22 November 2026

News

MoneyTalk.id, Jakarta – Akun media sosial X Independen Sumatra menyoroti kondisi pendidikan di Aceh yang dinilai masih memprihatinkan. Dalam unggahan pada 29 Juni 2026, akun tersebut mengungkapkan bahwa ratusan hari pascabencana, masih terdapat siswa yang harus menjalani kegiatan belajar mengajar di bawah tenda darurat.

“Diam dianggap pulih,” tulis Independen Sumatra mengawali unggahannya, disertai narasi bahwa Aceh semakin ditinggalkan oleh negara.

Menurut unggahan tersebut, lebih dari tujuh bulan telah berlalu, namun banyak siswa di Kampung Penarun, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, masih mengikuti proses belajar di bawah tenda. Kondisi tersebut semakin memburuk setelah tenda yang digunakan sebagai ruang belajar dilaporkan roboh diterjang hujan deras dan angin kencang.

“7 bulan lebih telah berlalu para siswa masih banyak yang belajar di bawah tenda, dan kini tenda tempat mereka belajar rubuh akibat hujan deras dan angin kencang,” tulis Independen Sumatra dalam unggahannya.

Unggahan itu disertai dokumentasi yang memperlihatkan kondisi tenda yang ambruk, sehingga memicu perhatian warganet terhadap nasib para pelajar di wilayah tersebut.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari pemerintah daerah maupun instansi terkait mengenai perkembangan pembangunan fasilitas pendidikan permanen di Kampung Penarun maupun langkah penanganan pascarobohnya tenda belajar tersebut. Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak-pihak terkait untuk mendapatkan informasi yang berimbang.

MoneyTalk,id, Jakarta – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, mengunggah pernyataan yang menyinggung dinamika politik di sekitar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam unggahan pada 29 Juni 2026, Said Didu menulis:

“Tanda-tanda ucapan Dr. Conny bahwa Pak @prabowo hanya diberikan waktu berkuasa oleh Geng SOP hanya 2 tahun makin terlihat.”

“Pernyataan Said Didu tersebut merujuk pada pernyataan pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie yang sempat viral menjelang Pilpres 2024. Saat itu Connie menyebut adanya informasi bahwa Prabowo Subianto direncanakan hanya menjabat sekitar dua tahun sebelum posisinya dilanjutkan oleh Gibran Rakabuming Raka. Klaim tersebut kemudian dibantah oleh Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran saat itu, Rosan Roeslani, yang menegaskan tidak pernah menyampaikan skenario sebagaimana disebutkan Connie.

Unggahan tersebut kemudian mendapat beragam tanggapan dari warganet. Salah satunya datang dari akun Masta#### yang berkomentar:

“Ada 7 orang Jokowi ada di dalam kabinet Prabowo seperti Pratikno, Tito Karnavian, Luhut Binsar Panjaitan, LisyoSigit, Agus Subiyanto, Erick Thohir, Bahlil Lahadalia”

“Perhatikan baik-baik, Selama 1,5 tahu ini mereka ‘sembunyi’ jarang tampil.”

“Jangan kaget jika sebentar lagi tiba-tiba mereka bermanuver”

“Gibran? Gimana? Sejak awal G hanya sbg Jaminan DownPayment”

Pernyataan Said Didu maupun komentar akun tersebut merupakan opini dan pandangan pribadi yang disampaikan melalui media sosial. Hingga berita ini ditulis, tidak terdapat bukti yang dapat memverifikasi klaim mengenai adanya kelompok yang disebut “Geng SOP”, dugaan pembatasan masa kekuasaan Presiden Prabowo, maupun asumsi mengenai manuver politik sejumlah anggota kabinet sebagaimana disebutkan dalam unggahan tersebut.

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjalankan pemerintahan berdasarkan hasil Pemilu 2024 dan ketentuan konstitusi yang mengatur masa jabatan presiden selama lima tahun. Sejauh ini pemerintah juga belum menyampaikan pernyataan resmi yang mengonfirmasi adanya dinamika sebagaimana diklaim dalam unggahan tersebut.

Sementara itu, sejumlah menteri yang disebut dalam komentar warganet masih tercatat menjalankan tugas sesuai bidangnya masing-masing. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak-pihak yang disebut mengenai tudingan atau spekulasi yang berkembang di media sosial tersebut. Dengan demikian, klaim dalam unggahan tersebut masih berada pada ranah opini politik yang belum dapat dibuktikan kebenarannya.

