20 November 2026

News

MoneyTalk.id,Jakarta – Advokat Persaudaraan Islam (API) DPD DKI Jakarta menyampaikan sikap tegas terkait peristiwa demonstrasi pada 27 Agustus 2026 yang berujung pada tewasnya Bambang Setiawan.

Ketua API DPD DKI Jakarta, Irvan Ardiansyah, menegaskan bahwa seluruh rangkaian peristiwa harus diusut secara tuntas, transparan, dan tanpa intervensi dari pihak mana pun.

Dalam pernyataan sikap yang disampaikan API DPD DKI Jakarta, organisasi advokat tersebut meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan secara independen dan objektif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya terkait meninggalnya Bambang Setiawan.

“Proses hukum harus berjalan secara adil, transparan dan tidak boleh ada pihak yang kebal hukum,” demikian substansi sikap API DPD DKI Jakarta, Ahad (30/8/2026).

API DKI Jakarta menekankan sedikitnya delapan tuntutan. Pertama, aparat diminta mengusut secara tuntas dan transparan seluruh rangkaian peristiwa yang menyebabkan tewasnya Bambang Setiawan.

Kedua, penyelidikan harus dilakukan secara independen dan objektif sehingga fakta yang sebenarnya dapat terungkap secara terang.

Selanjutnya, API meminta proses hukum dijalankan terhadap setiap pihak yang terbukti terlibat dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

API DKI Jakarta juga mendesak agar hasil penyelidikan dan penyidikan dibuka secara transparan kepada publik. Menurut mereka, keterbukaan menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.

Selain itu, perhatian juga diminta diberikan kepada keluarga serta pihak-pihak yang terdampak akibat peristiwa tersebut. API menekankan pentingnya keadilan dan perlindungan hukum.

Dalam sikapnya, API DKI Jakarta juga menolak segala bentuk kriminalisasi maupun tindakan represif terhadap masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara damai.

“Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan memperoleh kepastian bahwa proses hukum berjalan secara adil,” tegas API DKI Jakarta.

Irvan Ardiansyah menegaskan, pengungkapan kasus ini tidak boleh berhenti pada narasi atau spekulasi. Aparat penegak hukum didorong bekerja secara profesional dengan mengedepankan fakta, alat bukti dan prinsip keadilan.

API DKI Jakarta menilai, penegakan hukum yang transparan sangat penting agar tidak muncul kecurigaan maupun ketidakpercayaan di tengah masyarakat.

Di tengah perhatian publik terhadap peristiwa tersebut, API DKI Jakarta berharap seluruh pihak dapat mengawal proses hukum secara objektif.

“Nyawa rakyat begitu mahal. Keadilan harus ditegakkan, kebenaran harus diungkap,” menjadi pesan utama dalam pernyataan sikap API DPD DKI Jakarta terkait peristiwa demonstrasi 27 Agustus 2026.

MoneyTalk.id, Jakarta – Praktisi hukum Damai Hari Lubis menyoroti persoalan pemblokiran rekening pribadi milik Cheng Hua yang sebelumnya disebut berisi dana sebesar Rp394.943.989, serta dugaan berkurangnya saldo sebesar Rp90.059.489.

Menurut Damai Hari Lubis, persoalan tersebut tidak dapat hanya dilihat dari adanya hubungan utang-piutang antara nasabah dengan bank. Yang harus diuji secara hukum, kata dia, adalah dasar kewenangan Bank Mandiri untuk memblokir rekening tabungan pribadi serta melakukan pendebitan atau pengalihan dana dari rekening tersebut.

“Kalau rekening yang diblokir merupakan rekening pribadi yang secara administrasi berbeda dengan rekening kredit atau fasilitas pinjaman, maka harus diperiksa secara jelas dasar hukumnya. Apakah ada klausul perjanjian yang memberikan kewenangan kepada bank untuk melakukan pemblokiran atau pendebitan terhadap rekening tersebut,” kata Damai Hari Lubis kepada wartawan, Ahad (30/8/2026).

Ia menilai, keberadaan utang tidak serta-merta dapat dijadikan alasan untuk mengambil atau memindahkan dana nasabah tanpa terlebih dahulu menjelaskan mekanisme dan dasar hukum yang digunakan.

Menurut Damai, dalam hukum perdata berlaku prinsip bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagaimana undang-undang. Prinsip tersebut dikenal melalui Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Karena itu, apabila Bank Mandiri mendasarkan tindakannya pada hubungan perjanjian kredit dengan Cheng Hua, maka menurut Damai, harus dilihat secara terang apakah perjanjian tersebut memang memuat klausul mengenai hak bank melakukan set-off, kompensasi, pendebitan, pemblokiran, atau penguasaan dana pada rekening lain milik debitur.

“Jangan sampai hubungan kredit dijadikan alasan umum untuk melakukan tindakan terhadap seluruh rekening nasabah. Harus ada dasar kontraktual dan mekanisme yang jelas,” tegasnya.

Damai juga menyoroti pengakuan Cheng Hua mengenai berkurangnya dana sebesar Rp90.059.489 dari rekening pribadinya pada 20 September 2024.

Menurut dia, persoalan paling mendasar adalah adanya kewajiban bagi pihak yang melakukan tindakan terhadap dana nasabah untuk dapat menjelaskan secara terbuka ke mana dana tersebut dialihkan, untuk pembayaran kewajiban apa, serta berdasarkan perjanjian atau ketentuan hukum apa tindakan tersebut dilakukan.

“Kalau benar ada pendebitan sebesar Rp90 juta, maka nasabah berhak meminta penjelasan dan bukti administrasi. Misalnya, apakah itu digunakan untuk pembayaran pokok utang, bunga, denda, biaya tertentu, atau dilakukan sebagai mekanisme kompensasi,” ujarnya.

Menurut Damai, tanpa penjelasan yang transparan, persoalan tersebut berpotensi menjadi sengketa keperdataan antara nasabah dan bank.

Ia mengingatkan bahwa hubungan antara bank dan nasabah bukan hanya didasarkan pada kepentingan bisnis, tetapi juga harus tunduk pada prinsip perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan mengatur prinsip perlindungan konsumen, perilaku pelaku usaha jasa keuangan, penyediaan informasi, layanan kepada konsumen, hingga mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa.

“Bank sebagai pelaku usaha jasa keuangan tentu harus mampu menjelaskan tindakan yang dilakukan terhadap dana konsumennya. Transparansi menjadi penting agar tidak muncul dugaan bahwa tindakan tersebut dilakukan secara sepihak,” kata Damai.

