20 November 2026

News

MoneyTalk.id,Jakarta – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyoroti munculnya istilah “Islam ala Prabowo” yang dikaitkan dengan pemikiran dan sosok Presiden Prabowo Subianto. Menurut Anwar Abbas, Islam tidak semestinya ditempelkan pada nama seorang tokoh politik karena berpotensi menimbulkan persoalan teologis sekaligus perpecahan di tengah umat.

Anwar Abbas mempertanyakan dasar penyematan nama Prabowo pada Islam. Menurutnya, Islam memiliki dimensi yang luas, mulai dari akidah, ibadah, akhlak hingga muamalah.

“Bolehkah Islam diberi embel-embel nama seorang tokoh politik tertentu? Kalau ditempelkan kepada pribadi selain Nabi, itu memang bermasalah, akan menimbulkan perpecahan,” kata Anwar Abbas di channel YouTube Forum Keadilan Madilog, Jumat (11/9/2026).

Ia kemudian mempertanyakan apakah Prabowo memiliki konsep akidah yang berbeda atau menawarkan pemahaman Islam yang baru.

“Apakah Prabowo menawarkan konsep akidah yang berbeda? Apakah Prabowo tahu Al-Qur’an dan hadits? Pak Prabowo tidak terlalu banyak tahu,” ujarnya.

Anwar Abbas juga mencium adanya kepentingan politik di balik penggunaan istilah “Islam ala Prabowo”. Ia menduga istilah tersebut berpotensi lahir dari upaya membangun citra politik tertentu terhadap Prabowo.

“Ada tendensi bahwa buku ini, Islam ala Prabowo, dibuat untuk upaya menjilat. Bau itu ada, ada bau yang tercium. Karena ada kepentingan-kepentingan politik sempit,” katanya.

Meski demikian, Anwar Abbas menyatakan tidak yakin sejumlah tokoh yang terlibat dalam pemerintahan maupun penulisan buku tersebut sengaja melakukan praktik menjilat kepada Prabowo.

“Saya yakin Pak Yusri Ihza Mahendra tidak akan melakukan itu. Pak Muhadjir Effendy juga tidak akan seperti itu dan Pak Mu’ti yang ada di situ, saya juga tidak percaya mereka melakukan praktik-praktik menjilat itu,” ujar Anwar.

Dalam kesempatan itu, Anwar Abbas juga menyinggung beberapa kali pernyataan Prabowo yang mengungkapkan kekagumannya terhadap Mustafa Kemal Ataturk, tokoh pendiri Republik Turki modern.

Anwar Abbas mengingatkan agar Ataturk tidak dijadikan personifikasi atau identifikasi tentang keberislaman seseorang.

“Janganlah jadikan Mustafa Kemal Ataturk sebagai tokoh personifikasi, tokoh identifikasi secara sejauh itu. Keislamannya enggak baik,” kata Anwar Abbas.

Menurut dia, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut politik, tetapi juga memiliki dimensi teologis dan ubudiah.

“Itu secara teologis bermasalah, secara ubudiah bermasalah. Dia meninggalkan ajaran agamanya,” ujarnya.

Anwar kemudian mengutip ungkapan keagamaan tentang konsekuensi dari setiap tindakan manusia.

“Barang siapa yang menebar angin, dia akan menuai. Dan saya melihat gejala-gejala Pak Prabowo akan menuai sudah mulai kelihatan,” katanya.

Anwar juga mengungkapkan cerita yang diperolehnya dari salah seorang wakil menteri yang berasal dari partai yang sama dengan Prabowo.

Menurut cerita tersebut, ketika Prabowo menyampaikan instruksi atau pandangan dalam suatu kesempatan, menteri yang berada di hadapannya memberikan respons dengan mengatakan siap.

“Ketika Pak Prabowo ngomong, ditanya menteri bagaimana? ‘Siap, Pak. Siap, Pak,’ begitu,” ujar Anwar.

Namun, menurut Anwar, setelah itu wakil menteri tersebut justru mempertanyakan apakah instruksi yang disampaikan Prabowo benar-benar akan dilaksanakan.

“Lalu oleh wakil menteri yang dari partai yang sama ditanya, ‘Bapak bilang siap-siap apa? Itu akan dilaksanakan?’ Ya enggaklah,” kata Anwar.

MoneyTalk.id,Jakarta – Wacana mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah kembali mengemuka di tengah menguatnya sentralisasi kewenangan dan pengelolaan fiskal. Dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Media Wahyudi Askar menilai, kondisi tersebut perlu dikritisi karena berpotensi membuat daerah semakin bergantung pada pemerintah pusat.

Media mengatakan, apabila hampir seluruh kebijakan dan pembangunan diorkestrasi dari pusat, maka keberadaan pemilihan kepala daerah, khususnya gubernur, patut dipertanyakan.

“Kalau semuanya diorkestrasi oleh pusat, kita mungkin tidak perlu lagi pemilihan gubernur. Apa itu yang ingin kita inginkan?” ujar Media Wahyudi Askar di ILC, Jumat (11/9/2026).

Menurut dia, jika arah pengelolaan negara benar-benar semakin tersentralisasi, maka hal tersebut justru bertentangan dengan gagasan para pendiri bangsa mengenai pembagian kewenangan antara pusat dan daerah.

Media kemudian mengingatkan kembali perdebatan klasik antara Soekarno dan Mohammad Hatta mengenai bentuk negara Indonesia pada masa awal kemerdekaan.

“Pak Soekarno unitaris, Pak Hatta federalis,” katanya.

Ia menjelaskan, Hatta pada akhirnya menerima pilihan negara kesatuan dengan sikap legowo. Namun, penerimaan tersebut menurutnya disertai harapan agar pemerintah pusat mengelola negara dengan baik dan memberikan kewenangan serta sumber daya keuangan yang memadai kepada daerah.

“Pak Hatta dengan legowo mengatakan mungkin federal bukan saatnya, tapi dengan catatan agar pusat mengelola negara dengan baik dan uang itu juga diserahkan kewenangannya kepada daerah,” jelasnya.

Persoalan yang terjadi saat ini, menurut Media, justru menunjukkan kecenderungan berbeda. Ia mempertanyakan keberadaan sumber daya fiskal yang dinilainya semakin terkonsentrasi di Jakarta.

“Sekarang itu yang tidak terjadi. Di mana uangnya? Di Jakarta. Siapa penentunya? Jakarta,” tegasnya.

Kondisi tersebut, kata dia, membuat daerah menghadapi keterbatasan dalam menentukan arah pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakatnya sendiri.

Media bahkan menggunakan istilah “kolonial developmentalism” untuk menggambarkan situasi ketika pembangunan tetap berjalan, tetapi kewenangan dan pengambilan keputusan dinilai sangat ditentukan dari pusat.

“Pembangunan itu terjadi. Kita mungkin tidak dijajah, tapi kita dijajah lewat regulasi,” ujarnya.

Ia menilai persoalan keadilan fiskal antara pusat dan daerah belum mendapatkan ruang pembahasan yang cukup luas di tengah masyarakat.

