21 November 2026

News

MoneyTalk.id, Jakarta – Pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan terjadinya perubahan politik sebelum Pemilu 2029 terus menjadi sorotan. Terlebih, pernyataan tersebut disampaikan ketika Budi Arie berada di samping Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi menilai situasi tersebut menimbulkan pertanyaan politik yang serius. Menurutnya, posisi Jokowi yang berada di samping Budi Arie ketika pernyataan itu disampaikan membuat publik wajar mempertanyakan apakah pernyataan tersebut sekadar pandangan pribadi atau memiliki konteks politik yang lebih luas.

“Jokowi menyetujui pernyataan Budi Arie,” kata Muslim Arbi dalam pandangannya terhadap polemik tersebut, Kamis (27/8/2026).

Muslim menilai, diamnya Jokowi ketika Budi Arie berbicara mengenai kemungkinan perubahan politik sebelum 2029 tidak bisa begitu saja dilepaskan dari dinamika politik nasional.

Polemik bermula dari video pertemuan Budi Arie bersama Jokowi yang beredar luas di media sosial pada 25 Agustus 2026.

Dalam video tersebut, Budi Arie membicarakan kemungkinan terjadinya perubahan politik yang lebih cepat daripada jadwal Pemilu 2029. Ia bahkan menyebut telah menyampaikan insting politik tersebut kepada Jokowi.

Budi Arie mengatakan dirinya mempunyai insting bahwa situasi politik yang sedang berkembang bisa saja tidak berlangsung hingga 2029. Dalam video itu, ia juga mengajak para pendukungnya untuk menyiapkan berbagai kemungkinan politik.

Pernyataan tersebut kemudian ditafsirkan sejumlah pihak sebagai sinyal mengenai kemungkinan perubahan pemerintahan sebelum masa jabatan Presiden Prabowo Subianto berakhir pada 2029.

Sejumlah pemberitaan bahkan menggunakan frasa “Prabowo tak sampai 2029” untuk menggambarkan implikasi politik dari pernyataan tersebut.

Padahal, secara resmi, Pemilu nasional berikutnya memang dijadwalkan pada 2029. KPU menyebut Pemilu 2029 sebagai pemilu nasional berikutnya, sementara Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 mengatur pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah mulai 2029.

Karena itu, ketika seorang elite politik berbicara mengenai kemungkinan “percepatan” sebelum 2029, pernyataan tersebut dengan sendirinya memiliki bobot politik yang besar.

Setelah pernyataannya viral dan menuai kontroversi, Budi Arie akhirnya memberikan klarifikasi.

Pada 26 Agustus 2026, Budi Arie meminta maaf atas pernyataan yang menimbulkan berbagai spekulasi. Ia menegaskan bahwa pernyataan mengenai kemungkinan percepatan politik tersebut merupakan analisis pribadi.

Budi Arie juga secara eksplisit membantah adanya kaitan antara pernyataannya dengan Jokowi.

“Saya Budi Arie Setiadi memohon maaf kepada pihak-pihak yang kurang berkenan dan nyaman dengan pernyataan saya tersebut,” demikian pernyataan Budi Arie sebagaimana diberitakan ANTARA.

Ia juga mengatakan pernyataan tersebut tidak berhubungan dengan Jokowi.

Klarifikasi itu penting karena video yang beredar memperlihatkan Budi Arie duduk berdekatan dengan Jokowi. Posisi tersebut kemudian menjadi salah satu faktor yang membuat pernyataannya berkembang menjadi isu politik yang lebih besar.

Jokowi Tidak Memberikan Respons Terbuka

Di sisi lain, pemberitaan mengenai video tersebut menunjukkan bahwa Jokowi tidak memberikan respons terbuka ketika Budi Arie menyampaikan pernyataan tersebut.

Rmol.id melaporkan Jokowi tidak terlihat memberikan reaksi ataupun anggukan ketika Budi Arie berbicara mengenai kemungkinan percepatan politik. Bahkan, dalam rekaman tersebut Jokowi disebut tidak melirik Budi Arie ketika pembicaraan berlangsung.

Fakta ini justru membuat persoalan menjadi menarik secara politik.

Sebab, ada dua kemungkinan pembacaan.

Pertama, diamnya Jokowi memang berarti tidak ada persetujuan apa pun dan Budi Arie benar-benar berbicara atas nama dirinya sendiri.

Kedua, diamnya Jokowi dapat dibaca sebagai pilihan politik untuk tidak memberikan respons terhadap pernyataan yang berpotensi menimbulkan kontroversi.

Dari fakta yang tersedia, belum dapat disimpulkan bahwa Jokowi menyetujui pernyataan tersebut.

Namun, menurut Muslim Arbi, persoalan tersebut tidak berhenti pada soal apakah Jokowi mengangguk atau tidak.

Muslim Arbi melihat persoalan ini dari perspektif yang lebih panjang.

Ia menilai Jokowi merupakan politisi yang mampu memanfaatkan momentum politik. Menurut Muslim, karakter tersebut membuat gerak politik Jokowi tidak selalu dapat dibaca dari pernyataan terbuka.

“Jokowi itu politisi ulung yang bisa memanfaatkan momentum dan ingin terus berkuasa,” ujar Muslim.

Menurut dia, Jokowi selama ini kerap dianggap remeh oleh lawan-lawan politiknya.

Muslim menyebut ada pihak yang membiarkan Jokowi “diolok-olok” atau dianggap tidak memiliki kemampuan politik yang kuat. Namun, menurutnya, di balik persepsi tersebut Jokowi tetap memainkan strategi politik.

“Lawan politiknya membiarkan mengolok-olok dengan plongo-plongo, tetapi dia terus memainkan catur politik di Indonesia,” kata Muslim.

Dalam pandangan Muslim, politik tidak selalu berjalan melalui pernyataan resmi. Jaringan, komunikasi politik, hubungan antarelite, organisasi relawan, serta posisi orang-orang yang pernah berada dalam pemerintahan juga menjadi bagian dari permainan kekuasaan.

Muslim juga menyoroti keberadaan orang-orang yang sebelumnya berada dalam lingkar pemerintahan Jokowi dan kemudian tetap memiliki posisi atau pengaruh di era pemerintahan Prabowo.

