22 November 2026

News

MoneyTalk.id, Jakarta – Kejaksaan Agung Republik Indonesia menggelar rapat koordinasi nasional secara daring melalui Zoom Meeting yang melibatkan seluruh jajaran Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, hingga Cabang Kejaksaan Negeri di Indonesia pada Kamis (9/7/2026).

Berdasarkan surat bernomor B-1649/D.1/Ds.2/07/2026 yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen, rapat tersebut mengusung tema “Mitigasi dan Konsolidasi serta Koordinasi Potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT).”

Dalam surat itu disebutkan, kegiatan dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas petunjuk Jaksa Agung Muda Intelijen mengenai langkah-langkah mitigasi, konsolidasi, dan koordinasi dalam menghadapi potensi AGHT yang dapat memengaruhi pelaksanaan tugas Kejaksaan.

Peserta rapat meliputi Kepala Kejaksaan Tinggi beserta jajaran, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, hingga para Kepala Seksi di seluruh Indonesia. Pertemuan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB secara virtual melalui platform Zoom.

Agenda rapat difokuskan pada penguatan koordinasi internal, peningkatan kesiapsiagaan, serta penyamaan langkah seluruh jajaran Kejaksaan dalam mengantisipasi berbagai potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dapat muncul di daerah masing-masing.

Rapat ini digelar di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap sejumlah penanganan perkara besar yang tengah berlangsung. Namun, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Kejaksaan Agung yang menyebutkan bahwa pelaksanaan rapat tersebut berkaitan langsung dengan perkara tertentu.

Surat undangan tersebut juga ditembuskan kepada Jaksa Agung RI, Plt. Wakil Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Intelijen, Kepala Bagian Program dan Pelaporan, serta Kepala Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Jaksa Agung Muda Intelijen sebagai bagian dari mekanisme koordinasi internal.

MoneyTalk.id, Jakarta – Aksi berani dua orang misterius berpakaian badut yang menyegel toko obat terlarang di Jagakarsa, Jakarta Selatan, akhirnya membuahkan hasil. Setelah video aksi mereka viral di media sosial, jajaran Polsek Jagakarsa segera bergerak cepat melakukan penindakan tegas terhadap kios penjual obat keras jenis tramadol tersebut, Selasa (7/7/2026).

Sebelumnya, video yang memperlihatkan dua “badut” mengatasnamakan diri sebagai Badan Perwakilan Netizen menyegel toko obat di Jalan Raya Lenteng Agung tersebut memicu perhatian warga. Masyarakat merasa resah dengan keberadaan toko yang disinyalir menjual obat keras secara bebas tanpa resep dokter dan izin edar yang sah.

Menanggapi laporan dan keresahan warga tersebut, Kapolsek Jagakarsa Kompol Nurma Dewi turun langsung ke lapangan. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak memberikan ruang bagi peredaran obat-obatan berbahaya di wilayah hukumnya.

“Betul, sebelumnya toko ini sudah disegel warga karena dijual bebas tanpa izin. Kami merespons cepat dengan menangkap penjualnya dan melakukan tindakan hukum secara transparan,” ujar Kompol Nurma Dewi di lokasi kejadian.

Nurma memastikan bahwa penangkapan ini bukan akhir dari perjuangan, melainkan langkah awal untuk memastikan wilayah Jagakarsa bersih dari praktik ilegal yang merusak generasi muda. Saat ini, kios tersebut telah dipasangi police line (garis polisi) sebagai tanda bahwa toko tersebut kini berada dalam pengawasan ketat pihak berwajib.

Dalam upaya pencegahan ke depan, pihak kepolisian kini memperkuat kolaborasi dengan unsur masyarakat. Polsek Jagakarsa telah menginstruksikan jajarannya untuk terus berkoordinasi dengan RT, RW, hingga organisasi pemuda setempat agar pengawasan peredaran obat-obatan terlarang lebih masif dilakukan.

“Kami sudah melakukan observasi panjang dan pendekatan kepada tokoh masyarakat. Kami tegaskan, kios yang terbukti menjual obat keras ilegal wajib ditutup permanen dan pelakunya wajib diproses sesuai hukum yang berlaku,” pungkas Nurma.

Aksi sigap aparat ini disambut positif oleh warga sekitar yang merasa lega dengan tindakan tegas tersebut. Kini, nasib pelaku berada di tangan hukum, sementara masyarakat Jagakarsa berharap agar lingkungan mereka dapat kembali aman dan steril dari peredaran obat-obatan terlarang yang selama ini mengancam keselamatan warga.