Lebih lanjut, Damai Hari Lubis mengatakan terdapat kemungkinan jalur hukum perdata apabila nasabah merasa dirugikan dan tidak mendapatkan penjelasan yang memadai.

Menurutnya, aspek pertama yang dapat diuji adalah wanprestasi, apabila tindakan yang dilakukan bank diduga tidak sesuai dengan isi perjanjian antara bank dan nasabah.

Aspek kedua adalah kemungkinan perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata, yang pada prinsipnya mengatur kewajiban pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian kepada pihak lain untuk mengganti kerugian tersebut.

Namun demikian, Damai menekankan bahwa penerapan Pasal 1365 tidak dapat dilakukan secara otomatis. Harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum, adanya kesalahan, kerugian, serta hubungan sebab akibat antara tindakan dan kerugian yang dialami.

“Semua itu tentu harus dibuktikan melalui dokumen. Nasabah harus membuka perjanjian kreditnya, perjanjian pembukaan rekening, mutasi rekening, surat pemberitahuan, serta seluruh dokumen yang berkaitan dengan pemblokiran dan pendebitan,” ujarnya.

Dalam kasus Cheng Hua, Damai menilai pengakuan adanya utang kepada Bank Mandiri harus dipisahkan dari pertanyaan mengenai mekanisme penguasaan atau pengurangan dana dalam rekening pribadi.

Cheng Hua sebelumnya mengakui memiliki kewajiban utang melalui rekening pinjaman yang berbeda. Namun, ia bersama kuasa hukumnya, Rico Vino, mempertanyakan pemblokiran rekening tabungan pribadi dan berkurangnya dana sebesar Rp90.059.489.

“Adanya utang memang merupakan fakta hukum yang penting. Tetapi tetap harus diuji bagaimana mekanisme penyelesaiannya. Apalagi menurut keterangan Cheng Hua, terdapat sejumlah agunan yang juga telah diproses melalui mekanisme lelang,” kata Damai.

Menurutnya, apabila terdapat pelunasan atau pengurangan kewajiban melalui penjualan agunan, maka perhitungan kewajiban debitur harus dilakukan secara transparan.

“Jangan sampai ada pembayaran ganda. Semua harus dihitung secara terbuka. Berapa nilai kewajiban, berapa hasil lelang agunan yang diperhitungkan, dan berapa sebenarnya sisa utang setelah seluruh transaksi dilakukan,” katanya.

Damai menyarankan agar Cheng Hua terlebih dahulu meminta penjelasan tertulis kepada Bank Mandiri mengenai seluruh rangkaian peristiwa tersebut.

Menurutnya, ada sejumlah pertanyaan yang seharusnya dijawab secara jelas, antara lain:

1. Apa dasar pemblokiran rekening pribadi Cheng Hua pada 5 September 2024?

2. Apakah terdapat klausul perjanjian yang memberikan kewenangan kepada bank untuk memblokir rekening tersebut?

3. Apa dasar pendebitan atau berkurangnya dana sebesar Rp90.059.489?

4. Ke rekening atau pos kewajiban mana dana tersebut diperhitungkan?

5. Apakah nasabah telah diberikan pemberitahuan sebelum atau setelah tindakan tersebut dilakukan?

6. Bagaimana perhitungan kewajiban Cheng Hua setelah sejumlah agunan diproses melalui mekanisme lelang?

“Kalau Bank Mandiri mempunyai dasar hukum dan dasar perjanjian, tentu hal itu harus dijelaskan kepada nasabah. Sebaliknya, kalau ternyata tindakan tersebut tidak mempunyai dasar yang cukup atau tidak sesuai prosedur, maka nasabah memiliki hak untuk menempuh mekanisme keberatan dan penyelesaian sengketa,” ujar Damai.

Regulasi OJK mengatur bahwa konsumen dapat menyampaikan pengaduan dan terdapat mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, termasuk penyelesaian melalui jalur di luar pengadilan maupun pengadilan setelah mekanisme pengaduan ditempuh sesuai ketentuan.

Sebelumnya, Cheng Hua mengaku rekening pribadinya tidak dapat digunakan ketika hendak melakukan transaksi melalui ATM Bank Mandiri di kawasan Gatot Subroto, Kota Jambi, pada 5 September 2024.

Saat itu, menurut keterangannya, saldo rekening mencapai Rp394.943.989.

Cheng Hua kemudian mendatangi pihak bank untuk meminta penjelasan. Pada 19 September 2024, menurut pengakuannya, ia memperoleh informasi bahwa pemblokiran tersebut berkaitan dengan kewajiban utang.

Namun, sehari kemudian, tepatnya pada 20 September 2024, Cheng Hua mengaku mendapati saldo rekeningnya berkurang sebesar Rp90.059.489.

Hingga kini, Cheng Hua menyatakan masih mempertanyakan ke mana dana tersebut dialihkan.

“Intinya saya ingin bertemu dan mendapatkan pernyataan resmi terkait uang Rp90 juta tersebut,” kata Cheng Hua.

Kuasa hukum Cheng Hua, Rico Vino, juga mempertanyakan dasar pemblokiran rekening dan pengurangan dana tersebut karena rekening yang dipersoalkan disebut sebagai rekening tabungan pribadi yang berbeda dari rekening pinjaman.

Damai Hari Lubis menilai persoalan tersebut harus diselesaikan berdasarkan dokumen dan argumentasi hukum, bukan sekadar berdasarkan klaim salah satu pihak.

“Dalam negara hukum, bank juga harus diberikan kesempatan menjelaskan dasar tindakannya. Tetapi nasabah pun mempunyai hak untuk meminta transparansi dan pertanggungjawaban atas setiap tindakan yang berdampak terhadap dananya,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak Bank Mandiri yang secara khusus menjelaskan dasar pemblokiran rekening dan pengurangan saldo sebagaimana diklaim Cheng Hua.

MoneyTalk.id, Jakarta – Penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) di PT Bank Central Asia Tbk atau BCA mendapat sorotan tajam dari Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi.

Sorotan itu mencuat menyusul polemik pemblokiran rekening atas nama Supriadi di BCA KCP Ponorogo yang disebut dilakukan atas permintaan Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri.

Uchok mempertanyakan penerapan prinsip independensi dan perlindungan terhadap kepentingan nasabah dalam kasus tersebut.

Menurut dia, secara prinsip, penerapan GCG di sektor perbankan seharusnya menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

“Prinsip-prinsip GCG di Bank BCA sangat bagus sekali. Nasabah simpan duit di BCA terasa seperti surga,” kata Uchok kepada wartawan, Ahad (30/8/2026).

