21 November 2026

News

MoneyTalk.id,Jakarta – Guru Besar Universitas Airlangga (Unair) Prof. Dr. Hendri Subiakto menyoroti dugaan kriminalisasi melalui penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam kasus yang menjerat aktivis asal Surabaya, Babe Aldo, yang kini ditahan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Pernyataan itu disampaikan Hendri dalam rilis tertulis yang diterima pada Minggu (3/8/2026). Ia mengaku sempat membahas kasus tersebut dalam sebuah podcast bersama Roy Suryo.

Menurut Hendri, Babe Aldo sebelumnya dikenal aktif mengkritik persoalan kelangkaan BBM jenis solar di Kalimantan Selatan yang diduga berkaitan dengan kebutuhan armada perusahaan kelapa sawit.

“Babe Aldo cerewet dan kritis pada persoalan ini, menyebabkan dia tidak disukai kalangan pengusaha tertentu yang berpengaruh,” kata Hendri dalam keterangannya.

Ia menjelaskan bahwa Babe Aldo dilaporkan oleh seorang aparatur sipil negara (ASN) terkait unggahan foto di akun TikTok miliknya, kemudian ditersangkakan melanggar Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 35 UU ITE.

Hendri memaparkan bahwa Pasal 32 ayat (1) UU ITE mengatur larangan mengubah, menambah, mengurangi, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain atau milik publik.

Sementara Pasal 35 mengatur larangan melakukan manipulasi atau perubahan informasi elektronik agar dianggap seolah-olah autentik.

Menurutnya, penerapan kedua pasal tersebut semestinya didasarkan pada adanya alat bukti digital yang menunjukkan terjadinya perubahan atau manipulasi data.

“Tanpa ada data informasi elektronik yang nyata nampak berubah, pengenaan pasal computer crime pada kasus Babe Aldo ini bisa salah penerapan,” ujarnya.

Hendri juga mempertanyakan proses penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum.

“Bagaimana bisa polisi menyimpulkan sudah terjadi perubahan data yang dilakukan pelaku jika penyidik tidak atau belum memeriksa komputer korban dan pelakunya terlebih dahulu,” katanya.

Ia menilai proses penetapan tersangka dan penahanan sebelum pemeriksaan mendalam melalui digital forensik terhadap perangkat elektronik dapat dipersoalkan secara hukum.

“Praktek penersangkaan dengan menahan tanpa memeriksa terlebih dahulu secara mendalam digital forensik terhadap alat bukti yang ada pada pelaku, layak digugat tidak sah,” tutur Hendri.

Atas dasar itu, Hendri menyatakan mendukung langkah penasihat hukum Babe Aldo untuk mengajukan praperadilan serta mendorong adanya audiensi dengan Komisi III DPR RI.

“Saya setuju dan mendukung penasehat hukum Babe Aldo dan para aktivis pembelanya untuk melakukan langkah hukum pra peradilan,” ujarnya.

Ia juga meminta DPR RI dan Presiden memberi perhatian terhadap dugaan penyalahgunaan pasal-pasal UU ITE di berbagai daerah.

“Perlu dilaporkan pada DPR RI dan juga Presiden, terjadinya pola yang hampir sama di banyak kasus,” kata Hendri.

Hingga rilis ini disampaikan, belum terdapat keterangan resmi dari Polda Kalimantan Selatan terkait pandangan Prof. Hendri Subiakto mengenai proses penyidikan dan penerapan Pasal 32 dan Pasal 35 UU ITE dalam perkara tersebut.

Kasus Babe Aldo sendiri masih berada dalam proses hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MoneyTalk.id,Jakarta – Peneliti media, budaya, dan politik Asia Tenggara, Buni Yani, menilai safari politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ke berbagai daerah memiliki tendensi politik untuk mendukung Gibran Rakabuming Raka dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjelang kontestasi politik mendatang.

Pernyataan tersebut disampaikan Buni Yani dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Ahad (2/8/2026).

Menurut Buni, rangkaian kunjungan Jokowi ke sejumlah daerah tidak dapat dilepaskan dari upaya membangun dukungan politik.

