22 November 2026

News

MoneyTalk.id, Jakarta – Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai polemik yang muncul setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan istilah “Londo Ireng” terhadap pihak-pihak yang disebut bekerja untuk kepentingan asing perlu dipahami secara utuh dan kontekstual.

Menurut Amir Hamzah, pernyataan Presiden tidak diarahkan kepada seluruh wartawan, organisasi masyarakat sipil (LSM), maupun pengamat. Ia menegaskan bahwa sasaran kritik tersebut, menurut pemahamannya, adalah individu atau kelompok yang terbukti menerima dukungan dari pihak asing untuk menjalankan agenda yang bertentangan dengan kepentingan nasional Indonesia.

“Kalau pidato Presiden dibaca secara lengkap, objek yang dimaksud bukan seluruh wartawan, bukan semua LSM, dan bukan semua pengamat. Yang dimaksud adalah mereka yang, apabila memang ada, bekerja untuk kepentingan asing dan menjalankan agenda yang tidak sejalan dengan kepentingan nasional,” kata Amir Hamzah kepada wartawan, Sabtu (25/7/2026).

Ia menilai bahwa pemotongan konteks pidato berpotensi menimbulkan persepsi berbeda di tengah masyarakat. Karena itu, menurutnya, setiap pernyataan pejabat negara sebaiknya dibaca secara menyeluruh sebelum disimpulkan maknanya.

Amir mengatakan bahwa dalam perspektif intelijen modern, praktik operasi pengaruh (influence operations) merupakan salah satu instrumen yang dikenal dalam persaingan geopolitik antarnegara. Operasi semacam ini, menurut dia, tidak selalu dilakukan melalui jalur militer, melainkan dapat memanfaatkan ruang informasi, media, organisasi non-pemerintah, akademisi, hingga media sosial.

“Di dunia intelijen dikenal berbagai bentuk operasi pengaruh. Bentuknya bisa berupa penyebaran narasi, perang opini, pembentukan persepsi publik, hingga dukungan kepada aktor-aktor tertentu. Namun keberadaan operasi semacam itu harus dibuktikan berdasarkan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar asumsi,” ujarnya.

Menurut Amir, berbagai negara pernah menghadapi tuduhan maupun kekhawatiran mengenai intervensi asing melalui jalur nonmiliter. Ia menyebut Iran, Venezuela, maupun China sebagai contoh negara yang dalam berbagai kesempatan mengklaim menghadapi tekanan eksternal, baik melalui sanksi ekonomi, perang informasi, maupun persaingan geopolitik. Namun ia menegaskan bahwa setiap kasus memiliki konteks yang berbeda dan tidak dapat disamakan begitu saja.

Dalam pandangannya, negara-negara yang mengambil posisi strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap kekuatan asing umumnya menghadapi dinamika geopolitik yang lebih kompleks. Karena itu, menurut Amir, kewaspadaan Presiden Prabowo terhadap berbagai bentuk operasi pengaruh menjadi bagian dari strategi menjaga kepentingan nasional.

Ia menambahkan bahwa kewaspadaan tersebut tidak boleh diartikan sebagai pembatasan terhadap kebebasan pers maupun kebebasan berpendapat. Sebaliknya, menurut dia, media yang independen, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil tetap memiliki posisi penting dalam sistem demokrasi selama bekerja berdasarkan profesionalisme dan kepentingan publik.

Amir juga menyoroti berkembangnya perdebatan di media sosial setelah sejumlah pemberitaan dinilai menggambarkan seolah-olah pernyataan Presiden ditujukan kepada seluruh wartawan, LSM, dan pengamat.

Menurutnya, apabila pidato Presiden dibaca secara utuh, sasaran kritik tersebut bersifat spesifik, yakni terhadap pihak yang diduga menjalankan kepentingan asing yang bertentangan dengan kepentingan nasional, bukan profesi atau kelompok secara umum.

“Kalau seseorang tidak merasa menjadi bagian dari pihak yang dimaksud, maka tidak ada alasan untuk merasa menjadi sasaran pernyataan tersebut. Yang menjadi objek adalah dugaan aktor yang bekerja untuk agenda asing, bukan profesinya,” ujar Amir.

