21 November 2026

News

MoneyTalk.id, Jakarta – Praktisi hukum Munarman melontarkan pernyataan tajam mengenai peta politik menuju Pemilu 2029. Ia menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara hukum tidak dapat mencalonkan diri sebagai presiden pada 2029.

Menurut Munarman, persoalan hukum yang melekat pada dokumen atau keterangan terkait Gibran dapat menjadi penghalang apabila digunakan sebagai dasar pencalonan pada Pilpres 2029.

“Kalau Gibrannya saya pastikan secara hukum tidak bisa maju. Gibran di 2029 enggak bisa nyalon karena ini palsu, ini keterangannya. Ini enggak bisa digunakan,” kata Munarman dalam sebuah perbincangan politik di channel YouTube Forum Keadilan Madilog, Selasa (25/8/2026).

Ia bahkan menilai apabila dokumen tersebut kemudian diganti, justru akan menimbulkan persoalan hukum baru.

“Justru kalau dia mengganti ini berarti ini betul-betul bermasalah,” ujarnya.

Munarman juga menyoroti posisi Presiden Prabowo Subianto yang menurutnya menjadi pihak yang menanggung beban hukum dan politik dari pemerintahan saat ini.

Ia menilai mantan Presiden Joko Widodo telah membangun sejumlah “pagar perlindungan” politik sehingga Gibran dapat berada di posisi Wakil Presiden, sementara konsekuensi politik pemerintahan lebih banyak berada di pundak Prabowo.

“Itulah pintarnya Jokowi dan Gibran. Gibran jadi wapres. Tapi yang tanggung jawab hukum dan politik ada pada Prabowo,” kata Munarman.

Menurutnya, pola kemenangan politik yang melibatkan Jokowi dan jejaring pendukungnya telah terjadi dalam beberapa kontestasi pemilu.

Munarman kemudian mengaitkan hal tersebut dengan kemungkinan pertarungan politik berikutnya pada 2029.

Munarman juga menyoroti munculnya sejumlah kelompok relawan yang secara khusus mendukung Gibran setelah Pilpres 2024.

Ia mengatakan sebagian relawan yang sebelumnya mengatasnamakan diri sebagai relawan Prabowo-Gibran kemudian membelah diri dan membentuk kelompok yang lebih berfokus pada Gibran.

“Pasca Pilpres 2024, sejumlah organ relawan yang semula menyebut diri sebagai relawan Prabowo-Gibran membelah diri. Sebagian berkumpul membentuk hanya menjadi relawannya Gibran,” ujarnya.

Menurut Munarman, perkembangan tersebut tidak lagi sekadar menunjukkan dukungan terhadap posisi Gibran sebagai Wakil Presiden, tetapi mulai mengarah pada pembangunan infrastruktur politik hingga tingkat paling bawah.

Ia menyinggung adanya rekrutmen anggota masyarakat yang disebut mulai menyentuh struktur pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, bahkan RW dan RT.

“Ini menunjukkan begitu ambisiusnya Gibran untuk meraih kursi kepresidenan 2029,” kata Munarman.

Namun, Munarman mengingatkan bahwa persoalan politik 2029 tidak semata-mata mengenai apakah Gibran dapat mencalonkan diri atau tidak.

Menurut dia, pertanyaan yang lebih besar justru menyangkut kemungkinan Prabowo kembali bertarung dalam Pilpres 2029.

“Pertanyaannya bukan apakah Gibran bisa maju atau tidak. Apakah Prabowo bisa melanjutkan bertarung lagi 2029? Pertanyaannya kan begitu,” ujarnya.

Munarman kemudian menyinggung kemungkinan penggunaan dekrit sebagai salah satu jalan keluar apabila terjadi persoalan politik besar.

“Kalau Prabowo mau kembali ke dasar, jalan keluar dia adalah dekrit. Wilayah pertarungannya di situ,” kata Munarman.

Ia kemudian membandingkan dekrit Presiden Soekarno dengan dekrit yang pernah dikeluarkan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Menurut Munarman, dekrit Soekarno berhasil karena memperoleh dukungan TNI dan Polri, sementara langkah Gus Dur gagal karena tidak mendapatkan dukungan dari kedua institusi tersebut.

Pernyataan Munarman tersebut menambah panas perdebatan mengenai arah politik nasional menjelang Pemilu 2029. Munculnya jaringan relawan yang secara terbuka membangun struktur dukungan hingga tingkat bawah dinilai menjadi salah satu indikator bahwa kontestasi politik 2029 mulai dipersiapkan jauh sebelum tahapan pemilu dimulai.

MoneyTalk.id,Jakarta – Koordinator Laskar Cinta Jokowi (LCJ) Suhandono Baskoro menilai kondisi politik nasional saat ini tidak memungkinkan Presiden Prabowo Subianto mempertahankan kekuasaannya hingga 2029.

Menurut Suhandono, penilaian tersebut terlihat dari menurunnya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo serta perubahan peta elektabilitas sejumlah tokoh politik menuju Pemilu 2029.

“Kondisi politik sekarang tidak memungkinkan Prabowo berkuasa sampai 2029. Elektabilitas Prabowo makin turun,” kata Suhandono dalam pernyataan kepada wartawan, Selasa (25/8/2026).

