MoneyTalk.id,Jakarta – Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga (Unair) Henri Subiakto melontarkan kritik keras terhadap gaya komunikasi politik Presiden Prabowo Subianto. Henri menyebut Prabowo terkesan tidak menyukai pakar, terutama kalangan akademisi dan intelektual yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah.
“PRABOWO BENCI PAKAR,” tulis Henri dalam pernyataannya, Sabtu (19/9/2026).
Henri kemudian mengaitkan sikap tersebut dengan istilah anti-intellectualism, yakni kecenderungan untuk bersikap skeptis, tidak percaya, bahkan memusuhi kaum intelektual, akademisi, kelompok terdidik, serta argumentasi berbasis keahlian.
Menurut Henri, dalam praktik politik, kaum pakar kerap dipandang sebagai kelompok yang berbeda dari masyarakat umum, terlalu teoritis atau tidak memahami persoalan praktis. Namun, menurut dia, persoalan menjadi serius apabila sikap tersebut berkembang menjadi penolakan terhadap kritik dan pemikiran akademis.
Henri menilai karakter semacam itu dapat menjadi bagian dari retorika populis yang menempatkan pemimpin sebagai representasi langsung kepentingan rakyat, sementara kelompok intelektual yang mengkritik kebijakan pemerintah diposisikan sebagai kelompok yang mengganggu.
“Pakar atau kaum intelektual dianggap sebagai kelompok yang berbeda dari ‘rakyat biasa’, terlalu teoritis, tidak praktis, atau bahkan berbahaya,” tulis Henri.
Ia mempertanyakan kecenderungan pemerintah yang menurut penilaiannya lebih mengutamakan loyalitas dibandingkan suara kritis.
“Tidak mengherankan jika selama ini Pemerintahan Prabowo terkesan tidak mendengarkan kritik dan masukan. Karena menganggap Pemerintahlah yang paling benar,” katanya.
Henri menilai, dalam sistem demokrasi, kritik dari akademisi dan kelompok intelektual justru diperlukan untuk menguji kebijakan pemerintah. Kritik, menurut dia, dapat membuat pemerintah lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan.
Sebaliknya, apabila lingkungan kekuasaan hanya diisi orang-orang yang selalu menyetujui keputusan pemimpin, ruang koreksi terhadap kebijakan negara dinilai semakin sempit.
“Yang penting nurut dan loyal sebagaimana dalam tradisi prajurit atau tentara. Mengabaikan nilai-nilai demokratis yang menganggap kritik itu mencerdaskan, mendewasakan, dan membuat pemerintah lebih hati-hati dan bijak,” ujarnya.
Henri bahkan menggunakan istilah misologist, yakni sikap yang dalam filsafat merujuk pada ketidakpercayaan atau permusuhan terhadap argumentasi dan penalaran.
Ia kemudian membuat perbandingan historis dengan sejumlah pemimpin rezim otoriter seperti Mao Zedong di China dan Pol Pot di Kamboja. Menurut Henri, perbandingan tersebut berkaitan dengan kritik terhadap sikap anti-intelektual dan bukan berarti menyamakan seluruh karakter politik maupun sejarah pemerintahan Prabowo dengan kedua tokoh tersebut.
Kritik Henri juga diarahkan pada latar belakang keluarga Prabowo. Ia menilai terdapat ironi ketika Prabowo merupakan putra ekonom dan intelektual Prof. Sumitro Djojohadikusumo, sementara menurut Henri gaya komunikasi politik Prabowo justru memperlihatkan kecenderungan tidak bersahabat dengan tradisi intelektual yang kritis.
“Aneh jika Prabowo tidak suka dengan tradisi intelektual yang kritis seperti bapaknya dulu,” tulis Henri.
Henri juga menghubungkan gaya komunikasi Prabowo dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurut dia, terdapat kemiripan dalam penggunaan retorika politik yang membenturkan pemimpin dengan kelompok kritis.
Ia menyebut adanya apa yang disebutnya sebagai discredit strategy, yaitu strategi komunikasi dengan mendiskreditkan pihak yang mengkritik kekuasaan.
Dalam pandangan Henri, pola semacam itu dapat terlihat ketika kritik terhadap pemerintah tidak dijawab melalui perdebatan substansi kebijakan, tetapi justru dibalas dengan pelabelan terhadap pihak yang menyampaikan kritik.
Ia menilai kecenderungan tersebut berbahaya bagi ruang demokrasi apabila kritik terhadap pemerintah kemudian dianggap sebagai bentuk ketidaksetiaan kepada negara.
“Trump dikenal menerapkan gaya komunikasi ‘Discredit Strategy’ yang hobinya suka menyerang dan mendiskreditkan kaum kritis di Amerika Serikat sebagai kelompok yang tidak patriotik,” tulis Henri.
Meski demikian, seluruh penilaian mengenai gaya komunikasi Prabowo tersebut merupakan pandangan dan kritik Henri Subiakto. Tidak ada dasar untuk menyimpulkan bahwa Presiden Prabowo secara umum atau secara literal “membenci pakar” hanya berdasarkan satu pernyataan atau sejumlah kontroversi komunikasi politik.
Henri sendiri merupakan Guru Besar Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Airlangga. Dokumen resmi Unair mencantumkan Henri Subiakto sebagai profesor/guru besar bidang Ilmu Komunikasi, sementara laman resmi Unair juga mencatatnya sebagai pengajar di FISIP dengan bidang keahlian komunikasi politik.
