22 November 2026

News

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi momentum penting bagi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan konsolidasi kekuasaan sekaligus memperkuat arah pemerintahannya sendiri.

Menurut Amir, sejak awal pembentukan kabinet, terdapat sejumlah dinamika politik yang tidak dapat dilepaskan dari transisi kekuasaan antara pemerintahan sebelumnya dan pemerintahan yang sedang berjalan saat ini.

Ia menilai sistem politik pasca reformasi berbeda dengan era Orde Baru karena kekuasaan pemerintahan saat ini lahir dari mandat elektoral rakyat. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat pola-pola lama yang memengaruhi proses pembentukan pemerintahan.

“Pada awal pembentukan kabinet memang ada berbagai kepentingan yang ikut masuk. Kita harus memahami bahwa sistem pemerintahan era reformasi berbeda dengan Orde Baru. Presiden memperoleh legitimasi langsung dari rakyat melalui proses elektoral. Karena itu, pemerintahan harus benar-benar mencerminkan mandat rakyat,” kata Amir kepada wartawan, Kamis (4/6/2026).

Menurutnya, sejumlah program strategis yang saat ini menjadi perhatian pemerintah, seperti BGN, Koperasi Desa Merah Putih, hingga Sekolah Rakyat, merupakan program yang sangat penting karena menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Namun demikian, ia melihat terdapat dinamika politik yang membuat Presiden Prabowo perlu melakukan penataan ulang terhadap struktur kelembagaan dan personel yang menjalankan program-program tersebut.

Amir menilai BGN memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu instrumen utama pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program unggulan pemerintahan Prabowo.

Menurutnya, lembaga tersebut tidak bisa hanya dilihat sebagai institusi teknokratis semata, melainkan juga sebagai instrumen strategis negara dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia.

“BGN pada hakikatnya merupakan bagian dari amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu, keberadaan BGN harus dikaitkan dengan pembangunan pendidikan, kesehatan masyarakat, dan program Sekolah Rakyat,” ujarnya.

Ia menilai pergantian pimpinan BGN dengan menunjuk Nanik S. Deyang merupakan langkah politik sekaligus administratif yang penting untuk memastikan keberlanjutan program MBG.

Menurut Amir, pergantian tersebut menunjukkan bahwa Presiden ingin memastikan program berjalan tanpa terganggu persoalan hukum yang sedang berkembang.

“Programnya harus tetap berjalan. Yang bermasalah adalah individu yang diduga terlibat dalam persoalan hukum, bukan lembaganya. Karena itu Presiden mengambil langkah mengganti pimpinan dan menempatkan figur yang dipercaya untuk memastikan program tetap berjalan,” katanya.

Dalam kesempatan itu Amir juga menyoroti proses hukum yang sedang berjalan terkait persoalan di lingkungan BGN.

Ia menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara profesional dan tidak boleh tebang pilih.

Menurutnya, seluruh pihak yang diduga terlibat harus diperiksa secara objektif berdasarkan alat bukti yang dimiliki aparat penegak hukum.

“Proses hukum harus sampai kepada siapa pun yang terlibat. Jangan berhenti pada satu orang saja. Kalau ada pihak lain yang memiliki keterkaitan berdasarkan fakta hukum, maka harus diperiksa juga,” ujarnya.

Amir menilai langkah Presiden yang lebih dahulu mengganti pimpinan BGN sebelum proses hukum berjalan merupakan langkah yang lazim dalam tata kelola pemerintahan modern.

Dengan demikian, menurutnya, tidak ada gangguan terhadap jalannya program strategis nasional yang sedang dilaksanakan.

Ia juga menyoroti dukungan institusi negara terhadap proses penegakan hukum, termasuk keterlibatan TNI dalam pengamanan aset negara yang disita oleh Kejaksaan.

Menurutnya, sinergi antarlembaga diperlukan untuk memastikan proses hukum berjalan efektif dan menjaga kepercayaan publik.

Amir menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPR harus berjalan secara maksimal.

Menurutnya, DPR memiliki kewenangan untuk meminta penjelasan kepada aparat penegak hukum mengenai perkembangan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik.

“DPR memiliki hak pengawasan. Karena itu pemanggilan terhadap institusi penegak hukum merupakan bagian dari mekanisme checks and balances dalam sistem demokrasi,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pengawasan yang kuat akan membantu memastikan proses hukum berlangsung transparan dan akuntabel.

Selain persoalan hukum, Amir menilai tantangan besar berikutnya adalah melakukan penataan organisasi BGN secara menyeluruh.

Menurutnya, pemerintah perlu memperjelas pola hubungan antara struktur yang bersifat sentralistis dengan pelaksanaan program di daerah.

“Harus jelas mana yang menjadi kewenangan pusat dan mana yang menjadi kewenangan daerah. Struktur organisasi harus disusun dengan baik agar tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun hukum di kemudian hari,” katanya.

Ia menilai BGN perlu memiliki rencana strategis (renstra) yang kuat, tata kelola anggaran yang transparan, serta sistem pengawasan yang ketat.

Menurutnya, program MBG juga harus diintegrasikan dengan program Koperasi Desa Merah Putih agar tercipta ekosistem ekonomi yang saling mendukung.

Amir menilai keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh distribusi makanan bergizi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah membangun rantai pasok yang sehat.

Karena itu, ia melihat Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi instrumen penting dalam penyediaan bahan pangan bagi program MBG.

