22 November 2026

News

MoneyTalk.id, Jakarta – Ustaz Ansufri Idrus Sambo, yang dikenal sebagai salah satu guru ngaji Presiden Prabowo Subianto, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih. Menurutnya, terdapat kesenjangan yang besar antara arahan Presiden dengan pelaksanaan di lapangan akibat sejumlah pembantu presiden dinilai tidak memiliki kapasitas yang memadai.

Dalam sebuah perbincangan yang beredar di media sosial, Ustaz Sambo mengatakan persoalan utama pemerintahan saat ini bukan hanya soal efektivitas kerja, tetapi juga penempatan pejabat yang dinilai tidak sesuai dengan kompetensinya.

“Terjadi gap antara perintah dengan pelaksanaan. Itu membuat pemerintahan tidak efektif. Menteri-menterinya ada yang tidak capable, sudah tidak capable, bermasalah pula,” kata Ustaz Sambo, Senin (20/7/2026).

Ia kemudian menyinggung beberapa posisi strategis di kabinet yang menurutnya tidak diisi oleh figur dengan latar belakang yang sesuai. Sebagai contoh, ia mengkritisi penempatan Menteri Kehutanan dan juga Menteri Luar Negeri yang dinilai tidak memiliki kapasitas yang tepat untuk bidang yang dipimpinnya.

Menurut Ustaz Sambo, prinsip “the right man in the right place” seharusnya menjadi dasar utama dalam penyusunan kabinet agar roda pemerintahan berjalan efektif.

Ia juga mengutip hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

“Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya.”

Menurutnya, pesan tersebut relevan untuk menggambarkan pentingnya menempatkan pejabat berdasarkan kompetensi.

Selain mengkritik sejumlah menteri, Ustaz Sambo juga menyoroti posisi Sekretaris Kabinet yang disebutnya memiliki pengaruh sangat besar dalam pemerintahan. Ia menilai muncul anggapan di publik bahwa jabatan tersebut layaknya “super menteri” karena dapat mengoordinasikan bahkan memberi arahan kepada para menteri.

“Jangan sampai menteri-menteri justru takut kepada Sekretaris Kabinet. Yang terjadi akhirnya fungsi koordinasi menjadi tidak sehat,” ujarnya.

Ustaz Sambo juga menyinggung belum adanya pergantian pada sejumlah pejabat tinggi negara, seperti Kapolri, Panglima TNI, dan Jaksa Agung. Menurutnya, dalam praktik pemerintahan sebelumnya, presiden umumnya melakukan penyegaran terhadap posisi-posisi strategis tersebut agar selaras dengan arah kebijakan pemerintahan yang baru.

“Sepanjang sejarah pemerintahan, biasanya ketika presiden baru menjabat, posisi-posisi strategis seperti Kapolri, Panglima, dan Jaksa Agung menjadi bagian dari evaluasi. Itu hal yang lazim dilakukan,” katanya.

Meski demikian, Ustaz Sambo menegaskan bahwa tanggung jawab utama tetap berada pada pemimpin karena memiliki kewenangan menentukan siapa yang dipercaya mengisi jabatan penting.

“Kalau orang-orang di sekitarnya tidak mampu menjembatani visi presiden, maka yang harus dievaluasi adalah proses pemilihannya. Mengapa tidak memilih orang yang tepat di tempat yang tepat,” ujarnya.

Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari pihak Istana Presiden maupun kementerian yang disebut dalam pernyataan tersebut terkait kritik yang disampaikan Ustaz Ansufri Idrus Sambo.

MoneyTalk.id, Jakarta – Mantan Kabareskrim Polri, Susno Duadji, melontarkan kritik keras terhadap Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Ahad (19/7/2016). Melalui unggahan di akun media sosial X miliknya, Susno menilai Dody sudah tidak layak lagi menjabat sebagai Menteri PU karena dinilai bertindak sewenang-wenang dan merusak tatanan birokrasi.

Dalam unggahan tersebut, Susno menulis:

“Menteri PU D Hanggodo ini sdh saatnya dicopot, gak pantas jadi menteri, perbuatannya sewenang-wenang, merusak tatanan birokrasi.”

