22 November 2026

News

MoneyTalk.id,Jakarta – Pemerhati Politik dan Kebangsaan Rizal Fadhillah melontarkan kritik terhadap masa Presiden Prabowo Subianto, hal tersebut disampaikan kepada wartawan pada Rabu, 17/6/2026.

“Ini bukan soal 10+2=13 atau 10+6=17 yang diramaikan itu, tetap masalah Prabowo yang tidak mengerti konstelasi politik dalam negeri. Mungkin ia terlalu berimajinasi pada piknik ke luar negeri bersama Teddy dan lainnya,” kata Rizal Fadhillah.

“Konstelasi itu adalah intipan ambil alih kekuasaan oleh si bocil Gibran bin Joko Widodo. Prabowo sibuk antisipasi gangguan sementara Gibran zig zag nyalip-nyalip di tikungan,” sambungnya.

Menurutnya, bukan harus membela Prabowo karena Prabowo dan Gibran hakekatnya sama saja. Sama-sama tidak bermutu. Tapi bacaan ancaman kedudukan Prabowo oleh ulah Gibran sangatlah besar.

“Jokowi adalah Gibran besar dan Gibran itu Jokowi kecil. Nafsu berkuasa Jokowi di luar kebiasaan, ia merupakan manusia hiper. Sayangnya Prabowo masih dalam genggaman dan bayang-bayang Jokowi. Tidak mampu melepas diri,” katanya.

Ia menilai ciut nyali jika berhadapan dengan kepentingan Jokowi meski hal itu sesungguhnya sangat membahayakan diri Prabowo sendiri.

“Incaran Jokowi adalah Prabowo cepat turun, baik karena gerakan pemakzulan maupun atas keadaan berhalangan tetap, ucapnya.

Rizal singgung dua pola menunaikan disinggung menurunkan Prabowo yakni:

Yang pertama melalui demonstrasi masif dan kedua pola peracunan. Pelumpuhan memuluskan jalan bagi Gibran  agar cepat naik tahta.

Rizal menjelaskan kalkulasi benar 10+2=12 dan 10+6=16 menyimpulkan Gibran mencari celah untuk menyalip. Dulu sewaktu aksi besar ojek online dan lainnya, tiba-tiba sekelompok pengojek online mendatangi Gibran sang Wapres. Seolah Gibran adalah pemimpin yang peduli dan mau menerima aspirasi.

“Prabowo terdegradasi. Kini ketika mahasiswa berdemonstrasi besar, kembali sekelompok mahasiswa mendatangi istana Wapres. Sok kritis meminta pemerintah agar tidak tuli,” sindirnya.

Rizal menyebutkan pengojek online dan mahasiswa yang mendatangi Gibran jelas buatan untuk membangun pencitraan. Gaya Jokowi dimainkan Gibran anaknya. Ia sedang menikam Prabowo dari belakang. Mencari kesempatan dalam kesempitan.

“Gerakan mahasiswa dengan lima tuntutan terus bereskalasi. Sementara Wapres bocil berakting memanfaatkan peluang,” katanya.

Dikemukakan Rizal desakan agar Gibran dimakzulkan sudah lama, baik disuarakan aktivis sipil maupun purnawirawan TNI, namun Prabowo bungkam bahkan tetap melindungi. Gibran sendiri adalah badut yang tidak bisa melucu.

“Operasi bapak kendararai PSI untuk duo anak, tidak bisa disepelekan. Jokowi dengan jaringannya oligarki dan Cina luar negeri adalah penjahat politik. Prabowo menjadi target,” ungkapnya.

Menurut Rizal masa Prabowo gak ngerti Sudahlah saatnya sekarang bersama-sama elemen perjuangan rakyat, Prabowo dorong agar Gibran segera dimakzulan.

Lanjutnya, jika kemauan ini ada, sesungguhnya tidak sulit untuk direalisasikan. Tapi jika tetap saja 10+2=13 dan 10+6=17, ya apa boleh buat skim pemakzulan adalah paket Prabowo Gibran. Prabowo Gibran.

Diakhir pernyataannya Rizal mengungkapkan mumpung keduanya memang pemimpin yang tidak bermutu. Terbukti merusak bangsa.

MoneyTalk.id, Jakarta – Putri KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Inayah Wahid menanggapi insiden pengusiran terhadap Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono oleh sejumlah mahasiswa di Universitas Gadjah Mada.

Melalui unggahannya di media sosial, Inayah menyoroti format diskusi yang menghadirkan tiga narasumber dengan latar pandangan yang dinilainya berada dalam satu kubu politik. Ia juga menyinggung rekam jejak moderator yang dianggap memiliki kecenderungan serupa.

