20 November 2026

Henri Subiakto

MoneyTalk.id,Jakarta – Guru Besar Universitas Airlangga (Unair) Henri Subiakto menilai perjalanan 81 tahun kemerdekaan Indonesia seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat tekad mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa.

Henri mengatakan, pada usia 81 tahun, Indonesia idealnya sudah menjadi negara yang lebih maju dan sejahtera. Menurutnya, tidak semestinya masih banyak rakyat yang hidup dalam kemiskinan, keterbelakangan, dan keterbatasan akses pendidikan maupun layanan dasar.

“Harusnya dalam usia ini negara kita lebih maju dan lebih sejahtera dibanding sekarang. Idealnya tidak ada lagi rakyat yang hidup dalam penderitaan kemiskinan dan kebodohan,” kata Henri, Selasa (18/8/2026).

Namun, ia menilai cita-cita tersebut masih belum sepenuhnya terwujud. Kondisi Indonesia saat ini, menurut Henri, masih cukup jauh dari gambaran ideal Indonesia Raya yang besar, maju, dan sejahtera.

Karena itu, setiap peringatan Hari Kemerdekaan, kata dia, harus menjadi momentum untuk kembali menegakkan tekad bersama dalam mendorong kemajuan bangsa.

Henri menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Pendidikan, menurutnya, harus memberi perhatian pada literasi, keterampilan, kemampuan berpikir kritis berbasis digital, serta kemampuan memecahkan masalah.

Selain pendidikan formal, pemerintah juga perlu memperluas akses pelatihan keterampilan, reskilling, dan upskilling, khususnya di daerah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dinilai menjadi fondasi penting bagi daya saing Indonesia dalam jangka panjang.

Di bidang pemerintahan, Henri mendorong perbaikan tata kelola dan pemberantasan korupsi. Ia menilai penguatan institusi penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), transparansi anggaran, serta reformasi birokrasi diperlukan untuk meningkatkan investasi dan kepercayaan publik.

Ia juga menekankan pentingnya akuntabilitas di seluruh level pemerintahan dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik.

“Jangan alergi kritik dan pengawasan, justru harus dijadikan alarm perbaikan,” ujarnya.

Menurut Henri, pembangunan ekonomi juga harus diarahkan agar lebih produktif dan inklusif. Diversifikasi komoditas ekspor, pengembangan manufaktur berbasis teknologi, ekonomi digital, pariwisata berkualitas, dan industri kreatif perlu terus diperkuat.

UMKM dan koperasi rakyat juga harus memperoleh kemudahan dalam mengakses pembiayaan, pasar, serta teknologi digital. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok masyarakat.

Henri juga menyoroti pentingnya stabilitas ekonomi makro dan perbaikan iklim investasi melalui kepastian hukum serta perizinan yang efisien. Hilirisasi, menurutnya, harus benar-benar memberikan nilai tambah berupa penciptaan lapangan kerja dan transfer teknologi.

Di sektor infrastruktur, pembangunan dan perbaikan transportasi umum harus dilakukan secara lebih merata. Bersamaan dengan itu, Indonesia perlu mempercepat transisi energi bersih dan meningkatkan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan iklim.

Pengelolaan sumber daya alam juga harus dilakukan secara berkelanjutan agar tidak sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi tetap menjaga daya dukung lingkungan untuk generasi mendatang.

Pada sektor kesehatan dan kesejahteraan sosial, Henri mendorong modernisasi sistem kesehatan, pertanian, serta jaring pengaman sosial. Pemerintah juga harus terus mengatasi stunting, kemiskinan ekstrem, dan kesenjangan akses terhadap layanan dasar.

Namun, Henri menegaskan pembangunan bangsa bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran penting dengan meningkatkan kompetensi diri dan keluarga, menaati hukum, bersikap jujur, serta menolak praktik korupsi dan nepotisme di lingkungan masing-masing.

