16 November 2026

Projo

MoneyTalk.id,Jakarta – Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membuka kemungkinan berbagai konfigurasi politik menuju Pemilu 2029. Termasuk kemungkinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali berpasangan.

Pernyataan itu disampaikan Budi Arie ketika berbincang dengan pengamat politik Hendri Satrio. Dalam dialog tersebut, Hendri menanyakan kemungkinan Prabowo tidak lagi bersama Gibran pada Pilpres 2029.

“Jadi itu taktik politik,” ujar Budi Arie ketika membahas dinamika politik menuju 2029, Kamis (17/9/2026).

Ketika kembali ditanya apakah Gibran masih mungkin bersama Prabowo, Budi Arie menjawab bahwa seluruh kemungkinan masih terbuka.

“Semuanya masih mungkin menurut saya. Kalau saya bilang, kartunya masih dikocok, belum dibagi,” kata Budi Arie.

Budi Arie juga menjelaskan bahwa Pilpres 2029 akan memiliki dinamika berbeda dibandingkan Pemilu 2024. Pada 2029, Prabowo dan Gibran berstatus sebagai presiden dan wakil presiden petahana yang secara konstitusional masih memiliki hak untuk mencalonkan diri kembali.

Menurut Budi Arie, sejarah pemilihan presiden secara langsung sejak 2004 juga menunjukkan belum ada pasangan presiden dan wakil presiden yang kembali maju bersama untuk periode kedua.

“Sejak pemilihan presiden langsung 2004 zaman Pak SBY, tidak ada pasangan yang dua periode. Dulu SBY dengan JK, lalu Pak SBY dengan Budiono. Lalu Jokowi-JK, selanjutnya Jokowi dengan Ma’ruf Amin,” ujarnya.

Meski membuka seluruh kemungkinan, Budi Arie mengaku secara pribadi masih berharap Prabowo-Gibran dapat melanjutkan pemerintahan untuk periode kedua.

“Kalau kita mengharapkan begitu,” kata Budi Arie.

Dalam dialog tersebut, Budi Arie juga menyinggung hubungannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo serta relasi politik Jokowi dan Prabowo.

Ia menolak anggapan bahwa hubungan kedua tokoh tersebut harus dibaca sebagai hubungan yang pasti berujung perpisahan politik.

Menurut Budi Arie, baik Jokowi maupun Prabowo merupakan pemimpin yang memiliki kepentingan terhadap negara dan rakyat.

“Saya bilang begini, ini adalah pemimpin-pemimpin yang mengedepankan kepentingan negara dan rakyat,” katanya.

Budi Arie mengatakan dirinya pernah menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo sehingga mengetahui bagaimana Prabowo bekerja.

“Saya lihat beliau ini orang yang sangat konsen. Kalau di hitam itu dadanya merah putih,” ujar Budi Arie.

Ia kemudian menyamakan hal tersebut dengan Jokowi.

“Begitu juga Pak Jokowi. Enggak ada kepentingan lain,” katanya.

Budi Arie juga menyebut sejumlah pemimpin lain seperti Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri sebagai tokoh bangsa yang menurutnya patut dihormati.

“Makanya saya juga kadang-kadang sedih kalau pemimpin-pemimpin bangsa kita ini diadu domba. Enggaklah,” ujarnya.

Menurut dia, setiap pemimpin memiliki masa dan waktunya masing-masing. Perbedaan pandangan politik, kata Budi Arie, merupakan hal yang biasa dalam demokrasi.

“Kalau soal politik ya sudahlah, berbeda pendapat yang mungkin biasa. Jangan…” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Budi Arie juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap kasus keracunan makanan yang melibatkan anak-anak penerima program makan bergizi.

Ia menilai persoalan tersebut menjadi sangat sensitif karena menyangkut anak-anak dari keluarga kurang mampu.

“Jadi saya sedihnya gini loh kalau ngelihat laporan orang yang keracunan itu udah anak orang miskin keracunan, dosa banget,” ujar Budi Arie.

Budi Arie mengkritik pelaksanaan pemberian makanan kepada seluruh anak Indonesia apabila dalam pelaksanaannya masih terjadi persoalan keamanan pangan.

“Jadi beri makan ke seluruh anak Indonesia itu udah menurut saya eksekusi yang kurang tepat,” katanya.

MoneyTalk.id, Jakarta – Polemik pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan terjadinya percepatan pergantian kekuasaan sebelum Pemilu 2029 memasuki wilayah hukum setelah dirinya dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan makar dan penghasutan.

Di tengah proses tersebut, pengamat politik dan hukum Muslim Arbi meminta aparat kepolisian tidak berhenti pada pemeriksaan terhadap Budi Arie. Menurut dia, polisi juga perlu meminta keterangan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), terutama karena pernyataan kontroversial tersebut disampaikan ketika Budi Arie berada di samping Jokowi.

Muslim menilai posisi Jokowi dalam peristiwa tersebut penting diklarifikasi secara hukum maupun politik. Bukan berarti Jokowi otomatis dapat dianggap terlibat dalam dugaan tindak pidana, tetapi keberadaannya ketika pernyataan itu disampaikan, menurut Muslim, merupakan fakta yang patut dikonfirmasi kepada yang bersangkutan.

“Polisi harus memeriksa Jokowi,” demikian garis besar pandangan Muslim Arbi terkait polemik tersebut, Minggu (13/9/2026).

Menurut Muslim, pemeriksaan terhadap Jokowi diperlukan untuk mengetahui apakah mantan presiden tersebut mengetahui maksud pernyataan Budi Arie mengenai kemungkinan pergantian kekuasaan sebelum 2029, apakah pernah ada pembicaraan sebelumnya mengenai hal tersebut, serta bagaimana Jokowi memahami pernyataan yang disampaikan di hadapannya.

Persoalan itu menjadi penting karena pergantian kekuasaan nasional bukan persoalan politik biasa. Konstitusi telah mengatur secara tegas masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 7 UUD 1945 menyatakan Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Sementara Pasal 6A mengatur bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat.

Karena itu, Muslim berpandangan bahwa setiap pembicaraan mengenai percepatan pergantian kekuasaan harus dijelaskan secara terang: apakah yang dimaksud hanya analisis politik, wacana konstitusional, atau terdapat maksud untuk mengganti pemerintahan melalui mekanisme di luar ketentuan hukum.