Namun, Uchok kemudian melontarkan kritik keras terkait polemik pemblokiran rekening Supriadi.

Menurutnya, BCA selama ini menyatakan senantiasa bertindak profesional, objektif dalam setiap pengambilan keputusan, serta tidak mendapat tekanan atau intervensi dari pihak mana pun. BCA juga disebut menjunjung prinsip independensi dan menghindari benturan kepentingan.

“Namun penerapan prinsip-prinsip GCG di Bank BCA hanya mimpi dan hayalan di siang hari bolong,” ujar Uchok.

Ia mempertanyakan bagaimana prinsip independensi tersebut diterapkan ketika rekening nasabah dapat diblokir berdasarkan permintaan aparat penegak hukum, sementara menurut informasi yang disampaikan pihak kuasa hukum, pemilik rekening belum memperoleh penjelasan mengenai perkara pidana yang menjadi dasar tindakan tersebut.

“Prinsip tidak mendapat tekanan atau intervensi pihak lain itu dipertanyakan. Dalam kasus ini, rekening nasabah disebut diblokir atas permintaan Dittipidum Bareskrim Polri, sementara dasar perkara pidananya masih belum dijelaskan kepada pemilik rekening,” kata Uchok.

Uchok menilai polemik tersebut berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan apabila tidak segera diberikan penjelasan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurutnya, kasus pemblokiran rekening Supriadi perlu dijelaskan secara transparan, terutama terkait dasar hukum, status perkara, serta prosedur yang digunakan dalam proses pemblokiran.

“Kalau sudah begini, bukan hanya nasabah yang dirugikan. Tetapi Bank BCA juga bisa rugi citranya di mata publik,” tegasnya.

CBA pun mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan penelusuran dan meminta klarifikasi terkait pemblokiran rekening tersebut.

Uchok meminta OJK memastikan apakah seluruh prosedur perlindungan konsumen dan tata kelola perbankan telah dijalankan sesuai ketentuan.

“CBA mendesak OJK untuk membuka penyelidikan atas pemblokiran rekening Supriadi di Bank BCA KCP Ponorogo dan meminta klarifikasi kepada manajemen BCA,” ujarnya.

Polemik pemblokiran rekening tersebut sebelumnya juga dipertanyakan oleh kuasa hukum Supriadi, Megi Saputra dan Abdul Hamid.

Keduanya disebut telah mengirimkan surat kepada Bareskrim Polri pada 15 Juni 2026 untuk meminta klarifikasi sekaligus memohon pencabutan pemblokiran rekening.

Menurut keterangan pihak kuasa hukum, Supriadi belum pernah menerima panggilan dalam kapasitas sebagai tersangka maupun saksi. Mereka juga menyatakan belum memperoleh pemberitahuan resmi mengenai perkara yang menjadi dasar pemblokiran rekening tersebut.

Kondisi itu membuat kuasa hukum mempertanyakan sejumlah hal, mulai dari tindak pidana yang menjadi dasar pemblokiran, alasan rekening diblokir, pihak yang mengeluarkan perintah, hingga prosedur yang digunakan.

Megi Saputra melalui akun Threads @megi_saputra_ juga menyebut surat yang telah dikirimkan kepada Bareskrim belum memperoleh tanggapan tertulis.

Ia mengungkapkan, ketika mencoba meminta penjelasan melalui sambungan telepon, muncul pertanyaan mengenai perkara pidana yang dimaksud.

“Pidana apa?” demikian pertanyaan yang disebut disampaikan dalam komunikasi tersebut.

Pihak kuasa hukum menilai penjelasan mengenai dasar perkara menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik rekening.

Terlebih, pemblokiran secara langsung berdampak terhadap kemampuan nasabah melakukan transaksi keuangan.

Sebelumnya, BCA juga disebut menyatakan tidak memberikan salinan surat perintah pemblokiran kepada nasabah karena dokumen tersebut dinilai bersifat rahasia.

Namun, sikap tersebut justru memunculkan pertanyaan dari pihak kuasa hukum mengenai bagaimana pemilik rekening dapat mengetahui dasar dan alasan rekeningnya diblokir.

Kasus rekening Supriadi ini juga menjadi perhatian karena sebelumnya muncul informasi mengenai pemblokiran rekening milik Supriyono alias Mas Botok yang dikaitkan dengan aktivitas Aliansi Masyarakat Pati Bersatu.

Sementara dalam kasus Supriadi, berdasarkan dokumen yang diungkapkan pihak kuasa hukum, pemblokiran rekening secara administratif disebut dilakukan atas permintaan Dittipidum Bareskrim Polri.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat penjelasan tertulis dari Bareskrim Polri mengenai dasar perkara, status hukum Supriadi, serta alasan spesifik pemblokiran rekening tersebut, berdasarkan keterangan yang disampaikan kuasa hukumnya.

Karena itu, polemik pemblokiran rekening Supriadi kini memunculkan pertanyaan publik: jika prinsip independensi dan kehati-hatian menjadi bagian dari tata kelola perbankan, sejauh mana hak nasabah memperoleh kepastian dan penjelasan ketika akses terhadap uangnya dibatasi?

Kasus ini pun masih menunggu penjelasan resmi dari pihak Bareskrim Polri, BCA, dan OJK untuk memberikan gambaran yang utuh kepada publik.

MoneyTalk.id,Jakarta – Persoalan pemblokiran rekening dan berkurangnya dana nasabah mencuat di Jambi. Seorang nasabah bernama Cheng Hua mengaku rekening pribadinya di Bank Mandiri sempat diblokir ketika memiliki saldo sebesar Rp394.943.989.

Tak hanya itu, Cheng Hua juga mengaku mendapati saldo rekening pribadinya kemudian berkurang sebesar Rp90.059.489. Ia pun meminta Bank Mandiri memberikan penjelasan resmi mengenai dasar pemblokiran rekening serta ke mana dana puluhan juta rupiah tersebut dialihkan.

Berdasarkan kronologi yang disampaikan Cheng Hua kepada sejumlah media, persoalan itu bermula pada 5 September 2024. Saat hendak melakukan penarikan uang melalui ATM Bank Mandiri di kawasan Gatot Subroto, Kota Jambi, ia mengaku terkejut karena rekening pribadinya tidak dapat digunakan.

Menurut Cheng Hua, pada layar ATM muncul keterangan bahwa rekening miliknya telah terblokir.