Ia juga mendorong masyarakat untuk menjadi wirausaha, mendukung produk dalam negeri berkualitas, aktif dalam komunitas, menjaga lingkungan, serta membangun dialog konstruktif untuk mencegah polarisasi.

Selain itu, masyarakat perlu menggunakan hak pilih secara cerdas sekaligus aktif mengawasi kebijakan publik.

Henri menilai Indonesia sebenarnya memiliki modal besar untuk menjadi negara maju, mulai dari bonus demografi, sumber daya alam yang melimpah, posisi geografis strategis hingga semangat gotong royong masyarakat.

“Kalau kurang maju berarti itu karena kualitas pemimpinnya tidak mampu mengubah potensi menjadi realitas,” tegasnya.

Meski demikian, Henri mengingatkan tidak ada solusi tunggal atau “resep ajaib” untuk membawa Indonesia menjadi negara maju. Kemajuan, kata dia, membutuhkan kombinasi kebijakan yang konsisten, investasi pada manusia, serta budaya kerja yang produktif dan berintegritas di seluruh lapisan masyarakat.

“Melalui fokus jangka panjang yang disiplin, sehingga Indonesia bisa maju sebagai negara yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan adil,” katanya.

Henri berharap Indonesia tidak membuat rakyat kehilangan harapan akibat kebijakan maupun pernyataan pemimpin yang justru menimbulkan frustrasi, kemarahan, dan kekecewaan.

“Bukan malah rakyatnya dibuat hopeless, frustrasi, marah, dan kecewa karena melihat kebijakan dan ucapan-ucapan pemimpinnya,” pungkasnya.

MoneyTalk.id, Jakarta – Guru Besar Universitas Airlangga (Unair), Henri Subiakto, menilai putusan sela Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengabulkan eksepsi terdakwa Tifauzia Tyassuma atau dr Tifa menjadi cerminan lemahnya kualitas dakwaan yang disusun Jaksa Penuntut Umum (JPU). Menurutnya, dakwaan tersebut batal demi hukum karena dinilai tidak disusun secara cermat.

Melalui akun media sosialnya, Henri menyatakan bahwa diterimanya eksepsi tersebut menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam proses penegakan hukum.

“Penerimaan eksepsi terdakwa dr Tifa oleh Majelis Hakim PN Jakarta Timur menunjukkan amburadulnya dakwaan jaksa, yang bahannya berasal dari penyidik kepolisian. Ini juga refleksi kualitas penegak hukum, yang kadang bekerja dalam tekanan atau pesanan dari mereka yang punya pengaruh besar,” tulis Henri, Sabtu (25/7/2026).

Ia juga mengapresiasi sikap majelis hakim yang menurutnya tetap menjunjung independensi dalam memutus perkara.

Henri menyebut masih ada hakim yang berani mengambil keputusan berdasarkan hati nurani, meski berada di tengah sorotan publik dan dinamika politik yang berkembang.

“Bersyukur masih banyak para hakim yang memiliki hati nurani dan keberanian memutus secara independen seperti hari ini,” lanjutnya.

Namun demikian, Henri menilai putusan sela tersebut belum menjawab substansi polemik yang selama ini berkembang di masyarakat mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Menurutnya, karena perkara berhenti pada tahap eksepsi, proses pembuktian di persidangan tidak berlanjut sehingga isu tersebut tetap belum memperoleh jawaban melalui mekanisme peradilan.

“Walau juga dengan keputusan sela ini, berarti ijazah Jokowi tetap jadi misteri,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Majelis Hakim PN Jakarta Timur mengabulkan eksepsi yang diajukan tim kuasa hukum dr Tifa dan menyatakan surat dakwaan JPU batal demi hukum karena dinilai tidak cermat (obscuur libel). Hakim kemudian memerintahkan penghentian pemeriksaan perkara dan mengembalikan berkas kepada jaksa untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

MoneyTalk.id,Jakarta – Guru Besar komunikasi dan media digital dari Universitas Airlangga, Henri Subiakto, melontarkan kritik keras terhadap penanganan perkara yang menjerat Roy Suryo dan dr Tifa terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Menurut Henri, terdapat kekeliruan mendasar sejak awal proses penanganan perkara karena kasus yang berkaitan dengan aktivitas komunikasi digital dan dugaan pelanggaran UU ITE justru ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum), bukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) yang memiliki unit khusus kejahatan siber.

