MoneyTalk, Jakarta – Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga (Unair), Henri Subiakto, menegaskan bahwa praktik korupsi yang merajalela di berbagai sektor di Indonesia bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup para koruptor, melainkan sebagian besar digunakan untuk kepentingan politik kekuasaan.
Menurut Henri, uang hasil korupsi dikumpulkan secara sistematis untuk mencari kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan, terutama dalam kontestasi politik. Setelah itu, barulah digunakan untuk membeli properti, membiayai gaya hidup mewah, dan menumpuk kekayaan pribadi.
“Korupsi itu bukan karena pelakunya tidak bisa makan. Yang paling besar kebutuhannya justru untuk politik—untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan,” ujar Henri dalam pernyataannya di media sosial, Ahad (18/1/2026).
Henri menekankan bahwa politik berbiaya mahal telah menjadi salah satu akar utama suburnya korupsi. Ketika kekuasaan dijadikan tujuan utama, maka segala cara ditempuh, termasuk menggerogoti keuangan negara.
Lebih jauh, ia mengingatkan masyarakat agar tidak tergoda menerima uang dari pihak-pihak yang sedang mengejar atau mempertahankan kekuasaan, terutama dalam momentum politik seperti pemilu dan pilkada.
“Sebagai rakyat, jangan sekali-kali menerima uang dari mereka yang sedang mengejar atau mempertahankan kekuasaan,” tegasnya.
Henri menyebut bahwa menerima uang politik lalu mendukung atau memilih kandidat tertentu sama artinya dengan membela koruptor agar tetap berkuasa. Sikap tersebut, menurutnya, secara tidak langsung memberi ruang bagi praktik korupsi untuk terus berlangsung dan merugikan negara.
“Menerima uang mereka lalu memilih dan mendukungnya, itu sama dengan membela koruptor agar tetap leluasa mencuri kekayaan negara,” katanya.
Ia pun mengajak masyarakat untuk lebih kritis dan berani menolak politik uang sebagai bentuk perlawanan nyata terhadap korupsi. Menurut Henri, pemberantasan korupsi tidak hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan kesadaran kolektif rakyat untuk tidak menjadi bagian dari mata rantai korupsi politik.
Dengan penolakan terhadap politik uang, Henri berharap demokrasi Indonesia dapat berjalan lebih sehat dan kekuasaan tidak lagi dibangun di atas praktik-praktik yang merusak masa depan bangsa.
