20 November 2026

News

MoneyTalk.id,Jakarta – Tiga puluh enam tahun perjalanan Himpunan Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilan (HUMANIKA) mempertemukan kembali aktivis lintas generasi dalam Reuni dan Silaturahmi 36 Tahun HUMANIKA di Cerita Rasa Nusantara, Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (18/9/2026).

Mengusung tema “Solidaritas, Sinergi, Kolaborasi” dengan tagline #AktivisSepanjangMasa, pertemuan tersebut menjadi ruang silaturahmi sekaligus refleksi perjalanan organisasi yang lahir pada 1990 dan berkembang dalam dinamika gerakan masyarakat sipil Indonesia.

Sejumlah aktivis yang kini berkiprah di berbagai bidang hadir dalam acara tersebut. Di antaranya pendiri HUMANIKA yang kini menjabat Bupati Lahat Bursah Zarnubi, aktivis senior Malari Hariman Siregar, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, Kepala Badan Komunikasi Kantor Presiden Muhammad Qodari, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Fauzi Amro, Puadi, Iwan Sumule, Hakim Mahkamah Agung Erwin Partogi, serta Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Prof. Ma’mun Murod Al-Barbasy.

Namun, salah satu isu yang mencuri perhatian dalam reuni tersebut adalah pandangan politik Bursah Zarnubi mengenai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Bursah yang merupakan pendiri sekaligus Ketua pertama HUMANIKA secara terbuka menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan pemerintahan Prabowo.

Menurut Bursah, pemerintahan Prabowo perlu diberikan kesempatan menjalankan siklus pemerintahan selama lima tahun dan, dalam pandangannya, dilanjutkan hingga dua periode.

“Pak Prabowo kan mesti dua periode gitu loh maksudnya. Dan ini mesti kita dukung, enggak boleh kita jatuhkan sebelum dia berhasil,” ujar Bursah dalam acara tersebut.

Ia meminta pihak-pihak yang ingin menjatuhkan pemerintahan Prabowo untuk bersabar dan memberikan ruang bagi pemerintahan menyelesaikan agenda yang telah dijalankan.

“Minimal siklus lima tahun itu dijaga. Kita mesti siklus lima tahun dipertahankan. Enggak boleh jatuh bangun, jatuh bangun, demokrasi nanti rusak,” katanya.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu pesan politik yang muncul di tengah pertemuan aktivis HUMANIKA dari berbagai generasi.

Bursah menempatkan stabilitas pemerintahan sebagai salah satu prasyarat agar agenda pembangunan dan pengelolaan sumber daya ekonomi dapat dijalankan secara berkelanjutan.

Selain persoalan keberlanjutan pemerintahan, Bursah juga menyoroti agenda ekonomi yang dikaitkannya dengan Pasal 33 UUD 1945.

Ia menilai pemerintahan Prabowo memiliki pekerjaan besar dalam mengubah pengelolaan kekayaan nasional.

“Tapi saya berpandangan itu dia ada tugas besar yang menurut saya belum pernah digagas oleh Presiden sebelumnya. Revolusi Pasal 33,” kata Bursah.

Menurut dia, agenda tersebut perlu diarahkan agar kekayaan nasional dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

Bursah juga berharap pemerintahan Prabowo mampu mengubah struktur penguasaan kekayaan nasional yang menurut pandangannya selama ini terlalu banyak berada di tangan kelompok oligarki.

“Kita tunggu beberapa tahun ke depan ini mudah-mudahan kita akan kaya. Dan kasih kesempatan Pak Prabowo untuk mengambil alih kekayaan dari oligarki yang serakah ini,” ujarnya.

Dalam laporan lain mengenai acara tersebut, Bursah juga mengaitkan gagasan perubahan ekonomi dengan kebutuhan Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap. Ia menilai regenerasi HUMANIKA perlu melibatkan anak muda yang mampu mendorong percepatan transformasi ekonomi Indonesia.

Di sisi lain, Wakil Ketua Dewan Pembina HUMANIKA sekaligus Ketua Umum kedua, Andrianto, mengingatkan kembali sejarah panjang organisasi tersebut.

HUMANIKA berdiri pada 18 September 1990, dalam situasi politik Orde Baru ketika ruang gerak organisasi mahasiswa dan kelompok kritis menghadapi berbagai pembatasan.

Dari kelompok studi dan diskusi intelektual, HUMANIKA kemudian berkembang menjadi salah satu simpul aktivisme yang terlibat dalam dinamika gerakan menjelang Reformasi 1998.

Andrianto menilai Reformasi 1998 tidak dapat dilepaskan dari rangkaian gerakan yang telah tumbuh jauh sebelumnya.

“Gerakan ’98 itu tidak bisa dikatakan gerakan murni dari teman-teman ’98 saja,” ujarnya.

Karena itu, menurut Andrianto, perjalanan HUMANIKA selama 36 tahun harus dipahami sebagai mata rantai gerakan lintas generasi.

Ia juga menegaskan bahwa HUMANIKA tetap menempatkan konstitusi sebagai salah satu pijakan dalam perjalanan organisasinya.

Dalam forum tersebut, Andrianto menyampaikan pandangannya bahwa sejumlah program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih sejalan dengan agenda menjalankan amanat UUD 1945.

Reuni 36 tahun HUMANIKA tidak hanya diisi dengan pembicaraan mengenai politik dan kebijakan pemerintah. Pertemuan tersebut juga menjadi ruang untuk mempertemukan kembali aktivis yang selama puluhan tahun telah menempuh jalan pengabdian masing-masing.

Ada yang kemudian masuk ke pemerintahan, parlemen, lembaga negara, dunia akademik, organisasi masyarakat maupun berbagai profesi lainnya.

Aktivis senior Hariman Siregar turut memberikan kata penutup dalam acara tersebut. Kehadirannya menjadi bagian dari upaya merawat ingatan sejarah gerakan masyarakat sipil dan perjalanan aktivisme di Indonesia.

Sejumlah tokoh lain yang hadir antara lain Trimedya Panjaitan, Hamid Basyaib, Arif Rahman, Puti Haryanto, Puadi, Andi Arief, Umar Juoro, Herdi Sahrasad, Ariadi Ahmad, Haris Moty, Hatta Taliwang, Kisman Latumakila, Andi Rahmat, Effendi Choirie, Sri Melyana dan sejumlah aktivis lainnya.

