20 November 2026

News

MoneyTalk.id, Jakarta – Pegiat media sosial Ferry Koto menyoroti hasil survei Poltracking Indonesia yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berada di angka 47 persen.

Melalui unggahan di akun media sosial X, Ferry Koto menuliskan kritik singkat namun tajam terkait hasil survei tersebut.

“Kalau masih ndak mau berubah, bercermin, bisa jadi tinggal 11% dari 100% pada survei Oktober nanti,” tulis Ferry Koto dalam unggahannya, Selasa (1/9/2026).

Pernyataan tersebut merespons unggahan Tirto.id yang memuat hasil Survei Poltracking mengenai tingkat kepuasan publik terhadap Kabinet Prabowo-Gibran.

Dalam unggahan yang beredar, survei tersebut mencatat sebanyak 47 persen publik menyatakan puas terhadap kinerja Kabinet Prabowo-Gibran. Angka tersebut kemudian menjadi bahan perbincangan di media sosial.

Ferry Koto menilai hasil survei tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Menurutnya, apabila tidak ada perubahan dan pemerintah tidak melakukan introspeksi terhadap berbagai kritik yang berkembang di masyarakat, tingkat kepuasan publik berpotensi kembali mengalami penurunan.

Ungkapan “tinggal 11 persen” yang disampaikan Ferry Koto merupakan peringatan terhadap kemungkinan merosotnya tingkat kepuasan publik apabila pemerintah tetap mempertahankan pola dan kebijakan yang dinilai belum menjawab harapan masyarakat.

Unggahan tersebut juga mendapat beragam respons dari warganet. Sebagian menilai pemerintah memang perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan kinerja kabinet, sementara lainnya menganggap angka survei harus dibaca secara lebih komprehensif dengan melihat metodologi, periode survei, serta faktor-faktor yang memengaruhi persepsi publik.

Di tengah dinamika politik dan ekonomi yang terus berkembang, hasil survei kepuasan publik kerap menjadi salah satu indikator untuk membaca tingkat penerimaan masyarakat terhadap arah kebijakan pemerintah.

Meski demikian, kritik Ferry Koto menegaskan bahwa angka kepuasan publik tidak semestinya hanya dipandang sebagai statistik semata, melainkan juga sebagai alarm politik bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi, memperbaiki komunikasi, serta merespons berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat.

MoneyTalk.id,Jakarta – Ketua Umum Projo, Budi Arie, menanggapi wacana sejumlah pihak yang disebut berencana menempuh jalur hukum terkait pernyataan dan pemikirannya yang belakangan menjadi sorotan.

Budi Arie menilai langkah hukum terhadap sebuah pendapat atau pemikiran perlu dipertimbangkan secara serius karena berpotensi menimbulkan dampak terhadap kebebasan berpendapat dan masa depan demokrasi di Indonesia.

Menurutnya, apabila pernyataan yang disampaikan dalam ruang demokrasi kemudian diproses secara hukum, hal itu dapat menjadi preseden terhadap banyak pihak lain yang juga kerap menyampaikan kritik maupun aspirasi politik.

“Kalau omongan saya diproses hukum, bagaimana dengan puluhan ribu orang yang bicara soal turunkan presiden dan sebagainya? Berapa banyak orang yang akan diproses secara hukum? Ada podcaster, pengamat, dan banyak pihak lainnya,” kata Budi Arie di podcast Sinkos Indonesia, Selasa (1/9/2026).

Ia menegaskan bahwa dirinya secara pribadi tidak mempermasalahkan adanya perbedaan pandangan. Namun, ia mengingatkan agar perbedaan pendapat tidak serta-merta dibawa ke ranah hukum.

Budi Arie mengaku lebih memilih menjaga ruang kebebasan berekspresi sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Menurut dia, setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi dan pandangan, meskipun pendapat tersebut berbeda satu sama lain.

“Saya orang yang tidak setuju kalau semua hal dibawa seperti itu. Biarkan saja, itu kebebasan berpendapat. Semua orang berbicara sesuai aspirasi dan keinginannya. Pendapat orang mungkin berbeda, tidak ada masalah,” ujarnya.

Budi Arie juga menepis anggapan bahwa dirinya khawatir terhadap kemungkinan adanya proses hukum terhadap dirinya. Ia menegaskan, kekhawatiran utamanya justru berkaitan dengan dampak yang lebih luas terhadap kualitas demokrasi di Indonesia.

“Bukan saya khawatir tentang nasib saya. Saya khawatir tentang demokrasi. Kalau sampai itu terjadi, nasib demokrasi kita bagaimana?” katanya.

Ia mempertanyakan dampak yang mungkin muncul apabila masyarakat menjadi takut menyampaikan pendapat karena khawatir berhadapan dengan proses hukum.

Menurutnya, kondisi tersebut dapat memengaruhi berbagai kelompok, mulai dari kalangan kampus, wartawan, media, pengamat hingga masyarakat umum yang ingin menyampaikan kritik terhadap pemerintah maupun kekuasaan.

“Nanti semua orang tidak berani ngomong. Kampus bagaimana, wartawan bagaimana, media bagaimana. Kalau semua diproses, ini justru buruk buat demokrasi,” tegasnya.

Budi Arie menilai proses hukum terhadap pernyataan yang menurutnya merupakan bagian dari kebebasan berpendapat dapat menjadi pelajaran buruk bagi perkembangan demokrasi Indonesia.

Meski demikian, ia mempersilakan pihak-pihak yang keberatan terhadap pernyataannya untuk mengambil langkah sesuai dengan pandangan mereka.

Namun, Budi Arie mengingatkan bahwa setiap langkah memiliki konsekuensi terhadap sejarah perjalanan demokrasi di Indonesia.

“Kalau teman-teman mau melaporkan saya, silakan saja, tidak apa-apa. Tapi kalian harus ingat, kalian telah membuat sejarah gelap buat demokrasi di Indonesia,” ujarnya.

Menurut Budi Arie, sejarah gelap yang dimaksud adalah ketika ruang kebebasan berpendapat semakin menyempit dan masyarakat merasa takut menyampaikan pandangan.

