20 November 2026

News

MoneyTalk.id,Jakarta – Guru Besar Universitas Airlangga (Unair) Henri Subiakto menyoroti fenomena yang disebutnya sebagai kakistokrasi, yakni kondisi ketika posisi-posisi penting dalam pemerintahan justru dikuasai oleh orang-orang yang dinilai memiliki kualitas intelektual, karakter, etika, dan moralitas yang rendah.

Menurut Henri, kemunculan orang-orang dengan kualitas tersebut di lingkaran kekuasaan bukan semata-mata terjadi secara kebetulan. Ia menduga terdapat kepentingan kekuatan oligarki yang berada di belakang proses politik dan turut menentukan siapa yang mendapatkan posisi strategis.

“Posisi-posisi penting di suatu negara dikuasai oleh orang-orang berkualitas buruk. Penguasa justru berasal dari mereka yang rendah kualitas intelektualitasnya. Bahkan buruk pula karakter, etika, dan moralitasnya,” demikian pandangan Henri mengenai fenomena tersebut, Jumat (4/9/2026).

Henri mempertanyakan mengapa orang-orang yang dianggap memiliki kualitas rendah justru dapat memperoleh kesempatan untuk memimpin.

Menurut dia, salah satu penjelasannya adalah karena figur yang tidak memiliki kapasitas intelektual dan prinsip yang kuat dinilai lebih mudah dikendalikan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan di balik kekuasaan.

Sebaliknya, orang-orang yang memiliki kapasitas, idealisme, dan pemahaman kuat terhadap persoalan dinilai cenderung lebih sulit diarahkan.

“Para penguasa di belakang layar itu tidak suka dengan orang-orang pandai dan idealis. Karena mereka cenderung sulit diatur dan mengerti persoalan,” ujar Henri dalam pandangannya.

Ia kemudian menggambarkan adanya tipe figur yang secara lahiriah terlihat hebat dan memiliki ambisi besar terhadap jabatan, tetapi dinilai tidak memiliki kapasitas keilmuan maupun integritas yang memadai.

Figur semacam itu, menurut Henri, justru dapat menjadi pilihan yang menguntungkan bagi kelompok oligarki karena lebih mudah diarahkan sepanjang kepentingan dan kekuasaannya tetap terjamin.

“Orang gila jabatan tapi miskin ilmu dan etika itu adalah target sempurna yang menguntungkan bagi oligarki, karena mudah dikendalikan asal kekuasaannya dijamin,” katanya.

Henri menyebut kondisi tersebut bukan merupakan fenomena baru. Menurut dia, pola serupa telah lama menjadi persoalan dalam praktik kekuasaan dan kini kembali mendapat perhatian.

Ia mengaitkan fenomena tersebut dengan kondisi politik di Amerika Serikat yang juga pernah disoroti aktor Hollywood George Clooney.

Namun, Henri menilai persoalan tersebut tidak hanya relevan untuk melihat kondisi di Amerika Serikat. Menurutnya, fenomena serupa juga patut dicermati dalam konteks politik Indonesia.

“Fenomena lama yang sekarang kembali menggejala, terjadi di Amerika Serikat menurut George Clooney. Namun menurut saya sebenarnya ini juga terjadi di Indonesia,” ungkapnya.

Pandangan tersebut pada akhirnya memunculkan pertanyaan lebih luas mengenai kualitas demokrasi: apakah pemimpin dipilih terutama karena kapasitas dan integritasnya, atau karena dianggap paling mampu memenuhi kepentingan kelompok yang memiliki kekuatan di belakangnya?

Istilah kakistokrasi sendiri merujuk pada pemerintahan oleh orang-orang yang dianggap paling buruk atau paling tidak kompeten. Dalam konteks Indonesia, tudingan semacam ini tentu membutuhkan pembuktian dan kajian lebih lanjut agar tidak berhenti sebagai label politik.

MoneyTalk.id,Jakarta – Budayawan Mohamad Sobary melontarkan kritik keras dan bernada provokatif ketika menyinggung sosok Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Dengan gaya bicara lugas, Sobary mempertanyakan makna kekuasaan, kesaktian, hingga nilai moral yang menurutnya kerap dikaitkan dengan filosofi Jawa.

Dalam pernyataannya, Mohamad Sobary menyoroti ungkapan berbahasa Jawa yang berbunyi, “nek kau sekti ojo mateni”, yang secara umum dapat dimaknai sebagai pesan moral bahwa seseorang yang memiliki kekuatan tidak seharusnya menggunakan kekuasaannya untuk mencelakai atau mematikan orang lain.

Sobary kemudian mengaitkan pesan tersebut dengan kritik terhadap penggunaan kekuasaan dan perlakuan terhadap pihak-pihak yang berseberangan secara politik maupun kritis terhadap pemerintah.

“Kau ngomong, melakukan omonganmu itu. Kuat kau. Kamu sekti, jangan matiin orang. Kamu sudah membunuh banyak orang,” kata Sobary di channel YouTube Forum Keadilan Madilog, Kamis (3/9/2026).

Pernyataan tersebut kemudian berlanjut dengan pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada Jokowi mengenai wartawan dan aktivis yang pernah berhadapan dengan proses hukum.

“Wartawan, berapa yang kau kirim ke penjara? Aktivis-aktivis berapa yang kau kirim ke penjara? Apa itu tidak mateni orang?” ujarnya.

Tak berhenti di situ, Sobary juga menyinggung nama sejumlah tokoh yang selama ini dikenal kritis terhadap Jokowi, termasuk Dokter Tifa dan Roy Suryo.

“Eh, Dr. Tifa dan Kanjeng Roy, kau lakukan apa kepada mereka? Masih kau mengomongkan itu?” kata Sobary.

Kritik tersebut disampaikan dengan mengangkat filosofi Jawa sebagai landasan moral. Menurut Sobary, ungkapan tentang kesaktian dalam tradisi Jawa bukan hanya berbicara mengenai kekuatan, melainkan juga mengandung tuntutan etika terhadap orang yang memiliki kekuasaan.

“Kalau kamu sakti, jangan mateni. Kamu tahu artinya sakti? Kamu tahu artinya mateni,” ujarnya.

Sobary menilai terdapat persoalan ketika nilai-nilai luhur dan kearifan Jawa digunakan dalam ruang politik, tetapi pelaksanaannya dipandang tidak sejalan dengan pesan moral yang terkandung di dalamnya.