MoneyTalk.id, Jakarta – Aparat kepolisian dari Polsek Neglasari berhasil menggagalkan peredaran ribuan obat keras daftar G yang siap edar di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten. Seorang pria berinisial UA (23) ditangkap petugas saat hendak melakukan transaksi dengan modus Cash on Delivery (COD).

Penangkapan tersebut berlangsung di Desa Buaran Mangga, Kecamatan Pakuhaji, pada Jumat (3/7/2026). Dari tangan tersangka, petugas mengamankan ribuan butir pil terlarang yang diduga akan dijual secara ilegal. Kapolsek Neglasari, AKP Imron Mas’adi, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mengamankan barang bukti sebanyak 4.650 butir obat-obatan ilegal.

“Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Neglasari berhasil menggagalkan peredaran obat keras daftar G. Barang bukti yang kami sita terdiri dari 2.650 butir Tramadol dan 2.000 butir Hexymer,” ungkap AKP Imron kepada awak media, Senin (6/7/2026).

Menurut keterangan pihak kepolisian, penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di lokasi kejadian. Petugas yang sedang melakukan observasi wilayah segera melakukan penyelidikan dan membuntuti pergerakan target hingga akhirnya pelaku diringkus saat hendak melakukan transaksi COD.

Saat ini, UA telah dibawa ke Mapolsek Neglasari untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi juga tengah melakukan pendalaman terkait jaringan pemasok obat-obatan tersebut. AKP Imron menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi peredaran obat-obatan tanpa izin edar yang meresahkan masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda.

“Kami terus mengembangkan kasus ini untuk memutus mata rantai distribusi obat keras ilegal. Langkah tegas ini merupakan bentuk komitmen kami dalam menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat dari dampak penyalahgunaan obat-obatan daftar G,” pungkasnya. Akibat perbuatannya, tersangka kini terancam dijerat dengan undang-undang kesehatan terkait peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar resmi.

JAKARTA – Menyusul terungkapnya kasus penyekapan dan penganiayaan ekstrem yang melibatkan pasangan berinisial YTR (29) dan Taufik Hidayat (30) di Bandung, Pengamat Hukum, Dedi Saputra, S.T, M.H., mendesak pemerintah untuk menjadikan peristiwa ini sebagai alarm keras guna memperketat edukasi mengenai kesehatan mental dan relasi yang sehat di tengah masyarakat.

Kasus yang menimpa korban, di mana ia dilaporkan disekap dan disiksa selama tiga tahun sebelum akhirnya berhasil meloloskan diri, dinilai sebagai cermin buruk dari degradasi nilai dalam hubungan antarpribadi di kalangan dewasa muda.

“Pemerintah harus hadir sebagai garda terdepan untuk memutus rantai kekerasan ini. Terutama dalam hal literasi hubungan yang sehat dan kesehatan mental. Kita tidak bisa membiarkan pola relasi toxic seperti ini terus menormalisasi kekerasan di ruang privat,” tegas Dedi Saputra, S.T, M.H. dalam keterangan tertulisnya.

Dedi Saputra, S.T, M.H. menekankan bahwa kasus ini tidak boleh hanya dipandang sebagai peristiwa kriminal biasa. Ia mendorong pemerintah, khususnya kementerian terkait, untuk segera menyusun langkah konkret dan mengevaluasi sistem perlindungan perempuan serta akses pertolongan bagi korban yang terjebak dalam hubungan posesif ekstrem.

“Jika ada tindak pidana murni, silakan diselesaikan secara hukum dengan seberat-beratnya. Namun, kita juga harus jeli melihat akar masalahnya. Jangan sampai masyarakat hanya menghujat tanpa memahami pola keterikatan psikologis yang berbahaya dalam pergaulan saat ini,” tambahnya.

Menurutnya, perilaku kekerasan ekstrem ini merupakan akumulasi dari minimnya pemahaman mengenai batasan (boundaries) dalam hubungan. Ia mengingatkan agar publik tidak terjebak pada fokus pelaku semata tanpa mengedepankan pendidikan preventif yang masif.

“Jangan gara-gara kasus yang sangat ekstrem ini kita hanya fokus pada pelakunya, lalu melupakan pendidikan preventif. Ini akan membentuk opini publik bahwa relasi percintaan adalah ranah privat yang tidak bisa disentuh, padahal nyawa menjadi taruhannya,” ujar Dedi Saputra, S.T, M.H..

Lebih jauh, ia berharap agar kasus ini tidak berkembang menjadi “bola salju” yang memicu ketakutan massal atau justru menimbulkan ketidakpedulian (apathy) di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa tanpa sistem pencegahan yang kuat dari negara dan kepedulian lingkungan sekitar, potensi munculnya korban-korban baru akan terus ada.