Pemerintahan Prabowo sendiri saat ini menjalankan Kabinet Merah Putih. Dokumen resmi Sekretariat Kabinet mencatat susunan kabinet dan sejumlah perubahan jabatan sepanjang pemerintahan berjalan.

Dalam konteks politik, keberlanjutan sebagian jaringan elite dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya merupakan hal yang tidak otomatis berarti adanya kendali politik dari pemerintahan sebelumnya.

Karena itu, klaim bahwa “jejaring Jokowi masih ada” perlu dibaca sebagai analisis politik, bukan sebagai bukti bahwa Jokowi mengendalikan pemerintahan Prabowo.

Namun Muslim menilai keberadaan jaringan tersebut tetap relevan untuk membaca dinamika kekuasaan.

Menurutnya, hubungan politik antara Jokowi, Prabowo dan Gibran tidak dapat hanya dibaca dari hubungan formal antara Presiden dan Wakil Presiden.

Di sisi lain, fakta politik saat ini menunjukkan pemerintahan Prabowo tetap berjalan.

Pada 14 Agustus 2026, Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR dan DPD RI. Dalam agenda tersebut, Prabowo hadir sebagai Presiden Republik Indonesia bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pemerintah juga sedang memasuki tahun ketiga masa bakti DPR periode 2024-2029 dan menjalankan agenda pemerintahan serta penyusunan APBN 2027.

Artinya, secara konstitusional dan administratif, tidak ada informasi resmi yang menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo akan berhenti sebelum 2029.

Karena itu, pernyataan Budi Arie lebih tepat diposisikan sebagai spekulasi atau analisis politik, bukan fakta mengenai akan berakhirnya pemerintahan Prabowo.

Pernyataan tersebut menjadi sensitif karena tiga faktor.

Pertama, Budi Arie bukan tokoh politik biasa. Ia merupakan Ketua Umum Projo, organisasi relawan yang selama bertahun-tahun identik dengan dukungan terhadap Jokowi.

Kedua, pernyataan itu disampaikan ketika Budi Arie berada di samping Jokowi.

Ketiga, pernyataan tersebut muncul ketika politik nasional mulai memasuki fase persiapan menuju Pemilu 2029.

Dalam situasi seperti itu, satu kalimat mengenai kemungkinan perubahan politik sebelum 2029 dapat dibaca sebagai sinyal oleh berbagai kelompok politik.

Apalagi Budi Arie mengaku telah menyampaikan pandangannya kepada Jokowi.

Tidak mengherankan jika kemudian muncul spekulasi mengenai kemungkinan adanya skenario politik alternatif.

Projo kemudian berusaha memberikan konteks terhadap video yang beredar.

Sekjen DPP Projo Freddy Alex Damanik menyebut video yang beredar merupakan potongan dan tidak menggambarkan keseluruhan pembahasan dalam pertemuan tersebut. Projo juga menegaskan pembicaraan mencakup berbagai kemungkinan dinamika politik.

Artinya, potongan video tersebut tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menyimpulkan bahwa Projo sedang merancang perubahan pemerintahan.

Budi Arie sendiri kemudian memperkuat klarifikasi tersebut dengan menyatakan bahwa pernyataannya merupakan analisis pribadi.

Polemik ini pada akhirnya memperlihatkan bagaimana sebuah pernyataan elite dapat berkembang menjadi isu nasional.

Bagi pendukung pemerintahan Prabowo, pernyataan tersebut bisa dianggap sebagai spekulasi yang tidak berdasar.

Bagi pihak yang kritis terhadap pemerintahan, pernyataan tersebut dapat dibaca sebagai indikasi bahwa terdapat dinamika politik di balik layar.

Sementara bagi pengamat seperti Muslim Arbi, persoalannya justru terletak pada bagaimana jaringan dan aktor politik memainkan pengaruh di tengah perubahan konfigurasi kekuasaan.

Muslim tetap melihat rangkaian peristiwa tersebut sebagai bagian dari permainan catur politik yang lebih panjang.

Menurutnya, Jokowi tidak bisa dipandang hanya sebagai mantan presiden yang sudah meninggalkan arena kekuasaan. Ia masih memiliki jejaring politik, relawan, serta hubungan dengan berbagai kelompok elite.

Namun, satu hal yang sulit dibantah adalah bahwa nama Jokowi masih menjadi salah satu faktor penting dalam kalkulasi politik menuju 2029.

Terlebih, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra Jokowi saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden mendampingi Prabowo. Dalam berbagai agenda kenegaraan 2026, Prabowo dan Gibran masih tampil menjalankan pemerintahan sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Dengan demikian, polemik Budi Arie bukan hanya soal satu kalimat “tidak sampai 2029”.

Polemik itu membuka kembali pertanyaan yang lebih besar: seberapa jauh pengaruh Jokowi masih bekerja dalam peta kekuasaan pemerintahan Prabowo, dan bagaimana jejaring politik tersebut akan bergerak menghadapi Pemilu 2029?

Pertanyaan tersebut belum memiliki jawaban pasti.

Tetapi satu hal jelas, setelah video Budi Arie viral, perdebatan mengenai hubungan Jokowi, Prabowo, Gibran dan jaringan politik pendukung Jokowi kembali mengemuka.

Dan bagi Muslim Arbi, diamnya Jokowi justru menjadi bagian yang patut dicermati dalam membaca “catur politik” tersebut.

MoneyTalk.id, Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara Dr. King Faisal Sulaiman menilai perombakan atau reshuffle kabinet menjadi kebutuhan mendesak bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut King Faisal, pemerintahan Prabowo-Gibran sejak awal berdiri di atas fondasi politik berupa koalisi besar (big tent coalition) yang merangkul hampir seluruh kekuatan politik di parlemen. Formasi tersebut dinilai berhasil memberikan basis dukungan politik yang relatif luas untuk menjaga stabilitas pemerintahan.

Namun, setelah pemerintahan berjalan, menurut dia, model koalisi yang sangat akomodatif mulai memperlihatkan sejumlah persoalan, terutama terkait efektivitas birokrasi, ego sektoral antarkementerian, hingga lambannya eksekusi sejumlah program prioritas pemerintah.

