21 November 2026

News

MoneyTalk.id, Jakarta – Pengamat sosial-politik Sutoyo Abadi menilai situasi nasional saat ini sudah semestinya dipandang sebagai kondisi darurat yang membutuhkan langkah tegas negara. Ia bahkan meminta Presiden Prabowo Subianto menyatakan perang terhadap apa yang disebutnya sebagai State Corporate Crime (SCC).

Pernyataan tersebut disampaikan Sutoyo Abadi dalam rilis tertanggal 20 Agustus 2026. Menurut dia, SCC merupakan bentuk kejahatan yang melibatkan persekongkolan antara pengusaha dan pejabat publik dari berbagai unsur kekuasaan.

“Sudah saatnya sekarang Presiden Prabowo mengumumkan perang melawan State Corporate Crime (SCC) yang telah menjelma dan menciptakan negara di dalam negara,” kata Sutoyo.

Ia menyebut SCC sebagai “pengusaha jahat yang tamak” yang bersekongkol dengan pejabat publik, termasuk dari unsur legislatif, eksekutif, yudikatif, Polri dan TNI.

“SCC adalah musuh negara sehingga ancaman hukumannya adalah ‘Hukum Perang’ yang berlaku, bukan hukum pidana sipil,” ujarnya.

Sutoyo juga menyinggung persoalan penguasaan lahan dan sumber daya alam. Ia secara khusus menyebut kawasan PIK 1 dan PIK 2 sebagai bagian dari persoalan yang menurutnya perlu dilihat dari perspektif kedaulatan negara.

“Rebut kembali kedaulatan RI yang telah dirampas oleh State Corporate Crime, yang meliputi wilayah PIK 1 dan PIK 2, dan wilayah lainnya dengan perampasan paksa tanah rakyat, bahkan telah menguasai sumber daya alam dengan membabi buta,” katanya.

Menurut Sutoyo, persoalan PIK 1 dan PIK 2 serta kasus-kasus lainnya tidak semata-mata berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum, tetapi menyangkut persoalan yang lebih luas mengenai kedaulatan negara.

“Kasus PIK-1 dan 2 dan kasus lainnya bukan hanya urusan teknis pelanggaran hukum semata-mata, tapi kasus ini urusan pencaplokan kedaulatan negara, sehingga hal ini urusan State Corporate Crime,” ujarnya.

Karena itu, Sutoyo menilai pendekatan terhadap persoalan tersebut harus berbeda apabila SCC telah dikategorikan sebagai musuh negara.

“Maka cara pandangnya berbeda sekali, sehingga cara menghadapinya juga berbeda, karena SCC itu adalah musuh negara, maka hukum yang berlaku adalah Hukum Perang bukan Hukum Pidana Sipil,” katanya.

Ia kemudian meminta Presiden Prabowo menunjukkan langkah konkret atas berbagai persoalan yang dinilainya mengancam kepentingan rakyat.

“Sekarang kita tunggu gebrakan Prabowo untuk mengumumkan perang melawan State Corporate Crime yang sudah menjadi negara di dalam negara,” ujar Sutoyo.

Di bagian akhir pernyataannya, Sutoyo juga menyerukan agar pemerintah memberlakukan kembali ketentuan hukum yang menurutnya dapat digunakan untuk menghadapi kekuatan yang dianggap merongrong kedaulatan negara dari dalam.

“Maka situasi nasional saat ini semestinya berlaku ‘situasi darurat militer’. Hidupkanlah kembali ‘UU Subversif’, untuk mengatasi kekuatan yang merongrong kedaulatan negara dari dalam,” katanya.

Pernyataan mengenai State Corporate Crime, kondisi darurat militer, penerapan “Hukum Perang”, serta tudingan adanya persekongkolan antara pengusaha dan pejabat publik tersebut merupakan pandangan dan pernyataan Sutoyo Abadi dalam rilisnya. Media tidak mengubah substansi pernyataan narasumber menjadi kesimpulan redaksi.

Pihak pemerintah, aparat penegak hukum, maupun pihak-pihak yang disebut dalam konteks PIK 1 dan PIK 2, Media memberikan ruang klarifikasi, tanggapan, dan hak jawab sesuai ketentuan jurnalistik.

MoneyTalk.id,Jakarta – Guru Besar Universitas Airlangga (Unair) Henri Subiakto menyoroti lemahnya kedaulatan digital Indonesia di tengah peringatan 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.

