21 November 2026

oligarki

MoneyTalk.id,Jakarta – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu mengunggah pernyataan mengejutkan di akun X miliknya pada Senin (3/11/2026) terkait isu penangkapan sejumlah jenderal Polri.

Dalam unggahannya, Said Didu menyebut mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo telah menjadi tersangka.

“Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo jadi Tersangaka,” tulis Said Didu dalam akun X-nya, Senin (3/11/2026).

Ia kemudian mengaitkan kabar tersebut dengan apa yang ia sebut sebagai Geng SOP (Solo, Oligarki, Parcok) yang menurutnya berupaya melakukan makar terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Alhamdulillah akhirnya terbukti bahwa Geng SOP (Solo, Oligarki, Parcok) memang mau lakukan ‘makar’ terhadap rezim Prabowo. Dari dulu saya katakan Geng SOP ini sangat bahaya,” ujar Said Didu.

Said Didu juga mengklaim bahwa rencana makar tersebut telah dimulai sejak sebelum Pilpres, dengan target penyadapan terhadap pejabat tinggi negara.

“Infonya bahwa rencana ‘makar’ sudah dimulai sebelum Pilpres. Yang kontinyu disadap adalah Presiden, Menhan, dan Ka BIN,” kata Said Didu.

Menurut dia, hasil penyadapan tersebut diduga diberikan kepada pihak tertentu.

“Sudah dapat disimpulkan siapa yang menyuruh menyadap dan ke siapa diberikan hasil sadapan tersebut kecuali ke Geng Solo dan Oligarki,” tutur Said Didu.

Dalam unggahan yang sama, Said Didu menyampaikan rasa syukur dan meminta Presiden Prabowo untuk melakukan pembersihan.

“Terima kasih ya Allah telah menyelamatkan bangsaku dari para PENGHIANAT. Saatnya Presiden @prabowo bersihkan dari penghianat (para Jokower),” tulis Said Didu.

Hingga berita ini diturunkan, unggahan tersebut masih beredar di media sosial X dan belum ada keterangan resmi dari Mabes Polri maupun dari pihak Listyo Sigit Prabowo terkait status tersangka yang disebutkan Said Didu.

MoneyTalk.id, Jakarta –  Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menyoroti fenomena oligarki yang dinilainya semakin kuat memengaruhi kehidupan bernegara. Ia mengibaratkan oligarki seperti “hantu” yang dapat muncul ketika dipanggil dan dipelihara oleh pihak-pihak tertentu.

Pernyataan tersebut disampaikan Said Didu dalam sebuah video yang beredar pada Jumat (4/9/2026). Ia mengutip pandangan Wijayanto Samirin yang menurutnya memberikan perumpamaan menarik mengenai oligarki.

“Saya mengutip ucapan Pak Wijayanto Samirin. Beliau memberikan istilah yang bagus. Menurut saya, oligarki itu bagaikan hantu. Apabila diberi kemenyan, hantu-hantu itu datang untuk menakut-nakuti,” kata Said Didu.

Menurut Said Didu, keberadaan oligarki di sejumlah negara dapat dikendalikan oleh penguasa sehingga tidak selalu berujung pada melemahnya negara. Ia menyebut Korea Selatan, Singapura, China, dan Rusia sebagai contoh negara yang menurutnya memiliki mekanisme kuat dalam mengendalikan kekuatan oligarki.

“Kita tahu oligarki di berbagai negara yang berhasil dikendalikan oleh penguasa menyebabkan negaranya semakin maju dan kesejahteraan rakyatnya semakin baik,” ujarnya.

Ia kemudian menyinggung contoh China, di mana pengusaha besar seperti Alibaba disebut berada dalam kendali kuat pemerintahan Xi Jinping. Sementara di Rusia, Said Didu menyebut para oligarki dipanggil oleh Presiden Vladimir Putin dan kemudian tunduk kepada kepentingan negara.

Namun, Said Didu mempertanyakan kondisi di Indonesia. Ia menyebut terdapat perbedaan antara pola pengendalian oligarki di Indonesia dengan sejumlah negara yang dicontohkannya.

“Pertanyaannya sekarang, oligarki yang dikendalikan dari Solo berbeda dengan negara-negara lain. Yang jelas, semakin hari semakin kencang menguasai negara,” katanya.

Said Didu kemudian mengembangkan analogi “hantu” tersebut dengan menggambarkan adanya pihak-pihak yang menyediakan “kemenyan” bagi oligarki.

Menurut dia, para politisi, penegak hukum, DPR, hingga sejumlah pejabat memiliki peran dalam menciptakan ruang bagi kekuatan oligarki untuk berkembang.

“Kenapa oligarki dicontohkan bagaikan hantu? Karena yang menyiapkan kemenyan bagi hantu-hantu oligarki ini, saya katakan, adalah para politisi. Kemudian para penegak hukum menyiapkan kemenyan dan membakarnya di tempat mereka,” ujar Said Didu.

Ia juga menyinggung lembaga legislatif dalam analogi tersebut.

“DPR juga sama, menyiapkan kemenyan dan membakarnya di tempat mereka. Hampir seluruh pejabat menyiapkan kemenyan dan membakarnya di tempat mereka,” katanya.

Said Didu bahkan menggambarkan Indonesia sebagai “negara hantu” untuk menjelaskan kritiknya terhadap pengaruh oligarki dalam pengambilan kebijakan.

“Tidak salah kalau negara Indonesia bisa dibayangkan sekarang adalah negara hantu. Artinya, hantu yang berkeliaran di mana-mana mengatur kebijakan karena kemenyan dibakar di mana-mana, dibakar oleh para penguasa dan para penegak hukum,” ucapnya.

Lebih jauh, Said Didu mempertanyakan siapa yang sebenarnya memelihara oligarki. Menurut dia, “hantu” hanya berani mendekati pihak yang memanggil dan memberinya sesajen.

“Hantu itu hanya berani kepada orang yang suka membakar kemenyan untuk memuja atau memanggil hantu. Yang suka memanggil hantu untuk diajak bekerja sama adalah yang suka mendapatkan sesajen,” tuturnya.

Ia kemudian menyebut sejumlah kelompok yang menurutnya selama ini menikmati “sesajen” tersebut.

“Faktanya, yang suka menikmati ‘sesajen’ selama ini adalah oknum pejabat, penegak hukum, aparat keamanan, politisi, dan tokoh berpengaruh,” kata Said Didu.

Atas dasar itu, ia menyimpulkan bahwa persoalan oligarki tidak semata-mata berkaitan dengan keberadaan kelompok pemilik modal, tetapi juga dengan pihak-pihak yang membuka ruang bagi kepentingan oligarki.

“Artinya, yang suka memelihara hantu oligarki adalah oknum penguasa, penegak hukum, aparat keamanan, politisi, dan tokoh berpengaruh,” ujar Said Didu.

Pernyataan Said Didu tersebut merupakan pandangan dan kritik pribadinya yang disampaikan dalam video yang beredar. Tuduhan mengenai adanya pihak-pihak tertentu yang “memelihara” atau menikmati “sesajen” oligarki memerlukan pembuktian dan klarifikasi dari pihak-pihak yang disebut maupun lembaga terkait.

MoneyTalk.id,Jakarta – Dinamika politik pasca-Pilpres selalu menyisakan cerita. Namun, apa yang dipertontonkan oleh pasangan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belakangan ini melampaui batas kewajaran. Kita seperti disuguhi drama dua babak yang dimainkan dalam satu panggung, tapi dengan naskah yang bertolak belakang.

Di satu sisi, Presiden Prabowo sedang babak-belur dikepung dari segala penjuru. Kritik tajam netizen. Gelombang demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah. Di sisi lain, Gibran tampak santai. Seolah steril dari berbagai problem yang membelit negara dan rakyat.

Kritik dan demo terhadap Prabowo nyaris tak pernah berhenti. Isunya pun berat: sengkarut program Makan Bergizi Gratis (MBG), kontroversi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), rupiah yang loyo, IHSG yang anjlok, dan tekanan fiskal kian mencekik. Juga ada soal kebijakan pajak yang dinilai gila-gilaan, serta polemik perpanjangan usia pensiun Kapolri. Proyek food estate yang sempat senyap, tiba-tiba mencuat lagi ke permukaan.

