22 November 2026

News

MoneyTalk, Jakarta – Massa demonstran yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, masih bertahan di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, hingga Jumat (12/6/2026) petang.

Sementara itu, aparat gabungan dari kepolisian dan TNI tetap bersiaga di lokasi dengan membentuk barikade guna mencegah massa bergerak menuju kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Berdasarkan pantauan di lapangan, situasi aksi terpantau relatif kondusif meski ketegangan sempat terjadi sebelumnya. Massa yang tertahan di sekitar Plaza UOB terlihat berkumpul dan bergantian menjaga barisan sambil menyanyikan sejumlah lagu nasional.

Sejumlah peserta aksi menyatakan tidak akan membubarkan diri sebelum pemerintah memberikan respons terhadap tuntutan yang mereka sampaikan. Mereka mendesak pemerintah untuk mengakui adanya kesalahan dalam sejumlah kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat.

Dalam aksi tersebut, demonstran membawa lima tuntutan utama. Pertama, menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kedua, menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).

Selain itu, massa juga menuntut penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Tuntutan lainnya adalah menghentikan praktik militerisme di ranah sipil serta meminta Presiden Prabowo Subianto memberikan pengakuan atas kesalahan kebijakan pemerintah.

Sebelumnya, massa berencana menggelar aksi di kawasan Bundaran HI yang menjadi salah satu titik strategis di pusat ibu kota. Namun aparat kepolisian tidak mengizinkan massa memasuki area tersebut dengan pertimbangan bahwa Bundaran HI merupakan pusat aktivitas yang berpotensi mengalami gangguan apabila digunakan sebagai lokasi demonstrasi.

Untuk mengantisipasi pergerakan massa, aparat melakukan penyekatan di Jalan MH Thamrin, sekitar satu kilometer sebelum Bundaran HI. Upaya penghadangan tersebut sempat memicu ketegangan berupa aksi saling dorong antara demonstran dan petugas.

Untuk mengantisipasi pergerakan massa, aparat melakukan penyekatan di Jalan MH Thamrin, sekitar satu kilometer sebelum Bundaran HI. Upaya penghadangan tersebut sempat memicu ketegangan berupa aksi saling dorong antara demonstran dan petugas.

Bahkan, dalam insiden tersebut dilaporkan terjadi pelemparan sejumlah benda ke arah aparat yang berjaga. Meski demikian, hingga Jumat petang situasi secara umum masih dapat dikendalikan dan aparat tetap melakukan pengamanan di sekitar lokasi aksi.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak pemerintah terkait tuntutan yang disampaikan massa aksi.

MoneyTalk, Jakarta – Gerakan moral lintas agama yang tergabung dalam Siaga Bumi (Indonesia Bergerak Selamatkan Bumi) melakukan audiensi dengan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Jumhur Hidayat, di Gedung Kementerian Lingkungan Hidup, Kuningan, Jakarta, Jumat (12/6/2026). Pertemuan tersebut menghasilkan kesepahaman mengenai pentingnya pendekatan budaya dan persuasi religius dalam menghadapi ancaman krisis lingkungan yang kian mengkhawatirkan.

Dalam audiensi itu, Menteri Lingkungan Hidup didampingi Sekretaris Kementerian, sejumlah deputi, dan staf khusus. Sementara rombongan Siaga Bumi dipimpin Ketua Dewan Pengarah, Prof. Dr. Din Syamsuddin.

Pada kesempatan tersebut, Prof. Din Syamsuddin memaparkan perjalanan Siaga Bumi yang berdiri sejak 2015 sebagai gerakan moral umat beragama untuk menjaga kelestarian lingkungan. Menurutnya, gerakan ini merupakan bentuk kolaborasi lintas iman yang menghimpun berbagai unsur dalam Inter-Religious Council (IRC) Indonesia.

Keanggotaan IRC Indonesia mencakup Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi), Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin), serta kalangan akademisi dari sejumlah perguruan tinggi yang memiliki perhatian terhadap isu lingkungan, termasuk Universitas Nasional.

Dalam pemaparannya, Prof. Din menjelaskan bahwa Siaga Bumi telah menjalankan berbagai program konkret, salah satunya gerakan Eco Rumah Ibadah. Program tersebut berfokus pada penghijauan dan pengelolaan lingkungan di sekitar rumah ibadah, pengelolaan air secara berkelanjutan, serta pengurangan dan pengelolaan sampah.

“Siaga Bumi telah bergerak melalui berbagai program konkret, salah satunya adalah gerakan Eco Rumah Ibadah. Program ini berfokus pada pengasrian fisik dan lingkungan di sekitar rumah-rumah ibadah, manajemen air yang berkelanjutan, serta manajemen sampah,” ujar Prof. Din Syamsuddin.

Menanggapi paparan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyampaikan apresiasi atas konsistensi dan kontribusi Siaga Bumi dalam membangun kesadaran ekologis di tengah masyarakat.

