MoneyTalk, Jakarta – Kritik terhadap Presiden Prabowo Subianto kembali mencuat dari kalangan aktivis politik. Aktivis politik Rahman Simatupang menilai Presiden Prabowo terlalu sering melontarkan pernyataan-pernyataan besar yang tidak selalu diikuti dengan realisasi konkret di lapangan.
Dalam pandangannya, pola komunikasi yang lebih menonjolkan narasi besar dibandingkan capaian yang terukur berpotensi menimbulkan kekecewaan publik apabila ekspektasi yang dibangun tidak dapat diwujudkan secara nyata.
“Prabowo kebanyakan nggedabrus,” kata Rahman Simatupang dalam pernyataannya yang mengkritik berbagai pernyataan dan janji politik yang menurutnya terlalu bombastis dibandingkan kondisi riil yang dihadapi masyarakat, Senin (1/6/2026).
Pernyataan tersebut muncul di tengah semakin banyaknya perdebatan publik mengenai arah pemerintahan Prabowo setelah memasuki masa kepemimpinannya. Dalam beberapa bulan terakhir, berbagai kebijakan pemerintah terus menjadi bahan diskusi di ruang publik, mulai dari program sosial, kebijakan ekonomi, politik luar negeri hingga isu pengelolaan anggaran negara.
Rahman menilai seorang presiden seharusnya lebih berhati-hati dalam menyampaikan berbagai klaim kepada masyarakat. Menurutnya, komunikasi politik yang terlalu optimistis tanpa didukung data dan capaian yang jelas dapat memunculkan ketidakpercayaan publik.
Dalam sistem demokrasi modern, kata dia, masyarakat tidak hanya menilai seorang pemimpin dari kemampuan berpidato atau membangun narasi besar, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan hasil yang dirasakan langsung oleh rakyat.
Ia menilai publik saat ini semakin kritis dan memiliki akses informasi yang luas sehingga berbagai klaim pemerintah dapat dengan cepat diuji melalui fakta-fakta yang ada di lapangan.
Rahman bukan satu-satunya tokoh yang melontarkan kritik terhadap pemerintahan Prabowo. Dalam beberapa bulan terakhir sejumlah aktivis, akademisi, dan pengamat politik juga menyampaikan berbagai catatan kritis terhadap jalannya pemerintahan.
Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, misalnya, pernah menyoroti meningkatnya pelaporan terhadap aktivis dan akademisi yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Ia bahkan mengingatkan agar penegakan hukum tidak menjadi instrumen yang menghambat kebebasan berekspresi di ruang demokrasi.
Sementara itu, sejumlah kelompok mahasiswa dan aktivis yang tergabung dalam berbagai aksi publik juga menyampaikan kritik terhadap beberapa kebijakan pemerintah yang dinilai belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.
Di sisi lain, terdapat pula kelompok aktivis yang justru memberikan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo dan menilai berbagai program yang dijalankan masih sejalan dengan agenda reformasi serta kepentingan nasional.
Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa ruang demokrasi Indonesia masih diwarnai dinamika yang cukup kuat antara kelompok pendukung dan pengkritik pemerintah.
Rahman menilai pemerintah perlu lebih fokus pada hasil kerja dibandingkan membangun narasi yang berlebihan.
Menurutnya, masyarakat saat ini membutuhkan kepastian mengenai kondisi ekonomi, lapangan pekerjaan, harga kebutuhan pokok, stabilitas investasi, dan kesejahteraan sosial dibandingkan sekadar mendengar berbagai pernyataan yang bersifat retoris.
Perkembangan media sosial juga membuat setiap pernyataan presiden menjadi konsumsi publik secara luas dan cepat. Berbagai pidato, wawancara, maupun komentar yang disampaikan pejabat negara dapat langsung dipotong, disebarkan, dan diperdebatkan oleh masyarakat.
Di berbagai forum digital, termasuk media sosial dan komunitas daring, muncul beragam respons terhadap kepemimpinan Prabowo. Sebagian memberikan dukungan, sementara sebagian lainnya menyampaikan kritik tajam terhadap sejumlah pernyataan maupun kebijakannya.
Fenomena ini menunjukkan bahwa legitimasi politik saat ini tidak hanya dibangun melalui lembaga formal, tetapi juga melalui persepsi publik yang berkembang secara real time di ruang digital.
Karena itu, komunikasi politik seorang presiden menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