“Ini aneh. Direktur Kriminal Umum kok malah menangani kasus pencemaran nama baik menggunakan UU ITE. Itu bukan tupoksinya. Pidana ITE seharusnya ditangani Direktorat Kriminal Khusus melalui bagian siber, bukan Direktorat Kriminal Umum,” kata Henri dalam keterangannya, Sabtu (20/6/2026).

Henri menilai pembagian tugas dalam tubuh kepolisian dibentuk berdasarkan spesialisasi penanganan perkara. Direktorat Kriminal Umum, menurutnya, selama ini berfokus pada berbagai tindak pidana umum seperti perampokan, pembunuhan, perjudian, penganiayaan, hingga kejahatan jalanan lainnya.

Sementara itu, perkara yang berkaitan dengan teknologi informasi, transaksi elektronik, maupun aktivitas komunikasi di ruang digital memerlukan pendekatan berbeda karena menyangkut alat bukti elektronik, forensik digital, hingga interpretasi norma dalam UU ITE.

Karena itu, ia mempertanyakan alasan penanganan perkara yang melibatkan komunikasi digital dilakukan oleh jajaran yang menurutnya tidak memiliki kompetensi utama di bidang kejahatan siber.

“Pidana ITE yang dikenakan kepada Roy Suryo dan dr Tifa menyangkut komunikasi yang dianggap bermasalah melalui internet. Substansi perkara seperti itu bukan kompetensi Direktorat Kriminal Umum,” ujarnya.

Henri bahkan menyebut kondisi tersebut sebagai bentuk “salah kamar” dalam proses penegakan hukum.

“Sejak awal polisi sudah salah kamar dan salah kaprah. Perkara siber ditangani direktorat yang bukan mengurusi perkara siber,” tegasnya.

Selain mempersoalkan kewenangan penanganan perkara, Henri juga mempertanyakan penggunaan pasal-pasal yang dikenakan kepada para tersangka.

Ia menilai aparat penegak hukum harus mampu menjelaskan secara rinci dasar hukum yang digunakan, termasuk konstruksi tindak pidana yang disangkakan serta alat bukti elektronik yang menjadi landasan utama dalam proses penyidikan.

Menurut Henri, perkara yang berbasis UU ITE semestinya bertumpu pada pembuktian digital yang kuat dan dapat diuji secara ilmiah melalui mekanisme digital forensik.

“Alat bukti elektroniknya apa yang mau ditunjukkan kepada publik sebagai bukti utama adanya kejahatan siber yang melanggar UU ITE?” tanyanya.

Ia juga mempertanyakan validitas sejumlah bukti yang digunakan dalam proses penyidikan dan menilai pembuktian dalam perkara digital tidak bisa disamakan dengan perkara pidana umum.

“Bukti-bukti yang dipakai harus berdasarkan ilmu digital forensik sesuai dengan ketentuan UU ITE,” katanya.

Henri juga mengkritik cara aparat memperlakukan Roy Suryo dan dr Tifa dalam proses hukum yang sedang berjalan.

Menurutnya, perkara yang berhubungan dengan ekspresi, pendapat, atau komunikasi di ruang digital memiliki karakteristik berbeda dengan tindak pidana konvensional.

Karena itu, ia menilai pendekatan yang digunakan aparat tidak boleh menyamakan tersangka kasus komunikasi digital dengan pelaku kejahatan jalanan.

“Tidak seharusnya dua orang tersangka yang terkait dengan komunikasi atau kebebasan berpendapat di dunia digital diperlakukan seperti pelaku kriminal umum,” ujarnya.

