21 November 2026

News

MoneyTalk.id,Jakarta – Polemik mengenai keberadaan habaib dalam kegiatan keagamaan kembali menjadi perhatian publik. Di tengah maraknya persiapan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW di sejumlah daerah, beredar sejumlah narasi di media sosial yang menyebut simpatisan Perjuangan Walisongo Indonesia–Laskar Sabilillah (PWI-LS) menyerukan pembubaran acara Maulid yang menghadirkan habaib sebagai penceramah.

Narasi tersebut memunculkan perdebatan di tengah masyarakat. Sebagian pihak mempertanyakan alasan penolakan terhadap habaib dalam kegiatan Maulid Nabi, sementara kelompok yang mendukung gerakan PWI-LS mengaitkannya dengan kritik terhadap posisi sosial, budaya, dan otoritas keagamaan keturunan Arab atau kelompok yang menggunakan gelar habib, Sabtu (15/8/2026).

Namun, informasi yang beredar di media sosial tersebut perlu dibedakan antara pernyataan individu atau simpatisan dengan sikap resmi organisasi. Hingga kini, belum semua materi yang beredar dapat diverifikasi secara independen sebagai pernyataan resmi PWI-LS secara keseluruhan.

Penolakan terhadap kehadiran habaib dalam kegiatan keagamaan bukan isu yang sama sekali baru. Pada Juli 2026, PWI-LS menjadi sorotan setelah massa yang diduga berasal dari organisasi tersebut mendatangi pengajian di Desa Ngraji, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.

Pengajian tersebut menghadirkan KH Anwar Zahid bersama Habib Ali Zainal Abidin Assegaf. Kedatangan massa PWI-LS berujung kericuhan antara massa penolak dengan warga dan panitia. Sejumlah pemberitaan menyebut dua orang mengalami luka akibat benturan dalam insiden tersebut.

Ketua PWI-LS Grobogan, Ghufron Zainuri atau Gus Jibril, pada saat itu menyatakan pihaknya menolak kegiatan yang menghadirkan habaib. Bahkan, setelah peristiwa tersebut, ia menyatakan PWI-LS Grobogan akan tetap menolak kegiatan yang menghadirkan habaib di wilayah tersebut.

Dalam pemberitaan lain, Ghufron membantah bahwa PWI-LS sejak awal bermaksud membubarkan acara. Ia mengatakan organisasinya telah beberapa kali menyampaikan keberatan kepada pihak terkait sebelum kegiatan berlangsung.

Dengan demikian, polemik yang kini kembali beredar di media sosial memiliki konteks yang lebih panjang, yakni adanya konflik terbuka mengenai boleh atau tidaknya habaib dihadirkan dalam kegiatan keagamaan tertentu.

Kelompok yang menolak kehadiran habaib membawa sejumlah argumentasi.

Salah satu narasi yang berkembang adalah kritik terhadap penggunaan gelar habib dan posisi sosial yang dianggap terlalu dominan dalam kehidupan keagamaan masyarakat.

PWI-LS sendiri selama ini dikenal membawa narasi mengenai penguatan kembali tradisi Islam Walisongo dan Islam Nusantara. Dalam sejumlah pemberitaan mengenai organisasi tersebut, PWI-LS disebut mengkritik otoritas keagamaan yang bertumpu pada klaim garis keturunan, termasuk narasi mengenai nasab Ba’Alawi.

Dari sudut pandang kelompok yang mendukung narasi tersebut, seseorang seharusnya memperoleh penghormatan terutama karena ilmu, akhlak, dan kontribusinya kepada masyarakat, bukan semata-mata karena garis keturunan.

Persoalan kemudian menjadi jauh lebih sensitif ketika kritik terhadap otoritas keagamaan bercampur dengan isu identitas pribumi dan keturunan Arab.

Sejumlah materi media sosial yang beredar bahkan membawa narasi bahwa masyarakat pribumi harus mengambil kembali ruang sosial dan budaya yang dianggap telah dikuasai kelompok keturunan Arab.

Narasi seperti itu perlu diperiksa secara hati-hati karena dapat bergeser dari perdebatan mengenai otoritas keagamaan menjadi persoalan identitas dan asal-usul etnis.

Selain persoalan penceramah, beredar pula narasi yang mempertanyakan keberadaan kelompok hadrah dalam acara Maulid Nabi apabila kelompok tersebut dikaitkan dengan komunitas habaib.

Dalam narasi yang beredar, bahkan muncul tuntutan agar hadrah dalam acara Maulid diisi oleh warga pribumi.

Persoalan tersebut menarik karena hadrah pada dasarnya merupakan salah satu bentuk ekspresi seni dan tradisi keagamaan yang berkembang di tengah masyarakat Muslim Indonesia.

Karena itu, apabila perdebatan mengenai hadrah kemudian dikaitkan secara eksklusif dengan identitas etnis tertentu, persoalannya tidak lagi sekadar menyangkut siapa yang menjadi penceramah, tetapi mulai memasuki wilayah relasi sosial dan identitas masyarakat.

Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan kegiatan keagamaan yang telah lama hidup di tengah masyarakat Indonesia.

Dalam praktiknya, kegiatan Maulid tidak hanya diisi ceramah agama. Di berbagai daerah, Maulid juga menjadi ruang berkumpulnya masyarakat, pembacaan selawat, pengajian, pembacaan sejarah Nabi Muhammad SAW, serta berbagai bentuk kesenian religi.

Karena itu, ketika sebuah kelompok menyerukan agar acara Maulid tidak menghadirkan penceramah tertentu berdasarkan identitas kelompoknya, muncul pertanyaan lebih luas: sampai sejauh mana sebuah kelompok dapat menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh hadir dalam kegiatan keagamaan yang diselenggarakan masyarakat?

Di satu sisi, setiap kelompok tentu memiliki hak menyampaikan pandangan dan kritik.

Namun di sisi lain, penyelenggara sebuah pengajian juga memiliki hak untuk menentukan penceramah dan bentuk kegiatan selama tidak melanggar hukum.

Perbedaan pandangan keagamaan merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam masyarakat yang memiliki tradisi Islam yang beragam.

Yang menjadi persoalan adalah ketika perbedaan pandangan berubah menjadi tindakan intimidasi, penghadangan atau pembubaran kegiatan.

Peristiwa di Grobogan menjadi contoh bagaimana perbedaan pandangan mengenai kehadiran habaib dapat berkembang menjadi konflik di lapangan.

Media iNews melaporkan ratusan massa PWI-LS datang ke lokasi pengajian dan terjadi bentrokan dengan warga serta panitia. Dalam insiden tersebut juga disebutkan adanya korban luka.

