22 November 2026

News

MoneyTalk.id,Jakarta – Guru Besar komunikasi dan media digital dari Universitas Airlangga, Henri Subiakto, melontarkan kritik keras terhadap penanganan perkara yang menjerat Roy Suryo dan dr Tifa terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Menurut Henri, terdapat kekeliruan mendasar sejak awal proses penanganan perkara karena kasus yang berkaitan dengan aktivitas komunikasi digital dan dugaan pelanggaran UU ITE justru ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum), bukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) yang memiliki unit khusus kejahatan siber.

“Ini aneh. Direktur Kriminal Umum kok malah menangani kasus pencemaran nama baik menggunakan UU ITE. Itu bukan tupoksinya. Pidana ITE seharusnya ditangani Direktorat Kriminal Khusus melalui bagian siber, bukan Direktorat Kriminal Umum,” kata Henri dalam keterangannya, Sabtu (20/6/2026).

Henri menilai pembagian tugas dalam tubuh kepolisian dibentuk berdasarkan spesialisasi penanganan perkara. Direktorat Kriminal Umum, menurutnya, selama ini berfokus pada berbagai tindak pidana umum seperti perampokan, pembunuhan, perjudian, penganiayaan, hingga kejahatan jalanan lainnya.

Sementara itu, perkara yang berkaitan dengan teknologi informasi, transaksi elektronik, maupun aktivitas komunikasi di ruang digital memerlukan pendekatan berbeda karena menyangkut alat bukti elektronik, forensik digital, hingga interpretasi norma dalam UU ITE.

Karena itu, ia mempertanyakan alasan penanganan perkara yang melibatkan komunikasi digital dilakukan oleh jajaran yang menurutnya tidak memiliki kompetensi utama di bidang kejahatan siber.

“Pidana ITE yang dikenakan kepada Roy Suryo dan dr Tifa menyangkut komunikasi yang dianggap bermasalah melalui internet. Substansi perkara seperti itu bukan kompetensi Direktorat Kriminal Umum,” ujarnya.

Henri bahkan menyebut kondisi tersebut sebagai bentuk “salah kamar” dalam proses penegakan hukum.

“Sejak awal polisi sudah salah kamar dan salah kaprah. Perkara siber ditangani direktorat yang bukan mengurusi perkara siber,” tegasnya.

Selain mempersoalkan kewenangan penanganan perkara, Henri juga mempertanyakan penggunaan pasal-pasal yang dikenakan kepada para tersangka.

Ia menilai aparat penegak hukum harus mampu menjelaskan secara rinci dasar hukum yang digunakan, termasuk konstruksi tindak pidana yang disangkakan serta alat bukti elektronik yang menjadi landasan utama dalam proses penyidikan.

Menurut Henri, perkara yang berbasis UU ITE semestinya bertumpu pada pembuktian digital yang kuat dan dapat diuji secara ilmiah melalui mekanisme digital forensik.

“Alat bukti elektroniknya apa yang mau ditunjukkan kepada publik sebagai bukti utama adanya kejahatan siber yang melanggar UU ITE?” tanyanya.

Ia juga mempertanyakan validitas sejumlah bukti yang digunakan dalam proses penyidikan dan menilai pembuktian dalam perkara digital tidak bisa disamakan dengan perkara pidana umum.

“Bukti-bukti yang dipakai harus berdasarkan ilmu digital forensik sesuai dengan ketentuan UU ITE,” katanya.

Henri juga mengkritik cara aparat memperlakukan Roy Suryo dan dr Tifa dalam proses hukum yang sedang berjalan.

Menurutnya, perkara yang berhubungan dengan ekspresi, pendapat, atau komunikasi di ruang digital memiliki karakteristik berbeda dengan tindak pidana konvensional.

Karena itu, ia menilai pendekatan yang digunakan aparat tidak boleh menyamakan tersangka kasus komunikasi digital dengan pelaku kejahatan jalanan.

“Tidak seharusnya dua orang tersangka yang terkait dengan komunikasi atau kebebasan berpendapat di dunia digital diperlakukan seperti pelaku kriminal umum,” ujarnya.

Ia kemudian mempertanyakan dasar hukum yang digunakan untuk melakukan penahanan terhadap para tersangka.

“Coba saya bertanya lagi, apa dasar pasal yang dipakai untuk menahan para tersangka itu?” katanya.

Singgung Pandangan Mantan Wakapolri

Dalam pernyataannya, Henri juga menyinggung pandangan mantan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Oegroseno, yang sebelumnya memberikan kritik terhadap penanganan perkara tersebut.

Menurut Henri, kritik yang muncul dari sejumlah kalangan, termasuk mantan petinggi kepolisian, menunjukkan adanya perdebatan serius mengenai aspek prosedural maupun substansi hukum dalam kasus yang sedang menjadi perhatian publik itu.

Ia menilai aparat penegak hukum perlu memberikan penjelasan yang transparan agar tidak menimbulkan persepsi bahwa proses hukum berjalan secara tidak profesional atau dipengaruhi oleh tekanan di luar mekanisme hukum yang berlaku.

“Tidak heran jika banyak pihak mempertanyakan proses penanganan kasus ini. Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan sesuai dengan kompetensi lembaga yang menanganinya,” pungkas Henri.

MoneyTalk.id, Jakarta – Praktisi media massa yang juga Wakil Direktur Center for Advanced Journalism (CAJ) PWI Pusat serta Executive Director HIAWATHA Institut, Benz Jono Hartono, menyoroti fenomena munculnya politikus yang lebih memilih menjadi pengikut kekuasaan dibanding tampil sebagai pemimpin yang memiliki keberanian moral.

Dalam rilis yang diterima, Sabtu (20/6/2026), Benz menyebut banyak politisi saat ini cenderung menjalankan aktivitas politik berdasarkan rasa takut, mulai dari takut kehilangan jabatan, fasilitas, akses kekuasaan hingga takut miskin. Kondisi tersebut, menurutnya, melahirkan budaya oportunisme yang menjauhkan politik dari nilai-nilai perjuangan dan pengabdian kepada rakyat.