Menurut Jumhur, Kementerian Lingkungan Hidup saat ini tengah menyiapkan agenda besar bertajuk “Pertaubatan Nasional Ekologis”. Program tersebut mencakup berbagai langkah strategis, mulai dari gerakan reforestasi melalui penanaman dua miliar pohon hingga pendataan dan pengawasan terhadap industri-industri yang dinilai berpotensi merusak lingkungan.

Jumhur menilai isu lingkungan memiliki kekuatan untuk menyatukan berbagai elemen masyarakat yang berbeda latar belakang.

“Semua pihak yang beragam—lintas agama, lintas negara, lintas profesi, dan lintas keahlian—kini dapat bersatu karena sama-sama merasa memiliki tanggung jawab moral pada isu lingkungan hidup. Kami di Kementerian LH sangat merasa perlu adanya rekayasa sosial dan persuasi religius untuk mempengaruhi sekaligus mengubah perilaku masyarakat terhadap lingkungan,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak juga sepakat bahwa akar persoalan krisis ekologis tidak hanya terletak pada aspek teknis, tetapi juga berkaitan erat dengan budaya dan pola hidup masyarakat. Karena itu, diperlukan upaya pembudayaan baru yang dilakukan secara berkelanjutan melalui edukasi, keteladanan, dan gerakan sosial yang melibatkan seluruh elemen bangsa.

Sebagai tindak lanjut dari audiensi tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Siaga Bumi berkomitmen memperkuat kerja sama serta membangun sinergi nyata dalam upaya penyelamatan dan pemuliaan lingkungan hidup di Indonesia.

MoneyTalk, Jakarta – Pengacara Habib Rizieq Shihab (HRS), Aziz Yanuar, menegaskan bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk membela diri, mempertahankan hak, dan menolak segala bentuk kezaliman.

Pernyataan tersebut disampaikan Aziz dengan mengutip sebuah hadis riwayat Muslim tentang seorang pria yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW mengenai sikap yang harus diambil ketika ada orang yang hendak merampas hartanya.

Dalam hadis tersebut, Nabi Muhammad SAW menjawab agar seseorang tidak menyerahkan hartanya kepada perampas. Ketika ditanya bagaimana jika perampas itu memerangi dirinya, Nabi memerintahkan untuk melawannya. Bahkan ketika ditanyakan kemungkinan terbunuh dalam perlawanan tersebut, Nabi menyebut orang yang terbunuh saat mempertahankan hartanya sebagai syahid.

“Rasulullah tidak bertanya apakah harta yang dirampas itu banyak atau sedikit. Beliau langsung memerintahkan untuk tidak menyerahkannya kepada perampas,” ujar Aziz dalam keterangannya, Sabtu (13/6/2026).

Menurut Aziz, hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak mengajarkan sikap tunduk terhadap kezaliman atau membiarkan hak-hak seseorang dirampas begitu saja. Ia menilai ajaran Islam justru membangkitkan keberanian, kehormatan, dan harga diri umat dalam menghadapi ketidakadilan.

Aziz juga mengkritik pandangan yang menurutnya terlalu menekankan sikap pasrah tanpa perlawanan terhadap tindakan zalim. Ia berpendapat bahwa narasi yang hanya mengajak bersabar ketika hak dirampas tanpa upaya pembelaan tidak sejalan dengan semangat yang diajarkan dalam hadis tersebut.

“Islam mengajarkan bahwa kehormatan, keadilan, dan izzah harus dijaga. Umat tidak boleh membiarkan dirinya hidup di bawah kezaliman secara terus-menerus,” katanya.

Lebih lanjut, Aziz menegaskan bahwa Islam mengajarkan keseimbangan antara kelembutan, kasih sayang, dan ketegasan. Menurutnya, masing-masing memiliki tempat yang tepat dalam kehidupan.

Ia mengutip sebuah prinsip yang menurutnya penting untuk dipahami umat, yakni bahwa kekuatan yang digunakan tidak pada tempatnya dapat berubah menjadi kezaliman, sedangkan kasih sayang yang ditempatkan secara keliru dapat berujung pada kehinaan.

“Islam mengajarkan bahwa kelembutan, kasih sayang, dan kekuatan ada pada tempatnya masing-masing. Kekuatan yang tidak pada tempatnya adalah kezaliman, sementara kasih sayang yang tidak pada tempatnya adalah kehinaan,” tegasnya.

Pernyataan Aziz tersebut menjadi bagian dari pandangannya mengenai pentingnya keberanian umat Islam dalam mempertahankan hak, kehormatan, dan menolak berbagai bentuk ketidakadilan yang terjadi di tengah masyarakat.

MoneyTalk, Bekasi – Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Dr. Ir. H. Afriansyah Noor, M.Si., IPU, mengingatkan para lulusan perguruan tinggi bahwa masa depan dunia kerja di era transformasi digital tidak lagi hanya menilai seseorang berdasarkan gelar akademik, tetapi lebih menekankan pada kemampuan nyata, kompetensi, dan karakter yang dimiliki.