“Suplai kebutuhan MBG seharusnya banyak melibatkan Koperasi Desa Merah Putih. Dengan begitu manfaat ekonomi dirasakan langsung oleh masyarakat dan petani,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa tanpa regulasi yang jelas, berbagai pihak berpotensi memanfaatkan program tersebut untuk kepentingan ekonomi tertentu.

Menurutnya, negara harus memastikan tidak muncul praktik rente yang merugikan masyarakat.

“Koperasi Desa Merah Putih harus memiliki aturan yang jelas. Setiap daerah memiliki karakter masyarakat yang berbeda sehingga pendekatan implementasinya juga harus menyesuaikan kondisi lokal,” katanya.

Amir juga menyinggung pentingnya membangun struktur organisasi yang kuat dalam berbagai program strategis pemerintah.

Ia mengibaratkan pembangunan lembaga negara seperti membangun satuan tempur yang membutuhkan struktur komando yang jelas, sistem pengawasan yang efektif, serta sumber daya manusia yang profesional.

Menurutnya, setelah proses hukum selesai, pemerintah perlu fokus membangun organisasi BGN yang lebih kuat agar mampu menjalankan program jangka panjang secara berkelanjutan.

“Jangan hanya fokus pada persoalan individu. Setelah persoalan hukum selesai, yang lebih penting adalah membangun kelembagaan yang kuat dan profesional,” ujarnya.

Lebih jauh Amir menilai reshuffle kabinet memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar pergantian pejabat.

Menurutnya, reshuffle merupakan pesan politik yang menunjukkan arah pemerintahan Presiden Prabowo ke depan.

Ia berpendapat bahwa Presiden perlu memastikan seluruh jajaran kabinet memiliki loyalitas terhadap agenda pemerintahannya sendiri.

“Reshuffle harus memberi jawaban bahwa pemerintahan berjalan sesuai visi Presiden. Publik ingin melihat konsolidasi yang kuat dan arah pemerintahan yang jelas,” katanya.

Amir menilai pergantian pimpinan BGN dan penunjukan Nanik S. Deyang merupakan bagian dari proses tersebut.

Menurutnya, langkah itu menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga keberlangsungan program strategis sekaligus memperkuat akuntabilitas kelembagaan.

Di tengah berbagai tantangan politik, ekonomi, dan sosial yang dihadapi Indonesia, Amir menegaskan bahwa fokus utama pemerintah harus tetap pada pelaksanaan amanat konstitusi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi rakyat, serta pembangunan kelembagaan negara yang profesional dan berkelanjutan.

MoneyTalk, Jakarta – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Bogor ke-544 menjadi momentum bagi seluruh elemen masyarakat untuk merefleksikan arah pembangunan Kota Hujan ke depan. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Bogor, Ustaz Maizar Madsury, Lc., menyampaikan harapannya agar Kota Hujan terus berkembang menjadi daerah yang aman, nyaman, damai, serta mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh warganya.

Menurut Maizar, di usia yang telah mencapai 544 tahun, Kota Bogor memiliki sejarah panjang dan modal sosial yang kuat untuk menjadi salah satu kota terbaik di Indonesia. Namun, kemajuan tersebut harus ditopang oleh kualitas masyarakat yang unggul, baik secara spiritual, intelektual, maupun sosial.

“Di hari jadi Kota Bogor yang ke-544 ini, semua warga Bogor tentu memiliki harapan dan impian yang sama, yaitu menjadikan kotanya sebagai tempat yang aman, nyaman, dan damai untuk seluruh masyarakat,” ujar Maizar, Rabu (3/6/2026).

Ia menjelaskan, terdapat tiga karakter utama yang harus menjadi fondasi pembangunan Kota Bogor ke depan, yaitu Religious Society, Progressive Society, dan Peaceful Society.

Pertama, Religious Society atau masyarakat religius. Menurut Maizar, masyarakat yang taat menjalankan ajaran agama akan melahirkan kehidupan sosial yang sehat dan penuh nilai-nilai kebaikan. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT menjadi fondasi penting dalam membangun peradaban kota yang bermartabat.

“Masyarakat yang religius adalah masyarakat yang menjalankan perintah Allah dan mengikuti petunjuk Rasulullah. Nilai-nilai agama harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.

Kedua, Progressive Society atau masyarakat progresif. Maizar menilai kemajuan suatu kota sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Karena itu, masyarakat Bogor harus memiliki semangat belajar, bekerja keras, berinovasi, serta menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan adab yang mulia.

“Masyarakat yang progresif memiliki etos kerja, budaya maju, dan semangat untuk terus berkembang. Kemajuan harus dibangun dengan ilmu pengetahuan, akhlak yang baik, dan budaya yang positif,” jelasnya.

Ketiga, Peaceful Society atau masyarakat yang damai. Menurutnya, keberagaman yang dimiliki Kota Bogor harus menjadi kekuatan untuk mempererat persaudaraan, bukan sumber perpecahan. Kerukunan antarwarga menjadi modal utama dalam menjaga stabilitas dan mempercepat pembangunan daerah.

“Masyarakat yang damai adalah masyarakat yang menjunjung tinggi kerukunan, saling menghormati, dan menjaga persatuan. Kedamaian merupakan syarat penting bagi terwujudnya kemajuan bersama,” tegasnya.

Maizar berharap semangat HUT Kota Bogor ke-544 tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga menjadi pengingat bagi seluruh warga untuk bersama-sama membangun kota yang lebih baik.