MoneyTalk.id, Jakarta – Organisasi Masyarakat Jaga Republik Indonesia (JARI) menggelar Seminar Nasional bertajuk “Meneguhkan Konstitusi Menuju Kemajuan Bangsa, Telaah Terhadap Stabilitas Nasional” di Hotel Sahid, Jakarta, Sabtu (25/7/2026). Kegiatan ini menghadirkan sejumlah akademisi dan pakar yang menyampaikan pandangan kritis mengenai konstitusi, stabilitas nasional, ekonomi politik, komunikasi, hingga geopolitik.

Seminar dibuka oleh Sekretaris Jenderal JARI, Andrianto, yang sekaligus menjadi tuan rumah acara. Dalam sambutannya, ia menilai sistem ketatanegaraan pasca-amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah mengalami perubahan yang terlalu jauh dari semangat para pendiri bangsa.

Menurut Andrianto, UUD hasil amandemen tahun 2002 dinilai sudah tidak lagi relevan dengan kondisi Indonesia saat ini serta berdampak pada tingginya biaya politik.

“Kita harus jujur, konstitusi 2002 ini sudah tidak relevan dengan kondisi Indonesia dan membuat biaya politik menjadi sangat mahal. Kami sangat optimistis, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo nanti, bangsa ini akan menuju arah yang jauh lebih baik manakala beliau berani menegakkan UUD 1945 secara murni dan konsekuen,” ujar Andrianto.

Salah satu pembicara, Pakar Pertahanan Nasional Dr. Selamat Ginting, menilai sistem pemilihan presiden secara langsung menjadi salah satu penyebab meningkatnya polarisasi politik dan mahalnya biaya demokrasi.

Ia juga mengkritik proses amandemen konstitusi yang berlangsung sejak 1999 hingga 2002. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dr. Selamat turut menyoroti penegakan hukum di Indonesia yang menurutnya cenderung lebih dipengaruhi kekuasaan daripada supremasi hukum.

Sementara itu, Pakar Ekonomi Prof. Dr. Anthony Budiawan mengaitkan persoalan konstitusi dengan kebijakan ekonomi nasional. Ia mengkritik sejumlah regulasi, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja dan Proyek Strategis Nasional (PSN), yang menurutnya lebih menguntungkan kelompok tertentu dibanding masyarakat luas.

Menurut Anthony, pemerintah harus memastikan setiap produk hukum benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat dan tidak mengabaikan hak-hak masyarakat, termasuk masyarakat adat.

Dari perspektif komunikasi, Rektor UPN Veteran Jakarta Prof. Dr. Anter Venus mengingatkan bahwa ancaman terhadap stabilitas nasional saat ini tidak hanya berasal dari konflik fisik, tetapi juga perang informasi di ruang digital.

Ia menjelaskan bahwa media sosial dapat menjadi sarana manipulasi persepsi melalui fenomena echo chamber yang memperkuat polarisasi di tengah masyarakat.

Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat ketahanan informasi dan literasi digital agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh disinformasi maupun propaganda.

Pakar Geopolitik Dr. Rizal Darmaputra menyoroti pentingnya pemerintah menjaga kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik global.

Ia mengingatkan agar Indonesia tidak terlalu mengakomodasi kepentingan negara asing yang berpotensi mengurangi kedaulatan nasional, termasuk dalam pengelolaan ruang udara maupun sumber daya alam.

Selain itu, ia menegaskan bahwa stabilitas nasional tidak akan terwujud tanpa aparatur yang bersih serta penegakan hukum yang adil.

Seminar berlangsung secara interaktif dan dihadiri sekitar 300 peserta yang terdiri atas sekitar 200 mahasiswa dan 100 peserta umum.

Mahasiswa yang hadir berasal dari berbagai perguruan tinggi, di antaranya Universitas Nasional (UNAS), Universitas Trisakti, Universitas Prof. Dr. Moestopo, Universitas Al Azhar Indonesia, UPN Veteran Jakarta, Universitas Jakarta, Universitas Yuppentek Tangerang, Universitas Bung Karno (UBK), Universitas Jayabaya, serta puluhan perguruan tinggi lainnya di wilayah Jabodetabek.

Sejumlah tokoh nasional juga tampak hadir, antara lain mantan Wakil Ketua KPK periode 2009–2014 Saut Situmorang, mantan Juru Bicara Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Adhie Massardi, Ketua Umum DPP KNPI Sedunia Taufik Lubis, Hatta Taliwang, Akbar Z, Ketua Ormas Emak-Emak Aspirasi Indonesia Bunda Wati, serta Ketua Espass Dewi Herawati.

