20 November 2026

News

MoneyTalk.id,Jakarta – Mantan anggota DPR RI Akbar Faizal melontarkan kritik tajam terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait cara pemerintah merespons persoalan yang dialami masyarakat.

Akbar menilai, kunjungan seorang wakil presiden ke lokasi yang sedang dilanda persoalan tidak akan banyak membantu apabila tidak disertai agenda konkret untuk mencari dan menyelesaikan akar masalah.

Hal itu disampaikan Akbar melalui akun media sosialnya saat mengomentari kunjungan Gibran ke lokasi yang tengah menghadapi persoalan.

“Kepada Sdr Wapres @gibran_tweet, berkunjung ke lokasi problem seperti dalam video ini sama sekali tak membantu. Ini gaya politiknya Bapakmu. Anda kan milenial. Masak gini?” kata Akbar, Sabtu (12/9/2026).

Menurut Akbar, sebagai wakil presiden, Gibran seharusnya menggunakan kewenangannya untuk mengoordinasikan kementerian dan lembaga terkait, bukan berhenti pada kunjungan lapangan.

Ia bahkan memberikan sejumlah langkah yang menurutnya dapat dilakukan Gibran untuk menangani persoalan tersebut secara lebih sistematis.

“Kuajarkan caranya: Panggil Menteri @KementerianESDM, Kapolri, Menteri @KemenkeuRI dan K/L terkait,” ujarnya.

Akbar mengatakan, dalam pertemuan tersebut Gibran perlu meminta penjelasan secara langsung mengenai penyebab persoalan yang terus berulang, hambatan penyelesaian, hingga pihak yang bertanggung jawab.

“Tanyakan, kenapa masalah ini berulang, apa jalan keluarnya, di mana hambatannya, siapa bertanggung jawab apa, mana skala prioritas, dan lain-lain,” katanya.

Setelah memperoleh penjelasan dari kementerian dan lembaga terkait, lanjut Akbar, pemerintah perlu menyusun skenario penanganan secara bertahap.

“Lalu, buat skenario jangka pendek sambil merancang skenario menengah panjang. Lalu laporkan ke Presiden. Kawal skenario dengan ketat,” tuturnya.

Akbar juga mendorong agar setiap skenario penanganan dievaluasi berdasarkan hasil di lapangan. Jika berhasil, pola tersebut dapat dijadikan standar penanganan ketika persoalan serupa kembali terjadi.

“Jika berhasil, jadikan skenario baku jika peristiwanya berulang. Jika gagal, cari cara baru,” katanya.

Ia menekankan pentingnya kecepatan pemerintah dalam merespons persoalan masyarakat. Menurut dia, lambannya penanganan hanya akan membuat beban warga semakin berat.

“Reaksi yang cepat harus diutamakan sebab warga makin tersiksa,” ujar Akbar.

Tak berhenti di situ, Akbar meminta persoalan tersebut juga dijadikan sebagai instrumen untuk mengukur kinerja para menteri dan pejabat terkait.

“Catatan: jadikan kejadian ini bahan untuk mengukur kinerja menteri. Usulkan ke Presiden untuk ganti menteri gombal,” katanya.

Akbar menilai pola kerja seperti itulah yang menurutnya lebih mencerminkan peran wakil presiden dalam membantu Presiden menyelesaikan persoalan rakyat.

“Begini cara Wapres yang bisa membantu,” tegasnya.

Ia kemudian menyindir kunjungan pejabat ke lokasi persoalan apabila tidak diikuti langkah penyelesaian yang jelas.

“Berkunjung tanpa agenda penyelesaian seperti ini hanya menyenangkan kelompok pendukung Anda yang tak sabar menunggu 2029,” kata Akbar.

MoneyTalk.id,Jakarta – Polemik mengenai arah kepemimpinan Nahdlatul Ulama (NU) atau PBNU kembali menjadi sorotan. Sejumlah kalangan pesantren disebut merasa kecewa dan terluka apabila kepemimpinan organisasi keagamaan terbesar di Indonesia tersebut tidak diisi oleh sosok kiai yang dinilai memiliki kapasitas keilmuan agama yang mumpuni.

Hal itu disampaikan HRM Khalilur R. Abdullah Sahlawiy atau yang akrab disapa Gus Lilur di podcast Forum Keadilan Madilog, Sabtu (12/9/2026).

Ia mengatakan, para pengasuh pondok pesantren NU di berbagai daerah tengah merasakan kegelisahan terhadap proses dan arah kepemimpinan NU.

“Pengasuh pondok pesantren NU di Indonesia, mereka berduka, mereka bersedih, mereka terluka. Kami tidak terima rumah kami, kiai kami diisi bukan kiai yang mumpuni,” kata Gus Lilur.

Menurutnya, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut pergantian atau pemilihan figur pemimpin organisasi, tetapi berkaitan dengan kapasitas keilmuan agama yang menjadi fondasi NU.

“Karena roh Islam ini awam. Awam dalam ilmu agama. Ini yang parah,” ujarnya.

Gus Lilur kemudian mempertanyakan kepentingan sejumlah tokoh dalam proses yang menurutnya mengarah pada munculnya figur tertentu dalam kepemimpinan NU.

Ia secara khusus mempertanyakan kepentingan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Nusron Wahid dalam proses tersebut. Menurut Gus Lilur, terdapat kepentingan politik dan posisi yang perlu dicermati lebih jauh.