Pertemuan lintas generasi itu memperlihatkan bagaimana jaringan HUMANIKA yang dibangun sejak 1990 masih bertahan hingga hari ini. Laporan mengenai kegiatan tersebut juga mencatat adanya pemutaran video testimoni dari sejumlah tokoh yang pernah terlibat dalam perjalanan HUMANIKA.

Bagi HUMANIKA, usia 36 tahun bukan hanya penanda bertambahnya umur organisasi. Ia menjadi momentum untuk melihat kembali perjalanan gerakan, mempertahankan solidaritas dan membuka ruang kolaborasi baru.

Dari kelompok studi pada awal 1990-an, dinamika menjelang Reformasi 1998, hingga aktivisme lintas profesi pada masa kini, HUMANIKA berupaya mempertahankan jejaring yang telah terbentuk selama lebih dari tiga dekade.

Tema “Solidaritas, Sinergi, Kolaborasi” dan tagline #AktivisSepanjangMasa pun menjadi penanda bahwa bagi para aktivisnya, perjalanan organisasi tidak berhenti pada satu generasi.

MoneyTalk.id, Jakarta – Pengamat politik Ray Rangkuti menyoroti belum terungkap secara tuntas siapa aktor di balik kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2026. Ia menduga, pengungkapan perkara tersebut tidak mudah apabila terdapat jejaring orang-orang berpengaruh yang memiliki akses terhadap kekuasaan.

Ray mempertanyakan kemungkinan adanya kekuatan politik besar yang berada di sekitar lingkar kekuasaan Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, salah satu hal yang patut dicermati adalah pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan terjadinya “patahan sejarah” sebelum Pemilu 2029.

“Agak kesulitan polisi mengungkap kerusuhan akhir Agustus 2026 karena itu mungkin tidak di luar. Ini mungkin berhubungan dengan orang-orang besar di republik ini yang sekarang berada di dalam lingkaran kekuasaan Pak Prabowo,” kata Ray di televisi swasta, Sabtu (19/9/2026).

Ray kemudian menyinggung pernyataan Budi Arie yang sebelumnya menjadi polemik. Dalam sebuah forum pada Agustus 2026, Budi Arie memang sempat berbicara mengenai kemungkinan terjadinya dinamika politik yang lebih cepat dari 2029 serta menggunakan istilah “patahan sejarah”.

Budi Arie saat itu mengatakan dirinya melihat adanya anomali di masyarakat dan membuka kemungkinan terjadinya percepatan politik. Ia juga menyinggung pengalaman sejarah 1998, ketika Pemilu yang semula dijadwalkan pada 2002 kemudian dipercepat menjadi 1999.

“Insting saya ini ada sesuatu yang lebih cepat dari yang kita bayangkan. Karena itu saya mau membuka wacana saja teman-teman. Supaya berpikir jangan hanya berpikir 2029, harus ada pikiran lain alternatif apabila terjadi percepatan,” ujar Budi Arie dalam video yang beredar.

Pernyataan tersebut kemudian memicu kontroversi. Sejumlah relawan pendukung Prabowo bahkan meminta aparat penegak hukum memeriksa Budi Arie karena menilai pernyataan mengenai “patahan sejarah” dan kemungkinan percepatan politik tersebut perlu dijelaskan.

Namun, Budi Arie kemudian memberikan klarifikasi. Ia menyatakan pernyataan tersebut merupakan pandangan pribadinya dan meminta maaf kepada pihak-pihak yang merasa tidak nyaman.

Sekretaris Jenderal DPP Projo Freddy Alex Damanik juga menjelaskan bahwa potongan video yang beredar bukan rekaman utuh. Menurutnya, Budi Arie sedang memaparkan berbagai kemungkinan mengenai situasi politik dan kondisi kebangsaan dalam sebuah forum internal bersama relawan.

Meski demikian, Ray Rangkuti menganggap pernyataan tersebut layak ditempatkan dalam pembacaan yang lebih luas mengenai dinamika politik nasional. Ia mempertanyakan siapa saja yang mempunyai kemampuan mengorganisasi massa dalam jumlah besar, terutama apabila terjadi gejolak politik di tengah masyarakat.

Ray juga menyebut jaringan politisi memiliki sumber daya, hubungan serta akses kekuasaan yang luas. Karena itu, menurut dia, penyelidikan terhadap kerusuhan akhir Agustus tidak cukup hanya melihat pelaku lapangan, tetapi juga perlu mengurai kemungkinan jejaring yang berada di belakangnya.

“Siapa itu? Ya, salah satu yang sudah beredar adalah potongan video Budi Arie yang sudah mengatakan siap kalau ada yang namanya patahan sejarah,” ujarnya.

Ray kemudian mempertanyakan apakah terdapat kekuatan politik tertentu yang memiliki kemampuan mengumpulkan massa dalam jumlah besar.

“Yang bisa mengumpulkan orang ribuan orang adalah para politisi. Dana mereka jelas banyak, hubungan mereka jelas banyak. Akses mereka terhadap kekuasaan jelas banyak,” katanya.

Ia pun menilai pengungkapan menyeluruh terhadap rangkaian peristiwa kerusuhan akhir Agustus penting dilakukan agar publik tidak hanya mendapatkan informasi mengenai pelaku di lapangan.

“Peristiwa Agustus saja sampai sekarang ini belum ada pembongkaran terhadap peristiwa itu,” ujar Ray.

MoneyTalk.id,Jakarta – Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga (Unair) Henri Subiakto melontarkan kritik keras terhadap gaya komunikasi politik Presiden Prabowo Subianto. Henri menyebut Prabowo terkesan tidak menyukai pakar, terutama kalangan akademisi dan intelektual yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah.

“PRABOWO BENCI PAKAR,” tulis Henri dalam pernyataannya, Sabtu (19/9/2026).

Henri kemudian mengaitkan sikap tersebut dengan istilah anti-intellectualism, yakni kecenderungan untuk bersikap skeptis, tidak percaya, bahkan memusuhi kaum intelektual, akademisi, kelompok terdidik, serta argumentasi berbasis keahlian.