“Apa sejarah gelapnya? Kalian membunuh benih-benih demokrasi itu sendiri. Ini ancamannya untuk masa depan demokrasi, bukan ancaman kepada pribadi saya,” pungkasnya.

MoneyTalk.id, Jakarta – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Antoni mengumumkan penutupan sementara wisata pendakian di sembilan taman nasional yang memiliki tingkat kerentanan Karhutla tinggi. Kebijakan ini diambil untuk mengurangi risiko keselamatan sekaligus memaksimalkan sumber daya penanganan Karhutla di enam provinsi prioritas.

“Secara resmi akan ada surat edaran dari Dirjen KSDAE, tapi saya bisa umumkan sementara ada penutupan sementara terhadap 9 Taman Nasional,” kata Menhut Raja Antoni usai Rakor Penanganan Karhutla di Palembang, Sumatera Selatan, Senin (31/8/2026).

Menhut Raja Antoni menjelaskan, kebakaran di sejumlah taman nasional membuat penanganan Karhutla semakin sulit. Sejumlah helikopter water bombing yang seharusnya dapat dimaksimalkan untuk enam provinsi prioritas harus dikerahkan ke taman nasional yang mengalami kebakaran.

“Mengingat beberapa taman nasional kita juga terjadi kebakaran dan ini sangat menyulitkan kita untuk melakukan pemadaman, beberapa heli water bombing yang mestinya bisa dipergunakan, dimaksimumkan di 6 provinsi prioritas, tapi karena ada kebakaran yang luar biasa di beberapa taman nasional akhirnya heli ini juga di-deploy ke taman-taman nasional tersebut,” ujar Menhut Raja Antoni.

Menhut Raja Antoni menegaskan penutupan sementara ini bukan untuk membatasi keinginan para pendaki. Namun ia kembali menjelaskan bahwa penutupan untuk menjaga keselamatan para pendaki dan memperlancar penanganan karhutla.

“Ini sekali lagi maksudnya adalah bukan kita membatasi keinginan para pendaki untuk menaiki taman nasional kita, tapi karena risiko yang sangat tinggi, seperti yang terjadi terakhir di Bromo Tengger dan Semeru yang akhirnya mengakibatkan ada 170-an pendaki yang terjebak,” kata Menhut Raja Antoni.

Selain penutupan sementara, wisata pendakian di TN Gunung Rinjani, TN Gunung Merbabu, Suaka Margasatwa Dataran Tinggi Hyang (Argopuro), dan TN Gunung Halimun Salak diberlakukan secara terbatas dengan pengawasan ekstra ketat serta pembatasan pada zonasi aman.

Berikut wisata pendakian di 9 Taman Nasional yang ditutup sementara

1. pendakian Gunung Semeru (Taman Nasional Bromo Tengger Semeru),
2. TN Kerinci Seblat,
3. TN Gunung Ciremai,
4. TN Tambora,
5. TN Manusela,
6. TN Bukit Baka Bukit Raya,
7. TN Gunung Gede Pangrango,
8. TN Gunung Leuser
9. TN Lorentz (jalur Ilaga, Tsinga, Sugapa, dan Ugimba).

sementara itu, wisata pendakian yang dibuka terbatas yakni:

1. TN Gunung Rinjani,
2. ⁠TN Gunung Merbabu
3. ⁠Suaka Margasatwa Dataran Tinggi Hyang (Argopuro)
4. ⁠TN Gunung Halimun Salak.

MoneyTalk.id, Jakarta – Mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN), Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra, mengungkapkan sejumlah dugaan terkait dinamika aksi massa pada 27 Agustus 2026. Ia menilai terdapat pergantian kelompok massa dan masuknya pihak-pihak baru yang diduga memiliki agenda tertentu.

Menurut Sri Radjasa, setelah kelompok massa sebelumnya menarik diri, muncul kelompok baru yang disebutnya sebagai pihak yang diduga merupakan pelaku bayaran.

“Ketika kelompok Pati mundur, masuklah kelompok baru. Pelaku yang baru datang ini adalah pelaku bayaran,” kata Sri Radjasa di channel YouTube Forum Keadilan Madilog, Senin (31/8/2026).

Ia mengaku memperoleh informasi yang disebutnya sebagai informasi “A1” mengenai adanya upaya untuk mengangkat isu tertentu, termasuk persoalan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sri Radjasa menduga, pengangkatan sejumlah isu tersebut kemudian menjadi bagian dari dinamika yang memancing keterlibatan kelompok massa lain. Ia menyinggung aksi yang terjadi pada malam hari di kawasan Pejompongan dan Slipi yang menurutnya mengalami perubahan situasi setelah munculnya kelompok tertentu.

Menurut dia, situasi kemudian berkembang menjadi aksi kekerasan. Sri Radjasa bahkan mempertanyakan arah loyalitas kelompok yang disebutnya dalam pernyataannya sebagai GRIB.

“Di sini kita akan melihat ke mana loyalitas GRIB itu diberikan,” ujarnya.

Sri Radjasa mengaku pernah menjadi penasihat GRIB Jaya. Berdasarkan pengalamannya tersebut, ia menilai terdapat pola aksi yang menurutnya perlu menjadi perhatian serius aparat keamanan.

Ia menyebut pola tersebut, berdasarkan pandangannya, antara lain berupa tindakan perusakan atau pembakaran terhadap fasilitas tertentu yang dapat menciptakan persepsi bahwa kondisi keamanan berada dalam situasi tidak terkendali.

Menurut Sri Radjasa, kondisi tersebut berpotensi memancing kelompok-kelompok massa lainnya untuk ikut turun ke lapangan sehingga eskalasi situasi menjadi semakin luas.

“Ini hanya untuk menciptakan isu bahwa kondisi keamanan tidak terkendali sehingga akan memancing kelompok-kelompok massa lain untuk hadir,” katanya.

Selain menyoroti dinamika massa, Sri Radjasa juga mempertanyakan munculnya seruan yang menjadikan DPR sebagai sasaran aksi.

