20 November 2026

News

MoneyTalk.id,Jakarta – Pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan terjadinya percepatan Pemilu sebelum 2029 terus menuai polemik. Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo, H. Kurniawan, bahkan menyebut Budi Arie berpotensi dipanggil aparat penegak hukum dan kemungkinan besar menjadi tersangka.

Kurniawan menilai pernyataan Budi Arie mengenai kemungkinan terjadinya pergantian kepemimpinan sebelum waktunya tidak bisa dilepaskan dari situasi politik nasional, terlebih pernyataan tersebut muncul hanya beberapa hari menjelang aksi demonstrasi 27 Agustus 2026.

“Pak Prabowo selama ini kan sangat menghormati Pak Jokowi mantan presiden sebelumnya. Kenapa balasan dari seorang Budi Arie justru mempersiapkan pergantian pemimpin, mempercepat pergantian pemimpin sebelum tahun 2029?” kata Kurniawan di channel YouTube Obor Rakyat Reborn, Kamis (10/9/2026).

Menurut dia, waktu penyampaian pernyataan Budi Arie menjadi salah satu hal yang patut dipertanyakan. Sebab, pernyataan mengenai kemungkinan percepatan Pemilu tersebut muncul di tengah meningkatnya tensi politik menjelang aksi 27 Agustus.

“Apalagi disampaikan itu tiga hari sebelum aksi demo tanggal 27 Agustus kemarin. Berarti diam-diam kalian sudah mempersiapkan sesuatu,” ujarnya.

Kurniawan kemudian mengaitkan pernyataan tersebut dengan dinamika demonstrasi yang terjadi pada 27 Agustus 2026. Ia menilai ada pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan aksi massa untuk mengguncang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Kurniawan juga menyatakan bahwa pernyataan Budi Arie mengenai “percepatan sejarah” memiliki hubungan dengan kerusuhan 27 Agustus. Ia mempertanyakan mengapa pembicaraan mengenai percepatan pergantian kepemimpinan muncul begitu dekat dengan agenda demonstrasi tersebut.

Bagi Kurniawan, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan menjadi spekulasi politik semata. Ia menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo harus menunjukkan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum.

“Saya akan buktikan bahwa di era Prabowo tidak ada orang kebal hukum,” tegasnya.

Kurniawan bahkan menyebut terdapat pasal yang menurutnya dapat digunakan untuk menjerat Budi Arie apabila aparat penegak hukum menemukan unsur pidana dari pernyataan maupun tindakan yang dipersoalkan.

“Pasal yang diterapkan itu ada dua, Pasal 193 dan 246. Pasal 193 ini makar dengan ancaman 12 tahun dan Pasal 246 penghasutan,” kata Kurniawan.

Ia memperkirakan proses hukum terhadap Budi Arie akan segera bergerak.

“Budi Arie dalam hitungan waktu, berapa waktu ke depan, akan dipanggil dan kemungkinan besar jadi tersangka,” ujarnya.

Sementara itu, Budi Arie sebelumnya telah memberikan klarifikasi atas polemik pernyataannya. Pada 26 Agustus 2026, ia menyampaikan permohonan maaf dan menegaskan bahwa pembicaraan mengenai kemungkinan percepatan Pemilu merupakan analisis pribadinya. Budi Arie juga menyatakan pernyataan tersebut tidak berkaitan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

“Saya siap bertanggung jawab dan menerima segala konsekuensi karena analisa dan pernyataan saya tersebut,” kata Budi Arie dalam klarifikasinya.

Budi Arie juga menegaskan bahwa pernyataannya tidak mewakili Jokowi. Sementara pihak relawan Jokowi yang hadir dalam pertemuan tersebut menyebut pembicaraan dengan Jokowi tidak membahas upaya mengganti pemerintahan Prabowo-Gibran dan menegaskan dukungan terhadap pemerintahan hingga 2029.

Meski demikian, bagi Gerakan Cinta Prabowo, klarifikasi tersebut belum otomatis menghapus pertanyaan mengenai timing pernyataan Budi Arie.

Kurniawan menilai aparat penegak hukum perlu menguji seluruh rangkaian informasi secara objektif, termasuk apakah terdapat hubungan antara pernyataan mengenai percepatan kepemimpinan, dinamika politik menjelang 27 Agustus, serta pihak-pihak yang berada di balik berbagai gerakan politik tersebut.

Jika nantinya ditemukan unsur pidana dan bukti yang cukup, menurut Kurniawan, siapa pun yang terlibat harus diproses tanpa melihat posisi maupun kedekatan politiknya.