Sebagai penutup acara, Andrianto menyerahkan plakat penghargaan kepada para narasumber dan sertifikat partisipasi kepada seluruh peserta sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam seminar nasional tersebut.

MoneyTalk.id, Jakarta – Kuasa hukum dr Tifauzia Tyassuma (dr Tifa), Aziz Yanuar, menilai pihak-pihak yang menginginkan persidangan terhadap Roy Suryo dan dr Tifa terus berlanjut justru memiliki tujuan yang sama dengan apa yang disebutnya sebagai keinginan pendukung Jokowi atau “Ternak Mulyono” (Termul), yakni agar perkara tetap diproses di pengadilan.

Menurut Aziz, terdapat anggapan bahwa sidang harus dilanjutkan karena diyakini keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo akan dibuktikan di persidangan. Namun, ia menilai asumsi tersebut tidak sesuai dengan pengalaman perkara-perkara sebelumnya.

“Termul dan Jokowi maunya sidang lanjut karena katanya ijazah akan dibuktikan di pengadilan. Sama dong tujuannya dengan mereka?” kata Aziz dalam keterangannya, Sabtu (25/7/2026).

Aziz kemudian mengingatkan kasus yang pernah menjerat Gus Nur dan Bambang Tri Mulyono. Menurutnya, kedua perkara tersebut berawal dari persoalan dugaan ijazah Jokowi, tetapi dalam praktik persidangan pembahasan mengenai ijazah tidak menjadi fokus utama.

“Emang dibahas detail ijazah Jokowi? Dibedah dan diteliti di persidangan? Kaga,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa fokus utama tim kuasa hukum saat ini adalah menolak kriminalisasi terhadap aktivis dan akademisi yang menyampaikan pendapat mengenai dugaan keaslian ijazah tersebut.

“Kita menolak dan melawan kriminalisasi atas aktivis dan akademisi. Sehingga ketika aktivis dan akademisi bebas dari kriminalisasi kita bahagia dan bersyukur, bukan malah sebaliknya,” tegas Aziz.

Menurutnya, apabila memang yang hendak diuji adalah keaslian ijazah Jokowi, maka objek proses hukum seharusnya adalah dokumen ijazah itu sendiri, bukan pihak-pihak yang mempertanyakan autentisitasnya.

“Kalau yang mau jadi objek adalah ijazah Jokowi, maka yang jadi objek pelaporan adalah ijazah Jokowi, bukan para aktivis dan akademisi yang mempermasalahkan autentisitas ijazah dimaksud,” katanya.

Aziz juga mendorong agar pihak yang meyakini adanya dugaan pelanggaran hukum terkait ijazah tersebut menggunakan mekanisme hukum yang tersedia, seperti mendorong tindak lanjut laporan yang telah diajukan atau membuat laporan baru kepada kepolisian.

“Yang paling mudah adalah mendorong penyelidikan atas laporan TPUA di Mabes Polri dilanjutkan, atau masyarakat maupun advokat pejuang melaporkan dugaan ijazah palsu tersebut kepada kepolisian,” ujarnya.

Lebih lanjut, Aziz kembali mencontohkan perkara Gus Nur dan Bambang Tri yang menurutnya tidak menghasilkan pembahasan mendalam mengenai ijazah di ruang sidang.

“Dalam kasus Gus Nur dan Bambang Tri tidak terjadi itu ijazah Jokowi diperlihatkan, dibedah, atau dibahas di sidang. Yang ada Gus Nur dan Bambang Tri masuk penjara,” katanya.

Karena itu, Aziz menilai seluruh langkah hukum yang ditempuh oleh Roy Suryo maupun dr Tifa, baik melalui eksepsi, praperadilan, maupun upaya hukum lainnya, patut didukung sepanjang bertujuan melindungi masyarakat dari kriminalisasi.

“Eksepsi, praperadilan, apa pun upaya hukum itu harus didukung karena tujuannya membebaskan masyarakat dari kriminalisasi,” pungkasnya.

MoneyTalk.id, Jakarta – Kantor Hukum Sirait & Co Law Office mendampingi insan pers, Rahmat Mauliady mengajukan pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik Advokat kepada Dewan Kehormatan Dewan Pengacara Nasional (DPN) Indonesia, yang diduga dilakukan oleh Hotman Paris Hutapea.