Menurut dia, perubahan isu dan sasaran aksi tersebut patut dipertanyakan. Ia mengaku memiliki kecurigaan bahwa terdapat kepentingan politik tertentu di balik munculnya isu tersebut.

“Masuklah kelompok ini dengan isu yang berbeda, ‘ratakan DPR’. Saya tahu persis kenapa mesti DPR jadi sasaran,” ujarnya.

Sri Radjasa kemudian mengaitkan isu tersebut dengan proses politik terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun, ia menegaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan analisis dan pandangannya atas situasi yang berkembang.

Ia juga mempertanyakan mengapa aksi yang menurutnya sejak awal berpotensi dimanfaatkan oleh berbagai pihak dapat berkembang hingga menimbulkan situasi yang sulit dikendalikan.

“Ini menjadi tanda tanya buat saya. Kenapa dibiarkan melaksanakan aksi demo yang diduga akan dimanfaatkan oleh banyak pihak?” katanya.

Lebih jauh, mantan anggota BIN itu mempertanyakan sistem penyampaian informasi intelijen kepada Presiden Prabowo Subianto.

Ia menyinggung posisi Kepala BIN Muhammad Herindra yang menurutnya dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden Prabowo. Sri Radjasa juga menyinggung jajaran intelijen TNI yang, menurut pandangannya, seharusnya memiliki kemampuan untuk memberikan informasi dan peringatan dini mengenai potensi perkembangan situasi.

Sri Radjasa mempertanyakan bagaimana lembaga-lembaga intelijen tersebut tidak mampu memberikan informasi yang cukup kepada kepala negara apabila memang terdapat indikasi potensi gangguan keamanan.

“Bagaimana mungkin dua lembaga sama sekali tidak bisa memberikan warning yang cukup untuk Presiden?” ujarnya.

Menurut dia, kemungkinan terdapat mekanisme penyaringan informasi yang terlalu ketat sehingga informasi penting tidak sampai kepada Presiden.

“Ada filter yang menyaring begitu ketatnya sehingga ini pun tidak tersampaikan,” katanya.

Sri Radjasa mengaku dapat merasakan adanya dinamika tertentu di lingkungan intelijen. Ia menyebut dirinya masih kerap berkomunikasi dengan sejumlah pihak yang berada di lingkungan tersebut.

“Saya bisa merasakan situasi itu di kalangan intelijen karena saya sering berkomunikasi dengan mereka,” ujarnya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai Presiden Prabowo Subianto diyakini memahami berbagai dinamika politik yang berkembang di sekeliling pemerintahannya, termasuk dugaan adanya pihak-pihak yang berupaya melemahkan atau bahkan menjatuhkan kekuasaannya.

Namun, Amir menyebut, sikap Prabowo yang hingga kini belum mengambil langkah politik secara terbuka terhadap pihak-pihak yang diduga berseberangan dengannya justru menunjukkan adanya kompleksitas persoalan yang sedang dihadapi pemerintah.

“Prabowo tahu persis siapa yang ingin menjatuhkan. Persoalannya, mengapa sampai sekarang belum bersikap secara terbuka?” ujar Amir dalam pernyataan kepada wartawan, Senin (31/8/2026).

Salah satu perkembangan yang disoroti adalah pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie yang dikaitkan dengan isu keberlangsungan kekuasaan hingga 2029. Dalam sejumlah pembahasan politik, pernyataan tersebut menjadi perhatian karena dikaitkan dengan konsolidasi kelompok-kelompok politik dan relawan.

Dalam konteks itu, Amir juga menyoroti adanya berbagai pertemuan dan konsolidasi kekuatan politik yang dikaitkan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Ia menduga terdapat dinamika politik yang melibatkan sejumlah kelompok, termasuk partai politik dan jaringan relawan.

Amir bahkan menggunakan istilah “sindikasi Solo, Singapura, dan Bandung” atau SSB untuk menggambarkan dugaan jaringan kekuatan yang menurut analisisnya perlu dicermati.

Lebih jauh, Amir menilai hubungan politik antara Jokowi dan Prabowo saat ini tidak dapat lagi dilihat secara sederhana.

Menurutnya, berbagai perkembangan politik memunculkan pertanyaan mengenai apakah hubungan kedua tokoh tersebut masih berada dalam satu garis kepentingan politik atau justru mulai mengalami perenggangan.

“Jangan melihat semuanya secara hitam putih. Ada dinamika, ada kepentingan, dan ada perubahan konstelasi kekuatan,” kata Amir.

Amir menilai Prabowo diyakini memahami peta kekuatan politik tersebut. Karena itu, sikapnya yang belum melakukan tindakan politik secara drastis dinilai bukan berarti tidak mengetahui persoalan yang sedang berkembang.

Sebaliknya, Prabowo disebut sedang menghadapi berbagai faktor yang membuatnya harus berhitung secara cermat sebelum mengambil keputusan besar.

Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, Amir mengingatkan agar masyarakat tidak hanya terpaku pada satu isu.

Menurutnya, dinamika politik nasional saat ini jauh lebih kompleks dan melibatkan pertarungan kepentingan yang lebih luas.

RUU Perampasan Aset memang menjadi salah satu isu penting dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Namun, menurut Amir, perkembangan politik yang terjadi di balik isu tersebut juga perlu dicermati secara kritis.

Ia menilai publik perlu melihat secara lebih luas berbagai kepentingan yang sedang bergerak, baik di dalam negeri maupun yang berkaitan dengan tekanan ekonomi dan geopolitik internasional.

Menurut Amir, salah satu alasan mengapa Prabowo tidak gegabah mengambil tindakan adalah karena pemerintahannya menghadapi tekanan global yang cukup kompleks.

Kebijakan ekonomi yang lebih terpusat dan agenda hilirisasi disebut berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan sejumlah kekuatan ekonomi, baik kelompok oligarki di dalam negeri maupun kepentingan investor tertentu.

“Setiap perubahan kebijakan ekonomi besar tentu akan menciptakan pihak yang diuntungkan dan pihak yang merasa kepentingannya terganggu,” tegasnya.