Pihak panitia pengajian menyatakan kegiatan tetap dilanjutkan karena merupakan keinginan tuan rumah untuk menghadirkan habib. Panitia juga menyebut telah meminta pengamanan aparat agar kegiatan berjalan aman.

Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa persoalan kebebasan menyelenggarakan kegiatan keagamaan dapat menjadi sensitif ketika berhadapan dengan kelompok yang mempunyai pandangan berbeda.

Munculnya kembali narasi pembubaran Maulid yang menghadirkan habaib di media sosial juga perlu disikapi secara hati-hati.

Tidak semua unggahan yang mengatasnamakan simpatisan otomatis merupakan keputusan resmi organisasi. Begitu pula video atau potongan pernyataan yang beredar perlu dilihat secara utuh agar publik mengetahui siapa yang berbicara, dalam kapasitas apa, kapan pernyataan tersebut dibuat dan apakah pernyataan tersebut benar-benar mewakili organisasi.

Hal ini penting karena isu habaib, nasab, pribumi dan keturunan Arab merupakan isu yang sangat mudah memancing emosi.

Apalagi, perdebatan tersebut terjadi di ruang publik dan media sosial yang memungkinkan sebuah pernyataan dipotong, disebarkan ulang dan kemudian mendapatkan makna baru.

Karena itu, apabila benar terdapat seruan untuk membubarkan kegiatan Maulid, langkah yang paling penting adalah memastikan sumber pernyataan tersebut dan meminta klarifikasi kepada pengurus PWI-LS.

Pada akhirnya, perdebatan mengenai siapa yang boleh mengisi acara Maulid seharusnya tidak berujung pada konflik horizontal.

Kegiatan Maulid Nabi pada dasarnya dimaksudkan untuk mengingat kembali keteladanan Nabi Muhammad SAW, memperkuat kecintaan kepada Rasulullah, serta mempererat hubungan sosial umat.

Perbedaan pandangan mengenai habaib, nasab atau tradisi keagamaan dapat dibahas melalui forum ilmiah, dialog antartokoh agama dan ruang diskusi terbuka.

Jika terdapat ajaran atau ceramah yang dianggap menyimpang, masyarakat juga memiliki ruang untuk memberikan kritik berdasarkan argumentasi keagamaan dan keilmuan.

Yang harus dihindari adalah menjadikan identitas keturunan sebagai alasan untuk melakukan pelarangan secara sepihak.

Demikian pula, kritik terhadap kelompok habaib tidak semestinya berkembang menjadi kebencian terhadap seluruh warga keturunan Arab. Sebaliknya, pembelaan terhadap habaib juga tidak seharusnya menutup ruang kritik terhadap individu maupun ajaran yang memang perlu diperdebatkan.

Di tengah masyarakat Indonesia yang plural, perbedaan seharusnya diselesaikan melalui dialog, bukan dengan penghadangan.

Sebab, apabila setiap kelompok merasa memiliki hak untuk membubarkan kegiatan kelompok lain hanya karena perbedaan pandangan, maka ruang kebebasan masyarakat untuk menjalankan kegiatan keagamaannya akan semakin terancam.

Karena itu, menjelang berbagai kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW, semua pihak—baik penyelenggara, penceramah, organisasi masyarakat maupun aparat—perlu mengedepankan komunikasi dan menjaga keamanan.

Perbedaan pandangan mengenai habaib boleh terjadi. Kritik terhadap nasab juga dapat menjadi bahan diskusi ilmiah. Tetapi kegiatan keagamaan masyarakat seharusnya tidak berubah menjadi arena pertarungan identitas yang berpotensi memecah persaudaraan.

MoneyTalk.id,Jakarta – Ekonom Konstitusi Defiyan Cori menyoroti sejumlah kejanggalan terkait peningkatan utang negara selama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, kenaikan utang yang sangat besar tersebut belum terlihat sebanding dengan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Hal itu disampaikan Defiyan Cori dalam Forum Keadilan pada 15 Juni 2026. Ia menyebut utang negara meningkat dari sekitar Rp2,6 triliun menjadi Rp9,3 triliun pada era Jokowi.

“Utang naik dari Rp2,6 triliun jadi Rp9,3 triliun era Jokowi, naik 256 persen,” kata Defiyan.

Ia menilai kenaikan tersebut merupakan yang terbesar dibandingkan pemerintahan presiden-presiden sebelumnya. Namun, menurut Defiyan, manfaat dari peningkatan utang itu bagi masyarakat tidak terlihat secara jelas.

Defiyan juga menyoroti pembangunan infrastruktur, khususnya jalan tol. Menurut dia, sebagian besar jalan tol yang dibangun pada era Jokowi dikerjakan dan dioperasikan pihak swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), sehingga tidak seluruhnya dibangun langsung menggunakan utang negara.

“Jalan tol yang dibangun sebagian besar dikerjakan dan dioperasikan swasta lewat skema KPBU, bukan langsung dari utang negara,” ujarnya.

Lebih lanjut, Defiyan mempermasalahkan besarnya porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menurutnya telah terserap untuk belanja pegawai.

“Porsi APBN 80 persen sudah kepakai buat belanja pegawai. Jadi sisa buat infrastruktur cuma sekitar Rp240 triliun,” katanya.

Padahal, dia membandingkan kondisi tersebut dengan pembangunan infrastruktur pada periode awal pemerintahan Jokowi yang disebutnya mencapai lebih dari Rp400 triliun.

Di sisi lain, Defiyan menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia selama era Jokowi rata-rata hanya berada di kisaran 5 persen. Menurutnya, angka tersebut dinilai tidak sebanding dengan besarnya tambahan utang negara.

“Pertumbuhan ekonomi cuma rata-rata 5 persen, padahal utangnya paling gede,” ujar Defiyan.

Ia kemudian membandingkannya dengan era pemerintahan Presiden Soeharto. Menurut Defiyan, meski utang pada masa tersebut lebih kecil, pertumbuhan ekonomi pernah mencapai 10,92 persen.

Dalam forum tersebut, Defiyan juga mengklaim menemukan dugaan praktik transfer pricing dan under invoicing dengan nilai mencapai Rp11.000 triliun. Ia menyebut angka tersebut berasal dari sektor pertambangan dan deforestasi selama sekitar 10 tahun terakhir.

Menariknya, Defiyan mengaitkan angka Rp11.000 triliun tersebut dengan pernyataan Presiden Jokowi pada 2016 yang pernah menyebut adanya potensi dana sekitar Rp11.000 triliun.