Ia bahkan menyebut persoalan tersebut sebagai sesuatu yang “batil” apabila terdapat jarak antara ajaran moral yang disampaikan dengan tindakan yang dilakukan.

“Itu omongan itu barang batil, Bung. Akhirnya materinya itu filosofi Jawa, itu kearifan Jawa, itu moralitas Jawa. Mulia, Bung. Mulianya mulia. Tapi disampaikan oleh model beginian,” katanya.

Pernyataan Mohamad Sobary tersebut menarik perhatian karena disampaikan dengan bahasa yang tajam dan penuh kritik. Di balik gaya retorikanya, Sobary mengangkat pertanyaan mendasar mengenai relasi antara kekuasaan dan moralitas.

Bagi Sobary, kekuatan tidak semestinya dipahami sebagai kemampuan untuk menundukkan, membungkam, atau menyingkirkan pihak lain. Justru, semakin besar kekuasaan yang dimiliki seseorang, semakin besar pula tuntutan moral untuk menggunakan kekuatan tersebut secara bijaksana.

Ungkapan “nek ku sekti ojo mateni” dalam kritik yang disampaikan Sobary menjadi simbol perlawanan terhadap penggunaan kekuasaan yang dianggap melampaui batas. Dalam pandangan moral tersebut, kesaktian bukan diukur dari kemampuan mengalahkan lawan, melainkan dari kemampuan menahan diri.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pernyataan mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di hadapan para santri kembali memantik kritik. Pengamat militer dan akademisi Universitas Nasional, Selamat Ginting, menilai sejumlah pernyataan politik Jokowi belakangan ini tidak dapat dilepaskan dari persoalan ambisi dan dahaga kekuasaan yang, menurutnya, belum juga berhenti.

Dalam sebuah perbincangan di Channel YouTube Forum Keadilan Madilog, Selamat Ginting melontarkan kritik keras terhadap Jokowi. Ia bahkan menyebut Jokowi seolah sedang berbicara kepada dirinya sendiri ketika menyampaikan berbagai pesan mengenai kehidupan, kesederhanaan, hingga kekuasaan.

“Jokowi ini sedang bicara dengan Joko Widodo. Jokowi sedang berbicara dengan bapaknya Gibran,” kata Selamat Ginting, Kamis (3/9/2026).

Kritik tersebut muncul setelah Jokowi kembali tampil di ruang publik dan menyampaikan pesan di Pondok Pesantren Al Falah Sumberadi, Kebumen, Jawa Tengah, pada Sabtu, 29 Agustus 2026.

Dalam kesempatan itu, Jokowi menyatakan dirinya masih tetap seperti dahulu, sebagai orang kampung dan orang biasa, meskipun telah dua periode menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.

Namun, bagi Selamat Ginting, pernyataan tersebut tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik yang lebih besar. Ia mempertanyakan arah komunikasi politik Jokowi setelah tidak lagi menduduki kursi kepresidenan.

Menurutnya, muncul pertanyaan penting mengenai untuk siapa sebenarnya pesan-pesan politik itu disampaikan.

“Jokowi jangan lupa sedang berbicara dengan finalis OCCRP. Jadi pemimpin terkorup di dunia,” ujar Selamat Ginting dalam kritiknya.

Ia kemudian menyinggung berbagai manuver politik yang, menurut pandangannya, pernah atau sedang dikaitkan dengan pengaruh politik Jokowi di sejumlah daerah.

Selamat Ginting menyebut upaya membangun pengaruh politik tidak selalu berjalan mulus. Ia menyinggung Lampung dan Nusa Tenggara Timur yang dinilainya tidak memberikan gaung besar, sementara upaya memasuki Jawa Barat disebutnya juga belum menunjukkan hasil.

Menurut dia, basis pengaruh yang masih kuat justru berada di wilayah Jawa Tengah.

“Yang bisa kira-kira dikadali oleh Jokowi di seputaran Jawa Tengah,” katanya.

Selamat Ginting juga menyoroti langkah Jokowi memasuki lingkungan pesantren. Menurut dia, jika pesan politik yang disampaikan tidak tepat, langkah tersebut justru dapat menjadi bumerang bagi mantan presiden itu sendiri.

Ia menggunakan ungkapan keras untuk menggambarkan pandangannya terhadap strategi komunikasi politik tersebut.

“Mau coba masuk ke wilayah pesantren, menembakkan pistol ke dahinya sendiri. Ini omongan apa? Omongan sampah politik,” ujar Selamat Ginting.

Kritik itu semakin tajam ketika Selamat Ginting menilai Jokowi masih memiliki ketertarikan besar terhadap kekuasaan meskipun masa jabatannya sebagai presiden telah berakhir.

“Dahaga kekuasaannya tidak berhenti-berhenti,” katanya.

Lebih jauh, Selamat Ginting menyinggung perkembangan politik di ruang digital. Menurutnya, dunia maya kini menjadi arena penting dalam pertarungan pengaruh dan pembentukan opini publik.

Ia menduga ada kepentingan politik besar di balik penguasaan ruang digital, termasuk melalui aktivitas media sosial dan siaran langsung.

“Dunia maya harus dikuasai,” katanya.

Selamat Ginting juga menyinggung dugaan adanya praktik pembayaran dalam aktivitas komunikasi digital, meskipun ia tidak menyebutkan nama media ataupun pihak yang dimaksud.

Pernyataan tersebut menjadi bagian dari kritiknya terhadap apa yang ia lihat sebagai pertarungan narasi dan perebutan pengaruh di tengah masyarakat.

Dalam perbincangan itu, Selamat Ginting turut menyoroti isu perampasan aset yang belakangan menjadi salah satu tuntutan politik dan gerakan masyarakat.

Menurut dia, isu tersebut memiliki karakter elitis dan ia mempertanyakan bagaimana isu itu kemudian berkembang menjadi simbol gerakan yang lebih luas.

“Bagi saya juga enggak masuk akal isu perampasan aset itu. Itu sebenarnya isu elitis,” katanya.

Ia menyinggung munculnya sejumlah gerakan dan figur yang dikaitkan dengan aksi massa, termasuk fenomena politik di Pati.

Menurut Selamat Ginting, sebuah peristiwa politik dapat digunakan sebagai simbol untuk membangun pesan yang lebih besar.