“Kalo narsum 3 orang sejenis dan dari kubu yang sama semua, dengan host yang punya track record bias ke kelompok yang sama, itu namanya bukan diskusi, tapi product marketing. Pelakunya biasanya disebut sales,” tulis Inayah, Rabu (17/6/2026).

Pernyataan tersebut muncul di tengah polemik yang berkembang setelah sejumlah mahasiswa menyampaikan penolakan terhadap kehadiran para pejabat pemerintah dalam forum diskusi di kampus. Kritik Inayah tidak secara langsung membenarkan tindakan pengusiran, namun lebih menyoroti aspek desain forum yang dianggap tidak mencerminkan prinsip diskusi akademik yang terbuka dan berimbang.

Menurutnya, sebuah forum kampus semestinya menghadirkan beragam sudut pandang agar terjadi pertukaran gagasan yang sehat. Ketika seluruh pembicara berasal dari kelompok yang sama, ruang dialog berpotensi berubah menjadi ajang penyampaian pesan satu arah.

Komentar Inayah pun memicu perdebatan di media sosial. Sebagian warganet menilai kritik tersebut relevan dengan tradisi akademik yang mengedepankan keberagaman perspektif, sementara pihak lain berpendapat bahwa penolakan terhadap narasumber tetap tidak dapat dibenarkan dalam lingkungan kampus yang menjunjung kebebasan berbicara.

Peristiwa di UGM tersebut menjadi sorotan publik karena melibatkan sejumlah pejabat strategis pemerintahan dan kembali memunculkan diskusi mengenai kebebasan akademik, ruang kritik mahasiswa, serta pentingnya keseimbangan narasumber dalam forum-forum kampus.

MoneyTalk.id,Jakarta – Advokat sekaligus Direktur Eksekutif RECHT Institute, Firman Tendry Masengi menilai insiden pengusiran terhadap Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono oleh sejumlah mahasiswa di Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam diskusi bertemakan “Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia” menjadi sinyal kuat menurunnya kepercayaan kalangan mahasiswa terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Budiman Sudjatmiko, Sudaryono dan Nusron Wahid, kata Firman adalah pembantu Presiden dari istana yang dilihat dan diterjemahkan oleh mahasiswa sebagai juru bicara markas mafia.

Bagi mahasiswa Pancasila tidak untuk dipercakapkan. Pancasila adalah praxis, working ideology.

Menurut Firman, peristiwa yang terjadi dalam forum diskusi publik di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM tersebut menunjukkan adanya jarak yang semakin lebar antara pemerintah dengan kelompok intelektual muda di kampus.

“Peristiwa di UGM menunjukkan bahwa rezim Prabowo-Gibran telah kehilangan legitimasi moral di mata sebagian besar mahasiswa. Penolakan yang terjadi bukan hanya kepada individu pejabat yang hadir, tetapi juga mencerminkan kekecewaan terhadap arah kebijakan pemerintah,” ujar Firman dalam keterangannya, Rabu (17/6/2026).

Ia menilai mahasiswa selama ini dikenal sebagai kelompok yang sensitif terhadap isu demokrasi, keadilan sosial, dan keberpihakan kepada rakyat. Karena itu, menurutnya, reaksi keras yang muncul dalam forum tersebut tidak boleh dianggap sebagai peristiwa biasa.

Insiden itu terjadi saat diskusi yang menghadirkan Budiman Sudjatmiko, Nusron Wahid, dan Sudaryono sebagai narasumber. Sejumlah mahasiswa memprotes jalannya acara hingga suasana memanas dan berujung pada penghentian forum. Dalam berbagai rekaman yang beredar di media sosial, terdengar teriakan penolakan dari mahasiswa terhadap para pejabat yang hadir.

Firman menilai ironi terbesar dalam peristiwa tersebut adalah sosok Budiman Sudjatmiko yang pernah dikenal sebagai aktivis reformasi dan alumni UGM justru mendapat penolakan di kampus yang pernah menjadi bagian dari perjalanan politiknya.

“Budiman dulu merupakan simbol perlawanan terhadap rezim otoriter. Ketika hari ini ia ditolak oleh mahasiswa di kampusnya sendiri, itu menunjukkan adanya perubahan persepsi yang sangat tajam dari generasi muda terhadap posisi politik yang diambilnya saat ini,” katanya.

Lebih lanjut, Firman mengingatkan pemerintah agar tidak merespons kritik mahasiswa secara represif atau dengan pendekatan keamanan semata. Menurutnya, suara mahasiswa merupakan bagian penting dari mekanisme kontrol dalam negara demokrasi.