Polemik bermula dari beredarnya video yang memperlihatkan Budi Arie menyampaikan pandangan mengenai kemungkinan adanya “percepatan” sebelum 2029. Pernyataan tersebut menjadi kontroversial karena muncul dalam suasana politik yang sensitif dan ketika Jokowi berada di samping Budi Arie.

Sejumlah pihak kemudian menafsirkan pernyataan tersebut sebagai indikasi adanya gagasan untuk mempercepat pergantian kekuasaan. Bahkan Gerakan Cinta Prabowo (GCP) melaporkan Budi Arie ke Bareskrim Polri pada 2 September 2026 dengan tuduhan dugaan makar dan penghasutan.

Kuasa hukum Budi Arie, Silas Dutu, meminta agar laporan tersebut diuji berdasarkan fakta, alat bukti, konteks pernyataan secara utuh, serta unsur pidana yang berlaku. Budi Arie sendiri telah menyampaikan permintaan maaf dan menyatakan bahwa pernyataannya merupakan analisis pribadi, serta membantah adanya kaitan pernyataan tersebut dengan Jokowi.

Di sinilah, menurut Muslim, justru penyelidikan polisi menjadi penting.

Muslim menilai aparat tidak boleh mengambil kesimpulan hanya berdasarkan potongan video atau tafsir politik. Sebaliknya, polisi harus menggali siapa yang mengetahui, siapa yang berbicara, apa maksud pembicaraan, apakah terdapat komunikasi atau perencanaan sebelumnya, dan apakah terdapat tindakan nyata setelah pernyataan tersebut.

Dengan kata lain, menurut Muslim, pemeriksaan terhadap Jokowi bukan berarti menetapkan Jokowi sebagai tersangka.

Pemeriksaan, kata dia, diperlukan untuk membuat terang suatu peristiwa yang telah dilaporkan kepada aparat penegak hukum.

Secara hukum, istilah makar mempunyai konsekuensi serius.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengaturan mengenai makar terdapat antara lain dalam Pasal 191, Pasal 192 dan Pasal 193.

Pasal 191 mengatur makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan maksud membunuh, merampas kemerdekaan, atau menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan. Ancaman pidananya sangat berat, mulai dari pidana mati, penjara seumur hidup, hingga penjara paling lama 20 tahun.

Pasal 192 mengatur makar dengan maksud agar sebagian atau seluruh wilayah Indonesia jatuh ke tangan kekuasaan asing atau untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan Pasal 193 mengatur makar terhadap pemerintah.

Ayat (1) Pasal 193 menyebut setiap orang yang melakukan makar dengan maksud menggulingkan pemerintah dapat dipidana penjara paling lama 12 tahun. Sementara pemimpin atau pengatur makar dapat dipidana penjara paling lama 15 tahun.

Artinya, untuk menyebut seseorang melakukan makar, penyidik tidak cukup hanya menemukan adanya pernyataan politik yang kontroversial.

Harus ditelusuri unsur pidananya.

Pertanyaannya kemudian adalah apakah terdapat maksud untuk menggulingkan pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 193, atau pernyataan tersebut sebenarnya hanya berupa analisis politik mengenai kemungkinan dinamika politik sebelum 2029.

Ini yang menurut Muslim harus dibuktikan melalui penyelidikan.

Selain dugaan makar, pihak pelapor juga mempersoalkan dugaan penghasutan.

Pasal 246 UU Nomor 1 Tahun 2023 mengatur bahwa setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut orang untuk melakukan tindak pidana atau menghasut orang untuk melawan penguasa umum dengan kekerasan dapat dipidana penjara paling lama empat tahun atau denda kategori V.

Penjelasan UU tersebut menerangkan bahwa “menghasut” berarti mendorong, mengajak atau membakar semangat orang supaya melakukan sesuatu. Penghasutan tersebut dapat dilakukan secara lisan atau tulisan dan harus dilakukan di muka umum.

Dengan demikian, polisi perlu melihat secara konkret apakah pernyataan Budi Arie memenuhi unsur tersebut.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan terjadinya percepatan Pemilu sebelum 2029 terus menuai polemik. Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo, H. Kurniawan, bahkan menyebut Budi Arie berpotensi dipanggil aparat penegak hukum dan kemungkinan besar menjadi tersangka.

Kurniawan menilai pernyataan Budi Arie mengenai kemungkinan terjadinya pergantian kepemimpinan sebelum waktunya tidak bisa dilepaskan dari situasi politik nasional, terlebih pernyataan tersebut muncul hanya beberapa hari menjelang aksi demonstrasi 27 Agustus 2026.

“Pak Prabowo selama ini kan sangat menghormati Pak Jokowi mantan presiden sebelumnya. Kenapa balasan dari seorang Budi Arie justru mempersiapkan pergantian pemimpin, mempercepat pergantian pemimpin sebelum tahun 2029?” kata Kurniawan di channel YouTube Obor Rakyat Reborn, Kamis (10/9/2026).

Menurut dia, waktu penyampaian pernyataan Budi Arie menjadi salah satu hal yang patut dipertanyakan. Sebab, pernyataan mengenai kemungkinan percepatan Pemilu tersebut muncul di tengah meningkatnya tensi politik menjelang aksi 27 Agustus.

“Apalagi disampaikan itu tiga hari sebelum aksi demo tanggal 27 Agustus kemarin. Berarti diam-diam kalian sudah mempersiapkan sesuatu,” ujarnya.

Kurniawan kemudian mengaitkan pernyataan tersebut dengan dinamika demonstrasi yang terjadi pada 27 Agustus 2026. Ia menilai ada pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan aksi massa untuk mengguncang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Kurniawan juga menyatakan bahwa pernyataan Budi Arie mengenai “percepatan sejarah” memiliki hubungan dengan kerusuhan 27 Agustus. Ia mempertanyakan mengapa pembicaraan mengenai percepatan pergantian kepemimpinan muncul begitu dekat dengan agenda demonstrasi tersebut.

Bagi Kurniawan, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan menjadi spekulasi politik semata. Ia menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo harus menunjukkan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum.

“Saya akan buktikan bahwa di era Prabowo tidak ada orang kebal hukum,” tegasnya.

Kurniawan bahkan menyebut terdapat pasal yang menurutnya dapat digunakan untuk menjerat Budi Arie apabila aparat penegak hukum menemukan unsur pidana dari pernyataan maupun tindakan yang dipersoalkan.