Pesan tersebut disampaikan Afriansyah Noor saat memberikan sambutan dan kuliah umum dalam Wisuda ke-47 Universitas Muhammadiyah Indonesia (UM Indonesia) yang diselenggarakan di Gedung Suyati, Bekasi, dengan tema “Sarjana Cakap dan Karakter Unggul: Kunci Menghadapi Transformasi Ketenagakerjaan di Era Digital.”

Di hadapan para wisudawan, orang tua, sivitas akademika, serta tamu undangan, Afriansyah Noor menegaskan bahwa perubahan dunia kerja akibat perkembangan teknologi, otomatisasi, dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah mengubah cara industri mencari dan menilai talenta. Oleh karena itu, lulusan perguruan tinggi tidak cukup hanya mengandalkan ijazah, tetapi harus mampu menunjukkan kompetensi, keterampilan yang relevan, serta karakter yang kuat.

“Masa depan dunia kerja tidak lagi hanya bertanya ‘Apa ijazahmu?’, tetapi ‘Apa kompetensimu?’. Keahlian yang spesifik dan teruji menjadi paspor daya saing global,” tegas Afriansyah Noor, Sabtu (13/6/2026)

Menurutnya, transformasi teknologi memberikan tantangan sekaligus peluang besar bagi generasi muda Indonesia. Perusahaan masa kini semakin membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan berpikir kritis, mampu memecahkan masalah, kreatif, adaptif terhadap perubahan, serta memiliki semangat untuk terus belajar sepanjang hayat.

Dalam paparannya, Afriansyah menyampaikan bahwa kondisi ketenagakerjaan Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2026, jumlah penduduk bekerja mencapai 147,67 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka yang turun menjadi 4,68 persen.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan besar dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompetitif, antara lain kesenjangan keterampilan (skill gap), ketidaksesuaian antara dunia pendidikan dengan kebutuhan industri (mismatch), serta disrupsi akibat otomatisasi dan kecerdasan buatan yang berpotensi mengubah berbagai jenis pekerjaan di masa depan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan RI terus memperkuat sejumlah program strategis, seperti pengembangan pelatihan vokasi yang berbasis link and match dengan kebutuhan industri, pengembangan Talent & Innovation Hub sebagai ruang kolaborasi dalam pengembangan talenta dan inovasi, peningkatan produktivitas melalui Labor Productivity Clinics, serta pelatihan dan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas guna menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih inklusif.

Program-program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bahwa lulusan perguruan tinggi dan generasi muda Indonesia memiliki akses terhadap pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini maupun masa depan.

Afriansyah juga mengajak para wisudawan UM Indonesia untuk menjadikan kelulusan bukan sebagai akhir dari proses belajar, melainkan awal untuk terus meningkatkan kualitas diri dalam menghadapi persaingan global.

“Perkembangan teknologi tidak dapat kita hentikan. Yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri menjadi manusia yang adaptif, memiliki karakter yang kuat, dan terus meningkatkan kompetensi agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” ujarnya.

Pelaksanaan Wisuda ke-47 UM Indonesia menjadi momentum penting dalam mencetak generasi yang siap menghadapi perubahan zaman. Sebagai institusi pendidikan tinggi, UM Indonesia berkomitmen untuk terus melahirkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, kompetensi, serta kemampuan untuk berkontribusi di tengah perkembangan dunia yang semakin dinamis.

Melalui penguatan kualitas pendidikan, kolaborasi dengan pemerintah, dunia usaha, dan dunia industri, UM Indonesia berupaya menjembatani kebutuhan antara pendidikan tinggi dan dunia kerja agar para lulusan memiliki daya saing di tingkat nasional maupun global.

Wisuda bukan hanya menjadi seremoni akademik, melainkan titik awal pengabdian para lulusan kepada masyarakat. Dengan bekal ilmu pengetahuan, nilai-nilai keislaman, karakter yang unggul, serta kompetensi yang terus diasah, lulusan UM Indonesia diharapkan mampu menjadi agen perubahan, pencipta inovasi, dan pemimpin masa depan Indonesia.

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat geopolitik sekaligus wartawan senior Hendrajit mempertanyakan wacana Reformasi Jilid II yang belakangan kembali bergulir. Menurutnya, sebelum berbicara tentang reformasi lanjutan, perlu ada evaluasi mendasar terhadap arah dan hasil Reformasi 1998.

“Terus terang kalau belakangan ini bergulir wacana Reformasi Jilid II, saya jadi penasaran apa yang salah dari Reformasi Jilid I. Dan bagaimana membahasakannya secara sederhana sehingga orang awam nyambung,” kata Hendrajit, Jumat (12/6/2026).