Ia menyebut adanya kelompok yang dianggap mampu memberi tekanan hingga terjadi perubahan kepemimpinan di tingkat daerah. Dari sana, kata dia, muncul simbol politik yang dapat dimaknai lebih luas.

“Maka ini dipakai sebagai simbol bahwa ini juga bisa menurunkan presiden,” ujarnya.

Selamat Ginting juga membandingkan dinamika politik pada masa pemerintahan sebelumnya dengan situasi saat ini.

Ia menyebut isu-isu tertentu yang pada masa lalu sangat dominan kini tidak lagi menjadi pusat perhatian seperti sebelumnya. Kondisi itu, menurutnya, memunculkan pertanyaan mengenai siapa yang sebenarnya menciptakan dan menggerakkan isu-isu politik tertentu.

“Di era Prabowo sudah tidak ada lagi isu-isu soal terorisme seperti di era sebelumnya. Enggak sebanyak ini,” katanya.

Dari situ, Selamat Ginting melontarkan dugaan bahwa sebagian isu politik bisa saja diciptakan untuk kepentingan tertentu.

“Jadi siapa pencipta isu ini? Jangan-jangan ini diciptakan sendiri untuk kekuasaan Jokowi,” ujarnya.

Namun, dugaan tersebut merupakan analisis dan opini Selamat Ginting. Pernyataan itu memerlukan pembuktian lebih lanjut apabila diarahkan sebagai tuduhan terhadap pihak tertentu.

Pernyataan Jokowi di pesantren tentang dirinya yang tetap menjadi “orang kampung” dan “orang biasa” setelah dua periode menjadi presiden kini membuka ruang tafsir politik.

Di satu sisi, pernyataan tersebut dapat dibaca sebagai upaya mempertahankan citra kesederhanaan yang selama ini melekat pada dirinya. Namun di sisi lain, para pengamat dapat melihatnya sebagai bagian dari komunikasi politik seorang mantan presiden yang masih memiliki pengaruh besar dalam percaturan nasional.

Bagi dia, persoalan utama bukan lagi tentang bagaimana Jokowi menggambarkan dirinya sebagai orang biasa, melainkan mengenai posisi politik mantan presiden tersebut setelah tidak lagi berada di Istana.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat Geopolitik yang juga wartawan senior, Hendrajit, meminta Gus Ipul dan Cak Imin menghentikan polemik mengenai HMI-PMII dalam tubuh Nahdlatul Ulama (NU). Menurutnya, meski isu tersebut memiliki bagian yang benar, persoalan HMI-PMII bukanlah akar masalah yang sedang dihadapi NU.

Hendrajit menyampaikan pandangan tersebut, Kamis (3/9/2026). Ia menilai polemik tersebut justru berpotensi mengalihkan perhatian jamaah NU dari upaya menemukan persoalan mendasar yang perlu diselesaikan bersama.

“Sebaiknya Gus Ipul dan Cak Imin menghentikan saja polemik HMI-PMII dalam tubuh NU. Meski ada benarnya tapi bukan itu akar penyakit dalam tubuh NU sekarang,” kata Hendrajit.

Menurut dia, persoalan tersebut seharusnya tidak berhenti pada perdebatan mengenai latar belakang organisasi mahasiswa, melainkan diarahkan untuk menemukan penyebab utama persoalan di tubuh NU.

“Sehingga malah mengalihkan perhatian para jamaah untuk sama sama menemukan dan mengakui akar penyebab penyakit sesungguhnya. Lalu sepakat untuk sembuh bersama,” ujarnya.

Hendrajit juga menanggapi ihwal alumni HMI yang disinyalir Cak Imin menjadi penyebab kekisruhan. Ia mengatakan, jika tudingan tersebut benar, hal itu baru merupakan gejala atau simptom, bukan akar persoalan yang bersifat patologis.

“Ihwal alumni HMI disinyalir Cak Imin penyebab kusruh, kalaupun benar itu cuma simptom penyakit. Baru gejala tapi belum menggejala apalagi patologis,” kata Hendrajit.

Ia menambahkan, gejala serupa tidak hanya terdapat di HMI, tetapi juga dapat ditemukan di PMII.

“Gejala atau simptom ini juga ada di HMI begitu juga di PMII. Nah penyebab patologis inilah yang harus ditemukan yang kemudian dicarikan resep obatnya,” jelasnya.

Krisis Kepercayaan dalam Politik

Hendrajit menilai akar persoalan yang lebih mendasar adalah ketika kader NU memasuki dunia politik, tetapi secara sadar maupun tidak mengabaikan pentingnya membangun kepercayaan.

Menurutnya, kepercayaan dalam politik semestinya diperlakukan sebagai investasi jangka panjang, bukan sesuatu yang dibangun melalui bujukan maupun lobi sesaat.

“Penyebab patologisnya, menurut cermatan saya selama ini, ketika para kader NU beranjak ke politik, secara sadar atau tidak, mengabaikan pentingnya kepercayaan dalam berpolitik. Kepercayaan itu harus diinvestasikan atau ditanam. Bukan dengan bujukan atau lobi,” tuturnya.

Hendrajit mengatakan, ketika falsafah tersebut diabaikan, politik yang seharusnya merupakan seni memainkan peran dan strategi dapat berubah menjadi sekadar permainan.

“Politik sebagai seni yang mengharuskan bermain dalam permainan, sontak berubah jadi main main dalam permainan,” katanya.

Ia menilai kondisi tersebut kemudian mendorong terjadinya apa yang disebutnya sebagai devaluasi dan divestasi kepercayaan.

“Bukannya menanam benih kepercayaan, malah melakukan devaluasi dan divestasi kepercayaan,” ujar Hendrajit.

Dalam konteks itu, menurut Hendrajit, tudingan terhadap alumni HMI bisa saja memiliki sebagian kebenaran. Namun, ia mengingatkan bahwa persoalan serupa juga berpotensi menggejala di lingkungan organisasi tempat Cak Imin dahulu dibina dan ditempa sebagai kader.

“Dalam gejala yang kemudian jadi menggejala inilah, tudingan Cak Imin bisa jadi sebagian benar, tapi bisa juga sebagian lagi kebenarannya juga menggejala di organ tempat mana Cak Imin dulu dibina dan dipupuk watak kepemimpinannya,” paparnya.

Kepercayaan sebagai Investasi

Hendrajit berharap penyelesaian persoalan di tubuh NU dimulai dari kesadaran baru mengenai pentingnya kepercayaan dalam kehidupan politik dan organisasi.

