20 November 2026

News

MoneyTalk.id,Jakarta – Foto Presiden Prabowo Subianto berjalan bersama sejumlah pemimpin dunia di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2026 justru menjadi bahan sindiran sutradara dokumenter Dandhy Dwi Laksono.

Melalui akun X pribadinya, Dandhy mengunggah foto yang memperlihatkan Prabowo berjalan bersama Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden China Xi Jinping. Di atas unggahan tersebut, Dandhy menulis kalimat singkat namun tajam: “Tidak relevan, tidak signifikan, tak terlihat,” tulis Dandhy, Senin (14/9/2026).

Dalam unggahan lainnya, Dandhy menulis lebih provokatif:

“Macan Asia ❌

Micin Asia ✅”

Unggahan tersebut kemudian menarik perhatian besar pengguna media sosial. Tangkapan layar yang beredar menunjukkan unggahan Dandhy mendapat ribuan interaksi dan ratusan ribu tayangan.

Sindiran itu muncul ketika Prabowo memang tengah berada di panggung diplomasi internasional. Presiden menghadiri KTT ke-18 BRICS di Bharat Mandapam, New Delhi, India, pada 12–13 September 2026 sebagai anggota penuh BRICS.

Menariknya, foto yang digunakan Dandhy bukan sekadar pertemuan biasa. Pemerintah Indonesia sendiri sebelumnya menyoroti momen keakraban Prabowo dengan Modi, Putin, dan Xi Jinping menjelang pembukaan KTT BRICS.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut keempat pemimpin tersebut berbincang dalam suasana hangat dan bersahabat sebelum sesi pembukaan dimulai.

ANTARA juga memberitakan momen tersebut sebagai perbincangan hangat Prabowo dengan tiga pemimpin negara besar.

Namun, bagi Dandhy, visual tersebut tampaknya tidak otomatis menjadi bukti bahwa Indonesia telah tampil sebagai kekuatan besar di Asia. Frasa “Macan Asia” yang selama ini digunakan untuk menggambarkan ambisi kebangkitan Indonesia justru ia balik menjadi “Micin Asia”, sebuah sindiran yang mempertanyakan substansi di balik pencitraan kekuatan Indonesia.

Istilah “Macan Asia” sendiri bukan narasi yang muncul begitu saja. Sejumlah pihak di pemerintahan sebelumnya memang menggunakan istilah tersebut untuk menggambarkan target Indonesia kembali menjadi kekuatan ekonomi dan politik penting di kawasan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, misalnya, pada Desember 2025 menyebut kebijakan pemerintahan Prabowo dan pembentukan Danantara diarahkan untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi Indonesia agar kembali menjadi “Macan Asia”.

ANTARA bahkan memuat telaah berjudul “Macan Asia: Presiden Prabowo di mata Trump” setelah pertemuan Prabowo dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Februari 2026. Dalam tulisan tersebut, Prabowo digambarkan semakin memperoleh posisi strategis dalam diplomasi internasional.

Tetapi tidak semua pengamat melihat ambisi “Macan Asia” sebagai ukuran yang tepat.

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal sebelumnya justru mengingatkan agar Indonesia tidak terlalu mengejar citra sebagai “Macan Asia”. Menurut Dino, ruang yang lebih realistis bagi Indonesia untuk menjadi kekuatan utama adalah ASEAN.

“Kita tidak perlu jadi macan Asia, kita perlu jadi mesin ASEAN,” kata Dino sebagaimana dikutip ANTARA. Ia menilai Indonesia mempunyai peluang lebih besar memimpin kawasan Asia Tenggara dibanding mengejar posisi dominan di forum global.

Prabowo tampil di panggung BRICS

Di sisi lain, pemerintah menilai kehadiran Prabowo di KTT BRICS mempunyai arti strategis.

Sekretariat Negara menyebut keikutsertaan Indonesia sebagai anggota penuh BRICS merupakan bagian dari upaya memperkuat peran aktif Indonesia dalam kerja sama multilateral sekaligus mendorong tatanan ekonomi global yang lebih seimbang dan inklusif.

Dalam KTT tersebut, Prabowo membawa sejumlah pesan mengenai kemandirian dan ketahanan nasional, persatuan Global South, serta penguatan kerja sama BRICS dan tata kelola global yang lebih adil.

Prabowo juga menyampaikan bahwa BRICS dapat memberikan suara yang lebih kuat bagi negara-negara Global South dalam pembentukan tata dunia.

KTT BRICS 2026 sendiri berlangsung di tengah perubahan peta geopolitik dunia. Reuters melaporkan bahwa Presiden Xi Jinping mendorong penguatan “Greater BRICS”, termasuk kerja sama AI, perdagangan, politik dan keuangan. BRICS kini beranggotakan 11 negara, termasuk Indonesia.

Karena itu, unggahan Dandhy memunculkan pertanyaan yang lebih besar: apakah keakraban dengan pemimpin dunia dan keanggotaan Indonesia di BRICS sudah cukup untuk menyebut Indonesia sebagai “Macan Asia”, atau kekuatan tersebut harus dibuktikan melalui capaian ekonomi, teknologi, industri, militer, dan pengaruh diplomatik yang nyata?

Dandhy sendiri tidak menjelaskan lebih panjang maksud kalimat “Tidak relevan, tidak signifikan, tak terlihat” dalam unggahan tersebut. Namun, pilihan kata “Macan Asia” yang dicoret dan diganti menjadi “Micin Asia” menunjukkan kritik tajam terhadap narasi kebesaran Indonesia di tengah panggung geopolitik global.

Dengan kata lain, foto Prabowo berdiri bersama Modi, Putin dan Xi boleh terlihat megah. Tetapi bagi Dandhy Laksono, persoalannya bukan siapa yang berdiri di dalam foto, melainkan seberapa besar kekuatan Indonesia yang benar-benar terlihat di balik foto tersebut.