Dalam pandangannya, para eksponen reformasi 1998 memang dapat diibaratkan sebagai Daud yang berhadapan dengan Goliat. Namun, persoalannya terletak pada siapa sebenarnya sosok Goliat yang saat itu dilawan.

Menurut Hendrajit, jatuhnya Presiden Soeharto pada 1998 merupakan keniscayaan sejarah yang telah diperkirakan banyak kalangan sejak bertahun-tahun sebelumnya. Karena itu, Soeharto yang berada di puncak kekuasaan dipandang sebagai satu-satunya pihak yang harus dijatuhkan.

“Tragedinya adalah, ada struktur kekuasaan tersembunyi dan tak kasat mata berupa konglomerasi multinasional yang didukung negara-negara besar yang diam-diam sedang menumbalkan Soeharto sebagai Goliat yang tampak muka dan harus dihantam,” ujarnya.

Ia menilai, ketika perhatian publik terfokus pada figur yang terlihat di panggung kekuasaan, terdapat kekuatan lain yang bekerja di balik layar dan luput dari perhatian.

“Sementara Goliat tampak belakang tak tampil di panggung. Tapi bermain secara aktif di koridor-koridor kanan dan kiri panggung,” katanya.

Hendrajit kemudian mengibaratkan bahwa setelah “Goliat yang tampak” berhasil dikalahkan, muncul kekuatan baru yang justru mengambil alih panggung dengan arsitektur kekuasaan, metode, dan teknologi yang berbeda.

Menurutnya, para pelaku reformasi saat itu mengira telah memenangkan sebuah revolusi. Namun dalam perkembangannya, agenda perubahan yang semula bersifat revolusioner bergeser menjadi reformasi yang justru mengubah arah perjuangan.

“Begitu Goliat tampak muka tumpas, Daud mengira yang bersorak dan mengelu-elukan kemenangan itu adalah musuh-musuh Goliat. Padahal yang mengelu-elukan kemenangan Daud atas Goliat itu ilusi,” katanya.

Ia berpendapat bahwa reformasi pada akhirnya gagal membangun persekutuan strategis antara negara dan kekuatan-kekuatan sosial yang selama Orde Baru berada di pinggiran kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Menurut Hendrajit, dalam skema yang ideal, negara semestinya menjadi mitra bagi unsur-unsur pembebasan nasional. Namun yang terjadi justru sebaliknya, yakni pelemahan berbagai instrumen yang seharusnya dapat menjadi sarana pemberdayaan rakyat.

“Bahkan akhirnya, Daud yang menyangka Goliat sudah mati, dengan senang hati melumpuhkan sarana-sarana pembebasan rakyat yang ironisnya justru dengan menggunakan demokrasi,” ujarnya.

Atas dasar itu, Hendrajit mempertanyakan kembali munculnya wacana Reformasi Jilid II. Ia menilai para tokoh reformasi seharusnya lebih dulu melakukan introspeksi terhadap perjalanan reformasi selama hampir tiga dekade terakhir.

“Kenapa yang semula mau menggulingkan Soeharto atas dasar skema revolusi kok berbelok jadi reformasi?” tanyanya.

Ia bahkan menyebut para pelaku reformasi perlu berani mengakui kemungkinan telah terjebak dalam skenario yang tidak mereka sadari.

“Akui saja dengan jiwa besar bahwa Daud telah masuk perangkap Operasi Bendera Palsu yang dilancarkan Goliat,” katanya.

Di akhir pernyataannya, Hendrajit melontarkan pertanyaan kritis mengenai arah Reformasi Jilid II yang kini mulai didengungkan sejumlah kalangan.

“Pertanyaan pentingnya, apakah Reformasi Jilid II untuk mengoreksi dan melakukan pertobatan atas kesalahan masa lalu? Atau justru ingin melanjutkan kembali skema Reformasi Jilid I yang sekarang lagi semrawut dan sekarat, malah mau dihidupkan kembali sehingga jadi segar bugar?” sindirnya.

Ia menegaskan, apabila tujuan utamanya adalah meluruskan arah perubahan dalam kerangka revolusi nasional, maka penggunaan istilah Reformasi Jilid II justru perlu dipertanyakan kembali.

“Kalau memang didasari gagasan untuk meluruskan reformasi dalam skema revolusi, apa maksudnya dengan menggunakan jargon Reformasi Jilid II?” tandasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mempercepat upaya penanganan persoalan sampah di Gili Trawangan, Nusa Tenggara Barat (NTB). Saat ini, tiga unit insinerator yang telah diadakan KKP masih menunggu penyelesaian proses perizinan sebelum dapat dioperasikan secara penuh.

Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP, Ahmad Aris, mengatakan, keberadaan insinerator tersebut menjadi salah satu solusi untuk mengatasi persoalan sampah yang selama ini membebani kawasan wisata sekaligus kawasan konservasi perairan tersebut.