“Yang lahir bukan keberanian moral, melainkan budaya menjilat. Yang tumbuh bukan sikap kenegarawanan, melainkan oportunisme. Mereka lebih sibuk menjaga kedekatan dengan penguasa daripada menjaga amanah rakyat yang telah memilihnya,” ujarnya.

Benz menilai politikus bermental follower tidak lagi berdiri di atas keyakinan dan prinsip, melainkan mengikuti arah kekuasaan demi mempertahankan posisi. Akibatnya, banyak tokoh yang terlihat kritis ketika berada di luar lingkaran kekuasaan, namun berubah menjadi pasif setelah memperoleh jabatan.

Menurutnya, sejarah bangsa justru menunjukkan bahwa perubahan besar lahir dari sosok-sosok yang berani menghadapi risiko dan tidak diperbudak rasa takut. Para pendiri bangsa, kata dia, tetap berjuang meski tidak memiliki jaminan kemenangan, kekuasaan, maupun kekayaan.

Ia juga menyoroti ketakutan terhadap kehilangan jabatan yang dinilai semakin dominan dalam perilaku politik. Padahal, jabatan hanyalah amanah sementara yang sewaktu-waktu dapat berakhir.

“Demi mempertahankan jabatan yang sementara itu, sebagian orang rela mengorbankan harga diri, integritas, bahkan kebenaran,” katanya.

Selain itu, Benz mengingatkan bahwa ketakutan terhadap kemiskinan maupun kematian seharusnya tidak menjadi alasan untuk meninggalkan prinsip. Dalam perspektif keimanan, menurutnya, manusia hanya patut takut kepada Allah SWT, bukan kepada kehilangan kekuasaan atau kenyamanan duniawi.

Karena itu, ia menegaskan Indonesia membutuhkan lebih banyak pemimpin yang memiliki keberanian moral, berani menyampaikan kebenaran meski pahit, berani berbeda pendapat meski sendirian, serta berani mempertahankan amanah rakyat meskipun harus berhadapan dengan kelompok-kelompok kuat.

“Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar dan berpendidikan tinggi. Yang semakin langka adalah orang-orang yang memiliki keberanian moral,” tegasnya.

Benz berharap politik Indonesia ke depan tidak lagi didominasi oleh politikus bermental follower, melainkan oleh pemimpin yang mampu berdiri tegak di atas keyakinan, menjaga amanah rakyat, dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Menurutnya, sejarah pada akhirnya tidak akan mencatat lamanya seseorang berkuasa, melainkan keberaniannya dalam membela kebenaran serta bagaimana amanah yang diemban dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

MoneyTalk.id, Jakarta – Sebuah unggahan yang beredar di platform media sosial X pada Jumat (20/6/2026) memunculkan berbagai spekulasi dan opini mengenai kemungkinan perkembangan proses hukum yang melibatkan Roy Suryo dan dr. Tifauzia (dr. Tifa).

Dalam unggahan tersebut, akun Sheno Wirang menguraikan sejumlah skenario politik yang menurutnya dapat terjadi. Skenario pertama menggambarkan kemungkinan Roy Suryo dan dr. Tifa ditahan, dilimpahkan ke kejaksaan, lalu menjalani persidangan sebelum akhirnya dibebaskan melalui mekanisme deponering oleh Jaksa Agung. Dalam skenario itu, Presiden Prabowo disebut akan dipandang sebagai “pahlawan”, sementara polemik mengenai ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo disebut tetap tidak terjawab.

Skenario kedua yang disampaikan adalah perkara berlanjut ke persidangan, namun Presiden Joko Widodo tidak menghadiri sidang sehingga perkara disebut berpotensi gugur. Unggahan itu menyebut kemungkinan jaksa menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP), yang berujung pada kebebasan Roy Suryo dan dr. Tifa, sementara isu ijazah Jokowi dinilai tetap menjadi tanda tanya.

Selain itu, unggahan tersebut juga menyinggung kemungkinan pemberian abolisi oleh Presiden sehingga proses persidangan tidak berlangsung. Dalam skenario ini, Roy Suryo dan dr. Tifa disebut akan bebas tanpa melalui persidangan, sementara Presiden Prabowo kembali diposisikan sebagai sosok yang memperoleh apresiasi politik.

Menutup unggahannya, Sheno Wirang menyebut bahwa dalam situasi yang ia sebut sebagai “republik komorbid”, berbagai kemungkinan dapat terjadi. Ia juga menegaskan bahwa isi unggahan tersebut merupakan opini pribadi dengan menuliskan kalimat, “Silakan beropini.” (Ys)

Catatan Redaksi: Isi unggahan tersebut merupakan pandangan dan opini pribadi yang dipublikasikan melalui media sosial serta tidak dapat dipastikan sebagai gambaran atau prediksi yang akan terjadi dalam proses hukum yang sedang berlangsung.

MoneyTalk.id, Jakarta – Pengamat Politik dan Kebangsaan, Erizal, menilai kemunculan Wakil Ketua BEM UI 2026, Fathimah Azzahra, menjadi fenomena baru di ruang publik setelah sebelumnya perhatian masyarakat tertuju kepada aktivis mahasiswa Tyo Ardianto.

Menurut Erizal, Fathimah Azzahra tengah menjadi sorotan publik berkat kemampuan orasi dan argumentasinya yang dinilai cerdas serta bernas. Namanya melesat setelah video orasinya di Bundaran HI beredar luas di media sosial dan penampilannya dalam diskusi di salah satu televisi nasional mendapat perhatian masyarakat.

“Fathimah muncul karena kualitas gagasan dan cara penyampaiannya yang dinilai matang. Berbeda dengan Tyo Ardianto yang sebelumnya menjadi sorotan karena sejumlah pernyataan kontroversial,” kata Erizal dalam keterangannya, Jum’at 19/6/2026.

