MoneyTalk.id,Jakarta – Politik memiliki satu hukum yang tidak pernah berubah yaitu persepsi publik dapat berubah lebih cepat daripada kekuatan kekuasaan. Seorang presiden mungkin menguasai pemerintahan, tetapi belum tentu menguasai opini masyarakat. Dalam situasi seperti itulah Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan politik yang semakin kompleks menjelang pertengahan masa pemerintahannya.
Dua hasil survei yang dirilis pada akhir Juli 2026 menimbulkan diskusi luas mengenai arah politik nasional. Dalam simulasi elektabilitas yang dipublikasikan oleh SMRC maupun Indikator Politik Indonesia, nama Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), muncul sebagai figur dengan daya tarik politik yang sangat kuat. Di saat yang sama, SMRC juga mencatat tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo turun menjadi 51,1 persen pada Juli 2026, jauh dari posisi 81,2 persen pada November 2025. Penurunan tersebut dikaitkan dengan persepsi masyarakat mengenai kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum.
Temuan tersebut tentu bukan berarti hasil Pemilu Presiden 2029 sudah dapat dipastikan. Survei mengukur opini publik pada saat survei dilakukan, bukan menentukan hasil pemilu. Namun, dalam politik modern, survei merupakan indikator penting untuk membaca perubahan preferensi masyarakat.
Di sinilah dilema politik Prabowo mulai terlihat. Apabila Prabowo memilih merangkul KDM sebagai pasangan atau mitra politik menuju 2029, peluang kemenangan koalisi tentu berpotensi meningkat. KDM saat ini memiliki popularitas yang tinggi, terutama di Jawa Barat yang merupakan provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia.
Namun terdapat konsekuensi lain. Dominasi popularitas KDM berpotensi membuat perhatian publik lebih banyak tertuju kepadanya dibandingkan kepada Prabowo sendiri. Dalam sejarah politik, figur yang popularitasnya terus meningkat sering kali berubah dari sekadar aset politik menjadi pusat gravitasi baru dalam percaturan kekuasaan.
Sebaliknya, jika Prabowo tidak menggandeng KDM, maka ruang kompetisi justru terbuka. Apabila tren survei terus bergerak ke arah yang sama hingga mendekati tahun 2029, bukan tidak mungkin KDM menjadi kandidat presiden yang berdiri sendiri dengan dukungan koalisi baru.
Politik Indonesia berkali-kali memperlihatkan bahwa momentum sering kali lebih menentukan dibandingkan senioritas.
Nama Jokowi pada 2012 belum dianggap sebagai kandidat kuat tingkat nasional. Dua tahun kemudian ia memenangkan Pilpres.
Fenomena serupa dapat saja terjadi apabila seorang kepala daerah berhasil menjaga tingkat kepuasan publik sekaligus memperluas pengaruh nasionalnya.
Karena itu, kenaikan elektabilitas KDM layak dipahami sebagai sinyal politik yang perlu diperhatikan, bukan sebagai kepastian hasil pemilu.
Selain persoalan elektabilitas, terdapat indikator lain yang tidak kalah penting, yaitu kepuasan publik terhadap pemerintah.
Dalam berbagai studi politik, tingkat kepuasan terhadap presiden biasanya memiliki hubungan dengan peluang mempertahankan kekuatan politik menjelang pemilu berikutnya. Walaupun hubungan tersebut tidak selalu linier, tren penurunan yang tajam biasanya menjadi alarm bagi pemerintah.
Bila dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya, posisi Prabowo memang menghadapi tantangan.
Pada masa awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sejumlah survei LSI menunjukkan tingkat kepuasan publik pernah berada di kisaran sekitar 80 persen pada dua tahun pertama pemerintahannya.
Sementara itu, pada periode pertama Presiden Joko Widodo, berbagai lembaga survei umumnya mencatat tingkat kepuasan publik berada di kisaran 66–68 persen menjelang dua tahun masa pemerintahan.
Adapun survei SMRC terbaru menempatkan kepuasan terhadap Presiden Prabowo pada angka 51,1 persen.
Perbandingan ini tentu harus dibaca secara hati-hati. Setiap presiden menghadapi kondisi ekonomi global, tantangan fiskal, dan dinamika politik yang berbeda. Karena itu, angka-angka tersebut tidak bisa dibandingkan secara mutlak. Namun sebagai indikator tren politik, data tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo menghadapi tantangan yang lebih berat dibandingkan fase awal pemerintahan dua pendahulunya.
Faktor ekonomi tampaknya menjadi penjelasan utama. SMRC mencatat persepsi publik terhadap kondisi ekonomi mengalami penurunan dan menjadi penyumbang terbesar turunnya tingkat kepuasan kepada pemerintah. Ketika daya beli melemah atau masyarakat merasa tekanan ekonomi meningkat, dampaknya hampir selalu tercermin dalam penilaian terhadap pemerintah.
Selain ekonomi, persepsi mengenai penegakan hukum dan stabilitas politik juga ikut memengaruhi evaluasi publik. Dalam negara demokrasi, masyarakat tidak hanya menilai pemerintah dari pembangunan fisik, tetapi juga dari rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemampuan menjaga stabilitas sosial.
Beredar pula berbagai spekulasi mengenai kemungkinan konfigurasi politik menuju 2029, termasuk isu yang mengaitkan KDM dengan Gibran Rakabuming Raka. Sampai saat ini belum ada deklarasi resmi ataupun keputusan partai politik mengenai pasangan calon presiden dan wakil presiden. Oleh sebab itu, berbagai kabar tersebut masih berada pada ranah spekulasi politik yang belum dapat dipastikan kebenarannya.
Pada akhirnya, dilema terbesar Prabowo bukan hanya mengenai apakah harus menggandeng KDM atau tidak. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan publik melalui perbaikan kinerja pemerintahan.
Apabila kepuasan publik dapat kembali meningkat, maka ruang politik Prabowo menuju 2029 akan kembali terbuka lebar, dengan atau tanpa KDM.
Namun apabila tren penurunan kepuasan terus berlangsung, sementara popularitas KDM tetap meningkat, maka peta politik nasional berpotensi berubah secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.
Dalam politik, tidak ada kemenangan yang bersifat permanen dan tidak ada kekalahan yang bersifat abadi. Yang menentukan bukan hanya siapa yang memegang kekuasaan hari ini, melainkan siapa yang mampu menjaga kepercayaan publik hingga hari pemungutan suara tiba.
Penulis : Iwan “Terpal” Setiawan, Pemerhati Politik dan Alumni HI UMY