“Apa kepentingan Mas Ipul sama Mas Nusron untuk kemudian menjadikan Rais Aam PBNU tidak capable?” katanya.

Gus Lilur juga mengaitkan posisi politik Gus Ipul dan Nusron Wahid dengan dinamika internal NU. Ia menilai terdapat kepentingan masing-masing yang berpotensi memengaruhi proses penentuan kepemimpinan organisasi.

“Gus Ipul dia tidak akan jadi menteri lagi di kabinet. Nusron menjadi Menteri ATR/BPN, salah satu dasarnya adalah ya dia wakil ketua umum PBNU,” ujar Gus Lilur.

Lebih jauh, Gus Lilur bahkan menyebut adanya dugaan transaksi, upaya pemenangan, karantina hingga suap atau riswah dalam proses tersebut.

“Jadi sama-sama sedang memerlukan sesuatu itu memang ada transaksi, memang ada upaya-upaya pemenangan, ada karantina, ada suap, ada riswah,” katanya.

Gus Lilur menegaskan, berbagai dugaan tersebut menurutnya penting untuk diungkap secara terbuka agar tidak menjadi pola yang kembali terjadi dalam proses kepemimpinan NU berikutnya.

“Ini penting untuk diungkap agar ini jangan diulangi lagi,” tegasnya.

Meski melontarkan kritik keras, Gus Lilur menegaskan dirinya tidak menempatkan Gus Ipul maupun Nusron sebagai musuh. Ia justru mengaku berkewajiban mengingatkan keduanya mengenai persoalan yang sedang menjadi perhatian kalangan pesantren.

“Saya wajib menyadarkan Ipul, wajib menyadarkan Nusron. Saya ini bukan musuh dia,” ujarnya.

Pada akhirnya, Gus Lilur menyampaikan harapan yang menurutnya sangat sederhana. Ia meminta agar kepemimpinan NU dikembalikan kepada prinsip utama, yakni memilih kiai yang memiliki kapasitas keilmuan dan kemampuan untuk memimpin.

“Harapan kami sederhana, Kang. Sangat sederhana. Pilihlah kiai mumpuni untuk memimpin NU,” pungkasnya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat politik Sutoyo Abadi menyoroti keras praktik investasi politik di Indonesia yang dinilainya dapat menjadi instrumen untuk membeli sekaligus mengendalikan kekuasaan negara.

Dalam rilis yang disampaikan pada Sabtu (12/9/2026), Sutoyo menyebut investasi politik sebagai salah satu bentuk investasi yang paling menguntungkan karena memiliki kemampuan memengaruhi arah kekuasaan.

“Fakta bisa terbaca dengan terang benderang, invest terbaik di Indonesia adalah investasi politik, investasi paling menguntungkan. Dengan modal cuan (kapital) yang besar bisa membeli dan mengendalikan kekuasaan negara,” kata Sutoyo.

Menurut dia, investasi politik dilakukan antara lain dengan membiayai pemilu atau pilpres serta memberikan dukungan kepada pejabat dan petinggi partai politik.

Ia kemudian menganalogikan strategi tersebut dengan mekanisme di bursa saham, yakni melalui diversifikasi portofolio untuk menyebar investasi ke berbagai sektor dan instrumen sehingga risiko tidak terkonsentrasi pada satu tempat.

“Artinya jangan taruh investasi di satu atau dua perusahaan saja. Tapi invest besar tersebar dalam saham yang peluang cuannya besar,” ujarnya.

Sutoyo menilai pemain dengan investasi politik besar pada akhirnya dapat memiliki posisi yang kuat dalam membentuk “pasar politik”.

“Pemain investasi besar, andalah yang membentuk pasar, bukan pasar yang membentuk pemilik saham investasi,” katanya.

Ia bahkan menyinggung kemungkinan kompetisi politik yang menurutnya dapat direkayasa oleh pemilik modal besar.

“Bikin itu pasar politik atau bikinlah pilpres jadi-jadian, ciptakan kompetisi dan pasar jadi-jadian, toh semua instrumen politik negara sudah menjadi milik dan dalam kendalinya,” ujar Sutoyo.

Menurut dia, kondisi tersebut bahkan dapat memungkinkan pihak yang memiliki kekuatan modal politik menyusun skenario pemenangan pemilu hingga menentukan komposisi kabinet sesuai kepentingannya.

“Bisa menyelenggarakan Pilpres lengkap dengan paket siapa pemenangnya dan menyusun kabinet sesuai pilihan bonekanya,” katanya.

Soroti penguasaan sumber daya alam

Sutoyo juga mengaitkan investasi politik dengan penguasaan sumber daya alam, tanah, hingga wilayah pesisir dan laut.

Ia menyebut sumber modal bagi investasi politik dapat berasal dari penguasaan sumber daya ekonomi dalam skala besar.

“Sumber modal investasi politik dengan cuan besar, beli semua sumber daya alam, semua tanah, pantai dan lautan dan buat negara dalam negara,” kata Sutoyo.

Sutoyo juga menyebut sejumlah wilayah seperti Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatra, dan Jawa dalam pernyataannya terkait penguasaan sumber daya alam dan tanah.

Ia selanjutnya menyoroti aktivitas pertambangan dan pembukaan lahan yang menurutnya berpotensi mengancam lingkungan dan memperbesar konsentrasi penguasaan ekonomi.