Henri mengatakan, Indonesia saat ini telah menjadi negara besar yang terus membangun dan mengalami berbagai kemajuan. Selama perjalanan sejarahnya, Indonesia juga telah dipimpin oleh delapan presiden.

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto yang berlatar belakang mantan jenderal Kopassus memiliki nasionalisme tinggi serta semangat untuk menjadikan Indonesia sebagai negara besar, maju, dan kaya.

“Program-programnya adalah mengobarkan patriotisme untuk membangun masa depan bangsa,” kata Henri, Rabu (19/8/2026).

Namun, Henri menilai semangat pembangunan tersebut belum diikuti dengan visi yang kuat dalam membangun kedaulatan digital nasional.

Ia menyebut kedaulatan digital merupakan salah satu fondasi penting bagi kehidupan bangsa di masa depan. Persoalannya, Indonesia dinilai masih sangat lemah dalam menguasai dan melindungi ruang digitalnya sendiri.

“Dalam konteks kedaulatan digital sebagai dasar kehidupan masa depan, ternyata Indonesia sangat lemah. Bahkan berangan-angan untuk punya kedaulatan digital di masa depan pun belum jelas roadmap-nya,” ujar Henri.

Henri menyoroti banyaknya data mengenai perilaku digital masyarakat Indonesia yang berada dalam penguasaan perusahaan maupun negara asing.

Menurut dia, kondisi tersebut berpotensi menjadi persoalan strategis karena data digital bukan sekadar informasi, melainkan aset penting yang dapat menentukan arah ekonomi, politik, keamanan, hingga kehidupan sosial masyarakat.

“Data-data perilaku digital bangsa ini banyak dikuasai perusahaan asing dan negara asing,” katanya.

Dinilai Masih Berorientasi Politik Jangka Pendek

Henri juga mengkritik para pemimpin dan pemegang kewenangan yang dinilainya belum memiliki visi dan misi kuat untuk mengamankan masa depan digital Indonesia.

Ia menilai kebijakan dan politik yang dikembangkan masih terlalu pragmatis serta lebih berorientasi pada kepentingan politik jangka pendek.

“Pemimpin kita yang memiliki kewenangan pada persoalan ini ternyata tidak memiliki visi atau misi yang kuat untuk mengamankan masa depan digital negara ini,” ujar Henri.

Menurutnya, orientasi jangka pendek tersebut berisiko membuat Indonesia semakin bergantung kepada kekuatan asing dalam pengelolaan teknologi, data, dan infrastruktur digital.

“Kebijakan dan politik yang dikembangkan masih berorientasi pragmatis untuk tujuan politik jangka pendek. Sekadar berkuasa. Tak peduli asing punya kemampuan mencengkeram kita,” tegasnya.

Henri menilai peringatan 81 tahun kemerdekaan seharusnya menjadi momentum untuk memperluas makna kemerdekaan. Tidak cukup hanya memiliki kedaulatan secara politik dan teritorial, Indonesia juga harus mampu memastikan kedaulatan atas data, teknologi, dan ruang digitalnya.

Menurut dia, tanpa strategi yang jelas, cita-cita menjadikan Indonesia sebagai negara maju dan berdaulat dapat menghadapi tantangan besar di tengah semakin kuatnya dominasi teknologi global.

MoneyTalk.id, Jakarta – Pemerhati Politik dan Kebangsaan Rizal Fadillah mempertanyakan sumber informasi Presiden Prabowo Subianto terkait isu dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Pertanyaan itu disampaikan Rizal dalam tulisannya bertanggal 18 Agustus 2026 berjudul “Dari Siapa Prabowo Tahu Ijazah Jokowi Itu Palsu?”

Rizal menyoroti pernyataan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang, menurut Rizal, memastikan bahwa Presiden Prabowo mengetahui persoalan ijazah Jokowi.

“Dari siapakah Prabowo tahu bahwa ijazah Jokowi itu palsu? Hingga kini semua orang yang dekat dengan Prabowo masih tutup mulut,” tulis Rizal.

Menurut Rizal, terdapat dua pejabat yang dinilainya berpotensi mengetahui informasi mengenai persoalan tersebut, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno serta Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro.

Rizal menyebut Pratikno memiliki kedekatan dengan Jokowi sejak masa sebelum menjadi presiden. Ia juga menyoroti posisi Pratikno sebagai Mensesneg selama dua periode pemerintahan Jokowi.

“Sepanjang dua periode jabatan Jokowi, Pratikno menjadi pengendali pemerintahan sebagai Mensesneg. Orang terdekat Presiden Jokowi ini pemegang rahasianya,” tulis Rizal.

