Ray Rangkuti Archives -

Ray Rangkuti: Demokrasi Kita Berhenti di Bibir, Kultur Demokrasi Hilang, Militerisme Makin Menonjol Pengamat politik Ray Rangkuti

Ray Rangkuti: Demokrasi Kita Berhenti di Bibir, Kultur Demokrasi Hilang, Militerisme Makin Menonjol

Hedi Batubara 21 September 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat politik Ray Rangkuti menyoroti kondisi demokrasi Indonesia yang dinilainya masih kuat pada tataran aturan, tetapi belum tumbuh menjadi kultur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ray menyebut demokrasi Indonesia hari ini seolah berhenti pada ucapan atau retorika, sementara praktik kehidupan bernegara justru menunjukkan kecenderungan yang berbeda.

“Demokrasi kita ternyata hari ini berhenti di soal bibir, bukan soal harta. Ada yang set ke kiri, eh ternyata ke kanan. Ada yang katanya mau menyepi di Solo, eh ternyata berbeda,” kata Ray Rangkuti dalam seminar di Jakarta beberapa waktu lalu.

Menurut Ray, persoalan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki perangkat aturan demokrasi, tetapi belum memiliki kultur demokrasi yang kuat.

“Itu yang saya sebut kita enggak punya kulturnya. Yang kita punya itu aturannya. Kulturnya enggak ada,” ujarnya.

Ray kemudian menyoroti kecenderungan penggunaan pendekatan militer dalam berbagai bidang kehidupan sipil. Ia mempertanyakan semakin seringnya pola-pola yang identik dengan militer diterapkan dalam institusi dan program yang sebenarnya berada di ranah sipil.

“Dikit-dikit dimiliterkan. Mau jadi SPPG militer, mau jadi apa? Koperasi itu loh, manajer koperasi. Ikut pelatihan dulu,” kata Ray.

Ia menilai kecenderungan tersebut dapat membawa Indonesia memasuki fase yang disebutnya sebagai militerisme, yakni cara pandang yang menempatkan pola militer sebagai model terbaik untuk mengelola berbagai persoalan.

“Kita masuk ke fase yang disebut dengan militerisme. Cara memandang bahwa yang terbaik itu adalah pola militer,” tuturnya.

Ray juga menyinggung fenomena di lingkungan masyarakat sipil yang menurutnya mulai mengadopsi gaya, atribut, hingga pola pelatihan bernuansa militer.

Ia menyebut sejumlah organisasi kemasyarakatan turut menggunakan pendekatan dan penampilan yang menyerupai pola militer.

“Yang sipilnya militer, yang militernya gaya sipil. Coba cek kembali ormas-ormas kita. Itu juga pelatihan-pelatihannya ala militer, gaya-gayanya ala militer,” ujarnya.

Menurut Ray, fenomena tersebut menunjukkan adanya percampuran karakter antara ruang sipil dan militer. Kondisi itu, menurutnya, perlu dicermati karena demokrasi membutuhkan ruang sipil yang kuat dan mandiri.

Ray juga mengaku prihatin melihat sejumlah kasus hukum yang melibatkan pejabat atau tokoh berusia lanjut. Ia menyinggung penangkapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pihak yang menurutnya telah berusia di atas 65 tahun.

“Saya miris betul. Lihat nih yang ditangkap KPK ini semua ada yang usianya 65 tahun ke atas,” katanya.

Ia kemudian membandingkan fenomena tersebut dengan munculnya pejabat-pejabat yang lebih muda dalam struktur kekuasaan saat ini.

Bagi Ray, persoalan demokrasi Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang kehidupan politik nasional. Ia menilai terdapat sejumlah nilai dan kultur demokrasi yang mengalami kemunduran selama masa Orde Baru.

“Kita ini berada dalam satu suasana yang sebetulnya ditenggelamkan oleh politik selama 30 tahun era Orde Baru,” ujar Ray.

Menurut dia, masa Orde Baru telah memotong sejumlah pencapaian moralitas dalam kehidupan berbangsa yang sebelumnya berkembang dalam perjalanan sejarah Indonesia.

“Era Orde Baru itu memotong banyak sekali pencapaian-pencapaian moralitas berbangsa yang oleh Orde Baru seperti dikubur,” katanya.