“Pemerintah harus membaca peristiwa ini sebagai alarm politik. Jika aspirasi dan kritik mahasiswa terus diabaikan, maka gelombang ketidakpercayaan publik bisa semakin meluas,” ujarnya.

Sebelumnya, forum diskusi publik yang digelar di GIK UGM berlangsung ricuh setelah sejumlah mahasiswa menyampaikan protes terhadap para narasumber. Situasi memanas hingga para pejabat akhirnya meninggalkan lokasi dengan pengawalan.

Peristiwa tersebut menjadi sorotan luas di media sosial dan memunculkan berbagai respons dari kalangan akademisi, aktivis, hingga pengamat politik terkait hubungan pemerintah dengan gerakan mahasiswa pada era pemerintahan Prabowo-Gibran.

MoneyTalk.id – Pemerhati Politik dan Kebangsaan Rizal Fadhillah mempertanyakan kabar bahwa berkas perkara yang menjerat Roy Suryo dan sejumlah pihak terkait dugaan pencemaran nama baik serta fitnah terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo telah dinyatakan lengkap atau P-21.

Dalam pernyataannya, Selasa (16/6/2026), Rizal menyoroti informasi yang beredar dari pernyataan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin yang menyebut berkas perkara telah diterima Kejaksaan dalam kondisi lengkap.

Menurut Rizal, hingga kini belum ada pernyataan resmi maupun dokumen P-21 yang dipublikasikan kepada masyarakat. Ia menilai kondisi tersebut justru memunculkan berbagai spekulasi dan polemik di ruang publik.

“Belum ada bukti form P-21 yang diperlihatkan oleh Kepolisian maupun Kejaksaan. Yang muncul justru berbagai reaksi dan tekanan dari kelompok-kelompok tertentu yang meminta para tersangka segera ditahan,” ujar Rizal.

Ia menilai Kejaksaan masih berada dalam posisi sulit karena perkara pencemaran nama baik, fitnah, maupun dugaan manipulasi dokumen elektronik memerlukan pembuktian yang tidak sederhana. Selain itu, Rizal menganggap terdapat sejumlah persoalan prosedural yang berpotensi menjadi sorotan apabila perkara tersebut dilanjutkan ke tahap penuntutan.

Rizal juga mengkritisi proses hukum yang menurutnya sejak awal memunculkan berbagai kontroversi, mulai dari dasar pelaporan, proses penyelidikan dan penyidikan yang dinilai berlangsung cepat, hingga belum diperlihatkannya ijazah asli yang menjadi objek perdebatan publik.

Lebih lanjut, ia menyebut Kejaksaan menghadapi dilema dalam menentukan arah perkara. Menurutnya, terdapat pertanyaan mendasar mengenai apakah perkara tersebut berdiri sebagai kasus pencemaran nama baik semata atau memiliki keterkaitan dengan pembuktian keaslian ijazah yang selama ini menjadi perdebatan.

“Pembelaan para terdakwa maupun tuntutan publik membutuhkan kepastian hukum mengenai status ijazah tersebut,” katanya.

Rizal berpendapat bahwa polemik mengenai ijazah Joko Widodo belum selesai dan masih akan terus menjadi perhatian publik. Ia bahkan meyakini bahwa pada waktunya akan ada proses hukum yang secara langsung menguji keaslian dokumen yang dipersoalkan tersebut.

Di akhir pernyataannya, Rizal berharap Kejaksaan tetap berpegang pada prinsip-prinsip profesionalisme dan independensi dalam menjalankan tugas penegakan hukum.

“Ujian saat ini sangat serius. Semoga Kejaksaan tetap berpedang pada prinsip Satya Adhi Wicaksana dan Tri Krama Adhyaksa,” tutupnya.

MoneyTalk.id – Peristiwa pengusiran terhadap tiga pejabat kabinet Republik Indonesia dalam sebuah forum diskusi di lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang berujung ricuh dinilai sebagai fenomena yang perlu dicermati secara serius dalam kehidupan demokrasi nasional.

Praktisi Media Massa, Wakil Direktur Center for Advancement of Journalism (CAJ) PWI Pusat, sekaligus Executive Director HIAWATHA Institut, Benz Jono Hartono, menilai insiden tersebut tidak dapat dipandang sekadar sebagai kericuhan biasa, melainkan sebagai gejala politik yang mencerminkan semakin lebarnya jarak antara pemerintah dan kelompok masyarakat kritis, khususnya kalangan mahasiswa.