“Saya kaget, tertulis di rekening pribadi saya terblokir,” ujar Cheng Hua.

Saat itu, menurut keterangannya, saldo yang tersimpan dalam rekening pribadi tersebut mencapai Rp394.943.989.

Merasa ada kejanggalan, Cheng Hua kemudian mendatangi pihak Bank Mandiri untuk meminta penjelasan mengenai pemblokiran tersebut.

Pada 19 September 2024, menurut Cheng Hua, pihak bank menyampaikan bahwa pemblokiran rekening berkaitan dengan persoalan kewajiban atau utang yang belum diselesaikannya.

Namun, persoalan justru semakin menjadi perhatian ketika sehari kemudian, pada 20 September 2024, Cheng Hua mengaku mendapati adanya pengurangan dana dari rekening pribadinya sebesar Rp90.059.489.

“Sampai saat ini, sudah hampir dua tahun saya masih menanyakan uang Rp90 juta tersebut dikemanakan,” ungkap Cheng Hua.

Cheng Hua mengakui dirinya memang memiliki kewajiban utang kepada Bank Mandiri melalui rekening pinjaman yang berbeda.

Namun, ia mempertanyakan alasan rekening tabungan pribadinya ikut diblokir dan dananya berkurang.

Menurut keterangan Cheng Hua dan kuasa hukumnya, Rico Vino, rekening yang dipersoalkan merupakan rekening tabungan pribadi dan berbeda dengan rekening pinjaman yang berkaitan dengan kewajiban utang.

Rico Vino mengatakan, pihaknya mempertanyakan dasar serta mekanisme pemblokiran rekening dan pengurangan dana sebesar Rp90.059.489 tersebut.

“Yang diblokir dan dialihkan dananya adalah rekening tabungan pribadi Cheng Hua yang tidak ada hubungannya dengan rekening pinjaman,” ujar Rico Vino dalam keterangannya kepada media.

Menurut Rico, persoalan utang Cheng Hua juga telah melalui proses penanganan dengan agunan yang dimiliki kliennya.

Cheng Hua menyebut terdapat lima agunan yang diproses melalui mekanisme lelang. Salah satu agunan, menurut keterangannya, telah terjual pada 12 September 2024.

Selang beberapa hari setelah proses tersebut, tepatnya 20 September 2024, Cheng Hua mengaku mengetahui dana sebesar Rp90.059.489 telah berkurang dari rekening pribadinya.

Rentetan peristiwa itu kemudian menjadi dasar pertanyaan Cheng Hua dan kuasa hukumnya mengenai hubungan antara persoalan utang, proses lelang agunan, pemblokiran rekening pribadi, dan berkurangnya dana puluhan juta rupiah tersebut.

Minta Penjelasan Resmi

Cheng Hua menegaskan bahwa dirinya tidak hanya mempersoalkan berkurangnya dana, tetapi juga mempertanyakan alasan dirinya mengaku tidak memperoleh pemberitahuan sebelumnya mengenai pemblokiran rekening maupun pengurangan saldo.

Ia berharap pihak Bank Mandiri, khususnya kantor cabang di Jambi yang menangani persoalan tersebut, dapat memberikan penjelasan terbuka dan resmi.

“Intinya saya ingin bertemu dan mendapatkan pernyataan resmi terkait uang Rp90 juta tersebut,” tegas Cheng Hua.

Sementara itu, berdasarkan penelusuran sejumlah pemberitaan yang terbit pada 28–29 Agustus 2026, kasus ini telah diberitakan oleh beberapa media dengan kronologi yang serupa, yakni pemblokiran rekening pada 5 September 2024, penjelasan mengenai persoalan utang pada 19 September 2024, dan pengurangan saldo sebesar Rp90.059.489 pada 20 September 2024.

Hingga berita ini ditulis, belum ditemukan keterangan resmi dari pihak Bank Mandiri yang secara khusus menjelaskan versi bank terkait tudingan pemblokiran rekening dan pengurangan dana sebagaimana disampaikan Cheng Hua. Karena itu, penjelasan dari pihak Bank Mandiri masih diperlukan untuk memberikan gambaran yang utuh dan berimbang mengenai persoalan tersebut.

Pihak Bank Mandiri memiliki hak jawab dan hak koreksi atas pemberitaan ini.

MoneyTalk.id,Jakarta – Kebakaran dilaporkan terjadi di kawasan belakang Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk (RS PIK), Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu (29/8/2026) siang. Kepulan asap tebal terlihat membubung tinggi dari area tersebut sekitar pukul 14.03 WIB.

Informasi mengenai kejadian itu diunggah Independen Sumatera pada Sabtu (29/8/2026) melalui laporan bertajuk “Info Jakarta”. Dalam unggahannya disebutkan, kebakaran terjadi di area yang berdekatan dengan fasilitas rumah sakit serta kawasan permukiman dan komersial.

“JAKARTA UTARA MEMBARA! Kebakaran melalap kawasan di belakang Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk (RS PIK), Penjaringan, siang ini!” demikian laporan tersebut.

Hingga laporan itu diunggah, objek atau bangunan yang terbakar belum diketahui secara resmi. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena lokasi kebakaran berada di dekat fasilitas kesehatan dan kawasan yang cukup padat aktivitas.

“Objek pasti yang terbakar di area belakang RS PIK masih belum teridentifikasi secara resmi,” tulis Independen Sumatera.

Dalam laporan tersebut juga disebutkan bahwa kepulan asap tebal dan lokasi kebakaran yang berdekatan dengan rumah sakit serta pemukiman menimbulkan kekhawatiran terkait dampak asap maupun kemungkinan api merambat ke bangunan di sekitar lokasi.

Selain berdampak terhadap lingkungan sekitar, kebakaran dilaporkan turut memengaruhi arus lalu lintas. Kendaraan dari arah PIK menuju Muara Karang disebut mengalami kemacetan parah dan tersendat.

Pengguna jalan yang hendak melintas di sekitar RS PIK juga diimbau mencari rute alternatif guna memberi ruang bagi kendaraan pemadam kebakaran menuju lokasi.

“Bagi pengguna jalan yang hendak melintas atau menuju area RS PIK, SANGAT DISARANKAN mencari rute alternatif untuk memberi jalan bagi armada mobil pemadam kebakaran!” demikian imbauan dalam laporan tersebut.

Sementara itu, penyebab kebakaran belum diketahui. Sejumlah kemungkinan menjadi sorotan publik, mulai dari instalasi listrik, lahan kosong hingga area komersial di sekitar rumah sakit.