MoneyTalk.id, Jakarta – Pemerhati politik dan kebangsaan Rizal Fadhillah kembali menyoroti polemik dugaan ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Dalam rilis yang diterima, Selasa (30/6/2026), Rizal menilai polemik tersebut justru semakin menguat di tengah masyarakat karena hingga kini belum ada pembuktian yang menurutnya mampu mengakhiri perdebatan.

Dalam rilis berjudul “Injak Kepala Kerbau, Abracadabra Ijazah Palsu Jadi Asli”, Rizal menyatakan keyakinannya bahwa dugaan kepalsuan ijazah semakin dipercaya publik.

“Palsu, palsu, dan palsu semakin yakin publik. Berputar-putar dan berjanji-janji terus adalah sinyal kepalsuan,” kata Rizal.

Menurutnya, apabila ijazah Joko Widodo benar-benar ada dan asli, polemik tersebut seharusnya dapat diselesaikan dengan cara sederhana, yakni memperlihatkan dokumen asli kepada publik untuk diuji secara terbuka.

“Logika sehat menyatakan jika ijazah Jokowi ada dan asli, tidak perlu buang waktu, buang duit, dan merusak kepercayaan dengan segera saja menunjukkan dan membebaskan siapa pun untuk mengujinya. ‘Gitu aja repot’, kata Gus Dur,” ujarnya.

Rizal juga menyinggung pernyataan Jokowi yang pernah menyebut akan membawa ijazah mulai dari tingkat SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi dalam proses persidangan. Menurut dia, langkah yang lebih tepat justru memperlihatkan ijazah tersebut kepada masyarakat luas.

“Lebih baik membawa dan perlihatkan ijazah itu ke seluruh Indonesia. Hebat dan manfaat,” tambahnya.

Ia juga mengkritik adanya berbagai aktivitas yang menurutnya tidak berkaitan dengan pembuktian keaslian ijazah.

“Tidak harus berlindung klenik injak kepala kerbau segala. Hina dan sia-sia. Dikira ijazah palsu dapat berubah menjadi asli setelah injak kepala kerbau?” tegas Rizal.

Rizal selanjutnya menyoroti hasil penanganan aparat penegak hukum terhadap perkara tersebut. Menurutnya, hasil penyelidikan yang pernah dilakukan belum memberikan kepastian yang dapat mengakhiri polemik.

“Palsu tetap palsu. Bareskrim yang pernah menghentikan penyelidikan dahulu tidak mampu memastikan ijazah Jokowi itu asli. Identik bukan otentik. Identik dengan yang palsu ya palsu,” katanya.

Ia juga berpendapat Polda Metro Jaya belum secara terbuka menyampaikan kepada masyarakat hasil uji forensik yang menurutnya dapat menjawab perdebatan mengenai keaslian ijazah tersebut.

Selain aparat penegak hukum, Rizal turut mengkritik Universitas Gadjah Mada (UGM). Menurutnya, kampus tersebut belum memberikan penjelasan yang memuaskan mengenai dokumen ijazah yang menjadi polemik.

“Sementara UGM sang pabrik hanya bisa berdalih bahwa dokumen tidak dalam penguasaan dan ulur waktu melawan putusan KIP lewat gugatan PTUN,” ujarnya.

Ia juga menyinggung penjelasan Rektor UGM mengenai status akademik Joko Widodo.

“Rektor Ova binaan mantan Rektor Pratikno cuap-cuap belepotan tentang status Jokowi. Samar antara lulusan dengan pernah kuliah di UGM,” kata Rizal.

Menurut Rizal, UGM juga dinilai belum memberikan penjelasan mengenai dokumen yang digunakan dalam proses pencalonan Joko Widodo sebagai Wali Kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta hingga Presiden RI.

Lebih lanjut, Rizal menyoroti legalisasi salinan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh penyelenggara pemilu.

“Anehnya legalisir salinan atau fotokopi ijazah yang ditunjukkan KPUD Surakarta, KPUD DKI, dan KPU Pusat semua berstempel UGM dan ditandatangani Dekan Fakultas Kehutanan,” katanya.

Ia kemudian mengutip keterangan yang menurutnya muncul dalam persidangan sengketa Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

“Lucunya, terbukti dalam persidangan KIP, pihak UGM menyatakan tidak pernah menerima permohonan legalisir dan tidak memiliki arsip pertinggal. Demikian juga tidak pernah ada permohonan verifikasi faktual baik dari KPUD Surakarta, KPUD DKI, maupun KPU Pusat,” lanjutnya.

Berdasarkan penilaiannya terhadap berbagai fakta tersebut, Rizal menyimpulkan bahwa salinan ijazah yang digunakan dalam proses pencalonan Joko Widodo merupakan dokumen palsu.

