20 November 2026

Henri Subiakto

MoneyTalk.id, Jakarta – Guru Besar Universitas Airlangga (Unair), Henri Subiakto, menyoroti sikap seorang ahli yang berupaya memengaruhi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) agar mengikuti pandangan hukumnya, tetapi justru menuduh para hakim dan institusi MK tidak sah atau ilegal dalam menyelenggarakan persidangan.

Menurut Henri, tindakan tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai cara seorang ahli menyampaikan pendapat hukum di hadapan lembaga peradilan yang memiliki kewenangan konstitusional.

Ia mempertanyakan bagaimana seharusnya hakim konstitusi bersikap ketika berhadapan dengan seorang ahli yang tidak hanya menyampaikan argumentasi hukum, tetapi juga meragukan legalitas lembaga yang sedang menggelar persidangan.

“Ingin agar para Hakim Konstitusi memutus sesuai pandangan hukumnya, tapi cara ‘mempengaruhi’ agar pendapatnya diikuti, malah dengan menuduh bahwa para hakim dan institusinya itu ilegal dalam bersidang,” kata Henri, Senin (5/10/2026).

Ia kemudian mengajukan pertanyaan retoris mengenai sikap yang semestinya diambil oleh hakim konstitusi.

“Kalau kita jadi hakim konstitusi, apa yang akan kita lakukan? Mengikuti ahli yang menuduh kita ilegal, atau mengabaikan dan mengusir si penuduh yang merasa sudah paling ahli?” ujarnya.

Pernyataan Henri tersebut menyoroti persoalan etika dalam menyampaikan pendapat hukum, terutama ketika seorang ahli hadir di persidangan untuk memberikan keterangan yang diharapkan membantu hakim dalam mempertimbangkan perkara.

Dalam perspektif hukum tata negara, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Pasal 24C UUD 1945 menjadi landasan konstitusional keberadaan dan kewenangan MK. Sementara itu, pengaturan lebih lanjut mengenai kelembagaan dan hukum acara MK tertuang dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2020.

Dalam menjalankan kewenangannya, MK memiliki hukum acara yang mengatur tata cara persidangan, termasuk ketentuan mengenai hakim yang berwenang memeriksa perkara, kuorum, keterbukaan persidangan, serta mekanisme pengambilan keputusan.

Ketua MK, majelis hakim, maupun pleno hakim memiliki peran sesuai kewenangannya dalam memastikan persidangan berlangsung berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Karena itu, tuduhan dari pihak luar yang menyebut suatu persidangan MK ilegal tidak serta-merta mengubah status hukum persidangan tersebut.

Pengamat, ahli, masyarakat, maupun pihak yang berperkara memang memiliki hak untuk menyampaikan kritik terhadap prosedur persidangan. Namun, pendapat tersebut harus dibedakan dari penetapan hukum yang memiliki kekuatan mengikat.

Dengan demikian, pernyataan yang menyebut sidang MK tidak sah harus ditempatkan sebagai argumentasi atau pendapat hukum yang masih dapat diperdebatkan, bukan sebagai keputusan yang otomatis membatalkan persidangan.

Persoalan ini juga berkaitan dengan prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Hakim konstitusi harus memiliki kebebasan dalam menilai fakta, mendengarkan keterangan ahli, mempertimbangkan argumentasi para pihak, serta mengambil keputusan berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Keterangan ahli merupakan salah satu bahan pertimbangan bagi hakim, bukan perintah yang wajib diikuti. Hakim tetap memiliki kewenangan untuk menerima, menolak, atau mengesampingkan pendapat ahli berdasarkan penilaian hukum dan keyakinannya.

Di sisi lain, kebebasan menyampaikan pendapat hukum juga harus dihormati. Kritik terhadap prosedur persidangan dapat menjadi bagian dari diskursus akademik dan pengawasan publik terhadap lembaga peradilan, sepanjang disampaikan melalui argumentasi yang dapat diuji secara hukum.

Dalam perkara konstitusi, perbedaan pandangan antara ahli dan hakim merupakan hal yang wajar. Namun, perbedaan tersebut semestinya diselesaikan melalui argumentasi hukum, bukan dengan menganggap bahwa pendapat seorang ahli harus menjadi satu-satunya rujukan bagi majelis hakim.

Pernyataan Henri Subiakto pada akhirnya mengingatkan bahwa kewibawaan Mahkamah Konstitusi tidak hanya ditentukan oleh putusan yang dihasilkan, tetapi juga oleh penghormatan terhadap independensi hakim dan tata cara berargumentasi dalam proses peradilan.

MoneyTalk.id, Jakarta – Guru Besar Universitas Airlangga (Unair) Henri Subiakto menyoroti persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menguji persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Henri menilai, secara hukum, posisi Gibran sebagai Wakil Presiden masih kuat karena telah melalui tahapan penyelenggaraan pemilu dan dilegitimasi oleh lembaga-lembaga negara. Namun, menurut dia, fakta-fakta yang muncul dalam persidangan MK justru menimbulkan persoalan serius dari sisi etika dan moral.

“Wapres Gibran itu secara hukum sudah dan masih sangat kuat, terlegitimasi oleh KPU, MK, bahkan MPR. Tapi belakangan ini dengan digelarnya sidang MK terkait syarat pendidikan Wapres, terbongkar fakta-fakta yang melandasi etika dan moral terpilihnya Gibran sebagai Wapres 2024 itu runtuh,” kata Henri, Senin (28/9/2026).

Perkara yang dimaksud Henri adalah PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024 dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Perkara tersebut diajukan sejumlah pihak dan mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran ketika ditetapkan sebagai calon wakil presiden. MK telah menggelar pemeriksaan pendahuluan pada 21 September 2026 dan pemeriksaan persidangan pada 23 September 2026.