“Jika religiusitas, kemajuan, dan kedamaian dapat berjalan beriringan, maka Bogor akan menjadi kota yang tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga kuat secara moral dan sosial. Itulah Kota Bogor yang kita idamkan bersama,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Kritik terhadap Presiden Prabowo Subianto kembali mencuat dari kalangan aktivis politik. Aktivis politik Rahman Simatupang menilai Presiden Prabowo terlalu sering melontarkan pernyataan-pernyataan besar yang tidak selalu diikuti dengan realisasi konkret di lapangan.

Dalam pandangannya, pola komunikasi yang lebih menonjolkan narasi besar dibandingkan capaian yang terukur berpotensi menimbulkan kekecewaan publik apabila ekspektasi yang dibangun tidak dapat diwujudkan secara nyata.

“Prabowo kebanyakan nggedabrus,” kata Rahman Simatupang dalam pernyataannya yang mengkritik berbagai pernyataan dan janji politik yang menurutnya terlalu bombastis dibandingkan kondisi riil yang dihadapi masyarakat, Senin (1/6/2026).

Pernyataan tersebut muncul di tengah semakin banyaknya perdebatan publik mengenai arah pemerintahan Prabowo setelah memasuki masa kepemimpinannya. Dalam beberapa bulan terakhir, berbagai kebijakan pemerintah terus menjadi bahan diskusi di ruang publik, mulai dari program sosial, kebijakan ekonomi, politik luar negeri hingga isu pengelolaan anggaran negara.

Rahman menilai seorang presiden seharusnya lebih berhati-hati dalam menyampaikan berbagai klaim kepada masyarakat. Menurutnya, komunikasi politik yang terlalu optimistis tanpa didukung data dan capaian yang jelas dapat memunculkan ketidakpercayaan publik.

Dalam sistem demokrasi modern, kata dia, masyarakat tidak hanya menilai seorang pemimpin dari kemampuan berpidato atau membangun narasi besar, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan hasil yang dirasakan langsung oleh rakyat.

Ia menilai publik saat ini semakin kritis dan memiliki akses informasi yang luas sehingga berbagai klaim pemerintah dapat dengan cepat diuji melalui fakta-fakta yang ada di lapangan.

Rahman bukan satu-satunya tokoh yang melontarkan kritik terhadap pemerintahan Prabowo. Dalam beberapa bulan terakhir sejumlah aktivis, akademisi, dan pengamat politik juga menyampaikan berbagai catatan kritis terhadap jalannya pemerintahan.

Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, misalnya, pernah menyoroti meningkatnya pelaporan terhadap aktivis dan akademisi yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Ia bahkan mengingatkan agar penegakan hukum tidak menjadi instrumen yang menghambat kebebasan berekspresi di ruang demokrasi.

Sementara itu, sejumlah kelompok mahasiswa dan aktivis yang tergabung dalam berbagai aksi publik juga menyampaikan kritik terhadap beberapa kebijakan pemerintah yang dinilai belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.

Di sisi lain, terdapat pula kelompok aktivis yang justru memberikan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo dan menilai berbagai program yang dijalankan masih sejalan dengan agenda reformasi serta kepentingan nasional.

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa ruang demokrasi Indonesia masih diwarnai dinamika yang cukup kuat antara kelompok pendukung dan pengkritik pemerintah.

Rahman menilai pemerintah perlu lebih fokus pada hasil kerja dibandingkan membangun narasi yang berlebihan.

Menurutnya, masyarakat saat ini membutuhkan kepastian mengenai kondisi ekonomi, lapangan pekerjaan, harga kebutuhan pokok, stabilitas investasi, dan kesejahteraan sosial dibandingkan sekadar mendengar berbagai pernyataan yang bersifat retoris.

Perkembangan media sosial juga membuat setiap pernyataan presiden menjadi konsumsi publik secara luas dan cepat. Berbagai pidato, wawancara, maupun komentar yang disampaikan pejabat negara dapat langsung dipotong, disebarkan, dan diperdebatkan oleh masyarakat.

Di berbagai forum digital, termasuk media sosial dan komunitas daring, muncul beragam respons terhadap kepemimpinan Prabowo. Sebagian memberikan dukungan, sementara sebagian lainnya menyampaikan kritik tajam terhadap sejumlah pernyataan maupun kebijakannya.

Fenomena ini menunjukkan bahwa legitimasi politik saat ini tidak hanya dibangun melalui lembaga formal, tetapi juga melalui persepsi publik yang berkembang secara real time di ruang digital.

Karena itu, komunikasi politik seorang presiden menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

MoneyTalk, Jakarta – Polemik mengenai ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), kembali memanas setelah Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, meminta Jokowi menunjukkan ijazah asli kepada publik saat melakukan safari atau berkeliling ke berbagai daerah di Indonesia.

Pernyataan Djarot tersebut memicu reaksi keras dari kalangan pendukung Jokowi. Koordinator Laskar Cinta Jokowi (LCJ), Suhandono Baskoro, menilai pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak hanya provokatif, tetapi juga menunjukkan inkonsistensi sikap elite PDIP terhadap sosok yang pernah mereka usung dan dukung hingga dua kali memenangkan pemilihan presiden.

Menurut Suhandono, sangat tidak masuk akal jika kini PDIP mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi, sementara selama bertahun-tahun partai berlambang banteng tersebut menjadikan Jokowi sebagai ikon politik nasional dan kendaraan utama untuk meraih kemenangan elektoral.