Selain penyebab kebakaran, kesiapsiagaan sistem proteksi kebakaran di fasilitas vital seperti rumah sakit juga menjadi perhatian, mengingat lokasi insiden berada tidak jauh dari fasilitas medis.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi mengenai objek yang terbakar, penyebab kebakaran maupun jumlah kerugian dan korban akibat peristiwa tersebut. Media membuka informasi perkembangan lebih lanjut pihak berwenang dan petugas pemadam kebakaran di lapangan. Dan akan disiarkan.

MoneyTalk.id,Jakarta – Guru Besar Universitas Airlangga (UNAIR) Prof. Dr. Hendri Subiakto mengingatkan masyarakat agar tidak hanya melihat Undang-Undang (UU) Perampasan Aset dari sisi pemberantasan kejahatan, tetapi juga mencermati potensi penyalahgunaannya jika kewenangan besar tersebut berada di tangan penguasa dan aparat penegak hukum yang tidak berintegritas.

Peringatan tersebut disampaikan Prof. Hendri melalui pernyataannya pada 30 Agustus 2026 terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang tengah dipersiapkan untuk menjadi UU.

“Seandainya UU itu sudah disahkan dan pemegang kuasa Indonesia adalah orang yang zalim, sewenang-wenang, yang menggunakan UU dan hukum untuk kepentingan politik mereka, maka UU Perampasan Aset itu sangat berisiko tinggi untuk disalahgunakan,” ujar Hendri.

Menurutnya, kekhawatiran tersebut perlu menjadi perhatian serius dengan melihat pengalaman mengenai dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah aparat penegak hukum.

“Terutama belajar dari pengalaman banyaknya penegak hukum yang sangat korup. Ada Jaksa Agung Muda yang nyimpen harta gak masuk akal, ada jenderal polisi hingga hakim yang korup,” katanya.

Hendri menilai, persoalan utama bukan semata-mata terletak pada keberadaan UU Perampasan Aset, melainkan juga pada kualitas sumber daya manusia yang akan menjalankan kewenangan tersebut.

“Intinya selama SDM penegak hukum banyak yang korup dan rusak, hingga mereka hobi memainkan UU yang ada, dengan menerapkan secara serampangan seperti pengalaman UU ITE hingga UU Tipikor,” tutur Hendri.

Ia mengingatkan, penerapan hukum yang dilakukan secara sepihak berpotensi menimbulkan persoalan apabila instrumen hukum justru digunakan untuk menyasar pihak tertentu.

“Nyasar lebih banyak mengenai lawan politik, atau orang-orang yang jadi target dengan tafsir sepihak, UU Perampasan Aset berpotensi jadi sangat bahaya,” tegasnya.

Karena itu, Hendri menilai masyarakat perlu memahami substansi RUU Perampasan Aset secara lebih mendalam sebelum regulasi tersebut disahkan.

“Makanya sangat penting bagi kita memahami isi RUU Perampasan Aset yang lagi disiapkan segera menjadi UU,” katanya.

Ia juga mengajak masyarakat mengikuti pembahasan mengenai draf RUU tersebut agar publik dapat memahami kewenangan yang nantinya diberikan kepada negara melalui UU Perampasan Aset.

“Yuk kita ikuti peringatan teman kita yang membahas draft RUU yang lagi ramai dibahas ini,” ujar Hendri.

Pada akhirnya, Hendri mengingatkan agar negara tidak memberikan kewenangan yang berpotensi menjadi “check kosong” kepada penguasa maupun aparat penegak hukum.

“Intinya jangan sampai penguasa itu kita beri check kosong yang bisa dipakai sebagai senjata sembarangan menyasar mereka yang dianggap ‘musuh’ atau lemah dijadikan objek,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pembentuk UU dan pihak-pihak terkait yang mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset belum memberikan tanggapan atas kekhawatiran Prof. Hendri Subiakto tersebut. Ruang klarifikasi dan penjelasan dari pihak terkait tetap terbuka dan akan dipublikasikan secara proporsional.

MoneyTalk.id,Jakarta – Kabar membanggakan kembali datang dari keluarga besar SMP Muhammadiyah 1 Kudus (SPEMUKU). Dua atlet muda berbakat sekolah tersebut berhasil mengukir prestasi dalam ajang Kejuaraan Daerah (Kejurda) Tenis Jawa Tengah.

Zumeista Aqila, siswi kelas VII B, sukses meraih Juara 1 dalam kejuaraan tersebut. Sementara rekannya, Aqila Ilhan Mahira yang merupakan siswi kelas IX E, berhasil meraih Juara 2.

Prestasi tersebut menjadi kebanggaan bagi keluarga besar SPEMUKU. Keberhasilan kedua atlet muda itu tidak terlepas dari kerja keras, latihan yang dilakukan secara konsisten, semangat pantang menyerah, serta tekad untuk memberikan hasil terbaik.

Kepala SMP Muhammadiyah 1 Kudus, Ali Zamroni, menyampaikan rasa bangga dan apresiasinya atas prestasi yang berhasil diraih kedua siswinya.

“Kami sangat bangga dan bersyukur atas prestasi yang diraih oleh Zumeista Aqila dan Aqila Ilhan Mahira. Ini merupakan hasil dari kerja keras, kedisiplinan, serta semangat mereka dalam menjalani latihan dan pertandingan,” ujar Ali Zamroni.

Menurut Ali Zamroni, prestasi tersebut menunjukkan bahwa siswa SPEMUKU memiliki potensi besar untuk berkembang, tidak hanya dalam bidang akademik, tetapi juga di bidang nonakademik, termasuk olahraga.

Ia menegaskan bahwa pihak sekolah akan terus memberikan ruang dan dukungan kepada para siswa untuk mengembangkan bakat serta potensi yang dimiliki.

“Sekolah tidak hanya menjadi tempat untuk mengejar prestasi akademik. Kami juga ingin anak-anak memiliki kesempatan untuk mengembangkan bakatnya di berbagai bidang, termasuk olahraga. Prestasi seperti ini harus terus didukung dan menjadi inspirasi bagi siswa lainnya,” katanya.

Ali Zamroni juga menyampaikan terima kasih kepada para pelatih, guru pembimbing, serta orang tua yang telah memberikan dukungan kepada kedua atlet tersebut hingga mampu meraih prestasi di tingkat Jawa Tengah.

Menurutnya, keberhasilan Zumeista Aqila dan Aqila Ilhan Mahira diharapkan dapat memotivasi siswa SPEMUKU lainnya agar tidak ragu mengembangkan kemampuan dan mengejar cita-cita.