Namun, tengoklah ke sisi lain panggung. Wapres Gibran justru tampil begitu tenang, bahkan cenderung abai. Dia bak makhluk dari planet lain yang sama sekali terlepas dari seluruh kegaduhan ekonomi dan sosial yang melanda negeri. Gibran tidak pernah berkomentar soal nilai tukar rupiah, saham, atau carut-marut MBG. Ketika mahasiswa berdemo di mana-mana, Gibran justru sibuk memainkan narasi politiknya sendiri.

Ingat momen di Istana Wapres ketika Gibran menerima rombongan “mahasewa”? Disebut mahasewa karena terbukti merupakan massa bayaran. Belum lagi manuvernya membawa rombongan mahasiswa UI ke Papua tanpa izin rektorat.

Di lapangan, Gibran sangat rajin keliling daerah membagikan bantuan sosial (Bansos). Ini bukan sekadar tugas seremonial seorang wakil presiden. Ini adalah langkah konsolidasi politik yang taktis, sekaligus sebuah upaya membusukkan kepemimpinan Prabowo dari dalam.

Dengan semua manuvernya, Gibran sedang mengatakan: saya berbeda dengan Prabowo. Prabowo hobi marah-marah, menuduh sana-sini, boros, dan asyik dengan jalan-jalan ke luar negeri. Sedangkan saya cool, penuh senyum, ramah, mengayomi, dan perhatian pada rakyat jelata. Semua itu dilakukannya demi investasi politik menuju 2029. Bahkan bukan mustahil lebih cepat dari itu.

Gerilya PSI dan Serangan Udara

Manuver Gibran dari Istana Wapres diperkuat secara masif oleh gerakan eksternal keluarganya. Di garis depan, kita melihat pergerakan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Partai yang dipimpin oleh adik kandung Gibran, Kaesang Pangarep, kini gencar melakukan gerilya politik ke akar rumput. PSI sengaja disiapkan sebagai “sekoci” dan infrastruktur politik cadangan untuk mengamankan jalur dinasti.

Gerakan darat PSI ini diperkuat oleh gempuran luar biasa di ruang digital. Pasukan buzzer dan influencer sewaan. Orang-orang yang oleh mantan Danjen Kopassus Soenarko disebut para pemakan bangkai ini, bergerak serentak di media sosial. Mereka menebar narasi fitnah, memutarbalikkan fakta, dan mendelegitimasi pemerintahan Prabowo.

Pola ini sangat terbaca. Bukan kejadian alamiah. Ini adalah cyber warfare yang diorkestrasi dari satu komando. Tujuannya menciptakan distrust (ketidakpercayaan) publik yang akut terhadap Prabowo. Masyarakat didorong untuk meragukan dan marah kepada kepemimpinan Prabowo akibat hasutan media sosial. Jika ini berhasil diwujudkan, saat itulah karpet merah digelar untuk Gibran agar tampil sebagai “pahlawan penyelamat”.

Orkestrasi politik ini kian benderang jika kita membaca pergerakan sang ayah, Joko Widodo. Mantan presiden ini tampak belum rela melepaskan panggung kekuasaan. Dia gencar melakukan safari politik keliling Indonesia. Tentu saja, publik yang melek politik membacanya bukan jalan-jalan, apalagi silaturahmi biasa.

Kunjungan ke Lampung, misalnya, memicu kegaduhan luar biasa. Ada penolakan masyarakat lapis bawah dari segala elemen; mahasiswa, aktivis, emak-emak, dan lainnya. Tapi pada saat yang sama, segelintir elite lokal justru menganugerahinya gelar “Paduka Pemuka Bangsa”.

Yang paling mencolok tentu saja prosesi adat yang menyertakan adegan menginjak kepala kerbau. Bagi sebagian kalangan yang paham akan bahasa simbol, ini adalah pesan politik tingkat tinggi. Banyak yang menafsirkan bahwa aksi menginjak kepala kerbau tersebut merupakan simbol keberanian Jokowi untuk “menginjak” partai lamanya. Faktanya, PDIP berlambang kepala banteng. Sebuah pesan intimidatif bahwa Geng Solo masih memiliki taji dan nyali untuk menggilas lawan politiknya.

Kolaborasi Jahat Jokowi dan Oligarki

Semua manuver dan gerilya tadi tentu membutuhkan dana sangat besar. Publik percaya, Jokowi punya uang sangat banyak. Politisi senior PDIP Beathor Suryadi, misalnya, yakin di rumah Jokowi ada bungker berisi duit. Jumlahnya sangat fantastis, ratusan triliun. Dia bahkan menyebut masih ada sejumlah bungker di beberapa tempat lain.

Meski begitu, ikhtiar menjatuhkan Prabowo dan segera menaikkan Gibran berkelindan dengan kepentingan oligarki. Mereka siap dengan senang hati mendanai semua gerakan kolosal ini. Biaya safari politik Jokowi, gerilya PSI, dan bayaran para buzzer/influencer cuma remah-remah bagi oligarki.

Di sinilah kita melihat kongkalikong jahat antara penguasa dinasti dan para oligarki hitam. Yang disebut terakhir adalah para penikmat Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia. Selama sepuluh tahun terakhir, mereka telah mengeruk kekayaan alam kita dengan nilai fantastis hampir tanpa tersentuh hukum. Angkanya mencapai belasan bahkan puluhan ribu triliun rupiah.

Namun, kenyamanan mereka terusik di era Prabowo. Langkah tegas pemerintah yang mulai menyita jutaan hektare perkebunan dan pertambangan ilegal membuat para oligarki ini meradang. Kemarahan mereka makin memuncak ketika pemerintah membabat habis praktik under-invoicing (pemanipulasian nilai faktur yang lebih rendah) dan transfer pricing—modus klasik yang selama ini digunakan untuk melarikan modal ke luar negeri dan menghindari pajak.

Ditambah hadirnya kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (SDI), menjadi pukulan telak yang mematikan bagi mereka. Kran-kran penyelundupan ditutup. Celah manipulasi disumbat. Kehilangan potensi jarahan ribuan triliun membuat para oligarki gelap mata. Mereka menemukan sekutu yang sepadan pada diri Jokowi yang juga sedang panik mengamankan masa depan politik anak-anaknya.

Maka, terjadilah kongsi jahat itu: Jokowi butuh kekuasaan dan proteksi untuk dinastinya. Sementara oligarki butuh kembali mengeruk SDA Indonesia tanpa gangguan. Tujuan akhir dari kongsi ini sangat mengerikan: menjatuhkan Prabowo secepatnya. Mereka tidak mau menunggu sampai 2029.

Tekanan fiskal. Rupiah yang digoyang. Demonstrasi yang dirancang dan ditunggangi. Fitnah yang ditebar buzzer di media sosial. Semua itu adalah peluru-peluru yang ditembakkan secara bersamaan untuk menciptakan instabilitas nasional.

Prabowo?

Melihat kenyataan yang kasat mata ini, muncul satu pertanyaan mendasar yang krusial bagi masa depan bangsa: Apakah Prabowo menyadari semua manuver di sekelilingnya ini? Jika jawabannya Ya, lantas strategi dan antisipasi apa yang sedang disiapkan oleh sang Jenderal?

Namun, jika jawabannya Tidak, mosok seorang Presiden, mantan Danjen Kopassus, mantan Pangkostrad tidak menyadari bahwa dia sedang dikepung dari dalam rumahnya sendiri? Bukankah presiden punya semua perangkat untuk mendeteksi setiap pergerakan seperti ini? Ibarat kata, tak ada sebatang jarum pun yang jatuh tanpa sepengetahuan presiden!

Sebagai rakyat, kita harus jujur melihat potensi ancaman ini. Kita wajib mengingatkan Presiden Prabowo untuk tetap tegak, waspada. Yang lebih penting lagi, publik harus mendorong agar Prabowo berani menyikat balik. Upaya kembalinya kekuatan Jokowi dan Geng Solo harus dicegah demi keselamatan negara.

Tidak bisa tidak, apa yang dilakukan Geng Solo dan oligarki ini adalah kudeta merangkak. Kudeta senyap tapi sistematis dan terencana dengan sangat baik. Jika upaya percepatan penggantian kekuasaan ini terjadi, Prabowo adalah korban pertama. Dia terjungkal dari kursi presidennya.