Menurutnya, Gili Trawangan merupakan salah satu kawasan konservasi perairan yang dikelola KKP dan setiap tahunnya diperkirakan dikunjungi sekitar 810 ribu wisatawan. Tingginya aktivitas masyarakat dan sektor pariwisata berdampak pada meningkatnya volume sampah yang harus ditangani setiap hari.

“Saat ini Gili Trawangan menghadapi permasalahan serius dalam pengelolaan sampah. Diperkirakan sekitar 175 ribu ton sampah tertumpuk di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Gili Trawangan dan belum dapat dikelola secara optimal karena keterbatasan alat pengolah sampah,” ujar Ahmad Aris dalam pernyataan kepada wartawan, Kamis (10/6/2026).

Ia menjelaskan, timbunan sampah tersebut terus bertambah sekitar 17 hingga 20 ton per hari yang berasal dari aktivitas masyarakat maupun sektor pariwisata. Kondisi ini menimbulkan berbagai dampak lingkungan, terutama terhadap ekosistem laut.

Dampak yang muncul antara lain meningkatnya kandungan bakteri E. coli di kawasan pesisir akibat residu sampah yang menumpuk. Selain itu, pertumbuhan alga juga ditemukan di zona inti kawasan konservasi perairan Gili Trawangan. Tumpukan sampah di TPST bahkan menimbulkan bau menyengat yang mengganggu kenyamanan masyarakat dan wisatawan.

“Karena itu diperlukan penerapan teknologi dan langkah konkret dalam penanganan sampah di Gili Trawangan agar dampak lingkungan dapat diminimalkan,” katanya.

Sebagai bagian dari solusi, KKP telah melakukan pengadaan tiga unit insinerator pada akhir tahun 2025. Teknologi tersebut dirancang untuk membantu mengurangi volume sampah secara signifikan dengan kapasitas pembakaran mencapai sekitar 10 hingga 20 ton sampah per hari.

Namun demikian, ketiga unit insinerator tersebut belum dapat langsung dioperasikan karena masih harus memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku.

“Saat ini seluruh insinerator telah melalui tahap uji emisi. Sesuai regulasi dari Kementerian Lingkungan Hidup, setiap insinerator wajib melewati sejumlah tahapan perizinan hingga memperoleh Sertifikat Laik Operasi (SLO),” jelas Ahmad Aris.

Ia menegaskan, KKP tengah melakukan berbagai langkah untuk memenuhi seluruh persyaratan yang dibutuhkan sehingga insinerator dapat segera difungsikan secara optimal.

Dengan beroperasinya ketiga unit insinerator tersebut, diharapkan persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan utama di Gili Trawangan dapat segera teratasi, sekaligus menjaga kualitas lingkungan dan ekosistem laut di kawasan konservasi yang menjadi salah satu destinasi wisata unggulan Indonesia tersebut.

MoneyTalk, Jakarta –  Pemerhati Politik dan Kebangsaan, Rizal Fadhillah, menyerukan perlunya “Reformasi Jilid II” sebagai jalan perubahan mendasar bagi Indonesia. Dalam pernyataan tertulis yang diterima pada Kamis (11/6/2026), Rizal menilai kondisi bangsa saat ini memiliki kemiripan dengan situasi menjelang Reformasi 1998.

Menurut Rizal, Reformasi 1998 lahir dari perlawanan mahasiswa dan elemen masyarakat terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dominasi militer dalam kehidupan sipil, krisis ekonomi, serta lemahnya fungsi pengawasan parlemen. Ia menilai berbagai persoalan tersebut kembali muncul dalam bentuk yang berbeda pada masa sekarang.

Dalam pernyataannya, Rizal mengkritik keras kondisi pemerintahan dan tata kelola negara yang menurutnya mengalami kemunduran. Ia menuding praktik korupsi telah merambah berbagai tingkatan birokrasi dan penyelenggara negara, sementara lembaga penegak hukum dinilai belum mampu memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi.

Selain itu, Rizal juga menyoroti peran institusi kepolisian yang menurutnya semakin dominan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menganggap kondisi tersebut telah menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat terkait keseimbangan kekuasaan dan fungsi pengawasan terhadap aparat negara.

Di bidang ekonomi, Rizal menilai masyarakat masih menghadapi berbagai kesulitan, mulai dari melemahnya daya beli hingga meningkatnya kesenjangan sosial. Ia berpendapat bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Tak hanya itu, Rizal juga melontarkan kritik tajam terhadap lembaga legislatif dan partai politik. Menurutnya, fungsi pengawasan parlemen terhadap pemerintah semakin melemah sehingga tidak mampu menjalankan peran kontrol secara efektif.

Dalam pernyataannya, Rizal menyebut Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, sebagai pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban atas berbagai persoalan yang terjadi selama masa pemerintahannya. Ia juga menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan kelanjutan dari kebijakan era sebelumnya.