“Reshuffle kabinet bukan lagi sekadar opsi politik, melainkan kebutuhan mendesak,” kata King Faisal dalam pandangannya mengenai evaluasi pemerintahan Prabowo-Gibran, Kamis (27/8/2026).

Ia menjelaskan, tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pemerintahan saat ini harus diimbangi dengan kemampuan kabinet mengeksekusi program secara cepat dan tepat. Sejumlah program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan, hilirisasi, hingga penciptaan lapangan kerja membutuhkan koordinasi dan kepemimpinan yang kuat.

King Faisal menilai Presiden Prabowo perlu melakukan evaluasi berbasis kinerja atau merit-based evaluation terhadap seluruh jajaran kabinet.

Menurutnya, komposisi kabinet tidak boleh semata-mata dipertahankan demi menjaga keseimbangan politik koalisi. Kompetensi, rekam jejak, kemampuan manajerial, serta keberhasilan menjalankan program harus menjadi ukuran utama.

“Program strategis membutuhkan kecepatan eksekusi, ketepatan sasaran, dan inovasi manajerial tingkat tinggi,” ujarnya.

Ia menilai masih terdapat kementerian yang bekerja dengan pola birokrasi konvensional, lambat merespons perubahan situasi ekonomi maupun harga pangan, serta belum optimal dalam mengoordinasikan rantai pasok hingga ke daerah.

Jika kondisi tersebut terus dibiarkan, kata King Faisal, Presiden Prabowo justru akan ikut menanggung konsekuensi politik atas kegagalan atau lambannya program pemerintah.

Menurut dia, mempertahankan menteri yang dinilai tidak mampu bekerja secara optimal hanya demi menjaga keharmonisan koalisi berpotensi menjadi beban bagi pemerintahan.

Persoalan lain yang perlu menjadi perhatian adalah ego sektoral dalam birokrasi pemerintahan.

King Faisal mengatakan, program prioritas pemerintah pada dasarnya tidak dapat diselesaikan oleh satu kementerian saja. Dibutuhkan koordinasi lintas lembaga agar kebijakan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis dan agenda swasembada pangan. Kedua program tersebut membutuhkan koordinasi berbagai kementerian dan lembaga, termasuk sektor pertanian, kesehatan, perdagangan, Badan Gizi Nasional, serta pemerintah daerah.

“Program seperti Makan Bergizi Gratis atau cetak sawah tidak bisa hanya dikerjakan oleh satu kementerian. Butuh koordinasi ketat lintas kementerian dan pemerintah daerah,” katanya.

Karena itu, reshuffle menurut King Faisal harus diarahkan untuk menghadirkan figur yang memiliki orientasi pada hasil (output-driven), mampu bekerja lintas sektor, dan tidak membangun sekat birokrasi.

King Faisal juga menyoroti pentingnya menjaga pemerintahan dari potensi konflik kepentingan.

Menurutnya, di tengah sorotan publik terhadap hubungan antara kekuasaan, proyek strategis, dan kelompok modal, pemerintah harus memastikan pejabat yang menduduki posisi strategis memiliki integritas dan mampu menjaga jarak dari kepentingan bisnis pribadi maupun kelompok tertentu.

Ia menilai reshuffle dapat menjadi instrumen untuk memperkuat kredibilitas pemerintahan.

“Ketika posisi strategis di kabinet diisi figur yang bersih dari konflik kepentingan, persepsi publik tentang negara yang disandera oligarki dapat ditekan secara signifikan,” ujarnya.

Menurutnya, Presiden juga dapat menunjukkan kepemimpinan yang kuat dengan melakukan pergantian terhadap pembantu yang dianggap tidak mampu memenuhi standar kinerja atau berpotensi menimbulkan persoalan konflik kepentingan.

King Faisal menambahkan, keberhasilan pemerintahan pada akhirnya akan dinilai masyarakat dari kondisi kehidupan sehari-hari.

Masyarakat, terutama di tingkat akar rumput, kata dia, tidak hanya melihat pidato atau agenda politik pemerintah, tetapi juga merasakan langsung stabilitas harga kebutuhan pokok, kesempatan kerja, efektivitas bantuan sosial, dan kualitas pelayanan publik.

Karena itu, kebijakan kontroversial, lambannya respons terhadap persoalan ekonomi, maupun persoalan administrasi pemerintahan dapat berujung pada menurunnya kepercayaan masyarakat.

“Ketidakpuasan terhadap kinerja menteri pada akhirnya dapat terakumulasi menjadi erosi kepercayaan terhadap presiden,” katanya.

Ia menilai reshuffle yang dilakukan secara terukur justru dapat menjadi bentuk koreksi pemerintahan sekaligus menunjukkan bahwa Presiden Prabowo responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Pada akhirnya, King Faisal melihat reshuffle bukan sebagai tanda kepanikan politik pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sebaliknya, perombakan kabinet dapat dijadikan instrumen untuk melakukan penyegaran, mempercepat pelaksanaan program, sekaligus memperbaiki koordinasi pemerintahan.

Menurut dia, stabilitas politik melalui koalisi besar sudah relatif terbentuk. Tahap berikutnya adalah memastikan stabilitas tersebut menghasilkan kinerja pemerintahan yang nyata.

“Reshuffle kabinet bagi pemerintahan Prabowo bukanlah bentuk kepanikan politik, melainkan alat sterilisasi dan akselerasi,” tegasnya.

Ia pun mendorong agar Presiden Prabowo berani beralih dari politik akomodasi menuju politik kinerja.

Dengan mengganti menteri yang dianggap tidak kompeten, gagal mengeksekusi program prioritas, atau memiliki persoalan konflik kepentingan, King Faisal menilai pemerintah masih memiliki ruang untuk memperbaiki kinerja hingga akhir masa jabatan.

“Sudah saatnya politik akomodasi bergeser menjadi politik kinerja,” pungkasnya.