“Angka Rp11.000 triliun ini sama persis kayak ucapan Jokowi tahun 2016, ‘di kantong saya ada 11.000 triliun’,” kata Defiyan.

Atas hal tersebut, Defiyan mempertanyakan mengapa utang negara justru terus meningkat apabila potensi dana sebesar itu memang tersedia.

“Pertanyaannya, kalau memang ada di kantong presiden, kenapa utang malah nambah?” ujarnya.

Pernyataan Defiyan tersebut merupakan pandangan dan klaim yang disampaikannya dalam forum.

Redaksi membuka kesempatan kepada pihak-pihak yang disebut dalam pernyataan tersebut untuk memberikan klarifikasi, tanggapan, maupun hak jawab. Klarifikasi yang diterima akan dimuat dan dipublikasikan sesuai ketentuan jurnalistik.

MoneyTalk.id, Jakarta – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar, melontarkan kritik tajam terhadap arah kekuasaan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai penguatan institusi militer, kepolisian, dan partai politik tidak dapat dilepaskan dari strategi konsolidasi kekuasaan pemerintah.

Zainal menyebut kondisi tersebut dengan istilah “O3”, yakni Otot, Otak, dan Ongkos.

Menurut dia, tentara dan polisi menjadi “otot”, partai politik menjadi “otak”, sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipandang sebagai “ongkos” yang menopang konsolidasi tersebut.

“Karena Prabowo tidak percaya diri dengan kemenangannya, maka dia memperkuat tentara, polisi, dan partai. Tentara dan polisi adalah ototnya, partai adalah otaknya, dan MBG adalah ongkosnya,” ujar Zainal dalam pandangannya yang dikutip dalam diskursus politik nasional, Jumat (14/8/2026).

Zainal kemudian menyebut kombinasi tersebut sebagai O3: Otot, Otak, dan Ongkos.

Kritik itu menjadi semakin tajam ketika dikaitkan dengan tata kelola program MBG. Zainal menilai munculnya keterlibatan berbagai unsur, termasuk aparat dan jaringan politik, patut menjadi perhatian publik karena program yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar seharusnya berorientasi terutama pada kepentingan penerima manfaat.

Dalam konstruksi kritik tersebut, MBG bukan hanya dilihat sebagai program sosial untuk pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen yang memiliki konsekuensi politik dan fiskal.

Zainal juga menyoroti dampak kebijakan fiskal pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah.

Menurut pandangan yang disampaikannya, besarnya anggaran yang diarahkan untuk program nasional berpotensi mempersempit ruang fiskal daerah. Kondisi itu kemudian dikaitkan dengan munculnya persoalan pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di sejumlah daerah.

“Pemerintah daerah jadi korbannya. Banyak daerah nggak bisa bayar gaji ASN dan P3K,” demikian kritik tersebut.

Persoalan ini memperlihatkan adanya ketegangan antara agenda prioritas pemerintah pusat dengan kemampuan fiskal pemerintah daerah. Di satu sisi, pemerintah pusat memiliki program strategis yang ingin dijalankan secara masif. Di sisi lain, pemerintah daerah tetap harus memenuhi kebutuhan belanja wajib, termasuk pembayaran gaji pegawai dan pelayanan publik.

Jika ruang fiskal daerah semakin sempit, persoalannya bukan hanya menyangkut keterlambatan pembayaran gaji. Dampaknya dapat merembet kepada kualitas pelayanan publik, pembangunan daerah, hingga kemampuan pemerintah daerah menjalankan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Program MBG merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo. Karena skalanya besar dan melibatkan anggaran negara, implementasinya menjadi sorotan dari berbagai sisi, mulai dari efektivitas program, mekanisme pengadaan, distribusi, pengawasan hingga pembagian peran antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam perspektif Zainal, persoalannya bukan semata apakah MBG bermanfaat atau tidak bagi masyarakat. Pertanyaan yang lebih besar adalah bagaimana program tersebut ditempatkan dalam arsitektur kekuasaan dan pengelolaan anggaran negara.

Istilah O3 yang disampaikan Zainal pada akhirnya menjadi kritik terhadap model konsolidasi kekuasaan: aparat sebagai kekuatan, partai sebagai mesin politik, dan program pemerintah sebagai sumber daya untuk mempertahankan serta memperluas dukungan.

Pandangan tersebut tentu merupakan kritik politik dan bukan kesimpulan hukum mengenai adanya penyalahgunaan anggaran atau keterlibatan institusi tertentu dalam kepentingan politik.

Namun, kritik itu tetap membuka pertanyaan penting: apakah kebijakan anggaran nasional sudah cukup memperhitungkan kemampuan fiskal pemerintah daerah?

Sebab, ketika pemerintah pusat menggelontorkan anggaran besar untuk program prioritas, sementara daerah mengalami tekanan untuk membiayai kebutuhan dasar pemerintahan, maka persoalan distribusi anggaran menjadi isu yang tidak bisa diabaikan.

Pada titik inilah istilah “Otot, Otak, dan Ongkos” yang dilontarkan Zainal Arifin Mochtar berubah menjadi metafora politik yang mengundang perdebatan lebih luas tentang arah kekuasaan Prabowo, posisi aparat negara, peran partai politik, serta konsekuensi fiskal dari program-program unggulan pemerintah.

MoneyTalk.id,Jakarta – Strategi politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dinilai tidak selalu dapat dibaca dari pernyataan terbuka maupun panggung politik resmi. Komunikasi informal dengan berbagai kelompok, termasuk media yang selama ini kritis terhadap dirinya, disebut dapat menjadi bagian dari upaya menjaga ruang manuver politik.

Hal itu disampaikan Iwan “Terpal” Setiawan, pemerhati politik dan alumni Hubungan Internasional UMY, dalam membaca interaksi Jokowi dengan tim Bocor Alus Tempo.

Menurut Iwan, komunikasi Jokowi dengan lingkungan Bocor Alus Tempo menarik dicermati karena kanal tersebut selama ini dikenal kritis terhadap Jokowi, termasuk terkait pencalonan dan posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden.

“Seorang politisi yang matang tidak selalu membutuhkan media untuk memujinya. Media yang kritis pun memiliki fungsi strategis,” kata Iwan kepada wartawan, Jumat (14/8/2024).

Ia menilai kritik dari media dapat menjadi semacam cermin bagi elite politik untuk membaca denyut publik, mengetahui isu yang berkembang, sekaligus mengukur tingkat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan maupun figur tertentu.

Karena itu, kata Iwan, komunikasi dengan media kritis tidak otomatis dapat dimaknai sebagai kesepakatan politik.