Unggahan itu turut menyertakan tautan video yang membahas isu mutasi dan demosi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Video tersebut memuat narasi mengenai polemik kebijakan internal kementerian yang belakangan menjadi perhatian publik.

Pernyataan Susno dengan cepat menyita perhatian warganet. Beragam tanggapan bermunculan, mulai dari yang mendukung kritik tersebut hingga yang meminta agar persoalan mutasi dan demosi di Kementerian PU dibuka secara transparan kepada publik.

Sebagai mantan petinggi Polri yang kerap menyampaikan pandangan mengenai isu-isu tata kelola pemerintahan, pernyataan Susno dinilai memiliki daya tarik tersendiri dalam ruang publik.

Meski demikian, hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo maupun pihak Kementerian PU terkait pernyataan Susno Duadji tersebut.

Publik kini menanti klarifikasi dari Kementerian PU mengenai polemik yang berkembang, termasuk isu mutasi dan demosi yang menjadi latar belakang kritik tersebut. Prinsip praduga tak bersalah tetap berlaku, dan tudingan atau penilaian yang disampaikan Susno merupakan pendapat pribadi yang belum dapat dianggap sebagai fakta yang telah terbukti.

MoneyTalk.id, Jakarta – Sejumlah warganet mengaku mengalami intimidasi hingga ancaman penyebaran data pribadi (doxing) setelah mengkritik Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melalui media sosial. Mereka mengaku diminta menghapus unggahan yang menyinggung berbagai isu, mulai dari polemik mutasi aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian PU, dugaan nepotisme, hingga kedekatan Dody dengan pengusaha Haji Isam.

Pengakuan tersebut memicu perhatian publik karena menyangkut kebebasan berekspresi serta perlindungan terhadap warga yang menyampaikan kritik kepada pejabat publik, Sabtu (18/7/2026).

Salah satu yang mengungkapkan pengalaman tersebut adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Nabiyla Risfa Izzati. Melalui akun media sosial X, Nabiyla menyampaikan bahwa dirinya menerima pesan yang meminta agar unggahannya mengenai polemik mutasi ASN di Kementerian PU segera dihapus.

Tak hanya itu, pengirim pesan juga menyertakan sejumlah data pribadi miliknya yang dinilai sebagai bentuk intimidasi atau ancaman doxing.

Merespons hal tersebut, Nabiyla menyatakan akan menempuh langkah hukum dengan mengirimkan somasi kepada pihak yang menghubunginya.

Pengakuan serupa disampaikan pegiat media sosial Ferry Kotto dan Faizal Akbar. Keduanya mengaku menerima pesan yang berisi permintaan agar menghapus unggahan yang mengomentari Menteri PU Dody Hanggodo.

Unggahan yang dipersoalkan berkaitan dengan isu mutasi ASN di lingkungan Kementerian PU, dugaan nepotisme dalam pengangkatan Komisaris BUMN yang disebut-sebut memiliki hubungan keluarga dengan Dody, hingga isu kedekatan Menteri PU tersebut dengan pengusaha Haji Isam.

Hingga kini belum ada informasi yang memastikan identitas maupun keterkaitan pihak yang mengirimkan pesan intimidasi tersebut dengan institusi tertentu.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo sebelumnya telah membantah berbagai isu yang berkembang di ruang publik.

Terkait mutasi ASN di Kementerian PU, Dody menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak berkaitan dengan isu bocornya surat dinas ke Amerika Serikat sebagaimana ramai diperbincangkan di media sosial.

Ia juga membantah tudingan adanya praktik nepotisme dalam pengangkatan Komisaris BUMN. Dody bahkan menantang pihak yang menuduh agar dapat membuktikan bahwa Aisyah Zakiyah yang diangkat sebagai komisaris merupakan keponakannya.

Di tengah polemik tersebut, sejumlah kalangan menilai respons yang disampaikan Menteri PU belum mampu meredam kontroversi.

Seorang peneliti kebijakan publik menilai pola komunikasi Dody Hanggodo sebagai pejabat publik cenderung defensif dan terkesan arogan dalam menghadapi kritik yang berkembang di masyarakat.