“Sekarang sedang menjarah Papua, ribuan ekskavator dia datangkan dari China. Pembelian ekskavator terbesar dalam sejarah umat manusia,” ujarnya.

Sutoyo juga mengkritik aktivitas penebangan hutan dan pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dalam skala luas.

“Tebang semua hutan. Keruk tanah dan semua sumber daya alamnya buat proyek kelapa sawit ratusan bahkan ribuan ribu hektar,” katanya.

Kekuasaan dan kepentingan investasi

Lebih jauh, Sutoyo mengatakan ketika kekuatan investasi politik dan ekonomi telah terakumulasi serta didukung kekuasaan yang besar, pihak yang menguasai modal tersebut berpotensi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap negara.

“Dalam adagium politik ketika saham atau investasi politik ekonomi sudah bisa dikuasai dengan kekuasaan tak terbatas maka merekalah yang akan mengatur, menguasai dan mengendalikan negara,” tuturnya.

Sutoyo bahkan menggambarkan pemerintahan dalam kondisi tersebut hanya menjalankan kepentingan pemilik modal politik.

“Presiden dengan kabinetnya tugasnya semakin ringan tinggal menerima fee, sebagai boneka hanya menjaga kekuasaan pemilik investasi politik penjajahan dan menjalankan perintahnya,” katanya.

Ia menilai masyarakat pada akhirnya tetap menghadapi berbagai persoalan sosial dan politik, sementara perhatian publik dapat terpecah pada beragam isu.

“Rakyat tetap sebagai budak penjajah, dengan penderitanya cukuplah dibuat sibuk urusan ijasah palsu, MBG, KMP, sesekali demo mendatangi MK, KPK, Mabes Polri, Polda dan Istana untuk melepas rasa jengkel, rasa penat dan kemarahannya,” ujar Sutoyo.

Sutoyo menutup pernyataannya dengan kritik keras terhadap apa yang disebutnya sebagai penguasa investasi politik di Indonesia.

“Sadis, ganas, bengis dan kejam penguasa investasi Politik sedang terjadi di Indonesia,” katanya.

Pernyataan mengenai investasi politik, penguasaan sumber daya alam, penyelenggaraan pemilu, serta tudingan adanya pengendalian kekuasaan tersebut merupakan pandangan dan kritik Sutoyo Abadi sebagaimana disampaikan dalam rilisnya. Media ini membuka ruang bagi pihak-pihak yang disebut maupun terkait untuk memberikan klarifikasi, bantahan, atau tanggapan sesuai prinsip keberimbangan dan asas praduga tak bersalah.

MoneyTalk.id, Jakarta – Kolonel Douglas Macgregor menilai Amerika Serikat (AS) telah kalah dalam perang melawan Iran dan menghadapi konsekuensi strategis yang jauh lebih besar daripada sekadar persoalan di medan perang.

Dalam wawancara yang dirangkum dalam sejumlah pokok pandangan strategisnya, Macgregor menyatakan Iran telah mengambil inisiatif dengan menembus blokade, menyerang posisi Amerika, serta menunjukkan bahwa kekuatan militer AS tidak lagi mampu sepenuhnya menentukan jalannya peristiwa di kawasan Teluk Persia.

Macgregor menilai klaim AS mengenai kendali atas Selat Hormuz tidak sesuai dengan perkembangan di lapangan. Menurut dia, Angkatan Laut AS gagal memberikan pengaruh yang menentukan, sementara kemampuan rudal Iran telah memaksa gugus tugas kapal induk Amerika untuk mundur.

“Amerika Serikat telah kalah perang melawan Iran,” kata Macgregor dalam wawancara tersebut.

Ia berpendapat penggunaan kapal tanker sebagai target menunjukkan Washington semakin terbatas dalam memiliki pilihan militer yang efektif untuk menghadapi Iran.

Menurut Macgregor, Amerika Serikat tidak akan mampu mengalahkan Iran hanya melalui pemboman infrastruktur sipil maupun penghancuran kapal.

“Iran telah menunjukkan bahwa mereka mampu memberikan kerugian kepada musuh sambil tetap memegang inisiatif,” ujarnya.

Macgregor juga menilai Washington tidak memiliki jawaban efektif terhadap kemampuan rudal Iran maupun kemampuan negara tersebut dalam bidang intelijen, pengawasan, dan pengintaian.

Macgregor Soroti Batas Kekuatan Militer AS

Lebih jauh, Macgregor menyebut perang tersebut memperlihatkan apa yang dia nilai sebagai kelemahan mendasar kekuatan militer Amerika Serikat.

Menurutnya, pasukan Amerika tidak lagi dapat beroperasi secara bebas menghadapi lawan yang memiliki rudal modern, drone, serta kemampuan pengawasan berbasis ruang angkasa.

“Amerika Serikat dengan demikian telah mencapai batas kekuatan militernya di kawasan tersebut,” kata Macgregor.

Ia menilai kondisi tersebut menjadi tanda bahwa supremasi militer Amerika di kawasan Timur Tengah tidak lagi seperti sebelumnya.

Soroti “Proyek Israel Raya”

Dalam wawancara tersebut, Macgregor juga mengaitkan kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah dengan apa yang disebutnya sebagai “Proyek Israel Raya”.