Pengaduan tersebut telah diterima dan diregister oleh DPN Indonesia. Dalam laporannya, pengadu meminta Dewan Kehormatan memeriksa dugaan pelanggaran kode etik, menjatuhkan sanksi apabila terbukti melanggar, serta mengambil langkah yang dianggap perlu demi menjaga kehormatan profesi advokat.

“Alhamdulillah, laporan kami telah diterima oleh DPN Indonesia dan akan segera ditindaklanjuti oleh Dewan Kehormatan,” ujar kuasa hukum Ali Nugroho, S.H., M.H., kepada pewarta, Rabu (22/7/2026).

Ali berharap Dewan Kehormatan DPN Indonesia dapat memeriksa perkara tersebut secara objektif dan independen. Menurutnya, apabila terbukti terjadi pelanggaran kode etik, sanksi yang tegas penting dijatuhkan sebagai bentuk penegakan marwah profesi advokat sekaligus memberikan efek pembelajaran agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi.

Ia menegaskan bahwa profesi advokat merupakan officium nobile atau profesi yang mulia, sehingga setiap advokat memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga etika, kehormatan profesi, serta menghormati setiap pihak, termasuk insan pers yang sedang menjalankan tugas jurnalistik.

“Insan pers bekerja berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Bahkan, menghalangi wartawan dalam mencari, memperoleh informasi saja dapat dikenai sanksi pidana. Oleh karena itu, sudah semestinya semua pihak saling menghormati peran dan profesinya masing-masing. Perbedaan pendapat boleh terjadi, namun etika, kesantunan, dan penghormatan terhadap martabat manusia harus tetap menjadi landasan dalam setiap ucapan maupun tindakan,” katanya.

Menurutnya, penegakan kode etik bukan semata-mata untuk menghukum seseorang, melainkan menjaga kepercayaan publik terhadap profesi advokat sekaligus memperkuat hubungan yang saling menghormati antara aparat penegak hukum dan insan pers sebagai pilar demokrasi.

Sebagai Informasi: Tim kuasa hukum Sirait & Co Law Office yang mendampingi pengadu terdiri dari Jonny Kristian Sirait, AMTrU., S.H., S.I.Kom., M.Th., Topan Manusama, S.H., Ali Nugroho, S.H., M.H., dan Shinta Anggraini, S.H.

MoneyTalk.id, Jakarta – Popularitas dan elektabilitas Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), dinilai mulai memperlihatkan pola yang mengingatkan pada fenomena Joko Widodo (Jokowi) menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Penilaian tersebut disampaikan oleh Pemerhati Politik dan Alumni Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Iwan “Terpal” Setiawan.

Menurut Iwan, dalam sejarah politik Indonesia terdapat momentum ketika seorang figur mampu melampaui kekuatan mesin partai karena memperoleh dukungan publik yang tumbuh secara organik. Kondisi tersebut, kata dia, pernah terjadi pada Jokowi menjelang Pilpres 2014 dan kini mulai terlihat pada sosok Kang Dedi Mulyadi.

“Politik Indonesia berulang kali menghadirkan figur yang memperoleh momentum politik karena kedekatan dengan masyarakat. Fenomena seperti itu pernah terjadi pada Jokowi menjelang Pilpres 2014, dan saat ini sejumlah gejalanya mulai terlihat pada Kang Dedi Mulyadi,” ujar Iwan dalam keterangan tertulis, Kamis (23/7/2026).

Ia menjelaskan, pada periode 2013 hingga awal 2014, Jokowi hampir setiap hari menjadi sorotan media nasional melalui aktivitas blusukan, gaya komunikasi yang sederhana, serta citra kepemimpinan yang dekat dengan masyarakat. Kondisi tersebut kemudian diperkuat oleh meningkatnya elektabilitas dalam berbagai survei dan dukungan relawan yang berkembang secara sukarela.

Menurutnya, situasi serupa mulai tampak pada Kang Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Aktivitas KDM di lapangan, komunikasi yang dianggap dekat dengan masyarakat, serta konten-konten di media sosial dinilai berhasil menarik perhatian publik secara luas.