“Di era Prabowo tidak boleh ada orang kebal hukum,” tandasnya.

MoneyTalk.id, Jakarta – Aktivis nelayan Banten Kholid Miqdar melontarkan pernyataan keras terkait kondisi Banten dan kehadiran mantan Presiden Joko Widodo dalam sejumlah kegiatan di wilayah tersebut. Kholid bahkan menduga Banten telah menjadi bagian dari pertukaran kepentingan politik dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dalam pernyataannya, Kholid menyebut ada pihak tertentu yang dinilai memiliki peran dalam menjaga citra Joko Widodo selama menjabat sebagai presiden.

“Banten sudah dijadikan tukar guling dengan IKN,” kata Kholid dalam pernyataannya di channel YouTube Obor Rakyat Reborn, Rabu (9/9/2026).

Ia kemudian menyinggung sosok pengusaha yang disebutnya sebagai “Aguan” dan mengaitkannya dengan upaya menjaga wajah Jokowi agar tidak terlihat buruk di hadapan publik.

Menurut Kholid, masyarakat Banten justru berpotensi tidak mengetahui adanya kepentingan tertentu di balik berbagai aktivitas politik dan sosial yang melibatkan tokoh nasional di wilayah tersebut.

Kholid juga mempertanyakan agenda yang menghadirkan Jokowi dalam sebuah acara di Banten. Menurut dia, kehadiran mantan presiden tersebut tidak bisa semata-mata dilihat sebagai kegiatan biasa karena, menurutnya, selalu ada kemungkinan kepentingan yang menyertainya.

“Orang Banten tidak akan pernah tahu kalau akalnya sudah terperangkap seperti orang-orang yang sedang mengundang Jokowi saat ini,” ujarnya.

Ia mempertanyakan motivasi pihak yang mengundang Jokowi ke Banten.

“Pasti ada motivasi. Motivasinya apa? Kan sudah jelas sebenarnya,” kata Kholid.

Lebih jauh, Kholid melontarkan kritik tajam terhadap apa yang disebutnya sebagai sifat keserakahan dalam perebutan kepentingan ekonomi dan kekuasaan. Ia menggunakan perumpamaan bahwa sebanyak apa pun kekayaan yang diperoleh, orang yang serakah tidak akan pernah merasa kenyang.

“Dunia beserta isinya dikali satu triliun dimasukkan ke mulut dan perutnya, bagi orang serakah dan rakus tidak akan pernah kenyang,” katanya.

Kholid kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan pengamanan terhadap mantan presiden. Menurut dia, sehebat apa pun pengamanan manusia tetap memiliki keterbatasan.

Ia menekankan bahwa kekuasaan dan pengamanan manusia pada akhirnya tidak dapat menandingi kehendak Tuhan.

“Sehebat-hebatnya penjagaan adalah penjagaan Allah,” ujar Kholid.

MoneyTalk.id,Jakarta – Buku berjudul Islam ala Prabowo: Cara Prabowo Subianto Mengamalkan Ajaran Islam kembali menjadi sorotan publik. Polemik tersebut mendapat perhatian dari pengamat politik dan hukum Muslim Arbi yang menilai munculnya buku tersebut perlu dilihat secara kritis, terutama terkait proses pembuatannya dan pencantuman nama Presiden Prabowo Subianto.

Muslim Arbi menduga pihak yang menginisiasi buku tersebut merupakan bagian dari operasi politik untuk melakukan pembusukan terhadap Presiden Prabowo.

Menurut Muslim, dugaan tersebut perlu dicermati karena, berdasarkan informasi yang berkembang, buku itu dibuat tanpa sepengetahuan dan izin langsung dari Prabowo.

“Inisiator buku Islam ala Prabowo diduga bagian dari operasi pembusukan terhadap Presiden,” kata Muslim Arbi kepada wartawan, Rabu (9/9/2026).

Ia menilai penggunaan nama kepala negara dalam sebuah buku yang mengangkat isu agama merupakan persoalan yang sensitif. Apalagi, judul buku tersebut secara langsung mengaitkan sosok Prabowo dengan perspektif keislaman tertentu.

Muslim meminta agar proses di balik penerbitan buku tersebut dibuka secara terang kepada publik. Menurut dia, masyarakat perlu mengetahui siapa yang menggagas, siapa yang menyusun, bagaimana proses pengumpulan bahan dilakukan, serta sejauh mana Presiden Prabowo mengetahui dan menyetujui penerbitannya.