“Pasal yang diterapkan itu ada dua, Pasal 193 dan 246. Pasal 193 ini makar dengan ancaman 12 tahun dan Pasal 246 penghasutan,” kata Kurniawan.

Ia memperkirakan proses hukum terhadap Budi Arie akan segera bergerak.

“Budi Arie dalam hitungan waktu, berapa waktu ke depan, akan dipanggil dan kemungkinan besar jadi tersangka,” ujarnya.

Sementara itu, Budi Arie sebelumnya telah memberikan klarifikasi atas polemik pernyataannya. Pada 26 Agustus 2026, ia menyampaikan permohonan maaf dan menegaskan bahwa pembicaraan mengenai kemungkinan percepatan Pemilu merupakan analisis pribadinya. Budi Arie juga menyatakan pernyataan tersebut tidak berkaitan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

“Saya siap bertanggung jawab dan menerima segala konsekuensi karena analisa dan pernyataan saya tersebut,” kata Budi Arie dalam klarifikasinya.

Budi Arie juga menegaskan bahwa pernyataannya tidak mewakili Jokowi. Sementara pihak relawan Jokowi yang hadir dalam pertemuan tersebut menyebut pembicaraan dengan Jokowi tidak membahas upaya mengganti pemerintahan Prabowo-Gibran dan menegaskan dukungan terhadap pemerintahan hingga 2029.

Meski demikian, bagi Gerakan Cinta Prabowo, klarifikasi tersebut belum otomatis menghapus pertanyaan mengenai timing pernyataan Budi Arie.

Kurniawan menilai aparat penegak hukum perlu menguji seluruh rangkaian informasi secara objektif, termasuk apakah terdapat hubungan antara pernyataan mengenai percepatan kepemimpinan, dinamika politik menjelang 27 Agustus, serta pihak-pihak yang berada di balik berbagai gerakan politik tersebut.

Jika nantinya ditemukan unsur pidana dan bukti yang cukup, menurut Kurniawan, siapa pun yang terlibat harus diproses tanpa melihat posisi maupun kedekatan politiknya.

“Di era Prabowo tidak boleh ada orang kebal hukum,” tandasnya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Ketua Umum Projo, Budi Arie, menanggapi wacana sejumlah pihak yang disebut berencana menempuh jalur hukum terkait pernyataan dan pemikirannya yang belakangan menjadi sorotan.

Budi Arie menilai langkah hukum terhadap sebuah pendapat atau pemikiran perlu dipertimbangkan secara serius karena berpotensi menimbulkan dampak terhadap kebebasan berpendapat dan masa depan demokrasi di Indonesia.

Menurutnya, apabila pernyataan yang disampaikan dalam ruang demokrasi kemudian diproses secara hukum, hal itu dapat menjadi preseden terhadap banyak pihak lain yang juga kerap menyampaikan kritik maupun aspirasi politik.

“Kalau omongan saya diproses hukum, bagaimana dengan puluhan ribu orang yang bicara soal turunkan presiden dan sebagainya? Berapa banyak orang yang akan diproses secara hukum? Ada podcaster, pengamat, dan banyak pihak lainnya,” kata Budi Arie di podcast Sinkos Indonesia, Selasa (1/9/2026).

Ia menegaskan bahwa dirinya secara pribadi tidak mempermasalahkan adanya perbedaan pandangan. Namun, ia mengingatkan agar perbedaan pendapat tidak serta-merta dibawa ke ranah hukum.

Budi Arie mengaku lebih memilih menjaga ruang kebebasan berekspresi sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Menurut dia, setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi dan pandangan, meskipun pendapat tersebut berbeda satu sama lain.

“Saya orang yang tidak setuju kalau semua hal dibawa seperti itu. Biarkan saja, itu kebebasan berpendapat. Semua orang berbicara sesuai aspirasi dan keinginannya. Pendapat orang mungkin berbeda, tidak ada masalah,” ujarnya.

Budi Arie juga menepis anggapan bahwa dirinya khawatir terhadap kemungkinan adanya proses hukum terhadap dirinya. Ia menegaskan, kekhawatiran utamanya justru berkaitan dengan dampak yang lebih luas terhadap kualitas demokrasi di Indonesia.

“Bukan saya khawatir tentang nasib saya. Saya khawatir tentang demokrasi. Kalau sampai itu terjadi, nasib demokrasi kita bagaimana?” katanya.

Ia mempertanyakan dampak yang mungkin muncul apabila masyarakat menjadi takut menyampaikan pendapat karena khawatir berhadapan dengan proses hukum.

Menurutnya, kondisi tersebut dapat memengaruhi berbagai kelompok, mulai dari kalangan kampus, wartawan, media, pengamat hingga masyarakat umum yang ingin menyampaikan kritik terhadap pemerintah maupun kekuasaan.

“Nanti semua orang tidak berani ngomong. Kampus bagaimana, wartawan bagaimana, media bagaimana. Kalau semua diproses, ini justru buruk buat demokrasi,” tegasnya.

Budi Arie menilai proses hukum terhadap pernyataan yang menurutnya merupakan bagian dari kebebasan berpendapat dapat menjadi pelajaran buruk bagi perkembangan demokrasi Indonesia.

Meski demikian, ia mempersilakan pihak-pihak yang keberatan terhadap pernyataannya untuk mengambil langkah sesuai dengan pandangan mereka.

Namun, Budi Arie mengingatkan bahwa setiap langkah memiliki konsekuensi terhadap sejarah perjalanan demokrasi di Indonesia.

“Kalau teman-teman mau melaporkan saya, silakan saja, tidak apa-apa. Tapi kalian harus ingat, kalian telah membuat sejarah gelap buat demokrasi di Indonesia,” ujarnya.

Menurut Budi Arie, sejarah gelap yang dimaksud adalah ketika ruang kebebasan berpendapat semakin menyempit dan masyarakat merasa takut menyampaikan pandangan.

“Apa sejarah gelapnya? Kalian membunuh benih-benih demokrasi itu sendiri. Ini ancamannya untuk masa depan demokrasi, bukan ancaman kepada pribadi saya,” pungkasnya.

MoneyTalk.id, Jakarta – Guru Besar Universitas Nasional (Unas), Yuddy Chrisnandi, menyoroti pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi terkait prediksi politik bahwa kekuasaan Presiden Prabowo Subianto tidak akan bertahan hingga 2029.