Menurutnya, nilai kepercayaan bahkan melampaui kepentingan material berupa uang maupun jabatan.

“Berharap sembuh bersama berarti mulai dengan kesadaran baru bahwa kepercayaan itu investasi yang nilai intrinsik dan ekstrinsiknya melampaui uang dan jabatan,” tegasnya.

Ia juga mengajak alumni HMI dan PMII untuk melakukan introspeksi bersama apabila memang terdapat kecenderungan memainkan politik tanpa kesungguhan.

“Maka kalaupun alumni HMI dan PMII selama ini sadar atau tidak terpapar wabah senang main main ketimbang bermain dengan penuh kesungguhan, para alumni kedua organ besar mahasiswa itu harus mau dan berharap sembuh bersama,” kata Hendrajit.

Karena itu, Hendrajit mengingatkan agar polemik HMI-PMII tidak justru menjadi pengalih perhatian dari persoalan yang lebih mendasar.

“Kalau hanya meributkan HMI atau PMII nya, jangan jangan selain memang tidak mau sembuh dan menemukan obatnya, isu ini malah jadi tabir asap supaya akar penyakitnya tetap berkabut,” ujarnya.

Bahkan, Hendrajit menyebut kondisi tersebut dapat mengarah pada situasi ketika pihak-pihak yang terlibat justru secara tidak sadar menikmati persoalan yang sedang terjadi.

“Dengan kata lain, memang menikmati penyakitnya,” katanya.

Di sisi lain, Hendrajit menilai munculnya gagasan rekonsiliasi menunjukkan adanya kesadaran dari sebagian kader NU mengenai kebutuhan untuk menyelesaikan persoalan secara lebih mendasar.

“Rupanya secara intuitif kondisi penyakit ini disadari betul oleh Gus Salam dan kader kader NU yang sepemikiran dengan Gus Salam. Sehingga menawarkan obatnya: REKONSILIASI TOTAL NU,” pungkas Hendrajit.

MoneyTalk.id, Jakarta, — Cerdas Waspada Investasi Global (CWIG) mendesak OJK, Satgas PASTI, dan Bareskrim Polri segera menelusuri aktivitas VIMA.NOW.

Berdasarkan investigasi awal CWIG menunjukkan sejumlah indikator yang patut diduga mengarah pada money game atau skema Ponzi berbalut bisnis digital entertainment.

Ketua Umum CWIG, Henry Hosang, mengatakan temuan awal menunjukkan adanya paket berbayar, bonus menonton, wallet dan withdrawal, referral hingga 8 level, downline, serta program penghasilan dan target berjenjang.

“Yang harus diperiksa bukan sekadar apakah VIMA memiliki produk streaming, tetapi dari mana uang untuk membayar reward, komisi referral dan withdrawal para member berasal. Apakah dari pendapatan usaha yang nyata atau dari uang yang terus masuk melalui member baru?” tegas Henry.

CWIG menilai struktur tersebut merupakan red flag serius yang tidak boleh diabaikan. Terlebih terdapat paket dengan nilai hingga Rp10 juta dan sistem komisi jaringan berjenjang.

CWIG meminta OJK dan Bareskrim segera memeriksa legalitas pengelola, rekening penerima dana, total dana masuk, total reward yang dibayarkan, mekanisme referral, jumlah member, serta sumber pendapatan sebenarnya dari bisnis tersebut.

CWIG akan menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap aktivitas investasi dan penghimpunan dana masyarakat, CWIG tidak akan berhenti pada temuan awal.

“CWIG akan melakukan investigasi lebih dalam terhadap bisnis VIMA.NOW, termasuk menelusuri struktur paket, aliran dana, sumber pembayaran reward, sistem referral, serta pihak-pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari bisnis ini,” ujar Henry.

CWIG menegaskan, investigasi ini bukan vonis hukum terhadap VIMA.NOW. Namun apabila hasil penelusuran menunjukkan bahwa pembayaran keuntungan secara material bergantung pada masuknya dana dari member baru, maka temuan tersebut harus segera diserahkan kepada OJK, Satgas PASTI dan aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.

“Jangan tunggu masyarakat menjadi korban lebih banyak. Kalau bisnisnya sehat, buktikan dengan transparansi. Kalau ada persoalan, negara harus bertindak sebelum kerugian masyarakat semakin besar,” tegas Henry Hosang.

Tentang VIMA.NOW 

Di tengah tren konsumsi konten video berdurasi singkat yang terus meningkat, VIMA menegaskan ambisinya untuk menjadi salah satu platform drama pendek digital terbesar di Indonesia hingga kawasan Asia melalui pengembangan teknologi, inovasi layanan, dan penguatan ekosistem digital.

Perusahaan menargetkan tidak hanya menjadi aplikasi hiburan, tetapi juga menghadirkan pengalaman digital yang lebih modern, interaktif, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

MoneyTalk.id, Jakarta – Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto melontarkan kritik keras terhadap Presiden Prabowo Subianto yang disebut terbang ke Rusia untuk memenuhi undangan Presiden Vladimir Putin di tengah persoalan kebakaran hutan yang kembali menjadi sorotan.

Menurut Gigin, pemerintah seharusnya memberikan perhatian serius terhadap dampak kebakaran hutan yang terjadi secara besar-besaran. Namun, di tengah situasi tersebut, ia justru menyoroti agenda kunjungan Prabowo ke Rusia.

“Di tengah mengganasnya api hasil pembakaran hutan secara besar-besaran, Prabowo terbang ke Rusia untuk memenuhi undangan Putin,” ujar Gigin Praginanto, Rabu (2/9/2026).

Gigin kemudian melontarkan kritik bernada satire terkait kemungkinan dampak kebakaran hutan terhadap perluasan perkebunan sawit.

“Mungkin dengan satu harapan, makin luas hutan yang terbakar makin bagus untuk perluasan kebun sawit,” katanya.

Pernyataan tersebut mencerminkan kritik Gigin terhadap persoalan tata kelola lingkungan dan ancaman kebakaran hutan yang selama ini kerap terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.

Isu kebakaran hutan dan lahan bukan hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak serius bagi masyarakat, mulai dari kabut asap, gangguan aktivitas ekonomi, hingga ancaman terhadap kesehatan warga.