Ray menilai kondisi tersebut membuat Indonesia setelah Reformasi harus kembali mencari pola yang tepat dalam mengelola kehidupan bernegara.

“Sejak Reformasi kemarin, kita mencari pola kembali, pola yang tepat untuk mengelola sebuah bangsa yang sebetulnya akarnya sudah lama muncul dalam kultur politik di Indonesia,” tuturnya.

Ia menyebut akar kultur politik tersebut antara lain dapat ditelusuri dari momentum Sumpah Pemuda 1928 hingga berbagai dinamika politik setelahnya.

Menurut Ray, terdapat sejumlah aspek penting dalam kultur demokrasi yang dinilainya mengalami tekanan selama Orde Baru.

Pertama, penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kedua, kebebasan berpendapat. Ketiga, kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik.

“Pertama yang sedang kita diskusikan, penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia itu hilang, ditelan bumi di era Orde Baru. Yang kedua, kebebasan berpendapat juga hilang. Yang ketiga adalah kesempatan ataupun pintu yang terbuka untuk berpartisipasi dalam semua pengambilan keputusan di republik ini,” kata Ray.

Pernyataan Ray tersebut menempatkan persoalan demokrasi tidak hanya pada keberadaan aturan formal, tetapi juga pada bagaimana nilai-nilai demokrasi benar-benar hidup dalam praktik kehidupan masyarakat dan lembaga negara.

Ia mengingatkan bahwa demokrasi membutuhkan lebih dari sekadar perangkat hukum. Demokrasi juga membutuhkan kultur yang menjunjung kebebasan, partisipasi publik, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta pembatasan yang jelas antara kewenangan sipil dan militer.

Ray Rangkuti Kaitkan Kerusuhan Akhir Agustus 2026, Nama Budi Arie dan “Patahan Sejarah” Disorot Pengamat politik Ray Rangkuti

Ray Rangkuti Kaitkan Kerusuhan Akhir Agustus 2026, Nama Budi Arie dan “Patahan Sejarah” Disorot

Hedi Batubara 19 September 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Pengamat politik Ray Rangkuti menyoroti belum terungkap secara tuntas siapa aktor di balik kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2026. Ia menduga, pengungkapan perkara tersebut tidak mudah apabila terdapat jejaring orang-orang berpengaruh yang memiliki akses terhadap kekuasaan.

Ray mempertanyakan kemungkinan adanya kekuatan politik besar yang berada di sekitar lingkar kekuasaan Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, salah satu hal yang patut dicermati adalah pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan terjadinya “patahan sejarah” sebelum Pemilu 2029.

“Agak kesulitan polisi mengungkap kerusuhan akhir Agustus 2026 karena itu mungkin tidak di luar. Ini mungkin berhubungan dengan orang-orang besar di republik ini yang sekarang berada di dalam lingkaran kekuasaan Pak Prabowo,” kata Ray di televisi swasta, Sabtu (19/9/2026).

Ray kemudian menyinggung pernyataan Budi Arie yang sebelumnya menjadi polemik. Dalam sebuah forum pada Agustus 2026, Budi Arie memang sempat berbicara mengenai kemungkinan terjadinya dinamika politik yang lebih cepat dari 2029 serta menggunakan istilah “patahan sejarah”.

Budi Arie saat itu mengatakan dirinya melihat adanya anomali di masyarakat dan membuka kemungkinan terjadinya percepatan politik. Ia juga menyinggung pengalaman sejarah 1998, ketika Pemilu yang semula dijadwalkan pada 2002 kemudian dipercepat menjadi 1999.

“Insting saya ini ada sesuatu yang lebih cepat dari yang kita bayangkan. Karena itu saya mau membuka wacana saja teman-teman. Supaya berpikir jangan hanya berpikir 2029, harus ada pikiran lain alternatif apabila terjadi percepatan,” ujar Budi Arie dalam video yang beredar.

Pernyataan tersebut kemudian memicu kontroversi. Sejumlah relawan pendukung Prabowo bahkan meminta aparat penegak hukum memeriksa Budi Arie karena menilai pernyataan mengenai “patahan sejarah” dan kemungkinan percepatan politik tersebut perlu dijelaskan.

Namun, Budi Arie kemudian memberikan klarifikasi. Ia menyatakan pernyataan tersebut merupakan pandangan pribadinya dan meminta maaf kepada pihak-pihak yang merasa tidak nyaman.