Ia kemudian mempertanyakan dasar hukum yang digunakan untuk melakukan penahanan terhadap para tersangka.

“Coba saya bertanya lagi, apa dasar pasal yang dipakai untuk menahan para tersangka itu?” katanya.

Singgung Pandangan Mantan Wakapolri

Dalam pernyataannya, Henri juga menyinggung pandangan mantan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Oegroseno, yang sebelumnya memberikan kritik terhadap penanganan perkara tersebut.

Menurut Henri, kritik yang muncul dari sejumlah kalangan, termasuk mantan petinggi kepolisian, menunjukkan adanya perdebatan serius mengenai aspek prosedural maupun substansi hukum dalam kasus yang sedang menjadi perhatian publik itu.

Ia menilai aparat penegak hukum perlu memberikan penjelasan yang transparan agar tidak menimbulkan persepsi bahwa proses hukum berjalan secara tidak profesional atau dipengaruhi oleh tekanan di luar mekanisme hukum yang berlaku.

“Tidak heran jika banyak pihak mempertanyakan proses penanganan kasus ini. Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan sesuai dengan kompetensi lembaga yang menanganinya,” pungkas Henri.

MoneyTalk, Jakarta – Guru Besar Universitas Airlangga (Unair), Henri Subiakto, kembali melontarkan kritik tajam terhadap Presiden Prabowo Subianto. Melalui akun media sosial X (Twitter), Henri menilai Prabowo tidak menunjukkan sikap yang layak dijadikan teladan ketika kondisi masyarakat Indonesia sedang menghadapi berbagai tekanan ekonomi dan sosial.

Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya perbincangan publik mengenai aktivitas dan agenda luar negeri Presiden Prabowo yang belakangan menjadi sorotan di media sosial. Sejumlah kalangan menilai di tengah berbagai persoalan domestik, mulai dari tekanan daya beli masyarakat, efisiensi anggaran, hingga tantangan lapangan kerja, para pemimpin negara seharusnya lebih menunjukkan empati dan kesederhanaan kepada rakyat.

Henri Subiakto menyebut seorang pemimpin idealnya mampu memberikan contoh melalui sikap, perilaku, dan keputusan yang mencerminkan kepekaan terhadap kondisi masyarakat. Menurutnya, keteladanan menjadi salah satu modal penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

“Prabowo memang tidak bisa jadi teladan di saat Indonesia dalam keadaan penuh kesulitan,” tulis Henri dalam unggahannya yang kemudian ramai diperbincangkan warganet.

Unggahan tersebut memicu beragam respons. Sebagian pengguna media sosial mendukung kritik Henri dengan alasan pemimpin harus lebih fokus menyelesaikan persoalan rakyat. Namun di sisi lain, pendukung pemerintah menilai kritik tersebut terlalu berlebihan dan tidak mempertimbangkan berbagai agenda kenegaraan yang sedang dijalankan Presiden.

Perdebatan mengenai gaya kepemimpinan Prabowo sendiri bukan hal baru. Sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, berbagai kebijakan dan aktivitasnya kerap menjadi bahan diskusi publik. Pendukungnya menilai Prabowo sedang aktif membangun jaringan kerja sama internasional demi kepentingan nasional, terutama di bidang pertahanan, investasi, dan ekonomi. Sementara kelompok kritis menilai pemerintah perlu lebih fokus pada penyelesaian persoalan domestik yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Di tengah situasi ekonomi yang masih menghadapi tantangan global, isu keteladanan pemimpin menjadi perhatian penting. Masyarakat tidak hanya menilai keberhasilan pemerintah dari capaian program, tetapi juga dari simbol, sikap, dan pesan moral yang ditunjukkan para pemimpin negara dalam kehidupan sehari-hari.

Hingga kini belum ada tanggapan resmi dari pihak Istana maupun Presiden Prabowo terkait pernyataan yang disampaikan Henri Subiakto tersebut. Namun perdebatan mengenai standar keteladanan seorang pemimpin diperkirakan akan terus menjadi bagian dari diskursus publik dalam perjalanan pemerintahan saat ini.

