20 November 2026

Henri Subiakto

MoneyTalk, Jakarta – Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga, Henri Subiakto, melontarkan kritik tajam terhadap gaya kepemimpinan yang dinilai tidak membuka ruang bagi suara publik. Ia menegaskan, seorang presiden yang merasa paling benar dan menutup diri dari kritik rakyat berpotensi layak dimakzulkan dalam sistem demokrasi.

Pernyataan itu disampaikan Henri sebagai respons atas dinamika politik global, termasuk wacana pemakzulan terhadap Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang kembali mencuat dalam pemberitaan internasional.

Menurut Henri, prinsip dasar demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Karena itu, setiap pemimpin negara wajib mendengarkan aspirasi publik, terutama ketika kebijakan yang diambil berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat.

“Presiden yang merasa benar sendiri, padahal kebijakannya merugikan negara secara signifikan, tapi tidak mau mendengar suara kebenaran dari rakyatnya, memang pantas dimakzulkan,” ujar Henri dalam keterangannya, Sabtu (11/4/2026).

Ia menambahkan, mekanisme pemakzulan bukan sekadar alat politik, melainkan bagian dari sistem checks and balances untuk menjaga agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Dalam konteks ini, kritik publik seharusnya dipandang sebagai bagian dari kontrol sosial, bukan ancaman terhadap stabilitas pemerintahan.

Henri juga menekankan pentingnya sikap kehati-hatian seorang pemimpin dalam mengambil keputusan. Menurutnya, pemimpin yang bijak adalah mereka yang mampu menyerap berbagai pandangan, termasuk kritik keras sekalipun.

“Ini menjadi pelajaran demokrasi agar seorang pemimpin bersedia lebih hati-hati, tidak bertindak seenaknya sendiri, dan tetap berpijak pada kepentingan rakyat,” lanjutnya.

MoneyTalk, Jakarta – Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga, Henri Subiakto, melontarkan kritik tajam terhadap arah kebijakan pemerintah yang dinilainya tidak konsisten antara narasi dan implementasi di lapangan.

Menurut Henri, saat ini terjadi “mix signal” atau sinyal campuran dalam komunikasi publik pemerintah. Di satu sisi, Presiden Prabowo Subianto kerap menyampaikan pentingnya efisiensi anggaran dan pengelolaan negara yang hemat. Namun di sisi lain, ia menilai praktik yang terjadi justru menunjukkan kecenderungan pemborosan, terutama dalam program-program yang dinilai tidak tepat sasaran.

“Mulut mengatakan efisiensi, tapi perilaku justru boros demi kepentingan cuan. Ini yang membuat publik bingung dan kehilangan kepercayaan,” ujar Henri dalam keterangannya, Jumat (10/4/2026).

Ia menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi, kritik adalah bagian penting yang tidak boleh dibungkam. Justru, menurutnya, kritik publik menjadi alat kontrol agar kebijakan pemerintah tetap berada pada jalur kepentingan rakyat.

Henri mempertanyakan apakah masyarakat harus menerima begitu saja setiap kebijakan tanpa ruang untuk mengoreksi. “Apakah rakyat harus menerima apa adanya tanpa kritik? Tentu tidak. Kritik itu bagian dari tanggung jawab warga negara,”tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa inkonsistensi antara ucapan dan tindakan dapat berdampak serius terhadap legitimasi pemerintah. Ketika narasi efisiensi tidak diikuti oleh praktik nyata, maka kepercayaan publik berpotensi terus menurun.

Dalam konteks ini, Henri mendorong pemerintah untuk lebih transparan dan konsisten dalam menjalankan kebijakan. Ia juga meminta agar setiap program benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat, bukan sekadar kepentingan kelompok tertentu.

“Pemerintah harus memberi contoh. Kalau bicara efisiensi, ya harus benar-benar efisien. Kalau tidak, publik akan melihat ini sebagai bentuk ketidaksungguhan,” pungkasnya.