Tapi, korban kudeta ini bukan hanya Prabowo. Seluruh rakyat Indonesia akan menghadapi bencana besar. Kita terancam dipimpin oleh sosok nirkualitas seperti Gibran. Di belakang sosok Gibran yang minim pengalaman politik substansial itu, ada Jokowi yang mengendalikan benang merahnya. Di belakang Jokowi, bercokol kekuatan oligarki domestik yang serakah. Dan di belakang oligarki, ada kepentingan geopolitik raksasa seperti Republik Rakyat China (RRC) yang siap mencengkeram kedaulatan ekonomi, politik, dan hukum kita.

Indonesia sedang berada di persimpangan jalan. Ini sangat berbahaya. Gibran ternyata terbukti tidak senaif yang dikira banyak orang. Dia makin pintar membaca celah dan taktis. Karena itu, dia makin berbahaya bagi stabilitas pemerintahan saat ini.

Presiden Prabowo harus segera mengambil langkah tegas sebelum semua terlambat. Jargon satu musuh terlalu banyak dan seribu teman sedikit harus ditinjau ulang. Teman yang banyak artinya kompensasi yang banyak pula. Di antara para teman, banyak juga yang penjilat. Yang paling bahaya, justru teman yang diam-diam pengkhianat.

Prabowo harus waspada dan tegas. Bertindak cepat dan tepat. Eliminasi setiap potensi ancaman yang ada. Singkirkan sikap ewuh-pakewuh apalagi rasa utang budi. Kalaupun, sekali lagi: ini kalaupun, Prabowo berutang budi, cukup satu tahun untuk melunasi. Tidak boleh merasa utang budi politik sepanjang masa.

Prabowo harus menjaga jangan sampai istana yang megah runtuh dari dalam. Jangan sampai bangsa dan rakyat Indonesia terjerumus dalam derita berkepanjangan. Jangan sampai semua itu terjadi karena kelalaian mendeteksi musuh dalam selimut yang bekerja untuk “tetangga sebelah” dan mantan penguasa yang telah lengser. []

Penulis :

MoneyTalk, Jakarta – Koordinator Kajian Politik Merah Putih, Sutoyo Abadi, menilai pertarungan menuju Pilpres 2029 akan berlangsung keras, brutal, dan jauh dari norma serta etika politik yang sehat.

Dalam rilis kepada wartawan, Kamis (14/5/2026), Sutoyo menyebut sejak era pemerintahan Joko Widodo, negara telah berada dalam cengkeraman oligarki dan kapitalisme politik. Menurutnya, kondisi tersebut justru berpotensi semakin menguat pada era pemerintahan Prabowo Subianto.

Sutoyo mengungkapkan bahwa Jusuf Kalla dan Amien Rais disebut tengah menyiapkan langkah politik besar untuk mendorong Anies Baswedan maju dan memenangkan Pilpres 2029.

“Ini bukan sekadar dukungan politik biasa, tetapi semacam warisan terakhir untuk mengembalikan negara ke khitah sesuai amanah para pendiri bangsa,” ujar Sutoyo.

Menurutnya, Jusuf Kalla memainkan peran strategis melalui jaringan elite, diplomasi, dan dukungan logistik politik. Ia menyebut JK sebagai “dirigen paling dingin” dalam orkestrasi politik Indonesia.

“Dukungan JK berarti terbukanya akses elite dan kekuatan logistik yang besar. Ia akan menjahit kembali jaringan pengusaha dan diplomat agar Anies tidak dipandang sebagai orang luar oleh pemegang modal,” katanya.

Sementara itu, Amien Rais dinilai memiliki kekuatan berbeda, yakni kemampuan menggerakkan basis massa ideologis dan akar rumput yang haus perubahan.

“Jika JK menyiapkan karpet merah di istana dan gedung pencakar langit, Amien Rais menyiapkan pasukan di lorong perjuangan rakyat,” tulis Sutoyo.

Ia menyebut aliansi JK-Amien-Anies sebagai kombinasi antara kekuatan uang, jaringan, dan militansi politik yang berpotensi menjadi kekuatan besar menghadapi kekuasaan.

Sutoyo juga memprediksi benturan keras akan terjadi antara politik model lama yang mengandalkan lobi elite dan narasi moral melawan politik modern yang menurutnya bertumpu pada bansos, kekuatan uang, dan pengaruh birokrasi kekuasaan.

“Pilpres 2029 akan berjalan brutal, jauh dari tata krama, norma, dan etika politik yang sewajarnya,” tegasnya.

Dalam rilisnya, Sutoyo turut mengingatkan masyarakat agar tidak kembali menjadi korban politik bantuan sosial dan janji-janji kekuasaan yang dinilai manipulatif.

Ia juga meminta Anies Baswedan tidak hanya tampil sebagai intelektual, tetapi juga menjadi politisi yang cerdik, kuat, dan militan menghadapi pertarungan politik mendatang.

MoneyTalk, Jakarta – Deklarasi Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR) yang digelar di Gedung Joeang 45, Jakarta, memantik sorotan tajam terhadap arah kekuasaan politik nasional serta dugaan kuatnya pengaruh oligarki dalam pemerintahan. Forum yang dihadiri aktivis, akademisi, purnawirawan, buruh, ulama hingga kelompok emak-emak itu melontarkan lima tuntutan keras, termasuk mendesak Presiden Prabowo Subianto membersihkan pemerintahannya dari dominasi oligarki.

Dalam pidato pembukaan, M. Said Didu menegaskan adanya kesepakatan melawan apa yang ia sebut sebagai “geng SOP” — akronim dari Solo, Oligarki, dan Parcok. Ia menyebut konsentrasi kekuasaan pada segelintir elite sebagai ancaman nyata bagi kedaulatan rakyat.

“Rakyat harus bersatu merebut kembali kedaulatan dari oligarki,” ujarnya dalam pernyataan langsung di hadapan peserta deklarasi.

Lima presidium GMKR kemudian membacakan tuntutan yang mencakup ajakan persatuan rakyat, permintaan pertanggungjawaban pihak yang menyerahkan kedaulatan pada oligarki, penghentian perlindungan aparat terhadap elite ekonomi, pembersihan pemerintahan, hingga tuntutan mengadili Joko Widodo serta memakzulkan Gibran Rakabuming Raka.

Penulis Syafril Sjofyan dalam analisisnya menyebut tidak ada bukti hukum resmi yang menempatkan Prabowo sebagai bagian dari oligarki. Namun secara politik, relasi kekuasaan dan jejaring elite dinilai menjadi indikator penting.

Ia menjelaskan secara tidak langsung bahwa kedekatan pemerintah dengan kepentingan ekonomi besar biasanya terlihat dari lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran korporasi, regulasi yang berpihak, serta proyek bermasalah yang tetap berjalan.

Kasus proyek strategis seperti PIK 2, menurutnya, kerap dijadikan cermin untuk menilai ketegasan negara. Jika pelanggaran korporasi tidak ditindak, kondisi itu dapat mengarah pada apa yang disebut sebagai state capture atau negara yang dikendalikan kepentingan tertentu.

Syafril memetakan tiga kemungkinan posisi presiden: pemimpin yang berani mematahkan oligarki, manajer kompromi yang menjaga keseimbangan, atau bagian dari jejaring oligarki itu sendiri. Ia menilai kesimpulan akhir tetap membutuhkan data konkret, bukan sekadar klaim politik.

GMKR juga menyoroti agenda reformasi kepolisian. Forum Tanah Air Diaspora meragukan komitmen perubahan karena komite reformasi justru diisi figur-figur yang dianggap bertanggung jawab atas kondisi Polri satu dekade terakhir.

Nama-nama seperti Tito Karnavian, Idham Azis, dan Kapolri aktif Listyo Sigit Prabowo disebut sebagai bagian dari struktur lama yang dinilai belum mampu menghadirkan institusi kepolisian profesional dan bebas intervensi politik.

Syafril bahkan mengkritik keras sikap Kapolri yang dianggap menentang putusan Mahkamah Konstitusi terkait posisi Polri. Ia juga mempertanyakan rencana pemberian tanda kehormatan kepada Kapolri oleh presiden, yang menurutnya berlawanan dengan semangat reformasi.