Rizal kemudian mengaitkan Juri Ardiantoro dengan proses pencalonan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2012. Menurut dia, Juri saat itu menjabat Ketua KPU DKI Jakarta dan kemudian pernah menduduki posisi di lingkungan pemerintahan Jokowi sebelum menjadi Wamensesneg pada pemerintahan Prabowo.

“Juri Ardiantoro adalah informan A1 tentang ijazah Jokowi bagi Presiden Prabowo,” klaim Rizal.

Berdasarkan rangkaian tersebut, Rizal menduga Pratikno dan Juri merupakan sumber informasi bagi Prabowo mengenai status ijazah Jokowi.

“Patut diduga dua Menteri Prabowo ini adalah sumber informasi tervalid bagi Prabowo tentang status ijazah Jokowi yang palsu itu,” tulisnya.

Rizal juga menyinggung dugaan mengenai tempat pembuatan atau pemalsuan dokumen tersebut dengan menyebut Pasar Pramuka. Namun, tudingan tersebut disampaikan sebagai dugaan dan tidak disertai bukti baru dalam tulisan yang dirilisnya.

Perlu Verifikasi dan Klarifikasi

Isu mengenai keaslian ijazah Jokowi sebelumnya telah melalui proses penyelidikan kepolisian. Berdasarkan pemberitaan ANTARA, penyelidik Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan terhadap ijazah Jokowi, termasuk pengujian laboratorium dengan membandingkannya dengan ijazah tiga rekan Jokowi dari Fakultas Kehutanan UGM. Pemeriksaan mencakup bahan kertas, teknik cetak, tinta, cap, serta tanda tangan. Hasil pemeriksaan disebut menunjukkan dokumen tersebut identik dan penyidik menyatakan tidak menemukan tindak pidana.

Pemerintah juga sebelumnya menyatakan menghormati proses hukum terkait persoalan tersebut. Mensesneg Prasetyo Hadi diberitakan menghormati keputusan Bareskrim Polri yang menyatakan ijazah Jokowi asli.

Dengan demikian, klaim mengenai adanya pihak yang mengetahui atau terlibat dalam dugaan pemalsuan ijazah perlu dibedakan dari fakta yang telah diputuskan berdasarkan proses penyelidikan. Tuduhan terhadap Pratikno maupun Juri Ardiantoro dalam tulisan Rizal Fadillah merupakan pendapat dan dugaan penulis, bukan fakta hukum yang telah terbukti.

Redaksi membuka ruang klarifikasi bagi Pratikno, Juri Ardiantoro, Mensesneg Prasetyo Hadi, Presiden Prabowo Subianto maupun pihak-pihak lain yang disebut dalam tulisan tersebut untuk memberikan penjelasan atau bantahan atas tudingan yang disampaikan Rizal Fadillah.

MoneyTalk.id, Jakarta – Pengamat Komunikasi Publik Dr. HM Gamari Sutrisno, MPS, yang juga mantan anggota DPR RI periode 2009–2014 dari PKS, melontarkan kritik tajam terhadap pernyataan Amien Rais mengenai gagasan kembali ke UUD 1945 asli. Kritik tersebut disampaikan Gamari dengan merujuk pada pernyataan Amien Rais dalam kanal YouTube Amien Rais Official.

Gamari menilai, pernyataan Amien Rais yang menyebut kembali ke UUD 1945 asli sama dengan “memutar balik jarum jam” perlu dikritisi. Menurut dia, sesuatu yang lebih lama tidak otomatis berarti kemunduran.

“Logika bahwa sesuatu yang lebih lama tidak otomatis berarti kemunduran. Dalam konstitusi, ukuran kemajuan bukan usia teksnya, melainkan apakah prinsip-prinsipnya mampu menjamin kedaulatan rakyat, keadilan, kesejahteraan, pembatasan kekuasaan, dan kepastian hukum,” ujar Gamari.

Ia mempertanyakan, jika kembali kepada UUD 1945 asli disebut sebagai tindakan memutar balik jarum jam, apakah setiap koreksi terhadap hasil amandemen otomatis dapat dikategorikan sebagai kemunduran.

Menurut Gamari, amandemen UUD 1945 pada 1999–2002 bukan sesuatu yang tidak boleh dikritik. Ia menegaskan, hasil amandemen merupakan produk sejarah politik tertentu yang tetap dapat dievaluasi.

“Amandemen 1999–2002 bukan kitab suci yang tidak boleh dikritik. Ia adalah produk sejarah politik tertentu dan dapat dievaluasi sebagaimana produk konstitusional lainnya,” katanya.