Dalam perspektif geopolitik, arah hubungan Indonesia dengan berbagai kekuatan dunia juga dinilai menjadi bagian penting dari kalkulasi Prabowo.

Hubungan Indonesia dengan berbagai negara besar, termasuk Rusia, menurut Amir memberikan pengalaman baru bagi Prabowo dalam membaca perubahan peta geopolitik internasional.

Amir juga menilai Prabowo tengah mengkaji secara lebih mendalam posisi Indonesia dalam sistem keuangan internasional, termasuk hubungan dengan lembaga-lembaga seperti Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia.

Menurutnya, keterlibatan tokoh-tokoh Indonesia dalam berbagai institusi internasional menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan dalam membaca arah kebijakan ekonomi dan geopolitik nasional.

Selain menghadapi tekanan politik dan ekonomi, Amir menilai Prabowo juga sedang membangun konsolidasi kekuatan negara.

Ia menyinggung pentingnya soliditas unsur-unsur strategis yang selama ini identik dengan kekuatan “baju cokelat dan baju hijau”, sebagai bagian dari upaya memastikan stabilitas pemerintahan dan negara.

Namun demikian, Amir menilai hingga saat ini masih terdapat tanda tanya mengenai langkah politik besar apa yang akan diambil Prabowo.

Menurutnya, dukungan rakyat akan menjadi faktor penting apabila pemerintah memutuskan mengambil tindakan hukum atau langkah tegas terhadap pihak mana pun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum.

“Kalau memang ada pelanggaran hukum, tentu masyarakat berharap proses hukum dilakukan berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku,” ujarnya.

Amir juga menyinggung fenomena perang kognitif atau cognitive warfare yang menurutnya semakin berkembang dalam pertarungan politik modern.

Perang kognitif, menurut analisisnya, tidak selalu dilakukan melalui konflik terbuka, melainkan melalui pembentukan opini, persepsi, narasi, dan pengaruh terhadap cara masyarakat memandang suatu persoalan.

Ia turut mengaitkan fenomena tersebut dengan dugaan keberadaan jaringan kekuatan global, termasuk menyebut nama George Soros dalam konteks perdebatan mengenai pengaruh jaringan internasional.

Di tengah kompleksitas persoalan tersebut, Amir menilai Prabowo perlu melakukan evaluasi serius terhadap jajaran kabinetnya.

Jumlah anggota kabinet yang besar dinilai dapat menjadi beban tersendiri apabila tidak diimbangi dengan efektivitas kerja, kesamaan visi, dan loyalitas terhadap agenda pemerintahan.

Menurut Amir, kabinet yang terlalu besar berpotensi memunculkan persoalan koordinasi dan perbedaan kepentingan.

Karena itu, muncul pandangan bahwa Presiden perlu melakukan penyegaran atau perubahan signifikan dalam struktur pemerintahan.

“Oktober 2026 bisa menjadi salah satu momentum bagi Prabowo untuk melakukan perubahan yang signifikan,” tegasnya

Perubahan tersebut, menurutnya, dapat berupa evaluasi kabinet, penguatan konsolidasi politik, hingga penataan ulang strategi pemerintahan dalam menghadapi tekanan ekonomi dan geopolitik.

Pada akhirnya, Amir menilai masyarakat perlu memahami bahwa posisi Prabowo saat ini berada dalam situasi yang tidak sederhana.

Di satu sisi, terdapat dinamika politik domestik dan dugaan konsolidasi kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan berbeda terhadap pemerintahan. Di sisi lain, Indonesia juga menghadapi perubahan geopolitik global, persaingan kekuatan besar, kepentingan ekonomi internasional, serta tantangan dalam menjalankan agenda hilirisasi dan kemandirian nasional.

Kondisi tersebut, menurut Amir, membuat Prabowo tidak bisa mengambil kebijakan secara gegabah.

Langkah yang terlalu cepat tanpa perhitungan berpotensi memperbesar konflik. Sebaliknya, langkah yang terlalu lambat juga dapat menimbulkan spekulasi mengenai kekuatan dan arah pemerintahan.

Karena itu, publik kini menunggu apakah dalam beberapa bulan mendatang Prabowo akan mengambil langkah politik dan hukum yang lebih tegas, melakukan perombakan kabinet, atau memilih strategi konsolidasi secara bertahap.

“Yang jelas, kompleksitas persoalan yang dihadapi Prabowo membuat setiap langkah harus diperhitungkan secara matang. Pertanyaannya sekarang, kapan momentum itu akan tiba dan langkah besar apa yang akan dipilih Prabowo?”

Perkembangan tersebut diperkirakan akan terus menjadi perhatian publik, terutama menjelang Oktober 2026 yang oleh Amir disebut berpotensi menjadi salah satu periode penting bagi arah konsolidasi pemerintahan Prabowo Subianto.

MoneyTalk.id,Jakarta – Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin, melontarkan pandangan serius terkait dinamika politik nasional. Ia menilai terdapat gejala dan gelagat adanya kelompok tertentu yang diduga sedang memainkan rekayasa politik dengan tujuan menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Din Syamsuddin, dugaan gerakan politik tersebut memiliki tujuan ganda. Salah satunya, kata dia, adalah keinginan untuk mengganti kekuasaan karena ada pihak-pihak tertentu yang dinilainya tidak sabar untuk kembali atau segera berada di lingkaran kekuasaan.

“Kami meyakini, dan saya pribadi meyakini, ada yang sedang bermain, yang sedang melakukan rekayasa politik, yang bertujuan ganda. Antara lain, ingin menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto karena mereka tidak sabar ingin berkuasa,” ujar Din Syamsuddin dalam video yang beredar di media sosial, Senin (31/8/2026).

Ia mengajak masyarakat, khususnya umat Islam, agar tidak mudah terbawa arus dalam membaca berbagai peristiwa politik yang tengah berkembang.

Din kemudian mengutip sebuah ungkapan Arab, takfî lil-‘âqili al-isyârah, yang secara umum dimaknai bahwa bagi orang yang cerdas, sebuah isyarat sudah cukup untuk memahami keadaan.