Sekretaris Jenderal DPP Projo Freddy Alex Damanik juga menjelaskan bahwa potongan video yang beredar bukan rekaman utuh. Menurutnya, Budi Arie sedang memaparkan berbagai kemungkinan mengenai situasi politik dan kondisi kebangsaan dalam sebuah forum internal bersama relawan.

Meski demikian, Ray Rangkuti menganggap pernyataan tersebut layak ditempatkan dalam pembacaan yang lebih luas mengenai dinamika politik nasional. Ia mempertanyakan siapa saja yang mempunyai kemampuan mengorganisasi massa dalam jumlah besar, terutama apabila terjadi gejolak politik di tengah masyarakat.

Ray juga menyebut jaringan politisi memiliki sumber daya, hubungan serta akses kekuasaan yang luas. Karena itu, menurut dia, penyelidikan terhadap kerusuhan akhir Agustus tidak cukup hanya melihat pelaku lapangan, tetapi juga perlu mengurai kemungkinan jejaring yang berada di belakangnya.

“Siapa itu? Ya, salah satu yang sudah beredar adalah potongan video Budi Arie yang sudah mengatakan siap kalau ada yang namanya patahan sejarah,” ujarnya.

Ray kemudian mempertanyakan apakah terdapat kekuatan politik tertentu yang memiliki kemampuan mengumpulkan massa dalam jumlah besar.

“Yang bisa mengumpulkan orang ribuan orang adalah para politisi. Dana mereka jelas banyak, hubungan mereka jelas banyak. Akses mereka terhadap kekuasaan jelas banyak,” katanya.

Ia pun menilai pengungkapan menyeluruh terhadap rangkaian peristiwa kerusuhan akhir Agustus penting dilakukan agar publik tidak hanya mendapatkan informasi mengenai pelaku di lapangan.

“Peristiwa Agustus saja sampai sekarang ini belum ada pembongkaran terhadap peristiwa itu,” ujar Ray.

Aktivis Politik: Prabowo Kebanyakan Nggedabrus 1780318299526

Aktivis Politik: Prabowo Kebanyakan Nggedabrus

Hedi Batubara 1 Juni 2026

MoneyTalk, Jakarta – Kritik terhadap Presiden Prabowo Subianto kembali mencuat dari kalangan aktivis politik. Aktivis politik Rahman Simatupang menilai Presiden Prabowo terlalu sering melontarkan pernyataan-pernyataan besar yang tidak selalu diikuti dengan realisasi konkret di lapangan.

Dalam pandangannya, pola komunikasi yang lebih menonjolkan narasi besar dibandingkan capaian yang terukur berpotensi menimbulkan kekecewaan publik apabila ekspektasi yang dibangun tidak dapat diwujudkan secara nyata.

“Prabowo kebanyakan nggedabrus,” kata Rahman Simatupang dalam pernyataannya yang mengkritik berbagai pernyataan dan janji politik yang menurutnya terlalu bombastis dibandingkan kondisi riil yang dihadapi masyarakat, Senin (1/6/2026).

Pernyataan tersebut muncul di tengah semakin banyaknya perdebatan publik mengenai arah pemerintahan Prabowo setelah memasuki masa kepemimpinannya. Dalam beberapa bulan terakhir, berbagai kebijakan pemerintah terus menjadi bahan diskusi di ruang publik, mulai dari program sosial, kebijakan ekonomi, politik luar negeri hingga isu pengelolaan anggaran negara.

Rahman menilai seorang presiden seharusnya lebih berhati-hati dalam menyampaikan berbagai klaim kepada masyarakat. Menurutnya, komunikasi politik yang terlalu optimistis tanpa didukung data dan capaian yang jelas dapat memunculkan ketidakpercayaan publik.

Dalam sistem demokrasi modern, kata dia, masyarakat tidak hanya menilai seorang pemimpin dari kemampuan berpidato atau membangun narasi besar, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan hasil yang dirasakan langsung oleh rakyat.

Ia menilai publik saat ini semakin kritis dan memiliki akses informasi yang luas sehingga berbagai klaim pemerintah dapat dengan cepat diuji melalui fakta-fakta yang ada di lapangan.

Rahman bukan satu-satunya tokoh yang melontarkan kritik terhadap pemerintahan Prabowo. Dalam beberapa bulan terakhir sejumlah aktivis, akademisi, dan pengamat politik juga menyampaikan berbagai catatan kritis terhadap jalannya pemerintahan.

Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, misalnya, pernah menyoroti meningkatnya pelaporan terhadap aktivis dan akademisi yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Ia bahkan mengingatkan agar penegakan hukum tidak menjadi instrumen yang menghambat kebebasan berekspresi di ruang demokrasi.

Sementara itu, sejumlah kelompok mahasiswa dan aktivis yang tergabung dalam berbagai aksi publik juga menyampaikan kritik terhadap beberapa kebijakan pemerintah yang dinilai belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.

Di sisi lain, terdapat pula kelompok aktivis yang justru memberikan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo dan menilai berbagai program yang dijalankan masih sejalan dengan agenda reformasi serta kepentingan nasional.

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa ruang demokrasi Indonesia masih diwarnai dinamika yang cukup kuat antara kelompok pendukung dan pengkritik pemerintah.

Rahman menilai pemerintah perlu lebih fokus pada hasil kerja dibandingkan membangun narasi yang berlebihan.

Menurutnya, masyarakat saat ini membutuhkan kepastian mengenai kondisi ekonomi, lapangan pekerjaan, harga kebutuhan pokok, stabilitas investasi, dan kesejahteraan sosial dibandingkan sekadar mendengar berbagai pernyataan yang bersifat retoris.

Perkembangan media sosial juga membuat setiap pernyataan presiden menjadi konsumsi publik secara luas dan cepat. Berbagai pidato, wawancara, maupun komentar yang disampaikan pejabat negara dapat langsung dipotong, disebarkan, dan diperdebatkan oleh masyarakat.

Di berbagai forum digital, termasuk media sosial dan komunitas daring, muncul beragam respons terhadap kepemimpinan Prabowo. Sebagian memberikan dukungan, sementara sebagian lainnya menyampaikan kritik tajam terhadap sejumlah pernyataan maupun kebijakannya.

Fenomena ini menunjukkan bahwa legitimasi politik saat ini tidak hanya dibangun melalui lembaga formal, tetapi juga melalui persepsi publik yang berkembang secara real time di ruang digital.

Karena itu, komunikasi politik seorang presiden menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Ray Rangkuti Sentil Prabowo: Pemerintahan ‘Semrawut’, Arah Indonesia Menuju Cemas, Bukan Emas! 1756028022634

Ray Rangkuti Sentil Prabowo: Pemerintahan ‘Semrawut’, Arah Indonesia Menuju Cemas, Bukan Emas!

Hedi Batubara 21 Oktober 2025

MoneyTalk, Jakarta – Kritik Pedas Menggelegar! Aktivis dan pengamat politik Ray Rangkuti kembali menyalakan alarm bahaya bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Dalam tayangan YouTube Satu Visi Utama pada Senin (20/10), Ray menuding pemerintahan saat ini justru makin semrawut, tak punya arah, dan dikuasai gaya kepemimpinan yang membingungkan antara komando dan kebijakan.

“Kalau dulu kita menyebut pemerintahan autopilot sekarang sudah ada pilotnya, tapi lajunya tetap semerawut!” tegas Ray dalam perbincangan panas tersebut.

Menurut Ray, publik kini menyaksikan kekacauan dalam pengambilan keputusan: menteri bicara A, Presiden membantah B, dan semua kembali diulang tanpa solusi. “Presidennya sendiri sumber kesemrawutan itu,” ujarnya tajam.

DPR ‘Balik ke Setelan Pabrik’

Ray juga menyorot keras perilaku anggota DPR yang dinilainya kembali ke “setelan pabrik” korup, serakah, dan jauh dari rakyat.

“Baru setahun dilantik, anggota DPR sudah mulai ‘kumat’. Tunjangan naik, gaya hidup elitis, dan rakyat makin jauh,” kata Ray.

Ia menilai peristiwa 27 sampai 30 Agustus di mana DPR dan DPRD digeruduk massa di berbagai daerah jadi bukti nyata gagalnya politik di era Prabowo.

“Hanya dalam setahun, rakyat sudah muak. Gedung DPR dibakar, anggota dewan dikejar ke rumah. Itu tanda bahaya demokrasi kita,” ujarnya.

Dari ‘Dejokowisasi’ ke ‘Militerisasi’

Ray menyebut arah politik nasional kini bergeser dari polisisasi era Jokowi menuju militerisasi ala Prabowo.

“Kalau Jokowi dikelilingi polisi, Prabowo kini dikelilingi tentara,” sindirnya.

Ia menyoroti makin banyaknya perwira TNI aktif dan purnawirawan yang menduduki posisi sipil strategis, mulai dari BUMN hingga kementerian. “Kekuasaan sipil makin mengecil. Ini langkah mundur bagi demokrasi,” tegas Ray.

Oposisi Mati, Politik Jalanan Bangkit

Ray memperingatkan bahwa hilangnya oposisi di parlemen membuat politik jalanan kembali hidup.

“Ketika oposisi di parlemen mati, rakyat turun ke jalan! Dan biayanya mahal kekerasan, pembakaran, penahanan,” katanya.

Menurutnya, hampir seribu aktivis ditahan selama satu bulan terakhir, sementara koruptor tetap aman. “Seribu aktivis ditahan, tapi coba cek, ada enggak seribu koruptor yang ditangkap polisi?” tantangnya.

Ekonomi & Pembangunan: Hanya MBG dan Danantara

Ray menyindir fokus pemerintahan yang terlalu sempit pada proyek MBG (Makan Bergizi Gratis) dan Danantara.

“Ujung-ujungnya semua soal Danantara dan MBG. Kritik sedikit, langsung presiden turun tangan. Tapi kalau soal polisi dan reformasi, diam seribu bahasa,” ucapnya.

Ia menilai dua proyek tersebut dijadikan tameng pencitraan, sementara daerah dibiarkan kelaparan karena transfer keuangan dipotong sepihak oleh pusat.

Reformasi Polisi, Janji atau Omong Kosong?

Ray menantang Prabowo menepati janjinya soal reformasi kepolisian.

“Kalau dalam dua bulan ke depan enggak jalan, ya sudah omong kosong aja itu!” seru Ray.

Ia juga mendesak agar Kapolri segera dicopot dan diganti sosok baru yang lebih reformis.

Prediksi Kelam: “Indonesia Cemas 2026”

Dalam kesimpulannya, Ray memberi nilai C untuk pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Gagal di politik, gagal di ekonomi, gagal di hukum. Tapi ya… masih ada nilai plus di pemberantasan korupsi,” katanya setengah getir.

Namun, Ray memperingatkan tahun-tahun ke depan tak akan mudah, “Kalau arah ini tak dibenahi, kita bukan menuju Indonesia Emas, tapi Indonesia Cemas!”

Purbaya Fenomena Baru di Kabinet Prabowo, Antara Ketegasan dan Risiko Politik 1760434807837

Purbaya Fenomena Baru di Kabinet Prabowo, Antara Ketegasan dan Risiko Politik

Hedi Batubara 14 Oktober 2025

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat politik Ray Rangkuti menilai gaya kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai fenomena baru dalam lanskap pemerintahan Indonesia. Dalam podcast yang ditayangkan di kanal YouTube Bambang Widjajanto, Selasa (14/10), Ray menyebut Purbaya tampil sebagai sosok yang berani keluar dari tradisi komunikasi politik penuh basa-basi yang mengakar selama satu dekade terakhir.

“Saya merasa tipe pemimpin seperti ini memang dibutuhkan. Setelah 10 tahun kita hidup dalam era politik yang penuh kehati-hatian dan basa-basi, muncul figur yang berbicara apa adanya,” ujar Ray.

Menurut Ray, gaya komunikatif dan lugas yang diperlihatkan Purbaya menandakan perubahan paradigma dalam birokrasi pemerintahan. Selama ini, ia menilai pejabat publik cenderung berhati-hati hingga terkesan menutupi fakta yang tidak nyaman bagi publik.

Namun, gaya terbuka Purbaya juga membawa konsekuensi. Ia memperingatkan, sikap tersebut berpotensi menimbulkan gesekan dengan berbagai pihak, terutama di lingkar kekuasaan yang selama ini terbiasa dengan koordinasi politik yang tertutup.

“Sekarang kelihatan Pak Prabowo masih membiarkannya. Tapi kalau gaya Pak Purbaya begini terus, mungkin akan ada satu-dua pihak yang merasa tersinggung. Itu bisa menjadi ujian bagi soliditas kabinet,” kata Ray.

Dari Sidak ke Sidik

Ray juga menyoroti metode inspeksi mendadak (sidak) yang sering dilakukan Menteri Purbaya di berbagai lembaga keuangan dan bank. Menurutnya, langkah itu patut diapresiasi jika berujung pada tindakan nyata, bukan sekadar pencitraan.

“Mudah-mudahan sidaknya bukan cuma membuat orang tersedak, tapi juga ada sidik untuk menindaklanjuti. Kalau cuma sidak-sidakiduk, ya kita tidak tahu ke mana arahnya,” ujarnya dengan nada satir.

Langkah-langkah Purbaya, lanjut Ray, memang berhasil mengguncang zona nyaman birokrasi ekonomi yang selama ini dianggap steril dari kritik. Namun, ia mengingatkan pentingnya sistem dan arah kebijakan yang jelas, agar setiap intervensi tidak berhenti di level simbolik.

“Letupan-letupan Purbaya menarik, tapi belum terlihat kerangka kebijakan yang sistematis. Kita belum tahu apa strategi konkret untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dijanjikan Presiden Prabowo,” kata Ray.

Menguji Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Salah satu topik yang menjadi perhatian Ray adalah evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) program unggulan pemerintah baru yang belakangan dikritik karena penyerapan anggaran rendah dan munculnya kasus keracunan di beberapa daerah.

Menurut Ray, kritik Purbaya terhadap lemahnya pelaksanaan program tersebut menunjukkan sikap keberanian menteri baru ini untuk membuka fakta di lapangan, meskipun berisiko memunculkan ketegangan di internal pemerintahan.

“Dia berani bicara apa adanya, termasuk soal serapan rendah dan penyalahgunaan dana di daerah. Tapi kalau tidak ada sistem pengawasan dan koordinasi yang kuat, kritik itu bisa menjadi bumerang bagi kabinet sendiri,” jelasnya.

Ray menilai pendekatan Purbaya yang lebih berbasis data dan angka merupakan kelebihan, namun bisa menjadi kelemahan jika mengabaikan aspek sosial dan politik yang melingkupi kebijakan publik.

“Beliau ini tipikal teknokrat yang kuat di angka, tapi kebijakan ekonomi tidak hanya soal angka. Ada dimensi sosial dan politik yang menentukan efektivitasnya,” tambah Ray.

Antara Ketegasan dan Konsolidasi

Dalam bagian akhir diskusi, Ray Rangkuti menegaskan bahwa keberanian Purbaya untuk “menabrak kelaziman” memang diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Namun, keberanian tanpa strategi konsolidasi bisa menjadi sumber friksi politik baru.

“Purbaya ini memberi warna baru, tapi juga menguji batas toleransi kekuasaan. Pertanyaannya: apakah gaya seperti ini akan terus dibiarkan, atau nanti akan dipasang ‘lampu kuning’ oleh Presiden?” ujar Ray.

Ia menutup dengan refleksi bahwa reformasi birokrasi tidak cukup hanya dengan figur yang keras dan terbuka. Diperlukan sistem yang mengintegrasikan keberanian personal dengan tata kelola yang transparan dan berorientasi hasil.

“Kita butuh pemimpin yang jujur dan tegas, tapi juga sistematis dan terarah. Purbaya bisa jadi harapan baru, atau justru pertaruhan besar bagi pemerintahan ini,” pungkas Ray.

Macan Politik yang Gagal Menjaga Moralitas

Hedi Batubara 15 November 2024

MoneyTalk, Hajarta – Pada acara Sate Demokrasi Episode 8 yang ditayangkan di kanal YouTube Mahfud MD Official pada Rabu (13/11), pengamat politik Ray Rangkuti mengemukakan pandangannya mengenai moralitas dalam politik Indonesia, terutama terkait dengan sosok Prabowo Subianto. Rangkuti yang merupakan pengamat politik dari Lingkar Madani, mengkritik keras perilaku beberapa aktor politik yang ia anggap gagal menjaga moralitas dalam upaya mereka mengejar kekuasaan.

Pernyataan ini membuka diskusi penting tentang bagaimana pemimpin politik yang seharusnya menjadi contoh moral bagi masyarakat, justru sering kali terjebak dalam permainan politik yang merugikan bangsa.

Salah satu poin utama yang disorot Rangkuti adalah figur Prabowo Subianto yang sering disebut-sebut sebagai “macan politik”. Dalam pandangan Rangkuti, julukan tersebut tampaknya hanya sebatas simbol kekuatan dan ketegasan, namun gagal mempertahankan nilai-nilai moral yang penting dalam politik. Ia menyoroti sering kali dalam dunia politik, kata-kata manis dan janji-janji besar hanya menjadi alat untuk meraih dukungan tanpa ada tindak lanjut yang konkret. Hal ini menurutnya menciptakan kekecewaan yang mendalam di masyarakat, yang sudah terlanjur “tertipu” oleh janji-janji politik yang tidak pernah terwujud.

Rangkuti juga mengingatkan pada masa lalu ketika Prabowo sering dijadikan simbol perubahan dan kekuatan baru dalam politik Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, ekspektasi terhadap dirinya semakin menurun karena berbagai kebijakan dan keputusan yang dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai moral yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seorang pemimpin negara.

Lebih lanjut Rangkuti menegaskan, krisis yang sebenarnya terjadi di Indonesia saat ini bukan hanya soal ekonomi atau politik, melainkan moralitas bangsa yang terus tergerus. Ketika pemimpin politik gagal menjaga integritas dan kejujuran dalam setiap keputusan mereka, ini bukan hanya merugikan individu, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik.

Masyarakat menjadi skeptis dan apatis terhadap proses demokrasi karena mereka merasa bahwa permainan politik yang ada hanya berfokus pada kepentingan kelompok tertentu, tanpa memperhatikan kepentingan rakyat banyak.

Dalam konteks ini, Rangkuti menyarankan agar para pemimpin politik tidak hanya berfokus pada strategi kemenangan politik, tetapi juga harus mengutamakan moralitas dan tanggung jawab sosial. Jika moralitas tidak dijaga, maka negara akan kehilangan arah dan tujuan, yang pada akhirnya akan membahayakan masa depan bangsa.

Salah satu contoh yang menarik dalam diskusi ini adalah sosok Gibran Rakabuming, yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia. Gibran, yang sebelumnya dikenal sebagai Wali Kota Solo, tiba-tiba melonjak menjadi Wapres meskipun ia tidak melalui perjalanan panjang dalam dunia politik nasional. Keputusan ini menimbulkan berbagai reaksi, baik dari kalangan politikus maupun masyarakat. Banyak yang merasa ragu tentang kapasitas Gibran untuk memimpin, mengingat latar belakangnya yang relatif baru dalam politik.

Rangkuti mengamati, Gibran sering kali mencoba untuk menunjukkan identitasnya sendiri, berusaha untuk tidak hanya menjadi “bayangan” dari ayahnya, Presiden Joko Widodo. Meskipun demikian, kritik terhadap Gibran tetap muncul, terutama terkait dengan kekurangannya dalam membangun reputasi sebagai pemimpin yang memiliki moralitas yang kuat.

Rangkuti berpendapat, meskipun Gibran mencoba menampilkan gaya kepemimpinan yang lebih mandiri, ia tetap berada di bawah bayang-bayang nama besar Jokowi. Hal ini memberikan dampak pada elektabilitasnya.

Pentingnya menjaga moralitas dalam politik tidak hanya terbatas pada penghindaran tindakan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Moralitas dalam politik juga mencakup kejujuran, integritas, dan tanggung jawab terhadap rakyat. Seorang pemimpin harus mampu menjadi teladan dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh rakyat.

Jika moralitas ini hilang, maka politisi hanya akan menjadi aktor yang mengejar kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, tanpa memikirkan dampaknya bagi negara dan masyarakat.