Erizal menjelaskan, Fathimah merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia angkatan 2023 yang saat ini berada pada masa studi yang dinilai ideal untuk menjalankan aktivitas akademik sekaligus organisasi kemahasiswaan.

Menurutnya, posisi Fathimah sebagai mahasiswa aktif sekaligus Wakil Ketua BEM UI menunjukkan keseimbangan antara prestasi akademik dan aktivitas kemahasiswaan yang tidak mudah dicapai banyak mahasiswa.

“Fathimah masih berada dalam fase studi yang sangat relevan dengan aktivitas organisasinya. Ini menjadi contoh bahwa dunia akademik dan aktivisme kampus dapat berjalan beriringan,” ujarnya.

Erizal juga menyoroti besarnya perhatian publik terhadap sosok Fathimah. Menurutnya, kombinasi kecerdasan, kemampuan komunikasi, dan penampilan yang menarik membuat namanya cepat dikenal masyarakat luas.

Meski demikian, ia mengingatkan agar popularitas yang sedang diraih tidak mengubah cara Fathimah dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah.

Secara substansi, kata Erizal, sejumlah pandangan yang disampaikan Fathimah memiliki kemiripan dengan kritik yang selama ini disuarakan Tyo Ardianto, seperti soal komunikasi pemerintah, efektivitas program-program negara, hingga isu kedaulatan nasional.

Namun demikian, ia menilai terdapat perbedaan mendasar dalam cara penyampaian keduanya.

“Narasinya bisa jadi memiliki kesamaan, tetapi gaya komunikasi dan pilihan diksi yang digunakan berbeda. Kritik yang disampaikan Fathimah lebih argumentatif dan terukur,” jelasnya.

Erizal juga menyinggung informasi yang beredar mengenai dugaan intimidasi atau teror yang disebut dialami Fathimah dan keluarganya. Ia berharap persoalan tersebut dapat diklarifikasi secara objektif dan tidak langsung dikaitkan dengan pihak tertentu tanpa bukti yang jelas.

Lebih lanjut, Erizal menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat. Namun, menurutnya, kritik sebaiknya tetap disampaikan dengan etika, penghormatan, dan argumentasi yang kuat.

“Perbedaan pandangan politik adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Yang penting adalah menjaga kualitas diskursus publik agar tetap bermartabat dan membangun,” pungkasnya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Tokoh Betawi sekaligus Ketua Umum FORMASI (Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi), Jalih Pitoeng, menggelar konferensi pers pada Jumat (19/6/2026) di Gedung Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Konferensi pers tersebut digelar sebagai tanggapan atas laporan yang dilayangkan Ketua LBH BAMUS Adat Betawi, Sapto Wibowo, SH, ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penyebaran informasi bohong atau hoaks yang dikaitkan dengan pernyataan Jalih mengenai Haikal Syafar.

Dalam konferensi pers tersebut, Jalih Pitoeng didampingi Ketua LBH Jalih Pitoeng, Mustaris, SH. Keduanya memberikan klarifikasi atas laporan yang diajukan Sapto Wibowo menyusul pemberitaan mengenai pernyataan Jalih yang meminta Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua Umum Dewan Adat BAMUS Betawi, Haikal Syafar.

Sebelumnya, pada Senin (15/6/2026), Sapto Wibowo yang didampingi sejumlah anggota Laskar Adat Betawi melaporkan Jalih Pitoeng ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya. Sapto menilai pernyataan yang dimuat dalam sejumlah media online telah menimbulkan polemik dan merugikan pihak Dewan Adat Bamus Betawi.

Laporan tersebut berawal dari pernyataan Jalih Pitoeng yang dimuat media pada 13 Juni 2026. Saat itu, Jalih Pitoeng meminta Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap Haikal Syafar terkait berbagai informasi yang berkembang di masyarakat mengenai dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam kasus yang menyeret nama eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana.

Dalam konferensi persnya, Jalih Pitoeng menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menuduh maupun menyatakan Haikal Syafar bersalah atas dugaan tindak pidana apa pun.

“Saya tidak pernah menyatakan seseorang bersalah. Yang saya sampaikan adalah permintaan agar Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan sehingga tidak terjadi fitnah dan spekulasi yang berkembang di media sosial maupun di tengah masyarakat,” ujar Jalih Pitoeng.

Menurut Jalih, saat itu banyak nama beredar di media sosial, grup percakapan, hingga diskusi masyarakat yang mengaitkan sejumlah yayasan, relawan, pengurus organisasi kemasyarakatan, dan pihak lainnya dengan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Nama Haikal Syafar, yang diketahui menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Adat BAMUS Betawi, menjadi salah satu nama yang ramai diperbincangkan. Oleh karena itu, Jalih Pitoeng mengaku sempat meminta Kejaksaan Agung segera melakukan pemeriksaan agar tidak muncul spekulasi negatif maupun fitnah yang dapat merugikan siapa pun.

“Saya justru ingin ada kepastian hukum. Kalau memang tidak terlibat, maka nama yang bersangkutan harus dibersihkan melalui proses hukum. Sebaliknya, jika ditemukan pelanggaran hukum, maka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Semua harus sama di depan hukum,” tegasnya.

Jalih Pitoeng juga membantah tuduhan yang disampaikan Sapto Wibowo bahwa dirinya telah menyebarkan hoaks. Menurutnya, apa yang disampaikan merupakan bentuk kontrol sosial dan partisipasi masyarakat dalam mendorong transparansi serta penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang menjadi perhatian publik.

Ia menegaskan bahwa sejak awal dirinya menghormati asas praduga tak bersalah dan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk menentukan ada atau tidaknya keterlibatan seseorang dalam perkara yang sedang berkembang.

“Jangan sampai ada yang difitnah, tetapi jangan pula ada pihak yang kebal terhadap pemeriksaan hukum. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum,” katanya.

Sementara itu, Ketua LBH Jalih Pitoeng, Mustaris, SH, menilai bahwa perbedaan pandangan maupun kritik yang berkembang di ruang publik seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan klarifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers.