Karena itu, Rizal mengusulkan agenda yang ia sebut sebagai “Reformasi Jilid II”, yang menurutnya harus diwujudkan melalui gerakan rakyat untuk mendorong perubahan politik secara menyeluruh. Dalam konteks tersebut, ia menyampaikan tuntutan agar dilakukan proses hukum terhadap Jokowi serta pemakzulan terhadap Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Perubahan hanya bisa dilakukan melalui reformasi yang digerakkan rakyat. Rakyat harus merebut kembali kedaulatan yang menurutnya telah dikuasai oligarki,” demikian salah satu poin pernyataan Rizal.

Catatan Redaksi: Pernyataan di atas merupakan pandangan dan opini narasumber. Proses pemakzulan presiden dan wakil presiden di Indonesia diatur dalam konstitusi dan hanya dapat dilakukan melalui mekanisme hukum serta ketatanegaraan sebagaimana diatur dalam UUD 1945..

MoneyTalk, Jakarta  – Menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 tahun 2026, Gus Aam Wahib Wahab menyampaikan seruan agar NU kembali kepada jati diri perjuangannya sebagai organisasi yang menegakkan kebenaran dan keadilan atau yang disebut sebagai perjuangan Ashabul Haq Wal Adl.

Dalam tulisan yang berjudul “Kembalikan NU ke Perjuangan Ashabul Haq Wal Adl: Menjaga Marwah dan Martabat Jam’iyah, Menegakkan Kebenaran dan Keadilan”, Gus Aam menegaskan bahwa NU bukan sekadar organisasi kemasyarakatan biasa, melainkan warisan perjuangan para ulama yang lahir untuk menjaga agama, membela umat, serta mengawal perjalanan bangsa dan negara.

Menurutnya, perjalanan panjang NU selama hampir satu abad telah melahirkan banyak ulama, pejuang kemerdekaan, pemimpin bangsa, serta jutaan kader yang mengabdikan diri bagi agama dan negara. Namun, ia menilai setiap generasi memiliki tantangan tersendiri sehingga kritik dan evaluasi menjadi bagian penting dalam menjaga organisasi tetap berada di jalur perjuangan para pendirinya.

“Muktamar ke-35 harus menjadi momentum muhasabah, rekonsiliasi, dan konsolidasi untuk memastikan NU tetap berjalan sesuai cita-cita para muassis,” ujar Gus Aam kepada Jakartasatu.com pada Kamis 11/6/2026.

Tujuh Agenda Besar

Dalam pandangannya, terdapat tujuh agenda besar yang perlu menjadi perhatian warga nahdliyin menjelang Muktamar 2026.

Pertama, mengembalikan NU kepada perjuangan Ashabul Haq Wal Adl sebagai fondasi moral organisasi. Menurutnya, NU harus tetap menjadi kekuatan yang membela rakyat ketika terjadi ketidakadilan serta berani menyampaikan kritik konstruktif terhadap berbagai kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat.

Kedua, mengembalikan NU kepada Khittah 1926. Ia menegaskan bahwa Khittah bukan sekadar slogan, melainkan landasan berpikir, bersikap, dan bertindak yang berakar pada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah.

Ketiga, menghidupkan kembali semangat khidmah atau pengabdian. Gus Aam menekankan bahwa NU dibangun bukan untuk mengejar jabatan dan kekuasaan, melainkan untuk melayani umat dan memperjuangkan kemaslahatan masyarakat.

Keempat, mengkaji kembali penerapan sistem Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) dalam pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU. Menurutnya, sistem tersebut dinilai lebih sesuai dengan tradisi keulamaan dan berpotensi mengurangi polarisasi internal organisasi.

Kelima, menetapkan kriteria yang jelas bagi calon Rais Aam dan Ketua Umum PBNU, dengan menitikberatkan pada kapasitas keilmuan, integritas moral, pengalaman organisasi, dan rekam jejak pengabdian.

Keenam, membentuk Dewan Etik PBNU yang terdiri dari para dzuriyah pendiri, masyayikh, dan tokoh senior NU untuk menjaga marwah organisasi, memberikan nasihat kepada pimpinan, serta menjadi penengah dalam berbagai persoalan internal.

Ketujuh, melakukan reformasi struktur PBNU agar lebih adaptif terhadap tantangan zaman, termasuk penguatan sektor ekonomi umat, pendidikan, teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI), ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, lingkungan hidup, hingga diplomasi internasional.

Momentum Menentukan Arah NU

Gus Aam menegaskan bahwa Muktamar NU 2026 tidak boleh hanya dipahami sebagai forum pergantian kepemimpinan. Menurutnya, forum tertinggi organisasi tersebut harus dimanfaatkan untuk menyusun agenda besar NU dalam jangka panjang, termasuk visi 25 hingga 50 tahun ke depan.

“NU terlalu besar untuk dipertaruhkan oleh kepentingan sesaat. NU adalah milik umat, warisan para ulama, benteng kebangsaan, dan harapan jutaan warga nahdliyin,” katanya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga NU sebagai organisasi yang tetap berdiri di atas prinsip kebenaran, keadilan, moderasi, dan pengabdian kepada umat.