“Mulut Djarot dan sebagian elite PDIP sudah terlalu busuk kalau sekarang mempertanyakan ijazah Pak Jokowi. Dulu siapa yang mengusung beliau dari Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta sampai menjadi Presiden dua periode? Bukankah PDIP sendiri?” kata Suhandono dalam keterangannya, Senin (1/6/2026).

Suhandono menegaskan bahwa keabsahan dokumen pendidikan Jokowi secara substansi telah melalui berbagai proses administrasi negara sejak yang bersangkutan maju dalam berbagai kontestasi politik, mulai dari pemilihan kepala daerah hingga pemilihan presiden.

“Kalau memang ada masalah dengan ijazah, bagaimana mungkin beliau bisa maju berkali-kali dalam pemilihan umum dan pilkada? Semua tahapan administrasi sudah dilewati. Negara punya mekanisme verifikasi,” ujarnya.

Pernyataan tersebut muncul setelah Djarot mempersilakan Jokowi melakukan perjalanan ke berbagai daerah, namun menyarankan agar mantan presiden itu sekaligus menunjukkan ijazahnya kepada masyarakat untuk mengakhiri polemik yang berkembang. Djarot menyebut masyarakat perlu diyakinkan bahwa ijazah Jokowi benar-benar asli.

Bagi LCJ, pernyataan tersebut justru menunjukkan bahwa isu ijazah masih terus dipelihara untuk kepentingan politik tertentu.

Pengamat politik Rokhmat Widodo menilai polemik ini tidak bisa dilepaskan dari memburuknya hubungan antara Jokowi dan PDIP pasca Pemilu 2024. Retaknya hubungan kedua pihak terlihat semakin jelas setelah perbedaan sikap politik yang terjadi menjelang dan sesudah pemilihan presiden.

Jokowi yang selama dua periode menjadi kader politik paling populer yang dimiliki PDIP kini justru sering menjadi sasaran kritik dari sejumlah elite partai tersebut. Bahkan berbagai pernyataan yang muncul belakangan dinilai menunjukkan bahwa konflik politik antara kedua kubu belum benar-benar berakhir.

Dalam konteks itulah, pernyataan Djarot mengenai ijazah Jokowi dianggap bukan sekadar persoalan administrasi pendidikan, melainkan bagian dari pertarungan narasi politik yang masih berlangsung.

Suhandono menilai masyarakat dapat melihat sendiri kontradiksi yang terjadi.

“Kalau dulu Pak Jokowi dianggap pemimpin terbaik, kader terbaik, calon terbaik, lalu sekarang muncul narasi mempertanyakan ijazah, publik tentu bertanya-tanya. Mengapa hal itu baru dipersoalkan setelah hubungan politik mereka memburuk?” katanya.

Rencana Jokowi untuk kembali berkeliling Indonesia setelah kondisi kesehatannya membaik memang menjadi perhatian banyak pihak. Beberapa elite politik menganggap langkah tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga komunikasi dengan masyarakat dan relawan yang selama ini mendukungnya.

Menurut LCJ, antusiasme masyarakat terhadap kehadiran Jokowi di berbagai daerah selama ini menunjukkan bahwa mantan presiden tersebut masih memiliki basis dukungan yang besar.

“Pak Jokowi datang karena memenuhi undangan masyarakat. Beliau bukan lagi presiden, tetapi rakyat masih ingin bertemu. Itu menunjukkan adanya kedekatan emosional yang tidak bisa dihapus hanya dengan propaganda politik,” ujar Suhandono.

Polemik mengenai ijazah Jokowi sebenarnya telah berulang kali muncul dalam ruang publik. Namun hingga kini, berbagai tuduhan yang beredar belum mampu menghapus fakta bahwa Jokowi telah menjalani berbagai tahapan verifikasi administratif selama puluhan tahun karier politiknya.

Karena itu, LCJ menilai isu tersebut lebih banyak digunakan sebagai komoditas politik daripada upaya mencari kebenaran.

Suhandono mengatakan, jika ada pihak yang benar-benar ingin mencari kepastian hukum, mekanisme yang tersedia di negara sudah cukup jelas. Namun jika isu tersebut terus diproduksi dalam ruang politik dan media, maka publik akan melihatnya sebagai bagian dari agenda politik tertentu.

“Rakyat sekarang sudah cerdas. Mereka bisa membedakan mana kritik yang objektif dan mana serangan politik yang bermotif,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa penggunaan isu pribadi untuk menyerang lawan politik justru dapat memperburuk kualitas demokrasi Indonesia.

“Perdebatan politik seharusnya bicara gagasan, program, dan masa depan bangsa. Bukan terus-menerus mengulang isu yang sudah berkali-kali dibahas,” ujarnya.

MoneyTalk, Jakarta – Forum keamanan terbesar di Asia, IISS Shangri-La Dialogue 2026, kembali menjadi panggung utama pertarungan pengaruh geopolitik global. Para kepala pertahanan, pejabat militer senior, menteri, hingga pemimpin negara berkumpul di Singapura untuk membahas berbagai isu strategis yang semakin memanaskan kawasan Indo-Pasifik.

Salah satu perkembangan yang menjadi sorotan adalah semakin eratnya kerja sama pertahanan antara Filipina dan Kanada melalui implementasi Status of Visiting Forces Agreement (SOVFA). Kesepakatan tersebut membuka peluang lebih besar bagi latihan militer bersama, pertukaran personel pertahanan, hingga peningkatan interoperabilitas kedua negara dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan regional.