Gamari juga menekankan bahwa gagasan kembali kepada UUD 1945 asli tidak identik dengan keinginan mengembalikan Indonesia ke masa Orde Lama maupun Orde Baru.

“‘Kembali ke UUD 1945 asli’ tidak harus berarti kembali ke Orde Lama atau Orde Baru. Itu dua hal berbeda. Kembali ke konstitusi tidak sama dengan kembali ke masa lalu,” tegasnya.

Ia mengibaratkan konstitusi sebagai sebuah bangunan. Jika fondasinya dianggap bermasalah, memperbaiki fondasi tidak berarti harus mengembalikan bangunan tersebut ke bentuk 80 tahun lalu. Menurutnya, prinsip dasar dapat dikembalikan, sementara kebutuhan zaman tetap dapat diakomodasi melalui addendum atau perubahan yang benar-benar diperlukan.

Gamari kemudian mengajukan pertanyaan mendasar, apakah UUD hasil amandemen 1999–2002 benar-benar telah menghasilkan sistem politik, ekonomi, hukum, dan demokrasi yang lebih sesuai dengan tujuan Pembukaan UUD 1945.

“Kalau jawabannya belum, maka evaluasi konstitusi bukan kemunduran. Justru itu adalah kedewasaan bernegara,” ujarnya.

Ia juga menyoroti apa yang disebutnya sebagai ironi dalam posisi Amien Rais. Menurut Gamari, seseorang yang dahulu berani melakukan perubahan besar terhadap sistem konstitusi semestinya juga berani mengevaluasi konsekuensi dari perubahan tersebut.

“Tidak konsisten kalau perubahan disebut kemajuan hanya karena terjadi di masa lalu, sementara koreksi terhadap perubahan itu sekarang langsung dicap sebagai kemunduran,” kata Gamari.

Menutup kritiknya, Gamari menggunakan analogi jarum jam untuk menegaskan bahwa koreksi terhadap konstitusi tidak semestinya dipandang sebagai langkah mundur.

“Jarum jam memang tidak perlu diputar mundur. Tetapi kalau jamnya salah, apakah kita harus membiarkannya terus menunjukkan waktu yang salah hanya karena takut dianggap mundur?” ujarnya.

Gamari menilai, mempertahankan sistem yang dianggap keliru hanya demi menghindari stigma “kemunduran” justru dapat membuat bangsa terus berjalan dalam arah yang salah.

MoneyTalk.id, Jakarta – Direktur Gerakan Perubahan sekaligus Koordinator Indonesia Bersatu, Muslim Arbi, menyampaikan refleksi menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menilai perjalanan 81 tahun Indonesia harus menjadi momentum untuk kembali menghayati fondasi kemerdekaan dan mengevaluasi perjalanan bangsa.

“Atas berkat Rahmat Allah SWT bangsa ini mencapai kemerdekaannya. Itu menjadi bukti sejarah bangsa ini adalah bangsa yang bertauhid atas Rahmat dan Keberkahan-Nya,” kata Muslim Arbi dalam refleksinya, Senin (17/8/2026).

Menurutnya, kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945 merupakan hasil perjuangan panjang para pendiri bangsa dan seluruh rakyat Indonesia.

Muslim menegaskan, fondasi ketuhanan tersebut menjadi dasar berdirinya negara Indonesia. “Di atas fondasi tauhid itulah bangsa dan negara ini berdiri. Itu artinya, negara ini adalah negara yang berketuhanan, bukan negara sekuler,” ujarnya.

Ia juga menyoroti perjalanan kekuasaan Indonesia sejak Orde Lama, Orde Baru hingga Reformasi, yang kemudian berlangsung pada era Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo hingga Presiden Prabowo Subianto.

Khusus periode 2014-2024, Muslim menilai pemerintahan Joko Widodo meninggalkan sejumlah persoalan, mulai dari peningkatan utang, tekanan terhadap sumber daya alam hingga beban pembangunan infrastruktur.

“Hutang menumpuk. Sumber daya alam terkuras. Pertumbuhan ekonomi yang terseok-seok. Pembangunan infrastruktur yang meninggalkan beban hutang bagi negara dan rakyat,” katanya.

Memasuki pemerintahan Prabowo, Muslim menilai tantangan yang dihadapi tidak ringan. Presiden Prabowo, menurut dia, harus memperbaiki kondisi keuangan negara, memberantas korupsi serta memastikan sumber daya alam digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

“Saat ini kepemimpinan Presiden Prabowo mendapat banyak ujian dan tantangan, karena harus membayar hutang, menyelamatkan keuangan negara, menumpas para koruptor dan menyelamatkan sumber daya alam untuk kesejahteraan dan kemakmuran bersama,” tutur Muslim.