MoneyTalk.id,Jakarta – Polemik dugaan ijazah palsu Joko Widodo kembali memasuki babak baru. Tiga orang pelapor, yakni Rizal Fadillah, Rustam Effendi dan perwakilan UI Watch, memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi terkait pengaduan masyarakat (Dumas) mengenai dugaan pemalsuan dan penggunaan dokumen yang diklaim sebagai ijazah Joko Widodo.

Pengaduan tersebut sebelumnya disampaikan kepada Bareskrim Polri dan kemudian dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Para pelapor menyebut perkara itu kini telah memiliki Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlidik) dan meminta penyidik serius menindaklanjuti dugaan tersebut.

Rizal Fadillah mengatakan, pemeriksaan di Polda Metro Jaya berkaitan dengan dugaan pemalsuan serta penggunaan dokumen yang diklaim palsu dalam proses politik Joko Widodo ketika mencalonkan diri sebagai wali kota, gubernur hingga presiden.

“Sudah ada surat perintah penyelidikan berkaitan dengan dugaan pemalsuan ijazah Jokowi dan penggunaan ijazah palsu,” ujar Rizal dalam pernyataannya di channel YouTube Rohman Official, Senin (14/9/2026).

Menurut dia, pihaknya telah menyerahkan sekitar 26 alat bukti kepada aparat penegak hukum. Bukti-bukti tersebut, kata dia, sebelumnya telah disampaikan dalam pengaduan ke Bareskrim dan kini menjadi bagian dari perkara yang ditangani Polda Metro Jaya.

Rizal menyebut bukti yang diajukan antara lain berkaitan dengan dokumen persyaratan pencalonan serta proses legalisasi dan verifikasi dokumen yang dipersoalkan.

Ia juga mengklaim terdapat sejumlah nama yang menurut pelapor perlu dimintai keterangan, termasuk Joko Widodo, Eko Sulistyo, Pratikno dan Paiman Raharjo.

“Kalau ditemukan unsur pidananya, kami berharap segera dituntaskan,” kata Rizal.

Rizal juga mengungkap dugaan adanya sebuah tim yang bekerja dalam proses penyiapan dokumen pencalonan Joko Widodo. Ia menyebut nama “tim Solo” dan “tim DKI” yang menurutnya perlu ditelusuri penyidik.

Bahkan, ia mengklaim telah memiliki nama-nama orang yang dianggap mengetahui proses tersebut dan dapat dimintai keterangan sebagai saksi.

Salah satu lokasi yang disebut dalam pernyataan para pelapor adalah kawasan Pasar Pramuka, Jakarta. Namun, hingga kini klaim mengenai lokasi pembuatan dokumen tersebut belum menjadi fakta hukum yang terbukti.

Pelapor meminta penyidik memeriksa seluruh pihak yang disebut dalam laporan agar rangkaian dugaan tersebut dapat diuji secara objektif.

“Kita menduga dibuat di Pasar Pramuka. Nanti ada saksi-saksi dari Pasar Pramuka,” ujar Rizal.

Nama Pratikno juga menjadi sorotan karena disebut oleh pelapor dalam rangkaian dugaan tersebut. Para pelapor bahkan meminta Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah terhadap pejabat yang masih menduduki jabatan publik apabila memang diperlukan untuk memastikan proses hukum berjalan tanpa intervensi.

Dalam pernyataannya, pelapor juga menyinggung pertemuan dengan seseorang yang disebut memiliki hubungan keluarga dengan Joko Widodo.

Dari percakapan yang diceritakan, orang tersebut disebut mengatakan bahwa Joko Widodo memang memiliki ijazah, tetapi bukan dokumen yang selama ini dipersoalkan.

Pernyataan itu kemudian ditafsirkan oleh pelapor sebagai petunjuk yang perlu ditelusuri lebih jauh.

Meski demikian, identitas orang tersebut, status hubungan keluarganya dengan Joko Widodo, serta kebenaran pernyataan yang diklaim disampaikan kepadanya perlu diverifikasi terlebih dahulu oleh penyidik.

Karena itu, klaim tersebut belum dapat diposisikan sebagai bukti bahwa ijazah Joko Widodo palsu.

Pelapor juga menegaskan bahwa persoalan yang mereka ajukan bukan hanya menyangkut keaslian dokumen asli, melainkan juga dokumen salinan yang disebut telah dilegalisasi.

Menurut mereka, terdapat pertanyaan mengenai proses legalisasi dan verifikasi dokumen yang digunakan dalam berbagai tahapan pencalonan Joko Widodo.

Rizal mengklaim pihaknya telah memperoleh informasi yang menurut mereka menunjukkan bahwa Universitas Gadjah Mada tidak pernah menerima permohonan legalisasi sebagaimana yang dipersoalkan.

Klaim tersebut harus diuji dengan dokumen resmi dan keterangan pihak terkait. Sebab, status sebuah dokumen tidak dapat dinyatakan palsu hanya berdasarkan dugaan atau ketidaksesuaian informasi yang belum diverifikasi melalui proses hukum.

Para pelapor juga mengaitkan persoalan tersebut dengan proses keterbukaan informasi publik yang pernah berjalan. Mereka meminta seluruh dokumen dan keterangan yang muncul dalam proses sebelumnya kembali diperiksa oleh penyidik.

Rustam Effendi mengatakan dirinya bersama pelapor lainnya berharap proses pemeriksaan di Polda Metro Jaya tidak berhenti pada klarifikasi.

Mereka meminta dugaan tersebut apabila memenuhi unsur pidana ditingkatkan menjadi laporan polisi dan dilanjutkan ke tahap penyidikan.

“Harapan kami polisi melakukan pekerjaannya dengan baik. Kami sebagai masyarakat akan mengawal kasus ini,” kata Rustam.