Namun bagi pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, isu tersebut tidak bisa dilihat semata-mata sebagai kerja sama bilateral biasa. Menurutnya, langkah Filipina dan Kanada merupakan bagian dari perubahan arsitektur keamanan yang sedang berlangsung di kawasan Indo-Pasifik.

Amir Hamzah menjelaskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir terjadi perubahan signifikan dalam pola kerja sama keamanan internasional. Jika sebelumnya hubungan pertahanan banyak didominasi perjanjian bilateral dengan Amerika Serikat sebagai pusatnya, kini muncul jaringan kerja sama yang lebih luas dan saling terhubung.

“Filipina bukan hanya memperkuat hubungan dengan Amerika Serikat. Manila juga memperluas kemitraan dengan Jepang, Australia, Kanada, bahkan sejumlah negara Eropa. Ini menunjukkan adanya pembentukan jaringan keamanan yang lebih fleksibel dan berlapis,” kata Amir kepada wartawan, Minggu (31/5/2026).

Menurutnya, Kanada melihat kawasan Indo-Pasifik sebagai wilayah strategis baru yang akan menentukan keseimbangan kekuatan dunia dalam beberapa dekade mendatang.

Dari perspektif intelijen strategis, keterlibatan Kanada di kawasan bukan hanya berkaitan dengan keamanan maritim, tetapi juga perlindungan jalur perdagangan internasional, stabilitas rantai pasok global, serta pengamanan investasi ekonomi jangka panjang.

Dalam forum Shangri-La Dialogue, isu Laut China Selatan kembali menjadi pembahasan utama. Kawasan tersebut masih menjadi titik persinggungan kepentingan berbagai negara besar.

Amir Hamzah menilai bahwa Laut China Selatan saat ini bukan lagi sekadar sengketa wilayah antarnegara, melainkan telah berkembang menjadi arena kompetisi kekuatan global.

“Siapa yang mampu mengendalikan jalur laut strategis akan memiliki pengaruh besar terhadap perdagangan, energi, dan mobilitas militer dunia. Karena itu Laut China Selatan menjadi salah satu wilayah paling sensitif dalam geopolitik abad ke-21,” ujarnya.

Menurut Amir, peningkatan kerja sama pertahanan Filipina dengan berbagai negara menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap perubahan keseimbangan kekuatan di kawasan.

Langkah tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa negara-negara menengah mulai membangun kapasitas kolektif untuk menghadapi berbagai potensi risiko keamanan di masa depan.

Selain Laut China Selatan, forum Shangri-La juga menyoroti perkembangan di Taiwan dan Semenanjung Korea.

Amir Hamzah melihat kedua wilayah tersebut sebagai titik rawan yang berpotensi memicu dampak global apabila terjadi eskalasi.

Menurut analisisnya, Taiwan memiliki nilai strategis yang sangat besar karena berada di jalur perdagangan internasional serta menjadi pusat industri semikonduktor dunia.

“Dalam perspektif intelijen ekonomi, Taiwan bukan hanya persoalan politik atau militer. Taiwan adalah pusat teknologi global. Gangguan terhadap stabilitas Taiwan dapat memengaruhi industri dunia dari otomotif hingga kecerdasan buatan,” jelasnya.

Sementara itu, Semenanjung Korea tetap menjadi salah satu kawasan dengan tingkat militerisasi tertinggi di dunia. Dinamika hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan terus dipantau karena berpotensi memengaruhi stabilitas kawasan secara luas.

Menurut Amir Hamzah, yang menarik dari perkembangan saat ini adalah semakin jelasnya pola kompetisi strategis antara China dan negara-negara Barat.

Ia menilai Beijing sedang berupaya memperluas pengaruh melalui kekuatan ekonomi, investasi infrastruktur, dan modernisasi militer yang masif.

Di sisi lain, negara-negara Barat berusaha mempertahankan keseimbangan kekuatan melalui berbagai kemitraan keamanan dan kerja sama pertahanan.

“Yang sedang berlangsung bukan Perang Dingin dalam bentuk lama, tetapi kompetisi multidimensi yang mencakup ekonomi, teknologi, informasi, ruang siber, dan militer sekaligus,” kata Amir.

Dalam konteks tersebut, forum Shangri-La menjadi arena penting untuk membaca arah kebijakan para aktor global dan mengukur potensi perubahan konfigurasi keamanan kawasan.

Amir Hamzah menilai negara-negara ASEAN berada pada posisi yang sangat strategis sekaligus kompleks.

Di satu sisi, kawasan Asia Tenggara menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Namun di sisi lain, kawasan ini juga menjadi arena persaingan berbagai kekuatan besar.

Menurutnya, tantangan utama ASEAN adalah menjaga sentralitas kawasan tanpa terseret terlalu jauh ke dalam rivalitas geopolitik global.

Bagi Indonesia, perkembangan tersebut memiliki implikasi langsung terhadap keamanan maritim, perdagangan internasional, dan stabilitas regional.

“Indonesia perlu terus memperkuat diplomasi strategis, kemampuan pertahanan nasional, dan kapasitas intelijen geopolitik agar mampu membaca perubahan lingkungan keamanan yang berlangsung sangat cepat,” ujarnya.

Amir Hamzah menyimpulkan bahwa Shangri-La Dialogue tahun ini menunjukkan satu realitas penting: kawasan Indo-Pasifik telah menjadi pusat gravitasi geopolitik dunia.

Setiap kerja sama pertahanan baru, termasuk antara Filipina dan Kanada, tidak lagi dapat dipandang sebagai hubungan bilateral biasa. Di baliknya terdapat perhitungan strategis yang lebih luas terkait keseimbangan kekuatan, keamanan maritim, perlindungan rantai pasok global, hingga persaingan pengaruh antarnegara besar.