“Kami menghormati langkah hukum yang ditempuh saudara Sapto Wibowo maupun Dewan Adat Bamus Betawi. Namun kami berharap seluruh pihak mengedepankan dialog dan klarifikasi agar persoalan ini tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas di tengah masyarakat Betawi,” ujar Mustaris.

Menurut Jalih Pitoeng, dirinya juga menghormati langkah Sapto Wibowo yang melaporkan persoalan tersebut ke Polda Metro Jaya serta rencana pengaduan ke Dewan Pers. Namun demikian, ia menegaskan siap mempertanggungjawabkan seluruh pernyataan yang pernah disampaikannya kepada publik.

Dalam kesempatan tersebut, Jalih Pitoeng kembali menegaskan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi dan meminta aparat penegak hukum bekerja secara profesional, transparan, serta tidak tebang pilih dalam menangani setiap dugaan penyimpangan yang berkaitan dengan penggunaan uang negara.

Menutup konferensi pers, Jalih Pitoeng mengajak seluruh masyarakat Betawi untuk tetap menjaga persatuan, mengedepankan tabayun, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.

“Saya mengajak seluruh warga Betawi untuk mengedepankan komunikasi dan menghormati proses hukum. Jangan sampai kita saling memfitnah, tetapi jangan juga ada pihak yang kebal terhadap pemeriksaan hukum. Semua harus tunduk pada hukum yang berlaku,” sambungnya.

Selain itu, mengingat kasus Mega Korupsi BGN yang banyak menyita perhatian masyarakat Indonesia, Jalih Pitoeng juga menginstruksikan kepada seluruh jajaran FORMASI untuk mengawal program MBG sekaligus mengawal jalannya proses hukum yang sedang berjalan.

“Terkait mega korupsi yang terjadi di tubuh BGN, pada kesempatan ini saya instruksikan kepada seluruh jajaran pengurus FORMASI di seluruh tanah air untuk mengawal program strategis nasional Makan Bergizi Gratis dari pemerintahan Pak Prabowo,” pinta Jalih Pitoeng menegaskan.

“Karena ini adalah program yang sangat mulia. Adapun ada kesalahan dalam pelaksanaannya, mari kita kawal secara bersama-sama,” pungkasnya.

MoneyTalk.id, Jakarta – Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai langkah sejumlah kelompok yang melaporkan mantan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, ke Bareskrim Polri patut dicermati dari perspektif politik dan intelijen. Menurutnya, rangkaian pelaporan tersebut justru berpotensi menjadi bagian dari operasi pembusukan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Amir mengatakan, publik perlu melihat secara lebih jernih siapa saja pihak yang berada di balik pelaporan tersebut serta dampak politik yang mungkin ditimbulkan terhadap citra pemerintahan Prabowo.

“Yang terjadi hari ini bukan sekadar persoalan hukum antara pelapor dan terlapor. Ada dimensi politik yang perlu dibaca. Saya melihat ada indikasi operasi pembusukan terhadap Prabowo melalui pelaporan terhadap Tiyo Ardianto,” kata Amir Hamzah kepada wartawan, Jumat (18/6/2026).

Menurut Amir, pelaporan yang dilakukan Gerakan Rakyat Dukung dan Bela Prabowo (Garda Prabowo) ke Bareskrim Polri menimbulkan sejumlah pertanyaan. Terlebih, organisasi tersebut didampingi oleh Ferdinand Hutahaean yang selama ini dikenal memiliki dinamika politik tersendiri dalam berbagai isu nasional.

“Publik tentu mengenal Ferdinand Hutahaean dan mengetahui bagaimana posisi politiknya selama ini. Karena itu, wajar jika muncul pertanyaan mengenai motif politik di balik pelaporan tersebut,” ujarnya.

Amir juga menyoroti fakta bahwa Partai Gerindra sebagai partai yang dipimpin Prabowo justru terlihat tidak menunjukkan respons yang sama terhadap berbagai kritik maupun tudingan yang dilontarkan Tiyo Ardianto.

“Selama ini Gerindra terlihat sangat santai. Tidak ada laporan resmi dari partai. Tidak ada reaksi berlebihan. Itu menunjukkan bahwa Gerindra memahami kritik sebagai bagian dari dinamika demokrasi,” katanya.

Selain Garda Prabowo, Tiyo juga dilaporkan oleh Firdaus Oiwobo. Menurut Amir, publik mengetahui bahwa Firdaus selama ini dikenal sebagai Ketua Umum organisasi Termul yang sering dikaitkan dengan kelompok pendukung Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi).

“Ketika muncul dua pelaporan dari kelompok yang berbeda, maka analis politik dan intelijen tentu akan melihat apakah ada pola tertentu yang sedang dibangun di ruang publik,” ujarnya.

Dalam perspektif operasi informasi, Amir menilai pelaporan terhadap aktivis mahasiswa berpotensi membentuk persepsi negatif terhadap pemerintah.

Menurutnya, salah satu tujuan utama operasi politik modern adalah membangun opini publik yang tidak selalu sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi.

“Jika seorang aktivis mahasiswa dilaporkan ke polisi, maka yang muncul di ruang publik adalah narasi bahwa pemerintah antikritik. Padahal pelapor bukan pemerintah, bukan Gerindra, bahkan bukan Prabowo sendiri,” katanya.

Amir menjelaskan bahwa dalam teori operasi persepsi atau perception management, pihak tertentu dapat menciptakan situasi yang memancing reaksi emosional masyarakat. Ketika emosi publik terbentuk, fakta-fakta substantif sering kali menjadi kurang diperhatikan.

“Narasi yang dibangun bisa sederhana: mahasiswa dikriminalisasi. Setelah itu muncul simpati, muncul gerakan massa, muncul solidaritas. Pada titik itu yang diserang bukan pelapor, tetapi citra Presiden Prabowo,” jelasnya.