MoneyTalk.Id, Jakarta – Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Etnisitas Nusantara (DPP Persaudaraan PENA) mengingatkan masyarakat agar mewaspadai maraknya konten provokasi, hoaks, hasutan, dan fitnah di berbagai platform media sosial yang dinilai berpotensi mengganggu ketertiban serta kondusivitas masyarakat.

Ketua Umum DPP Persaudaraan PENA, Suhawi, mengatakan masyarakat perlu berhati-hati terhadap konten yang beredar di media sosial, terutama yang mengajak melakukan tindakan anarkisme, vandalisme, maupun perbuatan lain yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Suhawi juga meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh konten digital yang dibuat atau dimanipulasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI), serta berbagai mekanisme algoritma dan engagement di platform digital.

Menurut dia, fenomena tersebut perlu menjadi perhatian menjelang rencana aksi demonstrasi pada 27 Agustus 2026.

“Ketua Umum DPP Persaudaraan PENA berharap agar masyarakat mewaspadai konten-konten hasil rekayasa Artificial Intelligence (AI) dan Internet of Things (IoT) yang dikelola melalui algoritma dan engagement agar berdemonstrasi tanggal 27 Agustus 2026,” kata Suhawi dalam keterangan tertulis, Rabu (26/8/2026).

DPP Persaudaraan PENA selanjutnya menyerukan kepada seluruh elemen etnis dan kedaerahan di Indonesia agar tidak ikut menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, terutama konten yang mengandung hoaks, hasutan, provokasi, dan fitnah.

PENA menilai penyebaran informasi semacam itu dapat memicu perpecahan serta mengganggu kerukunan dan ketenteraman masyarakat.

Suhawi berharap penyampaian aspirasi oleh masyarakat tetap dilakukan secara tertib, damai dan substantif. Menurutnya, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi, tetapi harus dilakukan dengan tetap menjaga keamanan serta kondusivitas pembangunan.

“Jangan sampai aksi penyampaian aspirasi ditunggangi kelompok-kelompok serakahnomik yang rakus,” ujarnya.

Suhawi kemudian mengaitkan situasi tersebut dengan agenda pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi dan upaya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi.

Menurut dia, kelompok yang disebutnya sebagai “serakahnomik” diduga memiliki kepentingan untuk menyelamatkan aset yang selama ini diperoleh melalui praktik ekonomi yang merugikan negara.

“Kelompok serakahnomik sedang berupaya menyelamatkan diri dari perampasan aset koruptor yang sedang dilancarkan oleh pemerintah. Para pelaku underpricing dan underinvoicing makin tersudut,” kata Suhawi.

Ia menduga pihak-pihak tersebut berpotensi memanfaatkan momentum aksi 27 Agustus 2026 untuk kepentingan tertentu, termasuk menyembunyikan atau memindahkan aset.

“Karena itu Suhawi menduga kelompok-kelompok tersebut bermaksud menunggangi aksi 27 Agustus 2026, agar bisa kabur, menyembunyikan aset hasil perampokan atas kekayaan Indonesia selama ini,” ujarnya.

Meski demikian, tudingan tersebut merupakan dugaan yang disampaikan Suhawi dan memerlukan pembuktian lebih lanjut.

DPP Persaudaraan PENA kembali mengajak masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh informasi provokatif serta mengedepankan penyampaian aspirasi secara damai dan sesuai ketentuan hukum.

PENA juga menyerukan agar masyarakat menjaga persatuan dan tidak menjadikan perbedaan pilihan maupun pandangan politik sebagai alasan untuk memecah kerukunan bangsa.

MoneyTalk.id,Jakarta – Mantan Direktur E Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Brigjen TNI (Purn) Poernomo, meminta pemerintah dan aparat tidak bersikap represif menghadapi rencana demonstrasi pada 27 Agustus 2026 di depan Gedung DPR RI, Jakarta.

Poernomo menilai aksi tersebut perlu dilihat sebagai saluran aspirasi masyarakat, khususnya terkait pemberantasan korupsi dan percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Menurut dia, tuntutan yang dibawa massa bukan semata-mata persoalan teknis politik, melainkan merupakan akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap praktik korupsi dan penegakan hukum yang dinilai belum memberikan rasa keadilan.

“Ini akumulasi rakyat yang sudah tertekan karena koruptor. Rakyat sudah greget,” ujar Poernomo, Rabu (26/8/2026).

Ia menilai aparat sebenarnya sudah dapat membaca bahwa momentum Agustus berpotensi diwarnai demonstrasi dengan isu korupsi dan RUU Perampasan Aset. Karena itu, menurutnya, pemerintah tidak seharusnya hanya melihat aksi tersebut sebagai persoalan keamanan, tetapi juga sebagai pesan politik dan sosial yang harus didengar.

Poernomo secara khusus menyoroti belum rampungnya RUU Perampasan Aset. Ia menilai DPR perlu lebih serius mendengarkan aspirasi masyarakat dan tidak menempatkan diri seolah-olah lebih mengetahui kebutuhan rakyat.

“Pejabat itu petugas rakyat. Bukan merasa lebih tinggi dari rakyat,” katanya.

Desakan percepatan RUU Perampasan Aset memang menjadi salah satu isu utama dalam aksi 27 Agustus. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), misalnya, memastikan akan membawa tuntutan agar RUU tersebut segera disahkan serta meminta hukuman mati bagi pelaku korupsi. Koordinator AMPB Supriyono alias Botok juga menyatakan aksi akan berlangsung damai dan tidak membawa agenda untuk melengserkan Presiden Prabowo Subianto maupun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Poernomo menilai DPR seharusnya menjadikan aksi tersebut sebagai kesempatan untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat.

“DPR harus menerima pendapat rakyat. Jangan merasa paling pintar,” ujarnya.

Di sisi lain, DPR menyatakan RUU Perampasan Aset masih dalam proses pembahasan. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman pada 25 Agustus 2026 memastikan rancangan tersebut ditargetkan disahkan paling lambat dalam rapat paripurna Desember 2026.

Komisi III menyebut telah melakukan 35 rapat dengar pendapat umum (RDPU), tiga kunjungan kerja ke daerah, serta menerima masukan tertulis dari puluhan elemen masyarakat.