Padahal, menurutnya, persoalan tersebut berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, mulai dari berkurangnya lapangan pekerjaan hingga kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan.

“Sayangnya imajinasi soal keadilan fiskal ini terhadap daerah ini tidak bisa dimunculkan di ruang-ruang publik. Tidak banyak yang paham isu ini,” katanya.

Media mencontohkan kondisi di Bandung. Ketika lapangan kerja berkurang atau kemampuan fiskal daerah menurun, masyarakat bisa saja langsung menunjuk kepala daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab.

“Mereka mungkin akan menjawab, ‘Wah, kemungkinan yang salah adalah wali kotanya.’ Gilanya lagi, wali kota juga enggak berani jujur bahwa ini yang salah adalah Jakarta,” ujarnya.

Menurut dia, keadaan tersebut semakin problematis apabila pemerintah daerah pada akhirnya memilih menerima keadaan tanpa melakukan kritik terhadap pola hubungan fiskal dan kewenangan pusat-daerah.

“Di daerah sudah mulai masuk kepada, ya sudah, terima saja. Ini bukan pembangunan yang kita inginkan,” katanya.

Media juga meminta para pemimpin daerah tidak hanya menjalankan kebijakan pusat, tetapi berani menyuarakan kepentingan masyarakat yang mereka pimpin.

Ia mengingatkan bahwa konstituen kepala daerah bukanlah presiden, melainkan masyarakat di daerah masing-masing.

“Jadilah role model, jadilah pemimpin yang kuat. Bahwa yang menjadi konstituen dari pemimpin di daerah itu bukan presiden. Konstituennya adalah rakyat, masyarakat yang ada di daerah itu,” tegasnya.

Menurut Media, persoalan fiskal yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak dalam jangka pendek. Ketimpangan kewenangan dan sumber daya antara pusat dan daerah dapat memberikan konsekuensi terhadap generasi muda dalam 10, 15 hingga 20 tahun mendatang.

“Kalau Bapak Ibu dengan segala hormat tidak berani, maka yang tersiksa ke depan adalah kami yang muda-muda ini. Karena kekacauan fiskal ini akan berdampak pada 10, 15, 20 tahun ke depan,” katanya.

Karena itu, ia menilai sudah waktunya dilakukan pembicaraan yang lebih serius mengenai desain hubungan pusat dan daerah, termasuk membuka kembali ruang bagi gagasan yang selama ini dianggap sensitif, yakni federalisme.

Media mengatakan, apabila gagasan pemerintahan yang kuat dan terpusat kembali menjadi pilihan, maka masyarakat juga harus berani menghadirkan gagasan alternatif.

Ia menyebut gagasan tersebut sebagai bentuk “imajinasi” mengenai masa depan tata kelola Indonesia.

“Kalau imajinasi Pak Prabowo hari ini kekuatan pusat harus di Jakarta, saya kira kita juga harus berani menghidupkan imajinasi yang lain,” katanya.

Media kemudian mengajak publik untuk kembali mengingat pemikiran Mohammad Hatta mengenai federalisme dan hubungan pusat-daerah.

“Andai bisa almarhum Bung Hatta, mungkin saat ini juga saat yang tepat, Bang. Kita menghidupkan kembali imajinasi soal federalisme itu,” ujarnya.

Menurut dia, perdebatan tersebut bukan semata-mata mengenai mengganti bentuk negara, melainkan keberanian untuk membayangkan kembali bagaimana kewenangan, sumber daya fiskal, dan pembangunan dapat dibagi secara lebih adil antara pusat dan daerah.

“Kita harus berani berimajinasi. Ini adalah pandangan ke depan bahwa imajinasi harus dibalas juga dengan imajinasi,” pungkasnya.

Kepada Yth

Pimpinan Redaksi MoneyTalk.id

 

Dengan hormat,

Merujuk pada artikel yang dimuat/ditayangkan secara daring (online) oleh MoneyTalk.id pada 9 September 2026 dengan Judul “PT Radio Mediasuara Trisakti Menang Lawan OCBC NISP, ASNI Nilai OJK tak Bekerja”, dengan ini PT Bank OCBC NISP Tbk (“OCBC”) menyampaikan Bantahan dan Hak Jawab atas informasi yang tidak benar, dan keliru mengenai status dan hasil Putusan Perkara Nomor 531/Pdt.G/2026/PN Jkt.Brt di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Bahwa Bantahan dan Hak Jawab oleh OCBC ini agar supaya artikel pemberitaan yang dimuat/ditayangkan tersebut lebih berimbang dan untuk memastikan pembaca memperoleh informasi yang akurat, benar dan sesuai fakta-fakta persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Sesuai Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Perkara Nomor 531/Pdt.G/2026/PN Jkt.Brt tertanggal 13 Agustus 2026, Majelis Hakim telah menetapkan mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan oleh PT Radio Mediasuara Trisakti selaku Penggugat.

Dengan demikian artikel tersebut, terbukti tidak benar, dan keliru yang tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Artikel yang dimuat oleh MoneyTalk.id tersebut di atas, yang memberikan informasi Gugatan dimenangkan PT. Radio Mediasuara Trisakti yang menyatakan OCBC melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum OCBC untuk melakukan pembayaran ganti rugi sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) sekali lagi OCBC nyatakan TIDAK BENAR, karena faktanya dalam Perkara tersebut tidak pernah berlanjut dalam proses persidangan sampai dengan Majelis Hakim memutuskan demikian, namun terlebih dahulu PT Radio Mediasuara Trisakti selaku Penggugat sendiri yang mengajukan permohonan pencabutan Gugatan dan telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, melalui Surat ini dan dengan merujuk pada Pasal 10 dan Pasal 11 Kode Etik Jurnalistik, OCBC meminta MoneyTalk.id untuk segera:

Memuat Bantahan dan Hak Jawab ini secara utuh, proporsional, dan dengan penempatan yang setara dengan pemberitaan semula;

Mengoreksi judul dan isi artikel agar sesuai dengan fakta bahwa Gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah dicabut sendiri oleh Penggugat;

Tidak menyebarluaskan pernyataan yang tidak sesuai dengan kondisi terkini, terutama mengenai perbuatan melawan hukum atau dihukum membayar ganti rugi dalam suatu perkara Gugatan tertentu.

OCBC menghormati kebebasan pers dan terbuka untuk berkoordinasi dengan pihak media. Pada saat yang sama, OCBC mengharapkan setiap pemberitaan disusun berdasarkan verifikasi yang memadai agar informasi yang diterima publik tetap akurat, berimbang, dan tidak menimbulkan persepsi yang keliru.

Demikian Bantahan dan Hak Jawab ini OCBC sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Anda dalam memuat Bantahan dan Hak Jawab serta melakukan koreksi atas pemberitaan tersebut, OCBC ucapkan terima kasih.