MoneyTalk, Jakarta – Guru Besar Ilmu Komunikasi Henri Subiakto melontarkan peringatan serius kepada pemerintahan Prabowo Subianto terkait sorotan media internasional ternama The Economist terhadap kondisi Indonesia saat ini.

Menurut Henri, The Economist bukan media sembarangan. Media asal London yang didirikan oleh James Wilson pada tahun 1843 itu telah berusia lebih dari 180 tahun dan dikenal luas sebagai salah satu media paling berpengaruh di dunia dalam bidang ekonomi, politik, dan hubungan internasional.

“Selama hampir dua abad, The Economist mempertahankan reputasi sebagai suara intelektual yang independen dan berpengaruh di kalangan elite bisnis, politisi, dan akademisi dunia,” ujar Henri Subiakto dalam keterangannya, Selasa (19/5/2026).

Henri menegaskan, banyak ilmuwan dan pengamat internasional mengakui kekuatan The Economist dalam international reporting yang berbasis data dan analisis mendalam. Meski demikian, ia juga mengakui ada kritik terhadap gaya editorial media tersebut yang kadang dianggap terlalu percaya diri dalam mengambil kesimpulan.

Namun secara keseluruhan, kata Henri, kredibilitas The Economist tetap diakui secara global. Karena itu, ia menilai pemerintah Indonesia tidak boleh menutup mata terhadap berbagai kritik dan peringatan yang disampaikan media internasional bereputasi tinggi tersebut.

“Kalau Indonesia mengabaikan peringatan institusi media kredibel ini, jelas itu merupakan sikap ketidakpekaan dan ketidakcerdasan berpikir,” tegasnya.

Henri juga membagikan pengalaman pribadinya saat memperoleh beasiswa British Chevening pada tahun 2000. Dalam kesempatan itu, ia pernah diundang langsung ke kantor pusat The Economist di London.

“Alhamdulillah waktu mendapat British Chevening saya pernah diundang ke kantor The Economist di pusat kota London. Mereka memang sangat profesional dan berbasis data objektif dalam membuat liputan,” ungkapnya.

MoneyTalk, Jakarta – Guru Besar Ilmu Komunikasi dari Universitas Airlangga, Henri Subiakto, menyampaikan kritik terbuka terkait gaya komunikasi kepala negara dalam merespons kritik publik. Menurutnya, seorang presiden tidak perlu terlalu banyak mengeluarkan pernyataan yang justru berpotensi memperkeruh situasi.

Pernyataan tersebut disampaikan Henri melalui akun media sosialnya, menanggapi pemberitaan media Tempo yang mengangkat pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait isu “Indonesia gelap”.

“Presiden gak perlu bicara seperti itu. Cukup bekerja dan membuat kebijakan untuk membuat semua rakyat percaya bahwa pemerintahannya sedang membawa Indonesia ke masa depan yang cerah,” tulis Henri, Kamis (30/4/2026).

Ia menegaskan bahwa legitimasi kepemimpinan tidak dibangun dari retorika, melainkan dari kinerja nyata dan kebijakan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam konteks komunikasi politik, menurut Henri, narasi yang menyalahkan rakyat atau merespons kritik dengan nada defensif justru kontraproduktif.

“Bukan malah nyalahin rakyat yang gak percaya dan mengkritik perilaku buruk pemerintahannya,” lanjutnya.

Ia menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa fokus utama pemerintahan seharusnya adalah kerja konkret yang dapat dirasakan rakyat.

“Kalau kebijakan dan hasilnya nyata, rakyat akan percaya tanpa perlu banyak kata,” menjadi pesan implisit dari kritik tersebut.

MoneyTalk, Jakarta – Guru Besar Universitas Airlangga (Unair), Henri Subiakto, menyoroti wacana pemerintah terkait rencana pemajakan terhadap kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka. Menurutnya, ide tersebut merupakan langkah yang sangat berisiko dan dapat memicu persoalan diplomatik maupun ekonomi regional.