Menurut Henri, dalam praktik politik, kaum pakar kerap dipandang sebagai kelompok yang berbeda dari masyarakat umum, terlalu teoritis atau tidak memahami persoalan praktis. Namun, menurut dia, persoalan menjadi serius apabila sikap tersebut berkembang menjadi penolakan terhadap kritik dan pemikiran akademis.

Henri menilai karakter semacam itu dapat menjadi bagian dari retorika populis yang menempatkan pemimpin sebagai representasi langsung kepentingan rakyat, sementara kelompok intelektual yang mengkritik kebijakan pemerintah diposisikan sebagai kelompok yang mengganggu.

“Pakar atau kaum intelektual dianggap sebagai kelompok yang berbeda dari ‘rakyat biasa’, terlalu teoritis, tidak praktis, atau bahkan berbahaya,” tulis Henri.

Ia mempertanyakan kecenderungan pemerintah yang menurut penilaiannya lebih mengutamakan loyalitas dibandingkan suara kritis.

“Tidak mengherankan jika selama ini Pemerintahan Prabowo terkesan tidak mendengarkan kritik dan masukan. Karena menganggap Pemerintahlah yang paling benar,” katanya.

Henri menilai, dalam sistem demokrasi, kritik dari akademisi dan kelompok intelektual justru diperlukan untuk menguji kebijakan pemerintah. Kritik, menurut dia, dapat membuat pemerintah lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan.

Sebaliknya, apabila lingkungan kekuasaan hanya diisi orang-orang yang selalu menyetujui keputusan pemimpin, ruang koreksi terhadap kebijakan negara dinilai semakin sempit.

“Yang penting nurut dan loyal sebagaimana dalam tradisi prajurit atau tentara. Mengabaikan nilai-nilai demokratis yang menganggap kritik itu mencerdaskan, mendewasakan, dan membuat pemerintah lebih hati-hati dan bijak,” ujarnya.

Henri bahkan menggunakan istilah misologist, yakni sikap yang dalam filsafat merujuk pada ketidakpercayaan atau permusuhan terhadap argumentasi dan penalaran.

Ia kemudian membuat perbandingan historis dengan sejumlah pemimpin rezim otoriter seperti Mao Zedong di China dan Pol Pot di Kamboja. Menurut Henri, perbandingan tersebut berkaitan dengan kritik terhadap sikap anti-intelektual dan bukan berarti menyamakan seluruh karakter politik maupun sejarah pemerintahan Prabowo dengan kedua tokoh tersebut.

Kritik Henri juga diarahkan pada latar belakang keluarga Prabowo. Ia menilai terdapat ironi ketika Prabowo merupakan putra ekonom dan intelektual Prof. Sumitro Djojohadikusumo, sementara menurut Henri gaya komunikasi politik Prabowo justru memperlihatkan kecenderungan tidak bersahabat dengan tradisi intelektual yang kritis.

“Aneh jika Prabowo tidak suka dengan tradisi intelektual yang kritis seperti bapaknya dulu,” tulis Henri.

Henri juga menghubungkan gaya komunikasi Prabowo dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurut dia, terdapat kemiripan dalam penggunaan retorika politik yang membenturkan pemimpin dengan kelompok kritis.

Ia menyebut adanya apa yang disebutnya sebagai discredit strategy, yaitu strategi komunikasi dengan mendiskreditkan pihak yang mengkritik kekuasaan.

Dalam pandangan Henri, pola semacam itu dapat terlihat ketika kritik terhadap pemerintah tidak dijawab melalui perdebatan substansi kebijakan, tetapi justru dibalas dengan pelabelan terhadap pihak yang menyampaikan kritik.

Ia menilai kecenderungan tersebut berbahaya bagi ruang demokrasi apabila kritik terhadap pemerintah kemudian dianggap sebagai bentuk ketidaksetiaan kepada negara.

“Trump dikenal menerapkan gaya komunikasi ‘Discredit Strategy’ yang hobinya suka menyerang dan mendiskreditkan kaum kritis di Amerika Serikat sebagai kelompok yang tidak patriotik,” tulis Henri.

Meski demikian, seluruh penilaian mengenai gaya komunikasi Prabowo tersebut merupakan pandangan dan kritik Henri Subiakto. Tidak ada dasar untuk menyimpulkan bahwa Presiden Prabowo secara umum atau secara literal “membenci pakar” hanya berdasarkan satu pernyataan atau sejumlah kontroversi komunikasi politik.

Henri sendiri merupakan Guru Besar Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Airlangga. Dokumen resmi Unair mencantumkan Henri Subiakto sebagai profesor/guru besar bidang Ilmu Komunikasi, sementara laman resmi Unair juga mencatatnya sebagai pengajar di FISIP dengan bidang keahlian komunikasi politik.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat politik Iyyas Subiakto melontarkan kritik keras terhadap sejumlah pihak yang menurutnya terus membela pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia bahkan menggunakan istilah kasar untuk menyindir pihak yang dinilainya terlalu membela program pemerintah tersebut.

Dalam pernyataannya, Iyyas menyebut sosok yang menurutnya kini mendapat julukan “bajingan tolol” adalah Rocky Gerung. Pernyataan itu disampaikan ketika Iyyas mengkritik argumen yang meminta guru maupun petugas di lapangan mencicipi makanan MBG sebagai bagian dari pengawasan keamanan pangan.

“Penyandang bajingan tolol saat ini adalah Rocky Gerung,” kata Iyyas dalam pernyataannya, Sabtu (19/9/2026).

Ia kemudian menyinggung seorang profesor dari Institut Pertanian Bogor (IPB) yang menurutnya pernah menyampaikan gagasan agar makanan MBG diperiksa dengan cara dicium atau dicicipi sebelum dikonsumsi.

“Sekarang ada orang-orang tolol seperti profesor dari IPB itu. Setiap guru disuruh nyium dulu, nyicipin dulu. Kemarin ada kepala SPPG juga nyicipin itu, mual perutnya,” ujar Iyyas.

Menurut dia, metode tersebut tidak realistis apabila diterapkan secara rutin kepada guru. Ia menggambarkan seorang guru yang harus memeriksa ribuan porsi makanan setiap hari.

“Guru setiap hari disuruh nyiumin 3.000 porsi. Begitu maksudnya, dicicipin seperti itu. Masuk porsi ke-10, ya sudah pingsan gurunya,” katanya.