Ia menilai dukungan tanpa syarat Amerika Serikat terhadap Israel telah membuat Washington semakin terikat pada tujuan strategis Israel.

Menurut Macgregor, proyek tersebut tidak hanya berkaitan dengan Gaza dan Tepi Barat, tetapi dalam pandangannya mencakup Lebanon, Yordania, Suriah, sebagian wilayah Mesir, Arab Saudi, Kuwait, hingga Irak.

Ia menilai Amerika Serikat tidak memiliki kepentingan nasional yang tulus dalam memajukan agenda tersebut.

“Israel tidak akan mampu mempertahankan statusnya sebagai kekuatan regional yang dominan tanpa dukungan militer Amerika,” ujarnya.

Macgregor juga berpendapat Israel pada akhirnya harus beradaptasi dengan perubahan distribusi kekuatan internasional dan mengurangi ambisinya.

Jika pasukan Amerika Serikat meninggalkan Timur Tengah, menurut dia, keseimbangan kekuatan kawasan akan berubah secara signifikan.

“Masa depan kawasan ini pada akhirnya akan ditentukan oleh Iran dan Turki, bukan Washington atau Tel Aviv,” kata Macgregor.

Tatanan Regional Baru

Macgregor menilai negara-negara Timur Tengah mulai menyadari bahwa Amerika Serikat mungkin tidak lagi mampu memberikan perlindungan seperti sebelumnya.

Ia melihat hubungan pertahanan antara Arab Saudi, Turki, dan Pakistan sebagai bagian dari proses adaptasi menghadapi perubahan geopolitik kawasan.

Menurutnya, bahkan negara-negara yang secara historis berseberangan dengan Iran tidak menginginkan kehancuran Iran karena memahami bahwa mereka dapat menjadi sasaran berikutnya.

Di sisi lain, Macgregor menilai Tiongkok memiliki kapasitas finansial dan industri untuk membantu memulihkan infrastruktur yang rusak sekaligus memperkuat posisinya sebagai kekuatan ekonomi utama di kawasan.

Ia kemudian menghubungkan perubahan geopolitik tersebut dengan melemahnya tatanan lama yang dipimpin Amerika Serikat.

“Petrodolar melemah seiring dengan semakin banyaknya minyak yang dijual dalam mata uang selain dolar,” kata Macgregor.

Ia juga menyoroti persoalan utang nasional Amerika Serikat, inflasi, serta penurunan kekuatan ekonomi sebagai faktor yang menurutnya mempercepat perubahan tersebut.

Macgregor: Ukraina Berakhir sebagai Kekuatan Militer

Dalam wawancara yang sama, Macgregor juga memberikan penilaian keras mengenai perang Ukraina.

Ia berpendapat Ukraina telah berakhir sebagai kekuatan militer dan perang tersebut pada akhirnya akan berakhir dengan persyaratan yang ditentukan Rusia.

Menurut Macgregor, Ukraina menghadapi persoalan serius terkait kekurangan personel. Ia menilai upaya mobilisasi perempuan menunjukkan tingkat keparahan krisis yang dihadapi negara tersebut.

Ia juga menilai pemerintahan negara-negara Eropa semakin terasing dari masyarakatnya sendiri.

“Eropa Barat sedang memasuki era yang menyerupai revolusi tahun 1848,” ujar Macgregor, merujuk pada kondisi ketika pemerintah, masyarakat, dan institusi militer menurut pandangannya semakin terpecah.

Sebaliknya, Macgregor menggambarkan Rusia sebagai negara yang memiliki kohesi antara masyarakat, negara, dan angkatan bersenjatanya.

Menurut dia, Rusia tidak memiliki kepentingan untuk menaklukkan Eropa, tetapi tidak akan menerima penyelesaian yang mengabaikan kepentingan keamanannya.

Akhir Supremasi Amerika?

Macgregor pada akhirnya melihat Amerika Serikat sedang memasuki periode kemunduran strategis yang bersejarah.

Ia menilai supremasi maritim, kekuatan finansial, dan intervensi militer tidak lagi memberikan kendali kepada Washington sebagaimana yang pernah terjadi sebelumnya.

“Rusia, Tiongkok, dan Iran sedang berkembang menjadi kekuatan kontinental yang kuat, sementara Amerika menghadapi konsekuensi dari intervensi selama puluhan tahun dan akumulasi utang,” katanya.

Menurut Macgregor, perkembangan tersebut menunjukkan dunia sedang bergerak menuju tatanan multipolar, ketika Amerika Serikat tidak lagi menjadi pusat tunggal sistem internasional.

“Dunia sedang bergerak menuju tatanan multipolar, di mana Washington tidak lagi menjadi pusat sistem internasional,” ujar Macgregor.

Bagi Macgregor, perubahan tersebut merupakan proses yang tidak terelakkan. Tatanan lama, menurutnya, sedang berakhir dan Amerika Serikat harus belajar hidup dalam dunia di mana Washington tidak lagi menjadi kekuatan yang dominan.

Pernyataan mengenai perang Iran-AS, kemampuan militer masing-masing pihak, “Proyek Israel Raya”, kondisi Ukraina, Rusia, serta perubahan tatanan global dalam berita ini merupakan pandangan dan analisis Douglas Macgregor sebagaimana dirangkum dari wawancara. Media ini membuka ruang bagi pihak-pihak yang disebut atau terkait untuk memberikan klarifikasi, tanggapan, maupun perspektif berbeda sesuai prinsip keberimbangan.

