Arie juga menyebut sejumlah pemimpin lain seperti Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri sebagai tokoh bangsa yang menurutnya patut dihormati.

“Makanya saya juga kadang-kadang sedih kalau pemimpin-pemimpin bangsa kita ini diadu domba. Enggaklah,” ujarnya.

Menurut dia, setiap pemimpin memiliki masa dan waktunya masing-masing. Perbedaan pandangan politik, kata Budi Arie, merupakan hal yang biasa dalam demokrasi.

“Kalau soal politik ya sudahlah, berbeda pendapat yang mungkin biasa. Jangan…” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Budi Arie juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap kasus keracunan makanan yang melibatkan anak-anak penerima program makan bergizi.

Ia menilai persoalan tersebut menjadi sangat sensitif karena menyangkut anak-anak dari keluarga kurang mampu.

“Jadi saya sedihnya gini loh kalau ngelihat laporan orang yang keracunan itu udah anak orang miskin keracunan, dosa banget,” ujar Budi Arie.

Budi Arie mengkritik pelaksanaan pemberian makanan kepada seluruh anak Indonesia apabila dalam pelaksanaannya masih terjadi persoalan keamanan pangan.

“Jadi beri makan ke seluruh anak Indonesia itu udah menurut saya eksekusi yang kurang tepat,” katanya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Politikus PDI Perjuangan Bambang Beathor Suryadi kembali mempersoalkan keabsahan dokumen pendidikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Beathor bahkan menuding Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno terlibat dalam dugaan rekayasa dokumen pendidikan Jokowi.

Di podcast Obor Rakyat Reborn, Beathor mengklaim terdapat persoalan mengenai sosok bernama Joko Widodo yang tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) sejak 1980.

Menurut Beathor, Joko Widodo yang tercatat dalam data pendidikan tersebut hanya menyelesaikan pendidikan sampai tingkat sarjana muda. Ia kemudian mempertanyakan keberadaan dokumen yang disebutnya berkaitan dengan kelanjutan pendidikan hingga memperoleh gelar sarjana.

“Orang bernama Joko Widodo masuk tahun 1980 terus sampai sarjana muda terus hilang. Artinya memang ada orang yang namanya Joko Widodo tapi bukan yang menjadi presiden. Bukan Jokowi,” kata Beathor, Kamis (17/9/2026).

Beathor kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan Pratikno yang pada masa lalu pernah menjabat sebagai Rektor UGM.

“Nah Jokowi ini masuk mungkin karena ada Pratikno yang juga waktu itu rektor. Dialah yang merekayasa, merekayasa berkas dokumen,” ujarnya.

Beathor menyebut dugaan rekayasa tersebut dilakukan melalui sejumlah pihak. Ia menggambarkan adanya pembagian peran, mulai dari pihak yang menurutnya merancang, mencetak hingga menyebarkan dokumen.

“Mereka bisa merekayasa ini, merekayasa ini segala macam. Di situ masuklah Juri, masuklah Paiman, tim-tim ini kan masuklah Sandi. Jadi ada yang merancang, ada yang mencetak, ada yang menyebarkan,” katanya.

Tuduhan serupa sebelumnya memang pernah disampaikan Beathor dalam polemik ijazah Jokowi. Pada Juni 2025, ia pernah mengklaim bahwa dokumen ijazah Jokowi untuk keperluan pencalonan Pilgub DKI Jakarta 2012 dicetak ulang di kawasan Pasar Pramuka, Jakarta. Klaim tersebut diberitakan iNews dan menjadi bagian dari polemik panjang mengenai dokumen pendidikan Jokowi.

Dalam pernyataan terbarunya, Beathor juga mengaitkan tudingannya dengan informasi yang disebutnya berasal dari mantan direktur bank pembangunan daerah. Ia mengklaim ketika menjadi pengusaha kayu, Jokowi pernah mengajukan kredit menggunakan gelar “Drs.”, bukan gelar insinyur.

Beathor juga menyebut nama mantan Rektor UGM Sofian Effendi dalam rangkaian argumentasinya.

Dalam klarifikasi resmi pada Maret 2025, UGM menyatakan dokumen akademik yang dimiliki Fakultas Kehutanan menunjukkan Joko Widodo pernah kuliah, mengikuti ujian, yudisium dan wisuda. UGM juga menyatakan ijazah Jokowi memang pernah ada dan dapat dibuktikan melalui dokumen yang tersimpan di Fakultas Kehutanan.