Harapan ke Depan

Pada bagian penutup, Gus Aam menyatakan bahwa upaya mengembalikan NU kepada perjuangan Ashabul Haq Wal Adl bukanlah langkah untuk kembali ke masa lalu, melainkan menghidupkan kembali nilai-nilai luhur para pendiri agar tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman.

Ia berharap NU dapat terus menjadi penjaga moral bangsa, pembela rakyat kecil, sekaligus kekuatan peradaban Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil alamin).

“NU harus kembali menjadi organisasi yang seluruh gerak dan langkahnya didasarkan pada niat khidmah lillahi ta’ala serta tegak di atas kebenaran dan keadilan,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Analis Geopolitik Hendrajit menyoroti informasi yang disampaikan analis politik dan mantan Duta Besar RI untuk Tunisia, Prof. Ikrar Nusa Bhakti, terkait tidak dilibatkannya sejumlah Duta Besar Republik Indonesia dalam pertemuan resmi Presiden Prabowo Subianto saat melakukan kunjungan ke luar negeri.

Dalam rilis yang diterima redaksi, Kamis (11/6/2026), Hendrajit mengutip pernyataan Ikrar Nusa Bhakti yang dibaca dari berbagai sumber media-media

Menurut Hendrajit, informasi tersebut menarik dicermati karena menyangkut tata kelola diplomasi negara dan efektivitas tindak lanjut kerja sama internasional yang dihasilkan dari pertemuan tingkat tinggi.

Dalam bacaan Hendrajit di media-media, Ikrar mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang diperolehnya dari kalangan diplomat, terdapat beberapa kunjungan Presiden ke luar negeri yang tidak melibatkan duta besar RI setempat dalam pertemuan dengan kepala negara atau pimpinan pemerintahan.

Salah satu contoh yang disebut Ikrar adalah kunjungan Presiden Prabowo ke Jepang. Menurut Ikrar, Duta Besar RI untuk Jepang, Kartini Sjahrir, tidak ikut dalam sejumlah pertemuan penting Presiden dengan pimpinan Jepang.

“Duta besar kita di Tokyo, Ibu Kartini Sjahrir, itu juga tidak diikutsertakan dalam pertemuan-pertemuan dengan pimpinan di Jepang,” ujar Ikrar sebagaimana dikutip Hendrajit.

Ikrar juga mengungkapkan bahwa sejumlah figur dari lingkaran dekat Presiden justru disebut hadir dalam pertemuan tersebut.

Menanggapi hal itu, Hendrajit menilai keberadaan duta besar dalam diplomasi tingkat tinggi memiliki arti strategis karena mereka merupakan perpanjangan tangan negara yang bertanggung jawab melakukan tindak lanjut terhadap berbagai kesepakatan bilateral.

Ia mengutip penjelasan Ikrar yang menyebut tugas duta besar bukan sekadar mewakili negara secara simbolis, tetapi juga memastikan hasil pembicaraan antar pemimpin negara dapat diterjemahkan menjadi program kerja sama yang konkret.

“Yang namanya duta besar itu bukan cuma wakil negara, tapi dia adalah orang yang nanti mem-follow up hasil pertemuan yang terjadi antara presiden dengan presiden ataupun menteri dengan menteri,” kata Ikrar dalam tayangan tersebut.

Menurut Hendrajit, jika informasi tersebut benar, maka penting bagi publik untuk memperoleh penjelasan mengenai pola pendampingan Presiden dalam kunjungan kenegaraan serta mekanisme koordinasi antara Istana, Kementerian Luar Negeri, dan perwakilan RI di luar negeri.

“Yang disampaikan Prof Ikrar Nusa Bakti bahwa dubes kita di Jepang, Kartini Sjahrir tidak diikutkan dalam pertemuan strategis Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Jepang, saya kira menarik dari sudut pandang bang Ikrar sebagai mantan duta besar yang memandang hal ini sebagai hal yang tidak lazim dalam dunia diplomatik,” jelas Hendrajit.

“Saya cuma mau mengisi celah yang luput dari amatan bang Ikrar. Kenapa dan bagaimana mungkin itu sampai bisa terjadi? tambahnya.

“Bang Ikrar sebagai mantan dubes Tunisia era Jokowi, lebih melihat suasana yang terjadi di panggung. Tapi bagaimana yang sesungguhnya terjadi di koridor sebelah kiri dan kanan panggung sehingga dubes kita yang kebetulan adik kandung Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan dan isteri mendiang ekonom kondang Dr Sjahrir, sampai nggak diajak rapat strategis Indonesia-Jepang?,” papar Hendrajit.

Hingga berita ini diturunkan, Kemlu dan Istana belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan tersebut.