“Ujungnya akan terjadi krisis kepercayaan terhadap lingkungan sosial kita sendiri. Jika tetangga atau lingkungan sekitar tidak peka dan tidak ada sistem pencegahan dari negara, maka korban-korban lain akan terus bermunculan,” pungkasnya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Direktur Center for Budget Analisis Ucok Sky Khadafi mengingatkan Komisi III DPR untuk tidak cawe-cawe dalam proses penyelidikan Polri.

‎”Jangan mentang-mentang anaknya jadi Wakil Ketua Komisi III DPR, lalu Polri seenaknya saja untuk tidak mengusut laporan yang menyeret nama Bupati Tanggamus Saleh Asnawi,” kata Direktur Center for Budget Analisis Uchok Sky Khadafi kepada wartawan, Senin, 5 Juli

‎Uchok juga mengatakan seharusnya fraksi Partai Gerindra di DPR untuk meminta Saleh Asnawi yang menjabat sebagai Ketua DPC Gerindra Tanggamus mundur.

‎Uchok menambahkan ketegasan Fraksi Partai Gerindra meminta mundur Saleh Asnawi merupakan bentuk fakta integritas.

‎”Fraksi Partai Gerindra di DPR seharusnya segera memberikan perhatian kepada kasus ini. Jangan diam saja seakan tidak mengetahui ada banyak kadernya di daerah yang melakukan pelanggaran,” kata Uchok.

‎Wakil Ketua Komisi III Rano Alfath saat dihubungi mengatakan akan segera menentukan sikapnya sebagai wakil rakyat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

‎”Saya akan jawab setelah selesai rapat,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR dari PKB Rano Alfath kepada wartawan, Senin, 5 Juli.

‎Sebelumnya diberitakan Bupati Tanggamus, Mohammad Saleh Asnawi, terseret dalam laporan dugaan kasus penipuan, penggelapan, dan mafia tanah terkait transaksi lahan di wilayah Kabupaten Tangerang.

‎Kasus ini dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh seorang pengusaha asal Papua bernama Jhon Gerki Morin melalui kuasa hukumnya pada Juni 2026.

‎Sebidang tanah seluas 2,4 hektare yang terletak di Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang.

‎Pihak pelapor mengklaim mengalami kerugian hingga Rp50 miliar karena belum menerima pembayaran penuh dari transaksi lahan tersebut . Laporan ini menyeret beberapa nama besar, termasuk Mohammad Saleh Asnawi (Bupati Tanggamus), pihak pengembang Paramount Land, oknum Notaris, serta perantara bernama Soni Laberta.

MoneyTalk.id,Bandung – Puluhan Aktivis 1998 Lingkar 98 Jawa Barat (Jabar) bersama 98 Resolution Network menggelar konsolidasi gerakan dan konferensi pers di salah satu restoran di Kota Bandung, Senin (6/7/2026). Eksponen gerakan 98 mengajak pelaku reformasi, melakukan introspeksi selama 28 tahun reformasi dalam memberikan kontribusi demokrasi politik.

Lingkar 98 Jabar bersama Resolution Network menilai gerakan 98 saat ini masih terdapat kekurangan, apalagi demokratisasi politik tidak berjalan simultan dengan demokratisasi ekonomi. Maka yang terjadi sesungguhnya akan menjadi demokrasi semu.

“Ketika sumber daya alam dikuasai oleh segelintir kelompok yang disebut serakahnomic selama reformasi. Hal ini sama saja membajak demokrasi politik dan sekaligus hajat hidup rakyat banyak,” kata Jubir 98 Resolution Network, Agus Teddy Sumantri dihadapan awak media.

Menurutnya, sebagai pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, Lingkar 9i Jabar menegaskan, bahwa sistem demokrasi kita harus berlandaskan Sosio-Demokrasi, bukan demokrasi liberal ala barat yang hanya menjamin kebebasan di kotak suara.

“Demokrasi ala Barat ini mengabaikan akses rakyat terhadap sumber kekayaan negara. Padahal secara konstitusional dalam UUD 1945 Pasal 33, kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) negara, diatur oleh negara untuk meningkatkan kesejaheraan rakyatnya,” ujar Teddy sapaan akrab Mantan Ketua TKN Golf Prabowo-Gibran Propinsi Jawa Barat.

8 Poin Pandangan dan Sikap Lingkar 98 Jabar dan 98 Resolution Network

Sementara itu Aktivis 98 Resolution Network Agustin Lumban Gaol menyebutkan, ada 8 poin pandangan dan sikap Lingkar 98 Jabar bersama 98 Reaolution Nework. Hal ini untuk menyikapi persoalan dan problematika bangsa Indonesia.