“Terlepas dari siapa yang benar dan siapa yang salah, kejadian tersebut sesungguhnya menggambarkan adanya persoalan yang lebih besar dalam kehidupan demokrasi Indonesia, yaitu semakin lebarnya jarak antara penguasa dan kelompok masyarakat kritis, khususnya kalangan mahasiswa,” kata Benz dalam keterangannya, Selasa (16/6/2026).

Menurutnya, sejak era pergerakan nasional hingga Reformasi 1998, mahasiswa selalu menempatkan diri sebagai kekuatan moral atau moral force yang berfungsi mengawasi jalannya kekuasaan. Kampus tidak hanya menjadi ruang akademik, tetapi juga ruang kritik terhadap berbagai kebijakan negara yang dianggap menyimpang dari kepentingan rakyat.

Benz mengingatkan bahwa dalam sejarah Indonesia, suara mahasiswa kerap menjadi alarm ketika negara dinilai berjalan ke arah yang keliru. Mahasiswa pernah menjadi bagian penting dalam dinamika perubahan politik nasional, mulai dari masa Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi 1998.

Karena itu, ketika mahasiswa menunjukkan sikap penolakan terhadap kehadiran pejabat negara di kampus, menurutnya hal tersebut tidak dapat semata-mata dipahami sebagai tindakan emosional, melainkan perlu dibaca sebagai gejala politik yang lebih luas.

Meski demikian, Benz menegaskan bahwa demokrasi juga membutuhkan ruang dialog yang sehat. Kampus sebagai pusat ilmu pengetahuan idealnya menjadi arena pertarungan gagasan, bukan sekadar pertarungan teriakan.

“Ketika forum diskusi gagal berlangsung karena salah satu pihak tidak diberi kesempatan menyampaikan pandangannya, maka yang hilang bukan hanya kesempatan berbicara, melainkan juga kesempatan menguji argumentasi secara ilmiah,” ujarnya.

Ia menambahkan, mahasiswa memiliki hak konstitusional untuk mengkritik, menolak, bahkan memprotes kebijakan pemerintah. Namun, kritik yang paling kuat adalah kritik yang mampu mengalahkan argumentasi lawan melalui data, analisis, dan pemikiran yang lebih unggul.

Di sisi lain, pemerintah juga diminta tidak mengabaikan pesan yang terkandung di balik peristiwa tersebut. Pengusiran pejabat negara di lingkungan kampus, menurut Benz, dapat dibaca sebagai indikasi menurunnya tingkat kepercayaan sebagian kalangan akademik terhadap pemerintah.

Ketidakpuasan terhadap berbagai isu seperti kebijakan ekonomi, penegakan hukum, demokrasi, pemberantasan korupsi, maupun persoalan sosial lainnya dinilai berpotensi menjadi faktor yang memicu resistensi tersebut.

“Sejarah menunjukkan bahwa setiap kali pemerintah gagal mendengar suara kritis dari kampus, maka ketegangan sosial akan terus membesar. Sebaliknya, ketika penguasa bersedia membuka ruang dialog yang jujur dan setara, maka konflik dapat berubah menjadi energi perbaikan bagi bangsa,” katanya.

Benz berharap peristiwa ricuh di UGM tidak berhenti sebagai berita sensasional yang hanya menjadi perdebatan di media sosial. Menurutnya, insiden tersebut harus menjadi momentum refleksi bersama bagi seluruh pihak.

Mahasiswa, lanjutnya, perlu memastikan semangat kritik tetap berada dalam koridor intelektual dan demokratis. Sementara pemerintah juga harus berani melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang menimbulkan ketidakpuasan publik.

“Demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi yang bebas dari konflik. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang mampu mengubah konflik menjadi dialog, mengubah perbedaan menjadi gagasan, dan mengubah kemarahan menjadi jalan menuju perbaikan,” tegasnya.

Ia mengingatkan, apabila kampus dan pemerintah sama-sama kehilangan kemampuan untuk berdialog, maka yang tersisa hanyalah kecurigaan.

“Dan ketika kecurigaan telah menggantikan dialog, maka demokrasi sesungguhnya sedang menghadapi ujian yang sangat serius,” pungkasnya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat sosial-politik Sutoyo Abadi menilai Indonesia tengah menghadapi ancaman serius akibat dominasi kekuatan kapitalis, oligarki, dan penguasaan sumber daya alam oleh kepentingan tertentu. Menurutnya, jika kondisi tersebut tidak segera dibenahi, kedaulatan negara berpotensi semakin melemah hingga mengancam masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam rilis yang diterima, Selasa (16/6/2026), Sutoyo menyebut proses penguasaan ekonomi dan sumber daya alam oleh kelompok oligarki telah berlangsung sejak pemerintahan sebelumnya. Ia menilai kekuatan ekonomi tertentu telah memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap arah kebijakan nasional.