Menurut Henri, persoalan etika tersebut muncul setelah persidangan di MK membuka perdebatan mengenai proses penyusunan dan penerapan Peraturan KPU (PKPU) yang menjadi dasar pencalonan Gibran.

Ia menilai, terdapat fakta yang menurutnya menunjukkan PKPU yang memberikan jalan bagi Gibran untuk memenuhi persyaratan pencalonan dibuat secara spesifik untuk Pilpres 2024.

“Runtuhnya etika moral itu muncul karena terpublikasinya dialog antara hakim MK dengan KPU dan Bawaslu yang membuka fakta bahwa PKPU yang memberi jalan Gibran bisa memenuhi syarat, ternyata dibuat KPU secara spesifik hanya khusus untuk Pilpres 2024. Sebelumnya tidak ada aturan itu,” ujar Henri.

Henri juga menyoroti proses verifikasi persyaratan pencalonan. Menurut dia, persidangan telah membuka kepada publik fakta mengenai keengganan KPU dan Bawaslu dalam melakukan verifikasi sebagaimana yang dipersoalkan dalam perkara tersebut.

Dalam persidangan, KPU sendiri menyatakan telah menerima dan memverifikasi dokumen persyaratan Gibran. KPU merujuk pada Berita Acara Nomor 1589/PL.01.4-BA/05/2023 dan menyatakan dokumen yang diserahkan Gibran memenuhi persyaratan. KPU juga menjelaskan bahwa surat keterangan penyetaraan pendidikan memiliki nilai yang sama dengan ijazah SLTA berdasarkan aturan yang dirujuknya.

Sementara itu, para pemohon berpendapat syarat pendidikan dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu bersifat wajib dan harus dipenuhi secara sah sejak proses pendaftaran hingga penetapan calon. Mereka meminta MK menyatakan pencalonan Gibran cacat hukum serta membatalkan penetapannya sebagai calon wakil presiden.

Henri menegaskan, hingga saat ini MK belum menjatuhkan putusan mengenai status hukum Gibran sebagai Wakil Presiden. Karena itu, menurutnya, persoalan hukum dan persoalan etika harus dibedakan.

“MK dalam hal ini memang belum memutuskan status hukum Wapres ke depan, tapi pertunjukkan dialog di MK itu secara tidak langsung telah meruntuhkan legitimasi moral dan etika atas jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden yang ditopang dengan pasal ‘selundupan’ dalam PKPU dimaksud,” katanya.

Istilah “pasal selundupan” tersebut merupakan penilaian Henri terhadap ketentuan PKPU yang dipersoalkan dalam perkara. Secara hukum, istilah itu belum menjadi kesimpulan MK karena perkara masih dalam proses pemeriksaan.

Di sisi lain, KPU membantah bahwa syarat pendidikan Gibran cacat hukum. KPU menyatakan dokumen persyaratan yang diserahkan Gibran telah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi ketentuan. KPU juga mempersoalkan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut karena menilai persoalan syarat pencalonan merupakan ranah sengketa proses pemilu.

Bagi Henri, persoalan tersebut menjadi lebih serius ketika fakta-fakta persidangan mengenai proses pencalonan seorang wakil presiden justru tidak memunculkan reaksi besar dari publik maupun kalangan elite.

“Memprihatinkannya setelah ketahuan ada pasal selundupan di PKPU yang digunakan untuk memuluskan calon yang ‘tidak punya ijazah’ boleh jadi Presiden atau Wakil Presiden, ternyata rakyat Indonesia, politisi, para hakim dan para akademisi tetap anteng,” ujarnya.

Ia mempertanyakan apakah masyarakat Indonesia masih memiliki perhatian kuat terhadap persoalan etika, kejujuran, dan demokrasi dalam penyelenggaraan kekuasaan.

“Terus terang saya kok jadi makin ragu, pesimis. Mudah-mudahan masih ada tokoh-tokoh yang bisa membangkitkan optimisme membangun bangsa yang makin beradab,” kata Henri.

MoneyTalk.id,Jakarta – Guru Besar Universitas Airlangga (Unair) Henri Subiakto memberikan apresiasi terhadap sosok KH Hasan Abdullah Sahal, pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor.

Henri menilai KH Hasan Abdullah Sahal merupakan sosok ulama yang memiliki keberanian dan prinsip dalam menyampaikan pandangan. Menurutnya, KH Hasan tidak menunjukkan sikap menjilat kepada kekuasaan, termasuk kepada Presiden.

“KH Hasan Abdullah Sahal inilah kiai yang jujur dan berani. Beliau tidak menjilat pada Presiden. Salut dengan kiai pimpinan Pondok Pesantren Modern Gontor ini,” ujar Henri di akun X (Twitter), Senin (21/9/2026).

Pernyataan tersebut menggambarkan apresiasi Henri terhadap sikap KH Hasan Abdullah Sahal yang dinilai tetap menjaga independensi sebagai seorang ulama di tengah dinamika hubungan antara tokoh agama dan kekuasaan.

Bagi Henri, keberanian seorang kiai untuk menyampaikan pandangan secara terbuka merupakan sikap penting. Terlebih, pesantren dan ulama memiliki posisi strategis dalam kehidupan sosial dan kebangsaan Indonesia.

KH Hasan Abdullah Sahal dikenal sebagai salah satu pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor. Pesantren tersebut memiliki sejarah panjang dalam pendidikan Islam dan pembentukan karakter santri.