Yuddy mempertanyakan sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang dinilai tidak menunjukkan keberatan terhadap pernyataan Budi Arie tersebut. Menurutnya, posisi Jokowi dalam tayangan saat Budi Arie menyampaikan pandangan politiknya menjadi perhatian publik.

“Pak Jokowi sepertinya, mohon maaf ini, tidak keberatan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Budi Arie terkait pernyataan insting politik kekuasaan Prabowo tidak sampai 2029,” kata Yuddy di podcast Forum Keadilan Madilog, Jumat (28/8/2026).

Ia menyebut Budi Arie selama ini kerap dianggap sebagai salah satu figur yang memiliki kedekatan politik dengan Jokowi. Karena itu, Yuddy menilai keberadaan Jokowi dalam situasi tersebut dapat memunculkan beragam tafsir politik.

Menurut Yuddy, apabila Jokowi mengetahui sebelumnya apa yang akan disampaikan Budi Arie, seharusnya Jokowi memilih untuk tidak berada dalam situasi tersebut.

“Pak Budi Arie ini dianggap corong Pak Jokowi. Andai saja Pak Jokowi mengetahui lebih dahulu apa yang akan disampaikan oleh Pak Budi Arie, sebaiknya Pak Jokowi tidak berada di situ,” ujarnya.

Bahkan, kata Yuddy, jika Jokowi memang menyetujui Budi Arie menyampaikan pandangannya, seharusnya hal tersebut disampaikan secara terpisah tanpa melibatkan kehadiran Jokowi.

“Kalaupun Pak Jokowi menyetujui apa yang akan disampaikan oleh Pak Budi Arie, dia mengatakan, ‘Silakan Anda bicara sendiri tanpa harus ada saya,’” lanjutnya.

Yuddy menilai tayangan berdurasi sekitar 2 menit 31 detik tersebut memperlihatkan keberanian Budi Arie dalam memberikan narasi politik yang dinilai menantang kekuasaan pemerintahan saat ini.

“Tayangan 2 menit 31 detik itu cukup berani. Pak Budi Arie men-challenge kekuasaan yang ada sekarang ini dengan pandangan-pandangan naratif berdasarkan insting arah pernyataannya,” katanya.

Guru Besar Unas itu menilai pernyataan Budi Arie perlu dianalisis secara serius untuk mengetahui pesan politik yang sebenarnya hendak dibangun. Ia mempertanyakan apakah narasi tersebut merupakan bentuk ajakan perlawanan politik, upaya agitasi, atau sekadar penegasan bahwa kelompok politik yang beraliansi dengan Projo dan Jokowi masih memiliki kekuatan.

“Apa? Apakah mengajak makar, sedang mengagitasi, menggerakkan satu semangat perlawanan, atau juga ingin memperlihatkan bahwa aktor-aktor politik yang beraliansi dengan Projo seperti Pak Jokowi ini masih ingin dianggap memiliki kekuatan atau apa? Kan perlu dianalisis,” tegasnya.

Namun demikian, Yuddy meminta agar pernyataan tersebut tidak dibiarkan berkembang menjadi narasi yang menimbulkan kesan adanya dualisme kekuasaan di tengah pemerintahan.

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto dan jajaran pemerintah harus tampil dengan narasi politik yang tegas bahwa kepemimpinan nasional saat ini berada sepenuhnya di tangan presiden yang sedang menjabat.

“Presiden Prabowo dan tim pemerintahnya tidak perlu ragu-ragu dengan narasi yang kuat yang menyatakan bahwa beliaulah pemimpinnya sekarang,” ujar Yuddy.

Ia menegaskan pentingnya menghentikan berbagai narasi politik yang berpotensi memunculkan persepsi adanya pusat kekuasaan lain di luar pemerintahan resmi.

“Jadi tidak ada lagi dualisme dalam narasi-narasi politik di publik,” pungkasnya.

MoneyTalk.d,Jakarta – Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi meminta Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi besar-besaran terhadap jajaran kabinetnya menyusul kerusuhan dalam aksi demonstrasi pada 27 Agustus 2026.

Muslim secara khusus menyoroti keberadaan figur-figur yang disebutnya sebagai bagian dari “Geng Solo” di lingkungan pemerintahan Prabowo. Menurut dia, Presiden perlu mengambil langkah tegas dengan mengganti para menteri yang dinilai memiliki kedekatan dengan jaringan politik mantan Presiden Joko Widodo.

“Prabowo harus ganti semua menteri Geng Solo. Jangan sampai orang-orang yang ada di dalam pemerintahan justru menjadi bagian dari skenario untuk melemahkan atau bahkan menjatuhkan Presiden Prabowo,” kata Muslim Arbi kepada wartawan, Jumat (28/8/2026).

Menurut Muslim, kerusuhan yang terjadi dalam demonstrasi 27 Agustus 2026 perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan aparat penegak hukum. Ia menduga terdapat skenario politik di balik situasi yang berkembang.

Muslim menilai, apabila situasi politik dan keamanan terus dibiarkan memburuk, kondisi tersebut berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menciptakan ketidakstabilan pemerintahan.

“Kerusuhan ini patut diduga bukan sekadar peristiwa biasa. Harus didalami, apakah ada skenario untuk menjatuhkan Prabowo sehingga kemudian terjadi perubahan kekuasaan dan Gibran yang naik,” ujarnya.

Meski demikian, dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui proses pemeriksaan dan penyelidikan oleh aparat yang berwenang.

Muslim juga menyoroti pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi yang belakangan menjadi polemik di tengah situasi politik nasional.

Menurutnya, aparat kepolisian perlu memeriksa Budi Arie untuk mendalami apakah terdapat unsur atau indikasi tindakan yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo.

“Polisi harus memeriksa Budi Arie. Pernyataannya perlu didalami karena ada indikasi yang bisa ditafsirkan sebagai upaya menjatuhkan atau melemahkan pemerintahan Prabowo,” tegas Muslim.

Ia menilai Presiden Prabowo tidak boleh mengabaikan berbagai dinamika politik yang berkembang, terutama jika terdapat kelompok-kelompok di sekitar kekuasaan yang memiliki agenda berbeda dengan kepentingan pemerintahan saat ini.