Melalui unggahan di media sosial X, Henri menyampaikan keprihatinannya terhadap beban berat yang saat ini harus ditanggung Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam mencari tambahan penerimaan negara untuk menutup kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kasihan Pak Menkeu Purbaya, beban cari uang tambahan untuk menutupi kebutuhan Anggaran Negara terlalu berat, hingga punya ide yang terlalu berisiko,” tulis Henri dalam unggahannya, Senin (27/4/2026).

Pernyataan itu merespons kabar mengenai penolakan keras dari Singapura dan Malaysia terhadap gagasan pemajakan kapal-kapal yang melintas di Selat Malaka. Wacana tersebut dinilai sensitif karena menyangkut jalur pelayaran internasional yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan global.

Selat Malaka selama ini dikenal sebagai salah satu jalur laut tersibuk di dunia. Ribuan kapal dagang internasional melintas setiap tahunnya untuk menghubungkan kawasan Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, hingga Eropa. Karena statusnya sebagai jalur strategis internasional, kebijakan yang berkaitan dengan pungutan atau pajak terhadap kapal-kapal asing selalu menjadi isu yang sangat sensitif.

Henri menilai, tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah memang nyata, terutama di tengah kebutuhan pembiayaan berbagai program strategis nasional. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa solusi fiskal tidak boleh dilakukan dengan langkah yang justru menimbulkan resistensi dari negara tetangga dan komunitas internasional.

Menurutnya, jika kebijakan tersebut dipaksakan tanpa kajian geopolitik dan hukum laut internasional yang matang, Indonesia justru bisa menghadapi tekanan diplomatik yang lebih besar. Hubungan dengan negara-negara ASEAN, khususnya Singapura dan Malaysia, berpotensi terganggu.

“Persoalan fiskal harus diselesaikan dengan kebijakan yang cermat, bukan dengan langkah yang bisa memicu ketegangan kawasan,” ujar pengamat komunikasi politik tersebut.

Ia juga menilai bahwa pemerintah perlu lebih fokus pada optimalisasi penerimaan negara dari sektor yang lebih realistis dan minim risiko konflik internasional, seperti reformasi perpajakan domestik, efisiensi belanja negara, pemberantasan kebocoran anggaran, serta penguatan sektor produktif nasional.

Wacana pemajakan kapal di Selat Malaka sebelumnya menuai perhatian luas karena dianggap menyentuh aspek kedaulatan, hukum laut internasional, dan kepentingan geopolitik regional. Banyak pihak menilai bahwa langkah tersebut harus dipertimbangkan secara sangat hati-hati agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih besar daripada manfaat fiskalnya.

Bagi Henri Subiakto, tantangan terbesar pemerintah saat ini bukan hanya soal mencari tambahan pemasukan negara, tetapi juga menjaga stabilitas hubungan internasional dan kepercayaan dunia terhadap Indonesia sebagai negara maritim yang strategis.

“Jangan sampai kebutuhan anggaran justru melahirkan kebijakan yang kontra-produktif bagi posisi Indonesia di kawasan,” tegasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Guru Besar Universitas Airlangga (Unair), Henri Subiakto, mengingatkan bahaya penggunaan isu SARA dalam ruang politik dan demokrasi, terutama ketika kritik terhadap tokoh publik mulai dibungkus dengan sentimen agama.

Menurut Henri, mengkritik, tidak setuju, bahkan menyerang opini Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla merupakan hal yang sah dalam sistem demokrasi. Namun, ia menegaskan bahwa persoalan menjadi berbeda ketika kritik tersebut menggunakan unsur agama untuk menyerang pribadi maupun kelompok tertentu.