Sutoyo juga menyoroti berbagai informasi yang beredar terkait keberadaan warga negara asing, khususnya asal China, di Indonesia. Menurutnya, terdapat kekhawatiran di sebagian masyarakat mengenai dampak jangka panjang migrasi dan investasi asing terhadap posisi masyarakat pribumi di masa mendatang.

Namun demikian, ia mengakui bahwa data-data resmi pemerintah mengenai jumlah warga negara asing, arus migrasi, hingga izin tinggal kerap menjadi rujukan utama negara. Di sisi lain, ia menilai masih terdapat kelompok masyarakat yang meragukan transparansi data tersebut karena dianggap dipengaruhi pertimbangan politik.

Lebih lanjut, Sutoyo mempertanyakan pengelolaan hasil sumber daya alam nasional yang menurutnya belum sepenuhnya memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan rakyat. Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa cabang-cabang produksi penting dan kekayaan alam harus dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Menurutnya, berbagai regulasi yang lahir setelah reformasi justru membuka ruang yang lebih besar bagi keterlibatan pihak swasta dan asing dalam pengelolaan sumber daya alam. Ia menilai kondisi tersebut menjadi salah satu faktor melemahnya kontrol negara terhadap aset-aset strategis nasional.

Sutoyo juga menyoroti harapan masyarakat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan langkah-langkah korektif dalam mengembalikan kedaulatan ekonomi nasional. Namun, menurutnya, hingga saat ini perubahan yang diharapkan belum terlihat secara signifikan karena kuatnya pengaruh kelompok kapitalis dan oligarki.

Selain itu, ia mengungkapkan kekhawatiran terhadap semakin meluasnya penguasaan lahan dan eksploitasi sumber daya alam di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua. Kondisi tersebut, kata dia, berpotensi memicu ketegangan sosial apabila tidak ditangani secara adil dan transparan.

“Rakyat berharap negara hadir untuk melindungi kepentingan nasional dan memastikan kekayaan alam Indonesia benar-benar digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Sutoyo mengingatkan pentingnya menjaga kedaulatan ekonomi, politik, dan sosial bangsa agar Indonesia tidak kehilangan kendali atas masa depannya sendiri. Ia menilai penguatan peran negara dalam pengelolaan sumber daya alam serta perlindungan terhadap kepentingan rakyat menjadi agenda yang tidak dapat ditunda.

Catatan Redaksi: Pernyataan dalam artikel ini merupakan pandangan dan opini narasumber. Sejumlah data dan klaim yang disampaikan belum disertai verifikasi dari sumber resmi maupun lembaga pemerintah terkait. Pemerintah melalui berbagai instansi seperti Direktorat Jenderal Imigrasi, Badan Pusat Statistik (BPS), dan kementerian terkait secara berkala merilis data resmi mengenai kependudukan, investasi, dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

MoneyTalk.id,Jakarta – Advokat sekaligus Ketua Umum Ternak Mulyono (Termul), Firdaus Oiwobo, melaporkan mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM), Tiyo Ardianto, ke Polres Tangerang Selatan pada 15/6/2026.

Firdaus menuding Tiyo telah menghina Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, ia juga menilai Tiyo telah menyebarkan fitnah dan melakukan penghasutan terkait program pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurut Firdaus, laporan tersebut didasarkan pada dugaan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Yang bersangkutan kami laporkan karena diduga telah melakukan penghasutan dan fitnah terhadap program SPPG serta menghina Presiden dan Wakil Presiden,” kata Firdaus dalam keterangannya.

Firdaus menyebut laporannya mengacu pada Pasal 263 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta Pasal 433 dan Pasal 434 KUHP. Namun, penentuan ada atau tidaknya unsur pidana dalam perkara tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan.

Ia berharap aparat kepolisian dapat segera menindaklanjuti laporan tersebut sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Sementara itu, hingga berita ini ditulis, belum diperoleh keterangan dari Tiyo Ardianto terkait laporan yang diajukan Firdaus Oiwobo. Pihak kepolisian juga belum memberikan penjelasan resmi mengenai perkembangan penanganan laporan tersebut.

MoneyTalk.id,Jakarta. Sejumlah mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) menggeruduk acara diskusi yang dihadiri sejumlah pejabat negara di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM, Sleman, DIY, Senin (16/6/2026) malam.