“Akhirnya tersimpulkan bahwa salinan fotokopi ijazah Jokowi dengan legalisir palsu yang digunakan sebagai syarat untuk menjadi Wali Kota, Gubernur, dan Presiden adalah dokumen palsu,” tegasnya.

Menurut Rizal, apabila kesimpulan tersebut terbukti benar, maka akan berdampak terhadap keabsahan jabatan yang pernah diemban Joko Widodo.

“Akibatnya Jokowi sesungguhnya tidak memenuhi syarat dan tidak sah baik sebagai Wali Kota Surakarta, Gubernur DKI, maupun Presiden RI,” ujarnya.

Di akhir rilisnya, Rizal kembali menyampaikan kritik keras terhadap mantan Presiden tersebut.

“Jokowi perlu dinobatkan oleh bangsa Indonesia dan masyarakat dunia sebagai Wali Kota, Gubernur, dan Presiden palsu. Perlu dibuat patung monumen kehinaan bangsa dan rakyat Indonesia,” katanya.

Ia kemudian menutup pernyataannya dengan kalimat satiris.

“Tragedi mengenaskan baru saja terjadi: injak kepala kerbau, abracadabra ijazah palsu jadi asli. Abracadabra!” pungkas Rizal. (Ys)

MoneyTalk.id,Jakarta – Perjuangan menegakan kebenaran dan keadilan untuk masyarakat, tidak hanya membutuhkan keberanian, tapi juga kejujuran, keuletan, pantang menyerah dan siap menghadapi risiko.

Prinsip itulah yang membuat Rita Shafira masih berdiri tegak digaris perjuangan pengabdian untuk masyarakat.

“Amanah dan tugas yang diberikan kepada saya harus dilaksanakan dan diimplementasikan dengan penuh tanggungjawab. Saya bekerja di bawah sumpah, dilindungi undang-undang dan peraturan hukum yang ada, agar masyarakat taat hukum, taat undang-undang dan peraturan daerah yang harus dilaksanakan. Tidak ada pengecualian, karena di mata hukum semua sama,” kata Rita Shafira kepada wartawan, Senin (29/7/26).

Menurut Rita Shafira, saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas Bidang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang, Kota Bandung, ia bekerja keras dan bekerja cerdas melaksanakan amanah dan tugasnya.

Rita mengatakan, saat menunaikan tugasnya itulah ia menyaksikan dan memeriksa detail atas bangunan yang tidak ada kesesuaian dengan izin Persetujuan Bangunan (PBG) yang dimiliki oleh pemilik bangunan.

“Setelah melakukan pengawasan dengan detail dan seksama, kami melakukan penyegelan terhadap bangunan yang melanggar PBG. Kami tidak tebang pilih dalam menindak dan menyegel bangunan yang jelas-jelas melanggar perda dan aturan hukum yang ada,” kata Rita.

Bermula dari tindakan penyegelan terhadap gedung-gedung melanggar PBG itulah, Rita Shafira harus berhadapan dengan sejumlah pejabat internal di Pemkot Bandung dan faktor eksternal yang berkepentingan dalam tata kelola pembangunan gedung.

Kendati demikian, Rita tetap pada prinsip dan pendiriannya, bekerja mengabdi untuk masyarakat juga akan menghadapi bermacam risiko. “Saya tetap tegar, berjalan dan bersandar pada kebenaran, kejujuran dan berani menghadapi segala risiko, karena Allah SWT akan melindungi orang-orang yang sabar dalam memperjuangkan kebenaran yang hak dengan ikhtiar di jalan-Nya,” kata Rita.

Menurut Rita, banyaknya pengaduan masyarakat terhadap dugaan tebang pilih tindakan penertiban yang dilakukan Tim Penertiban Bidang Wasdal, seringkali dianggap disebabkan oleh tingginya konflik kepentingan.

Karena, Rita mengatakan bahwa konflik kepentingan yang terjadi disebabkan minimnya tindak lanjut penindakan pelanggaran pemanfaatan ruang dan bangunan gedung ini secara pasti dan  banyaknya pihak internal yang terlibat dalam kegiatan “membantu” permohonan pengurusan perijinan yang diperparah dengan sikap moral aparatur yang tidak peduli terhadap penegakan aturan.

Selain itu, menurut Rita, tuntutan dari pihak eksternal yang memanfaatkan hubungan baik dengan pihak pimpinan maupun pihak internal lainnya dan seringkali menitipkan agar penindakan tidak dilakukan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dan bangunan gedung.

“Kondisi ini menyebabkan jumlah penindakan pelanggaran sedikit dan penegakan aturan sangat lemah,” kata Rita.