Polemik tersebut juga telah masuk ke ranah keterbukaan informasi. Pada Maret 2026, Komisi Informasi Pusat mengabulkan sebagian permohonan terkait informasi studi Jokowi di UGM. Sejumlah dokumen dinyatakan sebagai informasi terbuka, termasuk salinan ijazah, transkrip nilai, KRS, KHS, laporan KKN, skripsi, dokumen pembimbing, berita acara sidang, SK yudisium, bukti pendaftaran yudisium dan buku wisuda.

Di sisi lain, isu dugaan pemalsuan ijazah juga pernah ditindaklanjuti aparat penegak hukum. Bareskrim Polri sebelumnya menyatakan telah melakukan penyelidikan terhadap pengaduan mengenai dugaan ijazah palsu Jokowi dan memeriksa 26 saksi dari berbagai pihak, termasuk UGM, alumni Fakultas Kehutanan, sekolah, percetakan serta instansi pemerintah terkait.

Pada Agustus 2026, muncul pula laporan atau pengaduan masyarakat yang mencantumkan nama Pratikno dalam perkara dugaan pembuatan ijazah Jokowi di Pasar Pramuka. Laporan tersebut, menurut pemberitaan Harian Umum, telah dilimpahkan Bareskrim kepada Polda Metro Jaya.

Beathor sendiri tetap mempertahankan pandangannya mengenai keabsahan dokumen tersebut.

“Saya tetap menyatakan tidak punya ijazah, apalagi ijazah UGM,” tegasnya.

MoneyTalk.id, Jakarta – Hak Jawab pemberitaan pemberitaan MoneyTalk.id berjudul “Viral! Uang Rp17 Miliar Milik Keluarga Shabrina Adfi Raib di BTN, Lapor ke OJK dan DPR Namun Belum Ada Tanggapan” yang terkait dengan unggahan Shabrina Adfi mengenai klaim dana milik mertuanya, Linawati Pasmah Soepino.

Nomor : 015/ SM/WSP.LF/2026. Jakarta, 11 September 2026
Lampiran : –
Perihal      : HAK JAWAB

 

Kepada Yth.
Pemimpin Redaksi MoneyTalk.id

 

Sehubungan dengan pemberitaan MoneyTalk.id berjudul “Viral! Uang Rp17 Miliar Milik Keluarga Shabrina Adfi Raib di BTN, Lapor ke OJK dan DPR Namun Belum Ada Tanggapan” yang terkait dengan unggahan Shabrina Adfi mengenai klaim dana milik mertuanya, Linawati Pasmah Soepino, kami selaku Kuasa Hukum PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyampaikan Hak Jawab sebagai berikut :

  1. Pemberitaan tersebut bersumber dari unggahan Shabrina Adfi yang menyebut dana mertuanya sekitar Rp17 miliar hilang di BTN dan meminta BTN bertanggung jawab. Kami menilai narasi tersebut tidak menggambarkan faktavdan proses penanganan perkara secara utuh.
  2. Permasalahan Linawati telah ditangani BTN sejak 2022. Pada 4 Mei 2023, BTN secara proaktif melaporkan mantan pegawainya, Fibriyanti, kepada Polda Metro Jaya. Proses hukum tersebut berujung pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 13 Maret 2024 yang menjatuhkan pidana tiga tahun penjara dan denda Rp200 juta kepada Fibriyanti.
  3. Secara terpisah, Linawati menempuh upaya hukum perdata terhadap BTN. Gugatan sebelumnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan tidak terdapat amar yang memerintahkan BTN melakukan pembayaran. Saat ini, Linawati kembali mengajukan gugatan dan perkara tersebut masih dalam proses persidangan, sehingga belum terdapat putusan dalam perkara yang sedang berjalan yang menetapkan tanggung jawab BTN maupun nilai kerugian sebagaimana diklaim.
  4. Klaim Rp17 miliar yang disampaikan di ruang publik juga berbeda secara material dengan gugatan terbaru pihak Linawati, yang mencantumkan nilai pokok tuntutan sekitar Rp7,26 miliar, ditambah tuntutan bunga sekitar Rp1,68 miliar. Nilai tersebut merupakan dalil dan tuntutan pihak penggugat, bukan pengakuan BTN atas nilai kerugian ataupun kewajiban pembayaran Perseroan.
  5. Atas penyampaian informasi melalui media sosial yang kami nilai tidak sesuai dengan fakta, tidak memberikan konteks perkara secara utuh, serta telah merugikan dan mencemarkan nama baik BTN, Kuasa Hukum BTN akan menyampaikan somasi kepada Shabrina Adfi. Somasi tersebut merupakan langkah untuk meminta pertanggungjawaban atas informasi yang telah disebarluaskan sekaligus melindungi kepentingan dan reputasi BTN. Perseroan juga tidak menutup kemungkinan menempuh langkah hukum lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kami meminta kepada Redaksi untuk memuat Hak Jawab ini secara proporsional agar publik memperoleh informasi yang akurat dan berimbang serta tidak menempatkan klaim sepihak sebagai fakta yang telah terbukti.