Pertama, Pemberatasan Korupsi Dari Hulu. Lingkar 98 Jabar dan 98 Resolution Network mendukung penuh langkah Presiden Prabowo menjalankan mandat reformasi “Sita harta koruptor untuk subsidi rakyat”.

“Hal ini dibuktikan melalui penyitaan uang korupsi Rp 13,25 triliun terkait CPO (Wilmar Group) dan  penyitaan Rp 11,42 triliun terkait denda administrasi pelanggaran kawasan hutan, penyitaan Rp 920 miliar dan emas 51 Kg dari makelar kasus MA Zarof Ricar,” kata Agustin sapaan akrabnya.

Kemudian juga pemberantasan mafia migas Riza Chalid. Uang sitaan tersebut ditegaskan oleh Presiden akan digunakan untuk membangun sekolah rakyat, kampung nelayan dan yang lainnya untuk kepentingan rakyat.

“Demi memberikan efek jera kami mendorong penegak hukum untuk menghukum koruptor MBG dengan hukuman yang berat, minimal penjara seumur hidup. Karena telah mengkhianati rakyat, negara dan kepercayaan yang diberikan oleh presiden prabowo,” tukas Agustin.

Koordinator Lingkar 98 Jabar Hadi Gunadi juga melanjutkan, Kedua, Pemberantasan Korupsi dari Hulu. Pendekatan pemberantasan korupsi kini lebih progresif karena menyasar korupsi terhadap sumber pendapatan negara, korupsi pengelolaan SDA dan penyalahgunaan izin konsesi bukan sekadar korupsi belanja negara.

“Pemerintah telah mencegah kebocoran pendapatan melalui praktik miss-invoicing yang diperkirakan mencapai Rp 100 triliun per tahun dan transfer pricing sekitar Rp 75 triliun per tahun,” jelas Gunadi sapaan akrabnya.

Ketiga, Penertiban Hutan dan Lahan Sejalan dengan tuntutan reformasi agraria dan Pasal 33 UUD 1945, Presiden Prabowo telah membentuk Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melalui Perpres No. 5 Tahun 2025 untuk menertibkan penguasaan hutan ilegal dan menagih denda administratif.

“Satgas PKH telah menyita 5.901.512,89 hektar lahan (terdiri dari 5,88 juta hektar sawit dan 12.371,58 hektar pertambangan), yang akan diredistribusi untuk dikelola rakyat melalui koperasi. Kami meminta kepada pemerintah untuk mendorong transparansi dalam pengelolaannya,” tukas Gunadi.

Keempat, Mengawal Semangat Anti-Kebocoran. Lingkar 98 Jabar bersama 98 Resolution Network menegaskan kepada seluruh pemangku kepentingan agar menjiwai semangat Presiden Prabowo dalam menegakkan UUD 1945 Pasal 33. Para pengelola negara harus menjunjung efisiensi dan antikorupsi.

“Kami akan terus mengawal agar jangan ada yang menyalahgunakan niat baik Presiden. Yang mana dengan mudah memindahkan kebocoran dari satu tempat ke tempat lain,” pungkas Gunadi.

Selain itu Aktivis Lingkar 98 Jabar, H. Irwan Koesandiantoro meneruskan, Kelima, Dekonstruksi APBN. Presiden Prabowo telah mendekonstruksi struktur APBN sebagai alat perjuangan untuk melindungi rakyat dan memastikan warga negara hidup sejahtera. Presiden merombak belanja koruptif dan dana transfer daerah yang mengendap

(diperkirakan Rp 234 triliun), lalu mengalokasikannya untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Lingkar 98 Jabar bersama 98 Resolution Network mengecam para pengkritik bermindset neoliberal yang menyebut program kerakyatan ini sebagai “membakar anggaran” dan mendistorsi pasar.

“Dengan terbongkarnya kasus Korupsi di BGN, Kami meminta untuk pemerintah secepatnya melakukan evaluasi tata kelolanya,” ujar Irwan.

Keenam, Peningkatan Anggaran Pendidikan Lingkar 98 Jabar bersama Resolution Network menepis intrik yang menuduh anggaran pendidikan dikurangi demi program MBG. Anggaran pendidikan justru meningkat sesuai mandatory konstitusi 20 persen, dimana anggaran lingkup Kementerian naik menjadi Rp 116 triliun pada 2026. B

Belanja Pemerintah Pusat untuk pendidikan meningkat Rp 28,5 triliun pada 2026, termasuk tunjangan guru, beasiswa, BOS, PIP, dan KIP. Bahkan anggaran TKD Pendidikan naik Rp 6,7 triliun, biaya investasi pendidikan Rp 2,9 triliun untuk dana abadi pendidikan (LPDP, BLU, dana bergulir).