Dilihat dari cuplikan video yang beredar di media sosial, acara diskusi ‘Kopdar Bareng Mas Dar’ ini diisi oleh Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko. Acara itu bertemakan ‘Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia’.

Diskusi mulanya berjalan kondusif. Ketiga narasumber telah menyampaikan pendapatnya di atas panggung.

Namun, saat Budiman berbicara soal eks Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto yang menemukan alat pelacak di mobil, mahasiswa mulai menyalakan bunyi sirine dari pengeras suara. Budiman lantas menghentikan ucapannya, sementara para narasumber lainnya langsung melihat ke arah sumber suara tersebut.

Beberapa mahasiswa lantas masuk ke area diskusi dan naik ke atas panggung sambil meneriakkan “revolusi”. Mahasiswa juga meneriakkan “Satuan Penjilat Prabowo-Gibran”.

Para mahasiswa itu juga membentangkan spanduk bernada penolakan acara diskusi, mulai dari “UGM Menolak Pengkhianat Reformasi” hingga “UGM Menolak Penjilat Rezim”. Tak butuh waktu lama, panggung seketika dipenuhi oleh mahasiswa.

Petugas keamanan kampus dan pemandu acara meminta mahasiswa untuk turun dari panggung agar situasi kembali kondusif. Namun, mahasiswa menolaknya.

Dari bawah panggung, sempat terjadi pelemparan gelas air mineral hingga membuat para pejabat itu dievakuasi dari area diskusi. Sejak itu, Budiman tidak tampak lagi dari pantauan mahasiswa.

Para mahasiswa lantas mencari Budiman karena dianggap sebagai “pengkhianat reformasi”. Sementara puluhan hingga ratusan mahasiswa lain mengadang mobil tumpangan para pejabat di pintu timur keluar GIK.

“Budiman, mana Budiman!” teriak para mahasiswa.

“Katanya mau diskusi,” pekik mahasiswa lainnya.

“Kalau Budiman dan Sudaryono tidak mau keluar, kita enggak akan pergi!” seru mahasiswa lainnya.

Sementara itu, Nusron dan Sudaryono berusaha menuju mobilnya dengan pengawalan. Tapi, sebelum sampai pintu keluar, para mahasiswa berhasil membuat keduanya untuk duduk bersila di aspal dan berdialog bersama.

Setelah saling teriak mereda, salah seorang mahasiswa bertanya kepada Nusron soal ratusan ribu hektare lahan di Papua yang dialihfungsikan sehingga masyarakat tergusur. Ia menagih tanggungjawab Nusron sebagai menteri ATR/BPN.

“Ratusan ribu hektare habis. Siapa yang menentukan tata ruang itu? Bapak kan?” kata mahasiswa.

Nusron justru mengajak mahasiswa ke Papua untuk melihat kondisi di lapangan. Jawaban itu pun tak memuaskan mahasiswa, bahkan malah menyulut tensi mahasiswa.

“Sekarang gini, Mas, kalau Anda mengatakan saya menggusur Papua, kapan kamu mau tak ajak ke sana (Papua),” ujar Nusron.

Tak lama kemudian, Nusron dan Sudaryono bangkit dari duduknya dan menuju arah Bundaran UGM.

Para mahasiswa mencoba menghalau dengan water barrier. Namun, rombongan Nusron dan Sudaryono dengan pengawalannya tetap tembus.

Nusron dan Sudaryono pun berhasil meninggalkan lokasi dengan menumpang mobil patwal. Para mahasiswa sempat mengejar hingga ke arah barat bundaran UGM.

Ketua Serikat Mahasiswa UGM, Mesa, mengatakan para pejabat negara yang menjadi narasumber diskusi ini tidak layak membicarakan Pancasila selama pemerintah masih membungkam suara kritis rakyat.

“Selagi Indonesia masih membungkam suara rakyat, selama mereka menganggap kritik sebagai gangguan, selama mereka masih membuang-buang uang rakyat dengan program nirmanfaat,” kata Mesa kepada wartawan.

Sementara itu, Mesa menyebut Budiman Sudjatmiko sebagai simbol pengkhianat. Menurutnya, Budiman yang dulunya menentang ketidakadilan di rezim Soeharto, sekarang justru mengkhianati perjuangan rakyat.

“Persetan bicara bahwa pengentasan kemiskinan itu baik ketika orang-orang miskin justru dibunuh secara struktur, orang-orang miskin dibunuh secara ekonomi, dan orang-orang miskin justru dianggap dan diakui ketika per harinya hanya memiliki Rp 20 ribu. Di atas dari itu, mereka tidak diakui sebagai orang miskin,” tuturnya.