“Pertemuan tidak otomatis berarti kendali. Komunikasi tidak otomatis berarti instruksi. Kedekatan tidak otomatis berarti kesepakatan,” ujarnya.

Peta Prabowo-Gibran 2029

Iwan mengatakan, dinamika menuju Pemilu 2029 masih sangat cair. Pernyataan Jokowi yang pernah mendukung gagasan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka melanjutkan kepemimpinan hingga dua periode, menurutnya, tetap harus ditempatkan sebagai posisi politik pada momentum tertentu.

Sebab, peta politik dapat berubah seiring perkembangan elektabilitas, kinerja pemerintahan, konfigurasi partai politik, hingga persepsi publik.

“Politik Indonesia memiliki karakter yang sangat cair. Apa yang disampaikan elite hari ini bisa menjadi posisi politik hari ini, tetapi belum tentu menjadi keputusan ketika memasuki momentum penentuan,” katanya.

Menurut Iwan, kondisi tersebut memberikan ruang bagi Jokowi untuk terus membaca perkembangan politik sebelum menentukan langkah.

Ia menilai, apabila Gibran langsung didorong menjadi calon presiden pada 2029, tantangannya tidak ringan. Gibran masih perlu membangun pengalaman politik nasional, memperkuat legitimasi personal, dan menunjukkan kapasitas kepemimpinan kepada publik.

Karena itu, Iwan melihat kemungkinan lain, yakni Gibran tetap berada dalam orbit kekuasaan sebagai calon wakil presiden.

KDM-Gibran Bisa Jadi Skenario

Dalam konteks tersebut, nama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM dinilai menjadi salah satu figur yang patut diperhitungkan.

Iwan menyebut apabila tren politik dan survei ke depan terus memperlihatkan KDM menguat, sementara tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo mengalami pelemahan, kalkulasi politik menuju 2029 tentu dapat berubah.

“Jika KDM menjadi kandidat presiden dengan elektabilitas yang kuat, Gibran dapat menjadi salah satu figur yang dipertimbangkan sebagai pasangan. Tentu saja ini bukan kepastian,” jelasnya.

Menurut dia, konfigurasi KDM-Gibran secara politik memiliki kemungkinan untuk dibaca sebagai titik temu dua kepentingan. KDM memiliki kebutuhan membangun dukungan nasional, sementara Gibran memiliki kepentingan mempertahankan keberlanjutan karier politiknya di tingkat nasional.

Namun, Iwan menegaskan, skenario tersebut masih merupakan kemungkinan politik dan sangat bergantung pada perkembangan beberapa tahun ke depan.

“Politik terlalu kompleks untuk disederhanakan menjadi satu skenario. KDM memiliki kalkulasi politiknya sendiri. Partai politik mempunyai kepentingannya masing-masing. Prabowo juga mempunyai kekuatan politik yang tidak dapat diabaikan,” katanya.

Iwan melihat kekuatan Jokowi dalam politik salah satunya terletak pada kemampuannya membaca momentum.

Menurut dia, Jokowi tidak harus terburu-buru menentukan pilihan ketika peta politik belum final.

“Menunggu momentum. Menunggu arah angin. Menunggu siapa yang menguat dan siapa yang melemah,” ujarnya.

Ia menilai, jika Jokowi masih ingin mempertahankan pengaruh politiknya setelah 2029, maka kemampuan menjaga komunikasi dengan berbagai kelompok menjadi penting.

Media, partai politik, relawan, komunitas digital, lembaga survei, dan kelompok kepentingan disebut akan menjadi bagian dari arena pembentukan opini publik menjelang Pemilu 2029.

Namun Iwan mengingatkan agar komunikasi politik tidak serta-merta ditarik menjadi kesimpulan bahwa ada kendali atau instruksi tertentu terhadap media.

“Bocor Alus Tempo tetap mempunyai agenda editorial dan independensinya sendiri. Begitu pula Jokowi memiliki agenda politiknya,” katanya.

Iwan menilai posisi Prabowo juga menjadi variabel penting dalam kalkulasi politik Jokowi menuju 2029.

Sebagai presiden, Prabowo memiliki kekuasaan pemerintahan, jaringan politik, dan dukungan partai yang besar. Namun, menurut Iwan, pemerintahan tetap menghadapi tantangan berupa perubahan persepsi publik.

Kinerja ekonomi, harga kebutuhan pokok, lapangan kerja, kebijakan pemerintah, konflik elite, hingga pemberitaan media dapat memengaruhi tingkat kepuasan masyarakat.

Jika dukungan terhadap Prabowo melemah sementara muncul kandidat alternatif dengan elektabilitas lebih tinggi, kata Iwan, konfigurasi politik menuju 2029 dapat berubah.

“Seorang politisi yang ingin mempertahankan pengaruh biasanya akan memilih membaca realitas,” katanya.

Ia menilai sebutan king maker terhadap Jokowi bukanlah jabatan formal, melainkan gambaran mengenai kemampuan seorang tokoh memengaruhi konfigurasi kekuasaan tanpa harus berada di posisi puncak pemerintahan.

“Namun seorang king maker tidak selalu mengumumkan kartu yang dimilikinya. Ia menyimpan sebagian kartu hingga momentum yang tepat,” ujarnya.

Menurut Iwan, dukungan Jokowi terhadap Prabowo-Gibran dua periode tidak harus dianggap sebagai keputusan yang tidak dapat berubah.

“Ucapan politik memiliki umur. Kepentingan politik juga berubah. Yang lebih permanen adalah kepentingan untuk mempertahankan pengaruh,” katanya.

Karena itu, menurut Iwan, kejutan politik menuju 2029 masih sangat mungkin terjadi.

“Pada detik terakhir, seorang king maker selalu memiliki hak untuk mengubah permainan,” pungkasnya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat kebijakan publik Said Didu menilai dinamika politik nasional saat ini telah memasuki fase yang semakin keras. Ia menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi telah turun langsung dalam upaya mempersiapkan putranya, Gibran Rakabuming Raka, untuk menghadapi kontestasi politik menuju Pemilihan Presiden 2029.

Pernyataan tersebut disampaikan Said Didu melalui unggahan di media sosial. Ia mengaitkan perkembangan politik tersebut dengan apa yang sebelumnya berulang kali disebutnya sebagai situasi “to kill or to be killed”.

“Seperti yang berkali-kali saya katakan bahwa sekarang sudah pada titik ‘to kill or to be killed’,” kata Said Didu, Kamis (13/8/2026).

Menurut dia, kondisi tersebut semakin terlihat dari keterlibatan Jokowi dalam mempersiapkan Gibran untuk menghadapi pertarungan politik pada 2029.