Iyyas juga mempertanyakan kualitas argumentasi akademik yang menurutnya justru dapat mempermalukan kalangan intelektual ketika digunakan untuk membela kebijakan pemerintah tanpa membongkar persoalan utama.

“Ngomong seorang profesor kok jebol otaknya. Jadi malu-maluin saya,” ujarnya.

Iyyas kemudian mengaitkan perdebatan tersebut dengan Rocky Gerung. Menurut dia, pembelaan terhadap MBG seharusnya tidak berhenti pada upaya mempertahankan pelaksanaan program, tetapi harus menyentuh persoalan tata kelola, pengawasan, pembiayaan, serta efektivitas program.

Ia menilai persoalan MBG perlu dibedah dari akar masalahnya dan dilakukan pemetaan ulang berdasarkan karakteristik wilayah.

“Kalau kalian membela SPPG dengan cara yang seperti sekarang, tidak dibongkar akar masalahnya, sudah pasti tidak ada jalan keluar,” katanya.

Iyyas mengusulkan agar pengelolaan program dievaluasi dan disesuaikan dengan kondisi daerah.

“Di-breakdown saja, dikembalikan ke desa. Kalau itu mau diteruskan, saya pikir di-klaster ulang saja, di-mapping ulang,” ujarnya.

Menurut Iyyas, kebutuhan program juga seharusnya mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masing-masing daerah. Ia mempertanyakan pelaksanaan program dengan pola seragam di wilayah yang dianggap sudah memiliki kemampuan ekonomi lebih baik.

“Di daerah-daerah perkotaan yang memang sudah mampu, buat apa lagi MBG itu?” katanya.

Kritik Iyyas kemudian melebar pada persoalan anggaran negara. Ia mempertanyakan manfaat jangka panjang MBG apabila pelaksanaannya justru dibarengi tekanan terhadap fiskal.

Ia mengatakan manfaat peningkatan gizi memang membutuhkan waktu untuk terlihat, sementara konsekuensi anggaran dirasakan dalam jangka pendek.

“Mau dibilang jangka panjang ngasih gizi, hasilnya kalaupun itu bergizi semua, 20 tahun ke depan itu baru dapat apa hasilnya. Sementara yang jangka pendek apa? Utang kita yang bertambah, fiskal kita hancur dan sebagainya,” ujar Iyyas.

Iyyas juga menyoroti munculnya persoalan keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG. Ia menilai pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka bagaimana memastikan makanan yang didistribusikan benar-benar aman dikonsumsi.

“Duitnya habis, orang keracunan, hasilnya nggak jelas,” katanya.

Pernyataan tersebut merupakan kritik Iyyas terhadap pelaksanaan program dan bukan kesimpulan independen mengenai keseluruhan program MBG.

Iyyas selanjutnya mengkritik gaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia mempertanyakan capaian pemerintahan yang menurutnya belum memberikan hasil yang cukup terasa bagi masyarakat.

Ia juga menyinggung kondisi antrean bahan bakar di sejumlah daerah. Iyyas menyebut antrean panjang yang diklaim mencapai beberapa kilometer sebagai tanda persoalan yang harus segera ditangani pemerintah.

“Sekarang antrean bensin, antrean solar. Lihat itu Makassar tujuh kilometer antre,” ujarnya.

Dalam pernyataan yang sama, Iyyas juga menyinggung Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Ia mempertanyakan keberadaan menteri tersebut ketika muncul persoalan distribusi bahan bakar.

“Bahlilnya mana itu?” kata Iyyas.

Namun, terkait video yang menurutnya memperlihatkan Bahlil menggunakan pesawat pribadi untuk bepergian bersama keluarga, Iyyas sendiri mengakui tidak mengetahui secara pasti kapan video tersebut dibuat.

“Video kapan saya nggak tahu. Tapi yang jelas sekarang Kalimantan Tengah, Makassar, sudah terasa,” ujarnya.

Karena itu, klaim mengenai waktu dan konteks video tersebut masih memerlukan verifikasi tersendiri.

Di bagian lain pernyataannya, Iyyas menegaskan bahwa pemerintah dipilih rakyat untuk mengelola negara, bukan untuk menganggap negara sebagai milik kelompok atau keluarga tertentu.

“Kalian itu dipilih rakyat itu untuk mengelola negara, bukan memiliki negara. Negara ini tetap miliknya rakyat, bukan milik kalian,” tegasnya.

Ia juga meminta pemerintah melakukan introspeksi terhadap kebijakan yang dinilainya menimbulkan keresahan publik.

“Coba berkaca, coba introspeksi, coba tafakur supaya kita sama-sama dapat solusi,” katanya.

Iyyas mengaku kritik tersebut bukan didorong kebencian pribadi terhadap Prabowo. Ia bahkan menyatakan pernah memberikan suara kepada Prabowo.

“Saya tidak pernah membenci seorang Prabowo Subianto karena saya ikut memilih. Tapi kalau perilakunya seperti ini, ini membuat sesak napas masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Menurut Iyyas, pemerintah masih memiliki waktu untuk memperbaiki pengelolaan negara hingga akhir masa pemerintahan.

Ia memperingatkan bahwa apabila persoalan ekonomi, energi, fiskal, dan program pemerintah tidak segera dibenahi, keresahan masyarakat dapat semakin besar.

“Jadi urusi dengan baik negara ini. Jangan kayak kalian punya negara sendiri. Negara ini kita punya bersama, bukan kalian yang punya,” pungkas Iyyas.

MoneyTalk.id, Jakarta – Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto melontarkan kritik tajam terhadap pola kekuasaan yang menurutnya masih memperlihatkan praktik politik transaksional. Ia menilai pergantian atau pemecatan seseorang dari jabatan tidak selalu berkaitan dengan kinerja, tetapi dapat dipengaruhi kepentingan politik.

Gigin bahkan menyebut figur yang ia samarkan dengan istilah “Wiwi” dan “Wowo” memiliki pola yang sama dalam menjalankan kekuasaan.

“Wiwi dan Wowo sama saja. Memecat orang tanpa alasan untuk menyenangkan para bandar politik agar tetap mengalirkan dana pemenangan Pemilu dan Pilpres,” kata Gigin, dalam pernyataan yang beredar di media sosial, Sabtu (19/9/2026).