Menurutnya, pejabat publik semestinya merespons kritik dengan mengedepankan transparansi, memberikan penjelasan yang utuh, serta membuka ruang dialog kepada masyarakat.

“Pejabat publik memiliki kewajiban menjelaskan setiap kebijakan yang menjadi perhatian masyarakat. Respons yang transparan dan akuntabel jauh lebih efektif dibanding sekadar membantah tanpa disertai penjelasan yang komprehensif,” ujarnya.

Polemik ini kembali memunculkan perdebatan mengenai pentingnya perlindungan terhadap kebebasan berpendapat di ruang digital. Sejumlah pihak menilai kritik terhadap pejabat publik merupakan bagian dari kontrol masyarakat dalam sistem demokrasi dan tidak seharusnya dibalas dengan intimidasi ataupun ancaman penyebaran data pribadi.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat pernyataan resmi dari pihak yang diduga mengirimkan pesan intimidasi kepada para warganet tersebut. Sementara itu, polemik mengenai mutasi ASN dan berbagai isu yang menyeret nama Menteri PU Dody Hanggodo masih menjadi perhatian publik di media sosial.

MoneyTalk.id, Jakarta – Sebuah poster bertajuk “Tolak PSI” beredar luas di berbagai platform media sosial. Poster tersebut memuat kritik keras terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sekaligus menyerang Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, Sabtu (18/7/2026).

Dalam poster itu, PSI disebut sebagai “partai keluarga, bukan partai rakyat.” Poster juga menampilkan foto Jokowi dan Kaesang dengan sejumlah narasi yang mengangkat isu-isu yang selama ini menjadi perdebatan publik.

Salah satu poin yang disorot adalah bisnis Kaesang Pangarep. Poster tersebut menyebut adanya utang senilai Rp2 triliun dan mempertanyakan pihak yang bertanggung jawab atas kewajiban tersebut. Namun, poster tidak menyertakan penjelasan maupun bukti pendukung atas klaim tersebut.

Selain itu, poster kembali mengangkat polemik mengenai ijazah Jokowi dengan mencantumkan tulisan “Ijazah UGM Jokowi Diduga Palsu”. Isu mengenai keaslian ijazah Presiden Jokowi sendiri telah berulang kali menjadi kontroversi di ruang publik dan telah mendapat bantahan dari berbagai pihak, termasuk Universitas Gadjah Mada.

Poster juga menyoroti kondisi utang pemerintah selama masa pemerintahan Jokowi dengan mencantumkan angka Rp6.000 triliun. Angka tersebut merujuk pada besaran utang negara yang kerap menjadi bahan perdebatan antara pemerintah, ekonom, maupun kelompok oposisi terkait pengelolaan fiskal nasional.

Di bagian bawah poster terdapat kalimat bernada kampanye politik yang berbunyi, “Cukup sudah rakyat dibohongi! Jangan biarkan keluarga ini terus merusak negara!”

Hingga kini belum diketahui siapa pihak yang pertama kali membuat maupun menyebarluaskan poster tersebut. Poster itu muncul di tengah meningkatnya dinamika politik menjelang agenda politik nasional serta menguatnya perdebatan mengenai posisi PSI yang belakangan dikaitkan dengan keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Sejumlah isu yang dicantumkan dalam poster tersebut merupakan klaim yang telah menjadi bagian dari perdebatan publik dan sebagian telah dibantah oleh pihak-pihak terkait. Belum ada keterangan resmi mengenai asal-usul maupun tujuan penyebaran materi kampanye visual tersebut.

MoneyTalk.id,Jakarta – Nama Junika Nurhamidah Wijaya kembali menjadi perhatian publik setelah beredarnya narasi yang mengaitkan dirinya dengan rekaman CCTV di sebuah hotel di kawasan Jakarta Selatan pada 1 Agustus 2025.

Berdasarkan informasi yang beredar, Junika disebut terekam memasuki salah satu kamar hotel. Beberapa menit kemudian, seorang pria yang oleh pihak tertentu diduga sebagai mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, juga terlihat memasuki area hotel dan menuju kamar yang sama. Narasi tersebut menyebut pria itu berada di lokasi selama sekitar satu jam sebelum meninggalkan hotel.