“Jokowi sudah terjun langsung persiapkan anaknya (Gibran) untuk jadi Presiden,” ujarnya.

Said Didu juga menyinggung keberadaan kelompok yang disebutnya sebagai “Geng Solo”. Menurut dia, arah gerak kelompok tersebut kini semakin mudah dibaca dalam peta politik nasional.

“Geng Solo makin jelas arahnya,” kata Said Didu.

Pernyataan tersebut menggambarkan pandangan Said Didu mengenai semakin mengerasnya persaingan kekuasaan menjelang Pemilu 2029. Ia melihat dinamika politik tidak lagi hanya berkaitan dengan pertarungan antarpartai, tetapi juga menyangkut kesinambungan pengaruh dan kekuasaan di lingkaran elite politik.

Gibran sendiri saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden RI. Posisi tersebut membuat namanya menjadi salah satu figur yang berpotensi memainkan peran penting dalam peta politik nasional menuju 2029.

Namun, penilaian Said Didu mengenai adanya persiapan Jokowi untuk menjadikan Gibran sebagai calon presiden 2029 merupakan pandangan politik yang disampaikannya kepada publik. Pernyataan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya keputusan atau strategi resmi pencalonan Gibran untuk Pilpres 2029.

Meski demikian, pernyataan Said Didu menambah sorotan terhadap dinamika politik keluarga Jokowi dan kelompok politik yang berada di sekitarnya. Pergerakan para elite tersebut diperkirakan akan terus menjadi perhatian publik seiring semakin dekatnya tahapan politik menuju Pemilu 2029.

MoneyTalk.id,Jakarta – Kecaman keras terus mengalir menyusul viralnya video promosi minuman beralkohol merek Newport yang menggunakan tantangan hafalan ayat suci Al-Qur’an (Surah Ad-Duha) sebagai syarat untuk mendapatkan minuman keras secara gratis di ajang festival musik The Sounds Project di ancol Jakarta.

​Pimpinan Majlis Ta’lim sekaligus Wakil Ketua PW NU DKI Jakarta AlHabib Salim bin Ahmad bin Jindan, Habib Salim bin Shalahuddin Jindan, secara tegas mengutuk aksi pelecehan terhadap simbol agama tersebut. Ia menilai tindakan menjadikan ayat suci Al-Qur’an sebagai alat pemasaran komersial minuman keras sudah sangat di luar batas etika, moral, dan ajaran agama.

​”Kami mengutuk keras tindakan biadab dan tidak beretika ini. Menjadikan hafalan Al-Qur’an sebagai tiket atau gimik untuk mendapatkan minuman keras adalah bentuk penistaan yang nyata terhadap kesucian kitab suci umat Islam,” ujar Habib Salim Sallahudin bin Jindan di Jakarta, Selasa (11/8/2026).

​Melihat masifnya keresahan di tengah masyarakat, Habib Salim secara khusus mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, beserta aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan tegas yang terukur dan memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab.

​”Kami mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk bertindak tegas. Tutup pabrik atau perusahaan yang terbukti membiarkan dan merestui cara-cara promosi murahan berbalut penistaan agama ini. Penjarakan pihak-pihak yang terlibat, baik manajemen maupun oknum di lapangan, agar ada keadilan dan kejadian serupa tidak terulang kembali di negeri ini,” tegasnya.

​Menurutnya, pembiaran terhadap praktik pemasaran yang mencederai nilai-nilai keagamaan dikhawatirkan dapat memicu kemarahan umat yang lebih luas serta merusak tatanan moral bangsa. Oleh karena itu, langkah hukum yang transparan dan tegas menjadi sebuah keharusan.

​Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu langkah konkret dari aparat penegak hukum serta klarifikasi resmi dari pihak manajemen Newport maupun induk perusahaan OT Grup terkait insiden yang menuai kecaman luas dari berbagai elemen masyarakat, para pemuka agama, dan organisasi Islam tersebut.

MoneyTalk.id,Jakarta – Kiprah alumni Hubungan Internasional (HI) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) di forum internasional kembali mencuat. Dr. Zaki Mubarok, alumni HI UMY angkatan 1995, dijadwalkan menjadi salah satu pembicara dalam Roundtable Discussion bertajuk “Stimulating Economic Growth: Harnessing Opportunities in Fisheries and Tourism” di New Delhi, India.

Kegiatan tersebut digelar oleh Research and Information System for Developing Countries (RIS) bekerja sama dengan ASEAN-India Centre (AIC) dan mitra terkait. Diskusi berlangsung pada 12 Agustus 2026 di GP Hall, RIS, New Delhi, India, secara hybrid.

Dalam agenda tersebut, Zaki Mubarok tercantum sebagai Honorary Fellow ANCORS, Wollongong University, dan Research Fellow, Indonesia University.

Zaki akan menjadi salah satu pembicara pada Sesi I yang mengangkat tema “India-ASEAN Fisheries Cooperation and Combating IUU Fishing”. Sesi ini dijadwalkan berlangsung pukul 11.30–13.00 waktu India.

Selain Zaki, forum tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Cmde Abhay K Singh (Retd), mantan Research Fellow RIS yang bertindak sebagai chair; Dr. Vu Hai Dang, pakar dari Diplomatic Academy of Vietnam; serta Mr. John J Vachaparambil, Associate Fellow, National Maritime Foundation. Forum juga melibatkan perwakilan Indian Ocean Region (IOC-IOF).

Pembahasan mengenai kerja sama perikanan India-ASEAN menjadi semakin penting di tengah kebutuhan negara-negara kawasan untuk memperkuat tata kelola sumber daya laut, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, sekaligus memberantas praktik illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing.

Kehadiran Zaki Mubarok dalam forum tersebut sekaligus menunjukkan kiprah akademisi dan profesional Indonesia dalam percaturan kerja sama internasional, khususnya dalam isu kemaritiman, perikanan, serta hubungan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik.

Bagi keluarga besar HI UMY, keterlibatan Zaki yang merupakan alumni angkatan 1995 di forum internasional tersebut menjadi bagian dari rekam jejak alumni UMY yang terus berkiprah dalam isu-isu strategis global.

MoneyTalk.id, Jakarta – Polemik dugaan penggunaan hafalan Al-Qur’an sebagai bagian dari promosi minuman keras (miras) di acara The Sounds Project Vol. 9 kembali memanas. Advokat Persaudaraan Islam (API) DKI Jakarta mendesak aparat penegak hukum segera mengusut dugaan penistaan agama dalam aktivitas promosi yang disebut berlangsung di booth produk minuman beralkohol New Port.