Karena itu, Muslim meminta Prabowo segera melakukan bersih-bersih kabinet dan memastikan seluruh pembantunya memiliki loyalitas penuh terhadap pemerintahan yang dipimpinnya.

“Presiden harus memastikan siapa yang benar-benar loyal kepada pemerintahannya dan siapa yang justru memiliki agenda politik lain. Jangan sampai Prabowo dikelilingi orang-orang yang bekerja untuk kepentingan kelompok tertentu,” katanya.

Muslim menegaskan, pergantian menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Menurut dia, momentum pasca kerusuhan 27 Agustus 2026 dapat menjadi bahan evaluasi bagi Prabowo untuk melakukan perombakan kabinet secara menyeluruh.

Di tengah meningkatnya tensi politik, Muslim berharap pemerintah dan aparat keamanan dapat mengusut secara transparan penyebab kerusuhan, termasuk kemungkinan adanya aktor atau kepentingan politik di balik aksi tersebut.

“Semua harus dibuka secara terang-benderang. Kalau ada pihak yang bermain dan memanfaatkan demonstrasi untuk agenda perebutan kekuasaan, maka harus ditindak sesuai hukum,” pungkasnya.

MoneyTalk.id, Jakarta – Pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan terjadinya perubahan politik sebelum Pemilu 2029 terus menjadi sorotan. Terlebih, pernyataan tersebut disampaikan ketika Budi Arie berada di samping Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi menilai situasi tersebut menimbulkan pertanyaan politik yang serius. Menurutnya, posisi Jokowi yang berada di samping Budi Arie ketika pernyataan itu disampaikan membuat publik wajar mempertanyakan apakah pernyataan tersebut sekadar pandangan pribadi atau memiliki konteks politik yang lebih luas.

“Jokowi menyetujui pernyataan Budi Arie,” kata Muslim Arbi dalam pandangannya terhadap polemik tersebut, Kamis (27/8/2026).

Muslim menilai, diamnya Jokowi ketika Budi Arie berbicara mengenai kemungkinan perubahan politik sebelum 2029 tidak bisa begitu saja dilepaskan dari dinamika politik nasional.

Polemik bermula dari video pertemuan Budi Arie bersama Jokowi yang beredar luas di media sosial pada 25 Agustus 2026.

Dalam video tersebut, Budi Arie membicarakan kemungkinan terjadinya perubahan politik yang lebih cepat daripada jadwal Pemilu 2029. Ia bahkan menyebut telah menyampaikan insting politik tersebut kepada Jokowi.

Budi Arie mengatakan dirinya mempunyai insting bahwa situasi politik yang sedang berkembang bisa saja tidak berlangsung hingga 2029. Dalam video itu, ia juga mengajak para pendukungnya untuk menyiapkan berbagai kemungkinan politik.

Pernyataan tersebut kemudian ditafsirkan sejumlah pihak sebagai sinyal mengenai kemungkinan perubahan pemerintahan sebelum masa jabatan Presiden Prabowo Subianto berakhir pada 2029.

Sejumlah pemberitaan bahkan menggunakan frasa “Prabowo tak sampai 2029” untuk menggambarkan implikasi politik dari pernyataan tersebut.

Padahal, secara resmi, Pemilu nasional berikutnya memang dijadwalkan pada 2029. KPU menyebut Pemilu 2029 sebagai pemilu nasional berikutnya, sementara Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 mengatur pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah mulai 2029.

Karena itu, ketika seorang elite politik berbicara mengenai kemungkinan “percepatan” sebelum 2029, pernyataan tersebut dengan sendirinya memiliki bobot politik yang besar.

Setelah pernyataannya viral dan menuai kontroversi, Budi Arie akhirnya memberikan klarifikasi.

Pada 26 Agustus 2026, Budi Arie meminta maaf atas pernyataan yang menimbulkan berbagai spekulasi. Ia menegaskan bahwa pernyataan mengenai kemungkinan percepatan politik tersebut merupakan analisis pribadi.

Budi Arie juga secara eksplisit membantah adanya kaitan antara pernyataannya dengan Jokowi.

“Saya Budi Arie Setiadi memohon maaf kepada pihak-pihak yang kurang berkenan dan nyaman dengan pernyataan saya tersebut,” demikian pernyataan Budi Arie sebagaimana diberitakan ANTARA.

Ia juga mengatakan pernyataan tersebut tidak berhubungan dengan Jokowi.

Klarifikasi itu penting karena video yang beredar memperlihatkan Budi Arie duduk berdekatan dengan Jokowi. Posisi tersebut kemudian menjadi salah satu faktor yang membuat pernyataannya berkembang menjadi isu politik yang lebih besar.

Jokowi Tidak Memberikan Respons Terbuka

Di sisi lain, pemberitaan mengenai video tersebut menunjukkan bahwa Jokowi tidak memberikan respons terbuka ketika Budi Arie menyampaikan pernyataan tersebut.

Rmol.id melaporkan Jokowi tidak terlihat memberikan reaksi ataupun anggukan ketika Budi Arie berbicara mengenai kemungkinan percepatan politik. Bahkan, dalam rekaman tersebut Jokowi disebut tidak melirik Budi Arie ketika pembicaraan berlangsung.

Fakta ini justru membuat persoalan menjadi menarik secara politik.

Sebab, ada dua kemungkinan pembacaan.

Pertama, diamnya Jokowi memang berarti tidak ada persetujuan apa pun dan Budi Arie benar-benar berbicara atas nama dirinya sendiri.

Kedua, diamnya Jokowi dapat dibaca sebagai pilihan politik untuk tidak memberikan respons terhadap pernyataan yang berpotensi menimbulkan kontroversi.

Dari fakta yang tersedia, belum dapat disimpulkan bahwa Jokowi menyetujui pernyataan tersebut.

Namun, menurut Muslim Arbi, persoalan tersebut tidak berhenti pada soal apakah Jokowi mengangguk atau tidak.

Muslim Arbi melihat persoalan ini dari perspektif yang lebih panjang.

Ia menilai Jokowi merupakan politisi yang mampu memanfaatkan momentum politik. Menurut Muslim, karakter tersebut membuat gerak politik Jokowi tidak selalu dapat dibaca dari pernyataan terbuka.

“Jokowi itu politisi ulung yang bisa memanfaatkan momentum dan ingin terus berkuasa,” ujar Muslim.