Ia membandingkan situasi pemerintahan Prabowo dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo pada dua tahun pertama periode pertamanya. Menurut dia, ketika Jokowi memasuki tahun kedua pemerintahan, tingkat kepuasan publik relatif tinggi dan memberikan modal politik yang kuat.

Data survei memang menunjukkan tingkat kepuasan terhadap Jokowi pada 2016 berada di kisaran 66-69 persen. Survei CSIS pada Agustus 2016 mencatat kepuasan terhadap kinerja Jokowi sebesar 66,5 persen, naik dari 50,6 persen pada tahun sebelumnya. Sementara survei SMRC pada Oktober 2016 mencatat 69 persen masyarakat puas terhadap kinerja Jokowi.

“Dibandingkan dua tahun Jokowi berkuasa periode pertama sangat jauh. Dua tahun Jokowi berkuasa, kepuasan rakyat sangat tinggi,” ujar Suhandono.

Sorotan terhadap posisi politik Prabowo juga diperkuat sejumlah hasil survei terbaru.

Survei SMRC yang dilakukan pada 5-19 Juli 2026 dan dirilis pada akhir Juli menunjukkan elektabilitas Prabowo mengalami penurunan tajam. Dalam simulasi semi-terbuka dengan 20 nama, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berada di posisi teratas dengan 35 persen, sedangkan Prabowo memperoleh 14,5 persen dan Anies Baswedan 8,2 persen.

Dalam simulasi head-to-head, Dedi Mulyadi bahkan unggul 59 persen berbanding 28,3 persen untuk Prabowo.

Penurunan juga terlihat pada tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden. Survei SMRC mencatat approval rating Prabowo sebesar 51,1 persen pada Juli 2026, turun dari 81,2 persen pada November 2025. Sebaliknya, proporsi responden yang kurang atau tidak puas meningkat menjadi 46,9 persen dari sebelumnya 16 persen.

Namun, kondisi tersebut belum berarti Prabowo otomatis kehilangan peluang politik. Survei Indonesia Political Opinion (IPO) periode 27 Juli-3 Agustus 2026 justru menempatkan Prabowo di posisi teratas dalam simulasi terbuka dengan elektabilitas 23,4 persen, hanya unggul tipis atas Dedi Mulyadi yang memperoleh 21,7 persen. Dalam simulasi 10 nama, Dedi Mulyadi berada di posisi pertama dengan 29,5 persen, sedangkan Prabowo 19 persen.

Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa peta politik menuju 2029 masih sangat dinamis. Bahkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon sebelumnya mengingatkan bahwa survei pada dasarnya merupakan gambaran pada satu momentum tertentu dan tidak selalu menggambarkan kondisi politik secara permanen.

Suhandono juga menyinggung munculnya berbagai aksi demonstrasi sebagai salah satu indikator adanya keresahan politik dan sosial di tengah masyarakat.

Ia mencontohkan aksi masyarakat di Kabupaten Pati. Pada 13 Agustus 2026, puluhan massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menggelar demonstrasi di depan Kantor DPRD Kabupaten Pati. Massa antara lain mendesak pengesahan UU Perampasan Aset dan meminta hukuman berat bagi koruptor.

Selain aksi masyarakat, dinamika politik nasional juga diwarnai berbagai kritik dan demonstrasi mahasiswa di sejumlah daerah.

Bagi LCJ, rangkaian aksi tersebut tidak bisa semata-mata dilihat sebagai peristiwa terpisah. Suhandono menilai akumulasi persoalan ekonomi, politik, penegakan hukum, serta keresahan publik dapat memengaruhi stabilitas pemerintahan.

“Belum lagi demo di berbagai daerah. Ada demo masyarakat Pati, demo mahasiswa. Ini menunjukkan ada persoalan yang harus menjadi perhatian serius pemerintah,” katanya.

Meski demikian, data survei menunjukkan Prabowo belum kehilangan seluruh modal politiknya.

Survei Poltracking yang dirilis Juni 2026, misalnya, mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran sebesar 74,2 persen dan tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan sebesar 72,2 persen.

Artinya, terdapat perbedaan signifikan antara sejumlah lembaga survei dalam mengukur tingkat kepuasan publik. Karena itu, klaim bahwa Prabowo pasti tidak akan berkuasa sampai 2029 masih merupakan prediksi atau penilaian politik, bukan fakta yang sudah dapat dipastikan.

Namun Suhandono melihat tren penurunan dukungan tersebut sebagai peringatan serius bagi pemerintahan Prabowo.

Menurut dia, jika pemerintah tidak mampu membalikkan tren kepuasan publik dan menyelesaikan persoalan ekonomi maupun politik yang berkembang, tekanan politik terhadap pemerintahan akan semakin besar.

Dengan waktu menuju Pemilu 2029 yang masih cukup panjang, peta kekuatan politik masih sangat mungkin berubah. Prabowo masih memiliki posisi sebagai presiden sekaligus Ketua Umum Gerindra, tetapi hasil survei terbaru menunjukkan persaingan menuju 2029 mulai semakin terbuka.

Bagi LCJ, kondisi tersebut menjadi alasan untuk menyebut bahwa keberlangsungan kekuasaan hingga 2029 tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang otomatis.

“Kalau tren politik seperti sekarang terus berlangsung, bukan tidak mungkin terjadi perubahan besar sebelum 2029,” ujar Suhandono.

