MoneyTalk.id, Jakarta – Pegiat media sosial Ferry Koto menyoroti hasil survei Poltracking Indonesia yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berada di angka 47 persen.
Melalui unggahan di akun media sosial X, Ferry Koto menuliskan kritik singkat namun tajam terkait hasil survei tersebut.
“Kalau masih ndak mau berubah, bercermin, bisa jadi tinggal 11% dari 100% pada survei Oktober nanti,” tulis Ferry Koto dalam unggahannya, Selasa (1/9/2026).
Pernyataan tersebut merespons unggahan Tirto.id yang memuat hasil Survei Poltracking mengenai tingkat kepuasan publik terhadap Kabinet Prabowo-Gibran.
Dalam unggahan yang beredar, survei tersebut mencatat sebanyak 47 persen publik menyatakan puas terhadap kinerja Kabinet Prabowo-Gibran. Angka tersebut kemudian menjadi bahan perbincangan di media sosial.
Ferry Koto menilai hasil survei tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Menurutnya, apabila tidak ada perubahan dan pemerintah tidak melakukan introspeksi terhadap berbagai kritik yang berkembang di masyarakat, tingkat kepuasan publik berpotensi kembali mengalami penurunan.
Ungkapan “tinggal 11 persen” yang disampaikan Ferry Koto merupakan peringatan terhadap kemungkinan merosotnya tingkat kepuasan publik apabila pemerintah tetap mempertahankan pola dan kebijakan yang dinilai belum menjawab harapan masyarakat.
Unggahan tersebut juga mendapat beragam respons dari warganet. Sebagian menilai pemerintah memang perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan kinerja kabinet, sementara lainnya menganggap angka survei harus dibaca secara lebih komprehensif dengan melihat metodologi, periode survei, serta faktor-faktor yang memengaruhi persepsi publik.
Di tengah dinamika politik dan ekonomi yang terus berkembang, hasil survei kepuasan publik kerap menjadi salah satu indikator untuk membaca tingkat penerimaan masyarakat terhadap arah kebijakan pemerintah.
Meski demikian, kritik Ferry Koto menegaskan bahwa angka kepuasan publik tidak semestinya hanya dipandang sebagai statistik semata, melainkan juga sebagai alarm politik bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi, memperbaiki komunikasi, serta merespons berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat.