 

Hormat Kami,

KUASA HUKUM PT. BANK BTN (Persero) Tbk

 

Dr. Widodo Sigit Pudjianto, S.H., M.H

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat politik dan militer Universitas Nasional (UNAS), Selamat Ginting, menyoroti keputusan Presiden Prabowo Subianto yang hingga kini belum mengganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Menurutnya, keberadaan figur-figur yang masih memiliki kedekatan dengan pemerintahan sebelumnya perlu dibaca dalam dinamika politik menuju Pilpres 2029.

Selamat menilai hubungan politik antara Presiden ke-7 Joko Widodo dan Prabowo Subianto belum sepenuhnya terputus. Ia menduga Jokowi masih membutuhkan Prabowo dalam menghadapi dinamika politik menuju 2029, terutama karena adanya kekhawatiran bahwa dukungan politik terhadap keluarga Jokowi dapat berubah.

“Jokowi masih membutuhkan Prabowo untuk Pilpres 2029 karena dia merasa bahwa ini berpotensi ditinggalkan,” kata Selamat Ginting di channel YouTube Refly Harun, Rabu (16/9/2026).

Ia kemudian meminta publik melihat posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai bagian dari konfigurasi politik tersebut. Menurut Selamat, politik Jokowi hingga sekarang belum dapat dibaca sebagai sikap meninggalkan arena kekuasaan.

“Gibran itu harus dibaca casing-nya. Politik Jokowi itu sampai sekarang belum mau meninggalkan jabatan kepresidenan,” ujarnya.

Dalam pandangan Selamat, posisi Kapolri dan Jaksa Agung menjadi penting ketika dikaitkan dengan sejumlah perkara hukum yang tengah menjadi perhatian publik.

Ia mencontohkan perkara terkait isu ijazah Joko Widodo. Menurutnya, penanganan perkara tersebut secara politik dan hukum dapat menjadi berbeda apabila terjadi pergantian Kapolri maupun Jaksa Agung.

“Kasus ijazah menurut saya akan berbeda penanganannya kalau sudah terjadi pergantian Kapolri dan Jaksa Agung. Penanganannya akan beda,” katanya.

Selamat juga menyoroti panjangnya masa jabatan Listyo Sigit sebagai Kapolri. Listyo dilantik menjadi Kapolri pada November 2021 dan tetap menjabat di pemerintahan Prabowo. Sebelumnya, ia ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menggantikan Jenderal Idham Azis.

Keberlanjutan jabatan Listyo Sigit sejak era Jokowi hingga pemerintahan Prabowo sebelumnya juga telah menjadi bahan analisis Selamat Ginting. Dalam sejumlah pernyataannya, ia mengaitkan posisi Kapolri dengan dinamika hubungan kekuasaan dan reformasi kepolisian.

Selamat kemudian memberikan peringatan kepada Prabowo agar mempertimbangkan kembali konfigurasi kekuasaan di lingkaran aparat penegak hukum.

Menurut dia, apabila Prabowo tidak melakukan reshuffle kabinet sekaligus mengganti Kapolri, terdapat risiko politik yang harus diperhitungkan.