“Pembuatan buku itu tanpa sepengetahuan dan izin Prabowo. Karena itu, Prabowo harus mewaspadai orang-orang di sekelilingnya yang diduga melakukan pembusukan,” ujarnya.

Muslim mengatakan, penggunaan nama seorang presiden dalam sebuah karya yang berkaitan dengan agama memiliki konsekuensi politik dan citra yang besar.

Karena itu, menurut dia, apabila benar Prabowo tidak mengetahui proses pembuatan maupun penerbitan buku tersebut, persoalan itu tidak semestinya dianggap sebagai perkara kecil.

“Jangan sampai nama Presiden justru dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk kepentingan yang tidak diketahui Presiden,” katanya.

Muslim juga menilai Presiden perlu mengetahui secara utuh siapa saja pihak yang berada di balik pembuatan buku tersebut. Hal itu penting agar tidak terjadi pembentukan narasi mengenai Presiden yang kemudian justru menjadi bumerang secara politik.

Berdasarkan katalog Gramedia, Islam ala Prabowo tercatat disusun oleh Abdur Rahim Hasan, Rikal Dikri, dan Mush’ab Muqoddas. Buku tersebut diterbitkan oleh Atmosphere Publishing House.

Pemberitaan terbaru juga menyebut buku tersebut pertama kali terbit pada 2025 dan diinisiasi oleh Ketua MUI Anwar Iskandar serta Ketua MPR Ahmad Muzani. Buku itu kemudian diluncurkan dalam Rakornas BAZNAS 2025.

Di tengah polemik tersebut, sejumlah tokoh yang namanya tercantum dalam buku memberikan klarifikasi mengenai keterlibatan mereka. Salah satunya Yusril Ihza Mahendra yang menyatakan dirinya bukan penulis buku, melainkan narasumber yang diwawancarai tim penyusun.

Persoalan pencantuman nama sejumlah tokoh inilah yang kemudian menambah pertanyaan publik mengenai mekanisme penyusunan buku tersebut. Sejumlah pemberitaan menyebut ada tokoh yang mempertanyakan atau membantah pernah memberikan tulisan khusus untuk buku itu.

Muslim Arbi berpandangan, kontroversi tersebut semestinya menjadi momentum bagi pihak yang berada di balik buku untuk memberikan penjelasan secara terbuka.

“Presiden harus waspada terhadap orang-orang di sekelilingnya. Jangan sampai ada pihak yang mengatasnamakan atau menggunakan nama Presiden, tetapi justru akhirnya merugikan Presiden,” tegas Muslim.

Ia menambahkan, dugaan adanya operasi pembusukan tersebut tentu perlu dibuktikan melalui fakta dan penelusuran lebih lanjut. Namun, menurutnya, Presiden tidak boleh mengabaikan potensi munculnya narasi politik yang dapat merugikan dirinya.

“Ini harus dilihat secara serius. Siapa yang punya kepentingan, siapa yang menginisiasi, dan untuk tujuan apa buku itu dibuat, semuanya perlu dibuka,” pungkasnya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Aktivis media sosial Ferry Koto melontarkan kritik keras terhadap tata kelola pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai kondisi birokrasi pemerintahan saat ini semakin memprihatinkan dan mempertanyakan posisi serta pengaruh Teddy dalam lingkaran kekuasaan pemerintahan.

Kritik tersebut disampaikan Ferry melalui akun media sosialnya. Ia menilai persoalan birokrasi pemerintahan sudah berada pada tahap yang serius.

“Terlepas dari caption akun ini, memang parah ini sudah. Rusak birokrasi pemerintahan,” kata Ferry di akun X (Twitter), Selasa (8/9/2026).

Ferry juga menyoroti posisi Teddy yang menurutnya hanya berada pada level eselon II. Ia mempertanyakan keberadaan Teddy dalam sejumlah situasi yang menurutnya semestinya melibatkan pejabat dengan kewenangan lebih tinggi.

“Sudah banyak yang ingatkan, Teddy itu hanya eselon 2, duduk di sana saja ndak pantas, ada Mensesneg di sana, atasan Teddy dua tingkat,” ujarnya.

Menurut Ferry, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut posisi seorang pejabat, tetapi berkaitan dengan pola pengambilan keputusan di lingkungan pemerintahan.

Ia bahkan menduga pengaruh Teddy bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pemerintahan Prabowo dinilai tidak berjalan sesuai dengan gagasan yang pernah disampaikan Prabowo sebelum menjadi Presiden.