Menurut dia, Jokowi selama ini kerap dianggap remeh oleh lawan-lawan politiknya.

Muslim menyebut ada pihak yang membiarkan Jokowi “diolok-olok” atau dianggap tidak memiliki kemampuan politik yang kuat. Namun, menurutnya, di balik persepsi tersebut Jokowi tetap memainkan strategi politik.

“Lawan politiknya membiarkan mengolok-olok dengan plongo-plongo, tetapi dia terus memainkan catur politik di Indonesia,” kata Muslim.

Dalam pandangan Muslim, politik tidak selalu berjalan melalui pernyataan resmi. Jaringan, komunikasi politik, hubungan antarelite, organisasi relawan, serta posisi orang-orang yang pernah berada dalam pemerintahan juga menjadi bagian dari permainan kekuasaan.

Muslim juga menyoroti keberadaan orang-orang yang sebelumnya berada dalam lingkar pemerintahan Jokowi dan kemudian tetap memiliki posisi atau pengaruh di era pemerintahan Prabowo.

Pemerintahan Prabowo sendiri saat ini menjalankan Kabinet Merah Putih. Dokumen resmi Sekretariat Kabinet mencatat susunan kabinet dan sejumlah perubahan jabatan sepanjang pemerintahan berjalan.

Dalam konteks politik, keberlanjutan sebagian jaringan elite dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya merupakan hal yang tidak otomatis berarti adanya kendali politik dari pemerintahan sebelumnya.

Karena itu, klaim bahwa “jejaring Jokowi masih ada” perlu dibaca sebagai analisis politik, bukan sebagai bukti bahwa Jokowi mengendalikan pemerintahan Prabowo.

Namun Muslim menilai keberadaan jaringan tersebut tetap relevan untuk membaca dinamika kekuasaan.

Menurutnya, hubungan politik antara Jokowi, Prabowo dan Gibran tidak dapat hanya dibaca dari hubungan formal antara Presiden dan Wakil Presiden.

Di sisi lain, fakta politik saat ini menunjukkan pemerintahan Prabowo tetap berjalan.

Pada 14 Agustus 2026, Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR dan DPD RI. Dalam agenda tersebut, Prabowo hadir sebagai Presiden Republik Indonesia bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pemerintah juga sedang memasuki tahun ketiga masa bakti DPR periode 2024-2029 dan menjalankan agenda pemerintahan serta penyusunan APBN 2027.

Artinya, secara konstitusional dan administratif, tidak ada informasi resmi yang menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo akan berhenti sebelum 2029.

Karena itu, pernyataan Budi Arie lebih tepat diposisikan sebagai spekulasi atau analisis politik, bukan fakta mengenai akan berakhirnya pemerintahan Prabowo.

Pernyataan tersebut menjadi sensitif karena tiga faktor.

Pertama, Budi Arie bukan tokoh politik biasa. Ia merupakan Ketua Umum Projo, organisasi relawan yang selama bertahun-tahun identik dengan dukungan terhadap Jokowi.

Kedua, pernyataan itu disampaikan ketika Budi Arie berada di samping Jokowi.

Ketiga, pernyataan tersebut muncul ketika politik nasional mulai memasuki fase persiapan menuju Pemilu 2029.

Dalam situasi seperti itu, satu kalimat mengenai kemungkinan perubahan politik sebelum 2029 dapat dibaca sebagai sinyal oleh berbagai kelompok politik.

Apalagi Budi Arie mengaku telah menyampaikan pandangannya kepada Jokowi.

Tidak mengherankan jika kemudian muncul spekulasi mengenai kemungkinan adanya skenario politik alternatif.

Projo kemudian berusaha memberikan konteks terhadap video yang beredar.

Sekjen DPP Projo Freddy Alex Damanik menyebut video yang beredar merupakan potongan dan tidak menggambarkan keseluruhan pembahasan dalam pertemuan tersebut. Projo juga menegaskan pembicaraan mencakup berbagai kemungkinan dinamika politik.

Artinya, potongan video tersebut tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menyimpulkan bahwa Projo sedang merancang perubahan pemerintahan.

Budi Arie sendiri kemudian memperkuat klarifikasi tersebut dengan menyatakan bahwa pernyataannya merupakan analisis pribadi.

Polemik ini pada akhirnya memperlihatkan bagaimana sebuah pernyataan elite dapat berkembang menjadi isu nasional.

Bagi pendukung pemerintahan Prabowo, pernyataan tersebut bisa dianggap sebagai spekulasi yang tidak berdasar.

Bagi pihak yang kritis terhadap pemerintahan, pernyataan tersebut dapat dibaca sebagai indikasi bahwa terdapat dinamika politik di balik layar.

Sementara bagi pengamat seperti Muslim Arbi, persoalannya justru terletak pada bagaimana jaringan dan aktor politik memainkan pengaruh di tengah perubahan konfigurasi kekuasaan.

Muslim tetap melihat rangkaian peristiwa tersebut sebagai bagian dari permainan catur politik yang lebih panjang.

Menurutnya, Jokowi tidak bisa dipandang hanya sebagai mantan presiden yang sudah meninggalkan arena kekuasaan. Ia masih memiliki jejaring politik, relawan, serta hubungan dengan berbagai kelompok elite.

Namun, satu hal yang sulit dibantah adalah bahwa nama Jokowi masih menjadi salah satu faktor penting dalam kalkulasi politik menuju 2029.

Terlebih, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra Jokowi saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden mendampingi Prabowo. Dalam berbagai agenda kenegaraan 2026, Prabowo dan Gibran masih tampil menjalankan pemerintahan sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Dengan demikian, polemik Budi Arie bukan hanya soal satu kalimat “tidak sampai 2029”.

Polemik itu membuka kembali pertanyaan yang lebih besar: seberapa jauh pengaruh Jokowi masih bekerja dalam peta kekuasaan pemerintahan Prabowo, dan bagaimana jejaring politik tersebut akan bergerak menghadapi Pemilu 2029?

Pertanyaan tersebut belum memiliki jawaban pasti.

Tetapi satu hal jelas, setelah video Budi Arie viral, perdebatan mengenai hubungan Jokowi, Prabowo, Gibran dan jaringan politik pendukung Jokowi kembali mengemuka.

Dan bagi Muslim Arbi, diamnya Jokowi justru menjadi bagian yang patut dicermati dalam membaca “catur politik” tersebut.