Pujian Henri terhadap KH Hasan Abdullah Sahal juga menyoroti pentingnya keteladanan pemimpin pesantren dalam menjaga integritas. Seorang ulama, dalam pandangan tersebut, tidak semestinya kehilangan sikap kritis hanya karena berhadapan dengan pejabat atau pemegang kekuasaan.

Di tengah kehidupan politik yang dinamis, hubungan antara ulama dan pemerintah memang kerap menjadi perhatian publik. Dukungan maupun kritik dari tokoh agama terhadap kebijakan pemerintah dapat menjadi bagian dari ruang dialog dalam kehidupan demokrasi.

Karena itu, sikap KH Hasan Abdullah Sahal yang diapresiasi Henri dipandang sebagai contoh bahwa kedekatan dengan pemerintah tidak harus menghilangkan keberanian untuk menyampaikan pandangan.

Pernyataan Henri tersebut sekaligus menegaskan pentingnya menjaga independensi moral para tokoh agama agar tetap dapat menjadi rujukan masyarakat dalam melihat persoalan bangsa secara jernih.

MoneyTalk.id,Jakarta – Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga (Unair) Henri Subiakto melontarkan kritik keras terhadap gaya komunikasi politik Presiden Prabowo Subianto. Henri menyebut Prabowo terkesan tidak menyukai pakar, terutama kalangan akademisi dan intelektual yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah.

“PRABOWO BENCI PAKAR,” tulis Henri dalam pernyataannya, Sabtu (19/9/2026).

Henri kemudian mengaitkan sikap tersebut dengan istilah anti-intellectualism, yakni kecenderungan untuk bersikap skeptis, tidak percaya, bahkan memusuhi kaum intelektual, akademisi, kelompok terdidik, serta argumentasi berbasis keahlian.

Menurut Henri, dalam praktik politik, kaum pakar kerap dipandang sebagai kelompok yang berbeda dari masyarakat umum, terlalu teoritis atau tidak memahami persoalan praktis. Namun, menurut dia, persoalan menjadi serius apabila sikap tersebut berkembang menjadi penolakan terhadap kritik dan pemikiran akademis.

Henri menilai karakter semacam itu dapat menjadi bagian dari retorika populis yang menempatkan pemimpin sebagai representasi langsung kepentingan rakyat, sementara kelompok intelektual yang mengkritik kebijakan pemerintah diposisikan sebagai kelompok yang mengganggu.

“Pakar atau kaum intelektual dianggap sebagai kelompok yang berbeda dari ‘rakyat biasa’, terlalu teoritis, tidak praktis, atau bahkan berbahaya,” tulis Henri.

Ia mempertanyakan kecenderungan pemerintah yang menurut penilaiannya lebih mengutamakan loyalitas dibandingkan suara kritis.

“Tidak mengherankan jika selama ini Pemerintahan Prabowo terkesan tidak mendengarkan kritik dan masukan. Karena menganggap Pemerintahlah yang paling benar,” katanya.

Henri menilai, dalam sistem demokrasi, kritik dari akademisi dan kelompok intelektual justru diperlukan untuk menguji kebijakan pemerintah. Kritik, menurut dia, dapat membuat pemerintah lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan.

Sebaliknya, apabila lingkungan kekuasaan hanya diisi orang-orang yang selalu menyetujui keputusan pemimpin, ruang koreksi terhadap kebijakan negara dinilai semakin sempit.

“Yang penting nurut dan loyal sebagaimana dalam tradisi prajurit atau tentara. Mengabaikan nilai-nilai demokratis yang menganggap kritik itu mencerdaskan, mendewasakan, dan membuat pemerintah lebih hati-hati dan bijak,” ujarnya.

Henri bahkan menggunakan istilah misologist, yakni sikap yang dalam filsafat merujuk pada ketidakpercayaan atau permusuhan terhadap argumentasi dan penalaran.

Ia kemudian membuat perbandingan historis dengan sejumlah pemimpin rezim otoriter seperti Mao Zedong di China dan Pol Pot di Kamboja. Menurut Henri, perbandingan tersebut berkaitan dengan kritik terhadap sikap anti-intelektual dan bukan berarti menyamakan seluruh karakter politik maupun sejarah pemerintahan Prabowo dengan kedua tokoh tersebut.

Kritik Henri juga diarahkan pada latar belakang keluarga Prabowo. Ia menilai terdapat ironi ketika Prabowo merupakan putra ekonom dan intelektual Prof. Sumitro Djojohadikusumo, sementara menurut Henri gaya komunikasi politik Prabowo justru memperlihatkan kecenderungan tidak bersahabat dengan tradisi intelektual yang kritis.

“Aneh jika Prabowo tidak suka dengan tradisi intelektual yang kritis seperti bapaknya dulu,” tulis Henri.

Henri juga menghubungkan gaya komunikasi Prabowo dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurut dia, terdapat kemiripan dalam penggunaan retorika politik yang membenturkan pemimpin dengan kelompok kritis.

Ia menyebut adanya apa yang disebutnya sebagai discredit strategy, yaitu strategi komunikasi dengan mendiskreditkan pihak yang mengkritik kekuasaan.

Dalam pandangan Henri, pola semacam itu dapat terlihat ketika kritik terhadap pemerintah tidak dijawab melalui perdebatan substansi kebijakan, tetapi justru dibalas dengan pelabelan terhadap pihak yang menyampaikan kritik.

Ia menilai kecenderungan tersebut berbahaya bagi ruang demokrasi apabila kritik terhadap pemerintah kemudian dianggap sebagai bentuk ketidaksetiaan kepada negara.

“Trump dikenal menerapkan gaya komunikasi ‘Discredit Strategy’ yang hobinya suka menyerang dan mendiskreditkan kaum kritis di Amerika Serikat sebagai kelompok yang tidak patriotik,” tulis Henri.