Kritik ini menambah daftar suara dari kalangan akademisi yang menyoroti arah kebijakan pemerintah, sekaligus menjadi pengingat bahwa ruang demokrasi tetap membutuhkan keseimbangan antara kekuasaan dan kontrol publik.

MoneyTalk, Jakarta – Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali menjadi sorotan tajam. Guru Besar Ilmu Komunikasi dari Universitas Airlangga, Henri Subiakto, menilai bahwa serangan balasan Iran beserta kelompok proksinya terhadap Israel kini semakin sulit disembunyikan dari pemberitaan media global, termasuk di Indonesia.

Menurut Henri, intensitas serangan yang meningkat dalam beberapa waktu terakhir telah memaksa media arus utama untuk memberitakannya secara lebih terbuka. Hal ini terlihat dari laporan berbagai media, termasuk Sindo News yang mengangkat secara dramatis serangan besar yang terjadi di Tel Aviv pada Sabtu malam, 28 Maret 2026.

“Serangan balasan Iran dan proksinya yang makin intensif menyasar Israel nampaknya sulit disembunyikan lagi dari liputan media konvensional. Bahkan media di Indonesia pun mulai memberitakan secara lebih terbuka,” ujar Henri dalam keterangannya, Ahad (29/3/2026).

Ia menilai, perubahan pola pemberitaan ini menunjukkan adanya pergeseran dalam dinamika informasi global. Jika sebelumnya banyak media cenderung berhati-hati atau selektif dalam mengangkat eskalasi serangan, kini realitas di lapangan membuat narasi tersebut tak lagi bisa dibatasi.

Serangan yang terjadi di Tel Aviv dilaporkan berlangsung secara masif dan memicu kepanikan warga. Sejumlah laporan menyebutkan adanya rentetan serangan yang diduga melibatkan kelompok proksi Iran di kawasan, yang selama ini menjadi bagian dari strategi tekanan terhadap Israel.

Henri juga menyoroti bahwa keterbukaan media dalam melaporkan konflik ini akan berdampak pada persepsi publik internasional. Menurutnya, publik kini memiliki akses informasi yang lebih luas dan beragam, sehingga narasi tunggal menjadi semakin sulit dipertahankan.

“Ini bukan hanya soal konflik militer, tetapi juga perang informasi. Ketika media mulai membuka ruang pemberitaan yang lebih luas, maka opini publik global juga akan ikut terbentuk secara lebih dinamis,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa perkembangan ini dapat mempengaruhi posisi negara-negara lain, termasuk Indonesia, dalam memandang konflik di Timur Tengah. Keterbukaan informasi dinilai akan memperkuat tekanan terhadap aktor-aktor global untuk mengambil sikap yang lebih jelas.

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan pengamat politik Rocky Gerung yang memprediksi Presiden Prabowo Subianto tidak akan bertahan hingga 2029 menuai beragam tanggapan. Salah satunya datang dari Guru Besar Universitas Airlangga, Henri Subiakto, yang menilai prediksi tersebut tidak bisa dibenarkan sepenuhnya, namun tetap memiliki kemungkinan terjadi.

Henri menyatakan, kondisi tersebut sangat bergantung pada bagaimana pemerintahan Prabowo merespons kritik dan aspirasi publik. Menurutnya, jika suara-suara masyarakat yang rasional dan konstruktif diabaikan, maka situasi politik dan ekonomi nasional berpotensi memburuk.

“Prediksi itu tidak sepenuhnya benar, tapi bisa menjadi kenyataan jika pemerintah tidak mau mendengarkan masukan dari masyarakat,” ujarnya, Selasa (17/3/2026).

Ia menyoroti sejumlah potensi tekanan yang akan dihadapi pemerintahan Prabowo ke depan. Dari dalam negeri, pemerintah dinilai berpotensi menghadapi gelombang kekecewaan publik terkait sejumlah kebijakan seperti BoP, ART, dan MBG. Sementara dari sisi global, tekanan ekonomi diprediksi meningkat akibat kenaikan harga minyak dunia serta dinamika geopolitik internasional.