 

Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Mengapa Jenderal A.H. Nasution yang memiliki senioritas, pengalaman revolusioner, reputasi intelektual, kedekatan historis dengan Presiden Soekarno, serta legitimasi moral yang sangat kuat tidak tampil sebagai tokoh utama yang mengambil alih kekuasaan ketika Indonesia beralih dari era Soekarno menuju Soeharto?

Pertanyaan itulah yang menjadi salah satu pusat perhatian dalam disertasi Mohammad Hatta berjudul “Peranan dan Batas Pengaruh Jenderal A.H. Nasution dalam Peralihan Kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto, 1963–1967.”

Disertasi tersebut dipertahankan Mohammad Hatta dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor Program Doktor Ilmu Politik Universitas Nasional, Kamis, 10 September 2026, di Menara UNAS Ragunan, Jakarta Selatan.

Dalam penelitian tersebut, Nasution tidak ditempatkan sebagai tokoh yang secara langsung mengendalikan proses peralihan kekuasaan. Sebaliknya, Nasution diposisikan sebagai aktor elite yang mempunyai modal politik, moral, institusional dan intelektual besar, tetapi menghadapi keterbatasan sumber daya kekuasaan efektif.

Di titik inilah disertasi Mohammad Hatta menawarkan pembacaan menarik: ketokohan tidak otomatis menjadi kekuasaan, senioritas tidak selalu menghasilkan komando, dan legitimasi moral tidak dengan sendirinya dapat dikonversi menjadi kekuasaan eksekutif.

Temuan tersebut sekaligus memberikan penjelasan mengapa Nasution, yang jauh lebih senior dibanding Soeharto, pada akhirnya tidak menjadi orang yang menggantikan Soekarno.

Mohammad Hatta membagi proses peralihan kekuasaan dari Soekarno menuju Soeharto ke dalam lima fase.

Fase pertama berlangsung pada 1963 hingga 30 September 1965. Pada periode ini terjadi penajaman konflik elite politik dan militer. Nasution tetap mempunyai pengaruh dan reputasi besar, tetapi posisinya sudah berada di luar komando operasional Angkatan Darat.

Posisi ini penting karena kekuasaan politik pada masa tersebut tidak hanya ditentukan oleh siapa yang paling senior atau paling berpengalaman, tetapi juga oleh siapa yang memiliki akses langsung terhadap institusi dan pasukan.

Sejumlah kajian tentang politik militer Indonesia menunjukkan bahwa Nasution memang mempunyai pengaruh besar dalam perkembangan hubungan militer-politik sejak dekade 1950-an. Konsep “Jalan Tengah” yang dikembangkan Nasution pada akhirnya menjadi salah satu fondasi pemikiran mengenai keterlibatan militer dalam kehidupan politik Indonesia.

Namun, pada 1963-1965, Nasution tidak lagi memegang kendali operasional Angkatan Darat. Pergeseran posisi tersebut membuat jarak antara legitimasi personal Nasution dengan sumber daya kekuasaan efektif semakin terlihat.

Fase kedua dimulai setelah peristiwa 30 September 1965.

Nasution memperoleh simpati publik yang sangat besar karena menjadi salah satu target operasi penculikan, tetapi berhasil menyelamatkan diri. Putrinya, Ade Irma Suryani Nasution, menjadi korban dalam peristiwa tersebut, sementara ajudannya, Pierre Tendean, diculik dan kemudian ditemukan meninggal.

Posisi Nasution kemudian memperoleh bobot moral yang sangat kuat.

Tetapi, menurut konstruksi disertasi Mohammad Hatta, simpati dan legitimasi moral tersebut tidak berarti Nasution menjadi pengendali operasi militer setelah 30 September.

Dalam berbagai kajian mengenai krisis 1965, justru muncul persoalan kompleks mengenai konflik internal elite Angkatan Darat. Harold Crouch dalam The Army and Politics in Indonesia melihat adanya perbedaan faksi dan orientasi di tubuh Angkatan Darat menjelang 1965. Sementara Benedict Anderson dan Ruth McVey melalui A Preliminary Analysis of the October 1, 1965 Coup in Indonesia menekankan dimensi konflik internal Angkatan Darat. John Roosa kemudian memberikan interpretasi berbeda melalui Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Suharto’s Coup d’Etat in Indonesia.

Artinya, posisi Nasution perlu dibaca dalam pertarungan elite yang lebih luas, bukan sebagai aktor tunggal yang mengendalikan seluruh proses.

Soeharto memiliki sesuatu yang tidak dimiliki Nasution

Fase ketiga menjadi titik penting ketika kekuasaan efektif mulai terkonsentrasi pada Soeharto.

Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Supersemar menjadi salah satu instrumen penting dalam proses tersebut. Soeharto kemudian menggunakan kewenangan yang diterimanya untuk mengambil sejumlah tindakan politik dan keamanan, termasuk pembubaran PKI pada 12 Maret 1966.

Di sinilah perbedaan antara Nasution dan Soeharto semakin jelas.

Nasution mempunyai legitimasi, sedangkan Soeharto mempunyai komando.

Nasution memiliki senioritas, pengalaman revolusi, jaringan elite dan modal intelektual. Tetapi Soeharto memiliki posisi sebagai pemegang komando yang dapat menerjemahkan keputusan politik menjadi tindakan organisasi dan birokrasi kekuasaan.

Kajian sejarah menunjukkan bahwa setelah Supersemar, Soeharto mengambil sejumlah langkah penting, termasuk pembubaran PKI dan penangkapan sejumlah menteri pendukung Soekarno.

Karena itu, Mohammad Hatta menolak penyederhanaan bahwa peralihan kekuasaan hanya merupakan pertarungan personal antara Soekarno, Nasution dan Soeharto.

Yang terjadi adalah perubahan konfigurasi kekuasaan secara bertahap.

Nasution justru berada di posisi penting di MPRS

Ironisnya, ketika kekuasaan efektif semakin terkonsentrasi pada Soeharto, Nasution justru mendapatkan posisi institusional yang sangat penting.

Ia menjadi Ketua MPRS.

Dalam posisi tersebut, Nasution memimpin Sidang Umum MPRS pada 20 Juni sampai 5 Juli 1966. Sidang itu menghasilkan sejumlah ketetapan yang sangat menentukan arah perubahan politik Indonesia.

Di antaranya adalah pengukuhan Supersemar melalui TAP MPRS No. IX/MPRS/1966, pemberian wewenang kepada Soeharto untuk membentuk Kabinet Ampera melalui TAP No. XIII/MPRS/1966, pencabutan pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup melalui TAP No. XVIII/MPRS/1966, serta TAP No. XXV/MPRS/1966 mengenai pembubaran PKI dan pelarangan penyebaran komunisme/Marxisme-Leninisme.

Di sinilah letak paradoks peran Nasution.

Sebagai Ketua MPRS, ia mempunyai kapasitas formal yang sangat signifikan dalam proses delegitimasi politik Soekarno. Tetapi ia bukan pemegang kekuasaan eksekutif.

Dengan kata lain, Nasution ikut menyediakan dan memimpin arena institusional yang memungkinkan transfer kekuasaan berlangsung, tetapi bukan dirinya yang kemudian menikmati kekuasaan eksekutif tersebut.