“Pertarungan geopolitik masa depan tidak hanya ditentukan oleh jumlah kapal perang atau kekuatan militer. Yang lebih menentukan adalah kemampuan membangun jaringan aliansi, menguasai teknologi strategis, dan memenangkan persaingan informasi. Itulah pesan utama yang dapat dibaca dari Shangri-La Dialogue tahun ini,” pungkas Amir Hamzah.

MoneyTalk, Jakarta – Politikus PDI Perjuangan, Guntur Romli, menyoroti jadwal kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis yang dinilainya perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik.

Melalui pernyataannya di media sosial, Guntur Romli mempertanyakan alasan Presiden Prabowo telah tiba di Prancis sejak Selasa pagi, sementara agenda pertemuan dengan Presiden Emmanuel Macron baru dijadwalkan berlangsung pada Kamis.

“Agenda pertemuan dengan Presiden Macron hari Kamis, tapi mengapa Presiden Prabowo sudah tiba Selasa pagi di Prancis? Dua hari ngapain ya? Kepo nih,” tulis Guntur Romli dalam unggahannya, Minggu (31/5/2026).

Menurut Guntur, pertanyaan tersebut bukan sekadar rasa ingin tahu pribadi, melainkan berkaitan dengan hak publik untuk mengetahui penggunaan anggaran negara yang digunakan dalam setiap kunjungan kenegaraan.

Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak mempersoalkan diplomasi internasional yang dilakukan pemerintah. Namun, publik berhak memperoleh penjelasan yang transparan mengenai agenda, kegiatan, serta pembiayaan selama kunjungan berlangsung.

“Sebagai rakyat pembayar pajak, kita berhak menuntut transparansi penuh atas penggunaan anggaran negara,” ujarnya.

Guntur menambahkan, rakyat pada dasarnya tidak anti terhadap kegiatan diplomasi luar negeri yang dilakukan kepala negara. Namun yang menjadi perhatian adalah potensi pemborosan anggaran dan minimnya akuntabilitas dalam pelaksanaan agenda kenegaraan.

Pernyataan tersebut muncul di tengah kunjungan resmi Presiden Prabowo ke Prancis. Berdasarkan informasi yang beredar, Prabowo tiba di Paris pada Selasa pagi waktu setempat dan dijadwalkan menjalani sejumlah agenda kenegaraan, termasuk pertemuan bilateral dengan Presiden Macron serta pembahasan kerja sama strategis antara Indonesia dan Prancis di berbagai sektor.

Sorotan Guntur Romli menambah daftar kritik yang meminta pemerintah lebih terbuka dalam menjelaskan agenda perjalanan luar negeri pejabat negara. Transparansi dianggap penting untuk memastikan setiap penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Dalam sistem demokrasi, keterbukaan informasi mengenai perjalanan dinas pejabat negara, terutama yang menggunakan anggaran negara, merupakan bagian dari akuntabilitas publik. Karena itu, berbagai kalangan menilai penjelasan rinci mengenai agenda dan hasil kunjungan luar negeri dapat menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

MoneyTalk, Jakarta – Guru Besar Universitas Airlangga (Unair), Henri Subiakto, kembali melontarkan kritik tajam terhadap Presiden Prabowo Subianto. Melalui akun media sosial X (Twitter), Henri menilai Prabowo tidak menunjukkan sikap yang layak dijadikan teladan ketika kondisi masyarakat Indonesia sedang menghadapi berbagai tekanan ekonomi dan sosial.

Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya perbincangan publik mengenai aktivitas dan agenda luar negeri Presiden Prabowo yang belakangan menjadi sorotan di media sosial. Sejumlah kalangan menilai di tengah berbagai persoalan domestik, mulai dari tekanan daya beli masyarakat, efisiensi anggaran, hingga tantangan lapangan kerja, para pemimpin negara seharusnya lebih menunjukkan empati dan kesederhanaan kepada rakyat.

Henri Subiakto menyebut seorang pemimpin idealnya mampu memberikan contoh melalui sikap, perilaku, dan keputusan yang mencerminkan kepekaan terhadap kondisi masyarakat. Menurutnya, keteladanan menjadi salah satu modal penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

“Prabowo memang tidak bisa jadi teladan di saat Indonesia dalam keadaan penuh kesulitan,” tulis Henri dalam unggahannya yang kemudian ramai diperbincangkan warganet.

Unggahan tersebut memicu beragam respons. Sebagian pengguna media sosial mendukung kritik Henri dengan alasan pemimpin harus lebih fokus menyelesaikan persoalan rakyat. Namun di sisi lain, pendukung pemerintah menilai kritik tersebut terlalu berlebihan dan tidak mempertimbangkan berbagai agenda kenegaraan yang sedang dijalankan Presiden.

Perdebatan mengenai gaya kepemimpinan Prabowo sendiri bukan hal baru. Sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, berbagai kebijakan dan aktivitasnya kerap menjadi bahan diskusi publik. Pendukungnya menilai Prabowo sedang aktif membangun jaringan kerja sama internasional demi kepentingan nasional, terutama di bidang pertahanan, investasi, dan ekonomi. Sementara kelompok kritis menilai pemerintah perlu lebih fokus pada penyelesaian persoalan domestik yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Di tengah situasi ekonomi yang masih menghadapi tantangan global, isu keteladanan pemimpin menjadi perhatian penting. Masyarakat tidak hanya menilai keberhasilan pemerintah dari capaian program, tetapi juga dari simbol, sikap, dan pesan moral yang ditunjukkan para pemimpin negara dalam kehidupan sehari-hari.