“Umat Islam harus cerdas. Cukuplah bagi orang-orang cerdas itu isyarat,” katanya.

Menurut Din, pandangannya tersebut bukan semata-mata pendapat pribadi. Ia mengaku melihat adanya pandangan serupa di tengah masyarakat mengenai kemungkinan keberadaan kelompok politik yang memiliki kepentingan untuk menggoyang pemerintahan Prabowo Subianto.

“Ada kelompok yang ingin menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto untuk mereka berkuasa dengan kepentingan-kepentingan politiknya,” ujarnya.

Meski demikian, Din mengaku tidak secara terbuka menyebut kelompok yang dimaksud. Ia mengatakan pihak-pihak tersebut tidak mudah terlihat secara langsung, namun menurutnya terdapat gejala dan gelagat politik yang patut dicermati.

Ia bahkan menduga gerakan-gerakan tersebut memiliki dukungan kekuatan modal yang besar, termasuk dari kelompok oligarki.

“Kelompok-kelompok ini tidak bisa saya sebut. Tidak kelihatan, namun sangat jelas gejala dan gelagatnya, didukung oleh oligarki dengan dana besar,” katanya.

Din Syamsuddin juga menyoroti kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang dinilainya tengah menghadapi berbagai persoalan serius. Ia menilai keresahan yang muncul di tengah mahasiswa, pemuda, dan masyarakat memiliki dasar persoalan yang nyata.

Menurutnya, banyak rakyat menghadapi tekanan ekonomi, mulai dari persoalan kemiskinan, kesulitan memenuhi kebutuhan hidup hingga biaya pendidikan yang semakin menjadi beban bagi sebagian keluarga.

Gerakan mahasiswa dan pemuda, kata Din, pada dasarnya perlu dilihat sebagai ekspresi keresahan terhadap persoalan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Namun, ia mengingatkan bahwa kondisi tersebut dapat dimanfaatkan oleh kekuatan politik tertentu untuk mendorong agenda yang berbeda dari aspirasi awal masyarakat.

“Gerakan murni mahasiswa dan pemuda memang kita semua sangat memahami. Banyak rakyat yang terjatuh ke bawah garis kemiskinan. Banyak rakyat kita yang tidak bisa makan. Banyak rakyat kita yang tidak bisa membayar uang kuliah dan uang sekolah,” ujarnya.

Din juga menyinggung apa yang disebutnya sebagai pembusukan politik dari dalam atau political decay. Menurut dia, berbagai kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan rakyat telah menciptakan akumulasi kekecewaan di tengah masyarakat.

Kondisi tersebut, menurut Din, berpotensi menjadi celah yang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok berkepentingan untuk memainkan situasi politik.

“Kesempatan inilah yang digunakan oleh kelompok yang saya indikasikan tadi,” katanya.

Karena itu, Din mengajak umat Islam dan seluruh elemen bangsa, termasuk pemeluk agama lain, untuk tetap tenang namun tidak kehilangan kewaspadaan dalam menghadapi perkembangan politik nasional.

Ia menekankan pentingnya masyarakat mencermati setiap dinamika yang terjadi secara objektif agar tidak mudah terprovokasi maupun dimanfaatkan oleh kepentingan politik tertentu.

“Oleh karena itu, kita umat Islam khususnya, bersama umat agama-agama lain, agar tenang tetapi tetap waspada, mencermati dan mengamati keadaan,” ujar Din.

MoneyTalk.id, Jakarta – Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi melontarkan kritik keras terhadap hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan dalam empat tahap pada periode 1999 hingga 2002. Menurutnya, perubahan fundamental terhadap konstitusi tersebut telah membawa dampak besar terhadap arah kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan dinilai membuka ruang munculnya praktik politik yang semakin jauh dari cita-cita awal para pendiri Republik Indonesia.

Muslim Arbi secara tajam menyoroti perubahan sistem ketatanegaraan pasca-amandemen, terutama mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Ia menilai perubahan tersebut telah menggeser secara mendasar bangunan konstitusional Indonesia.

“Akibat amandemen UUD 1945 pada 2002, lahirlah presiden dan wakil presiden model bapak-anak,” ujar Muslim Arbi dalam pandangannya, Senin (31/8/2026).

Pernyataan tersebut merupakan kritik politik dan hukum Muslim Arbi terhadap perkembangan demokrasi Indonesia kontemporer. Menurut dia, fenomena relasi keluarga dalam kontestasi dan kekuasaan politik perlu dibaca sebagai salah satu konsekuensi dari perubahan sistem politik dan ketatanegaraan pasca-Reformasi.

Secara historis, UUD 1945 memang mengalami empat kali perubahan, yakni pada 1999, 2000, 2001, dan 2002. Proses tersebut mengubah berbagai aspek mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, mulai dari kedudukan MPR, pembatasan kekuasaan Presiden, sistem pemilihan umum, penguatan DPR, pembentukan DPD, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial hingga pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat.

Sebelum amandemen, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR. Setelah perubahan konstitusi, sistem tersebut bergeser menjadi pemilihan langsung oleh rakyat. Perubahan ini juga mengubah kedudukan MPR yang sebelumnya dikenal sebagai lembaga tertinggi negara menjadi lembaga negara yang kedudukannya sejajar dengan lembaga-lembaga konstitusional lainnya.

Bagi Muslim Arbi, perubahan besar itu tidak cukup hanya dilihat sebagai keberhasilan agenda Reformasi. Ia justru mempertanyakan apakah proses dan hasil perubahan konstitusi tersebut masih sepenuhnya berpijak pada falsafah, jiwa, serta cita-cita kenegaraan Indonesia sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa.

Ia menilai persoalan mendasarnya bukan sekadar apakah Indonesia membutuhkan perubahan konstitusi atau tidak. Yang lebih penting, kata dia, adalah apakah perubahan tersebut tetap mempertahankan fondasi asli sistem kenegaraan Indonesia.

“Fundamental konstitusi bangsa Indonesia hancur,” demikian kritik keras yang disampaikan Muslim Arbi.