“Jadi jelas sumber dana MBG murni dari efisiensi TKD Non-Pendidikan yang turun Rp 233 triliun dari 2025 ke 2026,” jelas Irwan.

Kemudian Aktivis Lingkar 98 Jabar Muhanmad Ikbal Audah melanjutkan, Ketujuh, Dukungan Kritis Melawan Neoliberalisme. Lingkar 98 Jabar dan Resolution Network menghormati segala bentuk kritik terhadap pemerintah, dan Presiden Prabowo pun telah membuktikan diri terbuka terhadap koreksi dugaan penyimpangan tata kelola MBG.

Namun, kami menilai ada anomali dalam gerakan sosial saat ini, yang justru bermindset neoliberal.

“Dimana beberapa pihak mempersoalkan anggaran kesejahteraan dan menuduh penguatan BUMN sebagai motor penguatan ekonomi rakyat dituduh sebagai distorsi pasar,” kata Ikbal biasa disapa.

Apalagi kata dia, jika kita cermati Pidato Presiden Prabowo dalam rangka memperingati hari kebangkitan nasional yang ke 118 tentang dasar dan arah program dan kebijakan Pemerintah di forum paripurna DPR-RI.

Dasar, arah dan pelaksanaannya sangat jelas ditujukan untuk membangun kemandirian ekonomi, mencegah kebocoran sumber kekayaan negara, memberantas korupsi dan menjadikan APBN sebagai alat mensejahterakan rakyat.

“Oleh karena itu, strategi gerakan sosial yang tepat saat ini adalah memberikan dukungan korektif (critical support) kepada Presiden Prabowo,” ujar Ikbal

Kedelapan, Persatuan Menghadapi Geopolitik Dalam menghadapi tekanan geopolitik yang melemahkan ekonomi nasional, kami mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat persatuan dan persaudaraan dalam suasana damai. Demokrasi politik yang telah dicapai harus menjadi alat untuk mempercepat pemerataan kesejahteraan.

“Kami akan terus aktif membuka dialog untuk menjelaskan arah program strategis Presiden Prabowo sekaligus mengawal pelaksanaannya,” terang Ikbal

Lingkar 98 Jabar bersama Resolution Network juga mendukung pemerintah untuk melanjutkan Program-program Pro rakyat, seperti kampung nelayan, makan bergizi gratis, swasembada pangan, kopdes merah putih.

“Namun kami mengingatkan juga kepada pemangku kebijakan untuk membuat tata kelola program yang akuntabel, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan,” tutup Ikbal.

MoneyTalk.id, Jakarta –  Pemerhati geopolitik sekaligus wartawan senior Hendrajit menilai mulai terlihat adanya perbedaan strategi antara Dokter Tifa dan Roy Suryo dalam menghadapi gugatan hukum yang dilaporkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Hal itu disampaikannya wartawan, Senin (6/7/2026).

Menurut Hendrajit, Dokter Tifa telah menyatakan sikap untuk tetap melanjutkan perkara hingga persidangan dan tidak mengambil opsi plea bargain. Di sisi lain, ia mencermati bahwa tim kuasa hukum Jokowi juga telah menyatakan kesiapan menghadapi proses persidangan.

“Tifa sudah nyatakan diri untuk maju terus ke persidangan dan no plea bargain. Pengacara Jokowi juga bilang sudah siap,” ujar Hendrajit.

Ia kemudian mempertanyakan sikap Roy Suryo dalam menentukan langkah hukum yang akan ditempuh.

“Tinggal sekarang, berani nggak Roy Suryo maju ke persidangan. Sebab kalau saya intip dari koridor kiri kanan panggung, Roy dan Tifa sudah beda skema dalam menyikapi masalah. Hanya saja beda seperti Rismon.” katanya.

Menurut Hendrajit, perbedaan itu tidak sama seperti sikap Rismon yang dinilainya telah mengambil jalan berbeda.

“Kalau Rismon kan nyebrang, kalau Tifa dan Roy masih sepakat untuk bersikukuh pada keyakinannya, hanya saja entah pertimbangan apa, terus jadi beda skema. Indikasinya, pergantian formasi tim pengacara terutama dari pihak Tifa. Otomatis beda strategi dalam menghadapi Jokowi,” katanya.

Hendrajit menilai pilihan yang diambil Dokter Tifa adalah tetap melanjutkan perkara ke persidangan. Sementara itu, menurutnya, Jokowi sebagai saksi pelapor secara logika juga berkepentingan agar perkara tersebut diselesaikan melalui proses persidangan.