Ketika Nasution menguatkan jalan Soeharto

Pertanyaan penting kemudian muncul: apakah Nasution sebenarnya sedang mengantarkan dirinya sendiri menuju kekuasaan, atau justru tanpa sadar menyediakan jalan bagi Soeharto?

Inilah salah satu pertanyaan yang muncul dalam sidang promosi doktor.

Penguji Fadli Zon mempertanyakan apakah terdapat bukti primer yang menunjukkan Nasution memiliki keinginan menjadi presiden atau secara sadar merancang perebutan kekuasaan.

Pertanyaan tersebut penting karena disertasi tidak boleh hanya berhenti pada narasi bahwa Nasution memiliki peluang menjadi presiden.

Harus dibuktikan apakah peluang tersebut memang pernah diterjemahkan menjadi ambisi politik, strategi perebutan kekuasaan, atau tindakan konkret.

Mohammad Hatta menjelaskan bahwa dalam penelitiannya tidak ditemukan bukti kuat yang menunjukkan Nasution menjalankan strategi kudeta untuk merebut kekuasaan.

Justru terdapat faktor yang membatasi langkah Nasution.

Salah satunya adalah persoalan pasukan dan komando.

Nasution memiliki nama besar, tetapi tidak memiliki instrumen kekuasaan militer yang setara dengan posisi yang dimiliki Soeharto.

Di sinilah konsep kekuasaan efektif menjadi penting.

Seorang tokoh bisa mempunyai pengaruh sangat besar terhadap opini, legitimasi dan institusi, tetapi belum tentu memiliki kemampuan memerintah secara langsung.

Jalan Tengah Nasution dan paradoks Orde Baru

Ironi lainnya adalah gagasan Nasution mengenai “Jalan Tengah” militer.

Nasution sejak 1950-an mengembangkan gagasan bahwa tentara Indonesia tidak seharusnya menjadi rezim militer seperti sejumlah negara Amerika Latin, tetapi juga tidak boleh menjadi institusi yang sepenuhnya pasif dalam kehidupan politik.

Dalam konsep tersebut, militer ditempatkan sebagai kekuatan sosial-politik yang ikut menentukan arah negara. Pemikiran tersebut kemudian menjadi salah satu akar historis dari konsep Dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru.

Kajian Yahya Muhaimin, Ulf Sundhaussen dan Harold Crouch memperlihatkan bagaimana keterlibatan militer dalam politik Indonesia berkembang melalui proses sejarah yang panjang, sejak masa revolusi, Demokrasi Parlementer, Demokrasi Terpimpin, hingga periode setelah 1965.

Namun, terdapat ironi besar.

Gagasan mengenai peran politik militer yang dirintis Nasution justru berkembang menjadi instrumen kekuasaan Orde Baru di bawah Soeharto.

Nasution sendiri kemudian tidak menjadi penguasa Orde Baru.

Bahkan, setelah posisi politiknya sempat sangat penting sebagai Ketua MPRS, pengaruhnya kemudian mengalami pembatasan.

Fase keempat: delegitimasi Soekarno

Fase keempat dalam disertasi Mohammad Hatta adalah fase delegitimasi dan krisis pertanggungjawaban Soekarno.

Pidato Nawaksara Presiden Soekarno di depan MPRS pada 22 Juni 1966 menjadi salah satu titik penting.

MPRS menilai pertanggungjawaban tersebut tidak memadai dalam menjelaskan berbagai persoalan yang terjadi setelah G30S.

Dalam proses ini, Nasution mempunyai posisi strategis sebagai Ketua MPRS.

Tetapi lagi-lagi, kewenangan institusional berbeda dengan kekuasaan politik efektif.

Nasution memimpin institusi yang ikut melakukan delegitimasi terhadap Soekarno, sementara Soeharto semakin kuat dalam struktur eksekutif dan militer.

Ini yang oleh Mohammad Hatta dibaca sebagai kesenjangan antara kapasitas formal dan kekuasaan efektif.

Fase kelima: Soeharto menjadi pejabat presiden

Puncak proses tersebut terjadi pada 1967.

Sidang Istimewa MPRS menetapkan Soeharto sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia pada 12 Maret 1967.

Menariknya, pengambilan sumpah Soeharto sebagai Pejabat Presiden dilakukan oleh Ketua MPRS A.H. Nasution.

Adegan sejarah itu menggambarkan paradoks terbesar dalam posisi Nasution.

Jenderal senior yang mempunyai legitimasi moral dan sejarah sangat besar justru menjadi pejabat institusional yang mengesahkan naiknya seorang jenderal yang lebih junior ke puncak kekuasaan.

Dengan demikian, menurut kerangka disertasi Mohammad Hatta, peralihan kekuasaan tersebut tidak berlangsung dalam satu momentum.

Perubahan kekuasaan berlangsung bertahap, melalui perubahan komando, perubahan institusi, perubahan legitimasi dan akhirnya perubahan status konstitusional.

Mengapa Nasution tidak menjadi presiden?

Pertanyaan inilah yang paling menarik dari disertasi tersebut.

Mohammad Hatta menjawabnya melalui konsep batas pengaruh.

Nasution memiliki sedikitnya empat modal besar: senioritas, pengalaman revolusioner, legitimasi moral dan sumber daya intelektual.

Namun keempat modal tersebut tidak otomatis berubah menjadi kekuasaan efektif.

Sebaliknya, Soeharto mempunyai modal yang berbeda: posisi komando, akses terhadap pasukan, kemampuan mengendalikan organisasi militer, kemampuan membangun jaringan kekuasaan dan momentum politik setelah 30 September 1965.

Sejumlah kajian bahkan menunjukkan bagaimana jaringan sosial-politik yang dibangun melalui lingkungan Kostrad ikut membantu meningkatkan posisi Soeharto dalam perebutan pengaruh pasca-1965.

Dengan demikian, pertarungannya bukan semata-mata siapa yang lebih senior.

Pertarungannya adalah siapa yang mampu mengubah legitimasi menjadi kekuasaan efektif.

Dan dalam hal itu, Soeharto lebih berhasil dibanding Nasution.

Maswadi Rauf: Disertasi Harus Menemukan Sesuatu yang Baru

Dalam sidang promosi, Prof. Maswadi Rauf menyoroti aspek teoritis disertasi.

Menurutnya, penelitian ilmu politik mengenai sejarah politik kontemporer tidak cukup hanya menyusun kembali kronologi sejarah. Disertasi harus menggunakan teori politik untuk menjelaskan peristiwa yang diteliti.

Maswadi juga menekankan bahwa disertasi harus menghasilkan pembaruan. Temuan baru tersebut dapat berupa penguatan terhadap teori yang sudah ada maupun koreksi terhadap pemahaman sebelumnya.

Mohammad Hatta kemudian merumuskan pembaruannya pada posisi Nasution.

Menurut dia, senioritas, karakter moral dan doktrin politik-militer Nasution tidak berhasil dikonversi menjadi kekuasaan efektif.