“Jangan-jangan dugaan banyak pihak penyebab kenapa pemerintahan Pak Prabowo ini amatir, dan tak sesuai dengan gagasan-gagasannya saat belum jadi Presiden, ya karena sebenarnya pemerintahan ini dikendalikan Teddy, yang jelas masih amatiran,” kata Ferry.

Meski demikian, kritik Ferry menambah sorotan terhadap tata kelola pemerintahan Presiden Prabowo, terutama terkait struktur birokrasi, pembagian kewenangan, serta siapa saja yang memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan di lingkaran Istana.

Di akhir pernyataannya, Ferry menutup kritiknya dengan ungkapan singkat, “Amsiong wis,” yang menggambarkan kekecewaannya terhadap kondisi pemerintahan yang ia soroti.

MoneyTalk.id,Jakarta – Polemik buku “Islam ala Prabowo: Cara Prabowo Subianto Mengamalkan Ajaran Islam” terus berkembang. Setelah sejumlah tokoh yang namanya tercantum dalam buku memberikan klarifikasi mengenai keterlibatan mereka, kini muncul sorotan lain mengenai proses penggagasan, posisi Presiden Prabowo Subianto, hingga keterlibatan lembaga-lembaga keagamaan dalam peluncuran buku tersebut.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menyampaikan informasi yang menurutnya berasal dari sumber di lingkungan Hambalang dan Kertanegara. Amir menyebut Prabowo tidak mengetahui secara langsung keberadaan buku tersebut dalam proses penggagasannya.

Masih menurut sumber di lingkungan Hambalang dan Kertanegara, kata Amir, pembuatan buku itu tanpa izin Prabowo bahkan bisa diindikasikan pelanggaran undang-undang.

Sampai saat ini, fakta yang telah diberitakan adalah buku tersebut memang diluncurkan dalam Rakornas BAZNAS 2025 dan penulisannya disebut diinisiasi Ketua MPR Ahmad Muzani serta Ketua MUI Anwar Iskandar.

Menurut Amir, persoalan utama buku tersebut bukan sekadar soal judul atau siapa yang tercantum sebagai penulis. Ia menilai ada persoalan lebih besar ketika Islam dilekatkan secara langsung dengan figur seorang presiden.

Amir mengkhawatirkan penggunaan istilah “Islam ala Prabowo” justru dapat menimbulkan preseden politik dan keagamaan yang tidak sehat.

Ia mempertanyakan, apabila hari ini muncul istilah “Islam ala Prabowo”, apakah ke depan masyarakat juga akan dihadapkan pada istilah “Islam ala Gibran”, “Islam ala Jokowi”, atau tokoh politik lainnya.

Bagi Amir, Islam memiliki sumber ajaran, tradisi keilmuan, dan prinsip yang jauh lebih luas daripada karakter personal seorang pemimpin politik.

Karena itu, menurut dia, agama seharusnya tidak dibangun seolah-olah mengikuti gaya atau identitas seorang penguasa.

“Ini justru kontraproduktif,” demikian garis besar kritik Amir terhadap keberadaan buku tersebut, Selasa (8/9/2026).

Kekhawatiran mengenai personalisasi agama dan kekuasaan juga menjadi salah satu tema yang muncul dalam perdebatan publik. Sejumlah analisis media menyoroti pertanyaan apakah buku tersebut sekadar menggambarkan religiositas seorang pemimpin atau berpotensi menjadi bentuk legitimasi religius terhadap kekuasaan.

Polemik semakin membesar setelah beberapa tokoh yang namanya tercantum dalam buku memberikan klarifikasi.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, misalnya, menegaskan dirinya bukan penulis buku tersebut.

Yusril mengatakan keterlibatannya hanya sebatas diwawancarai oleh tim penyusun. Ia juga menyatakan tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan judul, penggagasan maupun pembiayaan penerbitan buku.

Klarifikasi tersebut menjadi penting karena publik sebelumnya dapat memperoleh kesan bahwa nama-nama tokoh yang tercantum dalam buku merupakan kontributor atau penulis.

Yusril sendiri mengatakan setelah wawancara, ia tidak pernah melihat transkrip maupun naskah hasil wawancara tersebut sampai buku diterbitkan. Setelah membaca buku secara utuh, ia menyatakan pandangan yang berasal dari wawancaranya dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Nama Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi dan KH Muhammad Abdurrahman Al-Kautsar atau Gus Kautsar juga menjadi perhatian. Sejumlah pemberitaan menyebut keduanya memberikan klarifikasi bahwa mereka tidak pernah mengirimkan tulisan untuk buku tersebut.