Di sisi lain, jejak digital Junika turut menjadi sorotan. Berdasarkan pengecekan yang disebut dilakukan pada pertengahan Juli 2026, akun Instagram dan Threads yang sebelumnya dikaitkan dengannya tidak lagi dapat diakses, sementara akun TikTok dilaporkan berada dalam mode privat.

Junika sebelumnya dikenal sebagai model dan DJ sebelum berkarier di bidang hukum dan tercatat sebagai advokat. Namanya juga pernah disebut dalam pemberitaan lama terkait katalog yang dikaitkan dengan Alexis.

Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Junika Nurhamidah Wijaya maupun Febrie Adriansyah terkait narasi yang beredar. Keaslian rekaman CCTV, identitas pihak-pihak yang disebut dalam rekaman, serta konteks peristiwa tersebut juga belum dapat diverifikasi secara independen.

Karena itu, publik perlu menunggu klarifikasi resmi dari pihak-pihak terkait maupun hasil verifikasi dari aparat berwenang sebelum menarik kesimpulan.

MoneyTalk.id,Jakarta – Aliansi Asta Cita Merah Putih 08 akan menggelar kegiatan Gerakan Minum Susu untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Sabtu, 18 Juli 2026, di CV Prima Dairy, Jalan Tentara Pelajar, Dusun Nglawisan RT 03/RW 13, Desa Taman Agung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.

Kegiatan akan dimulai pukul 08.00 WIB tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak.

Ketua Umum Aliansi Asta Cita Merah Putih 08, Endy Lesmana, mengatakan bahwa gerakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi susu sebagai bagian dari pemenuhan gizi seimbang sekaligus mendukung keberhasilan implementasi program MBG.

“Melalui Gerakan Minum Susu untuk MBG ini, kami ingin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung program pemerintah dalam menciptakan generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan berkualitas,” ujar Endy Lesmana dalam keterangannya.

Kegiatan tersebut juga akan mendapat kunjungan dari Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Ricky H.S. Tamba.

Selain dihadiri jajaran pemerintah daerah dan relawan Prabowo-Gibran, acara ini juga akan melibatkan puluhan peternak kambing etawa serta ratusan anak yatim dan piatu yang menjadi penerima manfaat dalam kegiatan sosial tersebut.

Panitia berharap kegiatan ini dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha peternakan, relawan, dan masyarakat dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis, sekaligus mendorong peningkatan konsumsi susu sebagai bagian dari upaya membangun generasi emas Indonesia.

Aliansi Asta Cita Merah Putih 08 juga mengundang media massa cetak, online, radio, dan televisi untuk meliput kegiatan tersebut agar pesan mengenai pentingnya pemenuhan gizi bagi anak-anak dapat tersampaikan secara luas kepada masyarakat.

MoneyTalk.id.Jakarta – Ketua Umum Generasi Cinta Negeri (Gentari), Habib Umar Alhamid, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak pernah menyatakan lelah dalam membenahi Indonesia. Menurutnya, berbagai pidato dan pernyataan Presiden justru memperlihatkan optimisme yang kuat terhadap masa depan bangsa sekaligus tekad untuk mempercepat reformasi di berbagai sektor.

Habib Umar mengatakan, narasi yang menyebut Presiden Prabowo kehilangan semangat atau mulai pesimistis tidak sesuai dengan fakta yang disampaikan langsung oleh kepala negara dalam sejumlah kesempatan resmi.

“Presiden Prabowo justru menunjukkan semangat juang yang sangat tinggi. Beliau tidak pernah menyatakan lelah membangun bangsa. Yang ada, beliau terus mengajak seluruh elemen negara bekerja keras dan bahkan menyindir pihak-pihak yang selalu melihat masa depan Indonesia secara pesimistis,” ujar Habib Umar Alhamid dalam keterangannya, Jumat (17/7/2026).

Menurutnya, pidato Presiden Prabowo pada Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 menjadi bukti nyata optimisme pemerintah terhadap masa depan Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia memiliki potensi besar menjadi negara yang makmur apabila seluruh komponen bangsa bekerja dengan sungguh-sungguh. Bahkan, Presiden mempersilakan pihak-pihak yang menganggap masa depan Indonesia suram untuk mencari negara lain yang dianggap lebih baik.