Iwan menilai media sosial menjadi salah satu kekuatan utama KDM dalam membangun popularitas. Berbagai unggahan video yang menampilkan aktivitasnya kerap memperoleh jutaan penonton dengan tingkat interaksi yang tinggi.

“Dalam era digital, algoritma media sosial membuat penyebaran pesan politik berlangsung lebih cepat ketika memperoleh respons tinggi dari masyarakat. Kondisi itu memberikan keuntungan tersendiri bagi figur yang memiliki kedekatan dengan publik,” katanya.

Ia juga menyinggung adanya informasi yang beredar mengenai hasil survei yang disebut-sebut memperlihatkan elektabilitas KDM dalam simulasi tertentu berada di atas Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia menegaskan informasi tersebut belum dipublikasikan secara resmi sehingga masih berupa klaim yang belum dapat diverifikasi secara independen.

“Terlepas dari benar atau tidaknya informasi tersebut, isu itu sendiri sudah menjadi bahan diskusi di ruang publik dan menunjukkan tingginya perhatian terhadap Kang Dedi Mulyadi,” ujarnya.

Selain di media sosial, Iwan menilai dukungan terhadap KDM juga mulai terlihat di tingkat akar rumput. Ia mencontohkan munculnya gambar KDM yang dipasang secara sukarela pada kendaraan pribadi, angkutan umum, hingga truk di sejumlah daerah tanpa atribut kampanye resmi.

Menurutnya, fenomena tersebut mengingatkan pada kemunculan gambar Jokowi di berbagai daerah menjelang Pilpres 2014 yang menjadi simbol dukungan masyarakat secara spontan.

Meski demikian, Iwan mengingatkan bahwa popularitas tidak otomatis menjamin kemenangan dalam pemilihan presiden. Menurutnya, keberhasilan dalam kontestasi nasional tetap ditentukan oleh banyak faktor, mulai dari dukungan partai politik, kekuatan organisasi, relawan, logistik politik, hingga kemampuan membangun koalisi.

“Popularitas hanyalah salah satu modal. Untuk menjadi kandidat yang kompetitif pada Pilpres 2029, masih diperlukan dukungan politik yang kuat serta kemampuan membangun koalisi nasional,” ujarnya.

Ia menambahkan, perjalanan menuju Pilpres 2029 masih cukup panjang sehingga dinamika politik dapat berubah sewaktu-waktu. Namun demikian, fenomena meningkatnya popularitas Kang Dedi Mulyadi dinilai layak menjadi perhatian dalam membaca arah politik nasional beberapa tahun ke depan.

“Apakah sejarah akan kembali berulang dalam bentuk yang berbeda tentu masih harus dibuktikan. Namun saat ini Kang Dedi Mulyadi telah menjadi salah satu figur yang paling banyak diperbincangkan dalam percakapan politik nasional,” pungkasnya.

MoneyTalk.id, Jakarta – Mantan Direktur E BAIS TNI Brigjen (Purn) Poernomo berharap Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran kabinet, termasuk posisi Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), agar agenda pemberantasan korupsi berjalan lebih efektif. Pernyataan tersebut sejalan dengan pandangannya yang sebelumnya juga mendorong reshuffle sebagai bagian dari penguatan pemerintahan.

Menurut Poernomo, situasi politik dan penegakan hukum belakangan ini semakin hangat sehingga diperlukan langkah yang mampu menurunkan tensi di tengah masyarakat.

“Situasi makin hari makin hangat. Wajar saja. Semoga menjadi dingin,” ujar Poernomo, Kamis (23/7/2026).

Ia menyoroti menguatnya pembahasan publik mengenai jabatan Jaksa Agung, Jampidsus, hingga siapa figur yang layak mengisi posisi tersebut apabila terjadi pergantian.

Poernomo mengingatkan bahwa meski pengangkatan pejabat merupakan hak prerogatif Presiden, masyarakat berharap Prabowo tidak keliru dalam menentukan figur yang akan memimpin institusi penegak hukum.

“Semoga tidak salah pilih. Rakyat ingin Presiden tidak salah pilih siapa yang pantas menjadi Jaksa Agung maupun Jampidsus,” katanya.

Ia juga menilai pergantian di lingkungan Kejaksaan Agung diharapkan dapat membawa suasana yang lebih kondusif, terutama di tengah sorotan publik terhadap hubungan antara Kejaksaan Agung dan Polri.