Menurut para pelapor, pengaduan masyarakat yang kini ditangani Polda Metro Jaya merupakan momentum untuk menguji sejauh mana aparat penegak hukum dapat bekerja secara profesional dalam menangani perkara yang menyangkut tokoh politik nasional.

Mereka juga meminta masyarakat, media dan lembaga pengawas ikut mengawasi proses tersebut.

Polemik ijazah Joko Widodo telah berlangsung cukup lama dan melibatkan berbagai klaim, bantahan serta proses hukum. Karena itu, perkembangan terbaru di Polda Metro Jaya menjadi perhatian publik.

Namun, penting ditegaskan bahwa pernyataan pelapor bukanlah putusan hukum. Sampai terdapat hasil penyidikan dan pembuktian di pengadilan, klaim bahwa Joko Widodo menggunakan ijazah palsu maupun bahwa pihak-pihak tertentu terlibat dalam pembuatannya masih berstatus dugaan.

Para pelapor sendiri menyatakan siap menghadirkan saksi dan bukti tambahan.

Mereka berharap penyidik tidak hanya memeriksa pelapor, tetapi juga menelusuri seluruh nama yang disebut, dokumen yang dipersoalkan, proses legalisasi, proses verifikasi serta pihak-pihak yang diduga mengetahui rangkaian peristiwa tersebut.

Jika penyidik menemukan unsur pidana, proses hukum selanjutnya akan menjadi ujian serius bagi semua pihak.

Sebaliknya, jika tuduhan tersebut tidak terbukti, proses hukum juga harus memberikan kepastian dan membersihkan nama pihak-pihak yang dituduh.

Kini bola berada di tangan Polda Metro Jaya.

Benarkah terdapat pemalsuan dan penggunaan dokumen palsu seperti yang dituduhkan para pelapor, atau polemik ini kembali berhenti sebagai kontroversi politik? Pembuktian hukumlah yang akan menjawabnya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Wartawan senior Goenawan Mohamad menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengaku sepanjang hayatnya baru tiga atau empat kali mengucapkan kalimat syahadat.

Goenawan menilai pernyataan tersebut menarik sekaligus aneh. Ia mempertanyakan pengakuan itu jika dikaitkan dengan praktik ibadah seorang Muslim dalam kehidupan sehari-hari.

“Presiden Prabowo menyatakan dengan lantang—dengan menepuk dada—bahwa sepanjang hayatnya ia sudah tiga atau empat kali mengucapkan kalimat syahadat. Ini pernyataan yang menarik—dan aneh,” tulis Goenawan di akun X (Twitter), Senin (14/9/2026).

Menurut Goenawan, mengucapkan kalimat syahadat bagi seorang Muslim di Indonesia abad ke-21 bukanlah sesuatu yang semestinya menjadi hal yang dibanggakan. Terlebih, menurut dia, tempat untuk melaksanakan salat kini tersedia hampir di mana-mana.

Ia menjelaskan, syahadat merupakan bagian yang melekat dalam rangkaian ibadah umat Islam. Kalimat syahadat dibaca dua kali dalam setiap azan dan satu kali dalam iqamah.

“Sehabis itu, syahadat—sebuah kesaksian batin, sebuah pernyataan iman yang dalam—dibisikkan dengan khusyuk dalam proses sembahyang. Orang yang duduk di sebelah pun tak akan mendengarnya,” ujar Goenawan.

Dengan demikian, Goenawan membuat perhitungan bahwa seorang Muslim yang menjalankan salat setiap hari pada dasarnya mengucapkan syahadat berkali-kali.

“Dengan kata lain, tiap hari, tiap shalat, seorang muslim membisikkan­nya minimal sebanyak sembilan kali,” tulisnya.

Atas dasar itu, Goenawan menganggap pengakuan Prabowo tersebut menjadi sesuatu yang menarik untuk dicermati. Sebab, jika Prabowo yang kini berusia mendekati 75 tahun menyatakan sepanjang hayatnya hanya tiga atau empat kali mengucapkan syahadat, angka tersebut tampak sangat berbeda dengan kebiasaan ibadah seorang Muslim yang menjalankan salat secara rutin.

“Karena itu menarik jika seorang lansia berusia mendekati 75 tahun, sepanjang hayatnya hanya mengucapkan syahadat sebanyak tiga atau empat kali saja,” kata Goenawan.

Meski demikian, Goenawan menyatakan tidak ingin terburu-buru mengambil kesimpulan atau memberikan penilaian terhadap pernyataan Presiden Prabowo tersebut.

Ia justru membuka kemungkinan bahwa perhitungan ataupun pemahamannya sendiri yang keliru.

“Tapi sebaiknya saya tak tergesa-gesa menilai. Siapa tahu hitungan saya salah,” tulisnya.

Pernyataan itu kemudian disampaikan Goenawan dengan nada satiris. Ia mengaitkannya dengan munculnya istilah “Islam ala Prabowo” serta pernyataan-pernyataan Prabowo sebelumnya yang menurutnya menunjukkan adanya cara berhitung yang khas.

“Sebab kini diumumkan ada ‘Islam ala Prabowo’ dan belum lama ini diketahui ada ‘ilmu hitung’ ala Prabowo,” tulis Goenawan.

MoneyTalk.id,Jakarta – Guru Besar Universitas Airlangga (Unair) Henri Subiakto melontarkan kritik tajam terhadap Presiden Prabowo Subianto. Henri menilai sejumlah pernyataan Prabowo justru memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi antara ucapan, kehidupan pribadi, dan nilai-nilai agama yang disampaikannya kepada publik.

Menurut Henri, Prabowo merupakan sosok Presiden yang ingin tampil terbuka dan berbicara secara terus terang di hadapan masyarakat. Namun, menurut dia, keterusterangan tersebut justru dapat menimbulkan persoalan ketika dikaitkan dengan pernyataan Prabowo mengenai kehidupan beragamanya.