Saat Rita bertugas sebagai Pelaksana Tugas Kabid Wasdal, dirinya menerapkan sistem first in first out terhadap berkas pelimpahan dari tim pengawasan dengan tetap berpedoman pada SOP yang ada. Namun hal itu justru dianggap tidak nyaman bagi yang memiliki kepentingan dengan pihak internal dan eksternal.

Dalam perkara itu, Rita kemudian berkirim surat resmi kepada Walikota Bandung dan berharap kedepannya, menegakan kebenaran dan hukum adalah keniscayaan. Menegakan kebenaran dan hukum, memang tidak mudah.

“Tapi ingat, kita tidak boleh menyerah memperjuangkan kebenaran yang berkeadilan untuk masyarakat, dimanapun. Pada saatnya, kebenaran akan mengibarkan bendera kemenangannya. Saya yakin, yang hak akan mengalahkan kebatilan. Saya berjuang dan berikhtiar untuk menegakan kebenaran dan kemaslahatan, agar mendapatkan jabatan yang saya inginkan, tidak. Tapi saya tidak bisa menyaksikan jabatan yang disalahgunakan untuk membenarkan dan hanya untuk kepentingan pribadi ” kata Rita.

Menurut Rita, ke depannya, agar penegakan hukum, undang-undang dan peraturan daerah dan aturan hukum lainnya direalisasikan dengan baik dan benar serta tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan dan jabatan, untuk kepentingan pejabat tertentu dan mengarah pada konspirasi jahat.

Rita mengatakan, satu hal yang juga penting dilakukan adalah bahwa peraturan pemanfaatan ruang dan bangunan gedung harus optimal ditegakkan, dengan syarat mutlak dipimpin oleh pejabat yang memiliki intergritas dan bukan pejabat yang justru menjadi bagian dari permainan dan tindakan koruptif.

MoneyTalk.id,Jakarta – Politikus PDI Perjuangan, Guntur Romli, melontarkan kritik keras menyusul tragedi meninggalnya calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) saat mengikuti pelatihan dasar bergaya militer. Menurutnya, insiden tersebut menjadi alarm serius yang harus dievaluasi secara menyeluruh.

Guntur menegaskan bahwa koperasi merupakan lembaga ekonomi yang bertugas meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan institusi militer. Karena itu, ia mempertanyakan urgensi penerapan pola pelatihan kemiliteran terhadap calon pengelola koperasi desa.

“Tragedi kematian calon manajer KDMP menunjukkan bahwa koperasi bukan barak militer. Apa urgensi memeliterisasi pengelola lembaga ekonomi desa?” tegas Guntur dalam pernyataannya, Ahad (28/6/2026).

Ia mendesak agar program pelatihan tersebut dihentikan sementara dan dievaluasi secara menyeluruh agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Menurutnya, keselamatan peserta harus menjadi prioritas utama dibanding penerapan metode pelatihan yang dinilai tidak relevan dengan tugas pengelola koperasi.

Guntur juga menyoroti kemungkinan adanya kelalaian dalam penyelenggaraan kegiatan. Apabila terbukti terdapat keteledoran yang disengaja atau pelanggaran prosedur keselamatan, ia menilai penyelenggara harus dimintai pertanggungjawaban, baik secara perdata maupun pidana.

“Kalau ada keteledoran yang disengaja, pihak penyelenggara harus bertanggung jawab secara perdata dan pidana. Ini soal nyawa manusia, nyawa rakyat Indonesia,” ujarnya.

Pernyataan tersebut muncul di tengah sorotan publik terhadap pelaksanaan pelatihan dasar kemiliteran bagi calon manajer KDMP setelah insiden yang menyebabkan korban jiwa. Tragedi itu memicu perdebatan mengenai relevansi pendekatan militer dalam membentuk sumber daya manusia yang akan mengelola lembaga ekonomi berbasis desa.

MoneyTalk.id, Jakarta – Perkembangan teknologi militer yang semakin revolusioner mendorong Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) melakukan transformasi strategi pertahanan. Kesepakatan antara TNI AL dan Angkatan Laut Pakistan untuk memperkuat pendidikan serta latihan berbasis Multi-Domain Operations (MDO) dinilai bukan sekadar kerja sama militer biasa, tetapi menjadi bagian dari perubahan besar dalam arsitektur keamanan kawasan Indo-Pasifik.

Kesepakatan tersebut lahir dalam forum Navy to Navy Experts Level Staff Talks (NTNELST) ke-6 yang berlangsung di Museum Pusat TNI AL, Surabaya. Delegasi Indonesia dipimpin Asisten Operasi KSAL Laksda TNI Yayan Sofiyan, sedangkan Pakistan dipimpin Komodor Anwar Saeed.