Menurut Amir, pola semacam itu pernah terjadi di berbagai negara ketika elite politik tertentu berusaha menggerakkan opini publik melalui isu kebebasan berekspresi.

Amir menegaskan bahwa rekam jejak politik Prabowo selama dua kali kontestasi Pilpres menunjukkan sikap yang relatif terbuka terhadap kritik.

Ia mengingatkan bahwa pada Pilpres 2014 maupun 2019, Prabowo menjadi salah satu tokoh politik yang paling banyak menerima serangan politik, hujatan, bahkan fitnah di media sosial.

“Prabowo dihina, diejek, difitnah selama bertahun-tahun. Namun publik bisa melihat sendiri, tidak ada pola pelaporan besar-besaran terhadap para pengkritiknya. Itu fakta politik yang tidak bisa dibantah,” ujarnya.

Karena itu, Amir merasa tidak logis apabila saat ini muncul kesan bahwa Prabowo menjadi sosok yang antikritik hanya karena adanya pelaporan dari pihak-pihak tertentu yang tidak secara langsung mewakili pemerintah.

“Karakter Prabowo justru dikenal cukup terbuka terhadap kritik. Dia sudah mengalami banyak tekanan politik selama puluhan tahun. Jadi sulit diterima jika tiba-tiba ada narasi bahwa Prabowo alergi terhadap kritik mahasiswa,” katanya.

Dalam analisis intelijen, Amir menilai pertanyaan paling penting adalah siapa pihak yang memperoleh keuntungan politik dari situasi tersebut.

Menurutnya, setiap peristiwa politik selalu perlu dianalisis menggunakan pendekatan “cui bono” atau siapa yang diuntungkan.

“Jika pelaporan ini memicu kemarahan mahasiswa, memunculkan demonstrasi, dan menimbulkan persepsi bahwa Prabowo antikritik, maka pertanyaannya sederhana: siapa yang mendapatkan keuntungan politik dari rusaknya citra Presiden?” ujarnya.

Amir menilai kemungkinan adanya aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi tersebut untuk menciptakan jarak antara pemerintah dengan kelompok mahasiswa tidak boleh diabaikan.

“Mahasiswa adalah kelompok strategis dalam politik Indonesia. Jika hubungan mahasiswa dan pemerintah sengaja dibenturkan, maka yang terjadi adalah polarisasi baru. Itu yang harus diwaspadai,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa era digital membuat operasi pengaruh (influence operation) jauh lebih mudah dilakukan melalui media sosial, jaringan aktivis, maupun pembentukan opini secara sistematis.

“Operasi politik hari ini tidak lagi menggunakan cara-cara lama. Yang dimainkan adalah persepsi publik. Karena itu masyarakat harus lebih kritis membaca setiap peristiwa politik yang berkembang,” tutup Amir.

MoneyTalk.id,Jakarta – Praktisi media massa sekaligus Wakil Direktur Center for Analysis and Journalism (CAJ) PWI Pusat dan Executive Director HIAWATHA Institute, Benz Jono Hartono, menyoroti tantangan besar yang dihadapi Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan pemerintahan.

Melalui rilis yang diterima pada Kamis (18/6/2026), Benz menilai tantangan terbesar seorang pemimpin tidak selalu datang dari oposisi atau tekanan eksternal, melainkan dari lingkungan kekuasaan yang berada paling dekat dengannya.

Dalam tulisannya yang berjudul “Prabowo Subianto dan Lingkaran Setan di Sekitarnya”, Benz menjelaskan bahwa setiap pemimpin selalu dikelilingi oleh lingkaran kekuasaan yang terdiri dari para penasihat, elite politik, oligarki ekonomi, birokrasi, hingga kelompok pemburu keuntungan yang hidup dari kedekatan dengan penguasa.

“Sejarah mencatat bahwa tidak sedikit pemimpin yang pada awalnya datang dengan semangat perubahan, tetapi kemudian tersandera oleh lingkungan yang mengelilinginya,” tulis Benz.

Menurutnya, kondisi tersebut kerap melahirkan apa yang disebut sebagai “lingkaran setan kekuasaan”, yakni situasi ketika seorang pemimpin semakin sulit membedakan kritik yang tulus dengan pujian yang menyesatkan.

Dalam kondisi seperti itu, informasi yang diterima pemimpin sering kali telah melalui penyaringan sesuai kepentingan kelompok tertentu. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan tidak sepenuhnya berorientasi pada kepentingan rakyat, melainkan merupakan hasil kompromi dari berbagai tekanan yang bekerja di belakang layar.

Benz menilai saat ini banyak kalangan pengamat melihat Presiden Prabowo Subianto tengah menghadapi tantangan yang tidak ringan. Di satu sisi, Prabowo membawa narasi keberlanjutan pembangunan, stabilitas nasional, dan penguatan kedaulatan negara. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan publik mengenai sejauh mana kendali penuh berada di tangan presiden dalam menentukan arah pemerintahan.

Ia kemudian menguraikan empat lingkaran utama yang dinilai berpotensi mempengaruhi jalannya kekuasaan.

Pertama adalah oligarki ekonomi, yaitu kelompok pemilik modal besar yang memiliki akses luas terhadap sumber daya dan kemampuan mempengaruhi kebijakan publik.

“Kepentingan ekonomi segelintir orang bisa menjadi lebih dominan dibanding kepentingan jutaan rakyat,” ujarnya.

Lingkaran kedua adalah elite politik dan partai-partai pendukung yang masing-masing memiliki agenda serta kepentingan kekuasaan tersendiri. Menurut Benz, terlalu banyak kepentingan politik yang harus diakomodasi dapat menguras energi pemerintahan untuk menjaga keseimbangan koalisi dibanding menyelesaikan persoalan rakyat.

Lingkaran ketiga adalah birokrasi dan kelompok teknokrat yang menguasai informasi serta pelaksanaan kebijakan. Ia menilai visi besar seorang presiden tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan birokrasi yang profesional dan bersih.