“Pesan Presiden sangat jelas. Beliau mengajak rakyat Indonesia untuk optimistis. Jangan mudah terprovokasi oleh narasi yang membuat masyarakat kehilangan harapan terhadap bangsa sendiri,” ujar Habib Umar.

Ia menilai optimisme merupakan modal penting dalam menjalankan pembangunan nasional, terlebih ketika pemerintah sedang melakukan berbagai pembenahan di bidang ekonomi, hukum, birokrasi, hingga pemberantasan korupsi.

Habib Umar juga menyoroti ketegasan Presiden Prabowo terhadap aparatur negara. Menurutnya, Presiden tidak hanya berbicara mengenai pembangunan ekonomi, tetapi juga menuntut reformasi menyeluruh terhadap lembaga-lembaga penegak hukum dan institusi negara.

“Presiden secara tegas meminta TNI, Polri, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan seluruh aparatur negara untuk terus melakukan pembenahan. Beliau ingin setiap institusi membersihkan diri dari praktik penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan, dan korupsi,” katanya.

Menurut Habib Umar, komitmen tersebut menunjukkan bahwa agenda pemerintahan Prabowo bukan sekadar membangun infrastruktur atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi, melainkan juga memperkuat integritas lembaga negara agar memperoleh kembali kepercayaan masyarakat.

Ia menambahkan, upaya pemberantasan korupsi harus menjadi gerakan bersama yang melibatkan seluruh institusi tanpa pandang bulu.

“Presiden menginginkan pemerintahan yang bersih. Karena itu, setiap lembaga harus berani melakukan evaluasi internal dan memperbaiki sistem agar tidak ada ruang bagi korupsi maupun penyalahgunaan jabatan,” ujarnya.

Selain itu, Habib Umar menilai Presiden Prabowo terus mengingatkan para birokrat bahwa jabatan merupakan amanah rakyat yang harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun akhirat nanti.

Menurutnya, Presiden berulang kali mengingatkan bahwa seluruh fasilitas negara, kendaraan dinas, hingga seragam yang digunakan para pejabat berasal dari uang rakyat sehingga harus dibalas dengan pelayanan yang maksimal.

“Beliau selalu mengingatkan bahwa setiap pejabat bekerja karena mandat rakyat. Semua fasilitas yang mereka gunakan berasal dari rakyat. Karena itu, tidak boleh ada birokrat yang bekerja setengah hati atau memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi,” ujarnya.

Habib Umar mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung agenda pembenahan yang sedang dijalankan pemerintah dengan menjaga optimisme dan persatuan nasional.

“Bangsa ini membutuhkan semangat gotong royong dan optimisme. Kritik tentu penting dalam demokrasi, tetapi jangan sampai berubah menjadi pesimisme yang melemahkan kepercayaan terhadap masa depan Indonesia. Presiden Prabowo telah menunjukkan komitmennya untuk terus bekerja dan membangun negeri ini. Mari kita kawal bersama agar cita-cita Indonesia yang maju, bersih, sejahtera dan dapat mewujudkan Indonesia emas 2045,” katanya.

MoneyTalk.id, Jakarta – Sebuah akun bernama Pengadilan Rakyat mengunggah sebuah meme di platform media sosial pada 17 Juli 2026 yang menampilkan sosok Mayjen TNI (Purn) Soenarko bersama foto Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam meme tersebut tertulis kalimat:

“Hanya ada satu kata lawan…” tulisanya.

Meme itu juga memuat narasi:

“Soenarko siap bersama rakyat menurunkan Prabowo jika tidak mampu menyuarakan kepentingan rakyat… termasuk harus bubarkan DPR yang diam saja…‼️” tulisnya lagi.