Selain meningkatkan interoperabilitas kedua angkatan laut, forum tersebut juga menghasilkan komitmen menjaga keamanan jalur strategis Samudra Hindia yang menjadi urat nadi perdagangan dunia.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai langkah tersebut harus dibaca dalam perspektif geopolitik yang jauh lebih luas.

Menurutnya, dunia saat ini memasuki era kompetisi kekuatan besar (great power competition), di mana laut bukan lagi sekadar jalur perdagangan, tetapi telah berubah menjadi ruang perebutan pengaruh politik, ekonomi, teknologi, dan militer.

“Kerja sama ini bukan sekadar latihan tempur. Ini adalah sinyal bahwa Indonesia mulai menyesuaikan doktrin militernya dengan karakter perang abad ke-21 yang sangat mengandalkan integrasi teknologi dan operasi lintas domain,” ujar Amir Hamzah dalam pernyataan kepada wartawan, Ahad (28/6/2026).

Ia menjelaskan bahwa konsep Multi-Domain Operations merupakan doktrin peperangan modern yang mengintegrasikan operasi darat, laut, udara, ruang angkasa, hingga dunia siber secara simultan. Dalam perang modern, kemenangan tidak lagi ditentukan oleh jumlah pasukan semata, tetapi oleh kecepatan pertukaran informasi, kecerdasan buatan, satelit, drone, peperangan elektronik, hingga kemampuan siber.

Menurut Amir, transformasi tersebut menjadi kebutuhan mendesak karena ancaman keamanan kawasan berubah sangat cepat.

“Ancaman sekarang bukan hanya invasi militer konvensional. Ada serangan siber, perang informasi, sabotase terhadap infrastruktur bawah laut, hingga penggunaan drone dan kecerdasan buatan. Semua itu membutuhkan doktrin baru,” katanya.

Amir melihat kerja sama Indonesia-Pakistan juga memiliki dimensi geopolitik yang sangat penting.

Samudra Hindia kini menjadi salah satu kawasan paling strategis di dunia karena menjadi penghubung Timur Tengah, Afrika, Asia Selatan, hingga Asia Tenggara.

Lebih dari itu, jalur tersebut merupakan lintasan utama distribusi energi global, termasuk minyak dan gas menuju Asia Timur.

“Siapa yang mampu menjaga stabilitas Samudra Hindia akan memiliki pengaruh besar terhadap keamanan perdagangan internasional,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa meningkatnya aktivitas militer berbagai negara besar di Indo-Pasifik membuat negara-negara kawasan harus memperkuat kerja sama tanpa harus terjebak dalam rivalitas kekuatan global.

Indonesia, lanjut Amir, selama ini menganut politik luar negeri bebas aktif sehingga membangun hubungan pertahanan dengan berbagai negara merupakan langkah yang sangat rasional.

“Indonesia tidak berpihak kepada blok mana pun. Justru Indonesia membangun keseimbangan melalui diplomasi pertahanan.”

Amir menilai Pakistan merupakan salah satu mitra strategis Indonesia di kawasan Samudra Hindia.

Negara tersebut memiliki pengalaman panjang dalam operasi maritim, pengamanan jalur laut, hingga latihan gabungan internasional.

Kolaborasi dengan Pakistan memungkinkan TNI AL memperoleh pengalaman operasional yang lebih luas, terutama dalam menghadapi ancaman nonkonvensional seperti pembajakan, terorisme maritim, penyelundupan senjata, hingga operasi keamanan laut berskala besar.

“Kerja sama ini memperkaya pengalaman profesional kedua angkatan laut.”

Menurut Amir Hamzah, diplomasi pertahanan kini menjadi salah satu instrumen paling efektif menjaga stabilitas kawasan tanpa harus menggunakan kekuatan militer secara langsung.

Latihan bersama, pertukaran perwira, pendidikan militer, hingga forum strategis menjadi sarana membangun rasa saling percaya (confidence building measures) antarnegara.

Ia menilai langkah yang dilakukan TNI AL sejalan dengan kebijakan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali yang mendorong peningkatan kerja sama internasional sebagai bagian dari diplomasi maritim Indonesia.

“Diplomasi angkatan laut sering kali lebih efektif dibanding diplomasi politik karena membangun kepercayaan melalui kerja sama profesional.”

Namun demikian, Amir mengingatkan bahwa latihan bersama tidak akan optimal apabila tidak diikuti pembangunan industri pertahanan nasional.