Pernyataan tersebut menyoroti persoalan lebih luas mengenai hubungan antara keputusan politik, pergantian pejabat, dan kepentingan pembiayaan politik. Namun, tudingan mengenai adanya aliran dana dari “bandar politik” yang disebut Gigin merupakan klaim atau pandangan politik yang disampaikannya dan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya praktik tersebut.

Gigin selama ini dikenal sebagai pengamat kebijakan publik yang aktif menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah melalui media sosial. Profil profesionalnya juga mencantumkan kiprahnya sebagai pengamat kebijakan publik di Indonesia Fulcrum.

Sebelumnya, Gigin juga mengkritik pola pengambilan kebijakan ketika presiden dikelilingi orang-orang yang menurutnya lebih mengutamakan kepentingan politik dibandingkan memberikan masukan secara objektif.

“Ketika presiden dikelilingi oleh penjilat, uang negara dihamburkan untuk program-program politik berkedok kepentingan rakyat,” tulis Gigin melalui akun X pada September 2026. Pernyataan tersebut kemudian diberitakan sejumlah media sebagai kritik terhadap tata kelola pemerintahan.

Kritik terbaru Gigin mengenai pemecatan pejabat tersebut pada akhirnya membuka kembali perdebatan mengenai independensi pengambilan keputusan dalam pemerintahan. Pertanyaannya, apakah pergantian pejabat benar-benar didasarkan pada evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi, atau terdapat pertimbangan politik di baliknya?

Dalam sistem pemerintahan, pergantian pejabat semestinya dapat dijelaskan melalui alasan administratif, evaluasi kinerja, kebutuhan organisasi, serta dasar hukum yang jelas. Jika keputusan tersebut dikaitkan dengan kepentingan pembiayaan politik, maka tudingan itu membutuhkan bukti dan penjelasan dari pihak-pihak yang disebut.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan dari pihak yang dimaksud Gigin dengan sebutan “Wiwi” dan “Wowo” mengenai tudingan tersebut.

Pernyataan Gigin karena itu perlu ditempatkan sebagai kritik dan pandangan seorang pengamat, sementara substansi tudingan mengenai hubungan pemecatan pejabat dengan pendanaan politik masih memerlukan pembuktian lebih lanjut.

MoneyTalk.id,Bogor – Pemilik lahan yang berlokasi di blok 025 Kampung Cikeas, RT 02/RW 10, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor protes keras ketika seunit alat berat suruhan Sentul City tiba-tiba merusak pekarangan mereka.

Tidak hanya di Tamansari, konflik agraria juga masih terus terjadi di kawasan Hambalang, Desa Bojong Koneng, Babakan Madang Kabupaten Bogor.

“Tanpa izin, mereka (Sentul City,red) memasuki pekarangan kami bahkan menggali tanah kami. Bagian depan mengalami kerusakan,” kata pemilik kawasan Palm Boko, Ozzy Sudiro, Kamis (17/09/2026).

Kegiatan tersebut, kata Ozzy, sudah berlangsung sejak hari Selasa tanggal 15 September 2026. Meski sudah diprotes, aktivitas tersebut tetap dilakukan dengan alat berat dan sejumlah pekerja.

“Hari pertama kami sempat protes dan menghentikan kegiatan mereka, dengan menunjukan bukti-bukti kepemilikan lahan secara sah. Sehari berhenti, sekarang mulai lagi,” tandas Ozzy yang memiliki usaha resort tak jauh dari kediaman Presiden RI Prabowo Subianto itu.

Menurutnya, lahan tersebut dibeli dari pensiunan polisi bernama Bapak Damanik yg dikuasai sejak 1980 an silam secara sah dan beralih ke ozzy tahun 1990an. Sejak lama, tidak pernah ada persoalan. Dirinya telah menguasakan pengelolaan lahan kepada saudara Pepen dan rekan-rekan sejak 2012 diketahui pernagkat desa yang merupakan penduduk asli kawasan tersebut.

“Lahan kami bersebelahan dengan kawasan milik Bapak Prabowo Subianto. Jika lahan kami masuk floting Sentul City, maka lahan pak presiden juga masuk, karena dulunya satu hamparan,” tandasnya.

Ia meminta pihak Sentul City segera menghentikan kegiatan cut n fill dengan alat berat di pekarangan lahan miliknya. Ia juga mengaku tidak bisa mengadukan nasib ke para perangkat desa, karena diduga telah terafiliasi dengan Sentul City.

“Kami akan tempuh jalur hukum. Saya berencana membuat laporan di Polda Jabar jika pihak Sentul City terus berlaku arogan seperti ini,” paparnya.

Kuasa hukum Ozy Sudiro, Damai Hari Lubis alias DHL meminta pihak Sentul City tidak serta merta mengklaim bahkan merusak pekarangan orang lain tanpa konfirmasi.

“Ada perbuatan hukum yang telah terjadi. Seharusnya ada upaya konfirmasi terlebih dahulu kepada klien kami atau kuasanya. Untuk itu kami layangkan somasi agar bisa bertemu pihak Sentul City atau tim legalnya. Jika dirasa ada yang perlu diperiksa secara seksama, silahkan ke pengadilan dulu, sebab hingga saat ini Indonesia masih negara hukum,” kata DHL.

Saat dikonfirmasi, tim legal Sentul City, Farhan mengaku siap berdiskusi dengan pihak yang merasa dirugikan.

“Kami akan sangat terbuka kepada saudara Ozy atau kuasa hukumnya untuk berkomunikasi dan berdiskusi terkait persoalan tersebut. Kami juga telah memiliki kelengkapan berkas atas dasar penyelesaian bersama para pihak sejak lalu,” kata Farhan.

Farhan bahkan meminta kuasa hukum Ozy Sudiro untuk hadir ke kantornya di Sentul City. “Tinggal datang saja kepada kami, bisa saling kroscek data. Jika ada situasi tertentu, maka kami bisa merekomendasikan penyelesaian ke Management Sentul City,” urai Farhan.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengaruh Joko Widodo (Jokowi) setelah tidak lagi menjabat Presiden Republik Indonesia kembali menjadi sorotan. Pengamat politik dan militer Universitas Nasional (UNAS), Selamat Ginting, menilai mantan presiden yang terlalu lama berkuasa berpotensi tetap memainkan pengaruh politik setelah meninggalkan kursi kekuasaan.