Poernomo berharap Presiden Prabowo memberikan penilaian objektif terhadap kinerja para menterinya. Menurutnya, setiap menteri memiliki tanggung jawab menerjemahkan visi dan kebijakan Presiden dalam pelaksanaan pemerintahan.

Selain itu, ia mengusulkan agar Presiden mengundang para ketua umum partai politik untuk menyamakan komitmen dalam pemberantasan korupsi dan pelaksanaan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pengelolaan sumber daya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Kasus-kasus korupsi jangan sampai menjadi beban bagi Presiden Prabowo, kabinet, maupun rakyat. Karena itu, pemilihan Jaksa Agung dan Kapolri harus benar-benar tepat,” tegasnya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat geopolitik Hendrajit menilai pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) tidak cukup hanya dipandang sebagai pergantian pejabat atau perombakan kabinet semata. Menurutnya, tantangan yang dihadapi para menteri saat ini jauh lebih besar, yakni mengembalikan negara sebagai sebuah organisme hidup yang sehat.

Menanggapi terpilihnya Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru, Hendrajit menyebut jabatan tersebut merupakan posisi strategis setingkat menteri sehingga membutuhkan cara pandang yang berbeda dalam mengelola negara.

“Sudaryono terpilih jadi Kepala BGN baru. Okelah. Kepala BGN setingkat menteri dan pejabat tinggi negara. Tapi seperti pertanyaan sama kepada para menteri, negara itu kalian pahami sebagai apa?” kata Hendrajit kepada wartawan, Rabu (22/7/2026).

Ia mengibaratkan negara bukan sebagai mesin yang cukup diperbaiki dengan mengganti komponen atau operatornya. Menurutnya, bahkan perusahaan-perusahaan modern kini mulai meninggalkan cara pandang mekanistis.

“Perusahaan bisnis pun sekarang mulai ogah dianggap sebagai mesin. Perusahaan ingin dianggap organisme hidup yang punya napas, hasrat, dan kehidupannya sendiri. Kalau bisnis saja dipahami sebagai organisme, maka negara pun harus dipandang sebagai organisme hidup,” ujarnya.

Atas dasar itu, Hendrajit menilai proses reshuffle kabinet tidak bisa lagi dipahami sekadar mengganti satu “mekanik” dengan mekanik lainnya.

“Mereshuffle anggota kabinet tidak bisa kayak mengganti mekanik satu dengan mekanik lainnya. Tapi tetap saja negara sering ditangani seakan-akan mesin ketimbang organisme hidup,” katanya.

Lebih lanjut, ia menggunakan analogi dunia kesehatan untuk menjelaskan kualitas kepemimpinan yang dibutuhkan dalam pemerintahan.

Menurutnya, pejabat negara seharusnya memiliki kemampuan layaknya seorang “tabib” yang mampu menyembuhkan persoalan mendasar, bukan hanya menjalankan fungsi administratif seperti seorang teknisi.

“Pejabat negara setingkat menteri jangan kayak merekrut dokter umum, tapi dokter dengan kualitas tabib. Kalau cuma kualitas dokter umum jadinya kayak mekanik. Tabib sejatinya bukan sekadar dokter, tapi penyembuh atau the healer,” ujarnya.

Hendrajit menilai tugas utama para anggota kabinet saat ini adalah menyembuhkan penyakit yang menurutnya sedang mewabah dalam penyelenggaraan negara, yakni praktik permainan kekuasaan.

“Yang harus disembuhkan lebih dulu adalah penyakit epidemi yang sedang menimpa negara saat ini, yaitu permainan kekuasaan,” tegasnya.

Ia berpendapat, apabila negara benar-benar diposisikan sebagai organisme hidup, maka praktik perebutan dan permainan kekuasaan merupakan virus yang dapat menginfeksi serta melemahkan fungsi negara.

“Sebab ketika negara berniat diluruskan kembali sebagai organisme hidup, permainan kekuasaan dan pergumulan kekuatan merupakan virus yang menyebabkan infeksi pada organisme itu. Dan virus tersebut kini mewabah,” pungkasnya.