“Mengritik, tidak setuju atau menyerang opini Pak JK itu boleh-boleh saja karena bagian dari demokrasi. Tapi kalau sudah pakai unsur SARA, maka hal itu bisa memunculkan sentimen pengelompokan berdasar agama yang bisa menyulut emosi dan kebencian,” ujar Henri dalam keterangannya, Jumat (24/4/2026).

Ia menilai Indonesia memiliki pengalaman panjang terkait penggunaan agama sebagai alat politik untuk memprovokasi kebencian terhadap kelompok yang berbeda pandangan.

Menurutnya, praktik semacam itu sangat berbahaya karena dapat merusak persatuan sosial dan memperuncing polarisasi di tengah masyarakat.

“Negeri ini sudah punya pengalaman panjang di mana agama dipakai untuk memprovokasi kebencian pada mereka yang berbeda. Karenanya saya mengingatkan agar siapapun jangan menggunakan agama untuk membangkitkan kebencian pada pihak yang berbeda,” tegasnya.

Henri juga menyoroti perubahan regulasi hukum yang menurutnya sudah mengalami perkembangan. Ia menyebut norma hukum telah berubah dan pasal terkait penistaan agama tidak lagi digunakan dalam pola lama seperti sebelumnya.

Namun demikian, ia menilai dalam praktik politik, upaya memanfaatkan sentimen agama untuk menghukum lawan politik masih tetap terjadi.

“Regulasi sudah diubah, norma sudah diubah, pasal penistaan agama sudah tidak ada. Tapi di dunia politik, upaya menggunakan sentimen agama untuk menghukum orang masih ada dan belum berubah,” jelasnya.

Ia menambahkan, melalui podcast yang dibuatnya, dirinya ingin mengingatkan publik tentang bahaya kenekatan dan kekeliruan pihak-pihak yang masih menggunakan agama sebagai alat serangan politik.

Henri menegaskan bahwa demokrasi yang sehat seharusnya dibangun melalui adu gagasan, argumentasi, dan substansi kebijakan, bukan melalui mobilisasi sentimen identitas yang berpotensi memecah belah bangsa.

“Di situlah podcast ini sengaja dibuat untuk mengingatkan kenekadan dan kebodohan para pelakunya,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Guru Besar Ilmu Komunikasi dari Universitas Airlangga, Henri Subiakto, mempertanyakan rencana penghentian perkara terhadap Rismon Sianipar melalui mekanisme restorative justice (RJ) yang disebut telah memasuki tahap finalisasi di Polda Metro Jaya.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul informasi dari Jahmada Girsang yang mengaku tengah mendampingi proses negosiasi penghentian penyidikan atau SP3 terhadap Rismon.

Henri mengungkapkan, berdasarkan keterlibatannya sebagai ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Rismon sebelumnya dijerat sejumlah pasal berat dengan ancaman hukuman tinggi. “Ada empat pasal berlapis, tiga di antaranya memiliki ancaman di atas lima tahun, bahkan hingga 12 tahun,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).

Menurutnya, jika pasal-pasal tersebut tidak diubah, maka upaya penghentian perkara melalui RJ berpotensi melanggar ketentuan dalam KUHAP Baru.

Henri merujuk pada Pasal 80 KUHAP Baru yang mengatur bahwa restorative justice hanya dapat diterapkan pada tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun. “Untuk tindak pidana berat, mekanisme RJ tidak dibenarkan. Ini penting untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan kewenangan aparat,” tegasnya.

Ia juga menyoroti bahwa Rismon tidak hanya dijerat pasal pencemaran nama baik, tetapi juga sejumlah pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), termasuk dugaan manipulasi dan perubahan informasi elektronik serta penyebaran kebencian.

“Pasal-pasal seperti Pasal 35, 32, dan 28 ayat (2) UU ITE merupakan delik umum dengan ancaman pidana hingga 12 tahun, 8 tahun, dan 6 tahun. Ini bukan delik aduan, sehingga tidak bisa diselesaikan semata dengan perdamaian,” jelas Henri.