MoneyTalk.id,  Jakarta – Sutarto Alimoeso selaku Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (PERPADI), menilai tekanan ekonomi global akibat ketegangan geopolitik, proteksionisme, dan volatilitas harga energi berpotensi meningkatkan risiko terhadap stabilitas pasokan dan harga beras di dalam negeri. (lebih…)

MoneyTalk.id,Jakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI kembali memberikan dukungan terhadap perjuangan bulutangkis Indonesia di panggung internasional seiring ditetapkannya 20 pebulu tangkis yang akan memperkuat Merah Putih pada Asian Games 2026 Aichi-Nagoya, Jepang.

Dari 20 pemain yang dipilih Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI), sebanyak 13 pemain akan menjalani debut di Asian Games. Mereka antara lain Alwi Farhan, Moh Zaki Ubaidillah, Muhammad Shohibul Fikri, Nikolaus Joaquin, Mutiara Ayu Puspitasari, Rachel Allessya Rose, hingga Nita Violina Marwah.

Sementara itu, tujuh pemain lainnya telah memiliki pengalaman tampil di Asian Games, yakni Jonatan Christie, Fajar Alfian, Leo Rolly Carnando, Daniel Marthin, Putri Kusuma Wardani, Febriana Dwipuji Kusuma, dan Siti Fadia Silva Ramadhanti.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, komposisi pemain berpengalaman dan debutan menunjukkan proses regenerasi yang terus berlangsung dalam bulutangkis Indonesia. Asian Games Aichi-Nagoya menjadi kesempatan bagi para pemain untuk menguji kemampuan sekaligus menambah pengalaman di level internasional.

“BNI berharap seluruh atlet yang memperkuat Indonesia dapat memberikan kemampuan terbaiknya. Kehadiran para pemain berpengalaman sekaligus debutan menunjukkan bahwa regenerasi terus berjalan dan menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan prestasi bulutangkis Indonesia,” ujar Okki dalam keterangan tertulis.

Asian Games 2026 juga menghadirkan kombinasi baru di sektor ganda campuran. Nikolaus Joaquin dan Siti Fadia Silva Ramadhanti dijadwalkan tampil sebagai pasangan pada ajang tersebut setelah sebelumnya masing-masing berkompetisi dengan pasangan berbeda.

Menurut Okki, hadirnya kombinasi pemain baru memberikan kesempatan untuk memperluas pengalaman bertanding sekaligus menambah alternatif bagi Indonesia dalam menghadapi persaingan di level Asia.

“Yang paling utama, kami berharap tim Indonesia dapat tampil maksimal pada nomor beregu, baik putra maupun putri. Setelah itu, kami juga berharap para atlet mampu menunjukkan performa terbaik pada nomor perorangan,” kata Okki.

Nomor beregu bulutangkis Asian Games 2026 dijadwalkan berlangsung pada 20–24 September 2026, kemudian dilanjutkan dengan nomor perorangan pada 25–29 September 2026.

Dukungan terhadap perjuangan para atlet tersebut juga bertepatan dengan momentum Hari Olahraga Nasional (Haornas) yang diperingati setiap 9 September. Bagi BNI, Haornas menjadi pengingat pentingnya dukungan berkelanjutan terhadap pembinaan atlet dan pengembangan olahraga nasional.

BNI meyakini perjuangan para atlet di Asian Games 2026 dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berprestasi sekaligus membawa nama Indonesia di tingkat Asia dan dunia.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengenai kekuasaan, demokrasi, netralitas aparat negara dan pentingnya regenerasi kepemimpinan kembali menjadi sorotan. Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai arah koalisi Demokrat menghadapi dinamika politik menuju Pemilu 2029.

Politikus Partai Demokrat Andi Mallarangeng menegaskan bahwa posisi partainya saat ini adalah mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga akhir masa pemerintahan.

“Pokoknya kami mengawal pemerintahan Presiden Prabowo sampai 2029. Ini kan pemerintahan Presiden Prabowo. Koalisi kami itu dengan Presiden Prabowo. Oke, jelas itu,” kata Andi Mallarangeng di channel YouTube Forum Keadilan Madilog, Jumat (11/9/2026).

Menurut Andi Mallarangeng, mengenai siapa yang nantinya akan dipilih Prabowo untuk menjadi pasangan politik pada Pilpres 2029, termasuk apakah AHY atau Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo.

“Nanti Presiden Prabowo akan pilih AHY atau pilih Gibran lagi. Kalau begitu mesti ditanyakan Pak Prabowo sendiri, bukan pada kita,” ujarnya.

Pernyataan Andi Mallarangeng tersebut sekaligus menegaskan bahwa Demokrat tidak ingin terburu-buru menentukan sikap terkait kontestasi Pilpres 2029. Partai berlambang bintang mercy itu memilih menempatkan diri sebagai bagian dari pemerintahan Prabowo sekaligus tetap membuka ruang bagi dinamika politik yang akan berkembang.

Andi Mallarangeng juga meminta publik tidak terlalu emosional dalam membaca pidato AHY. Menurutnya, sebagai ketua umum partai, AHY memiliki kewajaran untuk menyampaikan prinsip dan nilai politik Demokrat kepada kader maupun masyarakat.