“Kalau Prabowo itu tidak melakukan reshuffle kabinet termasuk mengganti Kapolri, saya kira Prabowo sedang memelihara anak macan yang nanti justru akan menerkam,” ujar Selamat.

Analisis mengenai posisi Kapolri ini bukan hal baru dari Selamat. Pada Juni 2026, ia juga menyoroti kemungkinan panjangnya masa jabatan Listyo Sigit apabila perubahan aturan mengenai usia pensiun aparat diberlakukan. Saat itu Selamat mempertanyakan kemungkinan seorang Kapolri dapat bertahan sangat lama dalam jabatan tersebut dan mengaitkannya dengan dinamika politik menuju 2029.

Sementara itu, pada September 2025 Selamat juga pernah menyoroti hubungan antara Presiden Prabowo dan kepemimpinan Polri dalam agenda reformasi kepolisian. Ia menilai langkah Prabowo menunjuk Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri merupakan sinyal bahwa Presiden ingin memiliki kendali lebih besar terhadap agenda reformasi kepolisian.

Bagi Selamat, keputusan Prabowo mempertahankan atau mengganti pejabat strategis tersebut pada akhirnya akan menjadi bagian penting dari arah konsolidasi kekuasaan pemerintahannya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengacara Muhammad Taufiq melontarkan kritik tajam terhadap kiprah politik luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai Prabowo justru terlihat tidak memiliki posisi yang kuat dalam forum internasional, meski kerap membanggakan kemampuan berbahasa Inggris.

Taufiq bahkan menyebut Prabowo dengan istilah “Pak Omon-omon” dan “Pak Gemoi”. Menurutnya, posisi Indonesia di panggung internasional tidak otomatis menguat hanya karena presiden aktif menghadiri berbagai forum internasional.

“Anda mungkin terkejut, saya pun juga terkejut. Tapi bukan terkejut siapa penggantinya. Terkejut karena penggantian menteri ini seperti buruh pabrik,” kata Muhammad Taufiq di channel YouTube miliknya, Rabu (16/9/2026).

Ia kemudian menyoroti posisi Prabowo dalam sejumlah pertemuan internasional, termasuk forum BRICS dan pertemuan di Rusia.

Menurut Taufiq, narasi mengenai Prabowo yang mendapat perhatian khusus dari pemimpin Rusia Vladimir Putin tidak serta-merta menunjukkan bahwa Indonesia memiliki posisi tawar yang kuat.

“Jadi Pak Omon-omon, Pak Gemoi yang kalau di dunia internasional ternyata dipinggirkan di pertemuan BRICS, di pertemuan Rusia yang katanya diundang secara khusus Putin ternyata dinasihati dan cuma plonga-plongo,” ujarnya.

Taufiq juga mempertanyakan efektivitas diplomasi pemerintahan Prabowo. Menurut dia, kemampuan berbahasa asing seharusnya berjalan beriringan dengan kemampuan merumuskan dan menjalankan kebijakan politik luar negeri yang jelas.

“Pak Omon-omon ini membanggakan bisa bahasa Inggris, tetapi kebijakan politik luarnya nol,” kata Taufiq.

Kritik tersebut kemudian dikaitkan Taufiq dengan dinamika politik dan pergantian menteri di dalam negeri. Ia menilai terdapat pola politik yang membuat sejumlah pejabat berada dalam posisi sangat dominan di hadapan presiden.

“Jadi di luar negeri dia dipinggirkan, di dalam negeri dia menjadi Jongoswi yang paling depan,” ujar Taufiq.

Dalam pernyataannya, Taufiq juga menyinggung persoalan penggantian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menyebut salah satu persoalan yang ikut menjadi sorotan adalah kebijakan dan sikap Purbaya terhadap berbagai persoalan pengelolaan keuangan negara.

Taufiq bahkan mengaitkan Purbaya dengan pelaporan dugaan korupsi yang berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Yang namanya Purbaya ini diganti, salah satunya dia termasuk yang melaporkan koruptor-koruptor yang makan uang MBG,” ujarnya.

MoneyTalk.id, Jakarta – Polemik mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali menjadi sorotan. Mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN), Kolonel Purnawirawan Sri Radjasa Chandra, mengaku memiliki keyakinan penuh bahwa ijazah Jokowi palsu.