“Safari politik Jokowi ke berbagai daerah adalah kampanye dini untuk Gibran dan PSI. Namun safari ini jelas gagal karena di Lampung ditolak, di Jawa Barat ditolak, di Banten juga ditolak, dan di berbagai daerah juga ditolak,” kata Buni Yani dalam keterangan tertulisnya.

Ia juga menyoroti kunjungan Jokowi ke Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menurutnya perlu dicermati secara kritis oleh masyarakat.

“Kunjungan ke NTT sekarang ini juga mesti dicermati secara hati-hati karena rakyat sudah sangat cerdas. Seperti kejadian di berbagai daerah, kunjungan Jokowi banyak direkayasa untuk mendatangkan rakyat,” ujarnya.

Buni bahkan menduga kehadiran warga dalam sejumlah kegiatan Jokowi tidak sepenuhnya bersifat spontan.

“Bila ada yang datang, sudah bisa dipastikan itu tidak organik. Mereka datang karena iming-iming pembagian kaos, sembako, dan amplop. Bukan karena mencintai Jokowi atau mendukung PSI,” katanya.

Selain aspek politik, Buni juga mengkritik pemberian gelar adat kepada Jokowi di beberapa daerah. Ia menilai praktik tersebut berpotensi menimbulkan persoalan budaya apabila tidak dilakukan sesuai tradisi setempat.

“Pemberian gelar adat di Lampung menuai banyak masalah karena bertentangan dengan tradisi setempat. Itu sebabnya pemberian gelar adat di NTT juga patut dicurigai tidak alami, penuh rekayasa, memiliki tendensi politik yang besar, yang sangat potensial membawa masalah di kemudian hari,” tuturnya.

Dalam pernyataannya, Buni juga meminta Jokowi lebih fokus menghadapi proses hukum terkait isu ijazah yang selama ini menjadi polemik publik.

“Lebih baik dia fokus ke sidang ijazah palsunya. Itu jauh lebih bermanfaat dan bermartabat,” kata Buni.

Ia bahkan menyebut adanya tanda-tanda penurunan pengaruh politik Jokowi dan mengaitkannya dengan perkembangan perkara hukum yang melibatkan sejumlah pihak yang mengkritik keabsahan ijazah Jokowi.

Pihak Jokowi Belum Memberikan Tanggapan

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Joko Widodo maupun pihak yang mewakilinya terkait pernyataan Buni Yani tersebut.

Sebelumnya, berbagai kegiatan Jokowi di sejumlah daerah disebut pihak penyelenggara sebagai bagian dari silaturahmi kebangsaan, kunjungan sosial, dan agenda budaya yang melibatkan masyarakat setempat. Sejumlah tokoh daerah juga menyatakan bahwa pemberian penghormatan adat kepada Jokowi merupakan kewenangan komunitas adat yang bersangkutan.

Seluruh pernyataan dalam berita ini merupakan pandangan narasumber sebagaimana disampaikan dalam rilis yang diterima redaksi. Redaksi membuka ruang hak jawab dan akan memperbarui pemberitaan apabila terdapat klarifikasi atau tanggapan resmi dari pihak terkait.

MoneyTalk.id, Jakarta – Peredaran obat keras terbatas jenis Tramadol secara ilegal kini menjadi sorotan hangat publik dan jajaran legislatif. Selain meresahkan masyarakat, muncul kekhawatiran terkait potensi penyalahgunaan obat tersebut yang disinyalir dapat memicu ketegangan dalam aksi unjuk rasa.

Desakan Komisi III DPR RI Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, secara tegas meminta aparat penegak hukum untuk tidak tinggal diam dan segera menindak tegas peredaran Tramadol ilegal yang kian marak.

Menurutnya, keberadaan obat-obatan keras yang beredar bebas tanpa resep medis dan pengawasan ketat telah menimbulkan keresahan nyata di tengah masyarakat.

Narasi Viral dan Dugaan Penyalahgunaan

Isu ini semakin memicu perbincangan publik setelah akun media sosial @badanperwakilannetizen2 mengunggah sejumlah konten yang menyoroti dugaan keberadaan markas peredaran obat keras tersebut di beberapa wilayah.

Dalam salah satu unggahannya, akun tersebut melontarkan peringatan mengenai potensi pemanfaatan Tramadol oleh oknum tertentu menjelang aksi unjuk rasa.