Situasi ini kemudian memunculkan istilah “pencatutan nama” di ruang publik.

Sementara katalog Gramedia mencantumkan Abdur Rahim Hasan, Rikal Dikri, dan Mush’ab Muqoddas sebagai penyusun buku yang diterbitkan Atmosphere Publishing House.

Buku itu pertama kali terbit pada April 2025 dan kemudian diluncurkan pada pembukaan Rakornas BAZNAS 2025 di Jakarta pada 26 Agustus 2025.

Amir Hamzah juga meminta MUI dan BAZNAS memberikan pertanggungjawaban moral dan penjelasan kepada publik terkait buku tersebut.

Menurut dia, keterlibatan lembaga keagamaan dalam sebuah buku yang menggunakan nama Presiden memiliki konsekuensi berbeda dibandingkan buku biasa.

Publik berhak mengetahui siapa yang menggagas, siapa yang membiayai, siapa yang menyusun, bagaimana proses editorial dilakukan, dan apakah seluruh tokoh yang namanya dicantumkan memang memberikan persetujuan.

Ketua BAZNAS RI Sodik Mudjahid menegaskan bahwa tidak ada dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang digunakan untuk membuat maupun menerbitkan buku tersebut.

BAZNAS juga menegaskan bahwa buku tersebut tidak ditulis atau diterbitkan oleh tim BAZNAS. Menurut penjelasan resmi BAZNAS, keterlibatan lembaga tersebut dalam peluncuran buku pada Rakornas BAZNAS 2025 berada dalam konteks hubungan kelembagaan dan literasi dakwah keagamaan, bersama MUI, Kementerian Agama dan MPR.

Dengan demikian, klaim bahwa BAZNAS membiayai penerbitan buku menggunakan dana ZIS bertentangan dengan klarifikasi resmi BAZNAS.

Yang menjadi persoalan berikutnya adalah bukan lagi soal penggunaan dana ZIS, melainkan mengenai posisi kelembagaan BAZNAS dalam peluncuran buku tersebut dan alasan buku itu dipilih menjadi bagian dari agenda Rakornas.

Amir juga menyebut buku tersebut berpotensi melanggar undang-undang, terutama berkaitan dengan pencantuman nama dan kemungkinan penggunaan karya seseorang tanpa persetujuan.

Menurut Amir, persoalan buku tersebut tidak berhenti pada teknis penerbitan. Ada persoalan tentang hubungan antara agama, kekuasaan dan legitimasi politik.

“Ketika seorang presiden dijadikan pusat narasi sebuah buku tentang Islam, masyarakat dapat mempertanyakan apakah yang sedang dibicarakan adalah Islam sebagai ajaran, atau cara seorang pemimpin menjalankan kehidupan beragama,” pungkas Amir.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif GREAT Institute, Syahganda Nainggolan, melontarkan usulan kontroversial terkait posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menilai Gibran sebaiknya diganti sebelum berakhirnya masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan tersebut disampaikan Syahganda dalam perbincangannya dengan pengamat politik Hendri Satrio yang tayang pada Senin (7/9/2026). Dalam perbincangan itu, Syahganda bahkan secara tegas mengusulkan agar Gibran “disingkirkan” melalui jalur konstitusional.

Menurut Syahganda, pergantian Wakil Presiden dapat ditempuh melalui mekanisme ketatanegaraan, termasuk kemungkinan melalui persidangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

“Mencampakkan Gibran dari sekarang. Iya kan? Mencampakkan itu bisa diganti melalui MPR, sidang MPR dan lain-lain. Misalkan kan bisa Gibran diganti karena dia punya cacat sejarah yang mungkin orang tetap mengejar secara konstitusional atau ijazahnya,” ujar Syahganda.

Ia kemudian mempertanyakan urgensi keberadaan wakil presiden dalam pemerintahan Prabowo apabila posisi tersebut justru menimbulkan persoalan politik.

Menurutnya, karakter kepemimpinan Prabowo merupakan sosok yang kuat, karismatik dan cenderung mampu mengambil keputusan sebagai “solo player”.

“Tanpa wakil presiden aja. Dia sekarang kan karakternya karakter karismatik ya, presiden ini, dan solo player. Jadi enggak usah dikasih lagi orang kedua,” katanya.

Syahganda bahkan menggambarkan kemungkinan Gibran tidak lagi berada di lingkungan Istana.

“Keluar nih si Gibran dari Istana, misalnya gitu,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Syahganda juga menyinggung Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia berharap Jokowi dapat bersikap fair apabila nantinya kembali terlibat dalam pertarungan politik menuju Pemilu 2029.