Sementara lingkaran keempat adalah para penjilat kekuasaan yang dinilai selalu hadir dalam setiap rezim. Kelompok ini disebut lebih memilih membangun citra dan pujian dibanding menyampaikan realitas yang sebenarnya terjadi.

“Ketika kritik dianggap ancaman dan pujian dianggap kebenaran, maka proses pengambilan keputusan menjadi kehilangan koreksi,” tulisnya.

Benz mengingatkan bahwa banyak kekuasaan dalam sejarah justru runtuh bukan karena serangan dari luar, melainkan akibat persoalan yang tumbuh di lingkungan terdekat penguasa sendiri.

Karena itu, ia menilai tantangan sesungguhnya bagi Prabowo adalah keberanian untuk membersihkan lingkaran kekuasaan dari pemburu rente, makelar kebijakan, dan kelompok yang menjadikan negara sebagai alat memperkaya diri.

Menurutnya, rakyat pada akhirnya akan menilai seorang presiden berdasarkan keberanian mengambil keputusan yang berpihak kepada kepentingan umum, bukan dari banyaknya pidato maupun pencitraan politik.

“Pertanyaannya adalah, mampukah ia memutus rantai lingkaran setan yang selama ini mengelilingi kekuasaan di Indonesia?” tulis Benz.

Ia menegaskan, apabila mampu keluar dari jebakan oligarki dan kepentingan elite, Prabowo dapat dikenang sebagai pemimpin yang berhasil melakukan perubahan. Sebaliknya, jika tidak, sejarah berpotensi mencatat pergantian pemimpin hanya sebagai pergantian wajah, sementara pola kekuasaan lama tetap bertahan.

“Sebab dalam politik, sering kali musuh terbesar seorang pemimpin bukanlah lawan yang berdiri di hadapannya, melainkan orang-orang yang berdiri paling dekat dengannya,” pungkasnya.

MoneyTalk.id, Jakarta – Pengamat politik dan kebangsaan Sutoyo Abadi menilai bahwa seorang presiden berpotensi berada dalam genggaman oligarki apabila sistem politik yang berjalan tidak mampu membebaskannya dari ketergantungan terhadap kekuatan modal dan elite politik yang menopang kemenangan dalam pemilu.

Dalam rilis yang diterima, Kamis (18/6/2026), Sutoyo Abadi menyampaikan pandangannya dalam tulisan berjudul “Presiden Dalam Genggaman Oligarki”.

Menurutnya, seorang presiden bisa memenangkan pemilu melalui berbagai rekayasa politik yang didukung survei, teknologi informasi, hingga kecerdasan buatan (AI), sehingga pada akhirnya memperoleh legitimasi kemenangan secara prosedural.

“Seorang presiden bisa memenangkan pemilu dari hasil rekayasa survei, dipandu IT berbasis AI dalam hitungan detik sangat mudah merubah suara unggul untuk menandai legitimasi kemenangannya. Dampak ikutannya presiden akan terkooptasi,” ujar Sutoyo.

Ia menjelaskan bahwa demokrasi elektoral memberikan legitimasi prosedural seolah-olah berasal dari suara mayoritas rakyat. Namun dalam praktiknya, presiden yang terpilih justru dikepung oleh oligarki, elite partai politik, dan kelompok buzzer yang sebelumnya menjadi bagian dari kekuatan pendukung kekuasaan.

“Dari sinilah mandat rakyat dinegosiasikan sebagai jasa pemilik rekayasa dan atau modal kemenangannya. Oligarki sangat lentur beradaptasi dengan kekuasaan,” katanya.

Sutoyo menilai seorang presiden yang ingin mandiri akan menghadapi berbagai keterbatasan politik. Di satu sisi harus berbagi kekuasaan dengan partai-partai yang berada di parlemen, sementara di sisi lain agenda perubahan harus tetap mempertimbangkan keseimbangan dengan elite lama.

“Presiden ingin mandiri tetapi harus bagi-bagi kekuasaan dengan partai-partai, agenda perubahan harus ada keseimbangan dengan elit lama. Terlalu akomodatif diserap status quo, terlalu konfrontatif beresiko kehilangan stabilitas,” ujarnya.

Ia juga menilai bahwa upaya keluar dari tekanan oligarki tidak cukup hanya mengandalkan keberanian pribadi seorang presiden, melainkan harus ditopang oleh penguatan legitimasi politik yang bersumber dari rakyat.

“Mungkin presiden ingin keluar dari tekanan oligarki. Tidak akan bisa kalau hanya mengandalkan keberanian personal, ia harus memperkuat basis legitimasinya,” tegasnya.

Sutoyo kemudian mengaitkan persoalan legitimasi dengan konsep yang dikemukakan filsuf Jerman, Jurgen Habermas. Menurutnya, legitimasi yang bersifat alami lahir dari rasionalitas, keterbukaan, dan kemampuan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan secara jujur kepada publik.

“Jurgen Habermas menyebut legitimasi lahir dari rasionalitas, ketika kebijakan bisa dijelaskan secara terbuka dan setiap keputusan dipertanggungjawabkan secara jujur,” katanya.

Karena itu, transparansi, keadilan, dan kejujuran menurutnya harus menjadi sumber daya politik utama, bukan sekadar nilai etika.

“Presiden yang konsisten harus adil, bisa bicara jujur kepada rakyatnya. Bukan dan tidak terus bersembunyi dalam ruang gelap tawar-menawar di belakang layar,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sutoyo menilai legitimasi prosedural saja tidak cukup. Ia mendorong penguatan fondasi konstitusi serta menghidupkan kembali lembaga pengawasan negara sebagai syarat mutlak untuk mengurangi ketergantungan kekuasaan terhadap patronase politik.

“Legitimasi prosedural saja tidak akan cukup, fondasi konstitusi harus diperkuat. Singkirkan kekuatan patronase yang membelenggu menjadi ketergantungan karena jasa saat pilpres sebagai modal kemenangan,” katanya.

Ia menegaskan bahwa alasan tersebut menjadi dasar mengapa dirinya terus mendorong negara kembali kepada UUD 1945 asli.