Dalam tulisannya, Syafril menguraikan empat strategi umum oligarki dalam melemahkan gerakan rakyat: kooptasi personal terhadap tokoh kritis, fragmentasi internal gerakan, delegitimasi publik melalui framing negatif, serta tekanan ekonomi terhadap sumber pendanaan aksi.

Ia menilai sejarah menunjukkan kemenangan perjuangan rakyat selalu ditentukan oleh tiga pilar utama: persatuan, strategi, dan kekuatan moral-spiritual. Tanpa persatuan, gerakan mudah terpecah; tanpa strategi, energi hanya menjadi ledakan sesaat; tanpa moral, perjuangan rentan dibeli dan dibajak elite.

Menutup refleksinya, Syafril berharap momentum Ramadan dapat dimanfaatkan GMKR untuk memperkuat konsolidasi gerakan secara matang dan berkelanjutan.
Ia menegaskan bahwa kemenangan rakyat bukan lahir dari kemarahan spontan, melainkan dari tekanan hukum, dominasi narasi, konsistensi elektoral, serta ketahanan gerakan dalam sistem demokrasi.

“Ini bukan sekadar menjatuhkan kekuasaan, tetapi membangun daya tekan rakyat yang konsisten,” tulisnya.

Deklarasi GMKR pun menjadi penanda meningkatnya tensi kritik terhadap pemerintahan baru, sekaligus membuka babak baru perdebatan publik: benarkah kekuasaan semakin terkonsentrasi, atau justru sedang menuju koreksi arah demokrasi.

MoneyTalk, Jakarta – Demokrasi Indonesia hari ini berjalan nyaring oleh hiruk-pikuk pemilu, baliho raksasa di sudut-sudut kota, dan janji kesejahteraan yang berulang setiap lima tahun. Namun di balik keramaian elektoral itu, ada kekuatan sunyi yang bekerja jauh lebih efektif: oligarki. Mereka tidak berdiri di panggung kampanye, tetapi menentukan siapa yang boleh naik ke panggung itu sejak awal.

Di sebuah desa pinggiran Jawa, seorang petani pernah berkata lirih setelah pemilu usai, “Yang berubah cuma fotonya. Hidup kami tetap begini.” Kalimat sederhana itu merangkum problem besar demokrasi elektoral Indonesia: prosedurnya berjalan, tetapi substansinya kerap tertinggal.

Oligarki tidak hadir secara tiba-tiba. Ia tumbuh subur di dalam sistem demokrasi yang mahal. Biaya politik yang tinggi—dari pencalonan, kampanye, logistik saksi, hingga konsolidasi partai—membuka ruang lebar bagi pemilik modal besar untuk masuk dan menentukan arah kekuasaan.

Modal yang diberikan bukanlah amal. Ia adalah investasi politik. Setelah kandidat terpilih, balasan pun ditagih: kebijakan yang ramah terhadap kepentingan bisnis, kemudahan perizinan, pengamanan proyek strategis, hingga pembentukan regulasi yang menguntungkan segelintir elite ekonomi.

Dalam praktik ini, demokrasi elektoral berubah menjadi mekanisme seleksi elite berbasis modal, bukan berbasis gagasan atau keberpihakan pada rakyat.

Secara formal, pemilu Indonesia sah dan konstitusional. Rakyat memilih langsung presiden, kepala daerah, dan wakil rakyat. Namun pertanyaan mendasarnya: sejauh mana pilihan rakyat benar-benar bebas?

Ketika hampir semua kandidat utama disokong jejaring oligarki yang sama, maka kompetisi menjadi semu. Rakyat memilih, tetapi pilihannya sudah disaring oleh kekuatan modal sejak hulu. Demokrasi tetap hidup secara prosedural, tetapi terkunci secara struktural.

Seorang aktivis muda di Jakarta pernah berujar, “Kita memilih setiap lima tahun, tapi kebijakan ditentukan setiap hari oleh mereka yang tak pernah kita pilih.” Inilah paradoks demokrasi elektoral yang dikuasai oligarki.

Oligarki tidak hanya mempengaruhi individu pejabat, tetapi juga membentuk watak negara. Negara yang seharusnya menjadi wasit berubah menjadi pemain. Regulasi tidak lagi semata untuk kepentingan publik, melainkan kompromi antara kekuasaan politik dan kepentingan modal.

Akibatnya terasa nyata:

1. Ketimpangan ekonomi melebar

2. Sumber daya alam dieksploitasi tanpa perlindungan memadai

3. Ruang hidup rakyat kecil terdesak oleh proyek besar

4 Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas

Demokrasi kehilangan makna etiknya ketika keadilan sosial tidak lagi menjadi tujuan utama.

Dalam demokrasi elektoral yang dikuasai oligarki, rakyat direduksi menjadi penonton. Partisipasi dibatasi pada pencoblosan, bukan pada penentuan arah kebijakan. Aspirasi rakyat seringkali berhenti di baliho dan janji kampanye, lalu menguap setelah pelantikan.

Padahal, demokrasi sejatinya bukan hanya soal memilih, tetapi soal mengontrol kekuasaan. Tanpa kontrol publik yang kuat, oligarki akan terus mengonsolidasikan pengaruhnya melalui partai politik, parlemen, birokrasi, hingga aparat penegak hukum.

Pertanyaannya kini bukan lagi apakah oligarki ada, melainkan apakah demokrasi Indonesia mampu membatasi dominasinya.

Harapan masih terbuka, tetapi tidak datang dengan sendirinya. Ia mensyaratkan:

-Reformasi pendanaan politik agar kontestasi tidak sepenuhnya dikuasai modal besar

-Penguatan partai politik berbasis ideologi dan kaderisasi, bukan sekadar kendaraan elektoral

-Transparansi dan akuntabilitas kebijakan publik

-Penguatan gerakan masyarakat sipil dan pers independen sebagai penyeimbang kekuasaan

Jika tidak, demokrasi elektoral hanya akan menjadi ritual lima tahunan yang melegitimasi kekuasaan oligarki.

Demokrasi tanpa keadilan sosial adalah ilusi. Pemilu tanpa kedaulatan rakyat adalah prosedur kosong. Masa depan politik Indonesia sangat ditentukan oleh keberanian kita menjawab satu pertanyaan mendasar: apakah negara ini akan terus dikelola untuk segelintir elite, atau dikembalikan kepada rakyat sebagai pemilik sah kedaulatan?

Jika oligarki terus dibiarkan menunggangi demokrasi elektoral, maka yang tersisa hanyalah demokrasi tanpa ruh—ramai di bilik suara, sepi di meja kebijakan.

Penulis : Nano Hendi Hartono, Wartawan Senior

MoneyTalk, Jakarta – Pemerhati kebijakan publik sekaligus mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, menyerukan agar Presiden Prabowo Subianto segera menghentikan apa yang ia sebut sebagai “perampokan tambang oleh Geng SOP (Solo–Oligarki–Parcok)” yang menurutnya masih berlanjut hingga saat ini.

Melalui unggahan di media sosialnya, Said Didu menuding praktik tersebut dibungkus dengan narasi hilirisasi dan dikoordinir langsung oleh Ketua Satgas Hilirisasi, Bahlil Lahadalia. Ia menilai, program yang sejatinya dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam justru menjadi alat untuk menyerahkan tambang negara ke pihak asing, terutama Tiongkok.

“Setelah hampir seluruh tambang negara dan rakyat diserahkan ke asing lewat bungkus hilirisasi dengan fasilitas bebas pajak dan bebas bea, kini tambang BUMN pun diincar lewat modus yang sama,” tulis Said Didu, Senin (20/10/2025).

Menurutnya, saat ini PT Aneka Tambang (Antam) menjadi sasaran utama. Ia menilai Antam dipaksa oleh Satgas Hilirisasi untuk menyerahkan tambang nikelnya melalui mekanisme divestasi saham dengan dalih pembangunan pabrik baterai listrik.

Said Didu menyoroti kejanggalan dalam skema yang dirancang Satgas Hilirisasi. Ia mempertanyakan mengapa harus melibatkan pihak swasta dalam negeri sebagai pihak ketiga, padahal kerja sama dapat dilakukan langsung antara BUMN dan perusahaan asing pemilik teknologi.