Desakan tersebut disampaikan Ketua Advokat Persaudaraan Islam DPD DKI Jakarta, Irvan Ardiansyah, S.H., melalui surat pernyataan sikap tertanggal 11 Agustus 2026 yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Dalam surat tersebut, API DKI Jakarta menyoroti video yang beredar di media sosial. Video itu disebut memperlihatkan adanya tantangan menghafal Al-Qur’an yang dikaitkan dengan pemberian hadiah berupa minuman keras atau minuman beralkohol.

Aktivitas tersebut disebut berlangsung dalam rangkaian acara The Sounds Project Vol. 9 di Ecovention & Ecopark Ancol, Jakarta.

API DKI Jakarta mengecam keras aktivitas yang tergambar dalam video tersebut. Mereka menilai, apabila benar dilakukan sebagaimana yang beredar, penggunaan hafalan Al-Qur’an untuk kepentingan promosi minuman keras merupakan tindakan yang melukai sensitivitas umat Islam.

“Al-Qur’an adalah wahyu Allah SWT, pedoman hidup, dan kitab suci yang wajib dimuliakan,” demikian sikap API DKI Jakarta dalam surat tersebut.

API juga menolak segala bentuk penggunaan Al-Qur’an sebagai gimmick, permainan, maupun strategi pemasaran produk yang dinilai tidak sejalan dengan kehormatan dan kesucian kitab suci.

Menurut mereka, aktivitas menghafal Al-Qur’an semestinya ditempatkan sebagai bagian dari ibadah dan pendidikan keagamaan, bukan dijadikan sarana promosi produk minuman beralkohol.

API DKI Jakarta secara khusus mendesak Polda Metro Jaya melakukan pengusutan terhadap video yang viral tersebut.

Mereka meminta polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, transparan, serta berkeadilan apabila ditemukan dugaan tindak pidana.

API juga meminta pemerintah dan pengelola kawasan memperketat pengawasan terhadap penjualan dan peredaran minuman keras dalam kegiatan konser maupun acara publik.

Desakan tersebut ditujukan kepada Kementerian Pariwisata, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta pengelola kawasan Ancol.

API meminta aturan terkait peredaran minuman keras, termasuk ketentuan yang mereka rujuk dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 187 Tahun 2014, ditegakkan secara ketat.

Tak berhenti pada pernyataan sikap, API DKI Jakarta menyatakan siap menempuh langkah hukum apabila Polda Metro Jaya tidak memberikan pernyataan resmi atau tidak memulai penyelidikan terkait persoalan tersebut.

“Kami bersama gelombang umat Islam siap turun ke jalan untuk menuntut keadilan secara langsung di muka umum,” tulis API DKI Jakarta dalam surat tersebut.

API menegaskan, langkah tersebut akan ditempuh sebagai bentuk penggunaan hak konstitusional untuk menyampaikan aspirasi.

Sementara itu, polemik ini bermula dari beredarnya video aktivitas di sebuah booth minuman beralkohol yang memperlihatkan tantangan hafalan Surah Ad-Duha dengan hadiah yang disebut berupa minuman beralkohol. Aktivitas tersebut kemudian memicu kritik dan kecaman di media sosial.

MoneyTalk.id, Jakarta – Promosi minuman beralkohol yang menggunakan hafalan Surah Ad-Duha sebagai bagian dari sebuah challenge di festival musik The Sound Project terus menuai sorotan.

Aktivitas promosi tersebut menjadi perbincangan setelah akun Threads @JARRKOJARR membagikan pengalamannya saat menghadiri festival tersebut. Dalam unggahannya, tampak sebuah booth produk minuman beralkohol New Port yang menggelar challenge hafalan Surah Ad-Duha dengan imbalan berupa sebotol minuman beralkohol.

Unggahan itu kemudian memicu kritik dari warganet. Sejumlah pengguna media sosial menilai penggunaan ayat Al-Qur’an sebagai bagian dari aktivitas promosi minuman beralkohol merupakan tindakan yang tidak etis dan tidak menghormati sensitivitas keagamaan.

Sorotan semakin tajam setelah pengacara Habib Rizieq Shihab (HRS), Aziz Yanuar, turut mengecam aktivitas tersebut.

Aziz menilai persoalan tersebut tidak semestinya berhenti hanya pada permintaan maaf dari pihak panitia atau penyelenggara. Menurut dia, terdapat dugaan tindak pidana, aparat penegak hukum tetap dapat menguji peristiwa tersebut berdasarkan ketentuan pidana yang berlaku.

“Permintaan maaf pihak panitia tidak bisa lepas dari jerat hukum. Ada pasal penistaan agama,” kata Aziz dalam pernyataan kepada wartawan, Selasa (11/8/2026).

Aziz juga menyoroti ketentuan mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Dalam KUHP baru, ketentuan mengenai tindak pidana terhadap agama antara lain diatur dalam Pasal 300.

Pasal tersebut mengatur perbuatan di muka umum yang bersifat permusuhan, menyatakan kebencian atau permusuhan, atau menghasut untuk melakukan permusuhan, kekerasan, atau diskriminasi terhadap agama atau kepercayaan.

Ancaman pidananya berupa pidana penjara paling lama tiga tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Karena itu, menurut konstruksi hukum yang disoroti Aziz, persoalan challenge tersebut dapat dimintakan pemeriksaan kepada aparat penegak hukum apabila diduga memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHP baru.

Persoalan juga dapat menjadi lebih serius apabila aktivitas tersebut sengaja direkam dan disebarluaskan sebagai bagian dari promosi kepada masyarakat.

KUHP baru juga memuat Pasal 301, yang mengatur mengenai penyiaran, pertunjukan, penempelan tulisan atau gambar, maupun memperdengarkan rekaman yang berisi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300 dengan maksud agar diketahui atau lebih diketahui oleh umum.

Ketentuan tersebut memiliki ancaman pidana yang lebih berat, yakni penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak kategori V.

“Dengan demikian, apabila aparat menemukan bukti bahwa sebuah materi yang memenuhi unsur Pasal 300 kemudian sengaja dipublikasikan atau disebarluaskan kepada khalayak, Pasal 301 dapat menjadi salah satu ketentuan yang ikut diperiksa,” tegas Aziz.

MoneyTalk.id, Jakarta – Peringatan pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie mengenai potensi kekacauan tata kelola pemerintahan di era Presiden Prabowo Subianto jika masih dibayangi pengaruh serta jajaran peninggalan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) menuai perhatian.