Selamat Ginting mengatakan, pengalaman Jokowi memimpin selama dua periode atau 10 tahun membuat pengaruh politiknya tidak otomatis berakhir ketika masa jabatan presiden selesai.

Menurutnya, persoalan muncul ketika mantan pemimpin masih berupaya mempertahankan pengaruh melalui orang-orang yang sebelumnya berada dalam lingkaran kekuasaannya.

“Mantan pemimpin yang terlalu kuat, bercokol selama 10 tahun, dia berpotensi mencampuri kekuasaan setelah dia meninggalkan jabatannya dan dia ingin menciptakan persoalan sendiri,” kata Selamat Ginting di channel YouTube Refly Harun, Jumat (18/9/2026).

Ia menilai salah satu persoalan yang perlu dicermati adalah kemungkinan masih kuatnya pengaruh terhadap sejumlah pejabat strategis, termasuk pejabat penegak hukum.

“Jadi persoalan tersendiri itu adalah bagaimana beberapa pejabat penegak hukum harus tetap berada di bawah genggamannya,” ujarnya.

Dalam analisis Selamat Ginting, kondisi tersebut dapat membuat kekuasaan formal dan pengaruh informal berjalan beriringan. Presiden yang sedang menjabat memegang kewenangan konstitusional, tetapi mantan presiden masih memiliki jaringan politik yang dapat memengaruhi dinamika pemerintahan.

Pandangan mengenai masih adanya pengaruh Jokowi terhadap pemerintahan Prabowo sebelumnya juga pernah disampaikan Selamat Ginting. Pada April 2026, ia menilai keberadaan orang-orang dekat Jokowi dalam pemerintahan Prabowo merupakan bagian dari proses konsolidasi politik dan dapat memunculkan persepsi adanya “matahari kembar”.

Kini, menurut Selamat Ginting, Jokowi disebut tidak hanya ingin mempertahankan pengaruh, tetapi juga berupaya menempatkan dirinya sebagai king maker dalam peta politik nasional.

“Betul-betul Jokowi ingin dirinya tetap sebagai king maker yang terus berusaha menentukan siapa yang berkuasa melalui orang-orangnya,” kata Selamat Ginting.

Ia kemudian menggambarkan posisi yang menurutnya ingin dibangun Jokowi sebagai seorang elder statesman, yakni figur senior yang tidak berada langsung dalam pemerintahan tetapi tetap mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusan politik.

Dengan posisi tersebut, kata Selamat Ginting, Jokowi dapat menjaga jarak dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, namun pada saat yang sama tetap mempertahankan akses dan pengaruh politik melalui orang-orang yang berada di lingkaran pemerintahan.

“Dia ingin menjadi elder statesman yang bisa menjaga jarak dengan pemerintahan Prabowo Subianto dan dia tetap ingin diperhatikan bahwa dia akan bisa menjadi penasihat politik bagi orang-orang yang tetap berada di kabinet,” ujarnya.

Analisis tersebut menempatkan persoalan hubungan Jokowi dan Prabowo bukan hanya pada hubungan personal antarkedua tokoh, tetapi juga pada keberadaan jaringan politik dan loyalis yang masih mempunyai posisi strategis di pemerintahan.

Sebelumnya, Selamat Ginting juga menyoroti potensi kompetisi internal dalam pemerintahan Prabowo akibat keberadaan jaringan politik dari pemerintahan sebelumnya. Ia menyebut dinamika tersebut sebagai bagian dari proses konsolidasi kekuasaan setelah pergantian presiden.

Di sisi lain, Universitas Nasional mencatat bahwa kajian akademik Selamat Ginting memang banyak berkaitan dengan hubungan kekuasaan, politik dan militer pada era Jokowi hingga Prabowo. Disertasinya membahas hubungan sipil-militer dalam konsolidasi demokrasi terkait penempatan prajurit aktif TNI di jabatan pemerintahan sipil pada kedua era tersebut.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat politik Anton Permana menilai dinamika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini tidak dapat dilepaskan dari kultur politik yang terbentuk selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Anton, salah satu persoalan mendasar dalam pemerintahan adalah bagaimana mengelola konflik internal agar tidak berkembang menjadi ancaman terhadap kekuasaan.

Ia mengibaratkan pengelolaan konflik tersebut dengan pengalaman ketika dirinya pernah bekerja sebagai HRD di sebuah perusahaan di Batam.

“Saya pernah jadi seorang HRD, sosial departemen di sebuah perusahaan waktu saya masih kerja di Batam. Kita diajarkan, jangan bikin karyawan kamu kompak,” kata Anton di channel YouTube Refly Harun, Jumat (18/9/2026).

Menurut dia, para karyawan justru didorong untuk berkompetisi sehingga tidak membentuk kekuatan kolektif yang dapat mengancam posisi pimpinan.

“Mereka bikin mereka berkompetisi terhadap kamu sebagai tuannya. Karena kalau mereka kompak, mereka bisa melakukan kudeta terhadap kita kapan saja. Ini pengalaman saya di perusahaan yang kecil,” ujarnya.

Anto mengatakan prinsip tersebut, menurut pandangannya, dapat menjadi gambaran bagaimana konflik dikelola dalam organisasi yang lebih besar, termasuk pemerintahan.

“Itu diajarkan, apalagi dalam mengelola sebuah negara,” katanya.

Anto melihat terdapat benturan antara idealisme dan pragmatisme dalam politik Indonesia.

Ia menilai perubahan sikap atau pendekatan politik dapat terjadi ketika gagasan ideal yang disampaikan pada awal pemerintahan berhadapan dengan realitas kekuasaan.

“Ketika dia menunjuk Prabowo ketika itu kan baru-baru, idealisme begitu, menggebu-gebu, sangat ultra patriotik,” ujar Anton.

Namun, menurut dia, setelah menjalankan pemerintahan, berbagai tekanan politik dan persoalan negara membuat realitas yang dihadapi tidak selalu sesuai dengan ekspektasi awal.

“Tapi setelah berjalan tentu Prabowo melihat, ini kok begini. Tekanan terhadap tidak seindahnya, tidak semudah itu,” katanya.

Anton menilai konflik dalam pemerintahan merupakan sesuatu yang tidak mungkin sepenuhnya dihilangkan. Persoalannya adalah bagaimana konflik tersebut dikelola agar tidak berubah menjadi ancaman politik.