Ia mengakui banyak pihak menginginkan perubahan dilakukan secara cepat. Namun, menurutnya, pemerintahan Prabowo juga menghadapi berbagai gangguan dan kegaduhan dari kelompok yang merasa kepentingannya terancam.

“Meski demikian semua tantangan dan rongrongan itu dihadapi dengan kepala dingin untuk mencari solusi atas semua persoalan di bangsa ini,” ujarnya.

Muslim pun menyatakan keyakinannya bahwa rakyat akan terus mendukung pemerintahan Prabowo dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut.

“Dan rakyat akan selalu bersama Prabowo untuk kemajuan dan kesejahteraan. Maju terus Prabowo. Rakyat di belakangmu. Dirgahayu Indonesiaku,” kata Muslim Arbi.

MoneyTalk.id,Jakarta – Politikus Partai Demokrat Rommi Irawan menyoroti dinamika politik dan sejarah konflik di Aceh. Ia mengingatkan pentingnya menjaga persatuan masyarakat Aceh dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di tengah berbagai upaya yang dinilainya berpotensi memecah belah masyarakat.

Rommi mengatakan, praktik adu domba terhadap masyarakat Aceh bukanlah fenomena baru. Menurut dia, sejak dahulu upaya memecah persatuan masyarakat Aceh selalu muncul dengan berbagai bentuk dan kepentingan.

“Sejak zaman dulu, adu domba selalu dilakukan untuk merusak persatuan Aceh,” kata Rommi Irawan, Senin (17/8/2026).

Ia juga menyampaikan pandangannya mengenai dukungan masyarakat Aceh terhadap NKRI. Rommi menyebut kelompok kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pendukungnya hanya merupakan sebagian dari masyarakat Aceh, sementara mayoritas lainnya tetap memiliki ikatan kuat dengan Indonesia.

“Kombatan GAM dengan pendukung hanya 20 persen. Delapan puluh persen rakyat Aceh adalah NKRI, beserta keluarga besar kami di Aceh,” ujarnya.

Rommi kemudian merujuk pada hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 sebagai salah satu indikator politik yang menurutnya dapat menjadi gambaran mengenai pilihan masyarakat Aceh dalam sistem demokrasi Indonesia.

Menurut dia, masyarakat Aceh memiliki sejarah panjang dalam menghadapi konflik dan berbagai persoalan politik. Karena itu, pengalaman masa lalu seharusnya menjadi pelajaran agar masyarakat tidak kembali terjebak dalam konflik yang dapat merusak persaudaraan.

Dalam pernyataannya, Rommi juga mengaitkan sejarah konflik Aceh dengan berbagai bencana besar yang pernah terjadi di wilayah tersebut.

“Ingat gempa, tsunami, banjir. Puluhan tahun perang saudara, Tuhan murka,” katanya.

Pernyataan tersebut merupakan pandangan keagamaan dan interpretasi pribadi Rommi terhadap rangkaian tragedi yang pernah terjadi di Aceh. Hubungan sebab-akibat antara bencana alam dan murka Tuhan sendiri merupakan persoalan keyakinan dan tidak dapat dipastikan sebagai fakta ilmiah.

Aceh memang memiliki sejarah panjang konflik bersenjata yang melibatkan Pemerintah Indonesia dan GAM sebelum berakhir melalui proses perdamaian yang ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki pada 2005.

Rommi mengajak masyarakat untuk tidak kembali membuka ruang bagi konflik dan perpecahan. Menurutnya, persatuan masyarakat Aceh serta komitmen terhadap NKRI harus tetap dijaga agar pengalaman pahit masa lalu tidak terulang.

Ia menekankan bahwa masyarakat Aceh memiliki peran penting dalam menjaga kedamaian dan persatuan nasional. Perbedaan pilihan politik, menurutnya, semestinya tidak menjadi alasan untuk memecah hubungan persaudaraan yang telah terbangun.

Pernyataan Rommi tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa sejarah konflik Aceh masih memiliki sensitivitas tersendiri. Karena itu, setiap narasi mengenai masa lalu Aceh perlu disampaikan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kembali ketegangan di tengah masyarakat.