MoneyTalk.id – Pengamat kebangsaan Sutoyo Abadi menilai gelombang kritik dan perlawanan yang muncul dari kalangan mahasiswa merupakan dinamika yang tidak dapat dipandang remeh oleh kekuasaan. Menurutnya, semakin besar tekanan yang diterima suatu gerakan, semakin menunjukkan bahwa gerakan tersebut memiliki arti dan pengaruh yang signifikan.

Dalam rilis yang diterima pada Senin (15/6/2026), Sutoyo menyinggung perjuangan Tiyo Ardianto dan rekan-rekan mahasiswa yang belakangan menjadi sorotan publik. Ia mengutip petuah ahli strategi perang Tiongkok, Sun Tzu, yang menyatakan, “Jangan terlalu yakin bahwa musuh tidak akan datang, lebih baik bersiap-siap menyambutnya.”

Menurut Sutoyo, keberadaan lawan justru dapat menjadi tolok ukur untuk menilai kualitas perjuangan seseorang maupun kelompok. Lawan yang tangguh, katanya, mampu membangkitkan kemampuan terbaik yang dimiliki seseorang.

“Semakin besar lawan akan semakin besar pula nilai perjuangannya, sekalipun seandainya harus mengalami kekalahan,” ujarnya.

Ia menilai serangan yang diarahkan kepada aktivis mahasiswa menunjukkan bahwa mereka telah dianggap penting dan layak diperhitungkan. Karena itu, momentum tersebut harus dijadikan sarana pembuktian diri sekaligus membangkitkan semangat perjuangan.

Sutoyo juga mengingatkan bahwa kekuasaan yang merasa terdesak biasanya akan bereaksi lebih agresif, bahkan menggunakan berbagai cara untuk mempertahankan posisinya. Dalam kondisi demikian, menurutnya, kewaspadaan harus terus dijaga.

Ia mengingatkan bahwa tawaran perdamaian atau kompromi dari pihak yang sedang terdesak tidak selalu lahir dari niat baik. Dalam pandangannya, langkah tersebut bisa saja menjadi bagian dari strategi untuk meredam dan melemahkan gerakan yang sedang berkembang.

“Hanya mesti hati-hati dan waspada. Pada saat bersamaan sering ditawarkan perdamaian dan kompromi sebagai strategi penyesatan, seolah-olah akan memberi banyak ruang, padahal hasrat mereka tak terbatas dan pada akhirnya akan melucuti lawannya. Sangat rawan kalau perdamaian disertai amunisi angpau,” tegasnya.

Karena itu, Sutoyo secara khusus mengajak Tiyo dan mahasiswa lainnya untuk tetap konsisten memperjuangkan tuntutan yang mereka yakini mewakili kepentingan rakyat.

“Dalam kondisi seperti ini Tiyo dan kawan-kawan mahasiswa lainnya harus mengeraskan diri. Tidak ada peluang kompromi sebelum aspirasinya direspons dan diwujudkan untuk kepentingan rakyat yang diwakilinya,” katanya.

Menurutnya, kekuasaan yang selama ini merasa nyaman dan menganggap dirinya selalu benar akan mengalami kegagapan ketika menghadapi perlawanan yang muncul secara tiba-tiba dari kalangan mahasiswa dan rakyat.

Sutoyo kemudian mengutip pernyataan ahli strategi Tiongkok lainnya, Zhuge Liang atau Chuko Liang, yang menggambarkan situasi kekuasaan yang kehilangan kewaspadaan sebagai “burung pipit bersarang dalam tenda, atau seperti ikan berenang dalam wajan, mereka tidak akan bertahan lama.”

Lebih lanjut, ia menilai sejarah menunjukkan bahwa rezim yang semakin tiran ketika menghadapi kritik dan perlawanan cenderung melihat semua pihak sebagai musuh. Kondisi tersebut, menurutnya, dapat membuat penguasa kehilangan kepekaan terhadap realitas dan akhirnya dikuasai oleh ketakutan serta emosinya sendiri.

Dalam konteks perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan, Sutoyo berpandangan bahwa konflik tertentu justru dapat memiliki efek terapeutik atau menyembuhkan. Ia menilai konfrontasi menjadi pilihan ketika ruang kritik telah tertutup.

“Satu-satunya cara untuk menerobos rezim yang sudah menolak kritik adalah konfrontasi,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa sikap terlalu mudah mencari jalan damai dalam menghadapi ketidakadilan justru berpotensi memperpanjang persoalan. Menurutnya, berbagai bentuk kedzaliman, ketidakadilan, dan ancaman terhadap keselamatan negara harus dihadapi secara tegas.

