MoneyTalk, Jakarta – Guru Besar Ilmu Komunikasi dari Universitas Airlangga, Henri Subiakto, melontarkan kritik keras terkait pola komunikasi di lingkar kekuasaan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai presiden berpotensi tidak mendapatkan informasi yang utuh karena akses komunikasi yang diduga dibatasi oleh orang-orang di sekitarnya.
Menurut Henri, kondisi kesehatan presiden disebut menjadi alasan pembatasan interaksi dengan berbagai pihak. Akibatnya, ruang komunikasi Presiden menjadi sempit dan hanya difilter oleh kelompok tertentu yang ia sebut sebagai “anak-anak muda Hambalang”.
“Pak Prabowo seolah dibutakan dan ditulikan karena tidak bisa mengakses informasi yang luas dan tidak bisa mengetahui keadaan yang sebenarnya,” ujar Henri dalam pernyataannya, Sabtu (15/3/2026).
Ia menilai, jika akses informasi kepada presiden dibatasi oleh lingkaran kecil, maka ada potensi kebijakan yang diambil tidak berdasarkan data yang lengkap. Bahkan, menurutnya, hal itu bisa menjelaskan mengapa beberapa keputusan pemerintah terlihat keliru atau tidak rasional.
Henri menyebut situasi tersebut berbahaya bagi tata kelola negara. Ia mengingatkan bahwa presiden sebagai kepala negara harus memiliki akses informasi yang luas, beragam, dan tidak dikontrol oleh kelompok tertentu.
“Terbukanya akses informasi kepada Presiden itu penting agar negara tidak menjadi korban dari kebijakan yang tidak cerdas hanya karena dasar informasinya salah atau tidak lengkap,” kata Henri.
Dalam kesempatan itu, Henri juga menyatakan sependapat dengan pandangan aktivis asal Madura, Islah Bahrawi, yang selama ini dikenal vokal mengkritik berbagai kebijakan pemerintah.
Menurut Henri, kritik keras dari kalangan aktivis dan intelektual justru penting agar pemerintah tidak berjalan tanpa koreksi.
Ia menegaskan bahwa kritik kepada presiden bukan dimaksudkan untuk menjatuhkan, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab publik agar kebijakan negara tetap berada di jalur yang benar.
“Pak Prabowo memang harus terus diingatkan, dikoreksi, dan diberitahu dari berbagai penjuru agar beliau mendapatkan informasi yang benar tentang apa yang sebenarnya terjadi di negeri ini,” ujarnya.
Henri menilai, dalam sistem demokrasi yang sehat, suara kritis dari akademisi, aktivis, dan masyarakat sipil merupakan bagian penting untuk menjaga kualitas kebijakan pemerintah.
Menurutnya, tanpa kritik dan masukan yang terbuka, ada risiko keputusan negara justru merugikan kepentingan rakyat karena diambil berdasarkan informasi yang tidak utuh.