MoneyTalk.id, Jakarta – Situasi politik nasional kembali memanas setelah pernyataan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, mengenai kemungkinan terjadinya percepatan kepemimpinan nasional sebelum 2029 menjadi sorotan.

Aktivis 98, mantan Ketua Umum Humanika sekaligus eks Sekjen Prodem, Andrianto Andri, menilai pernyataan tersebut tidak dapat dianggap sebagai pernyataan biasa, terlebih disampaikan Budi Arie di hadapan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Menurut Andrianto, posisi Budi Arie sebagai pimpinan organisasi relawan yang selama ini dikenal dekat dengan Jokowi membuat pernyataan tersebut memiliki dimensi politik yang serius.

“Sebagai relawan militan Jokowi, tentu ini bukan asal bicara. Apalagi ada Jokowi di sebelahnya,” ujar Andrianto dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (25/8/2026).

Andrianto bahkan menilai pernyataan tersebut dapat memunculkan dugaan adanya agenda politik untuk mendorong percepatan pergantian kepemimpinan nasional sebelum masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berakhir pada 2029.

Ia menyebut, publik berhak mempertanyakan apakah pernyataan tersebut merupakan pandangan pribadi Budi Arie atau mencerminkan sikap politik kelompok tertentu di sekitar Projo.

“Bisa jadi dugaan publik selama ini bahwa Projo bermain untuk menjatuhkan Prabowo sehingga Gibran naik menjadi relevan untuk dipertanyakan,” katanya.

Meski demikian, Andrianto menegaskan dugaan tersebut harus dibuktikan dengan fakta dan proses hukum, bukan sekadar spekulasi politik.

Ia juga mengkritik sikap Budi Arie yang dinilainya terlalu cepat memberikan penilaian terhadap pemerintahan Prabowo. Menurutnya, pemerintah saat ini tengah menghadapi persoalan ekonomi, politik, dan tata kelola yang merupakan akumulasi persoalan selama bertahun-tahun.

“Presiden Prabowo sedang berupaya melakukan pembenahan. Semua kerusakan selama 10 tahun tentu tidak mudah diselesaikan dalam waktu singkat,” ujar Andrianto.

Terkait perkara judi online yang pernah menyeret sejumlah pihak di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika saat Budi Arie menjabat, Andrianto meminta aparat penegak hukum bekerja secara transparan dan mengusut seluruh pihak yang memang memiliki keterkaitan berdasarkan alat bukti.

Ia menilai tidak boleh ada pihak yang kebal hukum apabila ditemukan bukti keterlibatan dalam perkara tersebut.

Andrianto juga menyoroti laporan harta kekayaan Budi Arie yang menurutnya mengalami peningkatan signifikan selama menjabat sebagai menteri. Ia meminta seluruh kekayaan pejabat publik diperiksa secara transparan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

“Jangan sampai ada kesan hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Kalau ada dugaan keterlibatan, silakan aparat membuktikan berdasarkan alat bukti,” tegasnya.

Lebih jauh, Andrianto mengingatkan bahwa wacana percepatan pergantian kepemimpinan nasional merupakan isu serius karena menyangkut konstitusi dan stabilitas politik nasional.

Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum maupun lembaga negara terkait mencermati setiap pernyataan politik yang berpotensi menimbulkan kegaduhan atau mengarah pada upaya inkonstitusional.

“Kalau ada dugaan penghasutan atau upaya makar, tentu harus diuji secara hukum. Jangan dibiarkan menjadi bola liar,” katanya.

Andrianto menegaskan kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari demokrasi. Namun, menurut dia, kritik harus dibedakan dengan upaya sistematis untuk mengganti pemerintahan di luar mekanisme konstitusional.

“Pergantian kepemimpinan nasional memiliki jalur konstitusional. Kalau ada keinginan mempercepatnya, harus jelas dasar hukum dan mekanismenya,” pungkasnya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengungkapkan pandangan mengejutkan mengenai kemungkinan terjadinya percepatan pergantian kekuasaan nasional sebelum Pemilu 2029.

Pernyataan tersebut disampaikan Budi Arie di hadapan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam sebuah forum diskusi. Ia mengaku memiliki insting sebagai aktivis bahwa dinamika politik dan sosial saat ini berpotensi melahirkan perubahan yang lebih cepat dari perkiraan.

Budi Arie bahkan secara terbuka mempertanyakan kesiapan menghadapi kemungkinan tersebut.

“Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 2029. Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong, kok belum 2029, belum 2029. Kalau terjadi percepatan, gimana? Kita siap nggak? Siap!” kata Budi Arie dalam video yang beredar di media sosial, Senin (24/8/2026).

Menurut dia, masyarakat saat ini menunjukkan berbagai gejala yang tidak bisa hanya dibaca melalui skenario politik konvensional.

Ia menyinggung munculnya berbagai aksi demonstrasi dan keresahan sosial sebagai bagian dari variabel yang perlu diperhatikan.

“Terjadi anomali-anomali variabel di masyarakat yang membuat kita tidak hanya sedang memikirkan skenario-skenario konvensional,” ujarnya.

Budi Arie kemudian membandingkan situasi saat ini dengan dinamika sosial-politik menjelang Reformasi 1998. Menurutnya, perubahan besar dalam sejarah politik Indonesia terkadang muncul secara tiba-tiba dan sulit diprediksi melalui perhitungan politik biasa.