Temuan ini membuat Nasution tidak hanya menarik dipelajari sebagai tokoh sejarah militer, tetapi juga sebagai contoh penting mengenai hubungan antara legitimasi dan kekuasaan.

Yudi Chrisnandi mempertanyakan orisinalitas pemikiran Nasution

Penguji Yudi Chrisnandi juga mempertanyakan sumber primer serta kecenderungan pemikiran politik militer Nasution.

Salah satu pertanyaannya menyangkut gagasan “Jalan Tengah”.

Apakah gagasan tersebut benar-benar orisinal dari Nasution atau dipengaruhi oleh pemikiran politik-militer dari luar Indonesia?

Pertanyaan itu relevan karena konsep hubungan sipil-militer merupakan tema besar dalam ilmu politik.

Dalam literatur politik militer, karya Samuel P. Huntington mengenai hubungan sipil-militer merupakan salah satu rujukan penting. Namun Mohammad Hatta mempertahankan argumentasinya bahwa konsep Jalan Tengah Nasution lahir terutama dari pengalaman sejarah Indonesia.

Konsep tersebut bukan gagasan untuk melakukan kudeta, tetapi juga bukan gagasan agar tentara menjadi kekuatan pasif.

Justru posisi Nasution berada di antara dua kutub tersebut.

Bukan pengendali mahasiswa

Salah satu poin penting dalam penelitian ini adalah perlunya membedakan antara pengaruh elite militer dan pengendalian gerakan mahasiswa.

Dalam narasi populer mengenai lahirnya Orde Baru, mahasiswa Angkatan 1966 sering ditempatkan sebagai kekuatan yang berjalan beriringan dengan militer.

Namun hal itu tidak berarti Nasution merupakan pengendali langsung gerakan mahasiswa.

Bahkan sejumlah penelitian menunjukkan adanya jaringan sosial yang dibangun kelompok militer, termasuk melalui lingkungan Kostrad, dalam menggalang dukungan sosial-politik pasca-G30S.

Karena itu, hubungan militer dan mahasiswa lebih tepat dibaca sebagai hubungan yang kompleks, dengan kepentingan, agenda dan tingkat otonomi yang berbeda.

Nasution: tokoh besar yang tidak merebut kekuasaan

Pada akhirnya, disertasi Mohammad Hatta membawa pembaca kepada sebuah paradoks sejarah.

A.H. Nasution merupakan salah satu jenderal paling berpengaruh dalam sejarah politik-militer Indonesia. Ia memiliki pengalaman revolusi, senioritas, gagasan politik-militer, reputasi intelektual dan legitimasi moral.

Ia juga menjadi Ketua MPRS pada masa paling menentukan dalam proses runtuhnya kekuasaan Soekarno.

Tetapi Nasution bukan pengendali utama peralihan kekuasaan tersebut.

Ia bukan pemegang komando operasional yang menentukan seluruh tindakan pasca-30 September 1965.

Ia juga bukan pengendali tunggal gerakan mahasiswa.

Dan yang paling penting, ia tidak berhasil mengubah modal politik dan moralnya menjadi kekuasaan presiden.

Sebaliknya, Soeharto yang secara hierarkis lebih junior justru mampu mengonsolidasikan komando, institusi, jaringan politik dan legitimasi baru hingga akhirnya mengambil alih posisi Soekarno.

Karena itu, tesis besar disertasi Mohammad Hatta dapat diringkas dalam satu kalimat:

Nasution memiliki legitimasi untuk memengaruhi arah sejarah, tetapi Soeharto memiliki instrumen untuk mengendalikan arah sejarah tersebut.

Temuan itu sekaligus menjelaskan mengapa peralihan kekuasaan 1963-1967 tidak dapat dipahami sebagai satu kudeta atau satu keputusan politik. Ia merupakan proses bertahap yang memperlihatkan bagaimana kekuasaan berpindah melalui konflik elite, perubahan struktur komando, pelembagaan keputusan politik, delegitimasi Soekarno, hingga pengesahan de jure Soeharto sebagai pejabat presiden.

Dan di tengah proses tersebut, A.H. Nasution menempati posisi yang sangat unik: sangat berpengaruh untuk membentuk arah perubahan, tetapi tidak cukup kuat untuk menjadi pengendali terakhir perubahan itu sendiri.

Catatan sumber yang bisa dipakai untuk memperkuat naskah: The Army and Politics in Indonesia karya Harold Crouch, Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966 karya Yahya Muhaimin, Politik Militer di Indonesia 1945-1967 karya Ulf Sundhaussen, karya Ruth McVey dan Benedict Anderson tentang 1 Oktober 1965, serta Pretext for Mass Murder karya John Roosa. Bibliografi John Roosa juga mencatat karya-karya primer Nasution seperti Tjatatan-Tjatatan Sekitar Politik Militer Indonesia, Sedjarah Perdjuangan Nasional di Bidang Bersendjata, dan Memenuhi Panggilan Tugas.

MoneyTalk.id,Jakarta — Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) menetapkan status Siaga 1 bagi para pekerja menjelang aksi serentak di sedikitnya 30 kota dan kabupaten pada Kamis (10/9/2026).

Sementara, Independen Sumatra diunggahan platform media sosial X pada 10/9/2026 menyampaikan Ini bukan cuma gertak sambal, tapi peringatan keras buat DPR dan pemerintah yang terkesan abai sama nasib kelas pekerja! .

“Selama dua bulan terakhir, Konsolidasi Buruh dan Pelaku Industri (KBPBI) udah menyuarakan aspirasi mereka secara tertib,” kata Independen Sumatera.

“Tapi apa hasilnya? Draf RUU Ketenagakerjaan yang ada sekarang justru masih dipenuhi pasal-pasal jebakan yang siap menjegal masa depan buruh,” sambungnya.

Ia mengajak bedah borok draf RUU ini:

1. Perbudakan Modern Berkedok PEMAGANGAN

Pasal pemagangan dibuka lebar tanpa batasan ketat. Ini bukan lagi soal peningkatan skill, tapi celah legal bagi perusahaan buat menyerap tenaga kerja murah tanpa jaminan kepastian status kerja.

2. Kontrak Kerja (PKWT) Hingga 4 Tahun

Buruh menuntut batas maksimal PKWT adalah 1 tahun demi kepastian status. Tapi draf RUU justru mematok hingga 4 tahun! Ini jelas-jelas mengikis jaminan masa depan pekerja dan melanggengkan sistem kerja fleksibel yang merugikan.

3. Pengebiri Peran Publik, 43 Pasal Didelegasikan ke Aturan Turunan

Ini bagian paling berbahaya. Ada 43 pasal yang penjelasannya dilempar ke PP, Permen, atau Perpres. Artinya apa? Pembahasan pasal-pasal krusial bakal lolos dari pengawasan parlemen dan partisipasi publik. Pemerintah bisa dengan mudah mengacak-acak regulasi lewat aturan teknis tanpa perdebatan di DPR!