“Itulah yang tiada henti-hentinya negara diminta segera kembali ke UUD 45 asli. Tanpa itu setiap presiden akan tersekap dan tersandera oleh kekuatan kapitalis sebagai sponsor, harus kompromi dengan oligarki hitam,” ujarnya.

Selain itu, Sutoyo juga mengkritisi pola pembentukan koalisi pemerintahan yang menurutnya masih didominasi politik bagi-bagi jabatan. Ia mengusulkan peningkatan standar meritokrasi dan perekrutan kabinet yang berbasis profesionalisme.

“Eksistensi koalisi harus diperbaiki dengan menaikkan standar meritokrasi, bukan politik bagi-bagi jabatan. Kabinet harus direkrut teknokrat profesional, bukan asal-asalan bagi-bagi kekuasaan,” katanya.

Menurutnya, oligarki pada dasarnya tidak berorientasi pada kesejahteraan rakyat, melainkan pada konsentrasi sumber daya dan penciptaan ketergantungan politik.

“Tidak ada kamusnya oligarki orientasi pada kesejahteraan rakyat. Oligarki kuat karena konsentrasi pada sumber daya, orientasi politiknya membuat ketergantungan politik kekuasaan,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa politik bukanlah panggung balas dendam, melainkan seni mengelola berbagai kemungkinan. Karena itu perubahan harus dilakukan secara bertahap agar tidak menimbulkan resistensi yang berlebihan.

“Pemutusan total akan memicu resistensi tersembunyi. Mungkin dibutuhkan reposisi perlahan menggeser pusat gravitasi kekuasaan tanpa membuat guncangan drastis,” katanya.

Sutoyo menambahkan bahwa sejarah menunjukkan pemimpin yang membangun institusi akan lebih tahan menghadapi tekanan dibanding mereka yang hanya mengandalkan popularitas atau pidato-pidato verbal.

Pada akhirnya, ia menegaskan bahwa pembebasan presiden dari tekanan oligarki bukan sekadar persoalan individu, melainkan persoalan sistem politik secara keseluruhan.

“Mandat rakyat selalu akan berhadapan dengan kalkulasi elite. Maka pertanyaannya bukan hanya apakah presiden berani, tetapi apakah sistem memungkinkan keberanian itu bertahan,” ujarnya.

Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa tanpa kembali kepada UUD 1945 asli, presiden siapa pun akan tetap berada dalam cengkeraman oligarki.

“Tanpa kembali pada UUD 45 asli, presiden akan tetap dalam genggaman dan milik oligarki. Presiden siapapun dia akan terus berdiri dan berada antara tekanan rakyat dan harapan mereka dengan bandar kekuasaan yang telah membiayai jalan menuju tampuk kekuasaan,” pungkasnya.

MoneyTalk.id, Jakarta – Aktivis 98 sekaligus pakar maritim, Yulian Paonganan atau yang akrab disapa Ongen, menilai publik patut mencermati berbagai dugaan keterkaitan politik yang muncul di balik sejumlah aksi mahasiswa yang belakangan mengemuka di berbagai daerah.

Menurut Ongen, informasi yang disampaikan Aliansi BEM Bersatu terkait mantan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, layak mendapat perhatian publik karena dinilai membuka ruang pertanyaan mengenai kemungkinan adanya jejaring politik yang ikut memengaruhi dinamika gerakan mahasiswa.

“Kalau berbagai informasi yang disampaikan BEM Bersatu itu benar dan dapat dibuktikan, maka publik wajar bertanya apakah gerakan mahasiswa murni gerakan independen atau ada kepentingan politik yang ikut bermain di belakang layar,” kata Ongen kepada wartawan, Kamis (18/6/2026).

Ongen menegaskan dirinya tidak menuduh secara langsung adanya keterlibatan partai politik tertentu. Namun, ia menilai berbagai fakta dan dugaan yang beredar perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi yang semakin luas di masyarakat.

Menurutnya, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah informasi yang disampaikan BEM Bersatu mengenai dugaan keterkaitan mantan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, dengan sejumlah tokoh yang memiliki kedekatan dengan kubu politik pendukung Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.

BEM Bersatu sebelumnya mengungkap dugaan bahwa kendaraan Toyota Fortuner yang digunakan Tiyo disebut terdaftar atas nama Siti Nuraeni yang disebut merupakan adik Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso. Nama Setyo Sularso kemudian dikaitkan dengan hubungan keluarga dengan Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa yang diketahui pernah menjadi salah satu tokoh penting dalam tim pemenangan Ganjar Pranowo.

Selain itu, muncul pula sorotan atas kehadiran politikus PDIP Andi Widjajanto di tengah massa aksi mahasiswa yang kemudian memunculkan berbagai spekulasi di ruang publik.

“Bila benar ada irisan antara sejumlah tokoh yang memiliki afiliasi politik dengan figur-figur yang aktif dalam aksi mahasiswa, tentu masyarakat berhak meminta penjelasan. Transparansi penting agar gerakan mahasiswa tidak kehilangan legitimasi moralnya,” ujar Ongen.

Menurutnya, gerakan mahasiswa memiliki sejarah panjang sebagai kekuatan moral bangsa yang berdiri independen dari kepentingan partai politik. Karena itu, setiap dugaan adanya penetrasi kepentingan politik ke dalam gerakan mahasiswa harus dijelaskan secara terbuka agar tidak merusak kepercayaan publik.

Selain menyoroti dugaan keterkaitan sejumlah tokoh dengan aksi mahasiswa, Ongen juga menilai terdapat pola yang menarik di media sosial. Ia mengamati sejumlah kader dan simpatisan PDIP aktif mengkritik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui berbagai platform digital.

Menurut Ongen, salah satu figur yang paling sering menjadi perhatian publik adalah politikus PDIP Guntur Romli yang kerap menyampaikan kritik keras terhadap berbagai kebijakan pemerintah.