Ia menilai kondisi ekonomi dan keresahan masyarakat menjadi faktor yang patut diperhatikan secara serius.

“Menurut pendapat saya terjadi yang namanya patahan sejarah. Bagaimana tahun 90-an ini tiba-tiba pemilu-pemilu berikutnya 1999 dan potensi ini bukan tak ada,” katanya.

Budi Arie menyebut potensi perubahan tersebut cukup besar apabila dikaitkan dengan keresahan masyarakat dan kondisi ekonomi yang dinilainya belum membuat masyarakat merasa bahagia.

“Sangat besar dengan keresahan masyarakat dan kondisi ekonomi saat ini yang betul-betul tidak membuat masyarakat happy,” ujarnya.

Mantan Menteri Koperasi dan UKM itu menegaskan bahwa pernyataannya bukan untuk memastikan bahwa pergantian kekuasaan akan terjadi sebelum 2029. Ia mengatakan dirinya hanya ingin membuka ruang diskusi agar para pendukung pemerintah tidak hanya mempersiapkan satu skenario.

“Saya, insting aktivis saya mengatakan ini ada sesuatu yang lebih cepat dari yang kita bayangkan,” kata Budi Arie.

Karena itu, ia meminta para koleganya mulai memikirkan kemungkinan-kemungkinan lain di luar skenario politik yang selama ini dianggap normal.

“Jangan hanya sekadar berpikir dua sekian, harus ada kepikiran lain. Kalau terlambat, padahal kalah menjadi percepatan sejarah,” katanya.

MoneyTalk.id, Jakarta – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Antoni menyiapkan langkah penguatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan mem-BKO-kan 5.000 aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Kehutanan ke enam provinsi. Langkah tersebut dilakukan di tengah kondisi karhutla yang dinamis dan untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan Menhut Raja Antoni usai melakukan pengecekkan lokasi Karhutla di Rasau Jaya, kabupaten kubu raya, Kalbar, Senin (24/8/2026). Menhut Raja Antoni mengatakan dirinya berada di Kalimantan Barat atas permintaan Presiden Prabowo untuk memastikan instruksi terkait penanganan karhutla berjalan dengan baik.

“Saya hadir di Kalimantan Barat hari ini diminta oleh Pak Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan apa yang menjadi perintah beliau berjalan dengan baik. Apa yang menjadi instruksi beliau diimplementasikan oleh teman-teman terutama yang ada di Provinsi Kalimantan Barat,” kata Menhuy Raja Antoni.

Dari total 5.000 ASN yang akan di-BKO-kan, sebanyak 2.200 personel akan ditempatkan di tiga provinsi di Kalimantan. Sementara khusus Kalimantan Barat, Kementerian Kehutanan akan mengirimkan 700 ASN dari daerah-daerah yang tidak terlalu terdampak karhutla.

“Khusus untuk di Kalimantan Barat akan ada 700 ASN dari daerah-daerah yang tidak terlalu terdampak karhutla, akan kita kirim ke sini,” ujar Menhut Raja Antoni.

Menhut Raja Antoni, menyebut penguatan personel dilakukan karena perkembangan hotspot sangat dinamis.

“Alhamdulillah, berkat kerja sama semua pihak, TNI, Polri, di darat maupun di udara, termasuk teman-teman Manggala Agni Kementerian Kehutanan yang berjuang tanpa lelah bersama-sama, akhirnya pada hari ini, sekali lagi per malam kemarin, angka hotspot di Kalimantan Barat sisa 28 saja ya. Nanti datanya akan kita update, sekali lagi ini sangat dinamis,” kata Raja Antoni.

MoneyTalk.id,Jakarta – Perkembangan politik yang semakin meningkat eskalasinya membuat berbagai kalangan bermaksud menyampaikan pendapatnya melalui aksi unjuk rasa di Jakarta. Selain mahasiswa, dikabarkan rakyat juga akan turun dalam membersamai aksi unjuk rasa para mahasiswa.

Terkait rencana unjuk rasa Akbar diberbagai tempat di Jakarta yang akan digelar pada Kamis, 27 Agustus 2026, aktivis kelahiran tanah Betawi, Jalih Pitoeng mendukung rencana aksi akbar tersebut.

Dihubungi awak media, Jalih Pitoeng menyampaikan bahwa dirinya mendukung aksi akbar unjuk rasa mahasiswa dalam menyampaikan pendapat dimuka umum sebagai hak konstitusional warga negara.

“Secara pribadi saya sangat mendukung aksi-aksi unjuk rasa. Baik oleh mahasiswa maupun masyarakat lainnya,” ungkap Jalih Pitoeng, Senin (24/08/2026).

“Karena selain unjuk rasa adalah hak konstitusional warga negara, rakyat juga berhak untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya dimuka umum,” lanjut Jalih Pitoeng.

“Bahkan, sudah puluhan kali saya sampaikan dalam setiap orasi, bahwa tidak boleh ada seorangpun di negeri ini yang boleh melarang orang berunjuk rasa,” Jalih Pitoeng menegaskan.

“Tentunya harus menjaga kondusifitas dan bertanggung jawab agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang anarkis,” pinta Jalih Pitoeng.