“Kenapa Antam harus dirampok lewat bungkus divestasi? PT Antam dipaksa melepaskan pengendalian pengelolaan tambang ke konsorsium yang sudah ditetapkan oleh Bahlil. Padahal cukup kerja sama, tanpa kehilangan kendali atas tambang,” tegasnya.

Lebih jauh, ia mengungkap bahwa pemilik saham mayoritas dari perusahaan swasta mitra lokal dalam konsorsium tersebut disebut-sebut merupakan pengurus partai politik yang dekat dengan Dinasti Solo dan oligarki yang berafiliasi dengan lingkaran kekuasaan sebelumnya.

Said Didu menyebut praktik semacam ini berpotensi melanjutkan skema yang sama seperti masa lalu, di mana kekayaan alam nasional diserahkan kepada segelintir pihak dengan iming-iming investasi hilirisasi.

“Ini bukan hilirisasi, tapi perampokan dengan bungkus hilirisasi,” pungkasnya.

Seruan Said Didu ini menjadi sorotan publik karena ia secara langsung meminta Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan dan menghentikan praktik yang disebutnya sebagai perampokan sumber daya alam oleh kelompok yang bersembunyi di balik program hilirisasi nasional.

MoneyTalk, Jakarta – Kita harus waspada, jurus adu domba antara kelompok masyarakat yang dimotori Hercules VC kelompok masyarakat yang dipelopori Sugengwaras, setelah pernyataan Polres Tangerang terkait Keputusan dan penetapan SAID DIDU yang dipanggil sebagai saksi dalam kasus penindasan di PIK 2 dinyatakan TIDAK DITAHAN.

AGUAN sang OLIGARKI, secara tidak langsung sebagai kompor adu domba antara masyarakat kelompok Hercules dan kelompok Sugengwaras.

Oleh karenanya saya mengimbau, agar kita tetap waspada atas adu domba ini.

Saya sebagai mantan militer yang pernah bertugas di TIMOR TIMUR, sangat paham terhadap karakter rakyat Timor Timur (TIM TIM).

Rakyat TIM TIM pada umumnya berkarakter bagus, pemberani, sumbu pendek dan mudah disemangati.

Tapi, di balik itu, rakyat TIM TIM memiliki jiwa yang luwes, lembut dan penyayang.

Maka menyikapi komentar saudara Hercules di video yang berdurasi 2′ 30″, saya secara pribadi hanya tersenyum.

Kenapa?

Itu bukan karakter Hercules asli, dengan kata lain settingan dari kepanjangan tangan AGUAN.

Saya mengimbau, kita, baik pihak Saudara HERCULES maupun pihak Sugengwaras, tidak perlu terpancing dan terpengaruh. Apalagi dalam masa tenang menjelang pencoblosan dan pasca Pilkada.

Tanggung jawab saudara Hercules sebatas hilangnya perhatian masyarakat pada video itu.

Saya yakin saudara Hercules tidak serius atas perkataanya, karena pihak Hercules akan berhadapan dengan rakyat Kecamatan Kosambi, Tangerang, dan Banten yang tertindas.

Apalagi H HERCULES, jauh berbeda dengan Hercules muda dahulu.

Beliau sudah semakin banyak makan ilmu dan pengalaman.

Islam mengajarkan ilmunya yang telah dimiliki oleh saudara HERCULES.

Saya yakin beliau berpandangan DI ATAS LANGIT MASIH ADA LANGIT!

Sekali lagi, saya mengimbau, kita bantu pemerintah dhi BPK Presiden Prabowo, agar Indonesia tetap tenang, damai dan berprestasi.

Semoga Alloh SWT senantiasa, membimbing dan melindungi kepada kita semua, serta memberikan jalan terbaik kepada kelompok saudara Hercules dan Sugengwaras.

Amiin Aamiin Aamiin YRA….

ALLOHU AKBAR!

MERDEKA!

Bandung, 26 November 2024, Kol Purn Sugengwaras

MoneyTalk, Jakarta – Abstrak, Teori Kebenaran dianut kaum oligarki (konglomerat), harus segera dipangkas.

Pada hakekatnya rakyat bangsa Indonesia, tidak pernah berada pada posisi di persimpangan jalan, pada saat kondisi apapun akibat dari pengaruh praktik politik globalisasi (interaksi kehidupan bangsa-bangsa internasional), andai saja bangsa ini selalu berpegang teguh serta menerapkan teori hakekat kebenaran dengan versi Teori Pancasila untuk menolak konsep Teori Kebenaran versi western-isme.

“Teori Kebenaran” sesuai filosofi, hasil buah pikir dari William James Sidis (WJ. Sidis) filsuf yang hidup pada abad ke 18-19 pra awal kehidupan modern atau awal pemikiran demokratisasi di Amerika Serikat, merupakan teori pragmatisme yang menekankan bahwa, “kebenaran suatu ide atau konsep harus dinilai berdasarkan efek praktisnya”. Juga menurutnya, “kebenaran tidak bersifat mutlak dan tetap, melainkan tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu. Karena, kebenaran adalah sesuatu yang dinamis, tidak statis, dan berubah seiring dengan perkembangan pengalaman fungsionalitas atau kebutuhan dan kepentingan, kebenaran tidak dapat lepas dari pengenalan yang dilakukan semata disebabkan oleh akal dan daya guna (utilitas)”.

Maka jika dianalisa, “Teori Kebenaran” menurut WJ. Sidis, segala peristiwa harus selalu dilandasi akal yang mengarah ke faktor kepentingan atau pragmatisme, sebuah sisi pandang sempit dengan manfaat sesaat atau kebenaran suatu gagasan tidaklah dikatakan sebagai “benar”, melainkan “menjadi benar” andai tidak menimbulkan kerugian atau kerusakan.

Serius, inilah mungkin pola pikir WJ. Sidis cermin yang lebih meninggikan status fungsi hukum asas manfaat (utilitas) dibanding fungsi keadilan, sehingga paham kebenaran menurut WJ. Sudis narasinya menolak adagium “Salus Populi Supreme Lex Esto” atau menolak substantif daripada hukum yang mengatur orang banyak (bangsa) yang tertinggi semata-mata hanya demi tegaknya keadilan bagi bangsa tersebut, sesuai teori yang dinyatakan Marcus Tullius Cicero, adagium yang dikemukakan didalam bukunya “De Legibus (Tentang Hukum)”. Seorang negarawan romawi kuno, pengacara, filsuf, penulis dan orator (106 SM – 43 SM).

Namun setelah Cicero, ternyata muncul tipikal filsuf oriented pragmatis, yang faham nya justru datang dari “orang pandai”. karena terbukti biografi WJ. Sidis saat umur 3 tahun sudah pandai membaca, saat 4 tahun sidah pandai mengetik, usia enam tahun, sudah lancar berbahasa Inggris, Rusia, Prancis, Jerman, dan Ibrani, dan pada saat yang sama ia juga menguasai bahasa Latin dan Yunani. Dan pada usia muda sudah berbagai gelar disiplin ilmu WJ Sidis dapatkan, namun konsep berpikirnya berorientasi kepada asas fungsionalisme, hal yang politis dan pragmatis.

Dalam konsep WJ. Sidis kebenaran suatu gagasan ditakar dari efek-efek praktis dan tindakan yang mengikuti gagasan tersebut. Kata WJ. Sidis “Ide-ide yang benar adalah ide-ide yang dapat serasikan, kita umumkan berlakunya, kita kuatkan dan kita periksa. Sebaliknya jika tidak serasi manfaatnya karena akibatkan kerusakan adalah ide yang salah.”

Tentu “Teori Kebenaran” WJ. Sidis beda jauh dari fungsi hakekat kehidupan menurut aliran teologis dengan konsep berpikir dari Lucius Calpurnius Piso Caesoninus pada tahun 43 SM dengan diktumnya “fiat justicia ruat caelum”. Sidis juga mengenyampingkan karakter yang menjadi prinsip teori yang ada di abad ke 3 SM dari sang filsuf Aristoteles mengenai hakekat “Kebenaran”, yaitu “sesuatu yang ada berarti ada, atau sesuatu yang tidak ada berarti tidak ada, adalah benar”. Artinya Aristoteles mendambakan hidup dan kehidupan yang harus ideal atau perilaku melulu dalam kebenaran atau masyarakat bangsa yang berfikir dan berperilaku harus selalu jujur atau tidak pragmatic dan ketika menyatakan sesuatu tanpa fakta artinya adalah omong kosong.