Menurutnya, adopsi konsep Multi-Domain Operations membutuhkan dukungan satelit, radar modern, sistem komando dan kendali digital, kecerdasan buatan, drone, peperangan elektronik, keamanan siber, hingga kemampuan analisis intelijen yang terintegrasi.

“Indonesia harus memperkuat ekosistem teknologi pertahanannya sendiri. Jangan hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi produsen inovasi pertahanan.”

Ia juga menilai penguatan sumber daya manusia menjadi faktor yang tidak kalah penting karena perang masa depan akan lebih banyak ditentukan oleh kualitas personel dibanding jumlah alutsista semata.

Di tengah meningkatnya dinamika keamanan regional, Amir menilai kerja sama TNI AL dan Angkatan Laut Pakistan menunjukkan bahwa Indonesia terus memainkan peran sebagai kekuatan penyeimbang di kawasan.

Melalui diplomasi pertahanan, latihan bersama, serta peningkatan interoperabilitas, Indonesia berupaya menjaga stabilitas kawasan tanpa mengedepankan politik konfrontasi.

“Langkah ini menunjukkan Indonesia tidak sedang mempersiapkan perang, tetapi mempersiapkan kemampuan untuk mencegah konflik melalui kekuatan, profesionalisme, dan diplomasi. Dalam perspektif intelijen geopolitik, kesiapan seperti inilah yang justru menjadi fondasi utama menjaga perdamaian di kawasan Indo-Pasifik,” pungkas Amir Hamzah.

MoneyTalk.id,Jakarta – Advokat, kolumnis hukum, sekaligus Direktur Eksekutif RECHT Institute, Firman Tendry Masengi, melontarkan kritik keras terhadap prosesi adat yang memperlihatkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menginjak kepala kerbau saat menerima gelar kehormatan adat di Lampung. Momen tersebut menjadi sorotan publik setelah videonya beredar luas di media sosial.

Menurut Firman, pihak penyelenggara justru telah menempatkan Jokowi dalam situasi yang berpotensi merusak citra dan martabatnya di mata publik.

“Panitia sedang menjerumuskan Jokowi ke jurang kehinaan,” kata Firman dalam keterangannya, Minggu (28/6/2026).

Firman menilai, dalam berbagai tradisi di Nusantara, kepala kerbau kerap memiliki makna simbolik yang berkaitan dengan kehormatan, status kebangsawanan, dan penghormatan terhadap nilai-nilai adat. Karena itu, tindakan menginjak kepala kerbau dinilainya sebagai tindakan yang tidak pantas.

“Dalam banyak tradisi Nusantara, meski secara umum adat Lampung minim dengan tradisi hewan ini, kepala kerbau identik dengan simbol dan status kebangsawanan. Kejadian di Lampung menunjukkan kepongahan dan kebodohan seseorang yang luar biasa. Ini juga memperlihatkan penghinaan yang luar biasa terhadap adat istiadat leluhur,” ujarnya.

Firman juga menyoroti aspek etika dari tindakan tersebut. Menurutnya, terlepas dari kondisi kepala kerbau yang merupakan bagian dari hewan yang telah mati, tindakan menginjaknya tetap mencerminkan persoalan moral.

“Dari sisi etis dan moral, meski yang diinjak adalah kepala hewan yang sudah mati, perilaku tersebut menunjukkan rendahnya moral manusia tersebut,” tegasnya.

Sebelumnya, Jokowi menjalani prosesi adat saat menerima gelar kehormatan dari lima kerajaan adat di Kedaton Keagungan, Bandar Lampung. Salah satu rangkaian prosesi yang menjadi perhatian publik adalah ritual menginjak kepala kerbau, yang hingga kini memunculkan beragam tanggapan dan perdebatan di ruang publik. Pihak penyelenggara menyebut prosesi tersebut merupakan bagian dari rangkaian adat, sementara makna filosofisnya masih menjadi bahan diskusi di masyarakat.

MoneyTalk.id, Jakarta – Aktivis dan pegiat media sosial, Islah Bahrawi, melontarkan kritik tajam terkait dugaan minimnya penegakan hukum dalam kasus kematian peserta Latihan Dasar Militer (Latsarmil) yang dikaitkan dengan program pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Melalui pernyataannya di media sosial, Islah membandingkan kasus tersebut dengan kegiatan orientasi mahasiswa atau ospek di kampus yang selama ini kerap menjadi perhatian aparat penegak hukum apabila menimbulkan korban jiwa.

“Ospek di kampus saja kalau ada satu orang yang meninggal pasti diusut penegak hukum. Dikejar sampai ke pucuknya. Latsarmil Kopdes ini lima orang meninggal, terus dibiarkan saja karena melibatkan struktur tentara, begitu?” tulis Islah, Minggu (28/6/2026).