“Karena unjuk rasa dan penyampaian pendapat adalah hak konstitusional warga negara yang dilindungi oleh undang-undang. Bahkan UUD 1945,” Jalih Pitoeng menegaskan.

Ditanya bagaimana soal pengamanan aksi Akbar yang akan digelar serentak di Jakarta tersebut, tokoh muda Betawi yang dikenal sangat kritis ini menjawab tegas.

“Itu merupakan tanggung jawab pihak keamanan dalam hal ini adalah kepolisian,” jawabnya tegas.

“Fungsi TRIBRATA yaitu melayani, mengayomi dan melindungi adalah kewajiban pihak kepolisian dalam hal ini Mapolda Metro Jaya,” kata Jalih Pitoeng.

“Oleh karena itu, kita selaku orang Betawi secara kultural dan warga Jakarta secara teritorial, akan menghormati dan menghargai hak-hak konstitusional warga negara yang ingin berunjuk rasa, namun kita juga punya kewajiban bersama untuk menjaga kondusifitas ibukota Jakarta,” pungkas Jalih Pitoeng.

MoneyTalk.id, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menyesalkan kinerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dinilai belum serius menangani persoalan antara PT Paramitra Alfa Sekuritas (PAS) bersama sejumlah nasabahnya dengan PT Bank Central Asia Tbk (BCA).

Uchok menilai OJK semestinya lebih aktif turun tangan dalam persoalan yang menyangkut perlindungan konsumen jasa keuangan. Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut tidak seharusnya hanya berujung pada langkah hukum yang ditempuh PT Paramitra Alfa Sekuritas (PAS) dengan menggugat BCA beserta jajaran direksinya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Seharusnya yang turun dan masuk ke ranah hukum itu OJK, bukan PT Paramitra Alfa Sekuritas (PAS),” ujar Uchok kepada wartawan, Senin (24/8/2026).

Selain sengketa tersebut, Uchok juga menyoroti kasus yang viral terkait pengakuan seorang nasabah BCA di Tasikmalaya yang mengaku kehilangan dana sekitar Rp160 juta dari layanan mobile banking, meski menurut pengakuannya tidak pernah melakukan transaksi tersebut.

Ia mempertanyakan sikap OJK yang dinilai masih minim memberikan respons terhadap persoalan keamanan transaksi digital perbankan.

CBA, kata Uchok, meminta OJK mendorong manajemen BCA untuk bertanggung jawab dan memberikan solusi terhadap persoalan yang dialami nasabah.

Ia juga meminta Presiden Direktur BCA Hendra Lembong dan Wakil Presiden Direktur BCA John Kosasih memberikan perhatian serius terhadap keluhan nasabah serta memastikan sistem keamanan layanan mobile banking BCA dapat melindungi dana nasabah.

“Jangan sampai nasabah yang kehilangan uang justru merasa berjuang sendirian. OJK harus hadir dan memastikan hak-hak konsumen perbankan terlindungi,” katanya.

Uchok pun mengkritik prioritas kegiatan operasional OJK. Ia menyinggung anggaran kegiatan permainan golf Dewan Komisioner OJK yang disebutnya mencapai Rp15,8 miliar pada 2023 dan Rp12 miliar pada 2024.

Menurutnya, anggaran tersebut menjadi sorotan apabila pada saat yang sama masih terdapat persoalan nasabah yang membutuhkan perlindungan dan penyelesaian dari regulator.

“Daripada membela para nasabah, lebih baik dan asyik para komisioner OJK kemungkinan main golf,” ujar Uchok.

MoneyTalk.id,Jakarta – Direktur Eksekutif GREAT Institute, Syahganda Nainggolan, mengungkap isi pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto yang menurut dia membahas sejumlah catatan kelam dalam perjalanan politik Indonesia, termasuk peristiwa yang terjadi pada era pemerintahan Joko Widodo.

Syahganda menyebut pertemuan tersebut berlangsung pada 30 Januari 2026. Ia mengaku hadir bersama sejumlah tokoh, di antaranya Menteri Pertahanan, Said Didu, Abraham Samad, dan Prof. Siti Zuhro.

Dalam keterangannya, Syahganda mengatakan dirinya mendengar langsung dari Prabowo mengenai pertanyaan terkait sikap Amien Rais terhadap Presiden.

“Kenapa Amien Rais membenci saya?” ujar Syahganda, mengutip percakapan yang menurutnya disampaikan Prabowo di channel YouTube Obor Rakyat Reborn, Senin (24/8/2026).

Syahganda kemudian mengungkap bahwa dalam pertemuan tersebut muncul pembahasan mengenai berbagai peristiwa politik dan keamanan pada masa pemerintahan sebelumnya.

Ia menyinggung meninggalnya ratusan petugas pemilu pada Pemilu 2019 serta tragedi yang menewaskan enam anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) dalam insiden KM 50.

Menurut Syahganda, angka kematian petugas Pemilu 2019 yang dibicarakan dalam pertemuan itu mencapai sekitar 800 orang. Ia mengatakan angka tersebut dikoreksi oleh Prof. Siti Zuhro menjadi 800.

“Jadi saya tahu, Habib Rizieq korban itu syuhadanya lima orang, eh enam orang di kilometer 50. Jadi Presiden kita tahu,” kata Syahganda.