“Tidak ada yang salah dengan kritik. Kritik adalah bagian dari demokrasi. Tetapi ketika kritik dilakukan secara terus-menerus dengan narasi yang sama dan muncul bersamaan dengan berbagai aksi jalanan, tentu masyarakat akan menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya,” kata Ongen.

Ia mengatakan publik akhirnya bertanya-tanya apakah berbagai kritik yang berkembang merupakan ekspresi politik biasa atau bagian dari strategi oposisi yang lebih besar.

“Yang perlu dijaga adalah jangan sampai ruang demokrasi digunakan untuk menciptakan persepsi seolah-olah negara sedang berada dalam kondisi krisis permanen,” ujarnya.

Ongen juga menyoroti dinamika politik yang terjadi di Kota Malang terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, munculnya penolakan atau kritik terhadap program tersebut oleh sejumlah pihak perlu dilihat secara objektif. Namun, ia menilai publik juga berhak mengetahui latar belakang politik para tokoh yang terlibat dalam perdebatan tersebut.

Ia menyinggung fakta bahwa Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, merupakan kader PDIP.

“Publik berhak mengetahui konteks politik dari setiap perdebatan kebijakan. Ketika ada penolakan terhadap program strategis pemerintah, masyarakat tentu akan melihat apakah ada dimensi politik di dalamnya atau murni soal substansi kebijakan,” ujar Ongen.

Lebih lanjut, Ongen menyoroti pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang membela aksi mahasiswa saat memberikan pidato dalam acara peresmian renovasi Istana Gebang dan patung Bung Karno di Blitar, Jawa Timur, Senin (15/6/2026).

Menurut Ongen, pernyataan tersebut menjadi bagian dari dinamika politik yang turut memicu perhatian publik terhadap hubungan antara gerakan mahasiswa dan elite politik.

Meski demikian, Ongen mengingatkan bahwa mahasiswa tidak boleh dijadikan instrumen politik oleh kelompok mana pun. Ia menegaskan sejarah Indonesia menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa selalu dihormati karena keberaniannya menyuarakan kepentingan rakyat tanpa menjadi perpanjangan tangan kekuatan politik tertentu.

“Kalau mahasiswa mulai dipersepsikan sebagai alat partai, maka yang rugi bukan hanya mahasiswa, tetapi juga demokrasi Indonesia. Karena itu semua pihak harus menjaga independensi gerakan mahasiswa,” katanya.

Ongen berharap berbagai dugaan yang berkembang saat ini dapat dijelaskan secara terbuka oleh pihak-pihak terkait sehingga tidak menimbulkan kegaduhan berkepanjangan.

Menurutnya, transparansi merupakan cara terbaik untuk mengakhiri berbagai spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat.

“Kalau memang tidak ada hubungan politik, jelaskan kepada publik. Kalau ada hubungan, juga harus jujur disampaikan. Yang terpenting adalah menjaga kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi, gerakan mahasiswa, dan institusi politik itu sendiri,” pungkas Ongen.

MoneyTalk.id, Jakarta – Aktivis media sosial Islah Bahrawi melontarkan kritik keras terhadap Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko, di tengah polemik yang berkembang pasca-insiden penolakan sejumlah mahasiswa terhadap diskusi yang menghadirkan Budiman dan beberapa pejabat pemerintah di lingkungan kampus.

Melalui pernyataannya di media sosial, Islah menilai citra Budiman di mata sebagian publik mengalami perubahan drastis. Menurutnya, stigma sebagai “penjilat” melekat karena Budiman yang dahulu dikenal sebagai pengkritik keras Prabowo Subianto kini justru menjadi salah satu tokoh yang kerap memberikan pujian kepada Presiden. Kritik serupa juga pernah muncul dari sejumlah mantan aktivis dan pengamat politik setelah Budiman menyatakan dukungan kepada Prabowo pada Pemilu 2024.

Islah menilai perubahan sikap politik merupakan hal yang sah dalam demokrasi. Namun, menurutnya, yang menjadi persoalan adalah ketika perubahan tersebut dianggap tidak disertai penjelasan yang memadai kepada publik, terutama kepada kelompok yang selama ini mengikuti perjalanan politik Budiman sejak era reformasi.

“Stigma itu muncul karena publik melihat kontras yang sangat tajam antara sikap Budiman di masa lalu dan posisinya saat ini,” demikian substansi kritik yang berkembang di ruang publik terhadap mantan Ketua PRD tersebut, Rabu (17/6/2026).

Pernyataan Islah muncul di tengah meningkatnya sorotan terhadap Budiman setelah forum diskusi yang menghadirkan dirinya bersama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mendapat penolakan dari sejumlah mahasiswa. Aksi tersebut memicu perdebatan luas mengenai kebebasan akademik, ruang dialog di kampus, serta persepsi publik terhadap para pejabat yang hadir dalam forum tersebut.

Di sisi lain, pendukung Budiman menilai kritik yang diarahkan kepadanya berlebihan. Mereka berpendapat bahwa perubahan sikap politik merupakan dinamika yang lazim terjadi dalam perjalanan demokrasi. Budiman sendiri dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa dukungannya terhadap pemerintahan saat ini didasarkan pada keyakinannya terhadap program-program pembangunan dan pengentasan kemiskinan yang sedang dijalankan.

Perdebatan mengenai Budiman menunjukkan bagaimana rekam jejak politik seorang tokoh dapat terus menjadi bahan penilaian publik. Bagi sebagian kalangan, perubahan posisi politik adalah bentuk kedewasaan dan adaptasi terhadap realitas. Namun bagi kelompok lain, perubahan tersebut dapat menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi idealisme yang selama ini diperjuangkan.

Kontroversi yang berkembang di media sosial pun memperlihatkan bahwa figur Budiman Sudjatmiko masih menjadi salah satu tokoh yang mampu memancing perdebatan publik, terutama ketika dikaitkan dengan sejarah perjuangannya sebagai aktivis reformasi dan posisinya saat ini sebagai bagian dari pemerintahan.