4. Formula Upah Minimum Penuh Ketidakpastian

Penggunaan variabel alfa dalam formula upah minimum terbukti gagal menjamin kenaikan kesejahteraan yang riil. Buruh butuh indikator ekonomi dan kebutuhan hidup layak (KHL) yang transparan, bukan formula abu-abu yang gampang dimanipulasi.

“Ketika DPR dan pemerintah terus menutup mata dan enggan melakukan revisi total, jangan salahkan kalau aksi gelombang massa dari 30 daerah bakal melumpuhkan ibu kota,” kata Independen Sumatera.

Lebih lanjut, ia mengeluarkan pertanyaan besarnya sekarang, Siapa yang sebenarnya memancing kerusuhan ini? Buruh yang cuma menuntut hak dasar mereka, atau penguasa yang sengaja memaksakan RUU cacat ini disahkan?

Di akhir pernyataannya, independen Sumatera melontarkan pertanyaan bagaimana menurut kalian ? Apakah aksi turun ke jalan ini sudah jadi satu-satunya jalan terakhir?

Hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan dari instasi, pihak pemerintah, ketenagakerjaan dan lainnya. Media memberi ruang klarifikasi serta penjelasan dan akan dipublikasikan.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana menyatakan akan mengajukan permohonan sengketa Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan tuntutan utama mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden.

Pernyataan tersebut disampaikan Denny melalui unggahannya di platform media sosial X pada Rabu, 9 September 2026.

“Kamis 10 September 2026, kami masukkan permohonan Sengketa Pilpres mendiskualifikasi GIBRAN,” tulis Denny.

Denny kemudian menjelaskan inti tuntutan yang akan diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.

“INTINYA: Diskualifikasi Gibran sebagai Calon Wakil Presiden karena TIDAK MEMENUHI SYARAT CAWAPRES.”

Dalam unggahannya, Denny juga menyampaikan bahwa rincian tuntutan tersebut tercantum dalam petitum permohonan yang diajukan kepada MK.

Adapun petitum yang dicantumkan adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh Permohonan Para Pemohon.

2. Mendiskualifikasi Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka karena tidak memenuhi syarat pendidikan.

3. Menyatakan batal seluruh keputusan Komisi Pemilihan Umum sepanjang menyangkut penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden.

4. Membatalkan pelantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden yang dilaksanakan oleh MPR.

5. Memerintahkan MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari sejak putusan dibacakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

6. Memerintahkan pemuatan putusan tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Denny menutup pernyataannya dengan seruan, “Salam Integritas!”

Pernyataan mengenai rencana pengajuan sengketa Pilpres, alasan yang dikemukakan, serta petitum tersebut merupakan pernyataan dan materi permohonan yang disampaikan oleh Denny Indrayana. Media ini membuka ruang klarifikasi, bantahan, maupun informasi dari perspektif pihak-pihak yang disebut atau terkait, termasuk Gibran Rakabuming Raka, Komisi Pemilihan Umum, MPR, dan pihak terkait lainnya, sesuai prinsip keberimbangan dan asas praduga tak bersalah.

MoneyTalk.id,Jakarta – Wartawan senior Bambang Wiwoho mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar memastikan setiap informasi yang masuk ke meja Presiden benar-benar akurat, lengkap, dan tidak terdistorsi oleh kepentingan orang-orang di sekeliling kekuasaan.

Bambang membandingkan pola pengelolaan informasi pada era Presiden Soeharto dengan situasi yang terjadi saat ini. Menurutnya, Soeharto memiliki mekanisme untuk memastikan dirinya memperoleh informasi dari berbagai sumber sebelum mengambil keputusan maupun menyampaikan pidato kepada publik.

“Pak Harto itu informasi yang masuk apa saja, baik maupun buruk, masuk. Beliau menyeleksi sendiri,” kata Bambang di channel YouTube Obor Rakyat, Kamis (10/9/2026).

Menurut dia, salah satu kebiasaan Soeharto adalah membaca berbagai pemberitaan pada pagi hari. Selain surat kabar harian, Soeharto juga membaca majalah dan berbagai bahan informasi lainnya.

Tidak berhenti di situ. Setiap Jumat malam, kata Bambang, mantan Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN) Yoga Sugama datang memberikan laporan kepada Soeharto.

Laporan tersebut relatif singkat, hanya sekitar empat halaman, tetapi disertai banyak lampiran.

“Intinya Pak Yoga melaporkan dan membahas keadaan seminggu terakhir, mengevaluasi seminggu terakhir, dan membaca seminggu ke depan,” ujar Bambang.

Dengan pola tersebut, Bambang menilai Soeharto berusaha memastikan dirinya selalu memiliki gambaran mengenai apa yang telah terjadi sekaligus perkembangan yang mungkin terjadi dalam waktu dekat.

“Pak Harto selalu well informed, mengetahui perkembangan seminggu yang ke belakang dan keadaan ke depan,” katanya.

Bambang juga menyoroti peran Moerdiono yang dikenal sebagai Menteri Sekretaris Negara pada era Soeharto. Menurutnya, Moerdiono memiliki karakter yang rendah hati dan terbuka dalam mencari masukan dari berbagai pihak.

“Pak Moerdiono itu orang yang rendah hati. Saya enggak bosan mengutip ini. Rendah hati untuk minta pendapat, untuk minta input orang,” tutur Bambang.

Menurut Bambang, sikap tersebut penting dimiliki orang-orang yang berada di sekitar seorang presiden. Sebab, seorang kepala negara tidak mungkin mengetahui seluruh persoalan secara detail tanpa dukungan informasi dan masukan dari banyak pihak.

Ia mencontohkan, ketika Soeharto hendak menyampaikan pidato dalam sebuah acara, materi pidato tidak begitu saja dibuat dan langsung disampaikan.

Soeharto, kata Bambang, terlebih dahulu meminta masukan dari orang-orang yang dianggap memahami persoalan yang akan dibicarakan.

“Kalau misalkan Pak Harto mau pidato di acara apa, dia siapkan pidatonya, dia minta input dari orang-orang yang dianggap mengerti,” ujarnya.

Bahkan, proses tersebut menurut Bambang tidak selalu berhenti pada satu kali konsultasi. Setelah mendapatkan masukan dan menyusun kerangka pidato, Soeharto kembali meminta pendapat mengenai outline yang telah dibuat.

“Kadang-kadang enggak hanya sekali kontak. Kalau dia sudah mulai merumuskan outline-nya, dia minta pendapat lagi outline-nya itu,” katanya.

Bambang kemudian mempertanyakan apakah mekanisme penyaringan informasi untuk Presiden Prabowo saat ini sudah berjalan dengan baik.

“Sekarang kalau melihat informasi yang masuk ke Presiden itu tidak seperti itu,” katanya.

Ia menduga terdapat persoalan pada proses penyaringan informasi yang diterima Presiden. Menurut Bambang, saringan informasi yang terlalu ketat justru berpotensi membuat Presiden hanya menerima informasi yang sangat terbatas.

“Kayaknya saringannya terlalu ketat sehingga yang masuk sedikit banget,” ujarnya.