MoneyTalk.id, Jakarta – Tim Pemburu Ijazah Palsu (TPIP) melalui M. Rizal Fadillah, Rustam Effendi, dan Heru Purwanto resmi menyampaikan Pengaduan Masyarakat (Dumas) ke Bareskrim Mabes Polri terkait dugaan pembuatan dan penggunaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Bersamaan dengan pelaporan tersebut, Pemerhati Politik dan Kebangsaan Rizal Fadillah memaparkan konklusi sementara yang membagi dugaan perkara itu ke dalam lima klaster berdasarkan tingkat pengetahuan maupun dugaan keterlibatan pihak-pihak yang disebut.

Menurut Rizal Fadillah dalam rilisnya, konklusi sementara itu disusun setelah TPIP mengajukan 20 bukti dan petunjuk kepada penyidik. Ia berharap pemetaan tersebut dapat menjadi bahan pendalaman oleh penyidik Bareskrim untuk mengungkap dugaan pemalsuan ijazah secara menyeluruh.

Pada Klaster Utama, Rizal Fadillah menyebut Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto sebagai pihak yang menurutnya paling berkepentingan dengan keberadaan dugaan ijazah palsu. Ia menyatakan klaster tersebut merupakan pihak yang dinilai menjadi sebab terjadinya proses rekayasa dokumen untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagai Wali Kota, Gubernur, hingga Presiden, serta memiliki otoritas untuk bertindak namun dinilai terkesan melindungi. Pernyataan tersebut merupakan pandangan Rizal Fadillah yang masih berupa dugaan.

Pada Klaster Satu, Rizal Fadillah menyebut nama Pratikno, Prasetyo Hadi, dan Juri Ardiantoro. Menurutnya, ketiga pejabat tersebut mengetahui atau sejak awal ikut mengatur pembuatan dokumen Jokowi agar memenuhi persyaratan pencalonan menjadi Wali Kota, Gubernur, dan Presiden. Dalam rilisnya, Rizal Fadillah juga menyebut ketiganya pernah atau sedang menduduki jabatan yang berkaitan dengan proses administrasi pemerintahan maupun penyelenggaraan pemilu.

Untuk Klaster Dua, Rizal Fadillah memasukkan nama Paiman Raharjo dan Eko Sulistyo. Ia menduga keduanya memiliki peran penting dalam proses penerbitan dokumen yang dipersoalkan. Dalam rilisnya, Rizal Fadillah menyebut Paiman Raharjo diduga melakukan pemesanan dokumen kepada pihak tertentu, sedangkan Eko Sulistyo disebut berkoordinasi dengan Paiman untuk selanjutnya melakukan pemesanan kepada pihak yang diduga memiliki keahlian membuat dokumen palsu. Dugaan tersebut belum dibuktikan melalui proses hukum.

Sementara pada Klaster Tiga, Rizal Fadillah menyebut Anggit Nugroho, David Agus Yunanto, Mohamad Isnaeni, dan Dany Iskandar. Ia menyatakan mereka merupakan bagian dari tim yang disebut berperan menyiapkan dokumen saat pendaftaran Jokowi ke KPUD DKI Jakarta. Rizal Fadillah juga mengutip keterangan Widodo yang, menurutnya, menerangkan peran Anggit Nugroho, David Agus Yunanto, Mohamad Isnaeni, dan Eko Sulistyo.

Adapun Klaster Empat, menurut Rizal Fadillah, berkaitan dengan kasus pengungkapan sindikat pemalsuan dokumen oleh Polda Metro Jaya pada 2015. Ia menyebut nama Karno, Aep Apriadi, dan Indra Khameswara sebagai bagian dari terdakwa dalam perkara tersebut, serta membuka kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dari total 23 orang yang saat itu diamankan polisi.

Rizal Fadillah meminta Bareskrim Mabes Polri memeriksa secara seksama lima klaster tersebut agar kebenaran materiel dugaan pemalsuan ijazah Jokowi dapat ditemukan dan dibuktikan. Ia juga menyatakan bukan tidak mungkin ijazah yang kini berada dalam penyitaan Polda Metro Jaya perlu diuji lebih lanjut apabila penyidik memandang hal itu diperlukan.

“Semua dugaan harus dibuktikan oleh kerja pihak Kepolisian, masyarakat hanya mampu membantu untuk menginformasikan,” kata Rizal Fadillah.