Henri juga menyinggung dampak kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump yang dinilai dapat memicu kompleksitas konflik di kawasan Teluk dan berimbas pada stabilitas ekonomi global.

“Jika kondisi global dan nasional memburuk, maka akan muncul peluang bagi kekuatan politik tertentu untuk memanfaatkan situasi demi menggoyang pemerintahan,” jelasnya.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa skenario tersebut bukanlah sesuatu yang pasti terjadi. Prabowo masih memiliki peluang besar untuk mempertahankan kekuasaan hingga akhir masa jabatannya, bahkan memperkuat posisinya, apabila mampu merespons aspirasi mayoritas rakyat secara tepat.

Henri menekankan pentingnya langkah cepat dari pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan strategis serta memperbaiki kinerja internal pemerintahan. Ia juga menyoroti perlunya peningkatan efektivitas koordinasi antar lembaga serta penataan ulang jajaran pembantu presiden.

“Presiden harus tegas mengevaluasi kebijakan yang bermasalah dan berani mengambil langkah terhadap pembantu yang justru menjadi beban,” katanya.

Menurutnya, kepemimpinan yang responsif dan adaptif terhadap krisis, baik politik maupun ekonomi, akan menjadi kunci bagi keberlangsungan pemerintahan ke depan.

“Kalau tidak ada langkah serius, maka apa yang diprediksi Rocky Gerung bisa saja benar-benar terjadi,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Guru Besar Ilmu Komunikasi dari Universitas Airlangga, Henri Subiakto, melontarkan kritik keras terkait pola komunikasi di lingkar kekuasaan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai presiden berpotensi tidak mendapatkan informasi yang utuh karena akses komunikasi yang diduga dibatasi oleh orang-orang di sekitarnya.

Menurut Henri, kondisi kesehatan presiden disebut menjadi alasan pembatasan interaksi dengan berbagai pihak. Akibatnya, ruang komunikasi Presiden menjadi sempit dan hanya difilter oleh kelompok tertentu yang ia sebut sebagai “anak-anak muda Hambalang”.

“Pak Prabowo seolah dibutakan dan ditulikan karena tidak bisa mengakses informasi yang luas dan tidak bisa mengetahui keadaan yang sebenarnya,” ujar Henri dalam pernyataannya, Sabtu (15/3/2026).

Ia menilai, jika akses informasi kepada presiden dibatasi oleh lingkaran kecil, maka ada potensi kebijakan yang diambil tidak berdasarkan data yang lengkap. Bahkan, menurutnya, hal itu bisa menjelaskan mengapa beberapa keputusan pemerintah terlihat keliru atau tidak rasional.

Henri menyebut situasi tersebut berbahaya bagi tata kelola negara. Ia mengingatkan bahwa presiden sebagai kepala negara harus memiliki akses informasi yang luas, beragam, dan tidak dikontrol oleh kelompok tertentu.

“Terbukanya akses informasi kepada Presiden itu penting agar negara tidak menjadi korban dari kebijakan yang tidak cerdas hanya karena dasar informasinya salah atau tidak lengkap,” kata Henri.

Dalam kesempatan itu, Henri juga menyatakan sependapat dengan pandangan aktivis asal Madura, Islah Bahrawi, yang selama ini dikenal vokal mengkritik berbagai kebijakan pemerintah.

Menurut Henri, kritik keras dari kalangan aktivis dan intelektual justru penting agar pemerintah tidak berjalan tanpa koreksi.

Ia menegaskan bahwa kritik kepada presiden bukan dimaksudkan untuk menjatuhkan, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab publik agar kebijakan negara tetap berada di jalur yang benar.

“Pak Prabowo memang harus terus diingatkan, dikoreksi, dan diberitahu dari berbagai penjuru agar beliau mendapatkan informasi yang benar tentang apa yang sebenarnya terjadi di negeri ini,” ujarnya.