“Tentu kita berharap Jokowi akan fair, maksudnya dia bisa fair dalam bertarung ke 2029,” kata Syahganda.

Ketika kembali ditanya mengenai usulannya terhadap Gibran, Syahganda menegaskan bahwa dirinya mendorong agar Wakil Presiden tersebut diganti.

“Usulannya jelas apa tadi? Disingkirin aja. Iyalah, ngapain ada Gibran di republik ini?” tegasnya.

Sebagai catatan, Prabowo dan Gibran secara resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 dalam Sidang Paripurna MPR pada 20 Oktober 2024 berdasarkan penetapan KPU.

MoneyTalk.id,Jakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI melalui wondr by BNI menjadi Official Banking Partner IdeaFest 2026 yang digelar pada 4–6 September 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta.

Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari komitmen BNI dalam mendukung perkembangan industri kreatif, generasi muda, sekaligus memperluas pemanfaatan layanan transaksi digital di tengah pertumbuhan ekonomi kreatif.

Memasuki penyelenggaraan ke-15, IdeaFest 2026 mengusung tema “Re”. Tema tersebut menempatkan manusia sebagai pusat kreativitas di tengah semakin luasnya pemanfaatan artificial intelligence (AI) dalam dunia kerja, bisnis, teknologi, dan kehidupan sehari-hari.

Selama tiga hari penyelenggaraan, IdeaFest menghadirkan lebih dari 500 pembicara dan 160 sesi yang membahas beragam isu, mulai dari AI, kreativitas, bisnis, hiburan, budaya hingga teknologi.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, industri kreatif menjadi salah satu ruang penting bagi generasi muda untuk mengembangkan ide, karya, sekaligus menciptakan aktivitas ekonomi baru.

Menurutnya, kehadiran wondr by BNI di IdeaFest merupakan upaya perseroan mendekatkan layanan keuangan digital dengan kebutuhan komunitas kreatif.

“Tema ‘Re’ sejalan dengan pandangan BNI bahwa teknologi harus menjadi enabler yang membantu manusia berkembang, bukan menggantikan peran manusia sebagai pengarah ide, kreativitas, dan keputusan,” ujar Okki dalam keterangan tertulis, Sabtu (5/9/2026).

Melalui kehadiran wondr di IdeaFest, BNI juga menghadirkan sejumlah program bagi pengunjung. Salah satunya promo Buy 1 Get 2, yakni pembelian satu tiket IdeaFest menggunakan kartu debit atau kartu kredit BNI melalui wondr by BNI berkesempatan mendapatkan satu tiket tambahan.

Program tersebut berlaku untuk Daily Pass IdeaTalks maupun Exclusive 3-Day Pass hingga 6 September 2026 atau selama kuota tersedia.

Pemegang Kartu Kredit BNI juga dapat memanfaatkan fasilitas cicilan 0 persen hingga 12 bulan untuk pembelian tiket IdeaFest, dengan pilihan tenor tiga, enam, dan 12 bulan.

Selain itu, tersedia cashback hingga Rp80.000 serta cicilan 0 persen tenor tiga bulan untuk transaksi tertentu di area IdeaFest sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

BNI juga memberikan program khusus bagi pengunjung yang mengajukan Kartu Kredit BNI melalui wondr dengan cashback hingga Rp500.000.

Sementara itu, pengunjung yang membuka rekening BNI melalui wondr berkesempatan mendapatkan reward hingga Rp100.000 atau koper eksklusif.

Bagi nasabah yang belum menggunakan wondr, tersedia reward Rp20.000 setelah melakukan aktivasi dan memenuhi ketentuan transaksi.

 

Tak hanya pengunjung

Dukungan BNI terhadap IdeaFest 2026 tidak hanya ditujukan kepada pengunjung. Perseroan juga menyasar pelaku usaha dan tenant yang menjadi bagian dari ekosistem industri kreatif.

Melalui wondr Merchant, BNI membantu tenant menerima pembayaran secara digital, khususnya melalui QRIS. Layanan tersebut memungkinkan pelaku usaha mengelola penerimaan transaksi secara lebih praktis selama penyelenggaraan acara.

“BNI ingin memastikan dukungan terhadap ekonomi kreatif tidak hanya hadir dari sisi konsumen, tetapi juga dari sisi pelaku usaha. Melalui wondr Merchant, kami mendukung tenant agar dapat menerima dan mengelola transaksi digital dengan lebih mudah,” kata Okki.