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani juga menyatakan RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penjaringan aspirasi publik sebagai bagian dari meaningful participation.

Namun, bagi Poernomo, proses legislasi tersebut harus segera menghasilkan keputusan konkret karena keresahan publik terus berkembang.

Poernomo juga mengkritik cara pandang sebagian pejabat terhadap pemberantasan korupsi. Menurut dia, negara tidak boleh lebih sibuk memikirkan perlindungan terhadap kepentingan koruptor daripada pemulihan kerugian masyarakat.

Ia menilai perdebatan mengenai mekanisme perampasan aset seharusnya tidak menjadi alasan untuk mengabaikan tuntutan publik.

Dalam pembahasan RUU tersebut, DPR memang masih memperdebatkan sejumlah persoalan, antara lain mekanisme non-conviction based asset forfeiture, pembuktian terbalik, perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik, serta potensi penyalahgunaan kewenangan. DPR menyatakan kehati-hatian diperlukan agar pemberantasan korupsi tidak berubah menjadi kriminalisasi.

Poernomo juga meminta Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintahannya.

Ia mengingatkan bahwa berbagai janji pemberantasan korupsi harus diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan politik.

“Prabowo mengatakan akan mengejar sampai Antartika. Jangan hanya jadi omong doang,” kata Poernomo, menyindir perlunya pembuktian konkret dalam agenda pemberantasan korupsi.

Sebelumnya, Poernomo memang telah meminta Prabowo mengambil langkah lebih tegas dalam pemberantasan korupsi dan berani melakukan reshuffle terhadap pejabat yang dinilai tidak mendukung agenda pemerintah.

Poernomo menegaskan bahwa demonstrasi merupakan bagian dari penyampaian aspirasi masyarakat selama dilakukan sesuai hukum dan tidak disertai tindakan makar maupun kekerasan.

Karena itu, ia meminta aparat mengedepankan pendekatan persuasif dan tidak melakukan tindakan represif terhadap massa yang menyampaikan aspirasi secara damai.

“27 Agustus jangan represif,” tegasnya.

Pesan serupa juga datang dari AMPB. Koordinator aksi menyatakan massa tidak berniat membuat kerusuhan. Bahkan, AMPB meminta aparat menangkap pihak yang benar-benar melakukan tindakan anarkistis, bukan melakukan tindakan terhadap seluruh peserta aksi.

Poernomo meminta Prabowo mengambil sikap tegas agar aparat maupun jajaran pemerintah memahami bahwa suara rakyat harus didengar.

Menurut dia, Presiden juga harus berani mengevaluasi bahkan merombak jajaran pemerintahan apabila terdapat pejabat yang tidak sejalan dengan agenda pemberantasan korupsi dan kepentingan rakyat.

“Prabowo harus tegas. Yang tidak pro rakyat, dievaluasi dan kalau perlu di-reshuffle,” ujarnya.

Rencana aksi 27 Agustus sendiri dipastikan tetap berlangsung. Selain AMPB, sejumlah kelompok lain juga dijadwalkan menyampaikan aspirasi dengan tuntutan yang berbeda, mulai dari pemberantasan korupsi, RUU Perampasan Aset, harga kebutuhan pokok, hingga evaluasi sejumlah program pemerintah.

Dengan demikian, Poernomo melihat aksi 27 Agustus bukan sekadar persoalan demonstrasi, tetapi momentum bagi pemerintah dan DPR untuk mengukur sejauh mana negara mampu mendengar suara masyarakat.

Ia berharap massa menyampaikan aspirasi secara damai, sementara aparat menjalankan tugas secara profesional dan pemerintah membuka ruang dialog.

“Sepanjang tidak makar dan tidak anarkis, tidak ada masalah masyarakat menyampaikan pendapat,” pungkasnya.

MoneyTalk.id, Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag) membantah keras narasi yang beredar mengenai pengunduran diri Menteri Agama Nasaruddin Umar dari jabatannya. Stafsus Menteri Agama, Muhamad Ainul Yakin, memastikan bahwa kabar tersebut sepenuhnya merupakan berita bohong (hoaks) yang disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Saat menanggapi kabar burung mengenai surat yang disebut-sebut telah diserahkan ke Istana, Ainul Yakin menegaskan bahwa tidak ada dokumen atau proses pengunduran diri semacam itu. Beliau memastikan kerja sama dan komunikasi antara Kementerian Agama dan Presiden tetap berjalan erat.

“Kabar yang menyebutkan Bapak Menteri Agama telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto itu tidak benar alias hoaks. Tidak pernah ada surat pengunduran diri yang dikirimkan ke Istana, dan koordinasi beliau dengan Presiden berjalan sangat baik serta produktif,” ujar Muhamad Ainul Yakin di Jombang, Rabu (26/8) sore.

Lebih lanjut, Ainul Yakin menepis anggapan yang mengaitkan isu pengunduran diri ini dengan agenda politik keagamaan internal ormas, seperti bursa calon Ketua Umum PBNU. Menurutnya, fokus Menag saat ini murni untuk mengabdi pada negara dan masyarakat melalui kerja-kerja nyata di kementerian.

“Naratif yang mengaitkan isu pengunduran diri ini mejelang Muktamar dengan bursa pencalonan Ketua Umum PBNU adalah spekulasi liar yang sama sekali tidak berdasar. Bapak Menag saat ini fokus penuh menjalankan amanah untuk memimpin Kementerian Agama dan melayani seluruh umat beragama di Indonesia,” tegasnya.

Ainul Yakin mengingatkan publik agar tidak mudah terkecoh oleh berita yang mengandalkan desas-desus tanpa bukti sah. Ia meminta masyarakat serta media untuk selalu menerapkan prinsip verifikasi sebelum mempercayai apalagi menyebarkan suatu kabar.

“Kami mengimbau kepada media massa dan seluruh lapisan masyarakat agar tidak cepat terprovokasi oleh isu-isu yang bersumber dari kabar burung yang tidak jelas kebenarannya. Mari kita biasakan tabayyun dan selalu merujuk pada saluran informasi resmi Kementerian Agama,” lanjutnya.