Meski demikian, seluruh penilaian mengenai gaya komunikasi Prabowo tersebut merupakan pandangan dan kritik Henri Subiakto. Tidak ada dasar untuk menyimpulkan bahwa Presiden Prabowo secara umum atau secara literal “membenci pakar” hanya berdasarkan satu pernyataan atau sejumlah kontroversi komunikasi politik.

Henri sendiri merupakan Guru Besar Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Airlangga. Dokumen resmi Unair mencantumkan Henri Subiakto sebagai profesor/guru besar bidang Ilmu Komunikasi, sementara laman resmi Unair juga mencatatnya sebagai pengajar di FISIP dengan bidang keahlian komunikasi politik.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pemberhentian Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan kembali memunculkan sorotan terhadap arah pengelolaan keuangan negara di tengah besarnya agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Guru Besar Universitas Airlangga (Unair) Henri Subiakto menilai, pergantian tersebut justru dapat dimaknai sebagai upaya menyelamatkan Purbaya dari situasi yang berpotensi semakin kontroversial.

Menurut Henri, siapapun yang menduduki posisi Menteri Keuangan dalam kondisi seperti sekarang akan menghadapi tekanan yang sangat berat.

“Dipecatnya Purbaya sebagai Menteri Keuangan berarti ia diselamatkan dari kondisi kontroversial yang lebih dalam. Siapapun Menteri Keuangannya dalam kondisi seperti sekarang, hanya akan membuat pejabatnya berada di bawah tekanan yang amat berat,” kata Henri di akun X (Twitter) miliknya, Rabu (16/9/2026).

Henri menjelaskan, posisi Menteri Keuangan berada di antara dua kepentingan besar. Di satu sisi, Menteri Keuangan harus menjaga kesehatan keuangan pemerintah dan keuangan negara. Namun di sisi lain, menurut dia, terdapat tuntutan politik untuk tetap membiayai berbagai program pemerintah.

“Di satu sisi harus menyelamatkan keuangan pemerintah dan keuangan negara, di sisi yang lain harus melayani ambisi seorang Presiden yang keras kepala dalam kebijakan politik yang ingin terus membiayai program-program dengan tata kelola buruk yang akan menjerumuskan Indonesia ke dalam keadaan yang makin buruk lagi,” ujarnya.

Purbaya sendiri diberhentikan Presiden Prabowo pada 14 September 2026 setelah sekitar satu tahun menjabat Menteri Keuangan. Posisinya kemudian digantikan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Serah terima jabatan keduanya berlangsung di Kementerian Keuangan pada 15 September 2026.

Purbaya mengaku sudah memperkirakan kemungkinan dirinya dicopot. Ia menyebut peluang pergantian tersebut sebelumnya berada pada posisi sekitar 50:50.

Pergantian itu juga terjadi ketika pemerintah menghadapi tantangan dalam menjaga kredibilitas fiskal dan kepercayaan investor. Reuters melaporkan bahwa masa jabatan Purbaya diwarnai pelemahan rupiah, pelebaran defisit fiskal serta kekhawatiran investor terhadap arah kebijakan fiskal.

Sementara itu, Suahasil setelah dilantik mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara.

Henri kemudian memperingatkan bahwa persoalan yang lebih besar bukan hanya menyangkut pergantian seorang Menteri Keuangan.

Menurut dia, apabila kebijakan pemerintahan terus dijalankan dengan pola top down dan mengabaikan prosedur serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, maka risiko bagi pejabat pelaksana akan semakin besar.

“Nanti akan semakin banyak lagi korban, orang-orang yang tersingkir bahkan masuk penjara karena risiko mengikuti perintah top down yang banyak menabrak prosedur dan prinsip tata kelola pemerintahan, clean and good governance,” kata Henri.

Pernyataan tersebut menempatkan pergantian Purbaya bukan hanya sebagai persoalan pergantian pejabat, tetapi juga sebagai sorotan terhadap hubungan antara agenda politik pemerintah, pengelolaan fiskal dan kepatuhan terhadap tata kelola pemerintahan.

Di sisi lain, pemerintah melalui pergantian tersebut menempatkan Suahasil Nazara sebagai pejabat yang bertugas menjaga kredibilitas keuangan negara sekaligus mendukung program-program pemerintahan Prabowo.

MoneyTalk.id,Jakarta – Guru Besar Universitas Airlangga (Unair) Henri Subiakto melontarkan kritik tajam terhadap Presiden Prabowo Subianto. Henri menilai sejumlah pernyataan Prabowo justru memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi antara ucapan, kehidupan pribadi, dan nilai-nilai agama yang disampaikannya kepada publik.

Menurut Henri, Prabowo merupakan sosok Presiden yang ingin tampil terbuka dan berbicara secara terus terang di hadapan masyarakat. Namun, menurut dia, keterusterangan tersebut justru dapat menimbulkan persoalan ketika dikaitkan dengan pernyataan Prabowo mengenai kehidupan beragamanya.

“Prabowo memang serba gak jelas. Dia seorang Presiden yang maunya bicara jujur dengan lantang, tapi justru kejujurannya dalam bicara itu menunjukkan hidupnya tidak jujur dalam beragama,” kata Henri di akun X (Twitter), Senin (14/9/2026).

Henri menilai pernyataan seorang kepala negara mengenai keyakinan dan praktik keagamaan memiliki bobot yang berbeda dibandingkan pernyataan masyarakat biasa. Sebab, setiap ucapan Presiden tidak hanya didengar oleh pendukungnya, tetapi juga menjadi perhatian publik secara luas.