“Skema pilihan yang ditempuh Tifa adalah maju terus ke persidangan. Jokowi sendiri memang saksi pelapor, sehingga logikanya juga setuju lewat persidangan. Terlepas ia nanti datang memenuhi panggilan atau tidak, itu bahasan tersendiri yang tak kalah menarik.” tandasnya.

Ia menambahkan bahwa kehadiran ataupun ketidakhadiran Jokowi di persidangan nantinya akan menjadi perhatian publik.

“Sebab dari dua kemungkinan ini nanti, datang atau tidak datang, publik bukan saja menguji siapa Jokowi. Tapi Apa Jokowi sesungguhnya,” ujarnya.

Hendrajit juga menilai perhatian publik kini akan tertuju pada pilihan Roy Suryo, apakah menerima plea bargain atau tetap membawa perkara ke persidangan sebagaimana langkah yang ditempuh Dokter Tifa.

“Tinggal sekarang Roy Suryo sendiri gimana pendiriannya ketika menghadapi dua pilihan antara menerima plea bargain atau lanjut sidang seperti opsi yang ditempuh Tifa. Bagi Roy, saat tak ada pilihan ketiga.”

“Nah di sini jadi menarik juga. Apapun opsi yang diambil Roy, publik bukan cuma menguji siapa Roy, tapi Apa Roy sesungguhnya,” lanjutnya.

Dalam refleksinya, Hendrajit mengaku teringat pada lirik lagu Ahmad Albar berjudul Dunia Ini Panggung Sandiwara. Menurutnya, dinamika yang terjadi dapat dimaknai sebagai sebuah pertunjukan yang menuntut setiap aktor memainkan perannya secara sungguh-sungguh.

“Sambil ngopi pagi nulis ini, saya sontak termenung. Apa pelajaran dari pementasan drama ini buat kita yang ada di dunia nyata? Soalnya jadi ingat syair lagu Ahmad Albar: Dunia Ini Panggung Sandiwara,” tuturnya.

Ia kemudian menjelaskan bahwa dalam sebuah pertunjukan, aktor tidak hanya berpedoman pada naskah, tetapi juga harus mampu membaca situasi panggung.

“Sekonyong-konyong pencerahan muncul. Hmm, dalam memainkan peran sesuai naskah drama dan skenario sutradara, naskah cerita bukan satu-satunya rujukan. Dalam improvisasi saat di atas panggung, setting panggung itu pun adalah naskah cerita buat pedoman para aktornya.” jelasnya.

Menurut Hendrajit, di sinilah letak paradoks yang ia lihat antara Rismon dan Dokter Tifa.

“Paradoksnya adalah, meski Rismon dan Tifa berada di kutub berseberangan, keduanya secara imajinatif berhasil membaca rute sampingan dari naskah cerita, bahwa setting panggung itu sendiri merupakan naskah cerita yang mesti dibaca dan mereka mainkan.”

Ia pun menutup keterangannya dengan kembali mengutip makna lagu Ahmad Albar.

“Benar juga kata Ahmad Albar. Panggung sandiwara adalah soal memainkan peran. Bermain adalah perkara serius, bukan perkara main-main. Tifa dan Rismon, memang di kutub seberangan. Tapi mereka sungguh-sungguh bermain. Bukan main-main.”

“Bagaimana dengan Roy?” pungkas Hendrajit.

MoneyTalk.id,Jakarta – Keputusan Presiden Prabowo Subianto memasukkan penyebaran budaya Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer (LGBTQ) sebagai salah satu bentuk ancaman nonmiliter dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2025–2029 memunculkan beragam tanggapan di ruang publik.

Dalam lampiran Perpres tersebut, ancaman terhadap pertahanan negara diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok besar, yakni ancaman militer, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida. Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah dimasukkannya penyebaran budaya LGBTQ dalam spektrum ancaman nonmiliter.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai kebijakan tersebut mencerminkan pendekatan pertahanan yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada ancaman fisik, tetapi juga memperhitungkan dinamika sosial, budaya, ideologi, serta pengaruh global yang dinilai dapat memengaruhi ketahanan nasional.

Menurut Amir, dalam perkembangan strategi keamanan modern, banyak negara mulai memperluas definisi ancaman nasional. Ancaman tidak hanya berupa agresi militer, melainkan juga penetrasi ideologi, perang informasi, disrupsi budaya, serta berbagai bentuk pengaruh yang berpotensi mengubah karakter sosial suatu bangsa.

“Pertahanan negara saat ini telah bergeser. Perang modern tidak selalu menggunakan senjata. Yang disasar justru pola pikir, budaya, identitas, dan ketahanan masyarakat,” ujarnya kepada wartawan, Ahad (5/7/2026).

Dalam perspektif intelijen strategis, kata Amir, ancaman nonmiliter memiliki karakteristik berbeda dibanding ancaman konvensional.

