MoneyTalk.id,Jakarta – Guru Besar Universitas Airlangga (Unair) Henri Subiakto menyoroti fenomena yang disebutnya sebagai kakistokrasi, yakni kondisi ketika posisi-posisi penting dalam pemerintahan justru dikuasai oleh orang-orang yang dinilai memiliki kualitas intelektual, karakter, etika, dan moralitas yang rendah.
Menurut Henri, kemunculan orang-orang dengan kualitas tersebut di lingkaran kekuasaan bukan semata-mata terjadi secara kebetulan. Ia menduga terdapat kepentingan kekuatan oligarki yang berada di belakang proses politik dan turut menentukan siapa yang mendapatkan posisi strategis.
“Posisi-posisi penting di suatu negara dikuasai oleh orang-orang berkualitas buruk. Penguasa justru berasal dari mereka yang rendah kualitas intelektualitasnya. Bahkan buruk pula karakter, etika, dan moralitasnya,” demikian pandangan Henri mengenai fenomena tersebut, Jumat (4/9/2026).
Henri mempertanyakan mengapa orang-orang yang dianggap memiliki kualitas rendah justru dapat memperoleh kesempatan untuk memimpin.
Menurut dia, salah satu penjelasannya adalah karena figur yang tidak memiliki kapasitas intelektual dan prinsip yang kuat dinilai lebih mudah dikendalikan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan di balik kekuasaan.
Sebaliknya, orang-orang yang memiliki kapasitas, idealisme, dan pemahaman kuat terhadap persoalan dinilai cenderung lebih sulit diarahkan.
“Para penguasa di belakang layar itu tidak suka dengan orang-orang pandai dan idealis. Karena mereka cenderung sulit diatur dan mengerti persoalan,” ujar Henri dalam pandangannya.
Ia kemudian menggambarkan adanya tipe figur yang secara lahiriah terlihat hebat dan memiliki ambisi besar terhadap jabatan, tetapi dinilai tidak memiliki kapasitas keilmuan maupun integritas yang memadai.
Figur semacam itu, menurut Henri, justru dapat menjadi pilihan yang menguntungkan bagi kelompok oligarki karena lebih mudah diarahkan sepanjang kepentingan dan kekuasaannya tetap terjamin.
“Orang gila jabatan tapi miskin ilmu dan etika itu adalah target sempurna yang menguntungkan bagi oligarki, karena mudah dikendalikan asal kekuasaannya dijamin,” katanya.
Henri menyebut kondisi tersebut bukan merupakan fenomena baru. Menurut dia, pola serupa telah lama menjadi persoalan dalam praktik kekuasaan dan kini kembali mendapat perhatian.
Ia mengaitkan fenomena tersebut dengan kondisi politik di Amerika Serikat yang juga pernah disoroti aktor Hollywood George Clooney.
Namun, Henri menilai persoalan tersebut tidak hanya relevan untuk melihat kondisi di Amerika Serikat. Menurutnya, fenomena serupa juga patut dicermati dalam konteks politik Indonesia.
“Fenomena lama yang sekarang kembali menggejala, terjadi di Amerika Serikat menurut George Clooney. Namun menurut saya sebenarnya ini juga terjadi di Indonesia,” ungkapnya.
Pandangan tersebut pada akhirnya memunculkan pertanyaan lebih luas mengenai kualitas demokrasi: apakah pemimpin dipilih terutama karena kapasitas dan integritasnya, atau karena dianggap paling mampu memenuhi kepentingan kelompok yang memiliki kekuatan di belakangnya?
Istilah kakistokrasi sendiri merujuk pada pemerintahan oleh orang-orang yang dianggap paling buruk atau paling tidak kompeten. Dalam konteks Indonesia, tudingan semacam ini tentu membutuhkan pembuktian dan kajian lebih lanjut agar tidak berhenti sebagai label politik.