Secara khusus, Ainul Yakin juga mengajak para muktamirin serta warga Nahdliyin agar tetap tenang dan berhati-hati terhadap infiltrasi berita bohong jelang pelaksanaan Muktamar. Menurutnya, manuver desinformasi seperti ini sengaja diciptakan untuk keruh suasana dan memecah konsentrasi para peserta. Ia mengajak seluruh muktamirin untuk menyaring setiap informasi secara kritis, menjaga kondusivitas, serta fokus pada musyawarah mufakat demi kemaslahatan jam’iyah dan umat.

MoneyTalk.id, Jakarta – Aktivis 98 Yulian Paonganan alias Ongen melontarkan kritik tajam terhadap keberadaan Projo yang selama ini dikenal sebagai organisasi relawan pendukung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Ongen menyebut Projo sebagai relawan semu yang dinilai tidak memiliki bentuk gerakan politik yang jelas dan cenderung kembali mencuat ketika momentum politik mulai menghangat.

“Projo itu relawan semu. Ramai ketika ada kepentingan politik, setelah itu tidak jelas arahnya,” ujar Ongen dalam pernyataannya kepada wartawan, Selasa (25/8/2026).

Menurut Ongen, citra Projo sebagai organisasi relawan Jokowi membuat keberadaan kelompok tersebut sulit dilepaskan dari dinamika politik kekuasaan. Ia menilai aktivitas Projo lebih sering terlihat dalam mobilisasi politik dibandingkan gerakan kerelawanan yang konsisten.

Ongen bahkan menyebut fenomena tersebut secara satir mirip dengan istilah “kabinet bayangan” yang pernah digunakan Feri Amsari dan kawan-kawan untuk menggambarkan kelompok di luar struktur pemerintahan yang seolah memiliki pengaruh dalam menentukan arah politik.

“Kalau istilah kabinet bayangan yang dibikin Feri Amsari Cs itu, ya maksudnya cuma perumpamaan saja. Jangan dianggap sebagai kabinet resmi pemerintah,” kata Ongen.

Ia menegaskan Projo bukan bagian dari kabinet pemerintahan secara formal. Namun, menurutnya, kedekatan organisasi relawan dengan lingkaran kekuasaan sering membuat batas antara gerakan relawan dan kepentingan politik menjadi kabur.

“Projo identik dengan relawan Jokowi. Tapi pertanyaannya, setelah era Jokowi, Projo ini sebenarnya mau menjadi apa? Kalau hanya muncul ketika pemilu atau momentum politik, publik juga bisa menilai sendiri,” ujarnya.

Ongen juga menyindir sejumlah elite relawan yang menurutnya terlalu percaya diri dalam membaca arah politik nasional. Menurut dia, dinamika kekuasaan tidak bisa ditentukan hanya berdasarkan pernyataan elite organisasi relawan.

“Jangan merasa relawan adalah penentu kekuasaan. Kekuasaan itu ada mekanismenya, ada konstitusinya, dan ada rakyat yang menentukan,” tegas Ongen.

Kritik tersebut menempatkan kembali Projo dalam sorotan di tengah dinamika politik nasional yang semakin panas. Bagi Ongen, organisasi yang lahir dari gerakan relawan seharusnya mampu menunjukkan konsistensi perjuangan, bukan sekadar aktif ketika kontestasi politik berlangsung.

“Kalau relawan cuma ramai menjelang pemilu, lalu setelah itu sibuk mencari posisi dan pengaruh, publik berhak bertanya: ini sebenarnya relawan atau kendaraan politik?” pungkasnya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Menteri Negara Pemuda dan Olahraga periode 2004–2009, Dr. Adhyaksa Dault, meminta seluruh elite politik menahan diri dan tidak membuat spekulasi mengenai kemungkinan percepatan Pemilu 2029.

Pernyataan Adhyaksa Dault itu disampaikan melalui surat terbuka berjudul “Jangan Gaduhkan Demokrasi, Jangan Percepat Pemilu demi Ambisi Kekuasaan”, Rabu (26/8/2026), menyusul viralnya video Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi saat berbicara dalam sebuah forum yang dihadiri Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Dalam video tersebut, Budi Arie menyinggung kemungkinan adanya perubahan politik yang berlangsung lebih cepat dari Pemilu 2029. Ia bahkan mengatakan memiliki insting bahwa dinamika politik bisa bergerak lebih cepat dari jadwal tersebut dan meminta peserta forum memikirkan skenario apabila terjadi “percepatan”.

Adhyaksa menilai pernyataan mengenai kemungkinan percepatan pemilu tidak tepat disampaikan oleh seorang mantan menteri dan tokoh politik nasional.

“Saya menyesalkan pernyataan Budi Arie tersebut,” tulis Adhyaksa dalam surat terbukanya.

Menurut dia, demokrasi memang memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat, berbeda pandangan maupun mengkritik pemerintah. Namun, kebebasan tersebut harus disertai tanggung jawab moral dan kebangsaan.

“Pemilu 2029 masih jauh. Bangsa Indonesia saat ini seharusnya sedang berkonsentrasi membangun negara, bukan sibuk membangun spekulasi tentang bagaimana mempercepat pergantian kekuasaan,” tegasnya.

Adhyaksa juga mengingatkan agar rencana aksi demonstrasi yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Agustus 2026 tidak dikaitkan dengan agenda pergantian kekuasaan.

Sejumlah kelompok memang telah menyampaikan rencana aksi di Jakarta pada 27 Agustus. Salah satunya Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang membawa tuntutan terkait pengesahan RUU Perampasan Aset dan pemberantasan korupsi.

Menurut Adhyaksa, penyampaian aspirasi melalui demonstrasi merupakan bagian dari demokrasi sepanjang dilakukan secara damai dan sesuai hukum.

Namun, ia meminta agar hak masyarakat menyampaikan aspirasi tidak dicampuradukkan dengan spekulasi mengenai perubahan kekuasaan atau percepatan pemilu.

“Jangan mencampuradukkan hak rakyat untuk menyampaikan aspirasi dengan agenda politik pergantian kekuasaan,” katanya.

Dalam surat tersebut, Adhyaksa juga menyoroti posisi Joko Widodo yang berada di samping Budi Arie ketika pernyataan mengenai kemungkinan percepatan politik itu disampaikan.