“Enggak usah terlalu baper. Ketua Umum Partai Demokrat wajar sekali menjelaskan baik kepada kader maupun kepada publik tentang apa yang menjadi prinsip-prinsip dasar, nilai-nilai dasar yang ingin berkontribusi membangun bangsa ini dan negara ini,” kata Andi Mallarangeng.

Ia menjelaskan, salah satu pesan penting AHY adalah bahwa kekuasaan bukan milik seseorang dan tidak berlangsung selamanya. Dalam sistem demokrasi, pergantian kekuasaan merupakan sesuatu yang melekat dengan mekanisme pemilu.

“Mas AHY menyampaikan bahwa kekuasaan itu bukan milik seseorang dan juga tidak untuk selamanya. Kan begitu. Karena ada yang namanya siklus pemilu. Dua periode cukup dalam soal menjaga demokrasi,” tuturnya.

Menariknya, dalam pidato yang disampaikan AHY tersebut tidak disebut secara langsung nama Presiden Prabowo maupun Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Namun, pernyataan mengenai batas kekuasaan dan pentingnya menjaga demokrasi kemudian memunculkan berbagai tafsir politik.

Andi Mallarangeng menilai pembacaan semacam itu tidak perlu dibesar-besarkan. Ia mengatakan, pesan AHY lebih tepat ditempatkan sebagai penegasan prinsip Demokrat mengenai demokrasi dan tata kelola pemerintahan.

“Nama Presiden Prabowo tidak disebut, nama Presiden Jokowi misalnya enggak disebut. Makanya pelurunya seolah-olah mengarah kepada dua orang itu atau salah satu orang dalam hal menjaga demokrasi,” katanya.

Selain persoalan masa jabatan dan siklus kekuasaan, AHY juga menekankan pentingnya netralitas aparat negara dalam kehidupan demokrasi. Menurut Andi Mallarangeng, sikap tersebut merupakan prinsip yang memang telah diatur dalam sistem ketatanegaraan.

“Yang ditekankan oleh Ketua Umum Mas AHY adalah agar supaya aparat negara netral. Polisi, tentara, BIN netral. Memang begitu, itu aturannya,” ujar Andi Mallarangeng.

MoneyTalk.id, Jakarta – Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus menilai akar persoalan politik yang terjadi saat ini tidak bisa dilepaskan dari sosok Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Deddy bahkan menyebut Jokowi sebagai ahli strategi ulung, tetapi bukan semata karena kehebatan politiknya. Menurut dia, keberhasilan Jokowi membangun pengaruh politik lebih banyak ditopang keberanian mengambil langkah yang sangat berani dan nekad.

“Seorang ahli strategi ulung. Tapi bukan karena hebatnya, tapi karena nekadnya. Kita bedakan dulu. Karena semua presiden berpotensi melakukan apa pun yang dilakukan Jokowi. Tapi tidak ada yang cukup nekad untuk seperti Jokowi,” kata Deddy di media sosial, Jumat (11/9/2026).

Deddy juga menilai pembicaraan mengenai hubungan politik antara Jokowi dan putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tidak lagi menjadi persoalan utama.

“Apa sih bicara Fufufafa sama Gibran? Enggak kelas lah bicarain. Ini kan cuma ternak gitu ya. Hulu permasalahan kita kan ada yang namanya Joko Widodo,” ujarnya.

Menurut Deddy, Jokowi memiliki kemampuan pencitraan politik yang sangat kuat. Ia menilai citra Jokowi sebagai sosok rakyat biasa yang berasal dari kalangan masyarakat bawah dan kemudian menapaki tangga kekuasaan berhasil memengaruhi persepsi publik, termasuk PDIP.

“Jokowi harus kita akui adalah seorang ahli pencitraan yang sudah level dewa. Berhasil menghipnotis anak bangsa ini termasuk PDI Perjuangan yang mencitrakan dia sebagai anak wong biasa yang lahir di pinggir kali lalu menapaki tangga politik,” katanya.

Deddy mengatakan, pada akhirnya banyak pihak merasa tertipu oleh citra politik yang dibangun Jokowi. Ia mengaitkan fenomena tersebut dengan perkembangan teknologi telepon seluler yang semakin memungkinkan setiap orang merekam dan menyebarkan aktivitas politik secara cepat.

“Kita tertipu semua, tetapi itu terjadi hanya lima tahun. Dia bersyukur karena apa? Dia lahir pada saat handphone mulai ada kamera. Karena itulah yang kemudian membuatnya cepat viral ketika semua orang bisa selfie dengan yang namanya Jokowi,” ujar Deddy.

Ia menambahkan, PDIP sebelumnya telah beberapa kali mengungkap persoalan terkait Jokowi. Deddy menyebut nama Hasto Kristiyanto dan Puan Maharani sebagai bagian dari pihak yang pernah menyampaikan sikap mengenai persoalan tersebut.

Namun, Deddy menegaskan bahwa proses untuk mempertanggungjawabkan dugaan pelanggaran hukum tidak semestinya dilakukan oleh partai politik.

“Saya sudah berkali-kali ngomong, apakah PDI Perjuangan mampu mengadili Jokowi? Yang harus mengadili Jokowi itu hukum,” tegasnya.

Deddy juga menolak anggapan bahwa PDIP selama ini hanya diam terhadap berbagai kebijakan pemerintahan Jokowi. Ia mengatakan sikap kritis partainya telah disampaikan berulang kali sejak 2014 hingga 2024.