Kritik Henri terutama diarahkan pada pernyataan Prabowo mengenai pengalaman mengucapkan kalimat syahadat. Bagi Henri, pernyataan tersebut menarik sekaligus menimbulkan pertanyaan karena syahadat merupakan bagian fundamental dalam kehidupan seorang Muslim.

Menurutnya, ketika seorang Presiden berbicara secara terbuka mengenai pengalaman keagamaannya, publik memiliki ruang untuk menilai apakah pernyataan tersebut selaras dengan pemahaman dan praktik keberagamaan yang selama ini dipahami masyarakat.

Henri juga mengingatkan bahwa kejujuran seorang pemimpin tidak berhenti pada keberanian mengungkapkan sesuatu secara terbuka. Kejujuran, menurut dia, juga berkaitan dengan konsistensi antara perkataan, sikap, dan tindakan.

Karena itu, Henri melihat ada paradoks dalam gaya komunikasi Prabowo. Di satu sisi, Prabowo ingin dikenal sebagai pemimpin yang berbicara apa adanya. Namun di sisi lain, keterusterangan tersebut justru dapat membuka ruang kritik ketika isi pernyataannya menyentuh persoalan yang sangat sensitif, termasuk agama.

Pernyataan Henri tersebut menambah sorotan terhadap gaya komunikasi Prabowo yang selama ini dikenal lugas, spontan dan tanpa banyak basa-basi. Dalam sejumlah kesempatan, Prabowo memang kerap menyampaikan pandangan secara langsung di hadapan publik.

Namun, gaya komunikasi semacam itu juga memiliki konsekuensi. Pernyataan yang disampaikan secara spontan dapat ditafsirkan secara beragam dan menjadi bahan perdebatan publik, terutama ketika menyangkut identitas, agama, maupun persoalan politik.

Di tengah posisi Prabowo sebagai Presiden, Henri menilai setiap pernyataan tersebut seharusnya dibaca secara kritis. Publik memiliki hak untuk mempertanyakan sekaligus menilai konsistensi ucapan seorang pemimpin negara.

MoneyTalk.id, Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai bukan hanya menjadi program pemerintah, tetapi telah melekat kuat dengan citra politik Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, setiap persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program tersebut berpotensi ikut berdampak terhadap nama baik dan legitimasi politik Presiden.

Guru Besar Universitas Airlangga (Unair) Henri Subiakto mengatakan, secara politik MBG identik dengan kehendak dan kebijakan Prabowo. Menurutnya, keberlanjutan program maupun kualitas pelaksanaannya sangat bergantung pada keputusan dan kepemimpinan Presiden.

“Secara politik, MBG itu identik dengan kehendak dan kebijakan Prabowo. Terus dan tidaknya program MBG ini tergantung kehendak, kemauan dan pikiran Prabowo,” kata Henri di akun X (Twitter), Jumat (11/9/2026).

Ia menilai kualitas MBG secara keseluruhan juga akan dipersepsikan publik sebagai cerminan kualitas pengambilan keputusan pemerintah yang dipimpin Prabowo.

“Begitu pula baik buruknya kualitas MBG secara keseluruhan juga identik dengan kualitas pengambilan keputusan Prabowo,” ujarnya.

Menurut Henri, skala operasional MBG yang sangat luas membuat program tersebut memiliki banyak titik kerawanan. Pelaksanaan yang melibatkan ribuan lokasi, petugas, pemasok dan pihak lain di berbagai daerah membuat pengawasan terhadap kualitas makanan menjadi tantangan besar.

“Operasional MBG yang sangat luas dengan potensi ribuan titik kelemahan yang terbentang di seluruh Indonesia menjadi risiko politik yang sangat berbahaya bagi nama baik dan reputasi Presiden Prabowo,” katanya.

Henri menilai persoalan terbesar bukan hanya mengenai kebijakan di tingkat pusat, melainkan kemampuan pemerintah memastikan standar yang sama benar-benar dijalankan di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ia menggambarkan, apabila terdapat SPPG yang teledor atau tidak berhati-hati dalam menyediakan makanan, dampaknya tidak berhenti pada unit pelaksana di daerah.

“Ibaratnya kalau ada SPPG teledor atau tidak hati-hati dalam menyediakan MBG, maka risikonya adalah nama baik Prabowo,” tutur Henri.

Kerentanan tersebut, lanjut dia, juga dapat dimanfaatkan pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan dari kelemahan sistem. Namun, Henri menekankan bahwa kondisi tersebut menjadi risiko politik yang perlu diantisipasi pemerintah.

“Belum lagi jika ada pihak ketiga yang mencoba mengambil keuntungan dari kerentanan sistem MBG, lagi-lagi risikonya adalah kepercayaan rakyat kepada Pemerintah Prabowo,” katanya.

Henri juga menyoroti munculnya berbagai kasus keracunan makanan yang dikaitkan dengan pelaksanaan MBG di sejumlah daerah. Menurut dia, kejadian berulang semacam itu menunjukkan bahwa program dengan cakupan nasional tersebut memiliki risiko yang tidak kecil.

“Dengan banyaknya kasus keracunan di berbagai daerah yang terus saja terjadi dan menelan banyak korban adalah sebuah fakta bahwa MBG itu penuh risiko,” ujarnya.

Ia kemudian mempertanyakan apakah pemerintah dapat benar-benar memastikan seluruh petugas yang terlibat dalam rantai pelaksanaan MBG memiliki tingkat kehati-hatian dan kompetensi yang sama.

“Percayakah kita pada semua karyawan SPPG di seluruh Indonesia tidak akan teledor dan tidak akan berbuat kesalahan hingga memunculkan produk MBG yang rendah kualitasnya atau bahkan beracun dan berbahaya?” kata Henri.