Syahganda kemudian menyampaikan pandangannya bahwa berbagai peristiwa tersebut merupakan catatan sejarah yang perlu diperhatikan. Ia bahkan menyebut adanya kemiripan dengan pola kekerasan politik masa lalu, meski menegaskan hal tersebut sebagai spekulasi.

“Keja­di­an-kejadian yang terjadi di era Jokowi seperti pembunuhan laskar Habib Rizieq, kemudian meninggalnya 800 petugas pemilu dan lain-lain. Itu kan catatan-catatan yang kita dalam sejarah Republik ini,” ujarnya.

Ia kemudian mengatakan bahwa Presiden Prabowo memahami catatan tersebut. Namun, menurut Syahganda, Prabowo memilih untuk tidak menjadikan masa lalu sebagai fokus utama pemerintahannya.

“Presiden Prabowo noted,” kata Syahganda.

Menurut dia, Prabowo menyampaikan bahwa dirinya tidak ingin terlalu cepat melihat ke belakang atau “melihat spion”, karena ingin memusatkan perhatian pada tantangan ke depan.

“Saya enggak mau cepat-cepat lihat spion, saya mau lihat ke depan dulu. Pertarungan kita besar,” kata Syahganda, mengutip pernyataan Prabowo.

Syahganda menilai pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Prabowo mengetahui berbagai persoalan masa lalu, tetapi memilih berkonsentrasi pada agenda politik dan pemerintahan ke depan.

Sebelumnya, Syahganda juga pernah menulis mengenai pertemuannya dengan Prabowo pada 30 Januari 2026. Dalam tulisan tersebut, ia menyebut pertemuan itu sebagai pertemuan kedua yang intensif dengan Prabowo setelah sebelumnya diundang ke Hambalang pada 9 Januari 2026.

MoneyTalk.id,Jakarta – Kabar mengenai rencana penolakan hingga pembubaran acara selawat yang menghadirkan Habib Ali Zainal Abidin Assegaf atau Habib Bidin kembali beredar di media sosial. Kali ini, informasi tersebut dikaitkan dengan kegiatan keagamaan yang dijadwalkan berlangsung di halaman Masjid Darul Ilmi, Universitas Muria Kudus (UMK), pada Rabu, 26 Agustus 2026 malam.

Berdasarkan informasi yang beredar, kegiatan tersebut dijadwalkan dimulai sekitar pukul 19.00 WIB hingga selesai. Acara disebut akan menghadirkan Habib Ali Zainal Abidin Assegaf sebagai pengisi selawat serta KH Anwar Zahid atau yang dikenal sebagai Abah Anza sebagai penceramah.

Rektor UMK Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si. juga disebut akan hadir dalam kegiatan tersebut.

Namun demikian, sampai berita ini ditulis, belum ditemukan keterangan resmi dari pihak UMK maupun pernyataan resmi PWI-LS yang secara spesifik mengonfirmasi adanya rencana pembubaran acara di kampus UMK pada 26 Agustus 2026. Karena itu, informasi mengenai rencana pembubaran tersebut masih perlu diperlakukan sebagai kabar yang beredar dan membutuhkan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.

Kabar mengenai UMK tersebut muncul setelah sebelumnya terjadi polemik serupa di Kabupaten Grobogan.

Pada Juli 2026, kegiatan pengajian dan selawatan di Desa Ngraji, Kecamatan Purwodadi, Grobogan, yang menghadirkan Habib Ali Zainal Abidin Assegaf bersama KH Anwar Zahid, didatangi massa yang disebut berasal dari PWI-LS.

Peristiwa tersebut sempat berkembang menjadi kericuhan. Media melaporkan adanya dua orang yang mengalami luka setelah terjadi benturan di sekitar lokasi kegiatan.

Pihak PWI-LS Grobogan kemudian memberikan klarifikasi. Ketua PWI-LS Grobogan Ghufron Zainuri atau Gus Jibril membantah bahwa tujuan awal mereka adalah membubarkan pengajian. Menurut keterangannya, pihaknya datang untuk meminta agar Habib Bidin tidak naik ke panggung.

Meski demikian, pemberitaan mengenai peristiwa tersebut menunjukkan bahwa penolakan terhadap kehadiran Habib Bidin memang menjadi inti persoalan.

Dalam keterangannya kepada detikJateng, Gus Jibril mengatakan PWI-LS menolak kehadiran Habib Bidin karena organisasi tersebut mempersoalkan ajaran yang dikaitkan dengan Ba’alawi. Ia juga menyatakan bahwa pihaknya tidak menolak kegiatan pengajian dan selawatnya, tetapi menolak kehadiran habib dalam kegiatan tersebut.

PWI-LS Grobogan juga menyatakan bahwa keberatan terhadap kegiatan tersebut sebelumnya telah disampaikan kepada sejumlah pihak.

Sementara itu, Kepala Desa Ngraji Yahmo menyebut kegiatan di desanya merupakan acara syukuran warga dan telah mendapatkan izin. Ia mengatakan kegiatan tetap berlangsung hingga selesai.

Persoalan serupa kemudian muncul di Kabupaten Pati.

Pada awal Agustus 2026, pengurus PWI-LS Pati dilaporkan beraudiensi dengan Pelaksana Tugas Bupati Pati Risma Ardhi Chandra. Pertemuan tersebut antara lain dikaitkan dengan rencana kegiatan selawat yang menghadirkan Habib Ali Zainal Abidin Assegaf.