Pernyataan tersebut disampaikan Sri Radjasa ketika membicarakan informasi yang diperolehnya dari lingkungan Pasar Pramuka, Jakarta. Ia menyebut memiliki relasi lama dengan sejumlah orang di kawasan tersebut, termasuk seseorang bernama Kana sebagai keponakan Paiman dan bekerja di Pasar Pramuka.

Menurut Sri Radjasa, dirinya mengenal kawasan Pasar Pramuka sejak lama karena pernah beraktivitas di sana ketika masih menjalankan tugas intelijen. Dari hubungan tersebut, ia mengaku memperoleh informasi mengenai situasi yang berkembang ketika isu ijazah Jokowi mulai ramai dibicarakan pada 2025.

Sri Radjasa kemudian mengaitkan informasi tersebut dengan sosok Paiman Raharjo. Ia mempertanyakan posisi Paiman yang menurutnya memperoleh sejumlah jabatan strategis, termasuk pernah menjadi Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta menduduki posisi komisaris.

Ia juga menyebut adanya informasi dari orang-orang di sekitar Pasar Pramuka mengenai Paiman ketika isu ijazah Jokowi mulai mencuat. Namun, informasi tersebut menurut Sri Radjasa semestinya tidak berhenti sebagai percakapan di lingkungan informal.

“Kasihan Om Paiman,” ujar Sri Radjasa, mengutip percakapan yang menurutnya pernah muncul di lingkungan tersebut di channel YouTube Refly Harun, Selasa (15/9/2026).

Lebih jauh, Sri Radjasa menilai aparat penegak hukum seharusnya menelusuri setiap informasi yang berkaitan dengan polemik ijazah Jokowi. Ia menduga masih terdapat informasi lain yang dapat dikembangkan untuk mengetahui pihak-pihak yang berada di balik persoalan tersebut.

Menurut dia, apabila ada pihak yang mengetahui proses atau pihak yang disebut-sebut berada di belakang pembuatan dokumen yang dipersoalkan, keterangan tersebut semestinya diperiksa dan diverifikasi secara hukum.

“Seharusnya polisi mengembangkan,” tegasnya.

Sri Radjasa bahkan menyatakan keyakinannya terhadap dugaan ijazah palsu Jokowi 100 persen.

MoneyTalk.id,Jakarta – Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menilai narasi Rocky Gerung yang menyebut Presiden Prabowo Subianto sedang menjalankan sosialisme Indonesia tidak tepat. Menurut Ubedilah, narasi tersebut justru dapat dibaca sebagai cara Rocky Gerung menutupi atau melindungi posisi politiknya terhadap pemerintahan Prabowo.

Ubedilah bahkan menyebut Rocky Gerung sebagai “antek Prabowo”, meski istilah tersebut disampaikannya dalam tanda petik dan sebagai penilaian politik, bukan fakta hukum.

Pernyataan itu disampaikan Ubedilah ketika menanggapi perdebatan mengenai pandangan Rocky Gerung bahwa pemerintahan Prabowo sedang menjalankan sosialisme Indonesia. Menurut Ubedilah, persoalan utama justru terletak pada sosialisme seperti apa yang dimaksud dan apakah praktik pemerintahan Prabowo benar-benar dapat dikategorikan sebagai praktik sosialisme.

“Rocky Gerung mau membantah bahwa dia adalah, dalam tanda petik, antek-anteknya Prabowo. Dari narasinya, dia menunjukkan bahwa saya mendukung Prabowo karena Prabowo, dalam tanda petik, menerima atau mengikuti ideologi yang saya maksud, sosialisme,” kata Ubedilah di channel YouTube Forum Keadilan Madilog, Senin (14/9/2026).

Menurut dia, cara berpikir Rocky Gerung tersebut menunjukkan bahwa Rocky masih melihat Prabowo dari perspektif ketika Prabowo masih muda. Padahal, kata Ubedilah, penilaian terhadap seorang pemimpin politik semestinya tidak berhenti pada gagasan atau pengalaman masa lalunya, tetapi harus dilihat dari praktik kekuasaan yang dijalankan saat ini.

“Rocky terjebak dalam kognisi ketika Prabowo masih muda. Mestinya seorang Rocky Gerung melakukan kritik kepada praktik-praktik militerisme, fasisme, kekerasan dan sebagainya karena itu yang ditolak oleh sosialisme demokratis,” ujarnya.