Selain risiko akibat kesalahan atau kelalaian, Henri juga mengangkat kemungkinan adanya pihak yang sengaja memanfaatkan kerentanan sistem untuk kepentingan politik. Ia menyebut dinamika perebutan kekuasaan dapat berlangsung keras sehingga pemerintah perlu memperhitungkan berbagai kemungkinan.

“Percayakah kita bahwa saat aktivitas politik itu sering diwarnai perebutan kekuasaan secara sadis, hitam dan kejam, tidak mungkin ada upaya kesengajaan, sabotase untuk menghancurkan Prabowo lewat kasus-kasus keracunan MBG yang akibatnya nampak dramatis hingga mengikis kepercayaan publik padanya?” ujarnya.

Atas dasar itu, Henri mengingatkan Prabowo agar melihat MBG tidak hanya sebagai program unggulan pemerintah, tetapi juga sebagai salah satu titik yang berpotensi menjadi kelemahan politik apabila kualitas pelaksanaannya tidak mampu dikendalikan.

“Please Pak Prabowo, sadarlah, bahwa MBG itu adalah titik lemah, yang memungkinkan ‘musuh’ atau siapapun dengan mudah merusak reputasi hingga legitimasi Anda,” tegasnya.

Henri menambahkan, MBG bukan satu-satunya persoalan yang dihadapi pemerintahan Prabowo. Namun, menurut dia, program tersebut memiliki tingkat kerawanan yang relatif terbuka karena bersentuhan langsung dengan masyarakat dan menyangkut kebutuhan dasar, terutama anak-anak.

“MBG memang tidak satu-satunya masalah, namun itu merupakan salah satu sebab yang paling terbuka,” katanya.

Karena itu, Henri mengingatkan agar pemerintah tidak hanya berfokus pada besarnya capaian dan perluasan program, tetapi juga memperkuat sistem pengawasan, standar keamanan pangan, kompetensi petugas serta mekanisme pengendalian di setiap titik pelaksanaan.

“Semakin gigih Anda membenarkan dan membanggakan MBG, maka bisa membuat semakin rawan posisi politik Pak Prabowo sebagai Presiden dalam kondisi Indonesia seperti sekarang ini dan ke depan,” pungkas Henri.

MoneyTalk.id,Jakarta – Politik kerap tampil seperti sebuah drama besar. Apa yang dipertontonkan di hadapan publik belum tentu sepenuhnya menggambarkan kenyataan yang terjadi di balik panggung kekuasaan.

Pandangan itulah yang disampaikan Guru Besar Universitas Airlangga (Unair), Henri Subiakto. Menurutnya, dalam dunia politik, kebohongan, pencitraan dan rekayasa narasi kerap menjadi bagian dari permainan untuk memengaruhi persepsi masyarakat.

“Politik itu drama. Yang tampak di depan rakyat adalah kepalsuan. Pelaku-pelakunya memang berniat bohong pada rakyat. Jarang kebenaran itu terungkap, kecuali ada media yang berkomitmen dan berani membongkar realitas di balik panggung,” demikian pandangan Henri Subiakto, Minggu (6/9/2026).

Dalam konteks inilah, media yang berupaya membongkar sisi lain kekuasaan, termasuk Tempo, menurut Henri dapat mengambil peran penting untuk menghadirkan informasi yang tidak selalu muncul dalam narasi resmi pemerintah.

Namun, ketika kritik dan pemberitaan tajam muncul ke permukaan, media justru dapat menjadi sasaran serangan balik. Kritik tidak lagi diperdebatkan substansinya, melainkan pihak yang menyampaikan kritik tersebut justru dipersoalkan loyalitas dan motifnya.

Henri menilai fenomena semacam itu dapat dibaca sebagai bentuk strategi diskreditasi atau discredit strategy.

Dalam narasi politik yang berkembang, wartawan atau media yang kritis dapat dilekatkan dengan berbagai label negatif. Istilah seperti “Londo Ireng” maupun “antek asing” kemudian menjadi bagian dari pertarungan narasi.

Menurut Henri, persoalannya bukan sekadar perbedaan pendapat antara pemerintah dan media. Yang lebih penting adalah bagaimana label tersebut dapat membentuk persepsi publik bahwa pihak yang mengkritik kekuasaan merupakan kelompok yang berseberangan dengan kepentingan negara.

Bukan lagi mengenai apakah kritik tersebut benar atau salah. Bukan pula mengenai fakta yang diungkap media. Tetapi perhatian publik diarahkan kepada pertanyaan lain: siapa yang berada di belakang pengkritik dan untuk kepentingan siapa kritik itu disampaikan?

“Ini merupakan pola discredit strategy, yaitu memberikan sebutan buruk kepada pengkritik sehingga mereka dipersepsikan sebagai pihak yang tidak loyal, bahkan seolah-olah menjadi pengkhianat terhadap kepentingan negara,” kata Henri.

Dalam perspektif komunikasi politik, strategi tersebut dapat menjadi efektif ketika kekuasaan berhasil menempatkan dirinya sebagai representasi tunggal dari kepentingan nasional.

Pemerintah tidak lagi sekadar diposisikan sebagai pihak yang sedang menjalankan kekuasaan dan terbuka untuk dikritik, melainkan dibingkai sebagai simbol negara itu sendiri. Akibatnya, kritik terhadap pemerintah dapat dengan mudah dipersepsikan sebagai kritik terhadap negara.

Henri melihat adanya kemiripan pola tersebut dengan strategi komunikasi politik yang selama ini dikenal dalam politik Amerika Serikat.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, selama perjalanan politiknya kerap menggunakan istilah “fake news” untuk menyerang media yang dinilai tidak berpihak atau memberitakan hal-hal yang merugikan dirinya.