“Prabowo memang serba gak jelas. Dia seorang Presiden yang maunya bicara jujur dengan lantang, tapi justru kejujurannya dalam bicara itu menunjukkan hidupnya tidak jujur dalam beragama,” kata Henri di akun X (Twitter), Senin (14/9/2026).

Henri menilai pernyataan seorang kepala negara mengenai keyakinan dan praktik keagamaan memiliki bobot yang berbeda dibandingkan pernyataan masyarakat biasa. Sebab, setiap ucapan Presiden tidak hanya didengar oleh pendukungnya, tetapi juga menjadi perhatian publik secara luas.

Kritik Henri terutama diarahkan pada pernyataan Prabowo mengenai pengalaman mengucapkan kalimat syahadat. Bagi Henri, pernyataan tersebut menarik sekaligus menimbulkan pertanyaan karena syahadat merupakan bagian fundamental dalam kehidupan seorang Muslim.

Menurutnya, ketika seorang Presiden berbicara secara terbuka mengenai pengalaman keagamaannya, publik memiliki ruang untuk menilai apakah pernyataan tersebut selaras dengan pemahaman dan praktik keberagamaan yang selama ini dipahami masyarakat.

Henri juga mengingatkan bahwa kejujuran seorang pemimpin tidak berhenti pada keberanian mengungkapkan sesuatu secara terbuka. Kejujuran, menurut dia, juga berkaitan dengan konsistensi antara perkataan, sikap, dan tindakan.

Karena itu, Henri melihat ada paradoks dalam gaya komunikasi Prabowo. Di satu sisi, Prabowo ingin dikenal sebagai pemimpin yang berbicara apa adanya. Namun di sisi lain, keterusterangan tersebut justru dapat membuka ruang kritik ketika isi pernyataannya menyentuh persoalan yang sangat sensitif, termasuk agama.

Pernyataan Henri tersebut menambah sorotan terhadap gaya komunikasi Prabowo yang selama ini dikenal lugas, spontan dan tanpa banyak basa-basi. Dalam sejumlah kesempatan, Prabowo memang kerap menyampaikan pandangan secara langsung di hadapan publik.

Namun, gaya komunikasi semacam itu juga memiliki konsekuensi. Pernyataan yang disampaikan secara spontan dapat ditafsirkan secara beragam dan menjadi bahan perdebatan publik, terutama ketika menyangkut identitas, agama, maupun persoalan politik.

Di tengah posisi Prabowo sebagai Presiden, Henri menilai setiap pernyataan tersebut seharusnya dibaca secara kritis. Publik memiliki hak untuk mempertanyakan sekaligus menilai konsistensi ucapan seorang pemimpin negara.

MoneyTalk.id, Jakarta – Pernyataan keras datang dari Amien Rais terkait masa depan politik Gibran Rakabuming Raka menjelang Pemilu 2029. Amien menilai, jika mengikuti perbincangan publik di media sosial, muncul kesimpulan bahwa Gibran akan menghadapi persoalan serius apabila kembali maju sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden pada 2029.

Amien bahkan menyebut Jokowi akan berusaha habis-habisan agar putra sulungnya tetap maju dalam kontestasi politik nasional.

“Jokowi paham bahwa no Gibran, no Jokowi. Tanpa Gibran jadi wakil presiden atau presiden, Jokowi pasti bablas, punah, amblas,” kata Amien Rais di channel YouTube Amien Rais Official, Minggu (13/9/2026).

Menurut Amien, perjalanan politik Jokowi sebenarnya sudah sangat panjang. Dari sosok yang sebelumnya bukan bagian dari lingkaran elite politik nasional, Jokowi kemudian menjadi Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga menjabat Presiden RI selama dua periode.

Namun, Amien melontarkan kritik tajam terhadap sikap politik Jokowi setelah tidak lagi menjadi presiden.

“Jokowi adalah contoh anak cucu Adam yang tidak pandai bersyukur atas karunia Ilahi. Dari status nobody, bukan siapa-siapa, kemudian bisa jadi wali kota Solo, Gubernur DKI dan 10 tahun jadi presiden,” ujarnya.

Amien kemudian menyinggung sejumlah tokoh yang menurutnya konsisten memperjuangkan keadilan dan kejujuran. Ia menyebut nama Denny Indrayana, Refly Harun, Dr. T. Fauziah, Roy Suryo, M. Rizal Fadilah, Kurnia Royani, Marwan Batubara hingga Ahmad Khazinuddin.

Ia juga mengapresiasi sejumlah purnawirawan TNI yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP TNI).

Menurut Amien, kelompok tersebut pernah mengambil langkah politik dengan menyampaikan surat kepada DPR dan MPR pada 2 Juni 2025. Surat itu, menurut Amien, berisi permintaan agar DPR dan MPR memulai proses pemakzulan terhadap Gibran.

Amien mengaitkan permintaan tersebut dengan tudingan penggunaan ijazah palsu sebagai salah satu persyaratan pencalonan Gibran sebagai wakil presiden.

Dua bulan kemudian, lanjut Amien, FPP TNI kembali mendatangi pimpinan DPR dan MPR untuk menanyakan perkembangan tuntutan tersebut.

Namun, menurut dia, respons yang diterima belum memberikan kejelasan mengenai tindak lanjut proses politik yang diminta.

Amien juga menyebut sejumlah nama purnawirawan TNI dalam gerakan tersebut. Ia menilai keberadaan mereka menunjukkan adanya kelompok masyarakat yang terus menyuarakan persoalan terkait legitimasi politik pemerintahan dan masa depan Gibran.

Dalam perkembangan berikutnya, Amien menyebut situasi politik telah mengalami perubahan besar. Ia bahkan menyimpulkan bahwa peluang Gibran untuk kembali mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden pada 2029 tidak mungkin terjadi.