Hingga kini belum ada tanggapan resmi dari pihak Istana maupun Presiden Prabowo terkait pernyataan yang disampaikan Henri Subiakto tersebut. Namun perdebatan mengenai standar keteladanan seorang pemimpin diperkirakan akan terus menjadi bagian dari diskursus publik dalam perjalanan pemerintahan saat ini.

MoneyTalk, Jakarta – Pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée, Paris, bukan sekadar agenda diplomatik rutin antarnegara sahabat. Di balik bahasa resmi mengenai kerja sama pertahanan, transfer teknologi, dan modernisasi alutsista, tersimpan pesan geopolitik yang jauh lebih besar: Indonesia sedang memperkuat posisi strategisnya di tengah pertarungan pengaruh global di kawasan Indo-Pasifik.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai pertemuan tersebut merupakan sinyal kuat bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo tengah menjalankan strategi diplomasi pertahanan multi-poros yang lebih aktif, realistis, dan berorientasi jangka panjang.

Menurut Amir Hamzah, hubungan Jakarta-Paris kini telah melampaui sekadar hubungan pembeli dan penjual senjata. Relasi itu berkembang menuju kemitraan strategis yang menyentuh aspek teknologi, industri pertahanan, hingga kalkulasi geopolitik kawasan.

“Ini bukan lagi sekadar transaksi alutsista. Ini adalah pembangunan arsitektur strategis baru Indonesia dalam menghadapi perubahan geopolitik dunia,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (30/5/2026).

Dalam perspektif intelijen geopolitik, kawasan Indo-Pasifik saat ini menjadi pusat gravitasi politik global. Persaingan Amerika Serikat dan China semakin tajam, sementara negara-negara Eropa mulai meningkatkan keterlibatan mereka di kawasan tersebut.

Prancis, kata Amir Hamzah, memiliki kepentingan langsung di Indo-Pasifik karena masih mempunyai wilayah teritorial dan kekuatan militer permanen di kawasan itu, termasuk di Samudra Hindia dan Pasifik Selatan. Karena itu, Paris membutuhkan mitra strategis regional yang stabil, berpengaruh, dan memiliki posisi geografis penting seperti Indonesia.

Sementara bagi Indonesia, memperkuat hubungan dengan Prancis memberikan beberapa keuntungan strategis sekaligus.

Pertama, diversifikasi sumber persenjataan dan teknologi militer. Indonesia tidak ingin terlalu bergantung pada satu kekuatan besar tertentu. Dengan memperluas kerja sama bersama Prancis, Indonesia memiliki ruang manuver diplomatik yang lebih fleksibel.

Kedua, peningkatan kualitas modernisasi pertahanan nasional. Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia mulai memasuki fase modernisasi militer besar-besaran, mulai dari pengadaan jet tempur, kapal selam, radar, hingga sistem pertahanan udara.

Ketiga, kerja sama dengan Prancis membuka peluang transfer teknologi dan penguatan industri pertahanan domestik yang selama ini menjadi kelemahan utama Indonesia.

“Prabowo tampaknya memahami bahwa kekuatan pertahanan modern bukan hanya membeli senjata, tetapi membangun kemandirian industri pertahanan nasional,” kata Amir Hamzah.

Amir Hamzah menilai langkah Prabowo mempererat kerja sama pertahanan dengan Prancis juga menunjukkan perubahan paradigma strategis Indonesia.

Jika sebelumnya diplomasi pertahanan Indonesia cenderung bersifat pasif dan administratif, kini arah kebijakan mulai bergerak menuju pendekatan yang lebih antisipatif terhadap ancaman global.

Menurutnya, ancaman masa depan tidak lagi hanya berbentuk perang konvensional, tetapi juga perang siber, perebutan sumber daya, konflik teknologi, hingga ketegangan jalur perdagangan internasional.

Dalam konteks itu, Indonesia membutuhkan mitra yang mampu membantu percepatan transformasi teknologi pertahanan nasional.

“Prabowo sedang membangun fondasi pertahanan jangka panjang. Ia membaca bahwa ancaman abad ke-21 jauh lebih kompleks dibanding masa lalu,” ujarnya.

Amir Hamzah melihat kerja sama dengan Prancis juga memiliki dimensi simbolik yang penting. Indonesia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Jakarta bukan sekadar objek perebutan pengaruh global, melainkan aktor independen yang mampu menentukan arah strategisnya sendiri.

Pertemuan Prabowo-Macron juga dinilai mengirim pesan penting kepada kawasan Asia Tenggara dan komunitas internasional.

Indonesia ingin tampil sebagai kekuatan penyeimbang yang tetap menjaga prinsip bebas aktif, tetapi pada saat bersamaan aktif membangun kapasitas pertahanan modern.

Dalam analisa intelijen geopolitik, langkah Indonesia mendekati Prancis juga bisa dibaca sebagai upaya memperluas jaringan kekuatan di luar poros tradisional Amerika Serikat-China.

Prancis dipandang memiliki posisi unik karena meski bagian dari NATO dan Barat, Paris sering memainkan diplomasi yang lebih independen dibanding Washington.

Karena itu, hubungan Indonesia-Prancis memiliki ruang strategis yang lebih fleksibel dan tidak terlalu dibebani rivalitas ideologis global.