Menurut Muslim Arbi, demokrasi pasca-Reformasi seharusnya tidak hanya dimaknai melalui prosedur pemilihan langsung. Demokrasi, menurut pandangan kritisnya, harus tetap memiliki hubungan yang kuat dengan prinsip musyawarah, kedaulatan rakyat, etika kekuasaan, serta semangat Pancasila.

Persoalannya, perubahan sistem politik yang sangat besar justru dinilai telah menciptakan konsekuensi baru.

Pemilihan langsung memang memberikan rakyat hak untuk menentukan Presiden dan Wakil Presiden melalui suara secara langsung. Namun, sistem politik modern juga membutuhkan biaya politik besar, jaringan kekuasaan yang kuat, dukungan partai, mesin politik serta sumber daya ekonomi yang tidak sedikit.

Di titik inilah Muslim Arbi melihat munculnya persoalan serius.

Ketika kontestasi politik semakin mahal dan kekuasaan semakin terkonsentrasi pada kelompok-kelompok tertentu, ruang kompetisi politik, menurut kritik tersebut, berpotensi semakin didominasi oleh elite dan jejaring kekeluargaan.

Fenomena yang oleh Muslim disebut sebagai “model bapak-anak” menjadi simbol dari kekhawatirannya terhadap arah demokrasi Indonesia.

Bagi dia, persoalan tersebut bukan semata-mata menyangkut hubungan keluarga seseorang yang terlibat dalam politik. Kritiknya lebih jauh menyasar sistem yang dinilai memungkinkan kekuasaan politik terus berputar dalam lingkaran elite tertentu.

Muslim Arbi juga melontarkan tudingan yang lebih keras. Ia menilai amandemen UUD 1945 merupakan bagian dari “agenda asing” yang, menurut pandangannya, telah membawa Indonesia menjauh dari bangunan konstitusi asli.

Menurut kritiknya, perubahan yang dilakukan secara besar-besaran telah menyebabkan terjadinya pergeseran mendasar terhadap desain awal konstitusi Indonesia.

Salah satu perubahan paling mendasar adalah perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

Dalam sistem sebelum amandemen, MPR memiliki posisi sentral dalam struktur ketatanegaraan. Setelah amandemen, konsep tersebut berubah, dengan rumusan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Perubahan itu berimplikasi besar terhadap posisi MPR dan hubungan antarlembaga negara. MPR tidak lagi diposisikan sebagai lembaga tertinggi negara, sementara Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi dipilih oleh MPR, melainkan melalui pemilihan umum langsung.

Bagi kelompok yang mendukung amandemen, perubahan tersebut dianggap sebagai bagian dari demokratisasi dan upaya membangun sistem checks and balances.

Namun, bagi kalangan kritis seperti Muslim Arbi, pertanyaannya justru lebih mendasar: apakah Indonesia hanya membutuhkan demokrasi prosedural atau demokrasi yang tetap berakar pada sistem nilai dan filosofi bangsa?

Muslim melihat adanya risiko ketika konsep demokrasi diadopsi melalui perubahan kelembagaan yang sangat besar, tetapi tidak dibarengi dengan penguatan etika politik dan sistem perlindungan yang efektif terhadap dominasi elite.

Istilah politik dinasti selama ini menjadi salah satu isu yang terus muncul dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Keterlibatan anggota keluarga pejabat atau tokoh politik dalam kontestasi politik bukanlah fenomena baru.

Namun, dalam pandangan Muslim Arbi, fenomena tersebut kini harus dilihat lebih serius karena menyangkut kualitas demokrasi dan regenerasi kepemimpinan nasional.

Ketika jalur menuju kekuasaan semakin bergantung pada popularitas, modal politik, jaringan elite dan dukungan organisasi politik, maka masyarakat berpotensi menghadapi situasi di mana kesempatan politik tidak sepenuhnya terbuka secara setara.

“Model bapak-anak” yang disoroti Muslim menjadi metafora terhadap kekhawatiran munculnya reproduksi kekuasaan dalam lingkaran keluarga.

Kritik tersebut sekaligus menjadi peringatan bahwa demokrasi tidak otomatis menghasilkan pemerintahan yang semakin substantif hanya karena pemilihan dilakukan secara langsung.

Demokrasi tetap membutuhkan institusi yang kuat, penegakan hukum yang independen, partai politik yang demokratis, sistem rekrutmen kepemimpinan yang terbuka, serta kesadaran publik yang kritis.

Tanpa itu semua, sistem demokrasi dapat saja berjalan secara prosedural, tetapi tetap dikuasai oleh kelompok yang memiliki sumber daya politik paling besar.

Menariknya, perdebatan mengenai hasil amandemen UUD 1945 hingga kini belum pernah benar-benar berakhir.

Dalam diskursus yang berkembang di MPR, terdapat beragam pandangan mengenai masa depan konstitusi. Ada kelompok yang menganggap UUD hasil amandemen sudah memadai, ada yang menginginkan penyempurnaan terbatas, dan ada pula yang mendorong kajian lebih mendasar, termasuk gagasan kembali kepada naskah UUD 1945 sebelum amandemen dengan model penyempurnaan tertentu.

Artinya, kritik terhadap hasil amandemen bukanlah isu yang sepenuhnya baru dalam perdebatan ketatanegaraan Indonesia.

Namun, Muslim Arbi membawa kritik tersebut ke tingkat yang lebih keras. Ia mempertanyakan bukan hanya hasil teknis perubahan pasal-pasal, tetapi juga arah ideologis dan filosofis dari perubahan konstitusi itu sendiri.

Menurutnya, bangsa Indonesia harus berani melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perjalanan konstitusional pasca-2002.

Kritik Muslim Arbi dapat dibaca sebagai dorongan agar bangsa Indonesia tidak menganggap hasil amandemen UUD 1945 sebagai sesuatu yang tidak dapat dievaluasi.

Konstitusi, dalam negara demokratis, memang dapat menjadi objek kajian dan penyempurnaan melalui mekanisme konstitusional. Namun, setiap perubahan tentu harus dilakukan secara hati-hati karena menyangkut fondasi kehidupan bernegara.