Sebagai mantan Presiden RI, menurut Adhyaksa, Jokowi masih memiliki pengaruh dan dihormati sebagai tokoh bangsa. Karena itu, ia berharap pernyataan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan dapat segera diluruskan.

“Jangan sampai diamnya seorang tokoh ditafsirkan sebagai pembenaran,” ujarnya.

Meski demikian, Adhyaksa mengaku tidak ingin berspekulasi mengenai maksud Budi Arie.

Apalagi, Projo telah memberikan klarifikasi bahwa video yang beredar merupakan potongan dari forum yang membahas berbagai kemungkinan politik dan situasi kebangsaan. Sekjen Projo Freddy Alex Damanik juga menyebut forum tersebut merupakan silaturahmi relawan bersama Jokowi dan menegaskan Jokowi meminta para peserta tetap tenang.

Karena itu, Adhyaksa meminta persoalan tersebut dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan tafsir liar di tengah masyarakat.

Adhyaksa menyebut setidaknya ada tiga hal penting yang harus dijaga dalam situasi politik saat ini.

Pertama, cara berpikir dan cara berkehendak para politisi. Menurutnya, kepentingan bangsa harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun ambisi kekuasaan.

Kedua, netralitas TNI dan Polri. Ia mengingatkan agar institusi negara tidak ditarik ke dalam kepentingan politik praktis.

Ketiga, kekuatan kepemudaan. Adhyaksa berharap generasi muda tidak diwarisi budaya politik yang penuh kecurigaan, provokasi dan perebutan kekuasaan yang tidak sehat.

“Pemuda harus kita ajarkan bahwa politik adalah jalan pengabdian, bukan sekadar jalan menuju kekuasaan,” tegasnya.

Adhyaksa juga mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto merupakan presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat dan memiliki mandat konstitusional untuk menjalankan pemerintahan.

Karena itu, menurut dia, pemerintahan Prabowo harus diberi kesempatan untuk bekerja, membangun dan menyelesaikan program-programnya.

“Kalau kita memang mencintai Indonesia, mari kita kawal pemerintah agar bekerja dengan baik,” ujarnya.

Ia meminta kritik tetap disampaikan apabila terdapat kebijakan yang keliru, tetapi kritik sebaiknya disertai koreksi dan solusi, bukan dengan membangun spekulasi mengenai percepatan pemilu.

Adhyaksa juga mengingatkan kondisi masyarakat yang masih menghadapi berbagai persoalan, termasuk dampak bencana alam di sejumlah daerah.

Dalam kondisi tersebut, kata dia, bangsa Indonesia lebih membutuhkan ketenangan, solidaritas dan gotong royong daripada kegaduhan politik.

“Rakyat sudah lelah menjadi korban bencana. Jangan pula rakyat dijadikan korban ambisi kekuasaan,” katanya.

Di akhir surat terbukanya, Adhyaksa mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga demokrasi, konstitusi, netralitas TNI dan Polri serta persatuan nasional.

“Kekuasaan akan datang dan pergi. Jabatan akan datang dan pergi. Tetapi Indonesia harus tetap berdiri tegak,” pungkasnya.

MoneyTalk.id, Jakarta – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Antoni menanggapi pertanyaan wartawan mengenai dirinya dan Menteri Lingkungan Hidup (MenLH) yang tidak turut ikut kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke sejumlah wilayah di Kalimantan dan Sumatera dalam rangka penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menjawab pertanyaan tersebut, Menhut Raja Antoni mengatakan Presiden Prabowo memiliki fokus untuk memperkuat dukungan TNI-Polri dalam penanganan karhutla. Sejumlah penguatan yang dilakukan terkait penambahan personel dan heli water bombing.

“Seperti yang sudah dijelaskan Bapak Mensesneg kepada media bahwa kunjungan Bapak Presiden ke Kalimantan dan Sumatera fokus untuk menambah kekuatan penambahan personel dan peralatan seperti heli untuk water bombing dan sebagainya. Dan oleh karena itu Bapak Panglima TNI dan Kapolri yang diajak dalam rombongan,” kata Menhut Raja Antoni saat ditanya disela kunjunganya meninjau karhutla di Jambi, Selasa (25/8/2026).

Menhut Raja Antoni memastikan komunikasinya dengan Presiden Prabowo berjalan baik. Menhut Raja Antoni kemudian menyampaikan, berdasarkan perintah Presiden Prabowo dirinya tetap menjalankan tugas di lapangan di sejumlah wilayah dalam penanganan karhutla.

“Komunikasi saya sebagai pembantu presiden dengan Bapak Presiden berjalan dengan baik. Beliau bos yang komunikatif. Saya turun ke Riau, Sumsel,Kalteng, Kalsel, Kalbar dan hari ini di Jambi ada seizin dan atas perintah beliau,” ujar Menhut Raja Antoni.

Menhut Raja Antoni sendiri diketahui telah mengunjungi sejumlah wilayah, Sumsel, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan kembali berada di Jambi atas perintah Presiden. Menhut Raja Antoni juga mengecek pelaksanaan instruksi Presiden terkait penanganan karhutla di lapangan berjalan dengan baik.

MoneyTalk.id, Jakarta –  Menjelang rencana aksi unjuk rasa yang dikabarkan akan digelar di depan Kompleks Parlemen, Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, pada 27 Agustus 2026, lini masa berbagai platform media sosial dihebohkan dengan peredaran data rekapitulasi estimasi pengerahan massa dan armada bus dari berbagai daerah.

Berdasarkan data yang masif dibagikan di ruang digital, gelombang massa tersebut dikabarkan berasal dari puluhan kabupaten dan kota yang tersebar di Pulau Jawa hingga beberapa wilayah di luar Pulau Jawa.

Dalam catatan data yang beredar di media sosial, estimasi armada bus yang disiapkan dikelompokkan ke dalam beberapa wilayah regional:

Wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta tercatat mendominasi sebaran laporan digital, yang meliputi puluhan bus dari daerah seperti Pati, Kudus, Demak, Semarang, Kendal, Pemalang, Pekalongan, Tegal, Brebes, Rembang, Blora, Grobogan, Wonogiri, Solo, Klaten, Boyolali, Banyumas, Purworejo, Cilacap, hingga sejumlah kabupaten di DI Yogyakarta seperti Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo, dan Sleman.