Selain itu, meme tersebut juga menyertakan tagar:

#MBGBiangKehancuranRI

#MBGBiangKehancuranRI

Unggahan tersebut memperlihatkan foto Mayjen TNI (Purn) Soenarko, Prabowo Subianto, dan Gibran Rakabuming Raka. Namun demikian, isi narasi dalam meme hanya memuat seruan yang ditujukan kepada Prabowo Subianto serta menyebut DPR, tanpa menyebut adanya ajakan atau seruan untuk menurunkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, meskipun fotonya turut ditampilkan dalam meme.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan atau klarifikasi dari Mayjen TNI (Purn) Soenarko mengenai unggahan tersebut maupun mengenai pernyataan yang dikaitkan dengan dirinya. Demikian pula, belum ada tanggapan resmi dari pihak Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, maupun pihak yang mengelola akun Pengadilan Rakyat terkait isi unggahan tersebut.

Berita ini disusun berdasarkan unggahan yang beredar di media sosial. Redaksi tetap mengedepankan asas keberimbangan dan akan memuat klarifikasi atau tanggapan dari pihak-pihak terkait apabila telah diperoleh.

MoneyTalk.id, Jakarta – Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga (UNAIR), Prof. Dr. Henri Subiakto, S.H., menyampaikan pandangannya mengenai perkembangan perkara dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang melibatkan Roy Suryo dan dr. Tifa. Pandangan tersebut disampaikan melalui unggahan di platform media sosial X pada 17/7/ 2026.

Dalam unggahannya yang berjudul “IJAZAH TIDAK DIBUKA, ROY TIFA GAGAL DIPIDANA?”, Prof. Henri Subiakto menilai akhir perkara tersebut berpotensi tidak menyentuh substansi yang selama ini menjadi perhatian publik.

“Itulah akhir drama hukum yang terlalu kuat diintervensi politik. Keinginan rakyat ingin mengetahui kebenaran asli tidaknya ijazah tak akan terpenuhi,” tulis Prof. Henri Subiakto.

Menurutnya, Joko Widodo (Jokowi) tidak akan datang ke persidangan maupun menyerahkan ijazahnya untuk diteliti dan dievaluasi keasliannya. Karena itu, ia menilai proses persidangan hanya akan berfokus pada apakah Roy Suryo dan dr. Tifa dapat dipidana atau tidak.

“Jokowi tetap tidak akan datang ke Pengadilan dan tidak akan menyerahkan ijazahnya untuk diteliti dan dievaluasi keasliannya. Proses pengadilan hanya akan berkutat pada dipidana tidaknya Roy dan Tifa,” tulisnya.

Prof. Henri Subiakto juga berpendapat bahwa apabila pasal utama mengenai pencemaran nama baik tidak dapat diproses karena pelapor tidak hadir, maka perkara tersebut berpotensi dihentikan. Sementara itu, menurutnya, dakwaan berdasarkan Pasal 32 dan Pasal 35 UU ITE mengenai dugaan kejahatan terhadap informasi elektronik akan sulit dibuktikan.

“Namun karena pasal utama terkait pencemaran nama baik tidak dihadiri pelapor (Jokowi), kasus inipun bisa dihentikan dan terbukti. Sedangkan dakwaan pidana ITE computer crime yg dianggap melanggar pasal 32 dan 35, sulit dibuktikan,” tulisnya.

Lebih lanjut, Prof. Henri Subiakto menjelaskan bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan menghadapi kesulitan untuk membuktikan adanya perbuatan mengubah atau memanipulasi informasi elektronik sebagaimana diatur dalam UU ITE.

“JPU akan kesulitan menunjukkan dan membuktikan adanya alat bukti digital atas telah terjadinya perbuatan yg dilakukan dr Tifa ataupun Roy yaitu mengubah ubah informasi elektronik dan manipulasi informasi elektronik,” tulisnya.

Ia menegaskan bahwa dugaan mengubah atau memanipulasi informasi elektronik harus didukung alat bukti digital yang jelas.

“Perbuatan mengubah ubah atau memanipulasi informasi elektronik itu harus ada bukti digitalnya. Harus ada alat bukti informasi elektronik milik pelapor yg diubah ubah atau dimanipulasi oleh pelaku secara nyata dengan perbuatan menggunakan komputer,” lanjutnya.

Menurut Prof. Henri Subiakto, pembuktian tersebut harus disertai metadata, informasi elektronik asli, proses perubahan, waktu, lokasi, kronologi, hingga chain of custody yang ditunjukkan secara digital oleh ahli forensik digital.