“Tidak mungkin Gibran Rakabuming bisa nyalon presiden atau wakil presiden,” tegas Amien.

Pernyataan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa persoalan Gibran diprediksi akan menjadi salah satu isu politik yang kembali mengemuka menjelang Pemilu 2029.

Amien juga menyinggung persoalan hukum yang dihadapi sejumlah tokoh dan advokat yang menurutnya selama ini menyuarakan isu tersebut. Ia menilai proses hukum yang mereka hadapi sebagai bentuk kriminalisasi.

Menurut Amien, perkembangan politik dan hukum yang terjadi belakangan telah mengubah situasi secara total.

“Jokowi sudah tidak bisa lagi peringas-pringis cengengesan sambil meyakini si Gibran anaknya,” kata Amien.

MoneyTalk.id,Jakarta – Politikus PDI Perjuangan Beathor Suryadi menyoroti kesaksian Andi Widjajanto terkait dokumen persyaratan pencalonan Joko Widodo yang disebut pernah dilihat dan dipegang langsung sebelum dibawa ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Beathor menilai kesaksian tersebut perlu ditelusuri secara serius karena muncul informasi mengenai tidak ditemukannya sejumlah dokumen yang berkaitan dengan Joko Widodo dalam penelusuran yang dilakukan Bonatua.

“Andi bilang pada tahun 2014 dia pernah lihat, pegang langsung ijazah tersebut sebelum dibawa ke KPU,” kata Beathor Suryadi kepada wartawan, Minggu (13/9/2026).

Menurut Beathor, persoalan menjadi semakin menarik setelah Bonatua Silalahi disebut tidak menemukan berkas dokumen atas nama Joko Widodo, baik di KPU maupun Arsip Nasional.

“Dari hasil kerja Bonatua tidak menemukan berkas dokumen atas nama Joko Widodo, baik di KPU maupun di Arsip Nasional. Lantas ke mana berkas dokumen tersebut?” ujarnya.

Beathor kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan pergantian kepemimpinan di KPU. Ia menyinggung masa ketika KPU dipimpin Husni Kamil Manik yang meninggal dunia pada 2016 dalam usia 41 tahun.

Beathor juga menyinggung kabar bahwa jenazah Husni Kamil Manik tidak dilakukan autopsi.

Setelah Husni Kamil Manik wafat, kepemimpinan KPU kemudian dilanjutkan oleh Juri Ardiantoro. Nama Juri juga disebut Beathor dalam rangkaian persoalan tersebut.

Beathor menyebut Juri sebelumnya pernah memimpin KPU DKI Jakarta pada periode ketika Joko Widodo mendaftarkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Menurut dia, dokumen pencalonan pada tahapan tersebut juga perlu ditelusuri kembali.

“Juri sebelum memimpin KPU Nasional pernah menjadi Ketua KPU DKI saat Joko Widodo mendaftar untuk calon gubernur. Dan berkas dokumen ini pun kata Bonatua raib entah ke mana,” ujar Beathor.

Karena itu, Beathor meminta aparat penegak hukum tidak berhenti pada polemik di ruang publik. Menurutnya, sejumlah pihak yang dianggap mengetahui proses administrasi pencalonan perlu dimintai keterangan untuk menjelaskan keberadaan dan alur dokumen tersebut.

Ia menyebut nama Eko Sulistyo selaku mantan Ketua KPUD Solo, Juri Ardiantoro, serta Pratikno sebagai pihak yang menurutnya perlu memberikan penjelasan kepada aparat.

“Polisi setidaknya mendapat penjelasan dari Eko Ketua mantan Ketua KPU Solo, Juri dan Pratikno. Akan muncul nama dari Pasar Pramuka itu,” kata Beathor.

MoneyTalk.id, Jakarta – Wacana Presiden Prabowo Subianto kembali maju pada Pilpres 2029 mulai memunculkan pertanyaan mengenai siapa sosok yang akan mendampinginya jika berhasil memenangkan periode kedua. Salah satu isu yang mengemuka adalah kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lagi menjadi pasangan Prabowo.

Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio menilai, secara politik, tidak ada sejarah di Indonesia yang menunjukkan pasangan presiden dan wakil presiden pada periode pertama kembali maju sebagai pasangan yang sama pada periode kedua.

Menurut Hendri, kondisi tersebut berkaitan dengan kepentingan presiden petahana untuk memastikan proses politik menuju periode kedua hingga akhir masa kekuasaan berlangsung aman dan terkendali.

“Belum ada sejarahnya ya. Pasangan presiden, wakil presiden periode pertama itu ada di periode kedua belum ada juga,” kata Hendri di channel YouTube kompas.com, Minggu (13/9/2026).

Menurut dia, presiden yang hendak melanjutkan kekuasaan untuk periode kedua tentu akan memperhitungkan berbagai konsekuensi politik dari sosok yang dipilih sebagai calon wakil presiden.

Hendri mencontohkan apabila Prabowo memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres pada 2029.

“Misalnya nih, Prabowo ambil AHY jadi wapresnya. Artinya apa? Dia membesarkan Demokrat yang bisa jadi membahayakan Gerindra di 2034,” ujarnya.

Hal serupa, menurut Hendri, juga berlaku jika Prabowo kembali menggandeng Gibran. Pilihan tersebut berpotensi memperkuat kekuatan politik di luar Gerindra.

“Sama kalau dia mengambil Gibran bisa jadi membahayakan Gerindra juga dan membesarkan PSI atau yang dalam bayang-bayang Golkar,” kata Hendri.