“Dalam waktu dekat ada oknum aparat yang akan mendistribusikan Tramadol ke suatu kelompok untuk merusuh di aksi demo yang seharusnya damai.”

Dalam unggahan juga disebutkan ada beberapa wilayah sebagai gudang terbesar tramadol di wilayah Tanah Abang, Jakarta Pusat, Bekasi dan Bandung.

Melalui unggahan tersebut, masyarakat sipil juga turut menandai akun pejabat kepolisian serta akun resmi @poldametrojaya. Publik mendesak aparat kepolisian di level daerah untuk tidak ragu maupun takut dalam menindak tegas sindikat atau jaringan peredaran obat keras ilegal demi menjaga keamanan dan ketertiban umum.

MoneyTalk.id, Jakarta – Munculnya narasi bertajuk “Maluku Merdeka” di berbagai platform media sosial dinilai perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Meski tidak semua unggahan mencerminkan gerakan nyata di lapangan, penyebaran isu separatis melalui ruang digital dinilai dapat memengaruhi opini publik, memperkuat rasa ketidakpuasan, hingga berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mengganggu stabilitas nasional.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh hanya merespons isu tersebut dengan pendekatan keamanan semata. Menurutnya, akar persoalan yang sering menjadi bahan narasi di media sosial justru berkaitan dengan kesenjangan pembangunan, pemerataan ekonomi, serta persepsi bahwa kekayaan sumber daya alam Maluku belum sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat setempat.

“Negara harus waspada terhadap berkembangnya narasi Maluku Merdeka di media sosial. Namun kewaspadaan itu harus dibarengi dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai ruang digital dipenuhi narasi bahwa sumber daya alam terus dieksploitasi, tetapi masyarakat lokal merasa belum memperoleh manfaat yang adil,” kata Amir Hamzah dalam pernyataan kepada wartawan, Sabtu (1/7/2026).

Menurutnya, perkembangan media sosial telah mengubah pola penyebaran propaganda. Jika dahulu penyebaran ideologi separatis dilakukan melalui jaringan tertutup dan komunikasi langsung, kini narasi dapat menyebar secara cepat melalui video pendek, gambar, hingga kampanye digital yang mampu menjangkau masyarakat lintas daerah bahkan diaspora di luar negeri.

Dalam perspektif intelijen, fenomena tersebut dikenal sebagai information warfare atau perang informasi, yaitu upaya membentuk persepsi publik melalui penyebaran narasi tertentu tanpa harus menggunakan kekuatan militer.

Amir menjelaskan bahwa operasi semacam itu biasanya memanfaatkan isu-isu yang memiliki sensitivitas tinggi, seperti ketimpangan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, pelanggaran hak asasi manusia, hingga pengelolaan sumber daya alam.

“Narasi akan lebih mudah diterima apabila dikaitkan dengan persoalan yang memang dirasakan masyarakat. Karena itu, pemerintah harus mampu membedakan antara kritik sosial yang sah dengan propaganda yang bertujuan mendorong disintegrasi bangsa,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa dunia saat ini memasuki era hybrid warfare, yaitu konflik yang menggabungkan instrumen informasi, ekonomi, diplomasi, siber, hingga tekanan politik. Dalam pola seperti ini, media sosial menjadi salah satu arena utama untuk memengaruhi persepsi masyarakat.

Menurut Amir, wilayah kepulauan seperti Maluku memiliki arti strategis bagi Indonesia, baik dari sisi geopolitik maupun geoekonomi.

Maluku berada di jalur pelayaran internasional yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kawasan ini juga memiliki potensi besar di sektor perikanan, kelautan, energi, mineral, serta pariwisata bahari.

Di sisi lain, posisi tersebut membuat Maluku menjadi kawasan yang memiliki nilai strategis dalam dinamika kawasan Indo-Pasifik.

Karena itu, setiap munculnya isu yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial maupun politik perlu dicermati secara serius oleh negara.

Menurut Amir, dalam kajian geopolitik modern, wilayah yang memiliki sumber daya alam melimpah tetapi menghadapi persoalan pembangunan sering menjadi sasaran operasi pengaruh atau influence operations.