Henri menilai, dalam sistem demokrasi yang sehat, suara kritis dari akademisi, aktivis, dan masyarakat sipil merupakan bagian penting untuk menjaga kualitas kebijakan pemerintah.

Menurutnya, tanpa kritik dan masukan yang terbuka, ada risiko keputusan negara justru merugikan kepentingan rakyat karena diambil berdasarkan informasi yang tidak utuh.

MoneyTalk, Jakarta – Guru Besar Ilmu Komunikasi dari Universitas Airlangga, Henri Subiakto, mempertanyakan penerapan Restorative Justice (RJ) dalam kasus yang menjerat aktivis digital Rismon Sianipar. Menurutnya,keputusan tersebut berpotensi bertentangan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Baru yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025.

Henri Subiakto menilai penerapan RJ dalam perkara tersebut menimbulkan pertanyaan hukum karena pasal-pasal yang dikenakan terhadap Rismon memiliki ancaman pidana di atas lima tahun penjara. Sementara itu, KUHAP yang baru mengatur bahwa mekanisme RJ hanya dapat diterapkan untuk tindak pidana dengan ancaman hukuman di bawah lima tahun.

“Bagaimana bisa Rismon memperoleh Restorative Justice? Padahal dia ditersangkakan dengan pasal-pasal berat yang ancaman pidananya di atas lima tahun,” ujar Henri dalam keterangannya, Sabtu (14/3/2026).

Henri menjelaskan bahwa dalam perkara yang ditangani oleh Polda Metro Jaya tersebut, sejumlah pasal yang disangkakan termasuk dalam kategori pidana berat. Di antaranya adalah Pasal 32 jo Pasal 48 ayat (1) dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memiliki ancaman hukuman maksimal delapan tahun penjara.

Selain itu, tersangka juga dijerat Pasal 35 jo Pasal 51 UU ITE dengan ancaman hukuman hingga 12 tahun penjara. Tak hanya itu, Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU ITE juga dikenakan dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara.

Menurut Henri, pasal-pasal tersebut secara hukum termasuk kategori yang memungkinkan penahanan terhadap tersangka karena ancaman hukumannya melampaui lima tahun penjara.

Sementara itu, dalam ketentuan terbaru KUHAP, tepatnya Pasal 80 ayat (1) UU No 20 Tahun 2025 yang mulai berlaku sejak 2 Januari 2026, disebutkan bahwa Restorative Justice hanya dapat diterapkan dalam kondisi tertentu.

Pasal tersebut menyebutkan bahwa RJ dapat diterapkan pada tindak pidana yang memenuhi beberapa syarat, antara lain diancam dengan pidana denda paling banyak kategori III atau pidana penjara paling lama lima tahun. Selain itu, pelaku juga harus merupakan pelaku pertama dan bukan pengulangan tindak pidana, kecuali tindak pidana yang terjadi karena kealpaan atau putusan sebelumnya hanya berupa denda.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Henri menilai penerapan RJ dalam kasus Rismon Sianipar berpotensi tidak selaras dengan aturan yang berlaku dalam KUHAP baru.

“Berdasarkan pasal ini jelas bahwa RJ untuk kasus Rismon Sianipar bertentangan dengan KUHAP baru,” tegasnya.

Henri juga menyoroti bahwa dalam praktik penegakan hukum di Indonesia sering muncul perbedaan antara regulasi yang tertulis dengan implementasi di lapangan.

Menurutnya, dalam sejumlah kasus penegakan hukum, tafsir terhadap regulasi kerap bergantung pada kewenangan penegak hukum maupun dinamika kekuatan yang memengaruhi proses tersebut.

Pernyataan Henri Subiakto ini menambah perdebatan publik mengenai penerapan Restorative Justice di Indonesia, khususnya setelah diberlakukannya KUHAP baru yang memuat aturan lebih rinci terkait mekanisme penyelesaian perkara pidana di luar jalur peradilan.