Namun, Plt Bupati Pati menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak melarang kegiatan selawat yang menghadirkan habib.

Risma menyatakan bahwa kegiatan selawat merupakan kegiatan keagamaan yang baik dan pemerintah akan mendukung kegiatan keagamaan yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan NKRI.

Perkembangan tersebut menjadi penting karena memperlihatkan bahwa persoalan penolakan terhadap kehadiran habib bukan lagi hanya terjadi di satu lokasi.

Di sisi lain, kasus Pati juga memperlihatkan bahwa keberatan sebuah kelompok terhadap penceramah tertentu tidak serta-merta berarti kegiatan keagamaan tersebut harus dibatalkan.

Informasi terbaru yang beredar membawa polemik tersebut ke lingkungan perguruan tinggi.

Kegiatan yang disebut akan berlangsung pada 26 Agustus mendatang itu dikabarkan digelar di halaman Masjid Darul Ilmi UMK. Kehadiran Habib Bidin dan KH Anwar Zahid membuat acara tersebut menjadi perhatian, terutama setelah nama keduanya sebelumnya juga muncul dalam polemik di Grobogan.

Secara kelembagaan, keberadaan Masjid Darul Ilmi di lingkungan UMK bukan informasi baru. Denah kampus yang dimuat dalam Buku Informasi UMK 2026 mencantumkan Masjid Darul Ilmi sebagai salah satu fasilitas di lingkungan kampus.

UMK sendiri beralamat di Jalan Lingkar Utara UMK, Gondangmanis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

Sementara Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si. tercatat sebagai Rektor UMK. Situs resmi UMK juga mencantumkan Darsono sebagai Rektor dalam struktur Senat Universitas periode 2025–2029.

Dengan demikian, apabila informasi mengenai acara tersebut benar, perhatian publik tidak hanya tertuju pada siapa penceramahnya, tetapi juga bagaimana pihak kampus memastikan kegiatan berjalan aman dan tertib.

Rangkaian peristiwa di Grobogan menjadi pelajaran penting bagi semua pihak.

Perbedaan pandangan mengenai metode dakwah, tradisi keagamaan, nasab maupun penggunaan gelar keagamaan dapat menjadi bahan diskusi. Namun, perbedaan tersebut sebaiknya tidak berubah menjadi aksi penghadangan atau kekerasan.

Kasus Grobogan memperlihatkan bahwa penolakan terhadap kehadiran penceramah tertentu dapat dengan cepat berkembang menjadi persoalan keamanan ketika massa penolak dan peserta kegiatan berada di tempat yang sama.

Karena itu, jika benar terdapat keberatan terhadap acara di UMK, jalur komunikasi dan dialog semestinya dikedepankan.

Pihak yang keberatan dapat menyampaikan aspirasi kepada penyelenggara, pimpinan universitas, pemerintah daerah maupun aparat keamanan. Sebaliknya, penyelenggara juga perlu memastikan seluruh persyaratan kegiatan terpenuhi dan mengantisipasi kemungkinan gangguan.

Yang paling penting, jangan sampai perbedaan pandangan keagamaan berubah menjadi konflik antarwarga.

Dengan semakin luasnya kabar mengenai rencana pembubaran acara di UMK, publik membutuhkan kejelasan dari PWI-LS.

Apakah benar terdapat instruksi organisasi untuk mendatangi UMK pada 26 Agustus 2026?

Apakah benar ada rencana membubarkan acara?

Atau keberatan tersebut hanya berasal dari individu atau kelompok tertentu yang kemudian menggunakan nama PWI-LS?

Pertanyaan tersebut penting karena pemberitaan sebelumnya menunjukkan bahwa PWI-LS sendiri pernah memberikan klarifikasi bahwa istilah “membubarkan” tidak menggambarkan tujuan awal mereka dalam aksi di Grobogan.

Dengan demikian, diperlukan pemisahan yang jelas antara sikap resmi organisasi, sikap pengurus daerah, pernyataan individu, serta narasi yang dibuat oleh akun media sosial.

Di sisi lain, pihak Universitas Muria Kudus juga penting memberikan keterangan mengenai kegiatan tersebut.

Jika acara benar digelar di lingkungan kampus, publik tentu ingin mengetahui apakah kegiatan tersebut merupakan agenda resmi universitas, kegiatan organisasi mahasiswa, kegiatan sivitas akademika, atau kegiatan masyarakat yang mendapatkan izin menggunakan fasilitas kampus.

Keterangan tersebut akan membantu menghindari spekulasi yang berkembang di media sosial.

Apalagi UMK saat ini merupakan perguruan tinggi yang secara resmi berstatus terakreditasi Unggul berdasarkan keputusan BAN-PT yang berlaku sejak September 2025 hingga September 2030.

Sebagai institusi pendidikan tinggi, kampus memiliki kepentingan besar untuk menjaga lingkungan akademik yang aman, tertib, terbuka terhadap perbedaan pandangan dan tidak mudah terseret ke dalam konflik horizontal.

Hingga saat ini, fakta yang dapat diverifikasi dari pemberitaan sebelumnya adalah adanya penolakan PWI-LS terhadap kehadiran Habib Ali Zainal Abidin Assegaf dalam sejumlah kegiatan, termasuk peristiwa di Grobogan dan polemik yang muncul di Pati.

