MoneyTalk.id, Jakarta – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menyoroti fenomena oligarki yang dinilainya semakin kuat memengaruhi kehidupan bernegara. Ia mengibaratkan oligarki seperti “hantu” yang dapat muncul ketika dipanggil dan dipelihara oleh pihak-pihak tertentu.
Pernyataan tersebut disampaikan Said Didu dalam sebuah video yang beredar pada Jumat (4/9/2026). Ia mengutip pandangan Wijayanto Samirin yang menurutnya memberikan perumpamaan menarik mengenai oligarki.
“Saya mengutip ucapan Pak Wijayanto Samirin. Beliau memberikan istilah yang bagus. Menurut saya, oligarki itu bagaikan hantu. Apabila diberi kemenyan, hantu-hantu itu datang untuk menakut-nakuti,” kata Said Didu.
Menurut Said Didu, keberadaan oligarki di sejumlah negara dapat dikendalikan oleh penguasa sehingga tidak selalu berujung pada melemahnya negara. Ia menyebut Korea Selatan, Singapura, China, dan Rusia sebagai contoh negara yang menurutnya memiliki mekanisme kuat dalam mengendalikan kekuatan oligarki.
“Kita tahu oligarki di berbagai negara yang berhasil dikendalikan oleh penguasa menyebabkan negaranya semakin maju dan kesejahteraan rakyatnya semakin baik,” ujarnya.
Ia kemudian menyinggung contoh China, di mana pengusaha besar seperti Alibaba disebut berada dalam kendali kuat pemerintahan Xi Jinping. Sementara di Rusia, Said Didu menyebut para oligarki dipanggil oleh Presiden Vladimir Putin dan kemudian tunduk kepada kepentingan negara.
Namun, Said Didu mempertanyakan kondisi di Indonesia. Ia menyebut terdapat perbedaan antara pola pengendalian oligarki di Indonesia dengan sejumlah negara yang dicontohkannya.
“Pertanyaannya sekarang, oligarki yang dikendalikan dari Solo berbeda dengan negara-negara lain. Yang jelas, semakin hari semakin kencang menguasai negara,” katanya.
Said Didu kemudian mengembangkan analogi “hantu” tersebut dengan menggambarkan adanya pihak-pihak yang menyediakan “kemenyan” bagi oligarki.
Menurut dia, para politisi, penegak hukum, DPR, hingga sejumlah pejabat memiliki peran dalam menciptakan ruang bagi kekuatan oligarki untuk berkembang.
“Kenapa oligarki dicontohkan bagaikan hantu? Karena yang menyiapkan kemenyan bagi hantu-hantu oligarki ini, saya katakan, adalah para politisi. Kemudian para penegak hukum menyiapkan kemenyan dan membakarnya di tempat mereka,” ujar Said Didu.
Ia juga menyinggung lembaga legislatif dalam analogi tersebut.
“DPR juga sama, menyiapkan kemenyan dan membakarnya di tempat mereka. Hampir seluruh pejabat menyiapkan kemenyan dan membakarnya di tempat mereka,” katanya.
Said Didu bahkan menggambarkan Indonesia sebagai “negara hantu” untuk menjelaskan kritiknya terhadap pengaruh oligarki dalam pengambilan kebijakan.
“Tidak salah kalau negara Indonesia bisa dibayangkan sekarang adalah negara hantu. Artinya, hantu yang berkeliaran di mana-mana mengatur kebijakan karena kemenyan dibakar di mana-mana, dibakar oleh para penguasa dan para penegak hukum,” ucapnya.
Lebih jauh, Said Didu mempertanyakan siapa yang sebenarnya memelihara oligarki. Menurut dia, “hantu” hanya berani mendekati pihak yang memanggil dan memberinya sesajen.
“Hantu itu hanya berani kepada orang yang suka membakar kemenyan untuk memuja atau memanggil hantu. Yang suka memanggil hantu untuk diajak bekerja sama adalah yang suka mendapatkan sesajen,” tuturnya.
Ia kemudian menyebut sejumlah kelompok yang menurutnya selama ini menikmati “sesajen” tersebut.
“Faktanya, yang suka menikmati ‘sesajen’ selama ini adalah oknum pejabat, penegak hukum, aparat keamanan, politisi, dan tokoh berpengaruh,” kata Said Didu.
Atas dasar itu, ia menyimpulkan bahwa persoalan oligarki tidak semata-mata berkaitan dengan keberadaan kelompok pemilik modal, tetapi juga dengan pihak-pihak yang membuka ruang bagi kepentingan oligarki.
“Artinya, yang suka memelihara hantu oligarki adalah oknum penguasa, penegak hukum, aparat keamanan, politisi, dan tokoh berpengaruh,” ujar Said Didu.
Pernyataan Said Didu tersebut merupakan pandangan dan kritik pribadinya yang disampaikan dalam video yang beredar. Tuduhan mengenai adanya pihak-pihak tertentu yang “memelihara” atau menikmati “sesajen” oligarki memerlukan pembuktian dan klarifikasi dari pihak-pihak yang disebut maupun lembaga terkait.