Walau aristotelianisme memandang bahwa Tuhan ada namun hanya menciptakan pergerakan di alam semesta, lalu tidak mengurus lagi alam semesta dan ciptaan-Nya.

Sedang teori Kebenaran Korespondensi, atau Correspondence Theoryof Truth atau accordance theory of truth, sebuah teori yang berpandangan bahwa pernyataan- pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju pernyataan tersebut.

Maka andai hasilnya tidak konstruktif dari sisi pandang munculkan dampak kerusakan, adalah tidak berguna (Teori Kebenaran).

Sementara “majas” atau analogi sebuah upaya menjunjung tinggi kebenaran yang telah timbulkan kerusakan namun demi untuk perbaikan moralitas daripada bakal terperosok jauh kelak dalam kehancuran adalah sebuah resiko perilaku amar makruf nahi munkar sekalipun bumi rana isinya menjadi rusak karena langit runtuh.

Dan realitas pada kehidupan golongan muslim sejak abad 6-7 M. Masih senyawa dengan para filsuf Yunani dan atau Romawi kuno Marcus Tullius Cicero, Lucius Calpurnius Piso Caesoninus dan masih bisa beradaptasi variabel dengan arietoteliaisme, yaitu konsep yang (“masih”) sejajar dengan prinsip “amar makruf nahi munkar atau konsep teologis.

Sedangkan konsep Teori Kebenaran adalah pragmatis, karena menganggap perjuangan menjunjung tinggi hakekat kebenaran disertai pelaksanaan yang radikal atau konsisten atau kaffah adalah pola pikir yang keliru, inilah salah satu konsep yang bertentangan dengan konsep NKRI Teori Panca Sila, namun nyata Teori Kebenaran (kebenaran subjektivitas) malah transparansi diberlakukan, dengan pola menjadi ketentuan daripada sistim oligarkis, politik kekuasaan yang terbentuk atau sengaja sepakat dibentuk melalui konspirasi politik antara sekelompok kecil penguasa dan kelompok kecil pengusaha besar (konglomerasi) namun menguasai semua sektoral atau seluruh bidang kehidupan di tanah air (ekpolhukbud).

Maka jika dikomparasi dengan pola kehidupan di tanah air saat ini, teori kebenaran korespondensi versi WJ. Sidis, dari hasil analisa penulis melahirkan interpretasi atau perspektif dari sisi pandang antropologi wujud Teori Kebenaran adalah aliran fungsionalisme atau teori yang berfokus pada saling ketergantungan dalam suatu lembaga. Teori ini menjelaskan pola perilaku untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan sistem sosial harus dapat menghindarkan konflik yang bakal berakibat kerusakan atau korban (manusia dan lingkungan hidup), namun absurd dan hasil kenyataan dari Teori Kebenaran William James Sidis. Karena sejarah pada bangsa-bangsa, dan pada Negara RI terbukti hasilnya justru tranparansi absolut merusak sisi kehidupan sosial dan termasuk merusak lingkungan hidup adat, adab dan budaya yang semestinya dijaga serta dilestarikan (genuine dan HAM).

Maka tiada jalan di persimpangan untuk bangsa ini, dan agar tidak terbawa arus dari berbagai budaya asing dan imbas modernisasi hasil interaksi sosial, termasuk kehadiran IT yang menggunakan sistem komputerisasi tentunya, penguasa pemerintahan dalam penyelenggaraan negara, harus tetap berpedoman kepada “Teori Kesepakatan Bangsa NRI; yakni teori Panca Sila, teori pijakan atas dasar historis politik hukum berdirinya NKRI yang sungguh tak terlepas daripada konteks berpikir yang beralaskan konsep teologis.

Sehingga kebutuhan untuk menghentikan proses degradasi moralitas membutuhkan tarap radikalisme edukasi dalam mengimplementasikan law enforcement atau penegakan hukum pada semua sektor bidang (ekpolhukbud) melalui pola kembali mengadopsi teori teologis yang terdapat pada sila-sila yang ada pada Teori Panca Sila, teori tentang akhlak sebagai faktor penting dari etika dan moralitas atau tata cara berperilaku dengan mentalitas berpikir yang melulu merujuk teori asas-asas panca sila, sesuai gagasan yang sudah dicetus suarakan melalui konsep REVOLUSI AKHLAK OLEH SOSOK ULAMA BESAR INDONESIA, DR. HABIEB RIZIEK SHIHAB/ HRS DENGAN SALAH SATUNYA MENGGUNAKAN TEORI OBTSJUBEDIL DR. EGGI SUDJANA/ BES, yang merupakan kumulasi metode hukum atau perilaku bangsa yang mesti berpikir serta berperilaku dan atau bersikap dengan didasari Objektifitas, Terstruktur, Sistematik, Jujur, Benar dan Adil.

Dan idealnya prinsip OBTSJUBEDIL disuritauladankan utamanya dan prioritas diterapkan oleh pemimpin tertinggi dan tinggi dari para penguasa pejabat publik pemerintahan atau lembaga eksekutif juga oleh seluruh penyelenggara negara di badan legislatif dan yudikatif, sehingga asas atau prinsip berperilaku (behavioral principles) pastinya bakal menjadi role model terhadap pola kehidupan generasi saat ini dan setelahnya (generalis dan Lintas SARA) dari sabang hingga merauke, yang implikasi positifnya, dapat menghapus degradasi moral (dampak moral hazard kekinian sejak rezim Jokowi dan rezim masa lalu) pada semua faktor kehidupan bangsa dan negara, baik pada sektor politik termasuk adab/ etika dan budaya bangsa, serta memperbaiki dan memangkas sistim berbisnis dalam bidang ekonomi dan mengevaluasi serta merevisi atau membatalkan sebagian sistim hukum dan mengamandemen konstitusi dasar.

Sehingga fungsi hukum yang harus menghasilkan kepastian hukum/ legalitas dan manfaat/ utilitas serta keadilan/ justicia, maksimal akan terwujud dan perilaku oligarkis yang telah terbukti menuai kerusakan moral yang penerapannya melalui sistem “diskresi politik ekonomi dan regulasi resmi” yang sesat namun dilegitimasi, dan tanpa sungkan dan tanpa rasa malu dari para stakeholder penguasa eksekutif yang berkolaborasi dengan kelompok legislatif (politik konspirasi) PERIHAL JUAL BELI HARGA DIRI BANGSA INI KEPADA KONGLOMERAT ASENG DAN ASING SENGAJA DIPERTONTONKAN.

Sehingga selanjutnya perilaku kerusakan moral ini dapat segera disetop, walau terpaksa dengan awalan “beresiko kerusakan” sekalipun oleh sebab keadaan keterpaksaan (force mejeur) melalui lahirnya gerakan teori Turun Rame-Rame yang harus Konstitusional Jo. Aksi Kebebasan Menyampaikan Pendapat Jo. Peran Serta Masyarakat, sebagai wujud dukungan atau support terhadap GERAKAN MORAL REVOLUSI AKHLAK dengan menggunakan teori OBTSJUBEDIL sebuah wujud dalam kerangka kewajiban setiap manusia untuk ber – amarmakruf nahiwamunkar atau fiat justicia ruat caelum serta HUKUM YANG TERTINGGI ADALAH SEMATA DEMI TEGAKNYA KEADILAN BAGI RAKYAT (salus populi supreme lex esto).

Oleh karenanya demi mencegah dan menghindari terjadinya amuk massa akibat psikologis massa pada momentum “turun rame -rame” yang bisa saja berlanjut merevolusi gerakan menjadi revolusi sosial, karena begitu lama dan dalam terpendam, sehingga berdampak sulit terkendali., maka selebihnya prinsip metode revolusi akhlak melalui teori OTSJUBEDIL dan kesemuanya pola pelaksanan dari teori yang selaras atau tidak melanggar Dasar Negara Panca Sila dan UUD. 1945 HARUS SEGERA URGENSI DIBERLAKUKAN UTAMANYA DIMULAI OLEH SELURUH PENYANDANG JABATAN SEBAGAI PENYELENGGARA NEGARA TANPA TERKECUALI PADA SEMUA ELEVASI.