Connie menilai persoalan tersebut tidak hanya menyangkut pergantian kepemimpinan, tetapi juga menyentuh kualitas tata kelola pemerintahan, penempatan pejabat, kebebasan berpendapat, hingga cara negara merespons kritik masyarakat.

Dalam dialog bersama Refly Harun, Connie menyoroti apa yang dia nilai sebagai kecenderungan penunjukan pejabat berdasarkan politik balas budi, bukan semata-mata berdasarkan kompetensi dan rekam jejak.

“Mungkin bedanya ketika para pemimpin itu diambil dari tanda terima kasih ya jadi latar belakangnya apapun tidak dilihat,” ujar Connie.

Ia juga mengkritik apa yang disebutnya sebagai tindakan represif terhadap kelompok yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah.

Menurut Connie, demokrasi akan menghadapi persoalan serius apabila kritik dibalas dengan serangan, pelaporan hingga kriminalisasi.

“Bagaimana mungkin di negara yang mengaku demokrasi kok bisa orang berpendapat itu kemudian diserang bukan cuma diserang, dipolisikan, dikriminalisasi,” katanya.

Connie bahkan mengingatkan bahwa persoalan tersebut dapat berkembang menjadi ancaman terhadap ketahanan negara apabila praktik kekuasaan tanpa kontrol dibiarkan berlangsung.

“Jadi kalau ini dibiasakan kita enggak perlu nunggu perang dunia ketiganya, kita udah bubar duluan,” pungkasnya.

Menanggapi pernyataan tersebut, pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah mengatakan kekhawatiran terhadap potensi kekacauan memang perlu menjadi perhatian pemerintah.

Namun, menurut dia, analisis mengenai potensi chaos harus dibangun berdasarkan indikator dan fakta intelijen, bukan hanya berdasarkan asumsi politik mengenai siapa yang berada di sekitar Presiden Prabowo.

Amir menilai pemerintahan Prabowo secara kelembagaan sudah memiliki mekanisme early warning untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan stabilitas nasional.

“Pemerintahan Prabowo sudah mengantisipasi jika terjadi kerusuhan. Terlebih lagi Prabowo memiliki latar belakang militer dan pernah berada di Kopassandha. Artinya, persoalan early warning terhadap potensi gangguan keamanan tentu menjadi bagian penting dalam kalkulasi,” kata Amir kepada wartawan, Senin (10/6/2026)

Menurut dia, pengalaman kerusuhan pada Agustus 2025 semestinya menjadi salah satu bahan evaluasi utama pemerintah.

Kerusuhan tersebut tidak muncul dalam ruang hampa. Aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025 dipicu antara lain oleh kemarahan publik setelah pengemudi ojek online Affan Kurniawan meninggal setelah tertabrak kendaraan taktis Brimob.

Peristiwa tersebut kemudian memperbesar eskalasi demonstrasi yang sebelumnya telah dipicu oleh berbagai persoalan sosial-politik, termasuk polemik tunjangan anggota DPR dan pernyataan sejumlah anggota parlemen.

Dengan demikian, menurut Amir, terlalu sederhana apabila seluruh rangkaian kerusuhan tersebut hanya dijelaskan sebagai hasil rekayasa atau operasi pihak tertentu.

“Yang harus dibaca adalah bagaimana sebuah pemicu bisa berkembang menjadi eskalasi nasional. Ada faktor kemarahan masyarakat, ada persoalan komunikasi politik, ada respons aparat, dan kemudian ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi,” ujarnya.

Salah satu aspek yang menurut Amir perlu diperhatikan adalah peran media sosial.

Dalam kerusuhan Agustus 2025, aparat memang melakukan penindakan terhadap sejumlah akun yang dinilai menyebarkan konten provokatif.

Polri pada September 2025 menyatakan telah menangkap tujuh pelaku penyebaran konten provokatif yang berkaitan dengan aksi unjuk rasa. Polisi juga menyebut sebanyak 592 akun dan konten provokatif telah diblokir melalui kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital. Konten tersebut antara lain berisi ajakan melakukan penjarahan, pembakaran dan tindakan melawan hukum.

Di Jawa Barat, polisi juga menangkap delapan orang yang disebut terlibat dalam pembakaran Wisma MPR di Bandung. Polisi menyatakan para tersangka tidak hanya menyebarkan konten provokatif, tetapi sebagian juga terlibat langsung dalam aksi anarkis. Penyidik bahkan mendalami kemungkinan keterhubungan dengan kelompok lain melalui jejak digital.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa media sosial memang dapat menjadi akselerator eskalasi konflik.

Namun, kata Amir, keberadaan akun provokatif tidak otomatis membuktikan bahwa keseluruhan demonstrasi atau kerusuhan merupakan operasi yang dirancang dari awal.

“Intelijen harus membedakan antara massa yang memang memiliki keresahan genuine dengan pihak yang kemudian menunggangi keresahan tersebut,” katanya.

Dalam terminologi intelijen, sebuah gerakan sosial dapat memiliki akar persoalan yang nyata, tetapi kemudian dimanfaatkan oleh aktor lain untuk tujuan politik atau keamanan yang berbeda.

Salah satu narasi yang muncul dalam periode kerusuhan Agustus 2025 adalah isu mengenai kemungkinan pemberlakuan darurat militer.

Akan tetapi, klaim bahwa Indonesia telah berada dalam kondisi darurat militer pada saat itu terbukti tidak benar. ANTARA, misalnya, melakukan pemeriksaan fakta terhadap video yang mengklaim BIN telah mengumumkan Indonesia berada dalam kondisi darurat militer dan menyatakan klaim tersebut sebagai hoaks.

Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional saat itu, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, juga menyatakan tidak ada wacana penerapan darurat militer pascademonstrasi dan kerusuhan Agustus 2025.

Karena itu, menurut Amir, narasi mengenai adanya pihak yang ingin mendorong situasi menuju darurat militer harus ditempatkan sebagai dugaan atau hipotesis sampai terdapat bukti kuat mengenai aktor, jaringan, motif dan rantai komandonya.

“Kalau ada dugaan penyusup atau pihak yang ingin memperbesar kekacauan, itu harus dibuktikan melalui penyelidikan. Jangan sampai analisis intelijen justru berubah menjadi narasi tanpa verifikasi,” ujarnya.

Amir menilai ancaman terhadap pemerintahan Prabowo tidak selalu berbentuk demonstrasi besar atau kerusuhan fisik.

Dalam perspektif intelijen modern, ancaman juga dapat muncul melalui perang informasi, polarisasi masyarakat, manipulasi persepsi publik, disinformasi, serangan digital, serta delegitimasi terhadap institusi negara.