“Teruslah berlatih, jangan cepat puas, dan tetap rendah hati. Semoga prestasi ini menjadi langkah awal untuk meraih prestasi yang lebih tinggi lagi, baik di tingkat nasional maupun internasional,” tuturnya.

Pencapaian dua siswa tersebut sekaligus memperkuat komitmen SMP Muhammadiyah 1 Kudus dalam mendorong lahirnya generasi muda yang unggul, berkarakter, Islami, dan berprestasi.

Semangat para atlet muda itu juga sejalan dengan slogan perjuangan SPEMUKU, “Bermain dengan Hati, Menang dengan Prestasi!”

Keberhasilan di ajang Kejurda Tenis Jawa Tengah diharapkan menjadi awal lahirnya lebih banyak atlet dan juara masa depan yang mampu mengharumkan nama sekolah, Kabupaten Kudus, hingga Persyarikatan Muhammadiyah.

Dengan semangat kegigihan dan kerja keras, SPEMUKU terus mendorong para siswanya untuk menjadi generasi yang Islami dan Berprestasi.

Selamat dan sukses kepada Zumeista Aqila dan Aqila Ilhan Mahira. Terus berlatih, terus berjuang, dan ukir prestasi setinggi-tingginya!

MoneyTalk.id,Jakarta – Habib Rizieq Shihab mengecam keras dugaan pengerahan kelompok preman dalam kericuhan yang terjadi setelah aksi demonstrasi 27 Agustus di Jakarta. Ia meminta pemerintah membubarkan organisasi yang disebutnya sebagai organisasi preman serta menangkap dan memenjarakan para pimpinannya.

Pernyataan tersebut disampaikan Habib Rizieq saat berceramah di Jawa Timur. Ia mengaku mendapat banyak pertanyaan dari jamaah mengenai situasi Jakarta setelah aksi demonstrasi yang berlangsung pada 27 Agustus.

“Bagaimana situasi di Jakarta? Karena semalam Jakarta ramai, ada keos, ada bakar-bakaran, bahkan ada yang jadi korban meninggal dunia. Dan kebetulan kejadiannya di wilayah saya di Petamburan,” ujar Habib Rizieq dalam ceramahnya.

Menurut Habib Rizieq, kawasan sekitar Gedung DPR RI dikelilingi sejumlah wilayah, di antaranya Petamburan, Bendungan Hilir (Benhil), Pejompongan, Senayan, Palmerah, Slipi, dan Kemanggisan.

Ia mengatakan telah menyampaikan sejumlah nasihat dalam acara Maulid Nabi sebelum aksi demonstrasi 27 Agustus berlangsung. Nasihat itu ditujukan kepada pemerintah, TNI, Polri, DPR, para pendemo, masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan.

“Saya sampaikan nasihat sebelum terjadi demo 27 Agustus. Pertama pemerintah, kedua TNI, ketiga Polri, keempat DPR, kelima pendemo, keenam rakyat dan termasuk ormasnya,” katanya.

Habib Rizieq secara khusus meminta Presiden Prabowo Subianto dan aparat keamanan tidak menggunakan kelompok preman untuk menghadapi demonstrasi.

“Saya sampaikan juga kepada Bapak Presiden Prabowo, tolong ditahan aparatnya, jangan mengerahkan preman. Kepada kepolisian, tentara, jangan kerahkan preman,” tegasnya.

Ia menilai masyarakat dari berbagai daerah memiliki hak menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi dan tidak boleh dihalang-halangi.

“Dari Pati, Surabaya, Kalimantan silakan berunjuk rasa menyampaikan aspirasi, hak mereka. Tidak boleh dihalang-halangi,” ujarnya.

Namun, menurut Habib Rizieq, pengamanan demonstrasi tetap menjadi tugas aparat kepolisian. Polisi, katanya, dapat membubarkan demonstrasi apabila aksi berubah menjadi kerusuhan, perusakan, pembakaran, atau tindakan yang membahayakan nyawa.

“Polisi jaga keamanan selama demo dengan damai, kecuali demonya mulai ngerusak, ngebunuh, ngebakar, ngedarah,” katanya.

“Kalau demo terjadi keos karena provokasi, tugas polisi membubarkan para pendemo. Bukan tugas preman,” lanjutnya.

Soroti Dugaan Pengerahan Lima Truk

Habib Rizieq mengaku terkejut dengan adanya kelompok yang disebutnya sebagai preman dalam jumlah besar. Ia menyebut terdapat sekitar lima truk yang membawa kelompok tersebut, termasuk membawa bambu runcing.

“Saya kaget saudara, ada preman lima truk dengan bambu runcing. Tukang ojek juga digebukin, warga dikejar-kejar sampai ke rumahnya,” ujarnya.

Ia kemudian mengaitkan peristiwa tersebut dengan pesan yang sebelumnya telah disampaikannya kepada warga Jakarta agar mengantisipasi kemungkinan kerusuhan.

“Saya sudah berpesan kepada semua warga di Jakarta, kalau terjadi demo besar tanggal 27 Agustus, setiap gang ditutup dengan kawat berduri, warga jaga rumah masing-masing,” katanya.

Habib Rizieq juga menyampaikan seruan agar warga melindungi lingkungan apabila terjadi tindakan kekerasan atau perusakan terhadap permukiman.

“Kalau ada yang masuk merusak warga kita, mengganggu warga kita, kejar, hajar, habisi,” ucapnya.

Ia mengeklaim dugaan pengerahan kelompok tersebut kemudian masuk ke kampung-kampung dan menyeret sejumlah warga yang menurutnya tidak mengetahui persoalan demonstrasi.

“Ternyata betul saudara, preman ini saat demo 27 Agustus masuk ke kampung-kampung, orang diseret seenaknya,” katanya.

Habib Rizieq kemudian menyebut seorang pedagang cermin bernama Bambang yang menurutnya tidak mengetahui apa-apa, tetapi diseret, ditelanjangi, dan dianiaya hingga meninggal dunia.

“Ada Pak Bambang, pedagang cermin yang tidak tahu apa-apa, diseret, ditelanjangi, digebukin sampai mati,” ujarnya.

Ia juga menyebut seorang siswa Madrasah Aliyah kelas tiga yang menurutnya turut menjadi korban.

“Lalu ada seorang siswa Madrasah Aliyah kelas tiga, nggak tahu apa-apa, diseret dari depan rumahnya, digebukin,” katanya.

