MoneyTalk.id, Jakarta – Menjelang rencana aksi unjuk rasa yang dikabarkan akan digelar di depan Kompleks Parlemen, Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, pada 27 Agustus 2026, lini masa berbagai platform media sosial dihebohkan dengan peredaran data rekapitulasi estimasi pengerahan massa dan armada bus dari berbagai daerah.
Berdasarkan data yang masif dibagikan di ruang digital, gelombang massa tersebut dikabarkan berasal dari puluhan kabupaten dan kota yang tersebar di Pulau Jawa hingga beberapa wilayah di luar Pulau Jawa.
Dalam catatan data yang beredar di media sosial, estimasi armada bus yang disiapkan dikelompokkan ke dalam beberapa wilayah regional:
Wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta tercatat mendominasi sebaran laporan digital, yang meliputi puluhan bus dari daerah seperti Pati, Kudus, Demak, Semarang, Kendal, Pemalang, Pekalongan, Tegal, Brebes, Rembang, Blora, Grobogan, Wonogiri, Solo, Klaten, Boyolali, Banyumas, Purworejo, Cilacap, hingga sejumlah kabupaten di DI Yogyakarta seperti Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo, dan Sleman.
Sementara itu, dari wilayah Jawa Timur, laporan serupa mencakup estimasi armada bus dari Tuban, Madiun, Bojonegoro, Ngawi, Ponorogo, Pacitan, Magetan, Nganjuk, Lamongan, Gresik, Kediri, Malang, hingga Surabaya. Adapun dari luar Pulau Jawa, perbincangan di media sosial turut mencatat estimasi keberangkatan rombongan bus dari sejumlah titik di Lampung, Bengkulu, Palembang, Jambi, hingga Pekanbaru. Kendati demikian, pihak pengelola data menyebutkan bahwa pendataan dari daerah lain masih bersifat dinamis dan terus berkembang.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi atau konfirmasi lanjutan dari pihak kepolisian maupun perwakilan koordinator lapangan terkait validitas angka dan jumlah armada bus yang beredar di media sosial tersebut.
Di sisi lain, berbagai pihak di ruang publik terus menyerukan agar seluruh elemen masyarakat yang berencana menyuarakan aspirasi agar tetap menjaga ketertiban umum, menyampaikan pendapat secara damai dan bermartabat, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi provokasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab demi terciptanya aksi yang aman dan kondusif.