Kasus Rismon Sianipar sendiri menjadi sorotan publik setelah proses penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme RJ, yang memicu berbagai tanggapan dari kalangan akademisi, aktivis, dan pengamat hukum mengenai konsistensi penerapan aturan hukum di Indonesia.

MoneyTalk, Jakarta – Seorang akademisi senior dari Universitas Airlangga, Henri Subiakto, melontarkan kritik keras terhadap sikap pemerintah Indonesia terkait dinamika geopolitik global, khususnya konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Dalam pernyataannya, Henri bahkan mengaku merasa malu dengan sikap Presiden Prabowo Subianto yang dinilai terlalu dekat dengan kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Henri menyebut suara seorang warga negara Indonesia di Iran bernama Ismail justru lebih jernih dan sesuai dengan nurani bangsa Indonesia dibanding sikap resmi Istana.

Menurutnya, penjelasan pemerintah mengenai strategi “dari dalam” untuk menjelaskan alasan Indonesia bergabung dengan gagasan Board of Peace (BOP) hanya sekadar pembenaran politik. Ia menilai langkah tersebut dilakukan agar para pemimpin organisasi keagamaan yang diundang ke Istana bisa memahami dan menerima sikap Presiden.

“Strategi dari dalam yang dijelaskan Istana sebenarnya hanya alasan pembenar agar para pemimpin ormas bisa menerima sikap Presiden yang terlihat pro pada Trump dan Israel,” ujar Henri dalam pernyataannya, Ahad (8/3/2026).

Henri juga menilai kedekatan Presiden Prabowo dengan Trump dapat menimbulkan persepsi bahwa Indonesia mendukung langkah-langkah agresif Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah.

Menurutnya, dukungan tersebut berpotensi membuat Amerika Serikat semakin percaya diri melakukan serangan terhadap Iran dan para pemimpinnya.

Ia mengingatkan bahwa Indonesia selama ini dikenal sebagai negara yang berperan sebagai penyeimbang geopolitik global. Posisi tersebut, kata dia, telah dibangun sejak era Presiden Sukarno melalui kepemimpinan Indonesia dalam Gerakan Non-Blok.

“Indonesia sejak awal adalah negara yang berada di tengah, tidak menjadi pengikut blok Barat maupun Timur. Tapi sekarang terlihat berubah menjadi penurut ketika Amerika dipimpin Trump,” ujarnya.

Henri bahkan mempertanyakan alasan di balik perubahan sikap tersebut. Ia mempertanyakan apakah ada kepentingan politik tertentu yang membuat pemerintah Indonesia terlihat mentolerir tindakan Amerika Serikat dan Israel terhadap negara lain.

Ia juga menyinggung serangan yang dilakukan terhadap Iran dan konflik di Gaza yang menurutnya bertentangan dengan prinsip dasar konstitusi Indonesia.

Menurut Henri, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

“Apakah serangan terhadap Iran, Gaza, dan upaya mengganti pemerintahan negara lain yang berdaulat itu sekarang ditafsirkan sesuai dengan amanah konstitusi kita?” kata Henri.

Pernyataan tersebut menambah daftar kritik dari kalangan akademisi dan masyarakat terhadap arah kebijakan luar negeri Indonesia di tengah memanasnya situasi geopolitik global.

Sampai berita ini ditulis, pihak Istana belum memberikan tanggapan resmi atas kritik yang dilontarkan Guru Besar Unair tersebut.

MoneyTalk, Jakarta – Sejumlah kritik terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali mencuat. Guru Besar Ilmu Komunikasi dari Universitas Airlangga, Henri Subiakto, menilai sejumlah keputusan yang diambil Prabowo berpotensi menjadi kesalahan strategis jika tidak segera dievaluasi.