Karena itu, pemerintah dinilai perlu menunjukkan langkah konkret dan serius dalam mencegah serta menangani kebakaran hutan, termasuk memastikan adanya penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan unsur pembakaran secara sengaja.

Di sisi lain, kritik yang disampaikan Gigin juga menyoroti arah kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan sumber daya alam. Ia mempertanyakan apakah penanganan kebakaran hutan benar-benar menjadi prioritas ketika ekspansi industri berbasis lahan, termasuk perkebunan, terus menjadi perbincangan publik.

Hingga berita ini ditulis, pernyataan Gigin tersebut merupakan pandangan dan kritik pribadi pengamat kebijakan publik terhadap situasi kebakaran hutan dan agenda Presiden Prabowo Subianto.

Polemik mengenai kebakaran hutan, pembukaan lahan, serta ekspansi perkebunan diperkirakan akan terus menjadi perhatian publik, terutama terkait tuntutan agar pembangunan ekonomi tidak dilakukan dengan mengorbankan kelestarian lingkungan.

MoneyTalk.id, Jakarta – Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Polda Metro Jaya segera menangkap dan mengusut tuntas pelaku pengeroyokan yang menyebabkan Bambang Setiawan (59) meninggal dunia serta Faturohman (18) mengalami luka-luka dalam kericuhan pasca aksi demonstrasi pada 27 Agustus 2026 di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat.

IPW menilai pembiaran terhadap aksi kekerasan yang dilakukan kelompok sipil terhadap warga sipil tidak hanya merupakan persoalan penegakan hukum, tetapi juga dapat menjadi preseden buruk bagi kehidupan demokrasi di Indonesia.

Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso, menegaskan negara tidak boleh membiarkan kelompok-kelompok sipil bertindak sebagai penegak hukum di jalanan atau melakukan aksi main hakim sendiri.

“Pembiaran kekerasan oleh kelompok sipil kepada warga sipil selain sebagai pelanggaran hukum, juga akan menjadi preseden bahwa negara membiarkan vigilante beroperasi di Indonesia,” tegas Sugeng dalam siaran persnya, Rabu (2/9/2026).

Menurut IPW, tindakan anarkis yang dilakukan oleh pengunjuk rasa memang merupakan kewenangan aparat kepolisian untuk ditindak berdasarkan ketentuan hukum. Namun, munculnya kelompok sipil atau kelompok massa yang kemudian melakukan kekerasan terhadap pihak yang dianggap melakukan tindakan anarkis justru menimbulkan pertanyaan serius.

IPW menilai, apabila tindakan kekerasan tersebut terjadi di hadapan aparat tanpa pencegahan maupun penindakan, maka hal itu dapat menimbulkan kesan adanya pembiaran.

“Polisi harus menjalankan tugas penegakan hukum. Munculnya kelompok sipil atau ormas yang melakukan tindakan kekerasan pada pelaku anarkis di depan mata petugas polisi mengesankan adanya pembiaran terjadinya kekerasan,” demikian pandangan IPW.

Bahkan, lembaga pemantau kepolisian tersebut menilai peristiwa yang menyebabkan tewasnya Bambang Setiawan harus menjadi perhatian serius karena tidak boleh kembali terjadi dalam penanganan aksi demonstrasi maupun kerusuhan di masa mendatang.

IPW menilai peristiwa 27 Agustus 2026 memiliki kemiripan dengan praktik pengamanan oleh kelompok sipil atau yang dikenal publik sebagai Pam Swakarsa.

Menurut IPW, kemunculan kelompok massa yang disebut tidak jelas identitas maupun status kewenangannya dalam situasi demonstrasi dapat menciptakan persoalan serius, terutama jika kelompok tersebut melakukan tindakan kekerasan untuk membubarkan massa.

“IPW menilai preseden 27 Agustus 2026 adalah pengulangan praktik Pam Swakarsa. Kemunculan massa misterius saat demo itu merupakan bentuk pengamanan liar untuk membubarkan aksi dan seharusnya diantisipasi oleh pihak kepolisian,” ujar Sugeng.

IPW menegaskan bahwa kepolisian memiliki peran penting dalam menjaga keamanan sekaligus menjamin berlangsungnya demokrasi. Karena itu, aparat harus mampu memastikan masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi kepada DPR maupun pemerintah memperoleh perlindungan dari tindakan kekerasan.

Menurut IPW, kematian Bambang Setiawan, terlukanya Faturohman, serta sejumlah peserta aksi lainnya dalam kerusuhan pascademonstrasi berpotensi memunculkan pertanyaan publik mengenai pelaksanaan fungsi kepolisian.

Pertanyaan tersebut, menurut IPW, berkaitan dengan tugas Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

IPW juga mempertanyakan penanganan perkara oleh Polda Metro Jaya terhadap ratusan orang yang diamankan dalam rangkaian kerusuhan tersebut.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, sebagaimana dilansir Antara pada Selasa, 1 September 2026, polisi telah menetapkan puluhan orang sebagai tersangka dari total 322 orang yang diamankan.

Dalam data tersebut disebutkan 44 orang dewasa ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Sementara sejumlah lainnya ditangani oleh Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang.

Atas perkembangan tersebut, IPW mempertanyakan apakah para tersangka yang telah ditetapkan juga mencakup pihak-pihak dari kelompok massa yang diduga melakukan kekerasan terhadap warga maupun peserta aksi.

“Hal itu harus dijelaskan karena di publik telah santer disebutkan adanya kelompok massa yang membawa kayu dan terlihat melakukan pemukulan dalam rangkaian demo 27 Agustus hingga 28 Agustus 2026 dini hari,” kata Sugeng.

IPW juga menyoroti informasi yang beredar di tengah masyarakat terkait dugaan keterlibatan sejumlah kelompok organisasi kemasyarakatan dalam situasi kerusuhan tersebut.

Terkait penyebutan nama organisasi maupun individu tertentu dalam informasi yang beredar, IPW meminta aparat kepolisian melakukan pemeriksaan secara objektif berdasarkan bukti dan fakta hukum.

IPW menegaskan bahwa setiap pihak yang melakukan tindakan anarkis harus diproses sesuai hukum tanpa pandang bulu.

“IPW mendukung perusuh-perusuh yang melakukan tindakan anarkis untuk ditindak sesuai prosedur hukum. Namun, pihak kepolisian juga harus menindak kelompok massa misterius atau ormas yang bertindak sebagai pengamanan liar dan melakukan kekerasan,” tegasnya.