Karena itu, Hendri melihat pilihan Prabowo pada Pilpres 2029 tidak semata-mata berkaitan dengan elektabilitas calon wakil presiden. Ada kalkulasi politik jangka panjang, terutama bagaimana menjaga posisi Gerindra menghadapi kontestasi politik setelah 2029.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Hendri juga menyebut Prabowo berpeluang memilih kader Gerindra sendiri atau tokoh nonpartai yang tidak memiliki ambisi politik besar. Menurutnya, pilihan tersebut relatif lebih aman bagi Prabowo dan Gerindra untuk menghadapi pertarungan politik 2034.

Di sisi lain, Hendri menilai munculnya pembacaan mengenai dua kekuatan politik, yakni kubu Solo yang dikaitkan dengan Gibran dan kubu Cikeas yang dikaitkan dengan AHY, belum perlu diterjemahkan sebagai pertarungan terbuka.

Menurutnya, kedua kubu saat ini masih berada dalam tahap membaca situasi, membangun kekuatan dan mempersiapkan diri menghadapi kontestasi politik mendatang.

“Kalau kemudian ada dua kubu Solo dan Cikeas ini sih menurut gua ya kubu biasa aja. Saling mengintip, bersiap-siap, memanaskan mesin, sama-sama cari duit, ngumpulin duit kan,” ujar Hendri.

Ia menilai belum ada alasan kuat bagi kedua kelompok tersebut untuk mulai saling berhadapan atau memunculkan friksi politik secara terbuka.

“Tapi apakah sekarang mereka harus bermusuhan, minimal memunculkan friksi, menurut gua belum saatnya. Momentumnya masih terlalu jauh,” katanya.

Hendri mengatakan dinamika politik menuju Pilpres 2029 masih sangat cair. Karena itu, berbagai kemungkinan masih dapat berubah, termasuk konfigurasi pasangan calon maupun arah koalisi partai politik.

Sebelumnya, Hendri juga menilai jika suatu saat kekuatan Cikeas dan Solo bergabung, Gibran lebih realistis ditempatkan sebagai calon presiden karena memiliki modal kekuasaan yang lebih besar, sedangkan AHY dinilai lebih kuat dari sisi citra, kualitas dan kapasitas intelektual.

Menurut Hendri, salah satu alasan mengapa pasangan presiden dan wakil presiden pada periode pertama belum pernah berlanjut menjadi pasangan yang sama pada periode kedua adalah kepentingan politik presiden untuk mengakhiri masa pemerintahan dengan aman.

“Kenapa? Karena di periode kedua si presiden ini juga pengen landing-nya smooth, aman, enggak digangguin,” ujar Hendri.

MoneyTalk.id, Jakarta – Polemik pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan terjadinya percepatan pergantian kekuasaan sebelum Pemilu 2029 memasuki wilayah hukum setelah dirinya dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan makar dan penghasutan.

Di tengah proses tersebut, pengamat politik dan hukum Muslim Arbi meminta aparat kepolisian tidak berhenti pada pemeriksaan terhadap Budi Arie. Menurut dia, polisi juga perlu meminta keterangan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), terutama karena pernyataan kontroversial tersebut disampaikan ketika Budi Arie berada di samping Jokowi.

Muslim menilai posisi Jokowi dalam peristiwa tersebut penting diklarifikasi secara hukum maupun politik. Bukan berarti Jokowi otomatis dapat dianggap terlibat dalam dugaan tindak pidana, tetapi keberadaannya ketika pernyataan itu disampaikan, menurut Muslim, merupakan fakta yang patut dikonfirmasi kepada yang bersangkutan.

“Polisi harus memeriksa Jokowi,” demikian garis besar pandangan Muslim Arbi terkait polemik tersebut, Minggu (13/9/2026).

Menurut Muslim, pemeriksaan terhadap Jokowi diperlukan untuk mengetahui apakah mantan presiden tersebut mengetahui maksud pernyataan Budi Arie mengenai kemungkinan pergantian kekuasaan sebelum 2029, apakah pernah ada pembicaraan sebelumnya mengenai hal tersebut, serta bagaimana Jokowi memahami pernyataan yang disampaikan di hadapannya.

Persoalan itu menjadi penting karena pergantian kekuasaan nasional bukan persoalan politik biasa. Konstitusi telah mengatur secara tegas masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 7 UUD 1945 menyatakan Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Sementara Pasal 6A mengatur bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat.

Karena itu, Muslim berpandangan bahwa setiap pembicaraan mengenai percepatan pergantian kekuasaan harus dijelaskan secara terang: apakah yang dimaksud hanya analisis politik, wacana konstitusional, atau terdapat maksud untuk mengganti pemerintahan melalui mekanisme di luar ketentuan hukum.

Polemik bermula dari beredarnya video yang memperlihatkan Budi Arie menyampaikan pandangan mengenai kemungkinan adanya “percepatan” sebelum 2029. Pernyataan tersebut menjadi kontroversial karena muncul dalam suasana politik yang sensitif dan ketika Jokowi berada di samping Budi Arie.

Sejumlah pihak kemudian menafsirkan pernyataan tersebut sebagai indikasi adanya gagasan untuk mempercepat pergantian kekuasaan. Bahkan Gerakan Cinta Prabowo (GCP) melaporkan Budi Arie ke Bareskrim Polri pada 2 September 2026 dengan tuduhan dugaan makar dan penghasutan.

Kuasa hukum Budi Arie, Silas Dutu, meminta agar laporan tersebut diuji berdasarkan fakta, alat bukti, konteks pernyataan secara utuh, serta unsur pidana yang berlaku. Budi Arie sendiri telah menyampaikan permintaan maaf dan menyatakan bahwa pernyataannya merupakan analisis pribadi, serta membantah adanya kaitan pernyataan tersebut dengan Jokowi.

Di sinilah, menurut Muslim, justru penyelidikan polisi menjadi penting.