Jika ancaman militer menyerang wilayah dan kedaulatan secara fisik, ancaman nonmiliter bekerja secara bertahap melalui ruang sosial, media digital, pendidikan, hiburan, hingga perubahan nilai dalam masyarakat.

Menurutnya, karena sifatnya yang perlahan, ancaman nonmiliter sering kali tidak disadari hingga menghasilkan perubahan sosial yang signifikan.

Ia menilai penyusunan Perpres tersebut menunjukkan adanya kecenderungan pemerintah untuk memperluas instrumen pertahanan negara ke aspek sosial dan ideologis.

Amir juga mengaitkan kebijakan tersebut dengan dinamika geopolitik global.

Menurutnya, kompetisi antarnegara dewasa ini tidak hanya berlangsung dalam bidang ekonomi maupun militer, tetapi juga melalui penyebaran nilai, pengaruh budaya, teknologi informasi, serta diplomasi publik.

Dalam berbagai literatur hubungan internasional, strategi tersebut sering dikaitkan dengan penggunaan soft power, yakni kemampuan memengaruhi negara lain melalui daya tarik budaya, nilai, maupun narasi.

Amir berpendapat bahwa pemerintah tampaknya melihat perubahan sosial sebagai bagian dari dimensi ketahanan nasional yang perlu diperhatikan.

“Dalam analisis geopolitik, negara berupaya menjaga identitas nasional agar tidak mudah terpengaruh oleh dinamika eksternal yang dianggap bertentangan dengan nilai yang dianut,” katanya.

Ia menambahkan bahwa kebijakan pertahanan Indonesia saat ini semakin menekankan konsep ketahanan nasional secara menyeluruh.

Konsep tersebut tidak hanya mencakup kekuatan militer, tetapi juga ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga keamanan informasi.

Menurut Amir, langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memandang pembangunan pertahanan harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh unsur bangsa.

“Pertahanan bukan hanya tugas tentara, tetapi juga berkaitan dengan ketahanan sosial, budaya, pendidikan, serta karakter bangsa,” ujarnya.

Amir memperkirakan serangan terhadap Prabowo makin massif dengan adanya LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.

“Pegiat HAM, asing sangat tidak senang Prabowo yang melindungi bangsa Indonesia dari LGBTQ,” tegasnya.

Prabowo, kata Amir akan dituding tidak melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) dengan Perpres tersebut. “Gerombolan LSM yang berafiliasi Soros makin intens menyerang Prabowo,” ungkapnya.

Amir menilai Perpres Nomor 111 Tahun 2025 menjadi salah satu dokumen strategis yang menunjukkan semakin luasnya cakupan kebijakan pertahanan Indonesia dalam menghadapi tantangan abad ke-21, di mana ancaman tidak lagi dipandang hanya berasal dari kekuatan bersenjata, tetapi juga dari berbagai dinamika sosial, budaya, teknologi, informasi, dan geopolitik global.

MoneyTalk.id, Jakarta – Pengacara Habib Rizieq Shihab (HRS), Aziz Yanuar, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan isu LGBTQ sebagai salah satu ancaman nonmiliter dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029.

Menurut Aziz, langkah tersebut merupakan kebijakan yang tepat karena dinilai sejalan dengan ideologi bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

“Saya mendukung 1000 persen kebijakan Presiden Prabowo tersebut. Ini adalah langkah yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi negara,” ujar Aziz dalam pernyataan kepada wartawan, Ahad (5/7/2026).

Ia menilai, Indonesia memiliki karakter bangsa yang dibangun di atas nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga berbagai kebijakan negara sudah semestinya mempertimbangkan aspek moral, agama, dan budaya bangsa.

Aziz menegaskan bahwa LGBTQ dipandang bertentangan dengan nilai-nilai yang selama ini menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurutnya, sila pertama Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, mencerminkan bahwa kehidupan masyarakat Indonesia tidak dapat dipisahkan dari ajaran agama.

“Indonesia bukan negara yang dibangun di atas paham liberalisme mutlak. Pancasila menjadi dasar kehidupan berbangsa, sehingga nilai-nilai agama menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan negara,” katanya.

Ia juga menyebut bahwa konstitusi Indonesia memberikan ruang bagi negara untuk menjaga moralitas publik sesuai karakter bangsa.

Aziz mengatakan seluruh agama yang diakui di Indonesia memiliki pandangan yang tidak membenarkan praktik hubungan sesama jenis maupun perilaku seksual yang dianggap menyimpang dari ajaran agama masing-masing.

Karena itu, menurut dia, pemerintah memiliki legitimasi untuk menyusun kebijakan yang bertujuan menjaga ketahanan moral masyarakat.