Ia menambahkan, dugaan ijazah palsu Jokowi kini menjadi tuntutan sebagian masyarakat agar segera diselesaikan melalui proses hukum. Menurutnya, apabila nantinya terbukti terdapat tindak pidana, pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat tanggapan resmi dari Joko Widodo, Presiden Prabowo Subianto, Pratikno, Prasetyo Hadi, Juri Ardiantoro, Paiman Raharjo, Eko Sulistyo maupun pihak-pihak lain yang disebut dalam rilis tersebut. Media memberikan ruang kepada seluruh pihak untuk menyampaikan klarifikasi atau hak jawab sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (

MoneyTalk.id, Jakarta – Majalah Tempo menyatakan berbagai unggahan di media sosial yang membantah laporan investigasinya mengenai dugaan penyusupan seorang “agen CIA palsu” ke lingkaran elite Indonesia tidak didukung bukti yang memadai. Tempo bahkan menyebut penyebaran narasi tersebut terindikasi dilakukan secara terkoordinasi.

Hal itu disampaikan melalui hasil penelusuran Tim Cek Fakta Tempo terhadap beredarnya tagar dan unggahan yang menyebut Presiden Prabowo Subianto tidak pernah tertipu oleh sosok Gaurav Srivastava karena tidak ada kontrak maupun kerugian materiil.

Menurut Tempo, penelusuran dilakukan bersama Monash Data and Democracy Research Hub dan tim peneliti lainnya.

“Hasilnya, puluhan akun mengunggah narasi yang serupa dalam waktu yang hampir bersamaan. Pola ini diduga kuat merupakan penyebaran informasi yang dilakukan secara terkoordinasi untuk membantah laporan investigasi Tempo dan OCCRP,” demikian disampaikan dalam penjelasan Tim Cek Fakta Tempo.

Tempo menyebut narasi yang beredar umumnya mengutip artikel dari berbagai platform dan video yang menyatakan Prabowo tidak mengalami kerugian karena tidak ada kontrak pengadaan yang ditandatangani.

Tempo menegaskan laporan investigasinya yang diterbitkan pada 28 Juni 2026 disusun berdasarkan serangkaian bukti dan proses verifikasi jurnalistik.

Dalam investigasi tersebut, Tempo bekerja sama dengan jurnalis independen dari India untuk menelusuri rekam jejak Gaurav Srivastava sejak Februari 2026.

Proses investigasi disebut melibatkan wawancara dengan sejumlah narasumber, pemeriksaan dokumen, surat elektronik, foto, hingga berkas pengadilan.

Dari hasil penelusuran itu, Tempo menyatakan Gaurav Srivastava menjalin hubungan dengan Prabowo sejak 2020 ketika masih menjabat Menteri Pertahanan.

Tak lama setelah itu, menurut Tempo, Kementerian Pertahanan menerbitkan tiga surat kepada perusahaan-perusahaan yang dikaitkan dengan Gaurav Srivastava terkait rencana pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Namun demikian, Tempo mengklaim menemukan bahwa ketiga perusahaan tersebut baru didirikan setelah surat-surat tersebut diterbitkan.

Selain itu, Tempo juga menyatakan memperoleh dokumen yang menunjukkan Gaurav Srivastava memiliki rekam jejak dugaan penipuan di sejumlah negara sejak 2014 dan disebut menggunakan identitas sebagai agen CIA dalam berbagai aktivitas bisnis.

Dalam laporan tersebut, peneliti pertahanan dari Lesperssi, Beni Sukadis, menjelaskan bahwa dokumen seperti letter of intent maupun letter of agreement memang belum bersifat mengikat secara hukum.

Meski demikian, menurutnya penerbitan surat-surat tersebut menunjukkan proses pemeriksaan latar belakang perusahaan semestinya dilakukan secara lebih mendalam.

“Pada tahap itu, upaya penipuan sudah dapat dikatakan terjadi,” demikian pandangan yang dikutip Tempo dari Beni Sukadis.

Tempo menyatakan hingga materi cek fakta tersebut dipublikasikan, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigjen Rico Ricardo Sirait belum memberikan tanggapan atas hasil investigasi maupun penelusuran yang dilakukan.

Tempo kemudian menyimpulkan bahwa klaim yang menyebut laporan investigasinya sebagai hoaks belum didukung bukti yang memadai.

Media tersebut juga menyatakan pola penyebaran narasi bantahan di media sosial memiliki indikasi sebagai bentuk manipulasi informasi yang dilakukan secara terorganisasi.