“Narasi bahwa daerah kaya tetapi rakyatnya miskin merupakan isu yang sangat mudah dipolitisasi. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi tersebut dapat dimanfaatkan untuk membangun sentimen anti-pemerintah,” katanya.

Meski demikian, Amir mengingatkan bahwa tidak semua unggahan di media sosial dapat dijadikan indikator adanya peningkatan ancaman nyata. Sebagian hanya berupa ekspresi individu, sebagian lainnya merupakan bentuk provokasi digital yang sengaja dibuat untuk memancing respons emosional masyarakat.

Karena itu, menurutnya aparat intelijen harus mampu melakukan pemetaan secara objektif terhadap sumber penyebaran narasi, pola distribusi informasi, hingga kemungkinan adanya jaringan terkoordinasi.

Pendekatan tersebut, lanjutnya, harus dilakukan secara profesional dengan tetap menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat sesuai ketentuan hukum.

Amir juga menilai bahwa strategi jangka panjang yang paling efektif adalah memperkuat pembangunan ekonomi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Maluku.

Ia mengatakan masyarakat akan memiliki rasa kepemilikan yang lebih kuat terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila merasakan manfaat nyata dari pembangunan.

“Kesejahteraan merupakan benteng pertahanan nasional yang sangat penting. Ketika masyarakat memperoleh pendidikan yang baik, lapangan pekerjaan, layanan kesehatan, infrastruktur memadai, dan peluang ekonomi yang adil, ruang bagi propaganda akan semakin sempit,” ujarnya.

Selain pembangunan ekonomi, ia juga menilai pemerintah perlu memperkuat literasi digital masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan maupun provokasi yang beredar di media sosial.

Penguatan komunikasi publik dinilai penting agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai kebijakan pemerintah serta perkembangan pembangunan di daerah.

Dalam konteks sejarah, isu separatis di Maluku memiliki akar panjang sejak deklarasi Republik Maluku Selatan (RMS) pada 1950. Namun, kemunculan kembali narasi tersebut di ruang digital tidak serta-merta menunjukkan adanya peningkatan aktivitas organisasi di lapangan. Yang berubah adalah pola penyebaran pesan melalui platform digital yang memungkinkan informasi beredar jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya.

Sementara itu, pemerintah Provinsi Maluku dalam berbagai forum pembangunan terus menekankan pentingnya kolaborasi pusat dan daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, penguatan sektor maritim, pertanian, ekonomi kreatif, serta pemerataan pembangunan antarpulau.

Amir menegaskan bahwa menjaga keutuhan Indonesia tidak cukup hanya melalui pendekatan keamanan.

“Intelijen harus mampu membaca perubahan pola ancaman sejak dini. Namun pada saat yang sama, negara harus hadir melalui pembangunan yang berkeadilan. Ketahanan nasional tidak hanya dibangun oleh aparat keamanan, tetapi juga oleh kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan rasa keadilan yang dirasakan seluruh warga negara,” pungkasnya.

MoneyTalk.id, Jakarta – Kabar perdamaian antara pengacara kondang Hotman Paris Hutapea dengan jajaran pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), yang dimediasi oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, beberapa waktu lalu disambut riuh oleh panggung media nasional. Di atas kertas, perdamaian ini dicitrakan sebagai akhir yang indah bagi perselisihan hukum yang sempat memanas. Namun, jika dibedah secara kritis, rekonsiliasi kilat ini meninggalkan jejak kompromi hukum yang sarat paradoks, bahkan cenderung memalukan bagi dunia pers dan penegakan hukum di Indonesia.

Pemerhati pers dan praktisi jurnalisme warga Indonesia, Wilson Lalengke, memberikan catatan kritis mendalam terhadap substansi kesepakatan damai tersebut. Menurut alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini, penghentian proses hukum atas dugaan pelanggaran pidana yang melibatkan Hotman Paris bukan sekadar penyelesaian perkara biasa, melainkan pertunjukan bargaining power (daya tawar) yang sangat timpang dan merugikan dunia pers secara keseluruhan.

“Perdamaian itu adalah paradoks yang cukup memalukan, baik bagi Hotman Paris maupun secara khusus bagi lembaga PWI,” tegas Wilson Lalengke ketika dimintai komentarnya oleh wartawan, Sabtu, 01 Agustus 2026.