MoneyTalk.id, Jakarta – Aktivis 98 Yulian Paonganan alias Ongen melontarkan kritik tajam terhadap keberadaan Projo yang selama ini dikenal sebagai organisasi relawan pendukung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Ongen menyebut Projo sebagai relawan semu yang dinilai tidak memiliki bentuk gerakan politik yang jelas dan cenderung kembali mencuat ketika momentum politik mulai menghangat.

“Projo itu relawan semu. Ramai ketika ada kepentingan politik, setelah itu tidak jelas arahnya,” ujar Ongen dalam pernyataannya kepada wartawan, Selasa (25/8/2026).

Menurut Ongen, citra Projo sebagai organisasi relawan Jokowi membuat keberadaan kelompok tersebut sulit dilepaskan dari dinamika politik kekuasaan. Ia menilai aktivitas Projo lebih sering terlihat dalam mobilisasi politik dibandingkan gerakan kerelawanan yang konsisten.

Ongen bahkan menyebut fenomena tersebut secara satir mirip dengan istilah “kabinet bayangan” yang pernah digunakan Feri Amsari dan kawan-kawan untuk menggambarkan kelompok di luar struktur pemerintahan yang seolah memiliki pengaruh dalam menentukan arah politik.

“Kalau istilah kabinet bayangan yang dibikin Feri Amsari Cs itu, ya maksudnya cuma perumpamaan saja. Jangan dianggap sebagai kabinet resmi pemerintah,” kata Ongen.

Ia menegaskan Projo bukan bagian dari kabinet pemerintahan secara formal. Namun, menurutnya, kedekatan organisasi relawan dengan lingkaran kekuasaan sering membuat batas antara gerakan relawan dan kepentingan politik menjadi kabur.

“Projo identik dengan relawan Jokowi. Tapi pertanyaannya, setelah era Jokowi, Projo ini sebenarnya mau menjadi apa? Kalau hanya muncul ketika pemilu atau momentum politik, publik juga bisa menilai sendiri,” ujarnya.

Ongen juga menyindir sejumlah elite relawan yang menurutnya terlalu percaya diri dalam membaca arah politik nasional. Menurut dia, dinamika kekuasaan tidak bisa ditentukan hanya berdasarkan pernyataan elite organisasi relawan.

“Jangan merasa relawan adalah penentu kekuasaan. Kekuasaan itu ada mekanismenya, ada konstitusinya, dan ada rakyat yang menentukan,” tegas Ongen.

Kritik tersebut menempatkan kembali Projo dalam sorotan di tengah dinamika politik nasional yang semakin panas. Bagi Ongen, organisasi yang lahir dari gerakan relawan seharusnya mampu menunjukkan konsistensi perjuangan, bukan sekadar aktif ketika kontestasi politik berlangsung.

“Kalau relawan cuma ramai menjelang pemilu, lalu setelah itu sibuk mencari posisi dan pengaruh, publik berhak bertanya: ini sebenarnya relawan atau kendaraan politik?” pungkasnya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Menteri Negara Pemuda dan Olahraga periode 2004–2009, Dr. Adhyaksa Dault, meminta seluruh elite politik menahan diri dan tidak membuat spekulasi mengenai kemungkinan percepatan Pemilu 2029.

Pernyataan Adhyaksa Dault itu disampaikan melalui surat terbuka berjudul “Jangan Gaduhkan Demokrasi, Jangan Percepat Pemilu demi Ambisi Kekuasaan”, Rabu (26/8/2026), menyusul viralnya video Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi saat berbicara dalam sebuah forum yang dihadiri Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Dalam video tersebut, Budi Arie menyinggung kemungkinan adanya perubahan politik yang berlangsung lebih cepat dari Pemilu 2029. Ia bahkan mengatakan memiliki insting bahwa dinamika politik bisa bergerak lebih cepat dari jadwal tersebut dan meminta peserta forum memikirkan skenario apabila terjadi “percepatan”.

Adhyaksa menilai pernyataan mengenai kemungkinan percepatan pemilu tidak tepat disampaikan oleh seorang mantan menteri dan tokoh politik nasional.

“Saya menyesalkan pernyataan Budi Arie tersebut,” tulis Adhyaksa dalam surat terbukanya.

Menurut dia, demokrasi memang memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat, berbeda pandangan maupun mengkritik pemerintah. Namun, kebebasan tersebut harus disertai tanggung jawab moral dan kebangsaan.

“Pemilu 2029 masih jauh. Bangsa Indonesia saat ini seharusnya sedang berkonsentrasi membangun negara, bukan sibuk membangun spekulasi tentang bagaimana mempercepat pergantian kekuasaan,” tegasnya.

Adhyaksa juga mengingatkan agar rencana aksi demonstrasi yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Agustus 2026 tidak dikaitkan dengan agenda pergantian kekuasaan.

Sejumlah kelompok memang telah menyampaikan rencana aksi di Jakarta pada 27 Agustus. Salah satunya Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang membawa tuntutan terkait pengesahan RUU Perampasan Aset dan pemberantasan korupsi.

Menurut Adhyaksa, penyampaian aspirasi melalui demonstrasi merupakan bagian dari demokrasi sepanjang dilakukan secara damai dan sesuai hukum.

Namun, ia meminta agar hak masyarakat menyampaikan aspirasi tidak dicampuradukkan dengan spekulasi mengenai perubahan kekuasaan atau percepatan pemilu.

“Jangan mencampuradukkan hak rakyat untuk menyampaikan aspirasi dengan agenda politik pergantian kekuasaan,” katanya.

Dalam surat tersebut, Adhyaksa juga menyoroti posisi Joko Widodo yang berada di samping Budi Arie ketika pernyataan mengenai kemungkinan percepatan politik itu disampaikan.

Sebagai mantan Presiden RI, menurut Adhyaksa, Jokowi masih memiliki pengaruh dan dihormati sebagai tokoh bangsa. Karena itu, ia berharap pernyataan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan dapat segera diluruskan.

“Jangan sampai diamnya seorang tokoh ditafsirkan sebagai pembenaran,” ujarnya.

Meski demikian, Adhyaksa mengaku tidak ingin berspekulasi mengenai maksud Budi Arie.