“Dalam politik pemerintahan itu konflik itu akan selalu ada. Jadi bagaimana konflik itu tidak menjadi ancaman, ya manajemennya dibikin,” ujarnya.

Anto juga menyoroti terbentuknya kelompok-kelompok kepentingan di lingkungan pemerintahan. Ia mengaitkan kondisi tersebut dengan kultur politik yang menurutnya telah terbentuk selama satu dekade pemerintahan Jokowi.

“Kita tentu enggak bisa melihat apa yang terjadi hari ini. Pasti ada faktor-faktor yang sebelumnya terjadi,” katanya.

Menurut Anton, persoalan tersebut berkaitan dengan warisan kultur politik yang terbentuk selama 10 tahun pemerintahan Jokowi.

“Nah, ini yang merusak 10 tahun selama pemerintahan Jokowi, ada sebuah kultur yang terbentuk,” ujar Anton.

Ia kemudian membagi kelompok dalam pemerintahan ke dalam tiga kategori, yakni kelompok ideologis, oportunis, dan pragmatis.

“Kalau kita kelompokkan kelompok di pemerintahan itu hanya tiga saja. Kelompok ideologis, oportunis dan pragmatis,” katanya.

Anton menilai keberadaan berbagai kelompok dengan kepentingan dan orientasi berbeda membuat soliditas pemerintahan menjadi persoalan tersendiri.

Lebih jauh, Anton juga mempertanyakan praktik hubungan antara presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dengan para pembantunya.

Menurut dia, dalam sistem ketatanegaraan, posisi dan kewenangan masing-masing lembaga maupun pejabat harus tetap mengacu pada konstitusi.

“Sekarang saja kita enggak jelas presiden, kepala negara, kepala pemerintahan. Campur aduk saja saya lihat,” katanya.

Anton kemudian menyinggung posisi Panglima TNI dan Kapolri serta hubungan keduanya dengan presiden dalam struktur pemerintahan.

Ia menilai persoalan loyalitas dan soliditas pembantu presiden juga menjadi bagian dari dinamika politik yang perlu diperhatikan.

“Kalau secara konstitusi, lebih paham Kapolri, Panglima TNI itu seharusnya di rapat kabinet, tidak bisa di luar,” ujarnya.

Anto juga menyebut adanya persepsi di antara sebagian pejabat bahwa masa jabatan pemerintahan Prabowo hanya berlangsung sekitar dua tahun dalam fase awal tertentu, yang menurutnya dapat memengaruhi cara sebagian orang membaca posisi dan loyalitas politik.

“Di kepala mereka itu, Prabowo itu cuma dua tahun,” kata Anton.

Pernyataan tersebut, menurut Anto, menunjukkan bahwa persoalan soliditas dalam pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan perbedaan kepentingan, tetapi juga bagaimana para elite membaca arah kekuasaan dan masa depan politik.

Bagi Anton, dinamika tersebut menjadi bagian dari persoalan yang harus dikelola oleh pemerintahan Prabowo agar konflik antar kelompok tidak berkembang menjadi persoalan yang mengganggu jalannya pemerintahan.

MoneyTalk.id,Jakarta – Fenomena rumah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Solo yang dijuluki “Tembok Ratapan Solo” kembali menjadi sorotan. Kali ini, seorang warga yang mengaku sebagai tetangga Jokowi, Wuri Baret, mempertanyakan fenomena kedatangan masyarakat ke kediaman Jokowi di kawasan Sumber, Solo.

Wuri Baret mengungkapkan pengamatannya mengenai rombongan warga yang datang ke kawasan rumah Jokowi. Ia bahkan menyebut adanya warga yang sebelumnya berada di sebuah masjid di Solo kemudian dibawa menggunakan bus menuju kediaman Jokowi.

Menurut Wuri, informasi tersebut juga diperolehnya dari pengalaman saudaranya yang pernah datang ke Masjid Sheikh Zayed. Ia mengatakan, dari lokasi tersebut saudaranya melihat adanya rombongan yang kemudian diarahkan dan dibawa menggunakan bus.

“Saudara saya ke sana itu merasa dari sana di Masjid Sheikh Zayed kayak semacam digiring, dikoordinasi, dibawa naik bis. Bisnya itu langsung menuju ke rumahnya Bapak Jokowi,” kata Wuri di channel YouTube Refly Harun, Kamis (17/9/2026).

Wuri mengaku dirinya cukup sering melintas di kawasan Sumber. Menurut pengamatannya, ia beberapa kali melihat rombongan masyarakat datang ke sekitar kediaman Jokowi.

Ia mengatakan para pengunjung tersebut disebut berasal dari berbagai daerah, termasuk dari luar Solo dan sejumlah wilayah di Pulau Jawa.

“Yang saya lihat seminggu tiga kali, kadang saya jalan di daerah Sumber dan melihat bahwasanya di sana itu memang ada orang-orang dari Masjid Sheikh Zayed yang terkenal di Solo,” ujarnya.

Wuri kemudian mengaitkan fenomena tersebut dengan munculnya istilah “Tembok Ratapan Solo” yang sempat viral di media sosial.

Istilah tersebut memang pernah digunakan warganet untuk menyebut kediaman Jokowi di Jalan Kutai Utara, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Surakarta. Pada Februari 2026, rumah Jokowi sempat muncul dengan label “Tembok Ratapan Solo” di Google Maps dan menjadi perbincangan luas di media sosial.

Ajudan Jokowi, AKBP Syarif Fitriansyah, saat itu mengatakan rumah tersebut merupakan kediaman pribadi Jokowi dan bukan tempat wisata. Ia juga menyebut tidak ada pembatasan khusus bagi masyarakat yang datang, meski mengimbau agar warga tidak melakukan aksi seperti “meratap” di depan rumah.

Menurut Wuri, istilah “Tembok Ratapan Solo” kemudian menjadi kiasan terhadap masyarakat yang datang ke rumah Jokowi.

Ia mengaku mendengar adanya pengunjung yang memperoleh kaus dan amplop setelah datang ke lokasi tersebut. Namun, Wuri menegaskan dirinya tidak mengetahui secara pasti isi amplop maupun siapa yang memberikan.