Trump juga pernah menggunakan istilah “enemy of the people” terhadap media tertentu. Istilah tersebut menciptakan garis tegas antara kelompok yang dianggap berada di pihak rakyat dan pihak yang diposisikan sebagai musuh.

Dalam pandangan Henri, pola serupa dapat ditemukan dalam praktik politik di Indonesia, meski dengan istilah dan konteks yang berbeda.

Jika Trump menggunakan narasi “fake news” dan “enemy of the people”, maka dalam konteks Indonesia muncul pelabelan seperti “antek asing” atau “Londo Ireng”.

Tujuannya dinilai memiliki kesamaan, yakni mendeligitimasi pihak-pihak yang kritis terhadap kekuasaan.

Bukan hanya isi kritik yang dipertanyakan, tetapi kredibilitas, motif hingga loyalitas pengkritik juga menjadi sasaran.

Henri juga melihat adanya upaya membangun narasi nasionalisme melalui gagasan tentang kebesaran negara.

Jika Trump menggunakan slogan Make America Great Again (MAGA) sebagai simbol politik untuk membangkitkan nasionalisme dan kebesaran Amerika, maka pemerintahan Prabowo dinilai juga berusaha membangun narasi tentang Indonesia yang kuat, berdaulat dan besar.

Narasi kebesaran negara tersebut, menurut Henri, pada dasarnya dapat menjadi strategi politik yang kuat untuk mengonsolidasikan dukungan publik.

Namun, persoalan muncul ketika kritik terhadap kekuasaan kemudian ditempatkan seolah-olah sebagai ancaman terhadap agenda kebesaran bangsa.

Dalam situasi seperti itu, pengkritik berpotensi dicap tidak nasionalis, berpihak kepada kepentingan asing atau bahkan dianggap menghambat agenda negara.

“Di sinilah strategi diskreditasi bekerja. Lawan politik, aktivis maupun media tidak perlu selalu dilawan dengan bantahan atas substansi kritiknya. Cukup dibangun persepsi bahwa mereka bukan bagian dari kepentingan nasional,” ujar Henri.

Di tengah pertarungan narasi tersebut, muncul pertanyaan yang jauh lebih penting: siapa yang pada akhirnya dipercaya oleh rakyat?

Apakah publik lebih percaya kepada pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan sumber narasi resmi?

Ataukah masyarakat justru memberikan kepercayaan lebih besar kepada media dan kelompok masyarakat sipil yang selama ini berusaha membongkar fakta di balik panggung politik?

Pertanyaan ini menjadi penting karena demokrasi tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memiliki kekuasaan paling besar, tetapi juga oleh siapa yang memiliki kredibilitas paling kuat di mata publik.

Pemerintah memiliki instrumen kekuasaan dan kemampuan membangun narasi resmi. Namun media, termasuk Tempo, serta kelompok aktivis memiliki ruang untuk melakukan kritik, investigasi dan membangun narasi tandingan.

Pertarungan sesungguhnya, menurut Henri, bukan hanya terjadi di ruang kekuasaan.

Pertarungan terbesar justru berlangsung di ruang publik.

Di sanalah masyarakat menjadi penentu.

Ketika media mengungkap sebuah fakta, pemerintah dapat membantahnya. Ketika aktivis menyampaikan kritik, kekuasaan dapat menyerangnya. Ketika pengkritik diberi label “antek asing”, mereka dapat membantah tuduhan tersebut.

Namun pada akhirnya, rakyatlah yang akan menilai.

Apakah kekuasaan masih dipercaya karena narasi yang dibangunnya? Ataukah justru media dan masyarakat sipil yang mendapatkan kepercayaan karena keberaniannya membongkar realitas di balik panggung politik?

Sebab dalam politik yang disebut Henri sebagai sebuah drama, panggung memang dapat dikuasai oleh penguasa.

Tetapi kepercayaan publik tidak selalu dapat dikendalikan oleh mereka yang berdiri di atas panggung.

MoneyTalk.id,Jakarta – Guru Besar Universitas Airlangga (Unair) Henri Subiakto menyoroti fenomena yang disebutnya sebagai kakistokrasi, yakni kondisi ketika posisi-posisi penting dalam pemerintahan justru dikuasai oleh orang-orang yang dinilai memiliki kualitas intelektual, karakter, etika, dan moralitas yang rendah.

Menurut Henri, kemunculan orang-orang dengan kualitas tersebut di lingkaran kekuasaan bukan semata-mata terjadi secara kebetulan. Ia menduga terdapat kepentingan kekuatan oligarki yang berada di belakang proses politik dan turut menentukan siapa yang mendapatkan posisi strategis.

“Posisi-posisi penting di suatu negara dikuasai oleh orang-orang berkualitas buruk. Penguasa justru berasal dari mereka yang rendah kualitas intelektualitasnya. Bahkan buruk pula karakter, etika, dan moralitasnya,” demikian pandangan Henri mengenai fenomena tersebut, Jumat (4/9/2026).

Henri mempertanyakan mengapa orang-orang yang dianggap memiliki kualitas rendah justru dapat memperoleh kesempatan untuk memimpin.

Menurut dia, salah satu penjelasannya adalah karena figur yang tidak memiliki kapasitas intelektual dan prinsip yang kuat dinilai lebih mudah dikendalikan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan di balik kekuasaan.

Sebaliknya, orang-orang yang memiliki kapasitas, idealisme, dan pemahaman kuat terhadap persoalan dinilai cenderung lebih sulit diarahkan.