“Janganlah kita ini merasa paling benar. Kalau mau marah, ayo marah bareng-bareng. Kok marah sendiri-sendiri juga boleh, enggak ada masalah. Tapi enggak usah merasa paling benar,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Deddy mengakui PDIP mempunyai bagian tanggung jawab politik karena pernah ikut membangun dan mengantarkan Jokowi ke tampuk kekuasaan.

“Kami merasa bersalah karena lahirnya Jokowi,” ujarnya.

Namun, ia menilai tidak ada pihak yang dapat memastikan sejak awal ke mana arah politik seseorang setelah memperoleh kekuasaan.

“Siapa yang tahu Jokowi belok kanan? Malaikat saja tertipu, apalagi cuma gua,” kata Deddy.

Selain persoalan politik, Deddy juga menyoroti kondisi ekonomi masyarakat. Ia menyinggung melemahnya kelas menengah dan menurunnya daya beli masyarakat yang menurutnya semakin terasa dalam kehidupan sehari-hari.

“9,6 juta kelas menengah kita itu sudah ambruk,” katanya.

Deddy juga menggambarkan kondisi masyarakat yang menurutnya kini semakin membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk sembako dan bahan bakar.

Ia menilai situasi tersebut menunjukkan adanya perubahan serius dalam kondisi sosial-ekonomi masyarakat Indonesia.

Deddy kemudian menyinggung praktik politik uang dalam pemilu. Menurut dia, tekanan ekonomi membuat sebagian masyarakat berada dalam posisi sulit ketika berhadapan dengan politik transaksional.

“Makanya dulu kami susah cari saksi. Mending nunggu di rumah serangan fajar daripada jadi saksi partai,” ujarnya.

Deddy menilai masyarakat sebenarnya memahami persoalan politik yang terjadi. Namun, menurut dia, kondisi ekonomi dan lemahnya pengawasan membuat masyarakat berada dalam situasi yang serba sulit.

“Jadi masyarakat kita ini bukan enggak ngerti. Tapi harus dicatat satu lagi, situasi adab kekuasaan kita memang…” katanya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Budayawan Mohamad Sobary melontarkan kritik keras terhadap upaya mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan corak atau identitas Islam melalui sebuah buku berjudul “Islam ala Prabowo”. Menurut Sobary, penggambaran tersebut terlalu berlebihan dan justru dapat merugikan Prabowo secara politik maupun citra keislamannya.

Sobary menilai, apabila buku tersebut sejak awal dibuat dengan tujuan untuk kepentingan politik Prabowo, maka persetujuan terhadap gagasan itu merupakan sesuatu yang dapat dipahami. Namun, ia menilai keuntungan politik yang diperoleh Prabowo justru tidak sebanding dengan dampak negatif yang mungkin ditimbulkan.

“Dulu Prabowo diberitahu, ‘Pak, kami akan menulis ini untuk kepentingan Bapak.’ Ya, dia setuju itu ya pastilah. Pastilah setuju karena itu kepentingan politik,” kata Sobary di channel YouTube Forum Keadilan Madilog, Jumat (11/9/2026).

Menurut dia, persoalannya muncul ketika Prabowo kemudian ditempatkan sedemikian tinggi hingga dikaitkan dengan Islam secara langsung. Sobary menilai langkah tersebut tidak memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Keuntungannya bagi Prabowo hanya sedikit dan lebih banyak mudaratnya,” ujarnya.

Sobary bahkan menyebut penempatan Prabowo dalam narasi keislaman buku tersebut sebagai bentuk “pelacuran intelektual”. Ia menganggap penulis buku telah memberikan posisi kepada Prabowo yang menurutnya melampaui batas kewajaran.

“Penulisnya mengatakan bahwa inilah Islam ala Prabowo sekalipun itu dosa besar. Oke, itu dosa besar, suatu pelacuran intelektual,” tegas Sobary.

Ia menilai Prabowo tidak seharusnya ditempatkan sebagai representasi Islam atau figur yang memiliki otoritas keislaman tertentu hanya melalui konstruksi sebuah buku.

“Prabowo tidak bisa diberi tempat sedemikian tinggi menjadi sesuatu yang berkaitan dengan Islam melebihi batas dan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan sama sekali,” katanya.

Menurut Sobary, persoalan tersebut bukan pada upaya memperluas citra politik Prabowo, melainkan cara yang digunakan untuk membangun citra tersebut. Ia menilai pengangkatan figur Prabowo secara serampangan melalui isu Islam justru berpotensi menjadi langkah yang fatal.

“Ini usaha fatal karena memberi suatu tempat kepada Prabowo yang bukan tempatnya. Cita-citanya cuma mengangkat Prabowo, tapi mengangkat secara serampangan,” ujar Sobary.

Sobary kemudian mempertanyakan tujuan akhir dari konstruksi narasi tersebut. Menurutnya, apabila tujuannya hanya untuk memperluas postur politik dan nama Prabowo, seharusnya tidak dilakukan dengan membawa-bawa Islam secara berlebihan.

“Ya, memberi nama Prabowo supaya memiliki postur yang lebih luas lagi. Tapi jangan lewat Islam,” katanya.

Lebih jauh, Sobary menilai Prabowo justru akan berada dalam posisi sulit untuk memberikan respons terhadap buku tersebut, terutama apabila buku itu memberikan atribusi keislaman yang terlalu tinggi kepadanya.