Karena itu, indikator awal yang harus diperhatikan pemerintah antara lain meningkatnya sentimen ketidakpercayaan terhadap institusi, membesarnya kesenjangan antara pemerintah dan kelompok masyarakat, munculnya narasi kekerasan, serta penyebaran informasi yang sengaja dirancang untuk memprovokasi.

“Chaos tidak selalu dimulai dari massa yang turun ke jalan. Bisa dimulai dari perang persepsi. Ketika masyarakat sudah tidak percaya kepada institusi, sebuah peristiwa kecil bisa menjadi pemicu eskalasi besar,” jelas Amir.

Hal ini membuat persoalan yang disampaikan Connie mengenai tata kelola pemerintahan tetap relevan untuk diuji secara objektif.

Jika benar terjadi praktik politik balas budi, penempatan pejabat yang tidak sesuai kompetensi, kriminalisasi terhadap kritik, atau penggunaan instrumen negara secara berlebihan, maka persoalan tersebut berpotensi menjadi sumber akumulasi ketidakpuasan.

Namun sebaliknya, kata Amir, pemerintah juga tidak boleh melihat seluruh kritik sebagai ancaman keamanan.

Pengalaman Agustus 2025 menunjukkan bahwa stabilitas nasional tidak hanya bergantung pada kemampuan aparat mengendalikan massa.

Ada dimensi politik, ekonomi, sosial dan komunikasi publik yang harus ditangani secara bersamaan.

Kerusuhan yang terjadi setelah kematian Affan Kurniawan menunjukkan bagaimana satu insiden dapat menjadi katalis ketika bertemu dengan keresahan yang sudah terakumulasi.

Sejumlah laporan mengenai peristiwa tersebut juga menunjukkan adanya penangkapan terhadap orang-orang yang dituduh melakukan provokasi melalui media sosial. Di sisi lain, organisasi masyarakat sipil juga mempertanyakan proses penindakan terhadap sejumlah akun dan menyoroti dugaan ketidakjelasan dalam penanganannya.

Artinya, pemerintah menghadapi dua tantangan sekaligus.

Pertama, mencegah aktor yang memang sengaja mendorong kekerasan.

Kedua, memastikan tindakan penegakan hukum tidak justru memperbesar ketidakpercayaan publik.

Jika aparat salah membaca situasi dan seluruh kritik diperlakukan sebagai ancaman, maka tindakan keamanan dapat menjadi faktor yang justru meningkatkan eskalasi.

Sementara itu, tudingan mengenai masih kuatnya pengaruh pemerintahan sebelumnya di sekitar kekuasaan Prabowo juga perlu dilihat secara lebih terukur.

Dalam sistem pemerintahan, keberlanjutan birokrasi dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya merupakan hal yang wajar. Persoalannya bukan sekadar apakah seseorang pernah menjadi bagian dari pemerintahan sebelumnya, melainkan apakah pejabat tersebut mampu menjalankan agenda pemerintahan baru secara profesional dan akuntabel.

Karena itu, menurut Amir, isu “bayang-bayang Jokowi” tidak boleh secara otomatis dijadikan penjelasan tunggal atas setiap persoalan pemerintahan Prabowo.

“Yang lebih penting adalah apakah Presiden memiliki kendali efektif terhadap seluruh instrumen pemerintahan dan apakah mekanisme checks and balances berjalan. Kalau itu berjalan, keberadaan orang-orang dari pemerintahan sebelumnya tidak otomatis menjadi sumber chaos,” ujarnya.

Sebaliknya, apabila terjadi konflik kepentingan, dualisme loyalitas, perebutan pengaruh atau kebijakan yang tidak konsisten, persoalan tersebut memang dapat menjadi kerentanan politik.

Dalam perspektif intelijen, Amir mengatakan pemerintah seharusnya membangun sistem early warning yang tidak hanya bekerja ketika kerusuhan sudah terjadi.

Deteksi dini harus mampu membaca perubahan sentimen masyarakat sebelum berubah menjadi mobilisasi massa.

Ada setidaknya empat indikator yang menurutnya perlu diperhatikan.

Pertama, meningkatnya keresahan ekonomi dan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah.

Kedua, memburuknya kepercayaan publik terhadap lembaga negara.

Ketiga, munculnya jaringan digital yang secara sistematis menyebarkan provokasi dan disinformasi.

Keempat, munculnya aktor yang mencoba menghubungkan berbagai persoalan lokal menjadi satu narasi nasional yang bersifat konfrontatif.

Namun, sistem peringatan dini tersebut harus tetap berada dalam koridor hukum dan demokrasi.

“Intelijen harus memberikan peringatan kepada pemerintah, bukan menentukan siapa yang boleh mengkritik pemerintah,” tegas Amir.

Menurutnya, pemerintah justru membutuhkan kritik sebagai salah satu sumber informasi untuk mendeteksi potensi kegagalan kebijakan.

Pada akhirnya, perdebatan mengenai peringatan Connie Rahakundini Bakrie dan analisis Amir Hamzah memperlihatkan bahwa ancaman terhadap stabilitas pemerintahan Prabowo tidak dapat dibaca secara hitam-putih.

Ada kemungkinan munculnya aktor yang memanfaatkan keresahan masyarakat. Tetapi terdapat pula persoalan objektif yang dapat menjadi sumber ketidakpuasan.

Kerusuhan Agustus 2025 memperlihatkan bagaimana kematian seorang pengemudi ojol dapat menjadi pemicu ledakan kemarahan yang lebih luas. Pada saat yang sama, penangkapan terhadap sejumlah penyebar konten provokatif memperlihatkan bahwa perang informasi telah menjadi bagian penting dalam dinamika konflik sosial-politik.

Karena itu, pemerintah Prabowo perlu membangun stabilitas dengan dua pendekatan sekaligus: memperkuat kemampuan deteksi dini terhadap provokasi dan ancaman keamanan, serta memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan, komunikasi publik, penegakan hukum dan ruang demokrasi.

Sebab, dalam perspektif keamanan nasional, negara tidak hanya runtuh ketika terjadi pemberontakan atau perang.

Negara juga dapat melemah secara perlahan ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi, pemerintah kehilangan kemampuan mendengar kritik, dan setiap konflik sosial hanya dijawab dengan pendekatan keamanan.

Dengan demikian, peringatan Connie mengenai potensi “chaos” perlu ditempatkan sebagai alarm politik yang harus diuji, sementara pengalaman Agustus 2025 menjadi pelajaran bahwa pemerintah tidak boleh mengabaikan baik ancaman provokasi maupun akar persoalan yang membuat masyarakat mudah tersulut.