“Para penguasa di belakang layar itu tidak suka dengan orang-orang pandai dan idealis. Karena mereka cenderung sulit diatur dan mengerti persoalan,” ujar Henri dalam pandangannya.

Ia kemudian menggambarkan adanya tipe figur yang secara lahiriah terlihat hebat dan memiliki ambisi besar terhadap jabatan, tetapi dinilai tidak memiliki kapasitas keilmuan maupun integritas yang memadai.

Figur semacam itu, menurut Henri, justru dapat menjadi pilihan yang menguntungkan bagi kelompok oligarki karena lebih mudah diarahkan sepanjang kepentingan dan kekuasaannya tetap terjamin.

“Orang gila jabatan tapi miskin ilmu dan etika itu adalah target sempurna yang menguntungkan bagi oligarki, karena mudah dikendalikan asal kekuasaannya dijamin,” katanya.

Henri menyebut kondisi tersebut bukan merupakan fenomena baru. Menurut dia, pola serupa telah lama menjadi persoalan dalam praktik kekuasaan dan kini kembali mendapat perhatian.

Ia mengaitkan fenomena tersebut dengan kondisi politik di Amerika Serikat yang juga pernah disoroti aktor Hollywood George Clooney.

Namun, Henri menilai persoalan tersebut tidak hanya relevan untuk melihat kondisi di Amerika Serikat. Menurutnya, fenomena serupa juga patut dicermati dalam konteks politik Indonesia.

“Fenomena lama yang sekarang kembali menggejala, terjadi di Amerika Serikat menurut George Clooney. Namun menurut saya sebenarnya ini juga terjadi di Indonesia,” ungkapnya.

Pandangan tersebut pada akhirnya memunculkan pertanyaan lebih luas mengenai kualitas demokrasi: apakah pemimpin dipilih terutama karena kapasitas dan integritasnya, atau karena dianggap paling mampu memenuhi kepentingan kelompok yang memiliki kekuatan di belakangnya?

Istilah kakistokrasi sendiri merujuk pada pemerintahan oleh orang-orang yang dianggap paling buruk atau paling tidak kompeten. Dalam konteks Indonesia, tudingan semacam ini tentu membutuhkan pembuktian dan kajian lebih lanjut agar tidak berhenti sebagai label politik.

MoneyTalk.id,Jakarta – Guru Besar Universitas Airlangga (Unair) Henri Subiakto menyoroti lemahnya kedaulatan digital Indonesia di tengah peringatan 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.

Henri mengatakan, Indonesia saat ini telah menjadi negara besar yang terus membangun dan mengalami berbagai kemajuan. Selama perjalanan sejarahnya, Indonesia juga telah dipimpin oleh delapan presiden.

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto yang berlatar belakang mantan jenderal Kopassus memiliki nasionalisme tinggi serta semangat untuk menjadikan Indonesia sebagai negara besar, maju, dan kaya.

“Program-programnya adalah mengobarkan patriotisme untuk membangun masa depan bangsa,” kata Henri, Rabu (19/8/2026).

Namun, Henri menilai semangat pembangunan tersebut belum diikuti dengan visi yang kuat dalam membangun kedaulatan digital nasional.

Ia menyebut kedaulatan digital merupakan salah satu fondasi penting bagi kehidupan bangsa di masa depan. Persoalannya, Indonesia dinilai masih sangat lemah dalam menguasai dan melindungi ruang digitalnya sendiri.

“Dalam konteks kedaulatan digital sebagai dasar kehidupan masa depan, ternyata Indonesia sangat lemah. Bahkan berangan-angan untuk punya kedaulatan digital di masa depan pun belum jelas roadmap-nya,” ujar Henri.

Henri menyoroti banyaknya data mengenai perilaku digital masyarakat Indonesia yang berada dalam penguasaan perusahaan maupun negara asing.

Menurut dia, kondisi tersebut berpotensi menjadi persoalan strategis karena data digital bukan sekadar informasi, melainkan aset penting yang dapat menentukan arah ekonomi, politik, keamanan, hingga kehidupan sosial masyarakat.

“Data-data perilaku digital bangsa ini banyak dikuasai perusahaan asing dan negara asing,” katanya.

Dinilai Masih Berorientasi Politik Jangka Pendek

Henri juga mengkritik para pemimpin dan pemegang kewenangan yang dinilainya belum memiliki visi dan misi kuat untuk mengamankan masa depan digital Indonesia.

Ia menilai kebijakan dan politik yang dikembangkan masih terlalu pragmatis serta lebih berorientasi pada kepentingan politik jangka pendek.

“Pemimpin kita yang memiliki kewenangan pada persoalan ini ternyata tidak memiliki visi atau misi yang kuat untuk mengamankan masa depan digital negara ini,” ujar Henri.

Menurutnya, orientasi jangka pendek tersebut berisiko membuat Indonesia semakin bergantung kepada kekuatan asing dalam pengelolaan teknologi, data, dan infrastruktur digital.

“Kebijakan dan politik yang dikembangkan masih berorientasi pragmatis untuk tujuan politik jangka pendek. Sekadar berkuasa. Tak peduli asing punya kemampuan mencengkeram kita,” tegasnya.

Henri menilai peringatan 81 tahun kemerdekaan seharusnya menjadi momentum untuk memperluas makna kemerdekaan. Tidak cukup hanya memiliki kedaulatan secara politik dan teritorial, Indonesia juga harus mampu memastikan kedaulatan atas data, teknologi, dan ruang digitalnya.

Menurut dia, tanpa strategi yang jelas, cita-cita menjadikan Indonesia sebagai negara maju dan berdaulat dapat menghadapi tantangan besar di tengah semakin kuatnya dominasi teknologi global.