Ubedilah menilai narasi Rocky Gerung mengenai Prabowo sebagai sosialis justru bermasalah secara konseptual. Ia mempertanyakan kategori sosialisme yang digunakan Rocky untuk membaca kebijakan pemerintahan Prabowo.

Menurut Ubedilah, posisi Prabowo tidak bisa begitu saja dimasukkan ke dalam kategori sosialisme hanya karena pemerintah menjalankan sejumlah program yang memiliki terminologi atau bentuk yang beririsan dengan gagasan sosialisme.

“Apakah benar Presiden Prabowo Subianto adalah seorang sosialis? Kalau benar, sosialisme yang seperti apa? Jalur mana dan konteks siapa?” kata Ubedilah.

Ia menyebut terdapat berbagai tradisi dalam pemikiran sosialisme, mulai dari sosialisme utopis, sosialisme ilmiah, sosialisme demokratis hingga apa yang disebutnya sebagai sosialisme borjuis.

Karena itu, Ubedilah menganggap terlalu sederhana apabila program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kemudian dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa pemerintahan Prabowo sedang menjalankan sosialisme.

“Aneh kalau kemudian hanya gara-gara membuat MBG, lalu membuat Koperasi Merah Putih, itu dianggap sebagai wajah sosialisme. Saya kira tidak,” tegasnya.

Lebih jauh, Ubedilah menduga narasi tentang “sosialisme Prabowo” merupakan bentuk produksi wacana politik yang digunakan Rocky Gerung untuk menjelaskan sekaligus melindungi posisi politiknya.

Menurut Ubedilah, Rocky tidak mungkin secara terbuka mengakui dirinya mendukung Prabowo. Karena itu, ia menilai Rocky menggunakan argumentasi ideologis dengan menempatkan kebijakan Prabowo dalam kerangka sosialisme.

“Saya melihat itu adalah produksi narasi yang dibuat oleh Rocky Gerung sebagai tempat perlindungan dari sikap politiknya. Karena jika diurai narasi bahwa Prabowo sedang menjalankan sosialisme itu menurut saya tidak sepenuhnya benar,” katanya.

Ubedilah menilai, apabila Rocky Gerung ingin mempertahankan tesis bahwa Prabowo sedang menjalankan sosialisme, maka harus ada penjelasan yang lebih konkret mengenai karakter sosialisme tersebut.

“Rocky Gerung mau membantah bahwa dia adalah, dalam tanda petik, antek-anteknya Prabowo. Enggak mungkin dong dia akan menjelaskan posisi itu. Maka kemudian dia mengemas posisi politiknya dengan bersembunyi di balik narasi sosialisme Prabowo,” ujar Ubedilah.

Ubedilah kemudian mempertanyakan kesesuaian antara klaim sosialisme dengan praktik kekuasaan dan ekonomi yang berlangsung di Indonesia.

Menurut dia, struktur ekonomi Indonesia saat ini masih memperlihatkan karakter kapitalisme. Karena itu, ia menganggap klaim bahwa pemerintahan Prabowo sedang menjalankan sosialisme membutuhkan pembuktian yang jauh lebih kuat.

“Sementara praktik kekuasaan dan praktik ekonomi yang berjalan di republik ini sesungguhnya adalah kapitalisme,” kata Ubedilah.

Ia kembali menegaskan bahwa keberadaan program pemerintah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat tidak otomatis menjadikan sebuah pemerintahan sebagai pemerintahan sosialis.

“Apalagi kalau kemudian kita urai sosialismenya apa, generasinya siapa, gagasannya dari mana. Tidak bisa hanya dengan menunjuk MBG dan Koperasi Merah Putih kemudian menyimpulkan bahwa Prabowo sedang menjalankan sosialisme,” pungkasnya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pakar komunikasi politik Effendi Gazali membandingkan gaya politik Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Gibran Rakabuming Raka dalam membaca kemungkinan peta politik menuju Pemilu 2029.

Menurut Effendi, jika harus memilih antara AHY dan Gibran, dirinya secara pribadi lebih condong kepada AHY. Ia menilai perjalanan politik AHY berlangsung lebih bertahap dan tidak terkesan terburu-buru.