Menurut IPW, penegakan hukum yang dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terbukti melakukan tindak kekerasan menjadi penting untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.

“Jangan sampai hukum hanya tajam kepada satu kelompok, tetapi tumpul terhadap kelompok lain. Semua pihak yang terbukti melakukan kekerasan harus diproses sesuai ketentuan hukum,” demikian penegasan IPW.

Siaran pers tersebut ditandatangani Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso dan Sekretaris Jenderal Indonesia Police Watch Data Wardhana.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pegiat media sosial Ferry Koto menyoroti kasus ratusan santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, yang diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kasus tersebut terjadi pada Selasa, 1 September 2026. Berdasarkan data yang diberitakan sejumlah media, jumlah santri yang mendapat penanganan medis terus bertambah. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, dr. Lakhsmie Herawati Yuwantina, menyebut sedikitnya 293 santri menjalani perawatan di delapan rumah sakit, dengan delapan orang dilaporkan mengalami gejala berat.

Dalam komentarnya, Ferry Koto menilai insiden tersebut sebagai peringatan serius terhadap pelaksanaan program MBG.

“Kembali MBG memakan korban, kali ini ratusan santri di sebuah pesantren di Sidoarjo,” kata Ferry Koto, Rabu (2/9/2026).

Ia kemudian mengkritik pelaksanaan program tersebut yang menurutnya perlu dievaluasi secara serius.

“Wis berbahaya sekali MBG ini. Program tanpa kajian, kejar target, serta klaim-klaim kosong atas keberhasilan MBG,” ujar Ferry.

Menurut Ferry, kasus dugaan keracunan di Sidoarjo seharusnya menjadi perhatian pemerintah, terutama terkait pengawasan terhadap penyedia makanan dan standar keamanan pangan dalam pelaksanaan program.

Ferry bahkan mengaku mengingatkan anaknya yang sekolahnya telah mulai menerima program MBG agar lebih berhati-hati.

“Bocil kembali saya ingatkan, karena sekolahnya sudah mulai terima MBG, untuk tidak makan MBG, bawa bekal saja dan belanja di kantin sekolah,” ucapnya.

Berdasarkan laporan yang beredar, para santri tingkat MTs dan MA di Pondok Pesantren Manbaul Hikam mengonsumsi makanan MBG pada Selasa siang. Makanan tersebut dipasok dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah, Tanggulangin. Sejumlah laporan menyebut sekitar 1.010 porsi makanan disiapkan untuk para siswa.

Menu yang dikonsumsi dilaporkan terdiri dari nasi putih, telur orak-arik, tumis buncis dan baby corn, tempe bumbu Bali, serta buah apel. Makanan tersebut disebut dikirim sekitar pukul 10.00 WIB sebelum dibagikan kepada para santri.

Setelah mengonsumsi makanan, sejumlah santri mulai mengalami keluhan seperti mual, muntah, sakit perut, hingga diare. Keluhan kemudian dialami semakin banyak santri sehingga mereka harus dievakuasi ke sejumlah fasilitas kesehatan.

Bupati Sidoarjo Subandi menyatakan akan melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap SPPG yang menyuplai makanan ke pesantren tersebut. Sementara itu, penyebab pasti kejadian masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, termasuk terhadap sampel makanan yang diduga berkaitan dengan insiden tersebut.

Karena itu, istilah “keracunan MBG” dalam pemberitaan ini masih merujuk pada dugaan berdasarkan kronologi dan keterangan awal, sementara penyebab pasti dan hasil pemeriksaan resmi masih menunggu proses penyelidikan.

Kasus di Sidoarjo kembali memicu sorotan terhadap aspek keamanan pangan dalam program MBG. Bagi Ferry Koto, kejadian yang melibatkan ratusan santri tersebut menjadi alasan agar pemerintah tidak hanya berorientasi pada jumlah penerima manfaat dan target distribusi, tetapi juga memastikan kualitas makanan, proses produksi, distribusi, hingga pengawasan terhadap penyedia makanan benar-benar berjalan ketat.

“Bawa bekal saja dan belanja di kantin sekolah,” demikian pesan Ferry Koto kepada anaknya, di tengah sorotan atas kasus dugaan keracunan yang menimpa ratusan santri di Sidoarjo.

MoneyTalk.id,Jakarta – Di tengah dunia yang sedang bergerak dalam ketidakpastian geopolitik, sebuah informasi mengenai dugaan kunjungan tidak diumumkan Direktur Central Intelligence Agency (CIA) Amerika Serikat, John Ratcliffe, ke Moskow, Rusia, memunculkan spekulasi besar tentang dibukanya kembali jalur komunikasi strategis antara Washington dan Kremlin.

Pergerakan yang disebut berlangsung secara tertutup itu dinilai bukan sekadar aktivitas perjalanan biasa. Berdasarkan penilaian yang beredar dari Intelligence & National Security Studies (INSS), pesawat angkut strategis US Air Force C-17A Globemaster III dilaporkan sempat singgah di Riga, Latvia, sebelum menuju Bandara Vnukovo di Moskow.

Bagi pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah, apabila pertemuan tingkat tinggi tersebut benar terjadi, maka pesan politiknya jauh lebih besar daripada sekadar kunjungan seorang pejabat Amerika Serikat ke Rusia.

Menurutnya, kehadiran langsung kepala badan intelijen utama Amerika Serikat di jantung kekuasaan Rusia harus dibaca sebagai indikasi bahwa komunikasi formal Washington–Moskow menghadapi keterbatasan yang serius.

Dalam situasi seperti itu, diplomasi tidak berhenti. Ia hanya berpindah jalur.

“Ketika diplomasi resmi mengalami kebuntuan, komunikasi antarnegara sering kali tidak benar-benar terputus. Justru di situlah jalur intelijen dan komunikasi belakang atau backchannel dapat memainkan peran penting,” kata Amir Hamzah kepada wartawan, Selasa (1/9/2026).

Dalam praktik hubungan internasional, kehadiran seorang direktur intelijen memiliki bobot yang berbeda dengan pengiriman diplomat biasa.

Diplomat bekerja dalam struktur resmi negara. Ada protokol, pernyataan publik, kepentingan politik domestik, hingga tekanan dari parlemen, media, dan opini masyarakat internasional.

Sementara jalur intelijen memungkinkan komunikasi berlangsung dengan tingkat kerahasiaan yang jauh lebih tinggi.