“Ada yang bilang bahwasanya di sana mendapatkan kaos berikut amplopan. Saya enggak tahu amplopannya itu isinya berapa ribu. Saya kurang tahu. Ada yang bilang 50, ada yang bilang 100,” ujarnya.

Wuri menyampaikan pernyataan tersebut sebagai informasi yang ia dengar, bukan sebagai sesuatu yang menurutnya telah ia saksikan sendiri.

Ia juga mempertanyakan narasi mengenai banyaknya masyarakat yang disebut masih datang ke rumah Jokowi karena kecintaan dan dukungan terhadap mantan presiden tersebut.

Wuri mengaku pernah mendengar pernyataan Andi Aswan dalam sebuah podcast yang menyebut jumlah orang yang datang ke rumah Jokowi dapat mencapai sekitar 500 orang dalam sehari.

Namun, sebagai warga yang tinggal di Solo, Wuri mengaku memiliki pengamatan berbeda.

“Padahal jujur saya yang dari Solo melihat bahwasanya saya tuh hal seperti itu saya lihat sepertinya kok enggak ada 500 orang,” sambungnya.

Wuri kemudian mempertanyakan apakah keramaian di rumah Jokowi tersebut sepenuhnya menggambarkan dukungan spontan masyarakat atau terdapat pengorganisasian rombongan.

“Karena hal-hal seperti itu juga diambil dari Masjid Sheikh Zayed itu orang dikoordinir, sebetulnya dia enggak tahu arahnya ke mana,” katanya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Kisruh internal di tubuh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) disebut telah mencapai titik serius setelah muncul dugaan perlawanan terhadap kebijakan mutasi besar-besaran yang dilakukan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada September 2026.

Wartawan senior Agustinus Edy Kristianto mengungkap adanya dugaan penolakan internal terhadap mutasi sejumlah pejabat eselon II dan III di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) serta Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Menurut Agustinus, informasi tersebut bersumber dari tangkapan layar percakapan WhatsApp grup internal Kemenkeu yang diperolehnya dari seorang sumber.

Ia menyebut, dalam percakapan yang disebut terjadi pada Jumat 10 September sekitar pukul 15.50 WIB, terdapat pesan yang diduga dikirim oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka.

Dalam pesan tersebut, pimpinan DJBC disebut menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi di Kementerian Keuangan.

“Untuk seluruh pejabat eselon II yang tercantum dalam surat keputusan Menteri Keuangan tertanggal 4 September 2026, khusus untuk BC saya menegaskan tidak akan dilaksanakan oleh Ditjen BC,” demikian isi pesan yang dikutip Agustinus berdasarkan tangkapan layar tersebut sebagaimana diungkapkan di podcast Forum Keadilan Madilog, Kamis (17/9/2026).

Namun, karena tangkapan layar dan identitas pengirim belum dapat diverifikasi secara independen, informasi tersebut perlu diperlakukan sebagai klaim yang masih memerlukan konfirmasi dari Kemenkeu dan pejabat terkait.

Agustinus juga menyebut adanya pesan dengan narasi serupa yang diduga berasal dari pimpinan Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam pesan itu disebutkan bahwa mutasi dan promosi pejabat eselon II dan III DJP yang namanya tercantum dalam keputusan serta diumumkan dalam pelantikan tidak akan dilaksanakan di lingkungan DJP.

Jika benar, pesan tersebut menunjukkan adanya perbedaan sikap antara keputusan Menteri Keuangan dengan pelaksanaan kebijakan di dua direktorat jenderal strategis Kemenkeu.

Agustinus kemudian mengajukan pertanyaan mengenai siapa yang berada di balik pertarungan internal tersebut.

Ia menyoroti posisi Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak dan mengaitkannya dengan jejaring alumni SMA Taruna Nusantara.

Bimo Wijayanto memang tercatat sebagai salah satu alumni SMA Taruna Nusantara yang masuk dalam jajaran pemerintahan Prabowo. Sejumlah pemberitaan menyebut Bimo sebagai alumni TN angkatan ke-3.

Agustinus menyebut hubungan tersebut sebagai dugaan “TN connection”.

Dalam hipotesis yang disampaikannya, Bimo tidak berdiri sendiri. Ia mengaitkan keberadaan Bimo dengan dua pejabat penting di lingkaran Istana, yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Fakta mengenai latar belakang pendidikan keduanya dapat diverifikasi. Pemerintah mencatat Prasetyo Hadi merupakan alumni SMA Taruna Nusantara angkatan ke-6, sedangkan Teddy Indra Wijaya merupakan alumni angkatan ke-15. Keduanya saat ini memegang posisi Mensesneg dan Seskab.

Presiden Prabowo Subianto sendiri pernah menyebut Prasetyo Hadi sebagai alumni TN angkatan ke-6 dan Teddy Indra Wijaya sebagai alumni TN angkatan ke-15 dalam pidatonya saat meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Malang pada Januari 2026.

Kehadiran sejumlah alumni Taruna Nusantara dalam pemerintahan Prabowo juga bukan informasi baru. Selain Prasetyo Hadi dan Teddy, terdapat sejumlah alumni TN lain yang menduduki jabatan strategis, termasuk Agus Harimurti Yudhoyono, Sugiono dan Sudaryono.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah kesamaan latar belakang pendidikan tersebut benar-benar berkaitan dengan dinamika pergantian atau mutasi pejabat di Kemenkeu.

Sejauh informasi yang dapat diverifikasi, fakta bahwa Bimo, Prasetyo dan Teddy merupakan alumni SMA Taruna Nusantara memang dapat dibuktikan.

Yang menjadi lebih penting adalah dugaan adanya penolakan terhadap pelaksanaan mutasi di lingkungan DJBC dan DJP.

Jika benar terjadi, persoalannya tidak lagi hanya mengenai rotasi birokrasi, tetapi menyentuh persoalan hubungan antara Menteri Keuangan dengan pimpinan unit-unit utama di bawahnya.

Dinamika tersebut juga menjadi menarik karena DJP dan DJBC merupakan dua institusi paling strategis dalam pengelolaan penerimaan negara.

Di tengah situasi tersebut, publik menunggu penjelasan resmi Kementerian Keuangan mengenai apakah pesan internal yang beredar tersebut autentik, apakah benar terdapat pejabat yang menolak menjalankan keputusan mutasi, serta bagaimana posisi Presiden Prabowo terhadap dinamika tersebut