Menurut BNI, kolaborasi dengan IdeaFest menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem digital yang menghubungkan kebutuhan transaksi masyarakat dengan aktivitas pelaku usaha.

Sebagai BUMN dalam ekosistem Danantara Indonesia, BNI menyatakan akan terus memperkuat transformasi digital dan kolaborasi dengan berbagai sektor untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif, memperluas inklusi keuangan, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha di era digital.

MoneyTalk.id, Jakarta – Pakar kebijakan publik Bonatua Silalahi kembali menyoroti polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Ia mengaku menemukan pola yang menurutnya memiliki kemiripan dengan modus pemalsuan dokumen setelah melakukan penelusuran langsung di kawasan Pasar Pramuka, Jakarta.

Bonatua mengatakan, berdasarkan penelusurannya, sejumlah toko percetakan di kawasan tersebut dapat membuat berbagai dokumen sesuai pesanan. Ia bahkan mengaku mendapatkan informasi dari seseorang bernama Iwan mengenai dugaan modus pembuatan dan legalisasi dokumen.

“Marketingnya itu semua di pinggir jalan. Nanti toko-toko yang di dalam itu percetakan, di situ sebenarnya mencetak barangnya. Semua bisa dibikin di situ,” ujar Bonatua di podcast Forum Keadilan Madilog, Senin (7/9/2026).

Menurut dia, salah satu modus yang diceritakan kepadanya adalah menggunakan fotokopi dokumen milik orang lain, kemudian mengganti foto dan nama sebelum dokumen tersebut difotokopi kembali dan dilegalisasi.

“Fotokopi punya orang ditempel fotonya, terus diubah namanya, difotokopi ulang. Hasil fotokopi ulang ini yang dilegalisir. Hasil legalisir ini yang dikasih ke KPU. Hasil yang di KPU ini yang diverifikasi,” katanya.

Bonatua kemudian mengaitkan temuan tersebut dengan polemik dokumen pendidikan Jokowi. Ia mengaku telah melakukan korespondensi dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk meminta bukti terkait legalisasi dokumen yang dipersoalkan.

“Saya bersurat ke UGM meminta permintaan legalisir, enggak ada,” ujarnya.

Selain kepada UGM, Bonatua mengaku juga telah mengirimkan surat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meminta bukti atau berita acara terkait proses verifikasi dan klarifikasi dokumen Jokowi dalam sejumlah momentum politik.

“Saya bersurat ke KPU minta bukti klaim pernah melakukan verifikasi, klarifikasi. Ternyata satu pun tak ada,” kata Bonatua.

Ia menyebut periode yang menjadi perhatiannya antara lain proses politik pada 2005, 2010, 2012 di DKI Jakarta, serta Pemilu Presiden 2014 dan 2019.

Berdasarkan penelusuran tersebut, Bonatua kemudian menyampaikan kesimpulannya mengenai keberadaan ijazah Jokowi.

“Dari 2005, 2010, 2012 di DKI, 2014 presiden, 2019 presiden, enggak pernah satu pun. Kusimpulkan ijazah Jokowi itu tidak ada. Karena apa? Tak ada yang pernah melihat,” ujarnya.

Bonatua menilai persoalan tersebut seharusnya dapat diuji melalui bukti administratif dan dokumentasi resmi, termasuk catatan legalisasi serta dokumen proses verifikasi yang dilakukan lembaga terkait.

MoneyTalk.id, Jakarta – Pegiat media sosial Jhon Sitorus menyoroti lambannya penanganan kasus kematian Bambang yang terjadi di kawasan Pejompongan, Jakarta, pada 27 Agustus lalu.

Jhon mengatakan, hampir satu pekan berlalu sejak peristiwa tersebut, namun hingga kini belum ada tersangka yang diumumkan dalam kasus tewasnya Bambang.

“Hampir satu minggu, tapi belum ada tersangka atas tewasnya Pak Bambang di Pejompongan pada 27 Agustus kemarin,” ujar Jhon Sitorus, Senin (7/9/2026).

Menurut Jhon, perhatian terhadap kasus tersebut juga semakin besar setelah Ketua DPR RI Puan Maharani turut menyoroti dan meminta aparat penegak hukum menuntaskan perkara tersebut.

“Ketua DPR Puan Maharani bahkan sampai turun tangan. Ayo aparat kita dukung bekerja menuntaskan kasus ini,” katanya.

Jhon menegaskan, proses hukum harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Ia meminta aparat tidak ragu menindak pihak mana pun apabila dalam penyelidikan nantinya ditemukan keterlibatan organisasi masyarakat (ormas).