Pria penyandang gelar Masters of Science (M.Sc.) in Global Ethics dari Birmingham University, Inggris, itu menggarisbawahi empat poin krusial yang menelanjangi ketimpangan dalam perdamaian ini. Pertama, adanya kesewenang-wenangan berbasis bargaining power atau kekuatan tawar-menawar. Sebagai praktisi hukum berpengalaman dengan posisi tawar yang jauh mengungguli warga biasa, apalagi dibanding jurnalis di tanah air, Hotman Paris dinilai menggunakan kelebihannya untuk bertindak sewenang-wenang.

Ketika tindakan tersebut diperkarakan, daya tawar yang sama kembali digunakan untuk menekan pihak yang dirugikan agar mencabut laporan, dengan dalih “perdamaian adalah keberkahan”. “damai itu indah”, dan berbagai jargon luhur lainnya. Ini adalah bentuk pengerdilan makna keadilan.

Kedua, dalam peristiwa hukum ini terlihat jelas karakter oportunisme di kalangan elite kepemimpinan PWI. Kepemimpinan PWI sejak lama dinilai publik pers kerap memposisikan diri dekat dengan lingkar kekuasaan. Sikap opportunistik ini tercermin saat mereka memanfaatkan setiap peluang yang menguntungkan kelompok elite, bahkan jika harus mengorbankan kehormatan anggotanya dan dunia jurnalistik secara umum.

Ketiga, kalangan wartawan tetap menjadi korban pelecehan. Akibat kasus pelecehan terhadap profesi wartawan yang diselesaikan secara “damai di balik meja” ini, para anggota PWI dan wartawan Indonesia pada umumnya akan terus berada dalam posisi rentan. Mereka berpotensi tetap menjadi objek ejekan dan intimidasi berulang, terutama oleh pihak-pihak berkekuatan kapital dan politik besar.

Keempat, adanya intervensi politik dan kemerosotan peran DPR. Anggota DPR RI, dalam hal ini Sufmi Dasco Ahmad, seharusnya tidak gegabah mengintervensi urusan pidana hukum lalu memamerkannya ke publik. Jika perdamaian ingin dicapai, proses tersebut mestinya berjalan alami dalam koridor hukum yang berlaku.

Keterlibatan Dasco dipandang publik murni memperkuat bargaining power Hotman Paris, yang dikenal sebagai kolega dekat Presiden Prabowo Subianto (atasan politik Dasco). Dasco seharusnya lebih fokus membela rakyat kecil yang tak berdaya (defenceless) saat menghadapi terkaman predasi (sifat memangsa) hukum di negeri ini.

Ketika seorang perwakilan rakyat di DPR RI justru memfasilitasi “kekebalan de facto” bagi sosok berkuasa dari jerat pidana, sementara rakyat kecil terus digilas oleh hukum yang rigid dan bernuansa predatif, di situlah nilai-nilai Pancasila diamputasi demi kepentingan pragmatis.

Perdamaian sejati tidak lahir dari intimidasi daya tawar maupun panggung politik transaksional. Ia harus tumbuh dari pengakuan atas kesalahan, penegakan hukum yang adil, dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan.

Jurnalis Indonesia tidak membutuhkan kompromi elite yang memanjakan pemilik modal. Yang dibutuhkan pers hari ini adalah perlindungan hukum yang hakiki dan kepemimpinan organisasi pers yang berani berdiri tegak membela marwah profesi, bukan yang tunduk pada ketukan palu kekuasaan dan kilauan panggung media,tutup Wilson Lalengke

MoneyTalk.id, Jakarta – Peredaran ilegal obat keras jenis tramadol kembali menjadi sorotan. Sejumlah warga menyebut tiga wilayah, yakni Tanah Abang (Jakarta Pusat), Kota Bandung, serta Kabupaten/Kota Bekasi, sebagai kawasan yang diduga menjadi titik utama peredaran tramadol yang dijual secara bebas kepada masyarakat.

Seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku penjualan tramadol di sejumlah lokasi berlangsung terang-terangan.

“Sudah lama terjadi. Seolah-olah tidak ada rasa takut. Masyarakat melihat praktik itu berlangsung terus,” ujarnya.