Muslim menilai aparat tidak boleh mengambil kesimpulan hanya berdasarkan potongan video atau tafsir politik. Sebaliknya, polisi harus menggali siapa yang mengetahui, siapa yang berbicara, apa maksud pembicaraan, apakah terdapat komunikasi atau perencanaan sebelumnya, dan apakah terdapat tindakan nyata setelah pernyataan tersebut.

Dengan kata lain, menurut Muslim, pemeriksaan terhadap Jokowi bukan berarti menetapkan Jokowi sebagai tersangka.

Pemeriksaan, kata dia, diperlukan untuk membuat terang suatu peristiwa yang telah dilaporkan kepada aparat penegak hukum.

Secara hukum, istilah makar mempunyai konsekuensi serius.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengaturan mengenai makar terdapat antara lain dalam Pasal 191, Pasal 192 dan Pasal 193.

Pasal 191 mengatur makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan maksud membunuh, merampas kemerdekaan, atau menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan. Ancaman pidananya sangat berat, mulai dari pidana mati, penjara seumur hidup, hingga penjara paling lama 20 tahun.

Pasal 192 mengatur makar dengan maksud agar sebagian atau seluruh wilayah Indonesia jatuh ke tangan kekuasaan asing atau untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan Pasal 193 mengatur makar terhadap pemerintah.

Ayat (1) Pasal 193 menyebut setiap orang yang melakukan makar dengan maksud menggulingkan pemerintah dapat dipidana penjara paling lama 12 tahun. Sementara pemimpin atau pengatur makar dapat dipidana penjara paling lama 15 tahun.

Artinya, untuk menyebut seseorang melakukan makar, penyidik tidak cukup hanya menemukan adanya pernyataan politik yang kontroversial.

Harus ditelusuri unsur pidananya.

Pertanyaannya kemudian adalah apakah terdapat maksud untuk menggulingkan pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 193, atau pernyataan tersebut sebenarnya hanya berupa analisis politik mengenai kemungkinan dinamika politik sebelum 2029.

Ini yang menurut Muslim harus dibuktikan melalui penyelidikan.

Selain dugaan makar, pihak pelapor juga mempersoalkan dugaan penghasutan.

Pasal 246 UU Nomor 1 Tahun 2023 mengatur bahwa setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut orang untuk melakukan tindak pidana atau menghasut orang untuk melawan penguasa umum dengan kekerasan dapat dipidana penjara paling lama empat tahun atau denda kategori V.

Penjelasan UU tersebut menerangkan bahwa “menghasut” berarti mendorong, mengajak atau membakar semangat orang supaya melakukan sesuatu. Penghasutan tersebut dapat dilakukan secara lisan atau tulisan dan harus dilakukan di muka umum.

Dengan demikian, polisi perlu melihat secara konkret apakah pernyataan Budi Arie memenuhi unsur tersebut.

MoneyTalk.id, Jakarta – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam KTT BRICS 2026 di New Delhi, India, yang menekankan pentingnya ketahanan dan kemandirian negara dinilai memiliki pesan geopolitik yang jauh lebih luas daripada sekadar ajakan memperkuat kerja sama ekonomi.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai pernyataan Prabowo mengenai pentingnya negara memenuhi kebutuhan pangan, energi, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat merupakan fondasi utama bagi sebuah negara untuk memiliki daya tawar dalam percaturan global.

Menurut Amir, ketika Prabowo menyatakan Indonesia tidak ingin didikte oleh satu atau dua kekuatan tertentu, pernyataan tersebut menunjukkan adanya kesadaran strategis bahwa ketergantungan ekonomi dapat berkembang menjadi ketergantungan politik dan bahkan memengaruhi kebijakan keamanan suatu negara.

“Kalau kita lihat dari perspektif intelijen dan geopolitik, pernyataan Prabowo itu sangat jelas. Kemandirian nasional bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut kemampuan sebuah negara mengambil keputusan tanpa tekanan dari kekuatan eksternal,” kata Amir kepada wartawan, Minggu (13/9/2026).

Ia mengatakan, ketahanan pangan dan energi merupakan dua instrumen penting dalam menjaga kedaulatan. Negara yang masih sangat bergantung pada pasokan dari luar akan lebih mudah mengalami tekanan ketika terjadi konflik geopolitik, perang dagang, gangguan jalur distribusi, maupun krisis energi global.

“Pangan dan energi itu bukan lagi sekadar komoditas ekonomi. Dalam geopolitik modern, keduanya adalah instrumen kekuatan. Siapa yang menguasai pasokan, distribusi dan teknologi strategis, memiliki pengaruh terhadap negara lain,” ujarnya.

Amir menilai kehadiran Indonesia di BRICS juga harus dibaca sebagai bagian dari strategi memperluas ruang gerak diplomasi. Indonesia tidak harus memilih berada di bawah pengaruh satu blok kekuatan tertentu, tetapi membangun hubungan dengan berbagai pusat kekuatan dunia berdasarkan kepentingan nasional.

Menurutnya, BRICS memberikan ruang bagi Indonesia untuk memperkuat posisi tawar dalam menghadapi perubahan konfigurasi kekuatan global.

“BRICS itu jangan dilihat hanya sebagai forum ekonomi. Di balik kerja sama ekonomi terdapat perubahan arsitektur kekuatan dunia. Indonesia harus cerdas memainkan posisi, jangan sampai menjadi objek permainan negara-negara besar,” katanya.

Amir menambahkan, dunia saat ini memasuki fase persaingan kekuatan yang semakin kompleks. Amerika Serikat, China, Rusia, India dan berbagai kekuatan regional memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Dalam kondisi seperti itu, negara dengan fondasi domestik yang kuat akan mempunyai pilihan kebijakan yang lebih luas.

Karena itu, menurut Amir, pesan Prabowo mengenai “kekuatan yang bermula dari dalam negeri bersama rakyat” memiliki arti strategis.

