MoneyTalk, Jakarta – Politikus PDI Perjuangan, Guntur Romli, menyoroti jadwal kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis yang dinilainya perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik.
Melalui pernyataannya di media sosial, Guntur Romli mempertanyakan alasan Presiden Prabowo telah tiba di Prancis sejak Selasa pagi, sementara agenda pertemuan dengan Presiden Emmanuel Macron baru dijadwalkan berlangsung pada Kamis.
“Agenda pertemuan dengan Presiden Macron hari Kamis, tapi mengapa Presiden Prabowo sudah tiba Selasa pagi di Prancis? Dua hari ngapain ya? Kepo nih,” tulis Guntur Romli dalam unggahannya, Minggu (31/5/2026).
Menurut Guntur, pertanyaan tersebut bukan sekadar rasa ingin tahu pribadi, melainkan berkaitan dengan hak publik untuk mengetahui penggunaan anggaran negara yang digunakan dalam setiap kunjungan kenegaraan.
Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak mempersoalkan diplomasi internasional yang dilakukan pemerintah. Namun, publik berhak memperoleh penjelasan yang transparan mengenai agenda, kegiatan, serta pembiayaan selama kunjungan berlangsung.
“Sebagai rakyat pembayar pajak, kita berhak menuntut transparansi penuh atas penggunaan anggaran negara,” ujarnya.
Guntur menambahkan, rakyat pada dasarnya tidak anti terhadap kegiatan diplomasi luar negeri yang dilakukan kepala negara. Namun yang menjadi perhatian adalah potensi pemborosan anggaran dan minimnya akuntabilitas dalam pelaksanaan agenda kenegaraan.
Pernyataan tersebut muncul di tengah kunjungan resmi Presiden Prabowo ke Prancis. Berdasarkan informasi yang beredar, Prabowo tiba di Paris pada Selasa pagi waktu setempat dan dijadwalkan menjalani sejumlah agenda kenegaraan, termasuk pertemuan bilateral dengan Presiden Macron serta pembahasan kerja sama strategis antara Indonesia dan Prancis di berbagai sektor.
Sorotan Guntur Romli menambah daftar kritik yang meminta pemerintah lebih terbuka dalam menjelaskan agenda perjalanan luar negeri pejabat negara. Transparansi dianggap penting untuk memastikan setiap penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Dalam sistem demokrasi, keterbukaan informasi mengenai perjalanan dinas pejabat negara, terutama yang menggunakan anggaran negara, merupakan bagian dari akuntabilitas publik. Karena itu, berbagai kalangan menilai penjelasan rinci mengenai agenda dan hasil kunjungan luar negeri dapat menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