Warga tersebut juga mengaku mendengar adanya dugaan keterlibatan oknum aparat sebagai pelindung jaringan. Namun, tuduhan tersebut belum disertai bukti yang dapat diverifikasi dan belum mendapat tanggapan resmi dari institusi terkait.

Fenomena penjualan tramadol secara ilegal memang menjadi perhatian nasional. Tramadol merupakan obat keras yang hanya boleh diperoleh dengan resep dokter. Penyalahgunaannya dapat menyebabkan ketergantungan, gangguan saraf, depresi pernapasan hingga kematian pada kasus tertentu. BPOM mengategorikannya sebagai salah satu Obat-Obat Tertentu (OOT) yang pengawasannya diperketat akibat tingginya potensi penyalahgunaan.

Sepanjang 2026, BPOM juga mengungkap berbagai operasi besar terhadap peredaran OOT ilegal. Dalam salah satu operasi di Jawa Barat dan Jawa Tengah ditemukan lebih dari satu miliar tablet OOT ilegal, termasuk tramadol, dengan nilai ekonomi ratusan miliar rupiah.

Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi meminta aparat penegak hukum tidak ragu menindak jaringan peredaran tramadol.

Menurutnya, pemberantasan tidak boleh berhenti pada penjual di lapangan, tetapi harus menyasar pemasok, distributor hingga pihak yang diduga menjadi pelindung apabila memang ditemukan bukti.

“Negara tidak boleh kalah dengan mafia obat. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, profesional, dan tanpa pandang bulu,” ujarnya, Sabtu (1/7/2026).

Muslim Arbi menilai maraknya penjualan tramadol secara ilegal berpotensi merusak generasi muda karena obat tersebut sering disalahgunakan oleh remaja untuk memperoleh efek tertentu.

Ia juga meminta adanya koordinasi lebih kuat antara Polri, BPOM, BNN, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum lainnya untuk memutus mata rantai distribusi.

BPOM sendiri telah berulang kali mengingatkan bahwa tramadol bukan obat bebas. Penggunaan maupun peredarannya tanpa izin dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang kesehatan.

Di sisi lain, masyarakat berharap aparat segera melakukan langkah konkret apabila memang terdapat lokasi-lokasi yang menjadi titik peredaran obat keras ilegal. Penindakan yang konsisten dinilai penting untuk mengembalikan kepercayaan publik sekaligus melindungi generasi muda dari bahaya penyalahgunaan obat keras.

Hingga berita ini disusun, belum ada pernyataan resmi dari Polri maupun TNI terkait dugaan adanya oknum yang membekingi jaringan peredaran tramadol sebagaimana disampaikan oleh sumber warga. Jika terdapat bukti yang sah, tuduhan tersebut perlu diusut melalui mekanisme hukum yang berlaku agar tidak menjadi sekadar spekulasi.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pegiat media sosial Nicho Silalahi melontarkan kritik keras kepada PDI Perjuangan (PDIP) terkait peringatan peristiwa Kudatuli. Menurutnya, partai tersebut dinilai melupakan para pejuang dan korban yang dahulu mempertaruhkan segalanya demi mendukung kepemimpinan Megawati Soekarnoputri ketika berada di tampuk kekuasaan.

Melalui pernyataannya, Nicho menilai semangat perjuangan yang pernah ditunjukkan para pendukung Megawati pada masa konflik internal PDI kini tidak lagi mendapat perhatian yang layak.

“Saat tidak berkuasa mereka memperingati peristiwa Kudatuli dengan menggunakan atribut bertuliskan Pro Mega, tapi saat berkuasa mereka melupakan orang-orang yang berani mengorbankan segalanya untuk mendukung Mega,” ujar Nicho, Sabtu (1/7/2026).

Ia juga menyinggung perlawanan yang terjadi dalam Kongres Medan serta aksi “Cap Darah Pro Mega” di Lapangan Merdeka Medan yang, menurutnya, menjadi bagian penting dari sejarah lahirnya peristiwa Kudatuli.

Menurut Nicho, perjuangan para aktivis dan simpatisan Pro Mega pada masa itu seharusnya tidak hanya dikenang melalui seremoni tahunan, tetapi juga diwujudkan dalam penghormatan terhadap para korban dan pelaku sejarah yang terlibat langsung dalam perjuangan politik tersebut.