Penulis: Damai Hari Lubis, Ketua Aliansi Anak Bangsa

MoneyTalk, Jakarta – Pelaksanaan proyek PIK-2 sudah makan banyak korban, terutama rakyat yang tinggal di wilayah 9 kecamatan pesisir utara Provinsi Banten, membentang dari Tangerang ke arah Merak. Total rakyat yang menjadi korban bisa mencapai ratusan ribu orang. Di samping dipaksa keluar dari tempat tinggal dan menjual lahan dengan harga super murah, para korban proyek oligarki ini pun sebagian besar kehilangan mata pencaharian, sumber hidup dan kehidupan. Mereka juga tercerabut dari akar budaya leluhur dan adat yang telah hidup ratusan tahun. Tak sedikit korban rakyat korban PIK-2 menjadi gelandangan tak punya tempat tinggal, jatuh miskin, hidup tanpa pekerjaan, atau malah mati terkubur dilindas truk-truk PIK-2!

Pemaksaan, penindasan, penjajahan dan pembunuhan rakyat yang lemah ini berlangsung tanpa hambatan karena negara atau NKRI memang sudah tidak hadir di PIK-2. Pemerintahan negara yang berkuasa di PIK-2 adalah Negara Oligarki PIK-2 yang telah mengendalikan sebagian lembaga pemerintahan milik NKRI, mulai dari lurah, camat, menteri-menteri, hingga Presiden. Bahkan parlemen pusat dan daerah tunduk di bawah Negara Oligarki PIK-2 yang terdiri dari 2 unsur utama: pengusaha dan penguasa. Pengusaha tersebut meliputi pengembang, termasuk pelaksana proyek PIK-2, dan PANI yang dipimpin Aguan dan Salim. Sedang penguasa PIK-2 adalah para pejabat rezim oligarki yang dipimpin oleh Jokowi, Airlangga, dll.

Peran dan kendali rezim oligarki pimpinan Jokowi masih sangat kuat dalam pemerintahan Prabowo (non-Gibran, layak makzul). Sehingga, lebih dari 50% anggota Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Prabowo diyakini adalah “All Jokowi’s Men”, yang cukup kuat untuk mencengkeram kekuasaan dan menjalankan agenda-agenda rezim oligarki Jokowi. Maka, karena nilai bisnisnya dapat mencapai Rp 20.000 triliun, PIK-2 harus berlanjut. Tak heran jika cengekraman harus dipertahankan dengan berbagai cara, termasuk menggunakan politik sprindik, ancaman gangguan ekonomi dan keuangan terhadap Prabowo, serta pemaksaan agar Maruarar Sirait, diangkat jadi Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP).

Maruarar adalah “orang dekat Aguan” titipan pengusaha oligarkis berperan melancarkan berlanjut dan suksesnya PIK-2. Terlihat PIK-2 coba “diamankan” melalui proyek 3 juta unit rumah per tahun yang jadi agenda Prabowo. Launching proyek “populis” ini dipromote dengan menunjuk perusahaan milik Aguan sebagai pionir, berupa pembangunan 250 unit di Desa Sukawali, Tangerang. Aguan pun sempat menyatakan akan membangun masjid besar dan mewah di kawasan PIK-2. Jika agenda tipu-tipu ini sukses, bisa saja Prabowo terperangkap dan tak berdaya melawan Negara PIK-2. Padahal Prabowo pernah menyatakan tidak akan membiarkan praktik negara dalam negara (20/10/2024), yang tentu termasuk Negara PIK-2.

Sejalan dengan mempromosikan program populis dan sarat pencitraan seperti program 3 juta unit rumah dan kerjasama dengan Aguan, ternyata lembaga NKRI seperti Polri masih berkeja di bawah kendali Negara Oligarki PIK-2. Hal ini dibuktikan dengan pemanggilan M. Said Didu oleh Satreskrim Polresta Tangerang untuk keterangan sebagai saksi pada 19 November 2024. Pemanggilan dikaitkan dengan dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE tentang penyebaran informasi bersifat menghasut dan menimbulkan kebencian, Pasal 28 ayat (3) UU ITE tentang penyebaran berita bohong, serta Pasal 310 tentang pencemaran nama, dan Pasal 311 KUHP tentang fitnah.

Pemanggilan Said Didu diproses atas pengaduan ke Polresta Tangerang oleh Maskota, yang merupakan Kepala Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (APDESI) Kabupaten Tangerang sekaligus Kepala Desa Belimbing, Kecamatan Kosambi, Tangerang. Pelaporan Said Didu ini sangat jelas mengindikasikan sistem oligarki Negara PIK-2 masih bekerja secara sistemik: ada kerja oleh struktur Polri, ada oleh struktur ASN dan ada kerja pengendali, terutama pemilik PANI, Aguan dan Salim. Tujuannya membungkam suara-suara kritis. Padahal suara Said sangat dibutuhkan rakyat guna melawan penindasan dan penjajahan Negara PIK-2 “pimpinan Jokowi”, yang telah menetapkan PIK-2 sebagai proyek strategis nasional (PSN). Maka, rakyat harus bangkit dan membela Said Didu: We – People, Stand With Said Didu!

Sesuai ketentuan PP No.42/2021, ada tujuh manfaat yang didapat proyek jika memperoleh status PSN: 1) kemudahan perizinan dalam percepatan proses perencanaan, penyiapan, transaksi, konstruksi, dst.; 2) kemudahaan pembiayaan; 3) jaminan pemerintah jika biaya proyek bersumber pembiayaan lain; 4) fasilitas program dan anggaran untuk penanganan dampak sosial; 5) kemudahan penyelesaian masalah hukum yang timbul; 6) tax holiday yang berbeda dengan tax holiday yang berlaku saat ini; dan 7) mendapat fasilitas pajak daerah berupa pengurangan, pembebasan, pemotongan dan penundaan pembayaran pokok, maupun sanksi Pajak Daerah dan Retribusi daerah (PDRD).

Dengan status PSN, pengembang PIK-2 telah menjalankan proyek sesuka hati, kebal hukum dan amoral, terutama agar dapat keuntungan semaksimal mungkin, biaya seminimal mungkin dan cepat selesai. Pelaksanaan proyek dapat berjalan demikian karena didukung penuh penyelenggara negara meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam satu komando yang sistemik dan otoriter di bawah rezim oligarki pimpinan Jokowi. DPRD kabupatan/kota, DPRD provinsi dan DPR pusat, termasuk partai-partai pun bungkam atas praktik brutal dan biadab pelaksanaan proyek PIK-2. Status PSN PIK-2 telah memberi wewenang bagi oligarki untuk menindas, menjajah dan (terbukti) telah membunuh rakyat.

Terhadap Rakyat, dalam membebasan lahan, pengembang PIK-2 antara lain telah nyata merampas hak hidup dan aset rakyat, tanpa rasa keadilan dan kemanusiaan. Aguan dan Salim bersama kelompok pejabat, aparat, operator lapangan dan preman telah mempraktekkan kebijakan ala penjajah VOC berupa: 1) menggusur rakyat secara paksa; 2) menurunkan NJOP sarat konspirasi jahat; 3) memaksa jual lahan sesuai NJOP sangat rendah; 4) mengintimidasi, menguntit, menekan, meneror, menebar ketakutan; 5) mengisolasi atau menutup akses dengan tembok atau menguruk lahan sekitar; 6) mengkriminalisasi rakyat yang mempertahankan hak; 7) menimbun lahan meski belum bayar ganti rugi; 8) merusak jalan lingkungan sebagai fasilitas pendukung aktivitas dan kehidupan rakyat; 9) menggunakan truk-truk pengangkut tanah tanpa nomor polisi; 10) mengoperasikan truk penyebab polusi dan pengganggu kenyamanan publik; 11) menyebabkan korban hingga mati tanpa proses hukum, ganti rugi; 12) membangun proyek tanpa batas wilayah yang jelas sejak awal; 13) menciptakan kondisi sulit dan tak nyaman agar rakyat pindah dan menerima “perintah relokasi”; 14) menyebabkan banjir bagi daerah sekitar proyek PIK-2, setelah proyek diurug; 15) menyita surat tanah rakyat dengan membayar DP, namun tidak melunasi; 16) menghentikan sumber ekonomi dan mata pencaharian rakyat yang biasa hidup sebagai petani, petambak, nelayan, dll. Semua kejahatan ini didukung fakta, tidak asbun atau sekedar onon-omon. IRESS dan sahabat M. Said Didu memiliki data-data faktual kejahatan sistemik ala VOC, yang telah berlangsung sejak April 2024, hingga sekarang!