“Jika memang ada keterlibatan ormas tertentu, hukum sesuai peraturan yang berlaku,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Karena itu, menurut Jhon, tidak boleh ada kelompok atau organisasi mana pun yang merasa memiliki kekuasaan di luar ketentuan hukum.

“Indonesia adalah negara hukum, bukan kekuasaan milik ormas,” ujarnya.

Jhon berharap aparat kepolisian dapat segera mengungkap secara terang perkara tersebut, termasuk menetapkan pihak yang bertanggung jawab apabila bukti-bukti penyidikan telah memenuhi unsur hukum.

Penanganan kasus ini dinilai penting untuk memastikan rasa keadilan bagi keluarga korban sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto melontarkan sorotan tajam terhadap aksi kekerasan yang terjadi dalam demonstrasi mahasiswa di Yogyakarta dan kasus tewasnya Bambang Setiawan di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat.

Melalui akun media sosialnya, Gigin menyebut kelompok yang menyerang mahasiswa dalam aksi di Yogyakarta serta kelompok yang melakukan pengeroyokan terhadap Bambang bukanlah massa yang muncul secara spontan.

“Mereka yang menyerang demo mahasiswa UGM dan membantai Bambang Setiyawan bukan massa dadakan. Lihat saja bentuk badan dan koordinasi mereka ketika beraksi. Mereka terlatih,” kata Gigin dalam unggahannya, Senin (7/9/2026).

Pernyataan tersebut muncul di tengah sorotan publik terhadap sejumlah aksi kekerasan yang terjadi dalam rangkaian demonstrasi beberapa hari terakhir. Unggahan Gigin yang menyinggung dua peristiwa tersebut juga tercatat di akun X miliknya.

Di Yogyakarta, lima mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) dilaporkan mengalami luka setelah mengikuti aksi demonstrasi di kawasan Simpang Gramedia, Jalan Jenderal Sudirman, pada 1 September 2026. UGM menyatakan keprihatinan dan menegaskan bahwa siapa pun yang melakukan kekerasan harus bertanggung jawab.

Dalam kesaksian yang diberitakan sejumlah media, seorang mahasiswa Pers Mahasiswa UGM mengaku dipukul menggunakan kaleng ketika situasi aksi mulai memanas. Perwakilan mahasiswa juga menuding adanya kelompok tertentu yang mengejar dan menyerang peserta aksi ketika massa berupaya membubarkan diri.

Sementara itu, kasus Pejompongan menjadi perhatian setelah Bambang Setiawan meninggal dunia usai ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri ketika kericuhan berlangsung pada 27 Agustus 2026. Polisi kemudian mengevakuasi Bambang ke RS TNI AL Mintohardjo, tetapi korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia.

Polda Metro Jaya kini telah meningkatkan penyelidikan. Polisi bahkan merilis dua sketsa wajah pria yang diduga terlibat dalam pengeroyokan yang menyebabkan Bambang meninggal dunia. Sketsa tersebut dibuat berdasarkan keterangan saksi yang dicocokkan dengan rekaman CCTV dan bukti digital. Kedua terduga pelaku masih dalam pengejaran.

Polda Metro Jaya juga telah membuat laporan polisi tipe A untuk mengusut kematian Bambang. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan rangkaian peristiwa yang menyebabkan kematian warga Pejompongan itu dapat diungkap secara hukum.

Sorotan terhadap dugaan keterlibatan kelompok massa tertentu juga datang dari Indonesia Police Watch (IPW). IPW mendesak polisi menangkap pelaku pengeroyokan Bambang dan menilai kekerasan oleh kelompok sipil tidak boleh dibiarkan karena dapat menciptakan preseden munculnya tindakan main hakim sendiri.

Meski demikian, hingga kini belum ada keterangan resmi dari kepolisian yang menyimpulkan bahwa pelaku kekerasan dalam dua peristiwa tersebut merupakan kelompok terlatih atau memiliki hubungan satu sama lain.

Karena itu, pernyataan Gigin mengenai adanya kelompok yang “terlatih” masih merupakan analisis atau dugaan yang perlu dibuktikan melalui penyelidikan aparat.

Publik kini menunggu pengungkapan lebih lanjut dari kepolisian, terutama mengenai identitas para pelaku, motif, kemungkinan adanya koordinator, serta apakah terdapat keterkaitan antara berbagai aksi kekerasan yang terjadi dalam rangkaian demonstrasi tersebut.