Di sisi lain, bencana seperti gempa bumi, tsunami dan banjir merupakan fenomena alam yang memiliki penjelasan ilmiah. Sementara penafsiran mengenai bencana sebagai bentuk murka Tuhan berada dalam ranah keyakinan masing-masing.

Pesan utama yang disampaikan Rommi adalah pentingnya mengambil pelajaran dari sejarah Aceh, menjaga persatuan masyarakat, serta menghindari segala bentuk politik adu domba yang berpotensi mengganggu perdamaian.

MoneyTalk.id, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bergerak cepat membantu masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melepas pengiriman bantuan kemanusiaan dari Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (17/8/2026).

Bantuan tersebut merupakan hasil kolaborasi KKP dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk mempercepat distribusi, bantuan diangkut menggunakan Kapal Pengawas PSDKP Orca 06 milik KKP dengan tujuan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

Perjalanan kapal diperkirakan membutuhkan waktu sekitar dua hari.

Menteri Trenggono mengatakan pengiriman bantuan tersebut menjadi bentuk solidaritas dan gotong royong di tengah momentum peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

“Di tengah kita memperingati hari kemerdekaan, saudara-saudara di NTT sedang menghadapi musibah. Karena itu, kemerdekaan juga harus kita maknai dengan hadir dan bergotong royong membantu saudara kita yang membutuhkan,” ujar Trenggono.

Ia menyampaikan duka cita mendalam kepada masyarakat yang terdampak gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang melanda wilayah NTT pada Sabtu (15/8).

Menurut Trenggono, kepedulian terhadap masyarakat yang sedang menghadapi bencana merupakan bagian penting dari semangat kemerdekaan. Solidaritas antarsesama anak bangsa, kata dia, diperlukan agar masyarakat terdampak dapat segera mendapatkan bantuan dan dukungan dalam menghadapi situasi sulit.

Dari Sulawesi Tenggara, bantuan yang dikumpulkan KKP bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai kurang lebih 50 ton.

Bantuan tersebut terdiri atas berbagai kebutuhan mendesak, antara lain bahan makanan, obat-obatan, serta sejumlah kebutuhan lainnya bagi masyarakat yang terdampak bencana.

Trenggono menegaskan, bantuan yang dikirim dari Kendari merupakan tahap awal. Penyaluran bantuan akan terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

KKP juga sebelumnya telah menggunakan kapal-kapal pengawas perikanan untuk membantu distribusi bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang terdampak bencana di wilayah lain, termasuk dalam penyaluran bantuan bagi korban bencana di Sumatra.

“Ini adalah bentuk solidaritas kita sebagai satu bangsa, bahwa ketika ada saudara kita yang membutuhkan, kita hadir dan saling menguatkan,” kata Trenggono.

Sejak hari pertama bencana, KKP telah mengambil sejumlah langkah penanganan. Di antaranya membentuk satuan tugas, membuka posko tanggap bencana, berkoordinasi dengan berbagai pihak, serta menghimpun donasi dan bantuan.

Upaya tersebut akan terus dilakukan selama masa tanggap darurat hingga proses pemulihan berlangsung.

Selain mengirim bantuan, KKP juga tengah melakukan identifikasi kondisi di lapangan. Identifikasi tersebut secara khusus diarahkan untuk mengetahui kondisi masyarakat kelautan dan perikanan yang terdampak bencana.

Langkah ini penting agar bantuan yang diberikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, terutama nelayan dan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan yang terdampak gempa.

Setelah pengiriman bantuan dari Sulawesi Tenggara, KKP juga menyiapkan bantuan yang telah terkumpul di Jakarta untuk segera disalurkan ke wilayah terdampak.

Bantuan tersebut antara lain makanan ringan, makanan cepat saji, pakaian layak pakai, selimut, hingga mesin genset.

Trenggono berharap seluruh bantuan dapat segera tiba dan dimanfaatkan masyarakat yang membutuhkan.

Ia juga menekankan bahwa penanganan bencana membutuhkan kerja bersama antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi sosial, serta berbagai elemen bangsa.

“Ini adalah bentuk solidaritas kita sebagai satu bangsa, bahwa ketika ada saudara kita yang membutuhkan, kita hadir dan saling menguatkan,” ujar Trenggono.

Dengan pengerahan Kapal Pengawas PSDKP Orca 06, KKP tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, tetapi juga memanfaatkan armada tersebut sebagai bagian dari respons kemanusiaan ketika terjadi bencana.

Pengiriman bantuan dari Kendari diharapkan menjadi langkah awal untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak gempa di NTT dapat segera terpenuhi, sekaligus memperkuat semangat gotong royong dalam menghadapi bencana.