“Ada alat bukti meta data yg menunjukkan informasi elektronik yg original, kemudian diubah ubah oleh orang yg tidak berhak, kapan itu terjadi, prosesnya seperti apa, dimana terjadinya hingga berubah menjadi seperti apa, harus ada bukti kronologinya, atau chain of custody yg ditunjukkan secara digital oleh ahli digital yg menangani,” tulisnya.

Ia menambahkan, tanpa metadata dan alat bukti elektronik yang sah yang memperlihatkan adanya tindakan Roy Suryo atau dr. Tifa menggunakan komputer untuk mengubah atau memanipulasi dokumen milik pelapor, maka Pasal 32 dan Pasal 35 UU ITE, menurut pandangannya, tidak dapat diterapkan.

“Tanpa ada meta data, bukti elektronik yg valid, yg memperlihatkan perbuatan Roy atau Tifa dengan komputer menyasar dokumen milik pelapor hingga mengubah ubah atau memanipulasi dokumen tersebut, maka tanpa bukti itu pasal 32 dan 35 UU ITE tidak bisa diterapkan,” tulisnya.

Prof. Henri Subiakto juga menilai bahwa apabila dakwaan hanya didasarkan pada pernyataan atau analisis yang disampaikan di televisi, hal tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal UU ITE tersebut.

“Apalagi jika yang didakwakan hanya berdasar analisis dengan kata kata di TV. Karena ocehan atau omongan di TV itu bukanlah kejahatan terhadap komputer. Bukan pula manipulasi informasi elektronik,” tulisnya.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat tanggapan resmi dari Joko Widodo, Roy Suryo, dr. Tifa, maupun Kejaksaan terkait pandangan yang disampaikan Prof. Dr. Henri Subiakto tersebut. Media ini memberikan ruang bagi pihak-pihak yang disebutkan untuk menyampaikan klarifikasi atau tanggapan sebagai bagian dari prinsip jurnalistik.

MoneyTalk.id, Jakarta – Hasmi Bhakti mempertanyakan sikap Duta Besar Republik Indonesia untuk Tunisia, Zuhairi Misrawi, yang juga merupakan politisi PDI Perjuangan (PDIP). Kritik tersebut disampaikan Hasmi Bhakti melalui unggahan di platform media sosial X pada Kamis (16/7/2026).

Dalam unggahannya, Hasmi Bhakti menilai sikap Zuhairi Misrawi terkait dinamika politik di Mesir dan Türkiye tidak mencerminkan posisi yang semestinya diemban seorang duta besar Indonesia.

Dalam unggahannya, Hasmi Bhakti menilai sikap Zuhairi Misrawi terkait dinamika politik di Mesir dan Türkiye tidak mencerminkan posisi yang semestinya diemban seorang duta besar Indonesia.

“Sikap Dubes Indonesia untuk Tunis yang juga politisi PDIP, Zuhairi Misrawi, ini memalukan dengan mendukung kudeta berdarah di Mesir dan Türkiye. Apa orang seperti ini layak menjadi wakil negara demokrasi terbesar di dunia seperti Indonesia, apalagi Tunis merupakan induk Arab Spring @Kemlu_RI @Menlu_RI?” tulis Hasmi Bhakti.

Dalam unggahan tersebut, Hasmi Bhakti secara langsung menandai akun Kementerian Luar Negeri RI (@Kemlu_RI) dan Menteri Luar Negeri RI (@Menlu_RI), seraya mempertanyakan kelayakan Zuhairi Misrawi tetap menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Tunisia.

Hasmi Bhakti juga menyinggung posisi Tunisia sebagai negara yang menjadi titik awal gelombang Arab Spring, sehingga menurutnya seorang duta besar Indonesia di negara tersebut seharusnya menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat tanggapan dari Zuhairi Misrawi, Kementerian Luar Negeri RI, maupun Menteri Luar Negeri RI terkait pernyataan Hasmi Bhakti tersebut. Apabila telah memberikan penjelasan atau klarifikasi, redaksi akan memperbarui pemberitaan ini sebagai bagian dari prinsip keberimbangan.