Menurutnya, negara tidak boleh menerapkan standar ganda dalam penegakan hukum. Ia mempertanyakan mengapa kasus yang melibatkan unsur sipil sering diproses secara serius, sementara kasus yang diduga melibatkan institusi militer justru dinilai berjalan lamban.

“Tajam ke sipil, tumpul ke tentara. Negara hukum macam apa kita ini?” lanjutnya.

Pernyataan tersebut memicu perdebatan di ruang publik. Sejumlah pihak mendukung desakan agar kasus kematian peserta pelatihan diusut secara transparan dan menyeluruh. Mereka menilai setiap kematian dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga negara harus mendapatkan perhatian serius demi menjamin akuntabilitas.

Di sisi lain, hingga kini publik masih menunggu hasil investigasi resmi terkait penyebab kematian para peserta serta kemungkinan adanya unsur kelalaian atau pelanggaran prosedur dalam penyelenggaraan pelatihan tersebut.

Kasus ini pun menambah sorotan terhadap pelaksanaan program pelatihan yang melibatkan pendekatan semi-militer dalam pengelolaan lembaga ekonomi desa. Desakan evaluasi menyeluruh terhadap konsep dan mekanisme pelatihan semakin menguat seiring munculnya pertanyaan publik mengenai aspek keselamatan peserta dan pertanggungjawaban penyelenggara.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat sosial politik Sutoyo Abadi merilis pernyataan bertajuk “Untuk Adili Jokowi – Hidupkan dan Fungsikan Pengadilan Rakyat”, Minggu (28/6/2026). Dalam rilis tersebut, ia menyampaikan kritik keras terhadap kondisi pemberantasan korupsi dan arah politik nasional.

Sutoyo mengawali tulisannya dengan mengangkat kisah sejarah penolakan Raja Kertanegara terhadap utusan Kubilai Khan sebagai ilustrasi tentang pentingnya mempertahankan kedaulatan bangsa. Ia kemudian mengaitkan analogi tersebut dengan situasi politik Indonesia saat ini yang, menurut pandangannya, dipengaruhi oleh kekuatan oligarki.

Dalam rilisnya, Sutoyo berpendapat bahwa praktik oligarki telah berhasil menguasai berbagai sektor strategis, termasuk sumber daya alam dan proses politik nasional. Ia juga menyampaikan pandangannya mengenai hubungan politik antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), yang menurutnya tidak terlepas dari dinamika Pilpres 2024.

Lebih lanjut, Sutoyo menilai praktik korupsi telah berkembang secara sistemik dan membentuk budaya yang meluas di berbagai lini pemerintahan. Menurutnya, kondisi tersebut berdampak pada melemahnya kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Ia juga mengemukakan pandangan bahwa aparat penegak hukum dinilai sulit menangani perkara yang melibatkan tokoh-tokoh politik tertentu. Karena itu, ia mengusulkan agar mekanisme yang disebutnya sebagai “pengadilan rakyat” dihidupkan sebagai bentuk tekanan moral masyarakat terhadap pemberantasan korupsi.

Sebagai perbandingan, Sutoyo mengutip langkah mantan Presiden Georgia Mikheil Saakashvili yang pernah melakukan reformasi besar-besaran terhadap institusi kepolisian, serta pengalaman Nepal yang menurutnya berhasil memperkuat agenda antikorupsi melalui tekanan publik dan perubahan politik.

Mengutip pepatah “ikan busuk mulai dari kepalanya”, Sutoyo menilai krisis integritas kepemimpinan menjadi akar persoalan korupsi di Indonesia. Ia menegaskan bahwa negara sedang menghadapi kondisi darurat korupsi sehingga dibutuhkan langkah luar biasa untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.

Di akhir pernyataannya, Sutoyo menyatakan bahwa apabila keadilan hukum tidak mampu menjawab tuntutan masyarakat, maka tekanan publik akan semakin menguat. Ia menutup rilisnya dengan mengutip kalimat berbahasa Inggris yang bermakna bahwa ketika keadilan gagal ditegakkan, opini publik akan mengambil alih, dan ketika hukum tunduk pada kepentingan, potensi gejolak sosial dapat meningkat.