Apalagi, Projo telah memberikan klarifikasi bahwa video yang beredar merupakan potongan dari forum yang membahas berbagai kemungkinan politik dan situasi kebangsaan. Sekjen Projo Freddy Alex Damanik juga menyebut forum tersebut merupakan silaturahmi relawan bersama Jokowi dan menegaskan Jokowi meminta para peserta tetap tenang.

Karena itu, Adhyaksa meminta persoalan tersebut dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan tafsir liar di tengah masyarakat.

Adhyaksa menyebut setidaknya ada tiga hal penting yang harus dijaga dalam situasi politik saat ini.

Pertama, cara berpikir dan cara berkehendak para politisi. Menurutnya, kepentingan bangsa harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun ambisi kekuasaan.

Kedua, netralitas TNI dan Polri. Ia mengingatkan agar institusi negara tidak ditarik ke dalam kepentingan politik praktis.

Ketiga, kekuatan kepemudaan. Adhyaksa berharap generasi muda tidak diwarisi budaya politik yang penuh kecurigaan, provokasi dan perebutan kekuasaan yang tidak sehat.

“Pemuda harus kita ajarkan bahwa politik adalah jalan pengabdian, bukan sekadar jalan menuju kekuasaan,” tegasnya.

Adhyaksa juga mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto merupakan presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat dan memiliki mandat konstitusional untuk menjalankan pemerintahan.

Karena itu, menurut dia, pemerintahan Prabowo harus diberi kesempatan untuk bekerja, membangun dan menyelesaikan program-programnya.

“Kalau kita memang mencintai Indonesia, mari kita kawal pemerintah agar bekerja dengan baik,” ujarnya.

Ia meminta kritik tetap disampaikan apabila terdapat kebijakan yang keliru, tetapi kritik sebaiknya disertai koreksi dan solusi, bukan dengan membangun spekulasi mengenai percepatan pemilu.

Adhyaksa juga mengingatkan kondisi masyarakat yang masih menghadapi berbagai persoalan, termasuk dampak bencana alam di sejumlah daerah.

Dalam kondisi tersebut, kata dia, bangsa Indonesia lebih membutuhkan ketenangan, solidaritas dan gotong royong daripada kegaduhan politik.

“Rakyat sudah lelah menjadi korban bencana. Jangan pula rakyat dijadikan korban ambisi kekuasaan,” katanya.

Di akhir surat terbukanya, Adhyaksa mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga demokrasi, konstitusi, netralitas TNI dan Polri serta persatuan nasional.

“Kekuasaan akan datang dan pergi. Jabatan akan datang dan pergi. Tetapi Indonesia harus tetap berdiri tegak,” pungkasnya.

MoneyTalk.id, Jakarta – Situasi politik nasional kembali memanas setelah pernyataan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, mengenai kemungkinan terjadinya percepatan kepemimpinan nasional sebelum 2029 menjadi sorotan.

Aktivis 98, mantan Ketua Umum Humanika sekaligus eks Sekjen Prodem, Andrianto Andri, menilai pernyataan tersebut tidak dapat dianggap sebagai pernyataan biasa, terlebih disampaikan Budi Arie di hadapan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Menurut Andrianto, posisi Budi Arie sebagai pimpinan organisasi relawan yang selama ini dikenal dekat dengan Jokowi membuat pernyataan tersebut memiliki dimensi politik yang serius.

“Sebagai relawan militan Jokowi, tentu ini bukan asal bicara. Apalagi ada Jokowi di sebelahnya,” ujar Andrianto dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (25/8/2026).

Andrianto bahkan menilai pernyataan tersebut dapat memunculkan dugaan adanya agenda politik untuk mendorong percepatan pergantian kepemimpinan nasional sebelum masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berakhir pada 2029.

Ia menyebut, publik berhak mempertanyakan apakah pernyataan tersebut merupakan pandangan pribadi Budi Arie atau mencerminkan sikap politik kelompok tertentu di sekitar Projo.

“Bisa jadi dugaan publik selama ini bahwa Projo bermain untuk menjatuhkan Prabowo sehingga Gibran naik menjadi relevan untuk dipertanyakan,” katanya.

Meski demikian, Andrianto menegaskan dugaan tersebut harus dibuktikan dengan fakta dan proses hukum, bukan sekadar spekulasi politik.

Ia juga mengkritik sikap Budi Arie yang dinilainya terlalu cepat memberikan penilaian terhadap pemerintahan Prabowo. Menurutnya, pemerintah saat ini tengah menghadapi persoalan ekonomi, politik, dan tata kelola yang merupakan akumulasi persoalan selama bertahun-tahun.

“Presiden Prabowo sedang berupaya melakukan pembenahan. Semua kerusakan selama 10 tahun tentu tidak mudah diselesaikan dalam waktu singkat,” ujar Andrianto.

Terkait perkara judi online yang pernah menyeret sejumlah pihak di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika saat Budi Arie menjabat, Andrianto meminta aparat penegak hukum bekerja secara transparan dan mengusut seluruh pihak yang memang memiliki keterkaitan berdasarkan alat bukti.

Ia menilai tidak boleh ada pihak yang kebal hukum apabila ditemukan bukti keterlibatan dalam perkara tersebut.

Andrianto juga menyoroti laporan harta kekayaan Budi Arie yang menurutnya mengalami peningkatan signifikan selama menjabat sebagai menteri. Ia meminta seluruh kekayaan pejabat publik diperiksa secara transparan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

“Jangan sampai ada kesan hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Kalau ada dugaan keterlibatan, silakan aparat membuktikan berdasarkan alat bukti,” tegasnya.

Lebih jauh, Andrianto mengingatkan bahwa wacana percepatan pergantian kepemimpinan nasional merupakan isu serius karena menyangkut konstitusi dan stabilitas politik nasional.

Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum maupun lembaga negara terkait mencermati setiap pernyataan politik yang berpotensi menimbulkan kegaduhan atau mengarah pada upaya inkonstitusional.

“Kalau ada dugaan penghasutan atau upaya makar, tentu harus diuji secara hukum. Jangan dibiarkan menjadi bola liar,” katanya.

Andrianto menegaskan kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari demokrasi. Namun, menurut dia, kritik harus dibedakan dengan upaya sistematis untuk mengganti pemerintahan di luar mekanisme konstitusional.

“Pergantian kepemimpinan nasional memiliki jalur konstitusional. Kalau ada keinginan mempercepatnya, harus jelas dasar hukum dan mekanismenya,” pungkasnya.