MoneyTalk, Jakarta –  Pemrakarsa 98 Resolution Network sekaligus mantan Komandan Relawan TKN Prabowo-Gibran, Haris Rusly Moti, menilai Indonesia saat ini tengah menghadapi apa yang ia sebut sebagai upaya destabilisasi yang berlangsung secara terkoordinasi.

Dalam pernyataannya yang dirilis pada Rabu (10/6/2026), Haris menyebut gejolak pasar saham dan pelemahan nilai tukar rupiah tidak dapat dipandang semata sebagai fenomena ekonomi biasa.

“Menurut kami, kita sedang menghadapi sebuah peperangan (warfare) yang dilancarkan secara senyap dan samar. Kami menilai gejolak IHSG dan pelemahan nilai tukar rupiah sebagai sebuah serangan destabilisasi terkoordinasi,” ujar Haris.

Ia menilai sejumlah narasi yang beredar di ruang publik, seperti “sale Indonesia”, “1998 redux”, “buang rupiah”, hingga “Indonesia gelap”, merupakan bagian dari kampanye yang bertujuan menggerus kepercayaan publik dan pasar terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Haris, kampanye tersebut diarahkan untuk mendorong depresiasi rupiah, melemahkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), memicu pelarian modal, serta menekan cadangan devisa nasional.

“Mereka terobsesi mendaur ulang peristiwa Reformasi 1998 dengan memicu gejolak politik melalui rekayasa guncangan ekonomi,” katanya.

Meski demikian, Haris meyakini situasi saat ini berbeda jauh dibandingkan kondisi menjelang krisis 1998. Ia berpendapat perubahan peta geopolitik global telah mengubah lanskap ekonomi dan politik internasional.

Menurutnya, jika pada 1998 dunia masih berada dalam tatanan unipolar dengan dominasi Amerika Serikat dan lembaga-lembaga multilateral seperti IMF, World Bank, serta WTO, maka saat ini dunia telah bergerak ke arah multipolar.

Dalam pandangannya, terdapat tiga poros kekuatan yang merasa dirugikan oleh kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo dan diduga berada di balik kampanye destabilisasi tersebut.

“Menurut kami oligarki serakahnomic nasional sangat dirugikan oleh kebijakan Presiden Prabowo. Selain itu ada poros korporasi dan aktor multinasional. Berikutnya, sudah menjadi rahasia umum, salah satu negara tetangga kita yang hidup dari penampungan uang kotor hasil perampokan kekayaan dan sumber daya alam Indonesia,” ujar Haris.

Ia menambahkan bahwa sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan kelompok-kelompok tersebut antara lain pembentukan Danantara, kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) sumber daya alam yang wajib ditempatkan di dalam negeri selama satu tahun, penyitaan lahan melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), program swasembada pangan, serta langkah pemberantasan korupsi dan penyitaan aset hasil tindak pidana.

Haris juga menilai berbagai kebijakan tersebut kerap mendapat kritik dan narasi negatif dari pihak-pihak yang merasa kepentingannya terganggu.

“Ketika Presiden Prabowo membentuk Danantara untuk memperkuat BUMN, mereka mengintriknya sebagai kapitalisme negara. Ketika Presiden mengamankan kekayaan dan sumber daya alam melalui kebijakan DHE, mereka menyebutnya sebagai kebijakan yang mendistorsi pasar,” katanya.

Ia juga menyinggung kebijakan efisiensi dan realokasi APBN untuk program-program sosial seperti pembangunan sekolah rakyat, program makan bergizi gratis, pembangunan kampung nelayan, hingga subsidi pupuk yang menurutnya sering dipersepsikan secara negatif oleh kelompok tertentu.

Dalam kesempatan itu, Haris mengimbau kalangan mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil agar mencermati situasi secara lebih komprehensif.

“Para pengkritik pemerintah dan kelompok gerakan mahasiswa yang jujur dan independen perlu mencermati secara jernih situasi saat ini. Jangan terlalu lugu dan polos dalam menilai keadaan seakan semuanya semata-mata merupakan respons alamiah pasar atau akibat persoalan fiskal dan moneter,” ujarnya.

Meski memberikan dukungan terhadap arah kebijakan pemerintah, Haris mengakui masih terdapat sejumlah kelemahan dalam implementasi program-program strategis nasional.

“Kami juga mengakui tata kelola sejumlah program strategis Presiden Prabowo belum sempurna. Aspek teknokratis masih perlu diperkuat. Belum lagi masih ada pejabat yang belum bisa keluar dari pola pikir lama yang menjadikan jabatan publik sebagai alat mengeruk rente,” tegasnya.

Namun demikian, ia menilai Presiden Prabowo telah menunjukkan komitmen dalam pemberantasan korupsi dan pencegahan kebocoran keuangan negara melalui penguatan lembaga penegak hukum serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan.

Menurut Haris, langkah-langkah tersebut menjadi bagian penting dari upaya pemerintah menjaga kekayaan negara sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional.