MoneyTalk, Jakarta – Aktivis politik Rahman Simatupang menyoroti pengangkatan Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) pada Juni 2026. Menurutnya, keputusan tersebut menimbulkan pertanyaan publik mengenai aspek kompetensi dan rekam jejak yang dimiliki pejabat baru yang memimpin program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam keterangannya, Rahman menilai pengangkatan Nanik S. Deyang tidak dapat dilepaskan dari perjalanan politik yang selama ini melekat pada dirinya. Ia mengingatkan bahwa nama Nanik pernah menjadi sorotan publik pada 2018 ketika kasus kebohongan terkait dugaan penganiayaan terhadap Ratna Sarumpaet mencuat ke permukaan.
“Rekam jejaknya menarik. Tahun 2018 ia ikut menyebarkan narasi yang kemudian terbukti tidak benar terkait kasus Ratna Sarumpaet. Namanya juga sempat disebut dalam proses hukum dan pemeriksaan yang dilakukan aparat penegak hukum,” ujar Rahman, Kamis (4/6/2026).
Menurut Rahman, setelah peristiwa tersebut, Nanik tetap aktif dalam kegiatan politik nasional. Pada Pemilu 2019, ia dipercaya menjadi Wakil Ketua Tim Pemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.
Rahman juga menyinggung peristiwa pada September 2025 ketika program MBG menghadapi kritik setelah muncul kasus keracunan massal yang menimpa sejumlah peserta program di berbagai daerah. Saat itu, kata dia, Nanik tampil menyampaikan permintaan maaf kepada publik.
“Beliau memang tampil meminta maaf secara terbuka. Namun pada saat yang sama, kritik terhadap program sering kali dibalas dengan narasi defensif di ruang publik maupun media sosial,” katanya.
Rahman menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya bukan ditujukan pada aspek politik semata, melainkan menyangkut tata kelola lembaga yang mengurusi kebutuhan gizi jutaan anak Indonesia.
Menurutnya, publik berhak mengetahui latar belakang profesional seseorang yang dipercaya memimpin lembaga dengan anggaran besar dan tanggung jawab yang sangat luas.
“Pertanyaan yang muncul sederhana. Apa rekam jejak beliau di bidang gizi? Apa pengalaman profesionalnya dalam keamanan pangan? Apa kompetensinya dalam mengelola sistem nutrisi nasional? Pertanyaan-pertanyaan ini wajar disampaikan oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai jabatan Kepala BGN membutuhkan kombinasi kemampuan manajerial, pemahaman nutrisi, pengawasan rantai pasok pangan, hingga kemampuan mitigasi risiko kesehatan masyarakat.
Sebagaimana diketahui, BGN merupakan institusi yang bertanggung jawab menjalankan program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo. Program tersebut menyasar puluhan juta anak sekolah dan kelompok penerima manfaat lainnya di seluruh Indonesia.
Karena cakupannya yang sangat besar, Rahman menilai kepemimpinan BGN harus didasarkan pada kompetensi teknis dan profesionalisme yang kuat.
“Ini bukan sekadar soal jabatan politik. Yang dipertaruhkan adalah keselamatan pangan, kesehatan masyarakat, dan masa depan generasi Indonesia. Karena itu publik berhak mempertanyakan dasar pertimbangan pengangkatan pejabat yang memimpin lembaga tersebut,” katanya.
Rahman menegaskan bahwa dalam negara demokrasi, kritik terhadap kebijakan publik maupun pengangkatan pejabat merupakan bagian dari mekanisme kontrol yang sehat.
“Pertanyaan publik harus dijawab secara terbuka. Apakah pemerintah memilih figur terbaik berdasarkan kapasitas dan kompetensi, ataukah pertimbangan loyalitas politik menjadi faktor dominan? Transparansi menjadi penting agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” pungkasnya.