Pernyataan Nicho muncul di tengah momentum peringatan 30 tahun peristiwa Kudatuli. Pada akhir Juli 2026, PDIP menggelar rangkaian acara peringatan, termasuk peresmian Monumen Kudatuli di Kantor DPP PDIP oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri sebagai bentuk penghormatan terhadap para korban peristiwa 27 Juli 1996.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat tanggapan resmi dari DPP PDIP terkait kritik yang disampaikan Nicho Silalahi.

MoneyTalk.id,Jakarta – Aktivis media sosial Jhon Sitorus menilai Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) memiliki akar politik yang jauh lebih kuat di Partai Golkar dibandingkan Partai Gerindra. Menurutnya, fakta tersebut membuat peluang KDM berhadapan dengan Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2029 bukan sesuatu yang mustahil.

Melalui pernyataannya, Jhon mengingatkan bahwa KDM telah menjadi kader Golkar sejak 1999 dan meniti karier politiknya di partai berlambang pohon beringin itu hingga pernah menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat sebelum kemudian bergabung dengan Gerindra.

“KDM itu besar di Golkar, bukan Gerindra. Jadi kalau dia diadu dengan Pak Prabowo pada Pilpres 2029 nanti, itu bukan sesuatu yang mustahil,” ujar Jhon, Sabtu (1/7/2026).

Menurutnya, rekam jejak politik KDM di Golkar tidak dapat dihapus begitu saja karena di partai tersebut KDM membangun basis politik dan elektoralnya selama bertahun-tahun.

Jhon berpandangan, arah politik KDM ke depan akan sangat bergantung pada dinamika politik nasional dan partai yang mampu menawarkan ruang politik paling menarik menjelang Pemilu 2029.

Pernyataan tersebut kembali memunculkan spekulasi mengenai konfigurasi politik menuju Pilpres 2029. Sejumlah partai memang mulai membahas konsolidasi internal, meski elite koalisi pemerintahan secara umum masih menilai pembicaraan mengenai Pilpres 2029 terlalu dini karena pemerintahan Presiden Prabowo baru berjalan.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan dari Kang Dedi Mulyadi maupun Partai Gerindra terkait pandangan Jhon Sitorus tersebut. Dinamika menuju Pemilu 2029 masih sangat terbuka dan bergantung pada perkembangan politik serta keputusan masing-masing partai.

MoneyTalk.id,Jakarta – Dinamika politik menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 mulai menjadi perhatian sejumlah pengamat. Meningkatnya elektabilitas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam sejumlah survei dinilai berpotensi memengaruhi konfigurasi politik nasional, termasuk membuka peluang kembalinya mantan kader Golkar tersebut ke partai yang membesarkan karier politiknya.

Pemerhati politik dan Alumni Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Iwan “Terpal” Setiawan, menilai hasil survei terbaru menunjukkan bahwa KDM kini telah menjadi salah satu figur nasional yang diperhitungkan dalam kontestasi Pilpres 2029.

Menurutnya, survei yang dirilis SMRC maupun Indikator Politik Indonesia memperlihatkan tren elektabilitas KDM yang terus meningkat. Dalam salah satu simulasi, KDM bahkan memperoleh tingkat keterpilihan yang lebih tinggi dibanding Presiden Prabowo Subianto.

“Fenomena ini menunjukkan adanya perubahan preferensi publik. KDM tidak lagi dipandang sebagai tokoh regional, tetapi mulai masuk dalam percakapan politik nasional sebagai figur potensial untuk Pilpres 2029,” ujar Iwan dalam keterangannya, Sabtu (1/8/2026).

Ia mengingatkan bahwa sebelum bergabung dengan Gerindra, KDM memiliki perjalanan politik yang panjang di Partai Golkar. Dedi Mulyadi pernah menjadi Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, anggota DPR RI Fraksi Golkar, hingga menjabat Bupati Purwakarta sebagai kader partai berlambang pohon beringin tersebut.

Karena itu, menurut Iwan, muncul pertanyaan politik yang menarik, yakni apakah Golkar akan mempertimbangkan kembali mantan kadernya apabila tren elektabilitas KDM terus meningkat hingga mendekati Pemilu 2029.