Sementara itu, dari wilayah Jawa Timur, laporan serupa mencakup estimasi armada bus dari Tuban, Madiun, Bojonegoro, Ngawi, Ponorogo, Pacitan, Magetan, Nganjuk, Lamongan, Gresik, Kediri, Malang, hingga Surabaya. Adapun dari luar Pulau Jawa, perbincangan di media sosial turut mencatat estimasi keberangkatan rombongan bus dari sejumlah titik di Lampung, Bengkulu, Palembang, Jambi, hingga Pekanbaru. Kendati demikian, pihak pengelola data menyebutkan bahwa pendataan dari daerah lain masih bersifat dinamis dan terus berkembang.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi atau konfirmasi lanjutan dari pihak kepolisian maupun perwakilan koordinator lapangan terkait validitas angka dan jumlah armada bus yang beredar di media sosial tersebut.

Di sisi lain, berbagai pihak di ruang publik terus menyerukan agar seluruh elemen masyarakat yang berencana menyuarakan aspirasi agar tetap menjaga ketertiban umum, menyampaikan pendapat secara damai dan bermartabat, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi provokasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab demi terciptanya aksi yang aman dan kondusif.

MoneyTalk.id, Jakarta – Pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan terjadinya perubahan politik lebih cepat dari Pemilu 2029 menuai sorotan. Aktivis 98 Yulian Paonganan alias Ongen menilai pernyataan tersebut tidak memiliki dasar yang jelas dan justru berpotensi menimbulkan spekulasi politik di tengah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ongen, yang dikenal sebagai salah satu pengkritik keras era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sekaligus pendukung berat Presiden Prabowo, meminta Budi Arie tidak membangun narasi seolah-olah pemerintahan Prabowo tidak akan bertahan sampai 2029.

Menurut Ongen, pernyataan mengenai kemungkinan kekuasaan Prabowo berakhir sebelum masa jabatannya selesai harus memiliki dasar konstitusional dan fakta politik yang kuat, bukan sekadar berdasarkan “insting” ataupun spekulasi.

“Budi Arie jangan mimpi di siang bolong. Jangan karena kecewa atau dendam setelah kena reshuffle kemudian mengeluarkan statement yang tidak punya dasar bahwa kekuasaan Presiden Prabowo tidak sampai 2029,” kata Ongen dalam pernyataan kepada wartawan, Selasa (25/8/2026).

Pernyataan Ongen tersebut muncul setelah Budi Arie dalam sebuah video yang beredar berbicara mengenai kemungkinan terjadinya perubahan politik sebelum 2029. Budi Arie bahkan menyebut dirinya telah menyampaikan kepada Jokowi bahwa insting politiknya melihat sesuatu yang “lebih cepat dari 2029”.

Namun, pernyataan tersebut menjadi sorotan karena sebelumnya Budi Arie juga menegaskan bahwa Projo tetap mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran sampai 2029.

Dalam peringatan HUT ke-12 Projo di Jakarta, Minggu (23/8/2026), Budi Arie menyatakan dukungan organisasinya terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran tetap sesuai keputusan Kongres III Projo.

“Projo sesuai Kongres Ketiga Projo, tetap mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran sampai 2029,” kata Budi Arie sebagaimana diberitakan sejumlah media.

Ongen menilai terdapat kontradiksi antara pernyataan Budi Arie yang menyatakan Projo mendukung pemerintahan Prabowo hingga 2029 dengan pernyataan lain yang membuka kemungkinan perubahan politik sebelum 2029.

Menurutnya, jika memang terdapat informasi serius mengenai ancaman terhadap keberlangsungan pemerintahan, seharusnya informasi tersebut disampaikan secara terbuka dengan dasar konstitusional dan fakta yang dapat diverifikasi.

“Kalau memang ada indikasi kuat pemerintahan akan berubah sebelum 2029, sampaikan dasarnya. Jangan hanya bicara insting politik. Negara ini berjalan berdasarkan konstitusi, bukan berdasarkan ramalan politik,” ujar Ongen.

Ongen juga mengingatkan bahwa Presiden Prabowo memperoleh mandat melalui Pemilu 2024 dan masa pemerintahan hasil pemilu tersebut secara konstitusional berlangsung hingga 2029.

Karena itu, menurut dia, pernyataan tentang kemungkinan berakhirnya pemerintahan sebelum 2029 tidak boleh diperlakukan sebagai sekadar permainan wacana.

Selain mempersoalkan pernyataan mengenai masa pemerintahan Prabowo, Ongen juga meminta Budi Arie memberikan klarifikasi secara terbuka mengenai berbagai informasi yang pernah muncul terkait perkara judi online.

Menurut Ongen, persoalan tersebut jauh lebih penting untuk dijelaskan daripada mengeluarkan pernyataan politik mengenai kemungkinan berakhirnya pemerintahan sebelum 2029.

“Budi Arie sebaiknya fokus melakukan klarifikasi mengenai adanya indikasi-indikasi yang mengaitkan dirinya dengan kasus judi online sebelum persoalan tersebut benar-benar bergulir lebih jauh,” ujar Ongen.

Ongen menilai polemik tersebut semestinya menjadi pelajaran bagi para elite politik agar tidak sembarangan melempar pernyataan yang dapat menimbulkan persepsi seolah-olah terjadi krisis konstitusional.

Menurutnya, jika Budi Arie memiliki kritik terhadap pemerintahan Prabowo, kritik tersebut sah disampaikan. Namun, apabila menyangkut masa jabatan Presiden, argumentasi yang digunakan harus jelas.

“Kalau ada kritik kepada Prabowo, silakan. Kalau ada evaluasi terhadap pemerintah, silakan. Tetapi jangan membuat seolah-olah pemerintahan Prabowo akan jatuh atau berakhir sebelum 2029 tanpa menjelaskan dasar dan mekanismenya,” kata Ongen.