“Prancis melihat Indonesia sebagai jangkar stabilitas Asia Tenggara, sedangkan Indonesia melihat Prancis sebagai pintu masuk teknologi dan dukungan strategis Eropa,” jelas Amir Hamzah.

Selain pertahanan, pembahasan mengenai IEU-CEPA juga dianggap penting dalam konteks geopolitik ekonomi global.

Amir Hamzah menilai perang modern saat ini tidak hanya soal kekuatan militer, tetapi juga perebutan pengaruh ekonomi, energi, dan rantai pasok teknologi.

Karena itu, penguatan hubungan ekonomi dengan negara-negara Eropa menjadi bagian integral dari strategi pertahanan nasional.

Menurutnya, Prabowo tampak memahami bahwa ketahanan nasional masa depan harus dibangun melalui kombinasi kekuatan militer, ekonomi, teknologi, dan diplomasi internasional.

“Ini bukan diplomasi jangka pendek. Ini desain geopolitik jangka panjang Indonesia,” katanya.

Amir Hamzah melihat era pemerintahan Prabowo berpotensi membawa perubahan besar dalam orientasi geopolitik Indonesia.

Jika selama ini Indonesia lebih banyak memainkan peran normatif sebagai mediator regional, kini Indonesia mulai memperkuat dirinya sebagai kekuatan strategis yang aktif membangun pengaruh.

Langkah mempererat hubungan pertahanan dengan Prancis menjadi salah satu indikasi bahwa Jakarta ingin tampil lebih percaya diri dalam percaturan global.

Dalam dunia yang semakin multipolar dan penuh ketidakpastian, Indonesia dinilai tidak lagi cukup hanya mengandalkan posisi geografis dan populasi besar. Indonesia harus memiliki daya gentar strategis, kemampuan teknologi pertahanan, serta jejaring internasional yang kuat.

“Pertemuan Prabowo dan Macron di Paris bukan hanya soal diplomasi bilateral. Itu adalah bagian dari proses reposisi geopolitik Indonesia menuju kekuatan regional yang lebih diperhitungkan,” pungkas Amir Hamzah.

MoneyTalk, Jakarta – Politikus PDI Perjuangan, Mohamad Guntur Romli, kembali melontarkan kritik tajam terhadap agenda kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Kali ini, Guntur menyoroti rangkaian lawatan Presiden ke sejumlah negara Eropa yang dinilainya terlalu sering dilakukan dalam waktu berdekatan.

Melalui pernyataan yang beredar di media sosial, Guntur Romli mempertanyakan agenda perjalanan Prabowo setelah menyelesaikan kunjungan kenegaraan ke Prancis. Ia menyindir kemungkinan Presiden melanjutkan perjalanan ke Italia, Austria, hingga Hungaria.

“Prabowo habis dari Prancis ke mana nih? Ke Italia, Austria, Hungaria? Kok enggak puas-puas jalan-jalannya,” sindir Guntur Romli dalam komentarnya yang kemudian ramai diperbincangkan publik, Sabtu (30/5/2026).

Kritik tersebut muncul di tengah sorotan terhadap intensitas kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis sejak menjabat sebagai kepala negara. Menurut Guntur Romli, dalam kurun waktu yang relatif singkat, Prabowo telah beberapa kali melakukan perjalanan ke negara yang dipimpin Presiden Emmanuel Macron tersebut. Ia mempertanyakan substansi yang dibahas dalam kunjungan berulang itu serta manfaat langsung yang dirasakan masyarakat Indonesia.

Sebelumnya, Prabowo diketahui melakukan kunjungan kenegaraan ke Prancis untuk memperkuat kerja sama strategis kedua negara. Agenda yang disampaikan pemerintah meliputi pembahasan kerja sama pertahanan, ekonomi, investasi, hingga hubungan geopolitik antara Indonesia dan Prancis. Pemerintah juga menyebut kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas kemitraan internasional Indonesia di tengah dinamika global yang terus berubah.

Namun, bagi Guntur Romli, frekuensi perjalanan luar negeri Presiden tetap menjadi pertanyaan. Ia menilai publik berhak mengetahui secara lebih rinci hasil konkret dari setiap lawatan yang dilakukan. Menurutnya, transparansi menjadi penting agar masyarakat dapat mengukur efektivitas diplomasi yang dijalankan pemerintah.

Pernyataan Guntur itu pun memicu perdebatan di ruang publik. Sebagian pihak menilai kritik tersebut sebagai bentuk kontrol terhadap kekuasaan yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, pendukung pemerintah berpendapat bahwa kunjungan luar negeri merupakan bagian dari tugas kepala negara untuk memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional, termasuk menarik investasi dan memperkuat kerja sama strategis dengan negara-negara mitra.

Di tengah polemik tersebut, pemerintah menegaskan bahwa seluruh agenda luar negeri Presiden telah dirancang sesuai kepentingan nasional. Kunjungan ke berbagai negara Eropa disebut bukan sekadar perjalanan seremonial, melainkan bagian dari diplomasi ekonomi dan pertahanan yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo.

Meski demikian, kritik dari Guntur Romli menunjukkan bahwa setiap langkah diplomasi Presiden akan terus menjadi perhatian publik. Pertanyaan yang kini muncul adalah apakah rangkaian lawatan ke Eropa tersebut mampu menghasilkan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia, atau justru akan semakin memunculkan kritik mengenai efektivitas dan urgensi perjalanan luar negeri di tengah berbagai persoalan domestik yang masih membutuhkan perhatian pemerintah.