Amir Hamzah melihat, jika Direktur CIA benar-benar dikirim ke Moskow, maka Washington kemungkinan sedang membutuhkan kanal komunikasi yang lebih fleksibel dan tidak terlalu terikat pada diplomasi formal.

“Pengiriman kepala intelijen tentu memiliki makna yang berbeda. Pesan yang dibawa bisa sangat sensitif dan membutuhkan komunikasi langsung kepada pengambil keputusan di negara lawan atau negara mitra,” ujarnya.

Dalam konteks inilah, intelligence diplomacy atau diplomasi intelijen menjadi relevan.

Intelijen bukan hanya bekerja untuk mencari informasi. Dalam situasi tertentu, lembaga intelijen juga dapat menjadi jembatan komunikasi ketika hubungan diplomatik sedang berada dalam kondisi sensitif.

Setidaknya ada tiga fungsi strategis yang dapat dimainkan.

Pertama, pertukaran pesan sensitif. Kunjungan tingkat tinggi memungkinkan terjadinya strategic signaling.

Washington dapat mengirimkan pesan langsung kepada Kremlin tanpa harus terlebih dahulu mengeluarkan pernyataan resmi yang berpotensi menimbulkan kegaduhan politik.

Sebaliknya, Rusia juga dapat menyampaikan posisi sebenarnya kepada pihak Amerika tanpa harus terikat pada retorika yang selama ini dibangun di ruang publik.

Dalam diplomasi modern, pernyataan publik sering kali tidak selalu mencerminkan keseluruhan posisi yang sebenarnya.

Negara dapat bersikap keras di depan kamera, tetapi membuka ruang kompromi di belakang layar.

“Dalam konflik besar, komunikasi langsung sangat penting untuk menghindari salah kalkulasi. Kadang-kadang pesan yang terlalu terbuka justru membuat ruang kompromi semakin sempit karena masing-masing pihak terikat oleh opini publik,” kata Amir.

Kedua, mengukur posisi sebenarnya Kremlin. Pertemuan langsung juga dapat digunakan untuk melakukan assessment terhadap posisi politik lawan.

Bagi Washington, salah satu pertanyaan terpenting adalah bagaimana sebenarnya kondisi strategis Rusia saat ini.

Apakah Kremlin merasa berada dalam posisi kuat? Apakah Rusia merasa mampu mempertahankan perang dalam jangka panjang?

Ataukah justru tekanan ekonomi, biaya konflik, dan dinamika politik internal mulai menciptakan kebutuhan untuk mencari jalan keluar?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut sulit dijawab hanya melalui laporan intelijen, citra satelit, data ekonomi, atau pernyataan resmi.

Pertemuan langsung dapat memberikan informasi tambahan melalui bahasa diplomasi, respons terhadap tawaran, hingga sikap para pengambil keputusan.

“Intelijen selalu berusaha membedakan antara apa yang dikatakan sebuah negara dan apa yang sebenarnya dipikirkan oleh pengambil kebijakannya,” ujar Amir.

Ketiga, menguji ruang kompromi. Jalur rahasia juga dapat berfungsi sebagai laboratorium diplomasi.

Sebelum sebuah proposal besar diumumkan secara terbuka, pihak-pihak yang bertikai dapat terlebih dahulu menguji apakah terdapat ruang kompromi.

Apabila tidak ada titik temu, proposal tersebut dapat dihentikan tanpa menciptakan kegagalan diplomatik secara terbuka.

Namun jika terdapat respons positif, maka komunikasi rahasia dapat berkembang menjadi negosiasi yang lebih formal.

“Jalur belakang sering digunakan untuk menguji suhu politik. Apakah lawan bersedia berbicara? Apakah ada syarat yang dapat diterima? Apakah ada titik temu? Semua itu bisa diuji sebelum masuk ke meja diplomasi resmi,” kata Amir Hamzah.

Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah kemungkinan penjajakan pertemuan tingkat tinggi antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

Gagasan tersebut, jika benar sedang dijajaki melalui berbagai saluran komunikasi, akan menjadi salah satu manuver diplomasi paling kompleks dalam konflik Rusia–Ukraina.

Bukan hanya karena tiga pemimpin tersebut memiliki kepentingan berbeda.

Tetapi juga karena masing-masing pihak harus mempertimbangkan posisi politik domestik, kepentingan militer, hubungan dengan sekutu, dan risiko kegagalan diplomasi.

Bagi Amir Hamzah, kemungkinan pertemuan trilateral harus dilihat sebagai bagian dari upaya memecah kebuntuan.

“Kalau memang ada penjajakan menuju pertemuan tingkat tinggi, maka kemungkinan besar ada upaya untuk mencari formula yang sebelumnya belum bisa ditemukan melalui diplomasi biasa,” ujarnya.

Namun, ia mengingatkan bahwa penjajakan tidak sama dengan kesepakatan.

Dalam diplomasi internasional, perjalanan menuju pertemuan puncak membutuhkan persiapan panjang.

Agenda harus disepakati.

Posisi dasar harus dipetakan.

Titik-titik konflik harus diidentifikasi.

Bahkan sebelum para pemimpin bertemu, negosiasi mengenai bentuk pertemuan itu sendiri bisa berlangsung sangat rumit.

Pertanyaan utamanya adalah: siapa yang akan memberikan konsesi terlebih dahulu?

Rusia memiliki tuntutan keamanan dan kepentingan strategisnya. Ukraina memiliki persoalan kedaulatan dan integritas wilayah.

Sementara Amerika Serikat harus mempertimbangkan posisi geopolitiknya di Eropa sekaligus kepentingan global lainnya.

Karena itu, menurut Amir, jalur intelijen dapat menjadi pintu masuk untuk memetakan kemungkinan sebelum diplomasi tingkat kepala negara dilakukan.

Mengenai alasan mendasar Washington membuka komunikasi langsung dengan Moskow, Amir Hamzah melihat setidaknya terdapat dua skenario besar.

Kedua skenario tersebut menghasilkan kesimpulan yang berbeda.

Skenario Pertama: Rusia Berada di Posisi Strategis yang Kuat

Dalam skenario pertama, Rusia dianggap berhasil mempertahankan kedalaman strategisnya.

Perang yang berlangsung dalam waktu panjang tidak otomatis membuat Moskow kehilangan kemampuan untuk mempertahankan kepentingannya.