Pertanyakan Pernyataan Polisi

Habib Rizieq juga menyoroti pernyataan kepolisian yang disebutnya mengaku tidak mengetahui kelompok yang melakukan kekerasan tersebut.

“Polisi bilang, ‘Oh, kami nggak tahu, itu kelompok anarko.’ Bohong! Polisi tahu saudara,” kata Habib Rizieq.

Ia mempertanyakan bagaimana kelompok yang disebutnya berjumlah lima truk dapat tiba di lokasi apabila tidak diketahui aparat.

“Lima truk preman begitu tiba di lokasi aksi dikawal oleh Brimob. Bohong mereka tidak tahu,” ujarnya.

Ia bahkan mempertanyakan kemungkinan adanya pihak yang sengaja memancing situasi agar terjadi bentrokan.

“Jangan-jangan mancing, saudara,” katanya.

Minta Organisasi Preman Dibubarkan

Atas peristiwa tersebut, Habib Rizieq meminta Presiden Prabowo Subianto dan jajaran menteri mengambil tindakan tegas terhadap organisasi yang menurutnya menjadi wadah kelompok preman.

“Preman-preman di Jakarta jangan sok jago. Maka itu saya minta sekarang ini kepada Bapak Presiden Prabowo, kepada para menteri: organisasi preman dibubarkan, hanya mengganggu ketenangan masyarakat. Betul tidak?” tegasnya.

Ia juga meminta pimpinan kelompok tersebut diproses secara hukum.

“Pimpinan premannya tangkap dan jebloskan ke penjara,” kata Habib Rizieq.

Menurut dia, penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Ia membandingkan tindakan cepat aparat terhadap ulama dan kelompok keagamaan dengan penanganan terhadap kelompok yang disebutnya sebagai preman.

“Jangan kalau nangkap ustaz cepat, nangkap kiai cepat, nangkap habaib cepat, nangkap santri cepat,” ujarnya.

Dalam ceramah tersebut, Habib Rizieq kemudian meminta respons jamaah terkait sikap terhadap keberadaan preman.

“Saya mau tanya saudara, siap lawan preman?” tanyanya.

“Siap!” jawab jamaah.

“Siap usir preman?”

“Siap!” jawab jamaah secara serentak.

Warga Marah, Truk Perusuh Dirusak

Habib Rizieq juga menyinggung reaksi warga setelah munculnya dugaan pengerahan kelompok tersebut dalam aksi 27 Agustus.

“Aksi kemarin memang tidak disangka, kok bisa ada pengerahan preman dengan lima truk dengan tertib,” katanya.

Menurut dia, situasi kemudian memicu kemarahan warga hingga kendaraan yang disebutnya sebagai truk pengangkut kelompok tersebut dirusak.

“Pada akhirnya warga marah dan merusak truk pengangkut preman-preman. Jangan salahkan masyarakat membakar dan merusak truk,” ujarnya.

Pernyataan mengenai keterlibatan kelompok preman, pengawalan Brimob, identitas korban, serta rangkaian kekerasan dalam ceramah tersebut merupakan klaim dan penilaian Habib Rizieq.

Redaksi memberi ruang klarifikasi kepada pihak-pihak yang disebut dalam pernyataan tersebut. Klarifikasi akan dimuat secara proporsional sebagai bagian dari prinsip keberimbangan pemberitaan.

MoneyTalk.id, Jakarta – Aktivis politik kebangsaan, M. Hatta Taliwang, menyampaikan apresiasi terhadap arah perubahan mekanisme pemilihan pemimpin di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU) yang dinilainya semakin mendekati semangat sila keempat Pancasila serta jiwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana disahkan pada 18 Agustus 1945.

Menurut Hatta Taliwang, sistem pemilihan melalui mekanisme perwakilan dan musyawarah merupakan bagian penting dari prinsip “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”.

Ia menilai, langkah NU yang disebut beralih dari sistem pemungutan suara langsung atau one man one vote menuju model perwakilan melalui Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) merupakan sebuah pergeseran penting dalam mekanisme penentuan kepemimpinan organisasi.

“Sebagai pejuang kembali ke UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945, atau yang sering disebut UUD 1945 asli, kita mengucapkan selamat kepada NU atas pilihannya memilih pemimpin sesuai sila keempat Pancasila,” kata M. Hatta Taliwang dalam catatannya, Minggu (30/8/2026).

Menurutnya, perubahan tersebut menunjukkan pergeseran dari model yang lebih menekankan partisipasi individual secara langsung menuju sistem representasi berjenjang yang memberikan kewenangan kepada kelompok yang memiliki otoritas keagamaan dan moral.

Hatta menjelaskan, dalam pandangannya, terdapat sejumlah alasan yang sering dikemukakan di balik penggunaan model perwakilan dan musyawarah tersebut. Di antaranya adalah untuk menghindari politik uang, mencegah polarisasi tajam antarkelompok, serta menjaga agar pemimpin yang terpilih tidak semata-mata ditentukan oleh popularitas atau kekuatan mesin dukungan.

Hatta Taliwang menguraikan bahwa dalam mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU sebelumnya, bakal calon terlebih dahulu memperoleh dukungan dari unsur PCNU, PWNU dan PCINU.

Setelah melalui proses penjaringan dan memenuhi persyaratan dukungan, calon yang dianggap kuat kemudian meminta restu Rais Aam. Namun, menurut catatan Hatta, keputusan akhir tetap dikembalikan kepada peserta muktamar melalui pemungutan suara langsung dengan prinsip satu peserta memiliki satu suara.

“Jadi meski ada tahap restu Rais Aam, keputusan akhir tetap lewat pemungutan suara terbuka oleh seluruh peserta,” tulisnya.

Namun, dalam catatannya mengenai Muktamar ke-35 NU di Jombang pada Agustus 2026, Hatta menyebut adanya penggunaan model Ahlul Halli wal Aqdi atau AHWA.

Dalam model tersebut, nama-nama calon terlebih dahulu dijaring dari struktur organisasi, kemudian proses penentuan pemimpin diserahkan kepada majelis ulama atau kiai yang memiliki otoritas dalam menentukan figur yang dinilai layak memimpin.

Menurut Hatta, mekanisme tersebut menunjukkan adanya perubahan orientasi dari partisipasi individual secara langsung menuju representasi dan musyawarah berjenjang.

“Yang menentukan bukan lagi seluruh peserta, melainkan kelompok ulama yang dipercaya memiliki otoritas keilmuan dan moral,” demikian inti pandangan yang disampaikan Hatta.