“Kalau saya pribadi, saya terang-terangan di sini, ketimbang Gibran, mendingan AHY-lah,” kata Effendi Gazali di acara Kompas TV, Senin (14/9/2026).

Effendi menyebut AHY juga dapat dipandang sebagai sosok yang memiliki latar belakang keluarga politik atau “putra mahkota”. Namun, menurut dia, AHY menempuh perjalanan politik secara lebih perlahan.

“Saya bayangkan seorang AHY itu juga putra mahkota. Tapi majunya pelan-pelan. Nggak langsung nabrak-nabrak konstitusi. Pelan-pelan saja,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menjadi menarik karena Effendi kemudian mengajak publik membayangkan bagaimana jika Gibran menyampaikan pidato politik dengan gaya komunikasi seperti AHY.

Menurut dia, situasi politik akan menjadi jauh lebih sulit diprediksi apabila Gibran mulai menyampaikan pesan-pesan politik secara terbuka, terutama jika dikaitkan dengan sinyal menuju Pilpres 2029.

“Dan saya nggak bisa bayangkan ini bola yang lebih liar kalau Gibran yang pidato seperti AHY. Coba saja sama-sama, kita bayangkan Gibran yang pidato seperti AHY,” katanya.

Effendi menilai persoalannya bukan hanya mengenai siapa yang memiliki peluang maju dalam kontestasi politik mendatang, tetapi juga bagaimana pesan yang disampaikan seorang tokoh dapat dibaca sebagai sinyal politik.

Ia pun mengajak publik mencermati kemungkinan pesan yang muncul apabila Gibran mulai berbicara dengan gaya politik seperti AHY.

“Apa yang mau dia katakan dalam konteks sinyal politik 2029? Itu saja dulu,” ujar Effendi.

Pernyataan Effendi tersebut memperlihatkan bahwa persaingan menuju 2029 bukan hanya akan ditentukan oleh elektabilitas dan dukungan partai politik, tetapi juga oleh kemampuan para tokoh membangun komunikasi politik dan mengirimkan sinyal kepada publik.

AHY sendiri merupakan Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Sementara Gibran merupakan Wakil Presiden RI yang mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Dengan posisi keduanya saat ini, setiap pernyataan maupun gerak politik AHY dan Gibran berpotensi menjadi perhatian publik, terutama ketika mulai dikaitkan dengan konfigurasi politik menuju Pemilu 2029.

MoneyTalk.id,Jakarta – Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Chico Hakim menyoroti gaya kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pemerintahan Prabowo perlu mendapat masukan agar tidak terlihat mudah mendapatkan tekanan dalam mengambil keputusan, khususnya terkait pembagian maupun pembentukan jabatan pemerintahan.

Chico mengatakan, pihaknya tetap berharap pemerintahan Prabowo berhasil menjalankan amanah meski PDIP berada di luar pemerintahan. Menurut dia, kepentingan bangsa harus ditempatkan di atas kepentingan politik kelompok.

“Kita pengin mengingatkan karena kita sebenarnya kan sayang sama siapa pun pemimpin yang akan menjadi pemimpin kita. Walaupun nanti kita berada di luar pemerintahan, kita ini sebagai bangsa Indonesia harus sayang sama pemimpin kita,” kata Chico dalam pernyataan yang beredar di media sosial, Senin (14/9/2026).

Ia menegaskan, berada di luar pemerintahan tidak berarti harus mengharapkan kegagalan pemerintahan yang sedang berjalan. Sebaliknya, setiap elemen bangsa semestinya berharap pemimpin nasional mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

“Kita harus rutin, istilahnya harus berharap dia sukses. Meskipun kita menjadi oposisi, kita harus berharap pemerintahan ke depan itu sukses,” ujarnya.

Namun, Chico memberikan catatan khusus kepada Prabowo terkait pola pengambilan keputusan di pemerintahan. Ia meminta Presiden tidak memperlihatkan kesan bahwa kepemimpinannya mudah mendapatkan tekanan dari pihak-pihak tertentu.

“Salah satu masukan kami untuk Pak Prabowo, jangan sampai kepemimpinannya itu terlihat begitu mudah juga dapat tekanan untuk membagi-bagi, bahkan menciptakan jabatan-jabatan baru untuk orang-orang yang kembali,” kata Chico.