Menurut Rangkuti, tantangan terbesar bagi politik Indonesia saat ini adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan publik terhadap politisi. Tanpa kepercayaan ini, demokrasi Indonesia akan semakin terancam. Oleh karena itu, sudah saatnya para pemimpin politik, terutama mereka yang telah memiliki pengaruh besar, untuk merenung dan mempertanyakan apakah tindakan mereka masih sejalan dengan nilai-nilai moral yang seharusnya dijunjung tinggi.(c@kra)

Tunggu yaa….Akan ada Benturan Golkar dengan KIM di Pilkada 1000129870

Tunggu yaa….Akan ada Benturan Golkar dengan KIM di Pilkada

Hedi Batubara 26 Agustus 2024

MoneyTalk, Jakarta 25 Agustus 2024 – Dalam program Pilihan Indonesia yang disiarkan secara online pada 25 Agustus 2024, terjadi diskusi hangat mengenai perseteruan antara Partai Golkar dan Koalisi Indonesia Maju (KIM) dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) mendatang. Acara ini menampilkan narasumber Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, dan Ray Rangkuti, pengamat politik dari Lingkar Madani (LIMA).

Doli Kurnia menanggapi isu hangat mengenai rencana DPD Golkar Banten yang tetap mengusung Airin Rachmi Diany sebagai calon gubernur Banten, meskipun keputusan Koalisi Indonesia Maju (KIM) telah resmi mengusung Andra Soni dan Ahmad Dimyati Natakusuma sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Doli menegaskan bahwa Partai Golkar tetap solid dengan keputusan yang diambil sesuai kesepakatan Koalisi Indonesia Maju. Ia mengungkapkan, “Kami akan konsisten dengan kesepakatan bersama. Kami akan melihat perkembangan dan keputusan resmi pada tanggal 29 Agustus mendatang.”

Namun, pernyataan ini bertentangan dengan keputusan DPP Partai Golkar yang mengindikasikan dukungan untuk calon dari KIM. Pertanyaan muncul mengenai potensi keretakan di tubuh partai beringin ini. Doli menambahkan bahwa meskipun situasi ini dinamis, keputusan akhir akan diambil dengan mempertimbangkan kepentingan partai dan koalisi.

Ray Rangkuti, pengamat politik, mengkritisi situasi ini dengan mengatakan bahwa perubahan kebijakan di Golkar mungkin dipengaruhi oleh dinamika politik pasca-Putusan MK mengenai Pilkada serentak 2024. Menurutnya, perseteruan ini menunjukkan ketegangan internal yang berpotensi mempengaruhi stabilitas politik Golkar. “Politik itu dinamis dan sering kali menghadapi perubahan mendadak. Keputusan Golkar untuk mendukung atau menolak Airin akan mempengaruhi citra mereka di mata publik,” ungkap Ray.

Diskusi ini berlanjut dengan membahas dampak perubahan konstelasi politik terhadap Golkar dan strategi politik ke depan. Doli Kurnia menegaskan pentingnya menjaga kebersamaan dalam koalisi meskipun menghadapi perbedaan pendapat di internal partai. Sementara Ray Rangkuti menyoroti bahwa partai harus bijaksana dalam menangani ketegangan internal agar tidak merusak soliditas mereka menjelang Pilkada.

dinamika politik menjelang Pilkada, terfokus pada partai-partai besar seperti Golkar menangani perbedaan dan persaingan di dalam tubuh koalisi mereka.

Ray Rangkuti

Ray Rangkuti: Demokrasi Kita Berhenti di Bibir, Kultur Demokrasi Hilang, Militerisme Makin Menonjol

Ray Rangkuti Kaitkan Kerusuhan Akhir Agustus 2026, Nama Budi Arie dan “Patahan Sejarah” Disorot

Aktivis Politik: Prabowo Kebanyakan Nggedabrus

Ray Rangkuti Sentil Prabowo: Pemerintahan ‘Semrawut’, Arah Indonesia Menuju Cemas, Bukan Emas!

Purbaya Fenomena Baru di Kabinet Prabowo, Antara Ketegasan dan Risiko Politik

Macan Politik yang Gagal Menjaga Moralitas

Tunggu yaa….Akan ada Benturan Golkar dengan KIM di Pilkada

Baca Juga Berita Ini

Nasib ‘Geng Solo’ setelah Penangkapan Listyo Sigit Cs

Dugaan Menyadap Presiden Prabowo, Muslim Arbi: Listyo Sigit dan Gerombolannya Layak Dihukum Mati

Politikus Demokrat: Jika Penyadapan atas Perintah Jokowi Terbukti, Bisa Mengarah pada Dugaan Makar

Dino Patti Djalal Nilai Pernyataan Jokowi Soal Penyadapan Prabowo tak Perlihatkan Keprihatinan