“Reaksi yang terbaik bagi Prabowo terhadap buku ini apa? Prabowo tidak akan tahu bagaimana memuji buku ini,” ujarnya.

Pada akhirnya, Sobary menegaskan pandangannya bahwa Prabowo tidak semestinya ditempatkan sebagai bagian dari narasi keislaman yang dibangun secara berlebihan.

“Prabowo is nothing to do with Islam,” tegasnya.

MoneyTalk.id, Jakarta – Praktik pembukaan lahan dengan cara dibakar dinilai masih sulit dihentikan selama biaya untuk mematuhi aturan lingkungan jauh lebih mahal dibandingkan risiko finansial yang harus ditanggung perusahaan jika terjadi pelanggaran.

Co-Founder Forrest Watch Indonesia, IGG Maha Adi, menilai persoalan tersebut menjadi salah satu alasan mengapa pembukaan lahan dengan metode pembakaran maupun mekanis masih terus terjadi.

Menurut Maha Adi, dari sisi korporasi terdapat perhitungan ekonomi yang membuat pelanggaran lingkungan tetap berpotensi dilakukan. Biaya melakukan land clearing dengan cara membakar, menurutnya, bisa lebih murah dibandingkan pembukaan lahan secara mekanis menggunakan alat berat.

“Biaya untuk land clearing dengan bakar dan mekanis, alat berat dan sebagainya, bedanya lebih murah,” kata Maha Adi di channel YouTube Obor Rakyat Reborn, Jumat (11/9/2026).

Ia menjelaskan, persoalan menjadi lebih serius ketika biaya kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan justru dianggap lebih tinggi dibandingkan risiko finansial akibat sanksi hukum.

“Kalau biaya kepatuhan, misalnya membeli alat berat, menyiapkan mobil pemadam kebakaran dan sebagainya, jauh lebih tinggi biaya kepatuhannya dibandingkan dengan risiko finansial akibat hukuman, terutama pidana dan juga perdata, maka kebakaran akan tetap jadi,” ujarnya.

Maha Adi menilai situasi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan tidak cukup hanya mengandalkan ancaman sanksi. Jika hukuman yang dijatuhkan secara ekonomi masih dianggap lebih murah daripada biaya pencegahan dan kepatuhan, maka perusahaan dapat memiliki insentif untuk mengambil risiko.

Maha Adi juga menyoroti kecenderungan lembaga swadaya masyarakat (LSM) menggunakan jalur hukum perdata dalam menghadapi dugaan pelanggaran lingkungan.

Menurut dia, jalur perdata memiliki sejumlah keuntungan dari sisi proses karena tidak terlalu bergantung pada mekanisme penyelidikan dan penyidikan kepolisian seperti dalam perkara pidana.

“Kenapa LSM lebih suka perdata, meskipun akhirnya mereka kalah, tapi jelas ada kita bisa langsung melakukan tanpa melibatkan polisi,” katanya.

Ia menambahkan, keterlibatan aparat penegak hukum dalam proses pidana berpotensi menjadi salah satu titik persoalan dalam penanganan perkara lingkungan.

“Polisi juga bisa menjadi penghambat. Bisa, ya. Bisa, belum tentu. Maksudnya bisa atau berpotensi, bahkan mungkin berpotensi besar untuk menghambat, menghentikan penyelidikan-penyelidikan,” ujarnya.

Menurut Maha Adi, kondisi tersebut dapat membuat korporasi tidak sampai masuk ke proses pidana apabila unsur-unsur pertanggungjawaban pidana tidak berhasil dibuktikan.

Ia menjelaskan, dalam perkara pidana korporasi, pemerintah atau penegak hukum harus mampu membuktikan unsur kesalahan dan hubungan antara perbuatan dengan pihak yang bertanggung jawab.

“Harus dibuktikan ada mens rea, ada yang tidak. Jadi balik lagi, dia kemudian dolus-nya, culpa-nya, pemerintah harus membuktikan,” katanya.

Mens rea pada dasarnya berkaitan dengan unsur kesalahan atau keadaan batin pelaku, sedangkan dolus merujuk pada kesengajaan dan culpa pada kealpaan atau kelalaian. Pembuktian unsur tersebut menjadi penting ketika aparat hendak membawa dugaan pelanggaran lingkungan ke ranah pidana.

Maha Adi menilai ruang pembuktian tersebut dapat dimanfaatkan pihak korporasi untuk membantah atau menghindari pertanggungjawaban pidana.

“Nah, itu bisa berkelit, bisa berkelit macam-macam,” tegasnya.

Pernyataan tersebut memperlihatkan persoalan yang lebih besar dalam penegakan hukum lingkungan. Ketika biaya mencegah pelanggaran dinilai lebih mahal daripada risiko hukuman, sementara proses pembuktian pidana terhadap korporasi menghadapi berbagai hambatan, ancaman sanksi belum tentu cukup untuk mengubah perilaku pelaku usaha.

Karena itu, menurut pandangan Maha Adi, persoalan kebakaran dan pembukaan lahan tidak hanya menyangkut tindakan membakar hutan atau lahan. Ada persoalan insentif ekonomi, biaya kepatuhan, efektivitas penegakan hukum, hingga kemampuan negara membuktikan pertanggungjawaban korporasi yang perlu dibenahi secara bersamaan.