Henri mengatakan, Presiden Prabowo berisiko melakukan semakin banyak kesalahan apabila tidak mendapatkan masukan yang tepat dari orang-orang di sekelilingnya. Ia khawatir keputusan yang diambil tanpa pertimbangan matang dapat menyulitkan Indonesia, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Menurutnya, ada indikasi bahwa presiden memperoleh nasihat yang keliru atau bahkan didorong untuk mengambil langkah-langkah yang tidak tepat.

“Jika dibiarkan, Presiden Prabowo bisa semakin banyak melakukan kesalahan yang mungkin tidak ia sadari dan itu bisa menyulitkan Indonesia sekarang maupun di masa depan,” ujar Henri dalam pernyataannya, Sabtu (7/3/2026).

Ia mencontohkan beberapa isu yang dianggap problematis, seperti penandatanganan ART, keterlibatan dalam BoP, hingga keengganan melakukan evaluasi total terhadap program MBG. Menurut Henri, keputusan-keputusan tersebut seharusnya dikaji ulang secara serius agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi kepentingan nasional.

Henri juga menyinggung hubungan Indonesia dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Ia menilai langkah Prabowo yang terlihat mengikuti atau mempercayai kebijakan Trump dapat menimbulkan persoalan baru dalam politik luar negeri Indonesia.

Dalam pandangannya, Trump selama ini dikenal sebagai pemimpin yang kerap mengambil kebijakan agresif dan sering terlibat dalam konflik atau intervensi terhadap negara lain.

“Trump oleh banyak pihak di berbagai negara, bahkan di Amerika sendiri, dianggap sebagai presiden yang kontroversial karena sikapnya yang agresif dan gemar campur tangan ke negara lain. Namun justru diikuti, dipercaya, bahkan dijadikan sekutu,” kata Henri.

Ia juga menyinggung pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla yang menilai Indonesia berpotensi terjebak dalam kesepakatan dengan Amerika Serikat apabila tidak berhati-hati dalam membaca dinamika global.

Henri menilai, kondisi tersebut dapat membuat posisi Presiden Prabowo semakin sulit jika langkah yang dianggap keliru tetap dipertahankan tanpa evaluasi.

Lebih lanjut, ia mengkritik fenomena sebagian pendukung pemerintah di media sosial yang cenderung membela setiap kebijakan tanpa ruang kritik.

Menurutnya, sikap tersebut justru tidak membantu pemerintah dalam memperbaiki kebijakan.

“Ketika kesalahan tidak boleh dikritik dan semua dibela oleh buzzer, itu justru bisa membuat presiden semakin sulit memperbaiki langkahnya,” ujarnya.

Henri menegaskan bahwa kritik yang disampaikan seharusnya dipandang sebagai bagian dari kontrol publik dalam sistem demokrasi, agar kebijakan pemerintah tetap berada pada jalur yang mengutamakan kepentingan nasional.

MoneyTalk, Jakarta – Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga (Unair), Henri Subiakto, menilai simpati publik Indonesia terhadap Iran cukup besar di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah. Hal itu mengemuka setelah Duta Besar Iran untuk Indonesia melakukan pertemuan dengan mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, alih-alih bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto atau jajaran menteri terkait.

Pertemuan Dubes Iran dengan Jusuf Kalla dinilai sarat pesan simbolik. JK mengungkapkan bahwa kedatangan perwakilan Teheran tersebut dalam rangka membangun komunikasi dan mengharapkan dukungan moral dari umat Islam, termasuk dari Indonesia. Namun, JK juga menegaskan bahwa pada prinsipnya masyarakat dan Pemerintah Indonesia tetap mendukung upaya perdamaian.

Henri Subiakto menyebut, dalam konteks opini publik, solidaritas terhadap Iran—terutama ketika berhadapan dengan Amerika Serikat dan Israel—cukup terasa di ruang publik dan media sosial.

“Secara historis dan emosional, sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki kedekatan solidaritas terhadap Palestina dan pihak-pihak yang dipersepsikan melawan agresi,” ujar Henri dalam keterangannya, Rabu (4/3/2026).