Ia menegaskan, apabila proses RJ tetap dipaksakan tanpa perubahan konstruksi pasal, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap KUHAP dan berpotensi merusak sistem penegakan hukum.

“Kalau benar ada upaya penghentian perkara melalui RJ dalam kasus ini tanpa perubahan pasal, maka patut diduga ada pelanggaran hukum, bahkan bisa memunculkan kesan adanya intervensi kepentingan tertentu,” ujarnya.

Henri pun meminta pihak kepolisian memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait perkembangan kasus tersebut. Ia menilai, transparansi menjadi kunci agar kepercayaan publik terhadap penegakan hukum tetap terjaga.

“Polisi sekarang berada dalam posisi sulit karena dibatasi oleh ketentuan Pasal 79, 80, dan 83 KUHAP Baru. Maka publik berhak mengetahui apakah ada perubahan dalam BAP atau tidak,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga (Unair), Henri Subiakto, menegaskan bahwa ketentuan mengenai “penodaan agama” telah mengalami perubahan signifikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Menurutnya, paradigma hukum di Indonesia kini bergeser dari pasal yang bersifat multitafsir menuju pendekatan yang lebih spesifik pada ujaran kebencian dan hasutan.

Hal ini menjadi sorotan di tengah polemik ceramah yang disampaikan oleh mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, yang dilaporkan ke aparat penegak hukum oleh sejumlah kelompok masyarakat.

Henri menjelaskan bahwa dalam KUHP baru, tidak lagi dikenal pasal “penodaan agama” seperti yang selama ini digunakan dalam sejumlah kasus bernuansa SARA. Sebagai gantinya, aturan pidana difokuskan pada tindakan yang secara jelas mengandung unsur permusuhan, kebencian, atau hasutan terhadap kelompok tertentu berbasis agama atau kepercayaan.

“Sekarang yang diatur adalah larangan ujaran kebencian dan hasutan. Ini mencakup tindakan yang secara nyata mendorong kekerasan atau diskriminasi,” ujar Henri dalam keterangannya, Selasa (14/4/2026).

Ia merujuk pada Pasal 300 KUHP baru yang mengatur bahwa suatu perbuatan dapat dipidana jika memenuhi unsur-unsur tertentu, yakni dilakukan di muka umum dan mengandung:

-Perbuatan yang bersifat permusuhan,

-Pernyataan kebencian atau permusuhan, atau

-Hasutan untuk melakukan kekerasan atau diskriminasi terhadap agama, kepercayaan, atau kelompok tertentu.

Menurut Henri, ceramah yang disampaikan Jusuf Kalla tidak memenuhi unsur-unsur tersebut. Ia menilai tidak terdapat indikasi ajakan untuk membenci, melakukan kekerasan, ataupun mendiskriminasi kelompok tertentu.

“Ceramah itu justru menjelaskan situasi konflik masa lalu agar tidak terulang kembali. Tidak ada unsur hasutan maupun kebencian,” tegasnya.

Lebih lanjut, Henri juga menyoroti bahwa ancaman pidana dalam KUHP baru terkait pasal ini lebih ringan, dengan maksimal hukuman tiga tahun penjara. Konsekuensinya, dalam banyak kasus, tersangka tidak dapat langsung dilakukan penahanan.

Perubahan ini, menurutnya, merupakan bagian dari upaya reformasi hukum pidana di Indonesia agar lebih adil, tidak multitafsir, dan tidak mudah digunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi.

Polemik laporan terhadap Jusuf Kalla sendiri kini menjadi perhatian publik, terutama dalam konteks kebebasan berpendapat dan batasan hukum terkait isu agama di Indonesia. Sejumlah kalangan menilai, penerapan pasal dalam KUHP baru harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kriminalisasi terhadap pernyataan yang bersifat edukatif atau reflektif.

Dengan adanya perubahan regulasi ini, para ahli hukum mengingatkan pentingnya pemahaman yang utuh terhadap unsur pidana sebelum melaporkan suatu pernyataan ke ranah hukum.