Bambang mengatakan kondisi tersebut patut mendapat perhatian karena kualitas keputusan dan komunikasi seorang presiden sangat bergantung pada kualitas informasi yang diterimanya.

Ia menyebut setidaknya ada dua kemungkinan yang perlu dicermati ketika melihat sejumlah pidato atau pernyataan Presiden yang dinilai memuat data kurang tepat.

“Kalau lihat pidato-pidato yang ada sekarang kayaknya ada dua kemungkinan,” kata Bambang.

Pertama, menurut dia, bisa saja terdapat kelemahan dalam pengumpulan data sehingga informasi yang diterima Presiden memang tidak akurat.

“Satu, ini memang lemah dalam pengumpulan data sehingga sering datanya salah, salah, enggak akurat,” ujarnya.

Namun, Bambang menyebut ada kemungkinan lain yang menurutnya jauh lebih serius dan harus diwaspadai, meskipun ia menegaskan tidak berharap hal tersebut benar-benar terjadi.

“Yang lain, tapi mudah-mudahan ini jangan terjadi. Tapi perlu diwaspadai, perlu diantisipasi. Jangan-jangan ada orang di sekelilingnya yang mau menjerumuskan Presiden,” tegas Bambang.

Ia bahkan mempertanyakan kemungkinan adanya informasi yang sengaja diberikan secara keliru kepada Presiden sehingga pada akhirnya justru merusak citra Presiden sendiri.

“Jangan-jangan ada orang di sekelilingnya yang mau menjerumuskan Presiden. Sengaja feeding-nya salah, dijerumuskan supaya image-nya rusak,” katanya.

Bambang menegaskan bahwa dirinya tidak sedang menyimpulkan adanya pihak tertentu yang sengaja melakukan hal tersebut. Ia justru menyampaikan kemungkinan itu sebagai sebuah peringatan agar sistem informasi di sekitar Presiden diperkuat.

“Tapi ini mudah-mudahan jangan. Tapi kan kemungkinan, potensi ini harus kita baca, diantisipasi,” ujarnya.

Menurut Bambang, seorang presiden membutuhkan lingkungan yang tidak hanya loyal, tetapi juga berani memberikan informasi yang benar, termasuk informasi yang tidak menyenangkan bagi penguasa.

Sebab, jika informasi yang sampai kepada Presiden terlalu disaring, tidak lengkap, atau bahkan keliru, maka Presiden berpotensi mengambil keputusan berdasarkan gambaran yang tidak utuh.

Karena itu, Bambang mengingatkan pentingnya membangun ekosistem informasi di sekitar Presiden Prabowo yang terbuka terhadap kritik, mampu menerima data dari berbagai sumber, dan memiliki mekanisme verifikasi yang kuat.

Ia berharap dugaan paling buruk tersebut tidak pernah terjadi.

“Sambil berdoa, mudah-mudahan jangan begitu,” pungkasnya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, melontarkan kritik keras terhadap Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya. Ia menilai sejumlah rekaman yang beredar di ruang publik justru menunjukkan adanya tindakan yang berpotensi merongrong kewibawaan Presiden Prabowo Subianto.

Said Didu bahkan menyebut fenomena tersebut sebagai indikasi “pembusukan dari dalam” pemerintahan Presiden Prabowo.

Menurut Said Didu, setidaknya sudah empat kali publik menyaksikan rekaman atau video yang memperlihatkan perilaku Teddy Indra Wijaya yang menurutnya dapat menimbulkan persoalan terhadap kewibawaan Presiden.

“Minimal sudah empat kali kita menyaksikan ‘bocoran’ rekaman Seskab Teddy Indra Wijaya yang merongrong kewibawaan Presiden,” kata Said Didu, Kamis (10/9/2026).

Ia kemudian merinci empat peristiwa yang menjadi sorotannya.

Pertama, terkait video mengenai ulang tahun Teddy di Paris. Kedua, mengenai kiriman bunga dari kalangan yang disebutnya oligarki untuk ulang tahun Seskab di Kantor Sekretariat Kabinet.

Ketiga, Said Didu menyoroti rekaman ketika Teddy terlihat memainkan pulpen saat Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara dalam sebuah forum resmi.

Keempat, ia mempersoalkan momen ketika Teddy mengambil mikrofon saat Presiden Prabowo sedang berbicara.

Bagi Said Didu, rangkaian peristiwa tersebut tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan perilaku personal. Ia menduga masih terdapat berbagai kejadian lain yang tidak diketahui publik.

“Saya yakin banyak hal yang terjadi yang tidak terbuka ke publik yang merongrong kewibawaan Presiden,” ujarnya.

Said Didu kemudian mengajukan pertanyaan yang lebih jauh mengenai munculnya berbagai video tersebut. Menurut dia, bukan tidak mungkin rekaman-rekaman yang kemudian beredar ke publik sengaja dibocorkan untuk memperlihatkan pertarungan pengaruh di lingkaran kekuasaan.

“Sepertinya video-video seperti itu sengaja dibocorkan untuk menunjukkan siapa sebenarnya yang kuat antara Geng SOP atau Prabowo,” kata Said Didu.

MoneyTalk.id, Jakarta – Mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri melontarkan kritik keras terhadap perjalanan reformasi politik Indonesia, termasuk proses amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan kondisi partai politik saat ini.

Kiki menyebut sejumlah nama yang menurutnya memiliki peran dalam proses perubahan konstitusi pascareformasi. Ia antara lain menyebut Jacob Tobing yang disebutnya menjadi ketua kelompok yang mengamandemen UUD 1945 di MPR, serta Amien Rais yang ketika itu menjabat sebagai Ketua MPR.

Menurut Kiki, mantan Wakil Presiden Try Sutrisno pernah bercerita kepadanya bahwa Amien Rais pada suatu kesempatan datang dan mengakui adanya kekeliruan yang kemudian berdampak buruk bagi Indonesia.

Kiki juga menyinggung keberadaan National Democratic Institute (NDI) di Senayan pada masa proses amandemen UUD 1945. Ia mengklaim keberadaan lembaga tersebut merupakan bagian dari dinamika yang terjadi di sekitar proses perubahan konstitusi.

“Saya berani mengatakan begitu karena banyak saksi yang pelaku-pelaku sejarah pada saat itu ada di Senayan,” kata Kiki di channel YouTube Forum Keadilan Madilog, Rabu (9/9/2026).

Kiki kemudian mengarahkan kritiknya kepada partai politik. Menurut dia, partai politik merupakan center of gravity atau titik sentral persoalan dalam sistem politik Indonesia saat ini.

Karena itu, ia menilai reformasi politik seharusnya dimulai dari pembenahan partai politik.

“Untuk itulah langkah awalnya harus dari reformasi partai politik. Jangan partai politik dijadikan perahu berbayar,” tegasnya.

Kiki mengaku pernah mengundang para elite partai politik dalam acara peluncuran dan bedah bukunya pada 18 Agustus lalu. Namun, menurut dia, mayoritas elite partai politik yang diundang membatalkan kehadiran.