Menutup pernyataannya, Sutoyo menegaskan bahwa dalam menghadapi pihak-pihak tertentu yang dianggap sebagai lawan politik yang nyata, diperlukan ketegasan sikap.

“Jangan naif terhadap musuh tertentu. Tidak boleh ada kompromi, tidak boleh ada jalan tengah,” tegasnya.

Ia juga mengutip pemikiran filsuf politik Jerman Carl Schmitt yang menyatakan bahwa kemampuan membedakan kawan dan lawan merupakan salah satu unsur penting dalam politik.

“Pemikiran politik dan naluri politik terbuka sendiri secara teori maupun praktis dalam kemampuan membedakan kawan dengan lawan. Poin-poin tinggi politik adalah sekaligus momen ketika musuh dalam kejelasan konkret dikenali sebagai musuh,” pungkasnya.

MoneyTalk, Bali  – Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua Umum Perkumpulan Pemilik Izin Khusus Senjata Api Bela Diri Indonesia (PERIKHSA), Bambang Soesatyo (Bamsoet), menyematkan ‘Wing Riders’ sekaligus mengapresiasi suksesnya touring perdana PERIKHSA Riders yang menempuh perjalanan dari Malang menuju Bali, dari tanggal 11-13 Juni 2026. Kegiatan yang diikuti para anggota PERIKHSA Riders dari berbagai daerah tersebut menjadi bukti bahwa komunitas pemilik izin khusus senjata api bela diri dapat tampil sebagai teladan dalam membangun budaya disiplin serta keselamatan berkendara. Bamsoet juga mengingatkan, jangan mudah terprovokasi dengan situasi yang ada. Jaga persatuan dan kesatuan. Utamakan kepentingan ekonomi rakyat. Misalnya, di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan pesatnya pertumbuhan sektor pariwisata nasional, kegiatan touring yang mengedepankan etika dan keselamatan berkendara menjadi pesan penting bahwa jalan raya harus menjadi ruang bersama yang aman bagi semua pihak.

“Touring perdana PERIKHSA Riders dari Malang ke Bali membuktikan bahwa komunitas pemilik izin khusus senjata api bela diri dapat menjadi contoh dalam menjunjung tinggi disiplin, tanggung jawab, dan keselamatan berkendara. Semangat brotherhood yang telah dibangun dalam perjalanan ini harus terus ditumbuhkembangkan,” ujar Bamsoet saat gala dinner dan penyematan ‘Wing Riders’ PERIKHSA Riders di Black Stone Beach Bali, Sabtu malam (13/6/26).

Hadir antara lain Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Al Habsy, Presiden PERIKHSA Riders Aldwin Rahadian, Presiden PERIKHSA 4×4 Malik Bawazier, Presiden PERIKHSA Cigar Charles Wicaksana, para anggota PERIKHSA Riders dan anggota Motor Besar Indonesia (MBI) Bali.

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menjelaskan, pemilihan Bali sebagai destinasi touring memiliki makna strategis. Ditengah kondisi geopolitik global yang tidak menentu, Bali tetap menunjukkan performa kuat sebagai lokomotif pariwisata nasional. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali sepanjang tahun 2025 mencapai sekitar 6,95 juta orang atau meningkat hampir 10 persen dibanding tahun sebelumnya.

“Bali adalah wajah Indonesia di mata dunia. Ketika komunitas-komunitas otomotif nasional hadir dengan membawa pesan ketertiban, persaudaraan dan nasionalisme, maka secara tidak langsung kita ikut menjaga citra positif Indonesia sebagai negara yang aman dan berbudaya,” jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Ikatan Motor Indonesia (IMI) dan Ketua Dewan Pembina PERIKHSA Riders ini menilai touring PERIKHSA Riders sangat cocok dengan program pemerintah yang mendorong penguatan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM. Kehadiran komunitas otomotif dalam berbagai destinasi wisata turut memberikan dampak ekonomi langsung bagi pelaku usaha lokal, mulai dari hotel, restoran, bengkel, pusat oleh-oleh, hingga pelaku UMKM yang tersebar di sepanjang jalur perjalanan. Efek berganda semacam ini menjadi salah satu alasan mengapa komunitas otomotif semakin dipandang sebagai bagian dari ekosistem ekonomi nasional.

“Setiap perjalanan komunitas otomotif yang dikelola secara baik akan menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Hotel terisi, rumah makan ramai, produk UMKM terjual, dan destinasi wisata semakin dikenal. Karena itu, touring yang tertib dan bertanggung jawab memiliki nilai sosial-ekonomi yang besar,” pungkas Bamsoet.