MoneyTalk.id,Jakarta – Ketua Yayasan Gerbang Sekolah Nusantara, Cut Herlina, menyampaikan ucapan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para pendidik, peserta didik, tenaga pengelola pendidikan, serta generasi muda di seluruh penjuru Nusantara.

Dalam momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Cut Herlina mengajak seluruh elemen bangsa untuk memaknai kemerdekaan bukan sekadar sebagai perjalanan sejarah, tetapi sebagai amanah yang harus diwujudkan melalui kerja nyata dalam membangun Indonesia.

“81 tahun merdeka bukan hanya angka perjalanan waktu, melainkan bukti keberanian, pengorbanan dan persatuan para pahlawan yang telah membukakan jalan agar kita bisa hidup bebas, berkarya dan membangun bangsa di atas tanah air tercinta,” ujar Cut Herlina dalam pesan peringatan Hari Kemerdekaan RI, Ahad (16/8/2026).

Menurutnya, salah satu fondasi utama dalam melanjutkan cita-cita kemerdekaan adalah melalui pendidikan. Pendidikan dinilai memiliki peran strategis dalam mencetak generasi Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter, serta mampu menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Melalui Yayasan Gerbang Sekolah Nusantara, Cut Herlina menegaskan komitmennya untuk terus mendorong terbukanya akses pendidikan yang merata, berkualitas dan berkarakter bagi masyarakat.

“Kami bertekad menjadikan semangat kemerdekaan ini sebagai dorongan kuat untuk terus membuka akses pendidikan yang merata, berkualitas dan berkarakter,” katanya.

Ia berharap generasi muda Indonesia tidak hanya memiliki kemampuan akademik dan penguasaan teknologi, tetapi juga memiliki akhlak mulia, mencintai budaya bangsa serta memiliki semangat persatuan dalam membangun negeri.

Pada kesempatan tersebut, Cut Herlina juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk bergandengan tangan, bekerja keras dan terus berinovasi demi mewujudkan Indonesia yang semakin maju.

“Jadikan semangat merdeka belajar sebagai semangat merdeka membangun negeri, agar Indonesia ke depan tumbuh makmur, adil, bermartabat dan mampu bersaing di kancah dunia,” tuturnya.

Ia pun menyampaikan ucapan selamat memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia kepada seluruh rakyat Indonesia.

“Dirgahayu Republik Indonesia ke-81! Merdeka Belajar, Merdeka Membangun Indonesia!” pungkas Cut Herlina.

MoneyTalk.id,Jakarta – Guru Besar Universitas Airlangga (UNAIR), Prof. Dr. Hendri Subiakto, menyampaikan kritik terhadap fenomena pemimpin yang dinilai terlalu sering berbicara di ruang publik sehingga berpotensi menimbulkan kegaduhan politik dan kebingungan di masyarakat.

Pandangan tersebut disampaikan Prof. Hendri melalui tulisan bernada satire berjudul “Cepot Ngritik Pemimpin yang Asal Suka Bicara” pada Jumat (14/8/2026).

Dalam tulisannya, ia menggunakan tokoh wayang Sunda Cepot untuk menyampaikan kritik sosial-politik secara humoris namun tajam.

“Ada negara yang pemimpinnya banyak ngomong, wakilnya jarang ngomong, bawahannya asal ngomong dan Parlemennya cuma bisa ngomong. Tapi negara mana itu, si Cepot lupa, hua ha ha ha,” tulis Prof. Hendri.

Menurutnya, kritik tersebut menggambarkan kondisi ketika pemimpin justru menjadi sumber kegaduhan melalui pidato dan pernyataannya sendiri.

“Itulah kalau pemimpin malah bikin gaduh dengan pidato dan ucapannya sendiri,” ujarnya.

Prof. Hendri juga menyinggung munculnya istilah satiris “Prabowo No Mik” yang disebutnya berkembang di tengah masyarakat sebagai kritik agar presiden tidak terlalu sering berbicara tanpa pengendalian.

“Keadaan ekonomi negara itu akan kembali membaik jika diterapkan kebijakan yang namanya ‘Prabowo No Mik’, artinya sang Presiden jangan dibiarkan pegang mik, biar ucapannya tidak nglantur ke mana-mana,” tulisnya.

Ia berpendapat bahwa seorang kepala negara sebaiknya membatasi pernyataan spontan dan lebih mengutamakan komunikasi yang terukur.