Dari delapan partai politik yang berada di Senayan, Kiki menyebut hanya satu yang hadir, yakni perwakilan dari Partai NasDem.

Kondisi tersebut, menurut Kiki, semakin memperkuat kritiknya terhadap sistem kepartaian Indonesia.

Kiki bahkan melontarkan kritik lebih jauh terhadap arah penyelenggaraan negara. Ia menilai berbagai persoalan dalam sistem politik dan ketatanegaraan telah membuat Indonesia bergeser dari negara hukum menuju negara kekuasaan.

“Itulah yang kemudian membuat negara ini dari yang tadinya negara hukum menjadi negara kekuasaan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti persoalan meritokrasi dalam proses pengisian jabatan publik. Salah satu contoh yang disebutnya adalah pencalonan dan posisi politik Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Kiki, persoalan tersebut tidak semata menyangkut individu, tetapi menyangkut prinsip meritokrasi dalam menentukan pemimpin bangsa.

“Gibran salah satunya yang saya angkat merusak meritokrasi kita dalam memilih pimpinan,” katanya.

Kiki mempertanyakan bagaimana proses seleksi kepemimpinan nasional dapat berlangsung secara sehat apabila akses terhadap kekuasaan lebih ditentukan oleh mekanisme politik dibandingkan kapasitas dan rekam jejak.

Dalam kritiknya, Kiki juga menghubungkan persoalan kepemimpinan dengan kondisi sumber daya manusia Indonesia.

Ia mengutip data yang menyebut sekitar 67,5 juta orang belum atau tidak sekolah, sementara sekitar 63,9 juta orang hanya tamat sekolah dasar (SD).

Kiki juga menyebut sekitar 34,63 persen tenaga kerja Indonesia merupakan lulusan SD.

Menurut dia, angka tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi persoalan serius dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Karena itu, proses memilih pemimpin dengan jumlah penduduk hampir 300 juta orang, menurut Kiki, tidak boleh hanya bertumpu pada kepentingan politik jangka pendek.

“Memilih pimpinan dari 200 hampir 300 juta orang rakyat Indonesia ini tidak bisa diserahkan kepada orang yang tidak mengerti, yang tidak tahu,” ujarnya.

MoneyTalk id,Jakarta – Pengamat Politik dan Militer Universitas Nasional (UNAS) Selamat Ginting menilai pertarungan politik menuju Pilpres 2029 mulai bergerak lebih dini. Sejumlah kekuatan politik yang saat ini berada di dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto disebut mulai menghitung kemungkinan politik masing-masing apabila tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan terus mengalami penurunan.

Selamat menyebut setidaknya terdapat dua kekuatan atau poros politik yang menarik perhatian, yakni Poros Solo dan Poros Cikeas.

Menurutnya, kedua poros tersebut memiliki kesamaan karena sama-sama memiliki keterkaitan dengan pemerintahan Prabowo.

“Yang menarik, kedua poros itu sama-sama berada di dalam pemerintahan Prabowo,” ujar Selamat Ginting di channel YouTube Forum Keadilan Madilog, Rabu (9/9/2026).

Ia menilai munculnya sejumlah hasil survei yang menunjukkan penurunan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo dapat menjadi semacam alarm bagi partai-partai politik.

Jika tren tersebut terus berlanjut, menurut Selamat, bukan tidak mungkin sejumlah kekuatan politik mulai mempersiapkan “sekoci” politik untuk menghadapi perubahan peta kekuasaan.

“Alarm pagi-pagi sudah dibunyikan bahwa kalau ini terus menurun, mereka siap-siap lompat ke sekoci baru. Mereka tidak mau disalahkan,” katanya.

Selamat melihat fenomena tersebut tidak hanya terjadi pada satu partai. Menurut dia, partai-partai politik yang berada di pemerintahan memiliki kepentingan dan agenda suksesi masing-masing.

Ia bahkan menyebut ada kecenderungan partai politik mencoba “membajak” pemerintahan Prabowo dengan agenda politik menuju Pemilu 2029.

“Semua partai juga mencoba, dalam tanda petik, membajak pemerintahan Prabowo Subianto itu dengan agenda suksesi masing-masing,” kata Selamat.

Ia mencontohkan sikap Partai Demokrat yang dinilainya relatif jarang berbicara mengenai program-program prioritas Presiden Prabowo.

Sementara itu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas dinilai masih banyak berbicara mengenai program pemerintahan, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, Selamat menyoroti pernyataan Zulhas yang sebelumnya menyebut program tersebut perlu diperbaiki karena memasuki masa hampir dua tahun pelaksanaan.

Bagi Selamat, penggunaan kata “gagal” terhadap program pemerintah juga dapat dibaca sebagai sinyal politik.

“Ini juga adalah sinyal bahwa dia enggak mau tanggung jawab sepenuhnya,” ujarnya.

Selamat menilai pertarungan politik menuju 2029 kini mulai memasuki fase yang lebih terbuka. Persaingan tidak hanya berlangsung dalam perebutan posisi politik nasional, tetapi juga merembet ke daerah.

Ia menyinggung dinamika politik terkait sejumlah kepala daerah, termasuk bupati dari Partai Gerindra yang menghadapi persoalan politik.

Menurutnya, partai politik mulai mencoba membaca siapa aktor atau kekuatan yang berada di balik berbagai gejolak politik tersebut.

“Partai Gerindra juga coba menganalisis kira-kira siapa otak di belakang jatuhnya bupati ini, dari partai mana?” katanya.

Selamat kemudian mengibaratkan dinamika tersebut seperti “berbalas pantun”, termasuk dalam konflik politik di Tapanuli Tengah.

Ia menyinggung adanya lima partai politik yang mengusulkan pemakzulan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu dari PDI Perjuangan.

Menurut Selamat, berbagai manuver tersebut memperlihatkan bahwa partai-partai politik sudah mulai menghitung posisi mereka untuk menghadapi pertarungan Pilpres 2029.

Selamat melihat salah satu arena pertarungan utama adalah posisi calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo jika kembali maju pada Pilpres 2029.

Namun, ia menilai partai-partai politik tidak hanya menyiapkan satu skenario.

“Mereka semuanya sedang bertarung ingin menjadi wakilnya Prabowo pada Pilpres 2029 mendatang. Tapi kalau tidak memungkinkan, boleh dong saya jalan sendiri,” ujar Selamat.

Karena itu, menurut dia, dinamika politik yang saat ini terlihat sebagai bagian dari pemerintahan tidak bisa dilepaskan dari kalkulasi menuju 2029.

Bagi Selamat, jika tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan terus menurun, posisi partai-partai pendukung Prabowo juga berpotensi berubah.

Pertarungan politik, dengan demikian, bukan lagi sekadar soal mendukung atau tidak mendukung pemerintahan, melainkan tentang siapa yang paling siap mengambil posisi ketika peta kekuasaan mulai berubah.

Dengan kata lain, sekoci politik menuju 2029 dinilai sudah mulai disiapkan, bahkan ketika kapal pemerintahan Prabowo masih berlayar.