“Seluruh agama di Indonesia memiliki ajaran yang tidak membenarkan praktik LGBTQ. Karena itu negara berkewajiban menjaga generasi bangsa,” ujarnya.

Masuknya isu LGBTQ ke dalam Perpres Nomor 111 Tahun 2025 menjadi perhatian publik karena ditempatkan dalam pembahasan ancaman nonmiliter.

Dalam dokumen kebijakan tersebut, ancaman nonmiliter diposisikan sebagai tantangan yang dapat memengaruhi ketahanan nasional di berbagai bidang, termasuk aspek ideologi, sosial, budaya, informasi, hingga moral masyarakat.

Bagi Aziz, langkah pemerintah menunjukkan bahwa ancaman terhadap negara tidak lagi hanya berbentuk agresi militer, tetapi juga berbagai pengaruh sosial yang dinilai dapat mengubah karakter bangsa.

“Pertahanan negara saat ini bukan hanya soal senjata, tetapi juga bagaimana menjaga ideologi, moral, budaya, dan masa depan generasi Indonesia,” ujarnya.

Lebih lanjut, Aziz berharap kebijakan tersebut tidak berhenti pada tataran dokumen semata.

Ia mendorong pemerintah agar memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai nilai-nilai Pancasila, agama, dan keluarga sebagai benteng menghadapi berbagai tantangan sosial.

Selain itu, ia meminta kementerian dan lembaga terkait menyusun program konkret untuk memperkuat ketahanan keluarga, pendidikan karakter, serta literasi digital agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh berbagai paham yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai bangsa.

Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia tidak cukup hanya melalui peningkatan kualitas pendidikan dan ekonomi, tetapi juga harus disertai penguatan moral dan karakter.

MoneyTalk.id,Jakarta – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, kembali melontarkan kritik keras terhadap Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Menurut Said Didu, Jokowi tidak pernah benar-benar rela melepaskan kekuasaan dan terus berupaya mempertahankan pengaruh politiknya meskipun sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden.

Dalam pernyataannya, Said Didu mengungkap lima fakta yang menurutnya menunjukkan adanya langkah-langkah politik Jokowi untuk tetap berada dalam lingkar kekuasaan nasional.

Fakta pertama, kata Said Didu, terjadi pada periode 2022-2023 ketika muncul wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

“Sejumlah tokoh politik, seperti Airlangga Hartarto, Luhut Binsar Pandjaitan, Zulkifli Hasan, Muhaimin Iskandar, Bambang Soesatyo, dan AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, turut menggaungkan gagasan tersebut,” ungkapnya, Sabtu (4/7/2026).

Said Didu beranggapan upaya itu merupakan bagian dari usaha mempertahankan kekuasaan Jokowi.

Fakta kedua, menurut Said Didu, adalah proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Ia menilai perubahan syarat usia calon presiden dan wakil presiden melalui putusan Mahkamah Konstitusi membuka jalan bagi Gibran untuk maju dalam kontestasi nasional. Said Didu menyebut keputusan tersebut tidak bisa dilepaskan dari posisi Anwar Usman yang merupakan ipar Jokowi.

Fakta ketiga yang disorot Said Didu adalah pertemuan di Solo pada 13 Oktober 2024 menjelang pelantikan pemerintahan baru. Ia menilai Jokowi memiliki pengaruh besar terhadap proses pembentukan kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Selanjutnya, fakta keempat terjadi pada 2025 ketika Jokowi secara terbuka menyampaikan harapannya agar Prabowo dan Gibran dapat kembali berpasangan pada Pemilihan Presiden 2029. Menurut Said Didu, pernyataan tersebut menunjukkan keinginan mempertahankan kesinambungan pengaruh politik keluarga Jokowi dalam pemerintahan mendatang.

Adapun fakta kelima, kata Said Didu, terlihat pada 2026 ketika Jokowi bersama anak-anaknya dan partai politik yang dipimpin putranya mulai aktif turun ke berbagai daerah. Ia menilai aktivitas tersebut menunjukkan adanya konsolidasi politik yang berpotensi berhadapan dengan arah pemerintahan saat ini. Said Didu sebelumnya juga menuding adanya kelompok pendukung Jokowi yang masih berupaya mempertahankan pengaruh politik di tingkat nasional.

Berdasarkan rangkaian fakta tersebut, Said Didu mempertanyakan apakah kondisi tersebut masih layak dibiarkan berlangsung tanpa pengawasan publik yang ketat.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat tanggapan resmi dari Jokowi maupun pihak-pihak yang disebut dalam pernyataan Said Didu terkait tudingan tersebut.