Catatan Redaksi: Berita ini memuat isi rilis dan pendapat pribadi Sutoyo Abadi. Sejumlah pernyataan dalam rilis tersebut, termasuk dugaan yang ditujukan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo maupun pihak lain, merupakan opini narasumber yang belum dibuktikan melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Demi menjaga prinsip keberimbangan (cover both sides), pihak-pihak yang disebutkan memiliki hak memberikan klarifikasi atau tanggapan.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pemerhati Politik dan Kebangsaan, Rizal Fadillah, menilai polemik mengenai ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, terus berkepanjangan bukan karena adanya pihak ketiga atau tokoh besar yang disebut berada di belakang isu tersebut. Menurutnya, penyebab utama kegaduhan justru berasal dari sikap Jokowi sendiri.

Dalam rilis yang diterima redaksi, Ahad (28/6/2026), Rizal menyatakan Jokowi tidak mau dan tidak mampu memperlihatkan ijazahnya secara terbuka kepada publik maupun memberikan kesempatan kepada lembaga mana pun untuk menguji keasliannya.

“Jokowi sangat ketakutan ijazah itu terkuak dan akan menghukumnya,” ujar Rizal.

Menurut Rizal, dari sisi psikologis, sikap menyembunyikan ijazah dan hanya bersedia menunjukkannya di pengadilan merupakan pertanda adanya persoalan serius yang mengancam dirinya.

“Ijazah itu akan menjadi kotak pandora yang akan menghancurkan Jokowi sehancur-hancurnya. Artinya status mantan Presiden ke-7 pun akan hilang dari sebutan dan kenangan,” katanya.

Rizal kemudian memaparkan lima fenomena yang menurutnya akan menjadi bagian dari tragedi tersebut.

Pertama, ia menilai dalam persidangan yang melibatkan terdakwa Roy Suryo dan dr Tifa yang dijadwalkan dimulai pada Juli 2026, Jaksa Penuntut Umum tidak akan mampu meyakinkan rakyat maupun majelis hakim mengenai keaslian barang bukti utama berupa ijazah Jokowi.

Kedua, Rizal menduga akan terbongkar adanya rekayasa barang bukti oleh penyidik kepolisian melalui narasi komparasi identik yang disebutnya diubah menjadi otentik. Ia juga menilai seolah-olah kepolisian menjadi satu-satunya lembaga yang dianggap kompeten melakukan uji forensik dokumen.

Ketiga, menurut Rizal, sekalipun dalam persidangan nantinya terjadi pembuktian secara formal, ia tetap meyakini dokumen yang digunakan Jokowi saat mendaftar sebagai calon wali kota, gubernur, hingga presiden bukan merupakan produk resmi Universitas Gadjah Mada.

Keempat, Rizal menilai upaya yang terus dilakukan untuk menawarkan penyelesaian melalui restorative justice (RJ) hanya menunjukkan pencitraan agar Jokowi tampak bersedia hadir di persidangan. Ia meyakini pada akhirnya Jokowi tidak akan memenuhi pernyataan tersebut.

Kelima, Rizal berpendapat Roy Suryo dan dr Tifa pada akhirnya akan memperoleh putusan bebas, baik bebas murni maupun lepas dari segala tuntutan hukum, sedangkan Jokowi justru dinilai akan menghadapi persoalan hukum yang lebih berat terkait dugaan penggunaan ijazah dan gelar palsu.

Lebih lanjut, Rizal menyebut dugaan penggunaan ijazah palsu merupakan persoalan sistemik yang berdampak luas. Menurutnya, apabila terbukti digunakan sebagai syarat pencalonan wali kota, gubernur, maupun presiden, maka perbuatan tersebut berpotensi melanggar sejumlah ketentuan pidana, di antaranya Pasal 263, 264, 266 juncto Pasal 55 KUHP lama, Pasal 391, 392, 394, 272 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 20 KUHP baru, serta Pasal 169 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Di akhir pernyataannya, Rizal menyatakan keyakinannya bahwa pembuktian mengenai dugaan ijazah palsu Jokowi semakin mendekati titik terang, sementara klaim mengenai keaslian ijazah dinilainya semakin sulit dipertahankan.

“UGM dan Polisi mulai terlihat kesulitan untuk memproteksi. Kehancuran Jokowi sudah di ambang pintu. Ijazah itu akan segera menghancurkannya,” tutup Rizal dalam rilis yang diterbitkan di Bandung, 28 Juni 2026.

Catatan Redaksi: Seluruh isi berita ini merupakan pandangan dan opini Rizal Fadillah sebagaimana disampaikan dalam rilis yang diterima redaksi. Hingga berita ini ditayangkan, tidak terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ijazah Joko Widodo palsu maupun yang menyatakan adanya tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam rilis tersebut. Redaksi menjunjung asas praduga tak bersalah dan membuka ruang bagi pihak-pihak terkait untuk memberikan tanggapan atau klarifikasi.