MoneyTalk.id,Jakarta – Ketua Umum Projo, Budi Arie, menanggapi wacana sejumlah pihak yang disebut berencana menempuh jalur hukum terkait pernyataan dan pemikirannya yang belakangan menjadi sorotan.
Budi Arie menilai langkah hukum terhadap sebuah pendapat atau pemikiran perlu dipertimbangkan secara serius karena berpotensi menimbulkan dampak terhadap kebebasan berpendapat dan masa depan demokrasi di Indonesia.
Menurutnya, apabila pernyataan yang disampaikan dalam ruang demokrasi kemudian diproses secara hukum, hal itu dapat menjadi preseden terhadap banyak pihak lain yang juga kerap menyampaikan kritik maupun aspirasi politik.
“Kalau omongan saya diproses hukum, bagaimana dengan puluhan ribu orang yang bicara soal turunkan presiden dan sebagainya? Berapa banyak orang yang akan diproses secara hukum? Ada podcaster, pengamat, dan banyak pihak lainnya,” kata Budi Arie di podcast Sinkos Indonesia, Selasa (1/9/2026).
Ia menegaskan bahwa dirinya secara pribadi tidak mempermasalahkan adanya perbedaan pandangan. Namun, ia mengingatkan agar perbedaan pendapat tidak serta-merta dibawa ke ranah hukum.
Budi Arie mengaku lebih memilih menjaga ruang kebebasan berekspresi sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Menurut dia, setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi dan pandangan, meskipun pendapat tersebut berbeda satu sama lain.
“Saya orang yang tidak setuju kalau semua hal dibawa seperti itu. Biarkan saja, itu kebebasan berpendapat. Semua orang berbicara sesuai aspirasi dan keinginannya. Pendapat orang mungkin berbeda, tidak ada masalah,” ujarnya.
Budi Arie juga menepis anggapan bahwa dirinya khawatir terhadap kemungkinan adanya proses hukum terhadap dirinya. Ia menegaskan, kekhawatiran utamanya justru berkaitan dengan dampak yang lebih luas terhadap kualitas demokrasi di Indonesia.
“Bukan saya khawatir tentang nasib saya. Saya khawatir tentang demokrasi. Kalau sampai itu terjadi, nasib demokrasi kita bagaimana?” katanya.
Ia mempertanyakan dampak yang mungkin muncul apabila masyarakat menjadi takut menyampaikan pendapat karena khawatir berhadapan dengan proses hukum.
Menurutnya, kondisi tersebut dapat memengaruhi berbagai kelompok, mulai dari kalangan kampus, wartawan, media, pengamat hingga masyarakat umum yang ingin menyampaikan kritik terhadap pemerintah maupun kekuasaan.
“Nanti semua orang tidak berani ngomong. Kampus bagaimana, wartawan bagaimana, media bagaimana. Kalau semua diproses, ini justru buruk buat demokrasi,” tegasnya.
Budi Arie menilai proses hukum terhadap pernyataan yang menurutnya merupakan bagian dari kebebasan berpendapat dapat menjadi pelajaran buruk bagi perkembangan demokrasi Indonesia.
Meski demikian, ia mempersilakan pihak-pihak yang keberatan terhadap pernyataannya untuk mengambil langkah sesuai dengan pandangan mereka.
Namun, Budi Arie mengingatkan bahwa setiap langkah memiliki konsekuensi terhadap sejarah perjalanan demokrasi di Indonesia.
“Kalau teman-teman mau melaporkan saya, silakan saja, tidak apa-apa. Tapi kalian harus ingat, kalian telah membuat sejarah gelap buat demokrasi di Indonesia,” ujarnya.
Menurut Budi Arie, sejarah gelap yang dimaksud adalah ketika ruang kebebasan berpendapat semakin menyempit dan masyarakat merasa takut menyampaikan pandangan.
“Apa sejarah gelapnya? Kalian membunuh benih-benih demokrasi itu sendiri. Ini ancamannya untuk masa depan demokrasi, bukan ancaman kepada pribadi saya,” pungkasnya.