“Kalau kebutuhan dasar rakyat kuat, industri nasional kuat, pangan aman, energi tersedia dan sumber daya manusia berkualitas, maka negara memiliki ketahanan menghadapi tekanan dari luar. Ini yang disebut strategic resilience,” tuturnya.

Ia juga melihat penekanan Prabowo terhadap konektivitas sistem energi antarnegara BRICS sebagai langkah yang memiliki dimensi strategis. Integrasi energi dapat menciptakan jaringan kerja sama yang membuat negara anggota tidak mudah terguncang ketika terjadi krisis pasokan global.

Namun Amir mengingatkan, Indonesia harus berhati-hati agar kerja sama tersebut tidak berubah menjadi bentuk ketergantungan baru.

“Jangan sampai kita keluar dari satu ketergantungan kemudian masuk ke ketergantungan yang lain. Prinsipnya harus kepentingan nasional. Kerja sama boleh dengan siapa saja, tetapi kendali strategis harus tetap berada di tangan Indonesia,” tegasnya.

Lebih jauh, Amir menilai posisi Indonesia di BRICS dapat menjadi instrumen untuk menjalankan politik luar negeri yang lebih fleksibel. Indonesia dapat membangun kerja sama dengan berbagai negara tanpa kehilangan independensi dalam menentukan kebijakan nasional.

“Indonesia mempunyai modal geopolitik yang besar. Letaknya strategis, penduduknya besar, sumber daya alamnya besar dan berada di jalur perdagangan dunia. Modal ini harus diterjemahkan menjadi kekuatan politik dan ekonomi,” katanya.

Menurut Amir, tantangan terbesar Indonesia justru berada di dalam negeri. Ketahanan nasional tidak akan terbentuk apabila negara masih menghadapi persoalan serius dalam pangan, energi, industri, pendidikan, teknologi dan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, ia menilai pesan Prabowo di KTT BRICS seharusnya diterjemahkan menjadi agenda pembangunan nasional yang konkret.

“BRICS akan memberikan manfaat apabila Indonesia datang dengan fondasi yang kuat. Jangan hanya menjadi pasar bagi negara lain. Indonesia harus menjadi produsen, memiliki teknologi, memiliki industri, menguasai rantai pasok dan mampu memenuhi kebutuhan rakyatnya sendiri,” ungkapnya.

Amir menyimpulkan, pernyataan Prabowo di New Delhi menunjukkan bahwa Indonesia sedang berusaha membangun posisi sebagai negara yang memiliki strategic autonomy, yakni kemampuan menentukan kepentingan dan arah kebijakan sendiri di tengah kompetisi kekuatan besar.

“Pesan paling penting dari Prabowo adalah Indonesia ingin bersahabat dengan semua kekuatan, tetapi tidak ingin didikte oleh siapa pun. Itu pesan geopolitik yang sangat penting,” pungkas Amir.

MoneyTalk.id,Jakarta – Juru bicara era Presiden KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Adhie Massardi, mengungkap adanya pertemuan para ketua umum partai politik di kediaman Megawati Soekarnoputri di Kebagusan, Jakarta, menjelang pelengseran Gus Dur dari kursi kepresidenan.

Menurut Adhie, pertemuan tersebut menjadi salah satu fakta penting untuk melihat kembali rangkaian politik yang berujung pada berakhirnya pemerintahan Gus Dur.

Adhie mengatakan, Megawati yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden RI mengundang para ketua partai politik ke kediamannya di Kebagusan. Para ketua partai disebut hadir dalam pertemuan tersebut.

“Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang kemudian juga menjadi wakil presiden mengundang ketua-ketua partai ke rumahnya di Kebagusan. Semua ketua partai sudah hadir,” kata Adhie di channel YouTube Obor Rakyat Reborn, Sabtu (12/9/2026).

Ia menuturkan, pertemuan para ketua partai tersebut berlangsung pada 21 Juli 2001. Dua hari kemudian, tepatnya 23 Juli 2001, Gus Dur dilengserkan dari jabatan Presiden dan Megawati kemudian menggantikannya sebagai Presiden RI.

“Kalau tanya siapa inisiatifnya, tanggal 21 ada pertemuan ketua-ketua partai. Tanggal 23-nya kemudian Gus Dur dilengserkan, kemudian Megawati jadi presiden,” ujarnya.

Adhie menilai rangkaian peristiwa tersebut perlu dilihat secara utuh. Ia mempertanyakan anggapan yang selama ini menempatkan Amien Rais sebagai tokoh utama atau otak di balik pemakzulan Gus Dur.

Menurut dia, anggapan tersebut tidak sesuai dengan fakta politik yang terjadi menjelang pergantian kekuasaan pada 2001.

“Jadi tidak benar Pak Amien Rais adalah otak dari pemakzulan Gus Dur. Secara fakta itu enggak mungkin,” tegasnya.

Adhie juga menyoroti posisi Megawati sebagai Wakil Presiden ketika konflik politik antara Gus Dur dengan kekuatan-kekuatan politik di parlemen semakin memanas.

Menurutnya, apabila seorang wakil presiden memiliki keinginan untuk menggantikan presiden, dinamika politik dapat terus berada dalam situasi panas.

“Kalau wakil presiden punya keinginan untuk menggantikan presiden, situasi pasti akan terus panas,” katanya.

Ia juga mengungkap bagaimana konflik politik tersebut kemudian berkembang di lapangan. Demonstrasi yang mendukung Gus Dur disebut mengalami penghadangan ketika situasi politik semakin memanas.

Adhie menilai dinamika di lapangan tersebut tidak dapat dipisahkan dari pertikaian politik yang berlangsung di tingkat elite.

Karena itu, ia mendorong agar sejarah pelengseran Gus Dur dibaca secara lebih kritis dan tidak hanya menyederhanakannya dengan menunjuk satu tokoh sebagai aktor utama.