Ia menilai legitimasi kepemimpinan dalam model tersebut tidak hanya bertumpu pada jumlah suara mayoritas, melainkan juga pada otoritas, kapasitas keilmuan serta penerimaan di kalangan organisasi.

Hatta Taliwang juga membandingkan mekanisme tersebut dengan sistem pemilihan pimpinan di Muhammadiyah yang selama ini menggunakan sistem formatur.

Dalam sistem tersebut, peserta muktamar tidak secara langsung memilih Ketua Umum. Mereka terlebih dahulu memilih sejumlah nama yang kemudian menjadi anggota formatur. Selanjutnya, para anggota formatur tersebut bermusyawarah untuk menentukan Ketua Umum dan jajaran pimpinan.

Menurut Hatta, pola tersebut memiliki semangat yang hampir sama, yakni menempatkan musyawarah dan perwakilan sebagai bagian utama dalam proses menentukan kepemimpinan.

“Peserta tidak memilih Ketua Umum secara langsung, tetapi memilih orang-orang yang kemudian dipercaya untuk menentukan kepemimpinan melalui musyawarah,” ujarnya.

Ia menilai sistem seperti itu dapat mengurangi potensi persaingan terbuka yang terlalu tajam dan polarisasi antarkelompok sebagaimana kerap terjadi dalam kontestasi politik berbasis popularitas.

Lebih jauh, Hatta Taliwang mempertanyakan mengapa pemilihan Presiden di Indonesia harus menggunakan sistem one man one vote, sementara sila keempat Pancasila secara eksplisit menekankan prinsip permusyawaratan dan perwakilan.

Ia mencatat bahwa partai politik pada umumnya juga memilih ketua umum melalui mekanisme perwakilan dan musyawarah dalam forum kongres, muktamar, munas maupun forum organisasi lainnya.

“Semua partai memilih ketua umum dengan sistem perwakilan dan musyawarah. Sekarang NU meninggalkan sistem one man one vote dalam memilih pemimpinnya sesuai sila keempat Pancasila. Mengapa memilih Presiden mesti one man one vote, meninggalkan spirit sila keempat Pancasila?” tulis Hatta.

Dalam catatan akhirnya, Hatta menilai terdapat perbedaan mendasar antara tiga model pemilihan tersebut.

Pada sistem pemilihan langsung, legitimasi pemimpin terutama bersumber dari dukungan mayoritas peserta melalui pemungutan suara.

Sementara dalam model AHWA, menurutnya, legitimasi lebih menekankan pada otoritas keilmuan, pengalaman dan kedalaman spiritual para ulama yang dipercaya menentukan pemimpin melalui musyawarah.

Adapun pada sistem formatur Muhammadiyah, legitimasi kepemimpinan berasal dari kombinasi representasi berjenjang dan musyawarah internal para formatur yang sebelumnya dipilih oleh peserta muktamar.

“Filosofinya adalah menghindari polarisasi, menjaga ukhuwah, dan menempatkan musyawarah sebagai jalan utama dalam menentukan kepemimpinan,” demikian pandangan M. Hatta Taliwang.

Ia pun menutup catatannya dengan menyampaikan harapan agar Muktamar NU dapat berjalan sukses dan menghasilkan kepemimpinan yang membawa kemaslahatan bagi organisasi, umat, bangsa dan negara.

“Sukses untuk Muktamar NU,” pungkas M. Hatta Taliwang.

MoneyTalk.id, Jakarta – Ketua Umum Front Persaudaraan Islam (FPI), Habib Muhammad bin Husein Alatas dan rombongan mengunjungi Faturohman (18), korban kekerasan yang diduga dilakukan oleh oknum dari sebuah organisasi kemasyarakatan, di RSUD Tarakan, Jakarta Pusat, Sabtu (27/8/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan moral kepada korban dan keluarganya.

Selain itu, Habib Muhammad takziyah di keluarga Bambang Setiyawan (60) yang meninggal oleh oknum ormas dalam kerusuhan di Pejompongan.

Dalam kesempatan itu, Habib Muhammad menyampaikan bahwa jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FPI juga menyiapkan bantuan hukum untuk mengawal proses penanganan perkara hingga tuntas.

“Kita datang untuk untuk memberikan dukungan, serta bantuan kepada pihak keluarga. Pihak keluarga saat ini menuntut haknya. Kami DPP FPI menyiapkan bantuan hukum untuk terus menuntut kasus ini sampai ketahuan,” ujar Habib Muhammad.

Menurutnya, kasus tersebut harus segera ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum. Habib Muhammad menyoroti adanya rekaman video yang beredar luas dan diduga memperlihatkan secara jelas sejumlah pihak yang terlibat dalam peristiwa kekerasan tersebut.

Ia pun meminta kepolisian agar tidak lambat dalam mengusut dan menindak para pelaku.

“Karena video beredar begitu luas, wajah-wajah pelaku sangat jelas. Sehingga kami menuntut kepada aparat hukum, terkhusus pihak kepolisian, untuk segera dan jangan berlambat-lambat,” katanya.

Habib Muhammad menilai tindakan premanisme yang dibiarkan berpotensi menimbulkan persoalan lebih luas dan dapat mengganggu stabilitas di tengah masyarakat.

“Karena premanisme kalau dibiarkan, ini bisa berbahaya dan bisa mengganggu stabilitas,” tegasnya.

Selain memberikan dukungan kepada korban, DPP FPI, kata Habib Muhammad, juga akan terus memantau perkembangan proses hukum. Pihak keluarga disebut telah memperoleh informasi bahwa kasus tersebut sedang dalam proses penanganan aparat.

“Pihak keluarga saat ini sudah mendapatkan janji dari pihak hukum bahwa kasus ini sudah diproses. Maka kemudian kita akan mengawal sampai proses itu berjalan. Pihak keluarga juga akan memberikan informasi kepada kita,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pengawalan terhadap kasus tersebut dilakukan secara aktif dan mengingatkan semua pihak agar tidak melakukan intimidasi terhadap keluarga korban.

“Artinya ini dalam pengawasan aktif. Jadi kita juga memberikan pesan kepada siapapun, jangan melakukan intimidasi kepada keluarga,” katanya.

Habib Muhammad menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sehingga segala bentuk tindakan kekerasan dan premanisme harus ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Dan kami ingatkan untuk jaga hukum. Negeri ini negeri hukum, bukan negeri preman. Negeri ini negeri yang punya aturan. Jadi mudah-mudahan Allah jaga,” pungkasnya.