Muslim menilai sudah saatnya dilakukan pembacaan ulang terhadap perjalanan bangsa setelah lebih dari dua dekade amandemen.

Apakah perubahan sistem ketatanegaraan benar-benar telah menghasilkan demokrasi yang lebih sehat?

Apakah kedaulatan rakyat semakin kuat?

Atau justru demokrasi semakin mahal dan kekuasaan semakin sulit diakses oleh masyarakat biasa?

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang, menurut pandangan Muslim Arbi, harus dijawab secara jujur.

Ia menilai bangsa Indonesia tidak boleh hanya bangga dengan prosedur demokrasi, tetapi harus memastikan bahwa sistem tersebut tidak menjauh dari cita-cita keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan nilai-nilai Pancasila.

Polemik mengenai amandemen UUD 1945 pada akhirnya bukan hanya perdebatan tentang pasal dan lembaga negara. Di baliknya terdapat pertarungan gagasan mengenai arah Indonesia.

Apakah Indonesia akan terus mempertahankan sistem hasil Reformasi sebagaimana sekarang?

Apakah diperlukan amandemen terbatas?

Atau justru diperlukan evaluasi lebih menyeluruh terhadap konstruksi konstitusi yang dibangun pada periode 1999–2002?

Muslim Arbi memilih posisi kritis. Ia menilai perubahan konstitusi telah membawa dampak yang sangat besar dan tidak seluruhnya sesuai dengan cita-cita awal bangsa.

Kritiknya mengenai lahirnya “presiden dan wapres model bapak-anak” menjadi simbol kegelisahan terhadap kemungkinan semakin menguatnya politik kekerabatan dan konsentrasi kekuasaan di tengah sistem demokrasi elektoral.

Sementara tudingannya bahwa amandemen merupakan “agenda asing” tetap menjadi sebuah pandangan yang memerlukan pembuktian dan kajian lebih lanjut, serta berbeda dengan penjelasan resmi mengenai tujuan amandemen yang dikemukakan MPR.

Namun satu hal yang tidak dapat dibantah: perubahan UUD 1945 pada 1999–2002 merupakan salah satu titik paling menentukan dalam sejarah ketatanegaraan modern Indonesia. Perubahan itu menggeser struktur kekuasaan, mengubah posisi MPR, menghadirkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, serta membentuk berbagai lembaga dan mekanisme baru dalam sistem ketatanegaraan.

MoneyTalk.id, Jakarta – Seorang pelajar kelas 12 Madrasah Aliyah Jamiat Kheir, Faturrohman (18), mengungkap pengalaman yang dialaminya saat kericuhan terjadi di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026).

Faturrohman mengaku menjadi korban pengeroyokan setelah dirinya diseret keluar dari gang yang berada di sekitar rumahnya. Ia menegaskan dirinya merupakan warga asli setempat dan tidak ikut dalam aksi demonstrasi maupun kerusuhan.

Kericuhan di Pejompongan terjadi setelah aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI dibubarkan. Peristiwa tersebut juga menyebabkan seorang warga Pejompongan, Bambang Setiawan (59), meninggal dunia.

Faturrohman yang merupakan tetangga Bambang mengatakan, dirinya tiba-tiba didatangi dan diseret oleh sejumlah orang yang tidak dikenalnya.

“Setelah itu mendorong saya sampai jatuh, (mereka) masuk ke sini dan menarik saya. Narik saya,” ungkap Fatur, dikutip dari Kompas.com, Ahad (30/8/2026).

Menurut kesaksiannya, setelah dikeluarkan dari gang, dirinya kemudian mengalami pemukulan dan tendangan dari sekelompok orang. Faturrohman selanjutnya dibawa menuju kawasan Gedung DPR/MPR RI.

Di lokasi tersebut, ia mengaku mendapatkan interogasi mengenai dugaan keterlibatannya dalam kerusuhan. Dalam proses itu, Faturrohman kembali mengaku mengalami kekerasan.

Ia menyebut pemukulan dilakukan menggunakan tangan kosong serta benda tumpul tipis yang bentuknya menyerupai penggaris.

“Ada pemaksaan. Ada (pemukulan) di bagian dada, terus punggung, kepala,” ujarnya.

Dari kawasan DPR/MPR RI, Faturrohman kemudian dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

“Pertama kan dari sini dibawa ke DPR, kemudian lanjut dibawa ke Polda,” kata Fatur.

Setelah menjalani pemeriksaan, Faturrohman akhirnya dipulangkan pada Jumat (28/8/2026) siang. Ia didampingi gurunya saat kembali ke rumah.

Kondisi Faturrohman disebut cukup memprihatinkan. Sejumlah luka terlihat pada bagian wajah, mata, mulut, dada hingga punggung.

Pada Jumat malam, Faturrohman juga mendapat kunjungan dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Dalam kunjungan tersebut, Pramono meminta agar Faturrohman mendapatkan perawatan medis.

“Sekarang mau dibawa ke RS Tarakan, tadi sudah ketemu pak gubernur, diminta dirawat saja di RS. Sekalian mau bikin visum,” ucap Rina, ibu Fatur.

Penjelasan Polisi

Sementara itu, pihak kepolisian memberikan penjelasan mengenai alasan Faturrohman sempat diamankan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, mengatakan Faturrohman diamankan karena diduga melakukan pelemparan batu ketika kerusuhan berlangsung.

Namun, terkait dugaan pengeroyokan yang dialami Faturrohman, polisi menyatakan masih melakukan pendalaman.

“Ya, memang diamankan di Subdit Kamneg yang bersangkutan pada saat melaksanakan aksi melakukan pelemparan. Ini juga sudah dalam proses pendalaman,” kata Budi dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jumat (28/8/2026).

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imannudin, menyampaikan bahwa Faturrohman telah dipulangkan. Menurutnya, pelajar tersebut dievakuasi polisi karena berada di tengah kerumunan massa ketika kerusuhan berlangsung.

Dengan demikian, keterangan mengenai dugaan pengeroyokan terhadap Faturrohman masih menjadi bagian dari proses pendalaman aparat kepolisian.