“Biarkan dia hanya bicara yang penting-penting saja, itupun harus sudah disiapkan naskahnya. Supaya pembicaraan tak melebar, nglantur ke mana-mana,” kata Prof. Hendri.

Menurut dia, komunikasi politik yang tidak terkendali dapat berdampak pada meningkatnya kebingungan di kalangan masyarakat dan memperburuk situasi politik nasional.

“Jangan biarkan pemikiran dan kehendak spontan sang ‘pemimpin tua’ yang sering ngacau bicaranya itu membuat banyak elemen negara menjadi kebingungan,” ujarnya.

Prof. Hendri juga mengingatkan bahwa kondisi tersebut dapat dimanfaatkan oleh kekuatan politik tertentu untuk mendorong pergantian kepemimpinan nasional.

“Berdampak memperburuk keadaan hingga semakin memperkuat skenario politik kekuatan lama, yang telah berencana menggantikan pemimpin kedaluwarsa dengan wakilnya yang masih muda tapi jauh lebih buruk kualitasnya,” tulisnya.

Satire politik merupakan bentuk ekspresi pendapat yang lazim digunakan akademisi maupun budayawan untuk mengkritisi fenomena sosial dan politik. Namun demikian, tulisan Prof. Hendri tidak menyebut secara eksplisit nama negara maupun pihak tertentu yang dimaksud dalam kritik tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat tanggapan resmi dari pihak Istana Kepresidenan maupun pihak-pihak yang mungkin merasa terkait dengan pernyataan tersebut.

Pemberitaan ini memuat pandangan dan pernyataan narasumber terkait isu politik dan komunikasi publik. Media membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi pihak-pihak yang disebutkan atau merasa terkait dengan isi pemberitaan ini, dan klarifikasi yang disampaikan akan dimuat sesuai ketentuan UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

MoneyTalk.id, Jakarta – Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Beathor Suryadi menyerukan upaya untuk menyelamatkan Roy Suryo, Tifa, dan tiga orang lainnya yang disebutnya tengah menghadapi persoalan hukum terkait polemik ijazah Joko Widodo.

Beathor menilai perjuangan membongkar persoalan dokumen ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang dilakukan Bonatua Silalahi bersama kelompok Bongkar Ijazah Jokowi (BonJowi) perlu menjadi perhatian publik.

“Untuk kita selamatkan Roy, Tifa dan tiga lagi kawan dari penjara,” kata Beathor dalam keterangannya, Jumat (14/8/2026).

Menurut dia, dari rangkaian proses hukum dan permintaan informasi publik yang dilakukan Bonatua Silalahi dan BonJowi, termasuk melalui Komisi Informasi Publik (KIP) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), terdapat hal yang menurutnya perlu dipertanyakan.

Beathor menyebut dokumen yang berkaitan dengan ijazah SMA atau sederajat atas nama Joko Widodo sebagai warga Solo disebut tidak ditemukan dalam berkas yang ditelusuri dari KPU Solo, KPU DKI Jakarta, maupun KPU RI.

“Kerja Bonatua Silalahi dan BonJowi dari Sidang KIP, PTUN dan lain-lain yang luar biasa itu harus mampu kita simpulkan bahwa dari semua KPU, Solo, DKI dan RI, tidak ditemukannya berkas dokumen ijazah SMA atau yang setara atas nama Joko Widodo warga Solo,” ujarnya.

Beathor juga menyinggung perkara Bambang Tri Mulyono dan Gus Nur yang pernah diproses secara hukum terkait tuduhan mengenai ijazah Jokowi.

Ia mempertanyakan keberadaan dokumen yang disebutnya sebagai barang bukti ijazah dalam persidangan tersebut.

“Barang bukti berkas dokumen ijazah ini tidak mampu dihadirkan oleh JPU saat sidang Bambang Tri Mulyono dan Gus Nur di Kota Solo,” katanya.

Atas dasar itu, Beathor mempertanyakan proses hukum yang menjerat kedua tokoh tersebut.

“Dua pejuang tegaknya keadilan ini justru dipenjara enam dan empat tahun tanpa alat bukti. Inikah bentuk negara hukum?” ujar Beathor.

Pernyataan Beathor tersebut menjadi bagian dari polemik panjang mengenai keaslian dan keberadaan dokumen ijazah Joko Widodo yang telah bergulir melalui berbagai proses hukum.

Beathor menutup pernyataannya dengan seruan perjuangan bagi pihak-pihak yang disebutnya sedang memperjuangkan keadilan dalam polemik tersebut.

“Salam juang,” pungkasnya.