Jika Kremlin merasa masih memiliki sumber daya, kemampuan militer, serta ruang manuver geopolitik, maka Rusia dapat memasuki perundingan dari posisi yang relatif percaya diri.

Dalam kondisi seperti ini, kunjungan pejabat tinggi Amerika ke Moskow dapat dibaca sebagai indikasi bahwa Washington melihat perlunya berbicara langsung dengan pihak yang memegang salah satu kunci utama penyelesaian konflik.

Menurut Amir Hamzah, negara yang merasa berada dalam posisi kuat biasanya tidak mudah memberikan konsesi.

“Kalau Rusia merasa posisi militernya dan posisi strategisnya masih kuat, maka tentu kalkulasi dalam negosiasi akan berbeda. Pihak lain harus menawarkan sesuatu yang cukup signifikan agar Rusia bersedia mengubah posisi,” katanya.

Dalam skenario ini, diplomasi bukan muncul karena Rusia menyerah.

Justru diplomasi muncul karena konflik telah mencapai titik di mana kekuatan militer saja tidak cukup untuk menghasilkan penyelesaian politik.

Skenario Kedua: Washington Melihat Rusia Mulai Tertekan

Skenario kedua justru berangkat dari asumsi yang berbeda. Washington mungkin melihat adanya tekanan yang semakin besar terhadap Rusia.

Biaya perang yang terus meningkat, tekanan ekonomi, isolasi diplomatik, serta kebutuhan untuk menjaga stabilitas internal dapat menjadi faktor yang mendorong Rusia membuka ruang komunikasi.

Jika ini yang terjadi, maka kedatangan pejabat intelijen Amerika dapat menjadi bagian dari strategi untuk mengukur seberapa jauh tekanan tersebut telah memengaruhi kalkulasi Kremlin.

“Pertanyaan pentingnya adalah apakah Rusia datang ke meja komunikasi karena merasa kuat, atau justru karena mulai membutuhkan jalan keluar. Itulah salah satu hal yang kemungkinan ingin diukur melalui komunikasi langsung,” ujar Amir.

Namun menurutnya, kesalahan membaca kondisi lawan dapat menghasilkan konsekuensi besar.

Jika Amerika menganggap Rusia lemah padahal sebenarnya masih memiliki kemampuan bertahan yang kuat, maka tawaran diplomasi bisa gagal.

Sebaliknya, jika Rusia dianggap terlalu kuat padahal sedang menghadapi tekanan internal, maka Washington dapat kehilangan peluang untuk membangun kesepakatan yang lebih menguntungkan.

Karena itulah, intelijen memiliki peran penting dalam menentukan dasar pengambilan keputusan politik.

Amir Hamzah menggambarkan situasi ini sebagai diplomasi yang berlangsung di “ruang abu-abu”.

Tidak sepenuhnya perang. Belum sepenuhnya damai.

Di ruang tersebut, intelijen memainkan peran sebagai penghubung, pengukur risiko, sekaligus pembaca niat lawan.

CIA, dalam konteks kepentingan nasional Amerika Serikat, tentu memiliki akses dan kemampuan untuk mengumpulkan informasi strategis.

Namun komunikasi intelijen tidak semata-mata bertujuan mendapatkan informasi.

Ia juga dapat digunakan untuk membangun mekanisme komunikasi guna mencegah eskalasi yang tidak diinginkan.

Dalam konflik antara kekuatan besar, kesalahan perhitungan dapat berbahaya.

Satu serangan yang salah sasaran, salah persepsi terhadap sebuah operasi militer, atau kegagalan komunikasi dapat memperluas konflik secara cepat.

“Komunikasi antarnegara besar tetap diperlukan bahkan ketika hubungan mereka memburuk. Justru ketika situasi paling tegang, kebutuhan terhadap jalur komunikasi menjadi semakin penting,” ujar Amir Hamzah.

Paradoks terbesar dalam konflik modern adalah diplomasi dan perang dapat berlangsung pada waktu yang sama. Di satu ruang, pejabat tinggi membicarakan kemungkinan kompromi.

Di ruang lain, operasi militer tetap berjalan. Serangan drone masih diluncurkan.Infrastruktur tetap menjadi sasaran. Korban sipil dan militer terus berjatuhan.

Inilah yang membuat proses perdamaian menjadi sangat sulit.

Setiap perkembangan di medan perang dapat mengubah posisi tawar dalam diplomasi.

Jika salah satu pihak mendapatkan keuntungan militer, keinginan untuk berkompromi dapat berkurang.

Sebaliknya, kekalahan atau tekanan di medan perang dapat mempercepat kebutuhan terhadap negosiasi.

Menurut Amir Hamzah, hubungan antara medan perang dan meja diplomasi tidak dapat dipisahkan.

“Negosiasi selalu dipengaruhi oleh situasi di lapangan. Karena itu, diplomasi berjalan bersamaan dengan kalkulasi militer. Apa yang terjadi di medan perang bisa menentukan posisi masing-masing pihak di meja perundingan,” katanya.

Dengan kata lain, pembicaraan rahasia tidak otomatis berarti perang akan segera berhenti.

Justru dalam banyak kasus, negosiasi berlangsung sambil masing-masing pihak berusaha memperkuat posisi sebelum kesepakatan tercapai.

Pertanyaan terbesar sekarang adalah apakah komunikasi tingkat tinggi antara Washington dan Moskow benar-benar akan berkembang menjadi proses diplomasi yang lebih konkret.

Amir Hamzah menilai masih terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa dunia sedang menuju kesepakatan besar.

Namun satu hal yang dapat dibaca dari munculnya indikasi komunikasi tingkat tinggi adalah bahwa hubungan AS dan Rusia tetap membutuhkan jalur langsung.

Di tengah retorika keras dan konflik yang terus berlangsung, kepentingan strategis tetap memaksa negara-negara besar untuk berbicara.

Karena pada akhirnya, bahkan negara yang saling berhadapan pun membutuhkan komunikasi untuk memahami batas, mengukur risiko, dan mencegah konflik berkembang di luar kendali.

“Kalau jalur ini benar-benar aktif, maka kita harus melihatnya sebagai bagian dari proses yang lebih panjang. Belum tentu langsung menghasilkan perdamaian. Tetapi komunikasi adalah syarat pertama sebelum kompromi dapat dibangun,” pungkas Amir Hamzah.