“Golkar dikenal sebagai partai yang rasional dalam membaca peluang politik. Jika ada figur dengan tingkat keterpilihan tinggi, tentu semua opsi akan diperhitungkan,” katanya.

Iwan juga menilai dukungan terhadap figur dengan elektabilitas tinggi tidak hanya berpotensi meningkatkan peluang kemenangan dalam Pilpres, tetapi juga dapat memberikan efek ekor jas (coattail effect) yang berdampak pada perolehan suara partai dalam pemilihan legislatif.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa kemungkinan tersebut masih bersifat spekulatif dan akan sangat bergantung pada berbagai faktor, mulai dari dinamika politik nasional, kondisi pemerintahan, strategi partai politik, hingga keputusan pribadi Dedi Mulyadi terkait masa depan politiknya.

“Politik selalu dinamis. Apakah KDM tetap bersama Gerindra atau membuka komunikasi dengan Golkar, semuanya masih sangat terbuka untuk berkembang hingga 2029,” pungkasnya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Perbedaan respons terhadap hasil survei terbaru mengenai tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan. Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, memilih mengkaji hasil survei, sementara pihak Istana menegaskan pemerintah tidak bekerja untuk mengejar angka survei.

Menanggapi hasil survei SMRC dan Indikator Politik Indonesia, Dasco mengatakan seluruh temuan tersebut akan dipelajari sebagai bahan evaluasi.

“Ya ada beberapa survei, misalnya SMRC, kemudian Pak Burhanuddin Muhtadi yang dipublish melalui media massa. Nah, tentunya kami juga sedang mempelajari, juga kami kaji,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Sikap Dasco tersebut berbeda dengan pernyataan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Menurutnya, pemerintah sejak awal tidak bekerja untuk mengejar hasil survei, melainkan menjalankan program-program yang diyakini berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Sedari awal, selalu kita sampaikan bahwa kita bekerja bukan dalam rangka mencari hasil survei,” ujar Prasetyo Hadi kepada wartawan saat dalam perjalanan dari Batang menuju Jakarta, Kamis (30/7) malam.

Prasetyo menegaskan seluruh program pemerintah merupakan implementasi dari janji kampanye Presiden Prabowo pada Pilpres 2024, mulai dari ketahanan pangan, energi, industrialisasi hingga hilirisasi.

“Kami tidak pernah melihat atau bekerja untuk mengejar sebuah survei, tetapi dari yang kita kerjakan, kita yakin rakyat akan bisa menerima semua yang kita jalankan,” ujarnya.

Di sisi lain, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menyampaikan bahwa hasil survei SMRC yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo berada di angka 51,1 persen akan dijadikan masukan bagi pemerintah.

Menurut Qodari, setiap survei merupakan bagian dari aspirasi publik yang dapat menjadi bahan evaluasi agar kinerja pemerintah semakin baik.

Menanggapi perbedaan respons tersebut, pemerhati politik Iwan “Terpal” Setiawan menilai komunikasi yang disampaikan Dasco lebih tepat dan lebih mencerminkan sikap seorang pemimpin dalam menghadapi kritik maupun hasil survei.

“Respons Dasco jauh lebih bagus. Beliau tidak menolak hasil survei, tetapi memilih mengkajinya sebagai bahan evaluasi. Itu menunjukkan keterbukaan terhadap masukan publik,” ujar Iwan.

Iwan menilai, komunikasi publik pemerintah akan lebih efektif apabila menggunakan pendekatan yang mengakui setiap survei sebagai salah satu instrumen untuk membaca persepsi masyarakat.

“Kalau pemerintah ingin membangun kepercayaan publik, hasil survei sebaiknya dipandang sebagai bahan introspeksi, bukan sekadar ditegaskan bahwa pemerintah tidak bekerja untuk survei. Dalam hal ini, pihak Istana perlu banyak belajar dari cara komunikasi Dasco,” katanya.

Menurut Iwan, perbedaan pernyataan antara Dasco dan pejabat Istana menunjukkan perlunya penyelarasan komunikasi publik agar pesan pemerintah tidak menimbulkan persepsi yang berbeda di tengah masyarakat.

Ia menambahkan bahwa keterbukaan terhadap evaluasi justru dapat memperkuat legitimasi pemerintah dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap setiap kebijakan yang dijalankan.