MoneyTalk.id,Jakarta – Ketua Dewan Direktur Great Institute, Syahganda Nainggolan, melontarkan analisis tajam terkait kemunculan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi bersama sejumlah tokoh dan elite relawan, termasuk Budi Arie Setiadi.

Menurut Syahganda, kemunculan sejumlah tokoh tersebut di ruang publik tidak bisa dilihat semata-mata sebagai pertemuan biasa. Ia menilai terdapat dinamika dan kepentingan politik yang patut dicermati, terutama setelah munculnya berbagai narasi mengenai masa depan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Syahganda menyoroti sebuah forum yang memperlihatkan Jokowi berada bersama sejumlah elite pendukungnya. Menurutnya, ketika pembicaraan dalam forum tersebut kemudian menjadi perhatian publik, pertanyaan mengenai apa yang sebenarnya sedang dipersiapkan pun menjadi relevan.

“Jokowi dan Budi Arie ketika muncul di publik, itu rapat lengkap elite-elite Jokowi dan kemudian bocor di media. Mereka ini berpikir kalau lewat Oktober maka Prabowo akan selamat sampai 2029,” kata Syahganda di channel yang Forum Keadilan Madilog, Senin (31/8/2026).

Ia kemudian menyoroti pernyataan Budi Arie dalam forum tersebut. Menurut Syahganda, ketika seorang tokoh politik melontarkan pertanyaan kepada massa relawan dan mendapatkan jawaban serempak berupa kesiapan, publik wajar mempertanyakan konteks politik di balik pernyataan tersebut.

“Ketika Budi Arie bertanya siap, kemudian massa relawan mengatakan siap. Nah, apa sebetulnya yang dipersiapkan?” ujarnya.

Bagi Syahganda, Budi Arie bukanlah sosok yang dapat dilepaskan dari konteks politik. Karena itu, ia memandang setiap pernyataan yang disampaikan tokoh politik perlu dibaca dalam konteks kepentingan dan agenda yang mungkin sedang dibangun.

“Dia kan politisi. Jadi motifnya pasti motif politik. Kepentingannya pasti ada sebagai insan politik,” tegasnya.

Lebih jauh, Syahganda menyampaikan analisisnya mengenai kelompok politik yang selama ini dikaitkan dengan Jokowi. Ia menilai inti kekuatan politik tersebut akan terus memikirkan bagaimana menjaga dan memperkuat masa depan politik Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, munculnya berbagai wacana politik belakangan ini perlu dibaca sebagai bagian dari pertarungan narasi menjelang periode-periode politik penting ke depan.

“Intinya Jokowi, inti daripada intinya geng Jokowi, pasti akan mengagendakan bagaimana Gibran bisa jadi,” kata Syahganda.

Ia juga menilai Jokowi memiliki posisi sentral dalam jaringan politik tersebut. Karena itu, menurut Syahganda, berbagai pernyataan yang muncul dari tokoh-tokoh di sekitarnya tidak dapat dipisahkan begitu saja dari kepemimpinan politik Jokowi.

“Sengaja Jokowi menginginkan agar urusan percepatan, agar urusan patahan sejarah itu menjadi wacana publik. Di forum itu pemimpinnya adalah Jokowi,” ujarnya.

Syahganda bahkan menyebut dinamika tersebut sebagai bentuk pembangunan agitasi dan propaganda politik melalui berbagai narasi yang secara bertahap dilemparkan ke ruang publik.

Ia mencontohkan sejumlah pernyataan dari tokoh-tokoh politik yang, menurutnya, turut membentuk atmosfer politik menjelang berbagai agenda aksi massa.

“Ada narasi yang dibangun. Pramono Anung membangun narasi silakan, tidak ada masalah asal aksi damai. Eggi Sudjana membangun narasi bahwa silakan menginap di kantor saya. Ditambah lagi narasi politik yang dilakukan oleh Budi Arie,” katanya.

Syahganda juga memberikan pandangannya mengenai aksi massa yang sebelumnya berlangsung. Ia menilai aksi tersebut tidak mencapai eskalasi seperti yang sebelumnya diperkirakan.

Menurut dia, salah satu faktor yang perlu menjadi perhatian adalah langkah aparat terhadap sejumlah pihak yang diduga memiliki hubungan dengan pendanaan aksi.

“Melempemnya aksi kemarin itu, menurut saya, karena kerja aparat. Pemeriksaan rekening,” ujar Syahganda.

Ia secara khusus menyinggung isu pemblokiran rekening seseorang yang disebutnya sebagai “Mas Botok”. Menurut Syahganda, langkah tersebut menimbulkan efek psikologis bagi pihak-pihak yang sebelumnya memberikan dukungan finansial.

“Pemblokiran rekening Botok ini memang mengagetkan buat para donatur. Takut dong donatur, karena sudah ketahuan siapa-siapa donaturnya,” katanya.

Pernyataan tersebut merupakan analisis Syahganda mengenai dinamika politik dan dampak psikologis dari penindakan atau pemeriksaan yang dilakukan aparat. Klaim mengenai motif, keterkaitan politik, maupun dampak terhadap pendanaan aksi tersebut memerlukan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.

Dalam bagian lain pernyataannya, Syahganda menilai tanggung jawab atas narasi politik yang muncul dalam forum para relawan tidak seharusnya hanya dibebankan kepada Budi Arie.

Menurut dia, Jokowi sebagai tokoh yang dinilainya memiliki posisi kepemimpinan dalam forum tersebut seharusnya memberikan penjelasan langsung kepada publik.

“Presiden ketujuh Jokowi harus membuat statement resmi. Dia memohon maaf atas statement yang muncul di situ bahwa itu tidak akan terulang lagi,” ujar Syahganda.

Ia menegaskan, menurut pandangannya, permintaan maaf tersebut tidak cukup jika hanya disampaikan oleh Budi Arie.

“Jadi bukan Budi Arie-nya yang minta maaf. Jokowinya. Jokowi dong. Dia kan pemimpinnya di situ,” tegasnya.