Sementara mengenai rencana pembubaran acara selawat di UMK pada 26 Agustus 2026, informasi yang beredar belum mendapatkan konfirmasi independen yang cukup untuk menyatakan bahwa pembubaran tersebut benar-benar akan dilakukan.

Karena itu, masyarakat diimbau tidak langsung mengambil kesimpulan hanya berdasarkan poster, video pendek, potongan pernyataan atau unggahan media sosial.

Apalagi isu yang menyangkut tokoh agama, identitas kelompok dan kegiatan keagamaan sangat mudah memicu reaksi emosional.

Jika acara tersebut memang akan berlangsung, semua pihak diharapkan menghormati jalannya kegiatan dan menyampaikan keberatan melalui mekanisme yang damai.

Pihak kepolisian dan unsur terkait juga diharapkan melakukan langkah antisipasi agar perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi benturan fisik seperti yang terjadi dalam polemik pengajian di Grobogan.

Pada akhirnya, perdebatan mengenai siapa yang boleh hadir sebagai penceramah atau pengisi selawat semestinya dapat diselesaikan melalui dialog dan argumentasi, bukan melalui tekanan massa.

Kini publik menunggu klarifikasi resmi PWI-LS dan Universitas Muria Kudus mengenai kabar yang menyebut acara selawat di Masjid Darul Ilmi UMK pada 26 Agustus 2026 akan dibubarkan.

MoneyTalk.id, Jakarta – Dugaan adanya arahan kepada calon kadet putri Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI) untuk bersedia melepas hijab memicu protes dari Dewan Pimpinan Pusat Advokat Persaudaraan Islam (DPP-API).

DPP-API secara resmi melayangkan surat bernomor 059/SP/DPP-API/08/2026 kepada Menteri Pertahanan dan Rektor Unhan RI. Surat tersebut berisi protes sekaligus permintaan klarifikasi terkait pemberitaan mengenai Asma Wafa Andina, calon kadet putri Unhan RI yang disebut memilih mengundurkan diri setelah diminta atau diarahkan untuk bersedia melepas hijab apabila mengikuti pendidikan sebagai kadet.

DPP-API menegaskan, apabila informasi tersebut benar, persoalan itu tidak dapat dianggap sekadar sebagai masalah seragam atau tata tertib internal kampus.

“Jika informasi tersebut benar, persoalan ini bukan sekadar masalah seragam atau tata tertib internal. Ini menyangkut hak konstitusional atas kebebasan beragama, hak memperoleh pendidikan, prinsip nondiskriminasi, serta kewajiban setiap institusi negara untuk bertindak berdasarkan hukum,” demikian isi surat DPP-API, Ahad (23/8/2026).

Organisasi tersebut merujuk pada Pasal 28E, Pasal 28I, dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang memberikan jaminan terhadap kebebasan beragama dan beribadah.

DPP-API meminta Kementerian Pertahanan dan Unhan RI memberikan klarifikasi resmi dan terbuka mengenai ada atau tidaknya kebijakan yang mewajibkan calon kadet perempuan melepas hijab.

Jika dugaan tersebut terbukti, DPP-API meminta kebijakan tersebut segera dihentikan dan ditinjau ulang karena dinilai berpotensi bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama dan nondiskriminasi.

Selain itu, DPP-API meminta dilakukan pemeriksaan secara independen dan transparan terhadap proses seleksi calon kadet putri Tahun Akademik 2026/2027.

“Apabila terbukti terdapat tindakan atau kebijakan yang merugikan hak calon kadet,” DPP-API meminta adanya pemulihan yang layak terhadap pihak yang dirugikan.

DPP-API juga menyoroti kemungkinan adanya kebijakan yang disampaikan secara lisan atau melalui instruksi informal.

Mereka menegaskan tidak boleh ada persyaratan yang membatasi hak konstitusional warga negara hanya berdasarkan kebijakan lisan, instruksi informal, atau aturan yang tidak dapat ditunjukkan dasar hukumnya.

Dalam surat tersebut, DPP-API memberikan waktu tujuh hari kerja sejak surat diterima untuk mendapatkan jawaban tertulis dari pihak terkait.

Mereka menegaskan bahwa Unhan RI dan Kementerian Pertahanan tidak cukup hanya memberikan bantahan umum, tetapi harus memberikan penjelasan yang terang dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Jika klarifikasi yang diberikan dinilai tidak memadai, DPP-API menyatakan akan mempertimbangkan langkah advokasi lebih lanjut melalui Komnas HAM, Ombudsman RI, mekanisme keterbukaan informasi publik, hingga upaya hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat tersebut ditandatangani Aziz Yanuar P., S.H., M.H., M.M. atas nama DPP Advokat Persaudaraan Islam.

DPP-API juga mencantumkan sejumlah pihak sebagai tembusan, antara lain Presiden RI, Menteri Agama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Ketua Komnas HAM.

Hingga adanya klarifikasi resmi dari pihak Unhan RI dan Kementerian Pertahanan, dugaan persyaratan pelepasan hijab tersebut masih merupakan klaim yang perlu diverifikasi. Karena itu, DPP-API mendesak agar seluruh fakta mengenai proses seleksi dan ketentuan penggunaan hijab bagi kadet putri dibuka secara transparan kepada publik.