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa dukungan publik tidak serta-merta identik dengan sikap resmi negara. Pemerintah Indonesia secara konsisten menganut politik luar negeri bebas aktif dan lebih menekankan jalur diplomasi ketimbang keberpihakan terbuka dalam konflik bersenjata.

Sebagai negara dengan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia cenderung menyerukan de-eskalasi dan penyelesaian damai. Dalam berbagai forum internasional, Indonesia konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan stabilitas kawasan, namun menghindari keterlibatan langsung dalam konflik militer.

Nama Menteri Luar Negeri Sugiono dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga sempat disebut dalam perbincangan publik terkait sikap pemerintah. Meski demikian, hingga kini pernyataan resmi pemerintah tetap berada pada koridor diplomasi dan perdamaian.

Perbedaan persepsi antara opini publik dan kebijakan resmi merupakan hal wajar dalam negara demokrasi. Di satu sisi, masyarakat bebas menyuarakan solidaritas terhadap Iran. Di sisi lain, pemerintah harus mempertimbangkan kepentingan nasional, stabilitas ekonomi, serta posisi Indonesia di panggung global.

“Pemerintah tidak bisa mengambil langkah emosional. Setiap sikap harus dihitung secara geopolitik dan ekonomi,” kata Henri.

Pertemuan Dubes Iran dengan Jusuf Kalla pun dinilai sebagai langkah diplomasi informal (track two diplomacy) untuk membaca peta dukungan sosial dan politik di Indonesia.

MoneyTalk, Jakarta – Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga (Unair), Henri Subiakto, menegaskan bahwa praktik korupsi yang merajalela di berbagai sektor di Indonesia bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup para koruptor, melainkan sebagian besar digunakan untuk kepentingan politik kekuasaan.

Menurut Henri, uang hasil korupsi dikumpulkan secara sistematis untuk mencari kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan, terutama dalam kontestasi politik. Setelah itu, barulah digunakan untuk membeli properti, membiayai gaya hidup mewah, dan menumpuk kekayaan pribadi.

“Korupsi itu bukan karena pelakunya tidak bisa makan. Yang paling besar kebutuhannya justru untuk politik—untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan,” ujar Henri dalam pernyataannya di media sosial, Ahad (18/1/2026).

Henri menekankan bahwa politik berbiaya mahal telah menjadi salah satu akar utama suburnya korupsi. Ketika kekuasaan dijadikan tujuan utama, maka segala cara ditempuh, termasuk menggerogoti keuangan negara.

Lebih jauh, ia mengingatkan masyarakat agar tidak tergoda menerima uang dari pihak-pihak yang sedang mengejar atau mempertahankan kekuasaan, terutama dalam momentum politik seperti pemilu dan pilkada.

“Sebagai rakyat, jangan sekali-kali menerima uang dari mereka yang sedang mengejar atau mempertahankan kekuasaan,” tegasnya.

Henri menyebut bahwa menerima uang politik lalu mendukung atau memilih kandidat tertentu sama artinya dengan membela koruptor agar tetap berkuasa. Sikap tersebut, menurutnya, secara tidak langsung memberi ruang bagi praktik korupsi untuk terus berlangsung dan merugikan negara.

“Menerima uang mereka lalu memilih dan mendukungnya, itu sama dengan membela koruptor agar tetap leluasa mencuri kekayaan negara,” katanya.

Ia pun mengajak masyarakat untuk lebih kritis dan berani menolak politik uang sebagai bentuk perlawanan nyata terhadap korupsi. Menurut Henri, pemberantasan korupsi tidak hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan kesadaran kolektif rakyat untuk tidak menjadi bagian dari mata rantai korupsi politik.

Dengan penolakan terhadap politik uang, Henri berharap demokrasi Indonesia dapat berjalan lebih sehat dan kekuasaan tidak lagi dibangun di atas praktik-praktik yang merusak masa depan bangsa.