Terhadap Negara, pengembang PIK-2 berada di atas negara, sehingga nekad mencaplok aset-aset negara tanpa ganti rugi dan tanpa peduli dampak negatif terhadap mobilitas, akses, ekonomi, lingkungan dan kehidupan rakyat. Aset negara tersebut antara lain berupa jalan-jalan provinsi, kabupaten/kota, jalan lingkungan, irigasi, sungai-sungai, bantaran sungai, hutan mangrove, tanah timbul, pantai, muara, dan laut (bahkan laut pun sudah dipatok!) Seluruh aset negara dan ruang/fasilitas publik dapat bernilai ratusan triliun Rp ini hilang tanpa bekas dan tanpa ganti rugi kepada negara maupun publik. Hal ini dibiarkan begitu saja atau bahkan dilindungi oleh penyelenggara negara yang dipimpin Joko Widodo!

Terhadap Rakyat & Negara, Negara PIK-2 telah merubuhkan banyak sekolah, fasilitas sosial, fasilitas umum, taman-taman, masjid, balai rakyat dan musolla yang sebelumnya telah dibiayai negara/pemda maupun swasembada rakyat. Berbagai fasilitas ini telah lenyap dan dilenyapkan, tanpa pengganti dan ganti rugi yang jelas. Maka, sangat melecehkan akal sehat dan menghina kehormatan rakyat jika Aguan menyatakan akan membangun masjid besar dan megah di PIK-2, namun dengan sengaja dan brutal telah merobohkan dan telah melenyapkan puluhan atau ratusan masjid/musolla di 9 kecamatan yang digusur untuk Negara PIK-2!!

Prilaku zolim, rakus dan menghalalkan segala cara ala VOC pengembang PIK-2 jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip moral Pancasila, yang antara lain melanggar sila-2, sila ke-4, dan sila ke-5 Pancasila. Pengembang PIK-2 sudah menganggap wilayah utara Pantai utara Banten, terbentang sekitar 100 km ke arah Merak, seakan milik sendiri, terutama karena mendapat dukungan penuh rezim Jokowi yang mencengkeram Indonesia melalui sistem pemerintahan oligarki yang terlibat kejahatan SCC dan dukungan China RRC.

Permenko No.6/2024 berisi norma penting dan strategis bagi negara dan rakyat telah disusupi berbagai penyelewengan yang mestinya diatur dalam UU. Penyeludupan norma hukum ini jelas melanggar konstitusi: a) Pasal 1 ayat (2): Kedaulatan berada di tangan rakyat; b) Pasal 22A: ketentuan yang harus dijalani dalam membentuk UU; c) Pasal 27 ayat (1): Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum; d) Pasal 28C ayat (2): Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak. Permenko No.6 juga melanggar Pasal 5 huruf-huruf a, e, f dan g, UU No.12/2011 tentang Proses Pembentukan Per-UU-an. Proyek Negara PIK-2 juga melanggar sejumlah ketentuan dalam UU terkait, seperti UU RPJMN, UU Tata Ruang, UU LH, UU Agraria, dll.

Penindasan rakyat di PIK-2 melanggar minimal 6 dari 10 amanat konstitusi UUD 1945 tentang HAM. Hak-hak tersebut meliputi: mempertahankan hidup dan kehidupan (28A), memenuhi kebutuhan dasar (28C), jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama dihadapan hukum (28D), memilih tempat tinggal dan berpendapat (28E), perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan (28G), mendapat perlakuan adil; hak milik pribadi tidak boleh diambil alih secara paksa (28H), hak hidup, tidak disiksa, diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan bebas perlakuan diskriminatif (28I).

Motivasi utama kejahatan sistemik state-corporate crime (SCC) ini meraih untung semaksimal mungkin dan menekan biaya seminimal mungkin. Potensi keuntungan yang dapat diraih mencapai Rp 20.000 triliun, dan ingin tetap berlanjut walau pemerintah berganti. Padahal proyek ini telah melanggar tiga prinsip dasar bernegara, yakni Pancasila, UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan berlaku. Dengan “Negara PIK-2”, aset negara dan rakyat dirampok, rakyat diperlakukan secara biadab dan sumber penghidupannya dilenyapkan.

Karena itu, sudah waktunya rakyat bersatu membangun kebersamaan, bekerjasama dalam langkah-langkah advokasi, dan membangkitkan aksi-aksi pembangkangan (disobedience) dan perlawanan kepada negara yang berlaku fasis. Rakyat Banten bersama rakyat Jabodetabek dan seluruh Indonesia, harus segera bangkit menggugat rezim penindas dan pengkhianat yang pro oligarki, pro Negara PIK-2 dan pro China yang telah mengangkangi daulat dan amanat rakyat, serta mengkhianati prinsip-prinsip moral, etika, kemanusiaan, keadilan dan konstitusi.

Pembangkangan dan perlawanan rakyat harus terus digelorakan, dengan tuntutan yang harus dilaksanakan pemerintahan Prabowo (tanpa Gibran) sbb:

Pertama, batalkan proyek PIK 2 segera, yang otomatis membatalkan status PSN-nya;

Kedua, tangkap dan adili pengembang proyek PIK 2 karena terlibat kejahatan SCC;

Ketiga, tuntut pelaku SCC ganti rugi ratusan hingga ribuan triliun Rp, karena telah merugikan negara, serta merugikan dan mengorbankan rakyat secara materil dan moril;

Keempat, gugat oligarki pemilik PANI yang terdaftar di BEI ke arbitrase internasional;

Kelima, proses hukum pelaku SCC karena telah melakukan pelanggaran HAM Berat;

Keenam, audit proyek PIK-2 dan semua kebijakan dan peraturan secara menyeluruh;

Ketujuh, bentuk Pansus PIK-2 di DPR guna memproses hukum SCC, memulihkan daulat rakyat dan membebaskan partai dari cengkeraman oligarki dan politik sandera Jokowi.

Kedelapan, hentikan kriminalisasi terhadap pejuang rakyat, M. Said Didu.

Rezim oligarki Jokowi telah mewariskan praktik negara dalam negara (NDN) di Rempang (Permenko No.7/2023) dan berlanjut di Negara PIK-2 (Permenko No.6/2024). Terbuka kemungkinan praktik NDN akan berlanjut ke wilayah Pantai Utara Jawa, Pesisir Sumatera dan wilayah-wilayah lain di Indonesia, jika penyelenggara negara diam atau malah ikut berkomplot dengan oligarki dan pejabat pengkhianat negara. Karena ketidakhadiran NKRI, rakyat Banten di “Negara PIK-2” telah kalah, terpuruk, terjajah, dirampok dan terbunuh saat berhadapan dengan Negara PIK-2 pimpinan Aguan dan Salim dukungan rezim Jokowi.

Karena itu, rakyat Banten dan seluruh rakyat Indoensia harus bangkit membangkang dan melawan oligarki dan melenyapkan Negara PIK-2. Presiden Prabowo dituntut tidak hanya berretorika dan omon-omon, tetapi harus bertindak: sesuai kata dengan perbuatan! Rakyat akan berada dalam barisan yang sama dengan Presiden Prabowo, sepanjang memimpin Indonesia sesuai Pancasila dan konstitusi, Sapta Marga perajurit.TNI, daulat rakyat, dan berani memenuhi 8 tuntutan rakyat di atas. Tuntutan rakyat yang sangat mendesak: lenyapkan Negara PIK-2 dan hentikan kriminalisasi Said Didu! []

Penulis: Marwan Batubara, Petisi 100 & FRSDR, Jakarta, 19 November 2024, FORUM RAKYAT SEMESTA UNTUK DAULAT RAKYAT (FRSDR)